224/Pdt.G/2023/PN Lbp

MENGADILI: DALAM KONVENSI: Dalam Provisi: Menolak tuntutan provisi Penggugat; Dalam Eksepsi: Menolak eksepsi Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II untuk seluruhnya; Dalam Pokok Perkara: Menolak gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk seluruhnya; DALAM REKONVENSI: Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk sebagian; Menyatakan tidak sah dan tidak berkekuatan hukum alas hak Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi berupa Surat Keputusan (SK) Gubernur Kepala Daerah Propinsi Sumatera Utara No.SK: 5/HM/LR/1968 tanggal 7 Juni 1968 berikut catatan peralihan (mutasi) hak milik yang diketahui oleh Kepala Desa Lau Barus Baru Kecamatan STM Hilir, Kabupaten Deli Serdang, sepanjang merugikan kepentingan Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi atas tanah objek perkara a quo; Menyatakan tidak berkekuatan hukum segala surat-surat yang dimiliki oleh Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi yang menyangkut tanah objek perkara yang dapat merugikan kepentingan hukum Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi selaku pemilik yang sah atas tanah objek perkara tersebut; Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk selebihnya; DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI: Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.056.000,00 (dua juta lima puluh enam ribu rupiah);