134 K/Pdt.Sus-PKPU/2014

P U T U S A N

Nomor 134 K/Pdt.Sus-PKPU/2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

M A H K A M A H A G U N G

memeriksa perkara perdata khusus permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

PT BANK CIMB NIAGA, Tbk, yang diwakili oleh Wakil Presiden Direktur dan Direktur Daniel James Rompas dan Lydia Wulan Tumbelaka, berkedudukan di Graha CIMB Niaga, Jalan Jenderal Sudirman Kaveling 58, Jakarta Selatan 12190, dalam hal ini memberi kuasa kepada Achmad Khadafi Munir, S.H.,M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat, beralamat di Equity Tower Building, Lantai 17 Ruang C, Sudirman Central Business District (SCBD) Lot. 9, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 52-53, Jakarta 12190, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Juli 2013, sebagai Pemohon Kasasi dahulu Kreditor Separatis;

terhadap

PT. SARIPARI PERTIWI ABADI, yang diwakili oleh Direktur Utama Hadi Surya, berkedudukan di Wisma BSG Lt.9, Jalan Abdul Muis Nomor 40, Jakarta Pusat, dalam hal ini memberi kuasa kepada Ivan Wibowo, S.H.,LL.M., dan kawan-kawan, Para Advokat, beralamat di Jalan Kesehatan 24, Jakarta Pusat 10160, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Juli 2013, sebagai Termohon Kasasi dahulu Pemohon PKPU;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata Hakim Pengawas telah memberikan laporan di depan persidangan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa dalam Laporan Hakim Pengawas dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Sementara (PKPUS) telah menyampaikan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Pada tanggal 18 Juni 2013 jam 09.00 WIB di Gedung Pengadilan Niaga Jakarta pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Jalan Gajah Mada Nomor 17 Jakarta telah dilaksanakan Rapat Kreditur Pertama yang telah dihadiri oleh

pihak: Tim Pengurus, Debitor dan para Kreditor kongkuren dan Seperatis;

2. Pada tanggal 3 Juli 2013 pukul 17.00 WIB telah dilaksanakan rapat verifikasi/pencocokan Utang yang telah dihadiri oleh pihak :Tim Pengurus, Debitor dan para Kreditor kongkuren dan Seperatis;

3. Pada tanggal 10 Juli 2013 telah dibahas tentang Proposal rencana perdamaian ;

4. Debitur dalam permohonannya meminta waktu untuk perpanjang dalam PKPU Tetap selama 60 hari;

5. Pada tanggal 16 Juli 2013 telah dilakukan Pembahasan Proposal Perdamain (Revisi 1) dan pemungutan suara dengan hasil sebagai berikut:

Kreditor Separatis

- Jumlah Kreditor Separatis yang terdaftar dalam Daftar Kreditor sementara PT.Saripari Pertiwi Abadi (Dalam PKPU) adalah sebanyak 6 Kreditor;

- Jumlah Kreditor Separatis yang mempunyai hak suara yang hadir dalam voting adalah 5 Kreditor dengan jumlah suara sebanyak 44705(suara) dengan persentase 100 %;

- Jumlah Kreditor Separatis yang mempunyai hak suara yang hadir dan tidak menyetujui perpanjangan dalam PKPU tetap 5 Kreditor dengan jumlah suara sebanyak 44705 dengan persentase 100%;

Keditor Konkuren

- Jumlah Kreditor Konkuren yang mempunyai hak suara yang hadir dalam voting adalah 83 Kreditor dengan jumlah suara sebanyak 12028 suara dengan persentase 100 %;

- Jumlah Kreditor Konkuren yang mempunyai hak suara yang hadir dan menyetujui Perpanjangan dalam PKPU tetap adalah 82 Kreditor dengan jumlah suara sebanyak 9580 suara dengan persentase 80 %;

- Jumlah Kreditor Konkuren yang mempunyai hak suara yang hadir dan tidak menyetujui Pepanjangan dalam PKPU adalah 1 Kreditor dengan jumlah suara sebanyak 2448 suara dengan persentase 20 %;

Bahwa berdasarkan hasil voting tertanggal 16 Juli 2013 secara yuridis perpanjang PKPU sementara menjadi PKPU Tetap tidak dapat dilaksanakan namun oleh karena:

1. Verifikasi dari Tim Pengurus belum selesai dari keseluruhan 225 kreditur masih ada 107 kreditur yang masih menunggu untuk diverifikasi;

2. Dari 118 Kreditur yang sudah diverifikasi masih ada 6 yang dispute: 1 Kreditor seperatis, 5 Kreditur Konkuren;

3. Tim Pengurus sedang menjadwalkan bertemu dengan calon investor startegis;

4. Tim Pengurus perlu waktu berkordinasi dengan Tim Pengurus Perkara PKPU PT. Alas Watu Utama;

5. Adanya proposal perdamaian yang baru diajukan oleh Termohon /Debitor yang masih perlu perubahan lebih lanjut , dimana seluruh kreditor konkuren menginginkan pembahasan tersebut;

Bahwa sesuai pasal 278 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang PKPU dan Kepailitan, Tim Pengurus perlu memberi pendapat tertulis atas rencana perdamaian dan Pasal 145 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang PKPU dan Kepailitan, rencana Perdamaian dibahas setelah verifikasi selesai;

Maka oleh karenanya Hakim pengawas memberikan rekomendasi untuk dapat memberikan perpanjangan waktu kembali dari PKPU tetap dengan perpanjang waktu 50 hari menjadi PKPU Tetap;

Demikian laporan saya sebagai Hakim Pengawas atas proses PKPU sementara sampai dengan tanggal 16 Juli 2013. Sebagaimana telah diuraikan di atas sebagaimana dalam daftar pemungutan suara (terlampir), namun demikian segala sesuatunya saya serahkan kepada majelis Hakim untuk memutuskannya;

Menimbang, bahwa hari persidangan Permusyawaratan Majelis Hakim dalam Proses PKPU PT. Saripari Pertiwi Abadi (dalam PKPU) telah hadir Tim Pengurus, Debitor dan para Kreditor dan membenarkan laporan hakim Pengawas tersebut;

Bahwa berdasarkan Pasal 228 ayat (1) UU RI Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU maka Majelis Hakim wajib mendengar Debitur, Hakim Pengawas, Tim Pengurus dan Para Kreditur;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat agar memberikan putusan;

Bahwa terhadap permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang tersebut, Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah memberikan Putusan Nomor 25/Pdt-Sus/PKPU/2013/PN Niaga Jkt.Pst., jo. Nomor 26/Pdt-Sus/Pailit/2013/PN.Niaga.Jkt.Pst., tanggal 17 Juli 2013, yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Debitur untuk Penundaan Kewajiban
   Pembayaran Utang Tetap kepada Debitur (Termohon PKPU) selama 50 (Iima puluh) hari kalender terhitung sejak Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Sementara (PKPUS) berakhir;

2. Menunjuk sdr. Dwi Sugiarto,SH,MH., Hakim Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sebagai Hakim Pengawas;

3. Mengangkat:

• Andrey Sitanggang, S.H., M.H., S.E., Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor: AHU.AH.04.03-87, berkantor di JaIan Pramuka Raya Nomor 53, Jakarta Pusat 10440;

• Sdr. Ronald Simanjuntak Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I dengan Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan pengurus Nomor AHU.AH.04.03-73 tertanggal 19 November 2008 berkantor di RONAL HULMAN & PARTNERS, beralamat di Jalan Raya Kodam Nomor 06 Sumur Batu Jakarta Pusat;

• Sdr. John Herman Pigalao,SH MKn, Kurator dan Pengurus yang terdaftar di kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I dengan Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan pengurus Nomor C.HT.05.15-71 berkantor di RH & Associates law Office beralamat di Ruko ITC Cempaka Mas Blok P Nomor 18 Jalan Let.Jend Soeprapto Cempaka Putih Jakarta Pusat;

• Sdr. Ferry Gustaf Panggabean,SH Kurator dan pengurus Nomor AHU.AH.04.03-23 tertanggal 22 Februari 2011 berkantor di RH & Associates Law Office beralamat di Ruko ITC Cempaka Mas Blok P Nomor 18 Jalan Let.Jend Soeprapto Cempaka Putih Jakarta Pusat sebagai Tim Pengurus guna mengurus harta Termohon sebagai Debitor selama PKPU Tetap berlangsung;

4. Menetapkan bahwa sidang Permusyawaratan Majelis Hakim ditetapkan pada hari Kamis tanggal 5 September 2013 bertempat di Pengadilan Negeri/Niaga Jakarta Pusat lantai 3 Jalan Gajah Mada Nomor 17 Jakarta Pusat;

5. Memerintahkan Tim Pengurus untuk memanggil Debitor dan para Kreditor untuk hadir pada sidang pada hari Kamis, tanggal 5 September 2013;

5. Menetapkan biaya pengurusan dan imbalan jasa bagi Tim Pengurus akan ditetapkan kemudian setelah Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, (PKPU) berakhir;

5. Menangguhkan biaya beracara dalam proses PKPU ini sampai
   dengan masa PKPU berakhir;

Menimbang, bahwa sesudah putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut diucapkan dengan dihadiri oleh Pemohon pada tanggal 17 Juli 2013, terhadap putusan tersebut oleh Kreditor Separatis dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Juli 2013 mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 24 Juli 2013 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 34 Kas/PKPU/2013/PN. Niaga.Jkt. Pst., Jo. Nomor 25/Pdt.Sus/PKPU/2013/PN.Niaga.Jkt.Pst., Jo. Nomor 26/Pdt.Sus/Pailit/2013/PN.Niaga.Jkt.Pst. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri/Niaga Jakarta Pusat, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri/Niaga Jakarta Pusat pada tanggal itu juga;

Bahwa memori kasasi tersebut telah disampaikan kepada Pemohon PKPU pada tanggal 25 Juli 2013, kemudian Pemohon PKPU mengajukan kontra memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri/Niaga Jakarta Pusat pada tanggal 2 Agustus 2013;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta keberatan-keberatannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam jangka waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam memori kasasinya adalah:

I. Dasar Hukum

1. Bahwa Pemohon Kasasi adalah Kreditor Separatis dari PT Saripari Pertiwi Abadi yang telah dinyatakan dalam PKPU oleh Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;

2. Bahwa pada tanggal 17 Juli 2013, Majelis Hakim Perkara Nomor 25/Pdt.Sus/PKPU/2013/PN.Niaga.Jkt.Pst Jo. Nomor 26/Pdt.Sus/
   Pailit/2013/PN.Niaga.Jkt.Pst dalam perkara permohonan PKPU Sementara menjadi PKPU Tetap pada peradilan tingkat pertama telah mengeluarkan putusan, yang amarnya berbunyi sebagaimana tersebut di atas;

3. Bahwa Putusan tersebut bukanlah putusan atas permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (selanjutnya disebut dengan "PKPU") sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 222 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (selanjutnya disebut dengan "UU Kepailitan dan PKPU"), namun merupakan putusan atas permohonan PKPU Sementara menjadi PKPU Tetap, sehingga penerapan Pasal 235 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU tidak berlaku/tidak dapat diterapkan dalam permohonan kasasi a quo;

4. Bahwa mengenai upaya kasasi terhadap putusan permohonan PKPU Sementara menjadi PKPU Tetap tidak diatur dalam UUK, sehingga Mahkamah Agung RI dapat menerima dan memeriksa permohonan kasasi a quo;

5. Bahwa Pasal 299 UU Kepailitan dan PKPU menyatakan:

“Kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini maka hukum acara yang berlaku adalah hukum acara perdata";

6. Lebih lanjut lagi dengan mengacu pada Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (selanjutnya disebut dengan "UU Kekuasaan Kehakiman") khususnya:

Pasal 5 ayat (1), yang berbunyi:

"(1) Hakim dan Hakim Konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan
memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat";

dan Pasal 10 ayat (1), yang berbunyi:

“(1) Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalil bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya";

7. Mahkamah Agung sendiri merupakan lembaga peradilan yang merupakan pengadilan tertinggi, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) UU Kekuasaan Kehakiman, yang berbunyi:

“(1) Mahkamah Agung merupakan pengadilan negara tertinggi dari badan peradilan yang berada didalam keempat lingkungan peradilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18";

Oleh karena itu Mahkamah Agung berwenang untuk memeriksa permohonan kasasi a quo yang diajukan oleh Pemohon;

8. Bahwa sebagaimana yang telah Pemohon Kasasi sampaikan pada butir 1 di atas, Putusan dikeluarkan pada tanggal 17 Juli 2013, sementara Pemohon Kasasi secara resmi menyatakan dan mengajukan memori kasasi ini pada tanggal 24 Juli 2013;

9. Bahwa mengingat pernyataan kasasi dan memori kasasi ini diajukan/didaftarkan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh Undang-Undang Kepailitan dan PKPU, maka demi hukum pernyataan dan memori kasasi ini patut untuk diterima;

Mahkamah Agung Republik Indonesia berwenang untuk menerima dan
memeriksa permohonan kasasi dan memori kasasi yang diajukan oleh
Pemohon Kasasi karena telah memenuhi ketentuan hukum yang
berlaku;

II. Alasan atau keberatan-keberatan Pemohon Kasasi;

Bahwa adapun alasan atau keberatan Pemohon Kasasi terhadap Putusan Majelis Hakim Perkara Nomor 25/Pdt.Sus/PKPU/2013/ PN.Niaga.Jkt.Pst Jo. Nomor 26/Pdt.Sus/Pailit/2013/PN.Niaga.Jkt.Pst tanggal 17 Juli 2013
dalam perkara permohonan PKPU Sementara menjadi PKPU Tetap dikarenakan:

Judex Facti dalam pertimbangan hukum putusan telah salah dalam menerapkan hukum dan melanggar hukum yang berlaku;

1. Bahwa Pemohon Kasasi menolak dan keberatan dengan pertimbangan
   Judex Facti pada halaman 5 paragraph 1 dan paragraph 2 yang terdapat dalam putusan karena tidak sesuai dengan UU Kepailitan dan PKPU;

Adapun pertimbangan Judex Facti sebagai berikut:

“Menimbang, bahwa berkaitan dengan hasil voting untuk perpanjang waktu sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 228 (6) UUK yang
telah dilaksanakan dengan hasil sebagaimana tersebut di atas, Majelis
Hakim berpendapat bahwa masih memungkinkan untuk diberikan waktu kepada Kreditor dan Debitor melakukan pembahasan rencana perdamaian lebih dalam, dan memberikan waktu kepada Tim Pengurus untuk menyelesaikan Verifikasi Utang PT. Saripari Pertiwi Abadi";

“Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Hakim Pengawas bahwa pada rapat tertanggal 17 Juli 2013, pihak kreditor Kongkuren dengan tegas meminta kepada Hakim Pengawas serta pengurus untuk dapat memperhatikan kepentingan kreditor konkuren dan kreditur lain selain Separatis yang tidak menyetujui perpanjangan waktu";

2. Pertimbangan Judex Facti tersebut didasarkan atas Laporan Hakim Pengawas dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Sementara (PKPUS), yang juga terdapat dalam Putusan;

3. Bahwa Hakim Pengawas dalam laporannya yang terdapat pada halaman 3 Putusan, secara tegas menyatakan:

“Berdasarkan hasil voting tertanggal 16 Juli 2013 secara yuridis
perpanjang PKPU sementara menjadi PKPU Tetap tidak dapat
dilaksanakan, namun oleh karena:

(dst …..)”;

4. Bahwa dengan demikian Hakim Pengawas pun telah menyatakan secara yuridis perpanjang PKPU sementara menjadi PKPU tetap tidak dapat dilaksanakan karena seluruh Kreditur Separatis menolak untuk memberikan PKPU Tetap kepada PT Saripari Pertiwi Abadi (Dalam PKPU) selaku Debitur;

5. Dan berdasarkan Pasal 229 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU, untuk dapat diberikan PKPU tetap maka harus mendapatkan persetujuan dari Kreditor Konkuren dan Kreditor Separatis;

Adapun bunyi dari Pasal 229 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU adalah sebagai berikut:

“(1) Pemberian penundaan kewajiban pembayaran utang tetap berikut perpanjangannya ditetapkan oleh Pengadilan berdasarkan:

1. persetujuan lebih dari 1/2 (satu perdua) jumlah kreditor
   konkuren yang haknya diakui atau sementara diakui yang hadir dan mewakili paling sedikit 2/3 (dua pertiga) bagian dari seluruh tagihan yang diakui atau yang semen tara diakui dari kreditor konkuren atau kuasanya yang hadir dalam sidang tersebut, dan

2. persetujuan lebih dari 1/2 (satu perdua) jumlah Kreditor yang piutangnya dijamin dengan gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotik, atau hak agunan atas kebendaan lainnya yang hadir dan mewakili paling sedikit 2/3 (dua pertiga) bagian dari seluruh tagihan Kreditor atau kuasanya yang hadir dalam sidang tersebut";

Dengan demikian maka permohonan pemberian PKPU Tetap yang diajukan oleh Debitor tidak dapat dikabulkan karena tidak disetujui/ ditolak oleh seluruh Kreditor Separatis;

Seluruh Kreditor Separatis menolak untuk memberikan persetujuan terhadap permohonan PKPU Tetap yang diajukan oleh Debitor;

6. Bahwa ketika seluruh Kreditur Separatis menolak untuk diberikan PKPU Tetap kepada Debitur, yang pada faktanya telah melebihi ketentuan yang diatur dalam Pasal Pasal 229 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU, sementara jangka waktu PKPU Sementara telah habis, maka seharusnya Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat haruslah menyatakan Debitur demi hukum menjadi pailit, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 230 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU, yang bunyinya sebagai berikut:

“(1) Apabila jangka waktu penundaan kewajiban pembayaran utang
sementara berakhir, karena Kreditor tidak menyetujui pemberian
penundaan kewajiban pembayaran utang tetap atau
perpanjangannya sudah diberikan, tetapi sampai dengan batas
waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 228 ayat (6) belum
tercapai persetujuan terhadap rencana perdamaian, pengurus pada hari berakhirnya waktu tersebut wajib memberitahukan hal itu melalui Hakim Pengawas kepada Pengadilan yang harus
menyatakan Debitor Pailit paling lambat pada hari berikutnya";

7. Bahwa jangka waktu penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU)
   sementara sendiri telah berakhir pada tanggal 17 Juli 2013, yaitu 45
   (empat puluh lima) hari setelah putusan penundaan kewajiban
   pembayaran utang sementara diucapkan yaitu pada tanggal 3 Juni 2013;

Pasal 225 ayat (4) UU Kepailitan dan PKPU, menyatakan:

“(4) Segera setelah putusan penundaan kewajiban pembayaran utang
sementara diucapkan, Pengadilan melalui pengurus wajib memanggil Debitor dan Kreditor yang dikenal dengan surat tercatat atau melalui kurir, untuk menghadap dalam sidang yang diselenggarakan paling lama pada hari ke-45 (empat puluh lima) terhitung sejak putusan penundaan kewajiban pembayaran utang sementara diucapkan";

8. Bahwa seharusnya Majelis Hakim Perkara Nomor 25/Pdt.Sus/PKPU/
   2013/PN.Niaga.Jkt.Pst Jo. Nomor 26/Pdt.Sus/Pailit/2013/PN.Niaga. Jkt.Pst dalam perkara permohonan PKPU Sementara menjadi
   PKPU Tetap pada peradilan tingkat pertama menyatakan bahwa Debitor telah jatuh pailit;

9. Berdasarkan uraian tersebut di atas, terbukti bahwa Judex Facti telah
   melakukan kesalahan penerapan hukum yang fatal dan melanggar hukum yang berlaku khususnya Pasal 225 ayat (4), Pasal 229 ayat (1) dan Pasal 230 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU. Oleh karena itu, pertimbangan hukum Judex Facti yang memberikan PKPU Tetap kepada Debitor harus ditolak;

Terbukti bahwa Judex Facti telah melakukan kesalahan penerapan hukum

dan melanggar hukum yang berlaku yang mengakibatkan Debitur menjadi tidak pailit. Oleh karena itu pertimbangan hukum Judex Facti yang memberikan PKPU Tetap kepada Debitor tanpa dasar hukum haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 24 Juli 2013 dan kontra memori kasasi tanggal 2 Agustus 2013 dihubungkan dengan pertimbangan putusan Judex Facti dalam hal ini putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak salah menerapkan hukum dan telah memberi pertimbangan hukum yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 25/Pdt-Sus/PKPU/2013/PN Niaga Jkt.Pst., jo. Nomor 26/Pdt-Sus/Pailit/2013/PN. Niaga.Jkt.Pst., tanggal 17 Juli 2013, dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, sehingga permohon kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi PT BANK CIMB NIAGA, Tbk tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak, Pemohon Kasasi harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi PT BANK CIMB NIAGA, Tbk tersebut;

Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi yang ditetapkan sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada Mahkamah Agung pada hari Rabu tanggal 29 Oktober 2014 oleh H. Djafni

Djamal, S.H.,M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Mahdi Soroinda Nasution, S.H.,M.Hum., dan Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung, masing-masing sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua dengan dihadiri oleh Anggota-anggota tersebut dan Retno Kusrini, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota, Ketua Majelis,

ttd/. H. Mahdi Soroinda Nasution, S.H.,M.Hum. ttd/.

H. Djafni Djamal, S.H.,M.H.

ttd/. Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd/. Retno Kusrini, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. M e t e r a i…………….. Rp 6.000,00

2. R e d a k s i…………….. Rp 5.000,00

3. Administrasi kasasi……….. Rp4.989.000,00 ₊

Jumlah ……………… Rp5.000.000,00

Untuk Salinan

Mahkamah Agung R.I.

a.n. Panitera

Panitera Muda Perdata Khusus

RAHMI MULYATI, SH.,MH.

NIP. 19591207 1985 12 2 002