301/PDT/2015/PT-MDN

P U T U S A N

NOMOR : 301 PDT / 2015 / PT.MDN.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

PENGADILAN TINGGI MEDAN, yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara antara :

PT. ASTRA SEDAYA FINANCE, Dalam hal ini diwakili oleh ANTON RUSLI dan SISWANDI, Keduanya selaku Direktur, berkantor Pusat di Jakarta dan Berkantor cabang di Medan, Jalan Ir. H. Juanda No. 3, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya : RONI MANTIRI, SH., DALDIRI, SH, MH., HAMDANI PARINDURI, SH., MHD. SAKTI HASUDUNGAN TAMBUNAN, SH., Advocad / Konsultan Hukum dan Advocad Magang pada MANTIRI – DL & ASSOCIATES LAW FIRM Yang berkantor di Gedung Bank Mandiri Lantai 4, Jalan Imam Bonjol No. 7 Medan - 20112, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 27 Oktober 2014, selanjutnya disebut sebagai PEMBANDING semula sebagai PELAWAN ;

L A W A N :

WIWIK SRININGSIH , Umur 34 Tahun, Pekerjaan Wiraswasta, Beralamat di Jalan Perwira V Lingkungan IX, Kelurahan Pulo Brayan Bengkel, Kecamatan Medan Timur, Kota Medan, selanjutnya disebut sebagai TERBANDING semula sebagai TERLAWAN;

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT ;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 08 September 2015 No. 301/Pdt/2015/PT-Mdn tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut ditingkat banding ;

2. Berkas perkara tanggal 18 Maret 2015 No. 535/Pdt.Sus.Arbt/2014/PN-Mdn dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA ;

Menimbang bahwa Pelawan dengan surat Perlawanannya tertanggal 12 Nopember 2014 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 13 Nopember 2014 Reg.No. 535/Pdt-Sus-Arbt/2014/PN-Mdn telah mengajukan Perlawanan sebagai berikut :

1. Bahwa Pelawan sangat keberatan atas Penetapan Eksekusi No. 45/Eks/2014/73/PEN/BPSK-Mdn/2013/PN.Mdn dan dilanjutkan dengan aanmaning/teguran yang sampaikan oleh Pengadilan Negeri Medan kepada Pelawan untuk mematuhi Keputusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Medan No. 73/PEN/BPSK-Mdn/2013 tanggal 13 Januari 2014 tersebut ;

2. Bahwa Keputusan BPSK a quo tidak mengikat bagi Pelawan karena Pelawan tidak pernah memberikan fasilitas pembiayaan berupa 1 (satu) unit mobil Type Honda All New City dengan BK 787 DK kepada Terlawan (ic. Wiwik Sriningsih) ;

3. Bahwa seandainya pun Pelawan ada memberikan fasilitas pembiayaan kepada Terlawan (ic. Wiwik Sriningsih) berupa fasilitas pembiayaan atas 1 (satu) unit mobil Merk Honda All New City dengan nomor BK I583 IK ;

4. Bahwa oleh karena itu, Penetapan Eksekusi No. 45/Eks/2014/73/PEN/BPSK-Mdn/2013/PN.Mdn mengandung kesalahan hukum atas objek sengketa (obscuur libel) sehingga tidak adapt dilaksanakan eksekusinya ;

5. Bahwa antara Pelawan dan Terlawan tidak pernah terjadi perselisihan hukum terkait unit mobil dengan BK 787 DK, sehingga secara hukum tidak ada hubungan hukum dengan unit mobil BK 787 DK tersebut ;

6. Bahwa tindakan Terlawan yang telah mengajukan permohonan eksekusi atas Keputusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Medan No. 73/PEN/BPSK-Mdn/2013 tanggal 13 Januari 2014 terhadap unit mobil BK 787 DK tersebut merupakan suatu kekeliruan yang nyata dan akan mengakibatkan kerugian bagi Pelawan ;

7. Bahwa Pelawan mengajukan perlawanan a quo sebagai upaya mempertahankan hak-hak dan kepentingan hukum Pelawan sehingga pelawan merupakan pelawan yang beritikad baik (good oposant) ;

8. Bahwa oleh karenanya Penetapan Eksekusi No. 45/Eks/2014/73/PEN/ BPSK-Mdn/2013/PN.Mdn yang berpedoman pada Keputusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Medan No. 73/PEN/BPSK-Mdn/2013 tanggal 13 Januari 2014 tersebut mengandung kesalahan hukum yang fatal sehingga Penetapan Eksekusi tersebut patut dinyatakan cacat hukum dan batal demi hukum ;

9. Bahwa dengan demikian, penetapan dan/atau pelaksanaan eksekusi untuk mematuhi Keputusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Medan No. 73/PEN/BPSK-Mdn/2013 tanggal 13 Januari 2014 tidaklah tepat dan tidak berdasarkan hukum serta tidak dapat dilaksanakan ;

10. Bahwa apabila eksekusi terhadap Keputusan BPSK a quo tetap dilaksanakan maka hal tersebut akan merugikan kepentingan hukum Pelawan dan pihak lain yang memiliki mobil dengan Nomor Registrasi/Nomor Polisi BK 787 DK ;

11. Bahwa oleh karena perlawanan Pelawan didukung dengan bukti-bukti yang autentik sesuai ketentuan Pasal 191 Rbg maka sangat beralasan hukum perlawanan Pelawan untuk dikabulkan.

Berdasarkan hal-hal tersebut Pelawan memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Medan agar berkenan memeriksa perkara ini dan mengambil putusan dengan amar sebagai berikut :

1. Mengabulkan perlawanan yang diajukan oleh Pelawan untuk seluruhnya ;

2. Menyatakan bahwa Pelawan adalah sebagai Pelawan yang baik ;

3. Menyatakan sah dan berharga surat-surat yang diajukan oleh Pelawan sebagai alat bukti dalam perkara ini ;

4. Menyatakan bahwa fasilitas pembiayaan yang Pelawan berikan kepada Terlawan adalah 1 (satu) unit mobil Merk Honda All New City BK I583 IK ;

5. Menyatakan Keputusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Medan No. 73/PEN/BPSK-Mdn/2013 tanggal 13 Januari 2014 cacat hukum serta batal demi hukum ;

6. Menyatakan batal demi hukum Penetapan Eksekusi No. 45/Eks/2014/73/PEN/BPSK-Mdn/2013/PN.Mdn ;

7. Menyatakan Penetapan Eksekusi No. 45/Eks/2014/73/PEN/BPSK-Mdn/2013/PN.Mdn tidak dapat dilaksanakan eksekusinya (non eksekutabel) ;

8. Menghukum Terlawan untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil- adilnya (Ex Aequo et Bono) .

Menimbang, bahwa atas gugatan Pelawan tersebut, Terlawan telah dipanggil dengan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Medan tanggal 19 November 2014, dan panggilan melalui koran 2 ( dua ) kali yaitu pada panggilan Koran tanggal 01 Desember 2014 dan panggilan koran tanggal 16 Desember 2014 Terlawan tetap tidak hadir dipersidangan dan juga tidak ada menyuruh wakilnya yang sah untuk hadir dipersidangan. ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Pelawan tersebut Pengadilan Negeri Medan telah menjatuhkan putusan tanggal 18 Maret 2015 Nomor : 535/PdtSus.Arbt/2014/PN-Mdn yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan perkara ini diputus tanpa hadirnya Terlawan ( Verstek ) ;

2. Menyatakan Pelawan adalah Pelawan yang tidak benar ;

3. Menolak gugatan Pelawan seluruhnya ;

4. Menghukum Pelawan untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 2.161.000,- ( dua juta seratus enam puluh satu ribu rupiah ) ;

Bahwa putusan Pengadilan Negeri Medan tersebut diatas telah diberitahukan dengan seksama kepada Terlawan oleh SAYID YUSRI HAMDANI Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 23 Maret 2015 melalui Koran/ Media Massa ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 18 Maret 2015 No. 535/Pdt.Sus.Arbt/2014/PN-Mdn tersebut MHD. SAKTI HASUDUNGAN TAMBUNAN, SH, Lawyer/Advocat beralamat di Jln. Imam Bonjol No. 7 Kota Medan, sebagai kuasa Hukum dari PT. ASTRA SEDAYA FINANCE, / Pelawan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Oktober 2014 No.Reg. 2383/Penk/2014/PN-Mdn, telah mengajukan permohonan banding di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 25 Maret 2015 berdasarkan Akta banding No.34 / 2015 dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan dengan seksama kepada Terbanding pada tanggal 29 Mei 2015, oleh Hj. MARTALINA, SH Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan melalui Koran/Media Massa ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permohonan banding tersebut, Pembanding semula sebagai Pelawan melalui kuasa hukumnya telah mengajukan Memori Bandingnya tertanggal 25 Mei 2015 yang pada hari dan tanggal itu juga di terima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan oleh SUGENG WAHYUDI, SH. MH Panitera Pengadilan Negeri Medan, dan Memori Banding tersebut telah diserahkan dengan seksama kepada Terbanding pada tanggal 05 Juni 2015 oleh Hj. MARTALINA, SH, Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan melalui Walikota Medan pada pokonya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

• Tentang Judex Factie telah salah dan keliru dalam petimbangan hukum terkait objek perkara, karena menyatakan 1 (satu) unit Mobil Honda City BK. 1583 IK a.n. WIWIK SRININGSIH dengan 1 (satu) unit Mobil Honda City BK. 787 DK a.n. WIWIK SRININGSIH adalah 1 (satu) unit Mobil Honda City yang sama ;

--- Bahwa pertimbangan hukum tersebut diatas sangat salah dan keliru

karena tidak sesuai dengan Hukum Acara Perdata, dimana setiap objek gugatan harus jelas, sedangkan objek putusan BPSK perkara aquo tersebut berbeda /tidak sama sebab objek putusan BPSK perkara a quo tersebut adalah 1 (satu) unit Mobil Honda City BK. 787 DK bukan objek yang diberikan Pelawan/Pembanding;

--- Bahwa meskipun menurut Pengadilan Negeri Medan Nomor Rangka dan Nomor Mesin atas 1 (satu) unit Mobil Honda City 787 DK tersebut dengan yang 1 (satu) unit Mobil Honda City yang diberikan oleh Pembanding dengan BK 1583 IK sama, namun tidak serta merta Majelis Hakim berpendapat objek putusan BPSK dengan objek yang diberikan Pembanding atas fasilitas pembiayaan dengan Jaminan Fidusia tanggal 08 Mei 2013 a.n. Terbanding adalah sama, karena telah pembanding jelaskan baik dari bukti dan keterangan saksi didalam persidangan, bahwa objek yang diberikan Pembanding terhadap Terbanding bukanlah objek yang diputus oleh BPSK Kota Medan dalam perkara a quo tersbut, melainkan 1 (satu) unit Mobil Honda City BK. 1583 IK a.n. Terlawan/Pembanding terhadap Terlawan/Terbanding atas fasilitas pembiayaan dimaksud ;

• Tentang Pertimbangan Hukum Judex Factie telah salah dan keliru menyatakan Pelawan yang mendalilkan Permohonan Eksekusi atas Keputusan BPSK tidak dapat dilaksanakan adalah tidak beralasan hukum ;

--- Bahwa pertimbangan Pengadilan Negeri Medan pada halaman 12 alinea /paragraf ke 1 pada dasarnya menyatakan walaupun dalam putusan BPSK disebutkan Mobil Type Honda All New City BK 787 DK dan Mobil yang ditarik Pelawan dari Terlawan adalah Mobil Type Honda All New City BK. 1583 IK tidak mengakibatkan putusan BPSK menjadi cacat hukum atau batal demi hukum karena nomor rangka dan nomor Mesin adalah sama, walaupun nomor Polisi berbeda maka jika Pelawan mendalilkan permohonan eksekusi atas Keputusan BPSK tidak dapat dilaksanakan adalah tidak beralasan menurut hukum ;

--- Bahwa pertimbangan tersebut jelas-jelas sangat salah dan keliru, faktanya Mobil Type Honda All New BK. 787 DK dengan Mobil Type Honda All New BK. 1583 IK berbeda, sehingga sangat beralasanlah Pembanding/ Pelawan menyatakan putusan BPSK perkara a quo cacat hukum dan tidak dapat dilaksanakan ;

• Tentang Pertimbangan Hukum Judex factie telah salah dan keliru dalam pertimbangan hukum menyatakan pelaku usaha (Pelawan) yang tidak menjalankan usahanya dengan baik dan secara sewenang-wenang menarik mobil tersebut dari rumah Terlawan ;

--- Bahwa pertimbangan Pengadilan Negeri Medan pada halaman 12 alinea /paragraph ke-IV yang menyatakan Pengadilan Negeri Medan sependapat pertimbangan hukum BPSK Kota Medan dimana pelaku Usaha tidak menjalankan usahanya dengan baik, tetapi pelaku usaha secara sewenang-wenang menarik Mobil Terlawan pada hal keterlambatan pembayaran baru 22 (dua puluh dua) hari :

--- Bahwa pertimbangan Pengadilan Negeri Medan tersebut keliru, dikarenakan tindakan Pelawan/Pembanding melakukan penarikan Mobil Type Honda All New City 1583 IK tersebut, telah sesuai dengan Pasal 12 huruf a dan Pasal 14 huruf k perjanjian pembiayaan dengan Jaminan Fidusia tanggal 08 Mei 2013 ;

• Tentang pertimbangan hukum judex factie telah salah dan keliru menyatakan tindakan Pelawan menarik Mobil Terlawan atas keterlambatan merupakan perbuatan melawan hukum serta bertentangan dengan Pasal 8 UU No. 8 Tahun 1999 ;

--- Bahwa pertimbangan Pengadilan Negeri Medan dalam halaman 12 alinea /paragraf ke V dank w VI adalah keliru, dikarenakan ketentuan tentang jangka waktu antara teguran pertama, ke teguran kedua atau keteguran ketiga tidak ada diatur baik dalam undang-undang atau peraturan lain yang dikeluarkan oleh istansi penegak hukum lainnya ;

--- Bahwa pendapat Hakim Pengadilan Negeri Medan yang menyatakan jangka waktu setiap teguran haruslahdalam jangka 1 (satu) bulan tidak didasarkan pada ketentuan Undang-undang ataupun sumber hukum, hanya didasarkan kepatutan menurut hakim, sehingga tidak seharusnya tindakan Pelawan/Pembanding serta merta Hakim menyatakan salah ataupun Pelawan/Pembanding melakukan perbuatan melawan hukum ;

--- Berdasarkan uraian diatas, dimohonkan kepada Majlis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo pada tingkat banding agar membatalkan putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 18 Maret 2015 No. 535/Pdt.Sus.Arbt/2014/PN-Mdn dan selanjutnya memutus sendiri dengan amarnya sebagai berikut :

• Mengabulkan Perlawanan Pelawan/Pembanding untuk seluruhnya ;

Menimbang, bahwa Terbanding tidak mengajukan Kontra Memori Bandingnya dalam perkara yang dimintakan dibanding ini ;

Menimbang, bahwa pada tanggal 26 Mei 2015, Hj. MARTALINA, SH Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Medan telah memberitahukan kepada kuasa Hukum Pembanding semula Pelawan untuk mempelajari berkas perkara No. 535/Pdt.Sus.Srbt/2014/PN-Mdn di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan , demikian juga kepada Terbanding semula Terlawan dengan hal yang sama diberitahukan pada tanggal 3 Juni 2015, melalui Koran/Media Massa ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA ;

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara No. 535/PDT.Sus-Arbt/2014/PN-Mdn dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara tersebut, serta Memori Banding dari Pembanding semula Pelawan, berpendapat sebagai berikut :

--- Bahwa Memori Banding dari Pembanding semula Pelawan, menurut Majelis Hakim Tingkat Banding tidak ada hal-hal baru yang dapat membatalkan atau memperbaiki putusan yang dimintakan banding, bahkan merupakan pengulangan dari Konkolusi/ Kesimpulan Pembanding semula Pelawan yang diajukan pada tanggal 04 Maret 2015, yang seluruhnya hal tersebut telah cukup di pertimbangkan dengan seksama oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya dan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam mengadili perkara ini pada tingkat banding ;

--- Bahwa pertimbangan dan kesimpulan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menolak Perlawanan Pelawan untuk seluruhnya dengan pertimbangan yang pada pokoknya Pembanding semula Pelawan tidak dapat membuktikan dalil Perlawanannya, telah tepat dan benar karena pertimbangan-pertimbangan tersebut sesuai dengan fakta hukum yang diperoleh di persidangan berdasarkan bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pelawan sendiri oleh karena itu Pengadilan Tinggi mengambil alih pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama menjadi pertimbangan-pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam mengadili perkara ini pada tingkat banding ;

Menimbang, bahwa oleh karena pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama telah tepat dan benar maka putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 18 Maret 2015 No. 535/Pdt.Sus.Arbt/2014/PN-Mdn dapat dipertahankan dan harus dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding semula Pelawan tetap berada di pihak yang kalah, maka Pembanding semula Penggugat di hukum untuk membayar ongkos perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Memperhatikan Undang-undang dan Peraturan Hukum lain yang berkenaan dengan perkara ini :

M E N G A D I L I :

--- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Pelawan ;

--- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 18 Meret 20915 No. 535/Pdt.Sus.Arbt/2014/PN-Mdn yang dimohonkan banding tersebut ;

--- Menghukum Pembanding semula Pelawan untuk membayar ongkos perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)

Demikian diputus dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Selasa tanggal 15 Desember 2015 oleh kami HJ. WAGIAH ASTUTI, SH Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Medan selaku Hakim Ketua Majelis, YANSEN PASARIBU, SH dan ABDUL FATTAH, SH. MH masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 08 September 2015 Nomor. 301/Pdt/2015/PT-Mdn , dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Jum’at tanggal 18 Desember 2015 oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim - Hakim Anggota, serta dibantu oleh : MUSALLIM SIREGAR, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara maupun kuasanya ;

HAKIM ANGGOTA, KETUA MAJELIS,

ttd ttd

YANSEN PASARIBU, SH. HJ. WAGIAH ASTUTI, SH.

ttd

ABDUL FATTAH SH.MH.

PANITERA PENGGANTI,

ttd

MUSALLIM SIREGAR,SH

Perincian ongkos banding :

1. Redaksi putusan Rp. 5.000.-

2. Materai    Rp. 6.000.-

3. Pemberkasan   Rp. 139.000.-

J u m l a h = …….. Rp. 150.000.-