PUTUSAN

Nomor 710 B/PK/PJK/2011

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa permohonan peninjauan kembali perkara pajak telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

PT. TAPIAN NADENGGAN (D/H. PT. MITRATAMA ABADI MAKMUR), berkedudukan di Plaza BII Menara II, Lt. 30, Jl. MH. Thamrin, Kav 22, No. 51, Gondangdia, Menteng, Jakarta, dalam hal ini diwakili oleh Tomin Widian dan Jimmy Pramono, masing-masing selaku Direktur, memberi kuasa kepada Ferry Salman, S.E., Kuasa Hukum, beralamat di Jl. Taman Palem Lestari, Blok A/14, No. 35, RT.002/013, Cengkareng, Jakarta Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 0019/SK/LGL/TN/I/2011 tanggal 4 Januari 2011;

Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Banding;

melawan:

DIREKTUR JENDERAL PAJAK, berkedudukan di Jl. Jenderal Gatot Subroto, No. 40-42, Jakarta, dalam hal ini memberi kuasa kepada:

Catur Rini Widosari, Direktur Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak;
Jon Suryayuda Soedarso, Pj. Kasubdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan Banding;
Yudi Asmara Jaka Lelana, Kepala Seksi Peninjauan Kembali, Subdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding;
Adhi Catur Nurhidayat, Penelaah Keberatan, Subdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding;

Kesemuanya berkantor di Jl. Jenderal Gatot Subroto, No. 40-42, Jakarta berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. SKU-320/PJ./2011 tanggal 31 Maret 2011;

Termohon Peninjauan Kembali dahulu Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata Pemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Pemohon Banding telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Jakarta Nomor Putusan 26137/PP/M.XI/16/2010 tanggal 30 September 2010 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Terbanding dengan posita perkara sebagai berikut :

Bahwa sehubungan dengan telah diterbitkannya keputusan Terbanding Nomor: KEP-74/WPJ.29/BD.06/2009 tanggal 7 Mei 2009 tentang Keberatan Pemohon Banding atas SKPKB PPN Nomor: 00035/207/06/712/08 tanggal 15 Pebruari 2008 untuk Masa Pajak Januari 2006 yang Pemohon Banding terima pada tanggal 19 Mei 2009, Pemohon Banding mengajukan banding atas Keputusan Terbanding Nomor: KEP-74/WPJ.29/BD.06/2009 tanggal 07 Mei 2009 yang diterbitkan kepada Pemohon Banding sesuai dengan Pasal 27 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan;

Bahwa Pemohon Banding (surviving company) merupakan perusahaan basil penggabungan usaha antara Pemohon Banding (surviving company) dengan PT Mitratama Abadi Makmur (transferor company), sehingga PT Mitratama Abadi Makmur dinyatakan bubar demi hukum;

Ketentuan Formal Banding

Bahwa sesuai dengan Pasal 35 ayat (1) dan (2) UU Nomor 14 tahun 2002 menyebutkan :

Bahwa Banding diajukan dengan Surat Banding dalam Bahasa Indonesia kepada Pengadilan Pajak;

Bahwa Banding diajukan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal diterima Keputusan yang dibanding, kecuali diatur lain dalam peraturan perundang-undangan perpajakan;

Bahwa sesuai dengan Pasal 36 ayat (1), (2), (3), dan (4) UU Nomor 14 tahun 2002 menyebutkan :

Bahwa terhadap 1 (satu) Keputusan diajukan 1 (satu) Surat Banding;

Bahwa Banding diajukan dengan disertai alasan-alasan yang jelas, dan dicantumkan tanggal diterima surat keputusan yang dibanding;

Bahwa pada Surat Banding dilampirkan salinan Keputusan yang dibanding;

Bahwa selain dari persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) serta Pasal 35, dalam hal Banding diajukan terhadap besarnya jumlah Pajak yang terutang, Banding hanya dapat diajukan apabila jumlah yang terutang yang dimaksud telah dibayar sebesar 50% (lima puluh. persen). Untuk itu, untuk memenuhi persyaratan formal banding Pemohon Banding, Pemohon Banding telah membayar jumlah pajak yang terutang sebesar Rp241.355.454,00 melalui pemindahbukuan;

Bahwa sesuai dengan Pasal 37 ayat (1) bahwa banding hanya dapat diajukan oleh pengurus yaitu Direksi.

Kronologis dan Dasar Koreksi Pemeriksa

Bahwa Pemeriksa melakukan koreksi atas pajak masukan sebesar Rp127.677.727,00 dengan perincian sebagai berikut:

Bahwa koreksi Pemeriksa untuk CV Arisa Hikmah sebesar Rp 33.242.370,00 dengan alasan CV Arisa Hikmah non PKP dengan perincian sebagai berikut:.

PKP Penjual	Nomor Faktur Pajak	Tanggal Faktur Pajak	Di Kreditkan di SPM PPN Periode	Jumlah (Rp)
CV Arisa Hikmah	FJYIH- 712-0000001	24/11/2005	Januari 2006	9.356.695,00
CV Arisa Hikmah	FJYIH -712-0000002	09/12/2005	Januari 2006	6.019.774,00
CV Arisa Hikmah	FJYIH -712-0000003	13/01/2006	Januari 2006	17.865.901,00

Total				33.242.370,00

Bahwa koreksi Pemeriksa untuk PT Agung Perkasa Ekpresindo dengan nomor faktur EBCUQ-211-0000089 sebesar Rp. 423.500,00 dengan alasan faktur pajak tidak mempunyai hubungan langsung dengan kegiatan usaha/UU No. 18 Tahun 2000 tentang PPN pasal 9 ayat 8;

Bahwa koreksi atas pajak masukan dengan alasan Faktur Pajak tidak dapat dikreditkan atas pembangunan rumah karyawan sejumlah Rp. 87.011.857,00 dengan perincian terlampir:

PKP Penjual	Nomor Faktur Pajak	Tanggal Faktur Pajak	Di Kreditkan di SPM PPN Periode	Jumlah (Rp)
CV Mangun Karso	CLZU W-731-0000009	25/11/2005	Januari 2006	33.886.152,00
CV Mangun Karso	CLZUW-731-0000010	25/12/2005	Januari 2006	45.638.509,00
CV Bakau Indah Lestari	EQDAE-712-0000009	06/1/2006	Januari 2006	7.487.196,00

Total				87.011.857,00

Bahwa berdasarkan koreksi tersebut, PPN yang terhutang menurut Pemeriksa sesuai dengan SKPKB PPN Masa Januari 2006 yang diterbitkan pada tanggal 15 Februari 2008 oleh Kepala KPP Sampit berdasarkan hasil pemeriksaan pajak yang dilakukan oleh KPP Sampit dalam rangka restitusi PPN Tahun Pajak 2006 adalah sebagai berikut:

URAIAN	PEMERIKSA
PPN Masa Januari 2006 Penyerahan yang PPNnya harus dipungut Jumlah pajak keluaran yang dipungut sendiri Pajak Masukan yang dapat dikreditkan Kompensasi bulan lalu	- - 143.720.768 3.364.946.338
Jumlah pajak yang dapat diperhitungkan PPN yang lebih dibayar Kelebihan pajak yang sudah dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya	3.508.667.106 3.508.667.106 3.629.344.833
PPN yang kurang dibayar Sanksi administrasi kenaikan Ps. 13(3) KUP	120.677.727 120.677.727
Jumlah yang masih hams dibayar	241.355.454

Bahwa selanjutnya, Pemohon Banding telah mengajukan permohonan Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Masa Januari 2006 Nomor 00035/207/06/712/08 melalui surat permohonan Nomor 027/TND/IV/2008 tanggal 30 April 2008 yang diterima oleh Kantor Pelayanan Pajak Sampit pada tanggal 15 Mei 2008 dimana Pemohon Banding tidak setuju atas koreksi yang dilakukan oleh Pemeriksa;

Bahwa menanggapi surat keberatan Pemohon Banding, pada tanggal 07 Mei 2009 Kanwil DJP Kalimantan Selatan dan Tengah menerbitkan Keputusan Terbanding Nomor KEP-74/WPJ.29/BD.06/2009 yang isinya menolak permohonan keberatan Pemohon Banding dengan rincian sebagai berikut:

Uraian

Semula (Rp•)

Ditambah/(Dikurangkan)
(Rp•)

Menjadi
(Rp.)

PPN Kurang / (Lebih) Bayar

Sanksi Bunga

Sanksi Kenaikan

Jumlah PPN ymh dibayar

120.677.727

241.355.454

120.677.727

241.355.454

Permohonan Banding

Bahwa Pemohon Banding mengajukan Banding atas Keputusan Terbanding Nomor KEP-74/WPJ.29/BD.06/2009 tanggal 07 Mei 2009 dengan alasan sebagai berikut:

Bahwa PPN yang terhutang untuk Masa Januari 2006 menurut Pemohon Banding adalah sebagai berikut:

URAIAN	PENELITI	WAJIB PAJAK	SELISIH
PPN Masa Januari 2006 Penyerahan yang PPNnya harus dipungut Jumlah pajak keluaran yang dipungut sendiri Pajak Masukan yang dapat dikreditkan Kompensasi bulan lalu	143.720.768 3.364.946.338	- - 264.398.495 3.364.946.338	- - 120.677.727) -
Jumlah pajak yang dapat diperhitungkan PPN yang lebih dibayar Kelebihan pajak yang sudah dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya	3.508.667.106 3.508.667.106 3.629.344.833	3.629.344.833 3.629.344.833 3.629.344.833	(120.677.727) (120.677.727) -
PPN yang kurang dibayar Sanksi administrasi kenaikan Ps. 13(3) KUP	120.677.727 120.677.727	- -	120.677.727 120.677.727
Jumlah yang masih harus dibayar	241.355.454	NIHIL	241.355.454

Bahwa perbedaan perhitungan besarnya PPN Masa Pajak Januari 2006 yang terhutang menurut Peneliti dengan menurut Pemohon Banding adalah karena Pemohon Banding tidak setuju dengan dasar koreksi Pemeriksa dengan penjelasan sebagai berikut:

Bahwa Pemohon Banding tidak setuju dengan koreksi Pemeriksa untuk faktur pajak cacat karena CV Arisa Hilcmah adalah Non PKP dengan rincian sebegai berikut:

PKP Penjual	Nomor Faktur Pajak	Tanggal Faktur Pajak	Di Kreditkan di SPM PPN Periode	(Rp)
CV Arisa Hikmah	FJYIH- 712-0000001	24/11/2005	Januari 2006	9.356.695,00
CV Arisa Hikmah	FJYIH -712-0000002	09/12/2005	Januari 2006	6.019.774,00
CV Arisa Hikmah	FJYIH -712-0000003	13/01/2006	Januari 2006	17.865.901,00
Total				33.242.370,00

Bahwa di dalam UU KUP No 16/2000 Pasal 33 disebutkan bahwa Pembeli BKP bertanggung jawab secara renteng atas pembayaran pajak sepanjang tidak dapat menunjukkan bukti pajak telah dibayar;

Bahwa dalam hal ini Pemohon Banding memiliki dokumen-dokumen pendukung yang otentik antara lain invoice dan bukti pembayaran bank. Adapun nilai PPN yang tercantum dalam faktur pajak juga telah dilakukan kewajiban pembayarannya kepada pihak supplier. Selain itu atas faktur pajak masukan tersebut juga mempunyai hubungan langsung dengan kegiatan usaha Pemohon Banding sehingga menurut Pemohon Banding seharusnya atas faktur pajak tersebut telah memenuhi persyaratan untuk dapat dikreditkan;

Bahwa Pemohon Banding tidak setuju atas koreksi yang dilakukan oleh pemeriksa yang didasarkan bahwa biaya ongkos angkut pindahan karyawan tidak mempunyai hubungan langsung dengan kegiatan usaha (UU No 18 Tahun 2000 tanggal 02 Agustus 2000 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 8 tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang mewah pada Pasal 9 ayat (8) huruf b);

Bahwa menurut pendapat Pemohon Banding dari perspektif aturan umum tentang Pajak Penghasilan, memang diatur bahwa pemberian dalam bentuk natura (benefit in kind) tidak dapat dibebankan sebagai biaya (deductible expense) akan tetapi terdapat pengecualian yaitu sesuai dengan UU PPh No 17/2000 pasal 9 ayat 1 huruf e maka disebutkan bahwa penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diberikan dalam bentuk natura dan kenikmatan di daerah tertentu (daerah terpencil) tetap dapat dibebankan sebagai pengurang penghasilan bruto dalam menentukan besarnya Penghasilan Kena Pajak;

Bahwa oleh karena itu, maka seharusnya biaya ongkos angkut pindahan bagi karyawan Pemohon Banding yang bekerja di daerah terpencil seharusnya memenuhi substansi dari pengertian biaya yang benar-benar dikeluarkan untuk kelangsungan kegiatan usaha karena bagi Pemohon Banding, untuk menanggung biaya pemindahan karyawan Pemohon Banding adalah suatu keharusan dengan pertimbangan bahwa tidak memungkinkan untuk karyawan Pemohon Banding menanggung seluruh biaya kepindahannya ke daerah terpencil yang dikarenakan penempatan lokasi kerja;

Bahwa sesuai dengan uraian di atas, menurut Pemohon Banding pajak masukan PT Agung Perkasa Ekpresindo dengan nomor faktur EBCUQ211-0000089 sebesar Rp. 423.500,00 seharusnya dapat dikreditkan;

bahwa Pemohon Banding tidak setuju atas koreksi yang dilakukan oleh pemeriksa yang didasarkan bahwa pembangunan perumahan karyawan tidak mempunyai hubungan langsung dengan kegiatan usaha (UU No 18 Tahun 2000 tanggal 02 Agustus 2000 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 8 tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang mewah pada Pasal 9 ayat (8) huruf b);

Bahwa oleh karena itu, maka pembangunan rumah bagi karyawan Pemohon Banding yang berada di daerah terpencil seharusnya memenuhi substansi dari pengertian biaya yang benar-benar dikeluarkan untuk kelangsungan kegiatan usaha karena bagi Pemohon Banding, untuk penyediaan perumahan bagi karyawan Pemohon Banding adalah suatu keharusan dengan pertimbangan:

Tidak dimungkinkan karyawan menyediakan rumah sendiri di daerah terpencil;
Tidak mungkin Pemohon Banding sebagai perusahaan membiarkan karyawan tidak memenuhi kebutuhan akan tempat tinggal mengingat perumahan adalah kebutuhan pokok;

Bahwa sesuai dengan uraian di atas, menurut Pemohon Banding pajak masukan sejumlah Rp. 87.011.857,00 seharusnya dapat dikreditkan dengan perincian sebagai berikut:

PKP Penjual	Nomor Faktur Pajak	Tanggal Faktur Pajak	Di Kreditkan di SPM PPN Periode	Jumlah (Rp)
CV Mangun Karso	CLZUW-731-0000009	25/11/2005	Januari 2006	33.886.152,00
CV Mangun Karso	CLZUW-731-0000010	25/12/2005	Januari 2006	45.638.509,00
CV Bakau Indah Lestari	EQDAE-712-0000009	06/1/2006	Januari 2006	7.487.196,00

Total				87.011.857,00

Bahwa sesuai dengan uraian di atas, menurut Pemohon Banding jumlah PPN yang kurang dibayar adalah NIHIL dengan perincian sebagai berikut:

URAIAN	PEMOHON BANDING
PPN Masa Januari 2006 Penyerahan yang PPNnya harus dipungut Jumlah pajak keluaran yang dipungut sendiri Pajak Masukan yang dapat dikreditkan Kompensasi bulan lalu	- - 264,398,495 3,364,946,338
Jumlah pajak yang dapat diperhitungkan PPN yang lebih dibayar Kelebihan pajak yang sudah dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya	3,629,344,833 3,629,344,833 3,629,344,833
PPN yang kurang dibayar Sanksi administrasi kenaikan Ps. 13 (3) KUP	- -
Jumlah yang masih harus dibayar	NIHIL

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Jakarta Nomor Putusan 26137/PP/M.XI/16/2010 tanggal 30 September 2010 yang telah berkekuatan tetap tersebut adalah sebagai berikut :

Mengabulkan sebagian permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP‑74/WPJ.29/BD.06/2009 tanggal 7 Mei 2009 tentang Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Januari 2006 Nomor: 00035/207/06/712/08 tanggal 15 Pebruari 2008, atas nama: PT Tapian Nadenggan (d/h. PT Mitratama Abadi Makmur), NPWP: 01.213.180.1-073.000 (d/h 01.644.875.5-712.001), Alamat: HM.Arsyad No.88 Rt.016 Rw.004. Ketapang - MB Ketapang, Kotim Kalimantan Tengah 74325 dan pajaknya dihitung kembali menjadi sebagai berikut :

Dasar Pengenaan Pajak Rp 0,00

Pajak Keluaran yang harus dipungut sendiri Rp 0,00

Pajak yang dapat diperhitungkan:

Pajak Masukan yang dapat dikreditkan Rp 176.963.138,00
Kompensasi bulan lalu Rp 3.364.946.338,00

Jumlah pajak yang dapat diperhitungkan Rp 3.541.909.476,00

Kelebihan pajak yang sudah dikompensasikan ke

Masa Pajak berikutnya Rp 3.629.344.833,00

PPN yang kurang dibayar Rp 87.435.357,00

Sanksi Administrasi :

Kenaikan Pasal 13 (3) KUP Rp 87.435.357,00

Jumlah yang masih harus dibayar Rp. 174.870.714,00

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yaitu Putusan Pengadilan Pajak Jakarta Nomor Putusan 26137/PP/M.XI/16/2010 tanggal 30 September 2010, diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada Tanggal 1 November 2010, dan berita Acara Novum tanggal 22 Desember 2010, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 0019/SK/LGL/TN/I/2011 tanggal 4 Januari 2011, diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak Jakarta pada Tanggal 27 Januari 2011, dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada Tanggal 27 Januari 2011;

Menimbang, bahwa tentang permohonan peninjauan kembali tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama pada Tanggal 24 Februari 2011, kemudian terhadapnya oleh pihak lawannya diajukan Jawaban yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada Tanggal 31 Maret 2011;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, juncto Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

ALASAN PENINJAUAN KEMBALI

Menimbang, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan alasan Peninjauan Kembali yang pada pokoknya sebagai berikut:

Mengenai Fakta

Pada Masa Pajak Januari 2006 Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) telah mengkreditkan PPN Masukan dengan nilai PPN yang dikreditkan sebesar Rp. 87.435.357,- yang terdiri dari: (Lampiran 8-11)

No.

No. Faktur
Pajak

PKP Penjual

Tgl Faktur
Pajak

Jumlah PPN
( Rp )

EBCUQ-211-0000089

CLZUW-731-0000009

CLZUW-731-0000010

EQDAE-712-0000009

PT Agung Perkasa Ekspresindo

CV Mangun Karso

CV Bakau Indah Lestari

19 Januari 2006

25 Nopember 2005

25 Desember 2005

06 Januari 2006

423.500

33.886.152

45.638.509

7.487.196

Jumlah Pajak Masukan

87.435.357

Selanjutnya Termohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) melakukan Pemeriksaan PPN untuk Masa Pajak Januari 2006 dan melakukan koreksi atas PPN masukan untuk 1 (satu) Faktur Pajak PT Agung Perkasa Ekspresindo sebesar Rp. 423.500,- dengan alasan Pajak Masukan tersebut berasal dari transaksi pembayaran ongkos angkut pindah karyawan yang tidak mempunyai hubungan langsung dengan kegiatan usaha Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding).
Selain itu, Termohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) juga melakukan koreksi atas PPN masukan untuk 2 (dua) Faktur Pajak CV Mangun Karso, dan 1 (satu) Faktur Pajak CV Bakau Indah Lestari dengan total nilai PPN sebesar Rp. 87.011.857,- dengan alasan transaksi tersebut merupakan transaksi pembelian BKP yang diperuntukkan untuk pembangunan rumah karyawan yang tidak mempunyai hubungan langsung dengan kegiatan usaha Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding).
Bahwa atas transaksi pembayaran ongkos angkut pindah karyawan dan transaksi penyerahan jasa pembangunan rumah karyawan di lokasi perkebunan Semilar tersebut, Menurut Termohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) merupakan pajak masukan yang tidak dapat dikreditkan dengan beracuan kepada ketentuan pada Pasal 9 ayat (8) huruf b UU PPN, yang menyebutkan bahwa Pajak Masukan tidak dapat dikreditkan atas perolehan BKP atau JKP yang tidak mempunyai hubungan langsung dengan kegiatan usaha.
Bahwa menurut Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding), Pajak masukan atas transaksi pembayaran ongkos angkut pindah karyawan dan transaksi penyerahan jasa pembangunan rumah karyawan tersebut seharusnya dapat dikreditkan dengan alasan sebagai berikut:
1. Kegiatan usaha Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) adalah di bidang perkebunan kelapa sawit dimana letaknya relatif di pedalaman dan jauh dari kota terdekat;
2. Dengan demikian, Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) harus menanggung biaya pemindahan karyawan kami dengan pertimbangan bahwa tidak memungkinkan untuk karyawan kami menanggung seluruh biaya kepindahannya ke daerah terpencil yang dikarenakan penempatan lokasi kerja;
3. Selain itu, Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) harus menyediakan perumahan dan barak bagi karyawan-karyawan yang bekerja di lokasi perkebunan karena apabila tidak disediakan maka kegiatan usaha perkebunan kelapa sawit Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak mungkin dapat berjalan dengan baik karena tidak ada karyawan yang bersedia bekerja di lokasi perkebunan kelapa sawit yang sangat jauh tersebut;
4. Sehingga menurut Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) berdasarkan penjelasan diatas, jelas bahwa pengeluaran-pengeluaran yang berkaitan dengan pemindahan karyawan dan pembangunan rumah karyawan adalah berhubungan langsung dengan kegiatan usaha Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding).

Sehingga seharusnya atas PPN Masukannya dapat dikreditkan dan koreksi Termohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) seharusnya dibatalkan.

Mengenai Putusan

Pada salinan resmi Putusan Pengadilan Pajak No. Put. 26137/PP/M.XI/16/2010 yang diucapkan tanggal 30 September 2010 dinyatakan bahwa berdasarkan penelitian Majelis Hakim Pengadilan Pajak terhadap bukti-bukti, penjelasan dan dokumen yang disampaikan oleh Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) di dalam persidangan serta data yang ada dalam berkas banding, dapat diketahui alasan Majelis Hakim Pengadilan Pajak untuk tetap mempertahankan koreksi atas Pajak Masukan Masa Pajak Januari 2006 sebesar Rp. 87.435.357,- adalah sebagai berikut (Lampiran 5):

Bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis atas 1 (satu) Faktur Pajak yang diterbitkan oleh PT. Agung Perkasa Ekspresindo nomor EBCUQ-211-0000089 tanggal 19 Januari 2006 sebesar Rp. 423.500,- yang dikoreksi oleh Terbanding diketahui merupakan faktur pajak sehubungan dengan ongkos angkut pindah karyawan;
Bahwa Majelis berpendapat bahwa pengeluaran untuk ongkos angkut pindah karyawan, tidak termasuk berhubungan langsung dengan kegiatan usaha Pemohon Banding sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (8) huruf b Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000 jo Pasal 1 ayat (1) dan (2) Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 296/KMK.04/1994 tanggal 27 Juni 1994 tentang Pengkreditan Pajak, jo Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 643/KMK.04/1994 tanggal 29 Desember 1994 jo Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 575/KMK.04/2000 tanggal 26 Desember 2000;
Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas Majelis berpendapat atas Pajak Masukan yang berasal dari Faktur Pajak yang diterbitkan oleh PT Agung Perkasa Ekspresindo berupa ongkos angkut pindah karyawan Pemohon Banding sebesar Rp. 423.500,- tidak dapat dikreditkan;
Bahwa sehingga Majelis berkesimpulan koreksi Terbanding atas 1 (satu) Faktur Pajak yang berasal dari ongkos angkut pindah karyawan karena bukan merupakan biaya sehubungan dengan 3M (mendapat, menagih dan memelihara) Penghasilan sebesar Rp. 423.500,- tetap dipertahankan.
Bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis atas 2 (dua) Faktur Pajak yang diterbitkan oleh CV Mangun Karso dan 1 (satu) Faktur Pajak yang diterbitkan oleh CV Bakau Indah Lestari dengan total nilai PPN Masukan sebesar Rp.87.011.857,- yang dikoreksi oleh Terbanding, diketahui merupakan faktur pajak sehubungan dengan transaksi pembelian BKP/JKP untuk pembangunan rumah karyawan;
Bahwa Majelis berpendapat bahwa pengeluaran untuk pembangunan rumah karyawan di lokasi perkebunan Kelapa sawit yang menurut Pemohon Banding termasuk daerah terpencil tidak tepat karena Pemohon Banding tidak memiliki ijin penetapan sebagai daerah terpencil, sehingga tidak termasuk sebagai penyerahan yang berhubungan langsung dengan kegiatan usaha Pemohon Banding sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (8) huruf b Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 18 tahun 2000 jo Pasal 1 ayat (1) dan (2) Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 296/KMK.04/1994 tanggal 27 Juni 1994 tentang Pengkreditan Pajak, jo Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 643/KMK.04/1994 tanggal 29 Desember 1994 jo Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 575/KMK.04/2000 tanggal 26 Desember 2000;
Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas Majelis berpendapat atas pajak masukan yang berasal dari 2 (dua) Faktur Pajak yang diterbitkan oleh CV Mangun Karso dan 1 (satu) Faktur Pajak yang diterbitkan oleh CV Bakau Indah Lestari atas pembangunan rumah karyawan Pemohon Banding sebesar Rp. 87.011.857,- tidak dapat dikreditkan;
Bahwa sehingga Majelis berkesimpulan koreksi Terbanding berupa pajak masukan atas 4 (empat) Faktur Pajak karena bukan merupakan biaya sehubungan dengan 3M (mendapat, menagih dan memelihara) penghasilan sebesar Rp. 87.435.357,tetap dipertahankan.

Mengenai Pokok Sengketa Pengajuan Memori Peninjauan Kembali

Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak setuju atas Putusan Pengadilan Pajak No. Put.26137/PP/M.XI/16/2010 tanggal 26 Oktober 2010 yang mempertahankan koreksi pajak masukan sebesar Rp 87.435.357,- dengan alasan bahwa biaya tersebut tidak berhubungan langsung dengan kegiatan usaha Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding). Berikut adalah alasan dan penjelasan mengenai ketidaksetujuan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding):

Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) sangat tidak setuju dengan pendapat Majelis Hakim Pengadilan Pajak sebagaimana dijelaskan di halaman 28 alinea terakhir dan halaman 35 alinea terakhir dari Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.26137/PP/M.XI/16/2010 tanggal 26 Oktober 2010 yang berisi sebagai berikut:

Halaman 28 alinea terakhir:

"Bahwa Majelis berpendapat bahwa pengeluaran untuk ongkos angkut pindah karyawan, tidak termasuk berhubungan langsung dengan kegiatan usaha Pemohon Banding "

Halaman 35 alinea terakhir

Menurut Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding), biaya ongkos angkut pindahan bagi karyawan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) yang bekerja di daerah terpencil seharusnya memenuhi substansi dari pengertian biaya yang benar-benar dikeluarkan untuk kelangsungan kegiatan usaha karena bagi Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding), untuk menanggung biaya pemindahan karyawan kami adalah suatu keharusan dengan pertimbangan bahwa tidak memungkinkan untuk karyawan kami menanggung seluruh biaya kepindahannya ke daerah terpencil yang dikarenakan penempatan lokasi kerja;
Selain itu, ketentuan mengenai ijin persetujuan sebagai daerah terpencil hanya diatur pada ketentuan perpajakan mengenai Pajak Penghasilan dan tidak pernah diatur pada ketentuan perpajakan mengenai Pajak Pertambahan Nilai;
Menurut Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding), Majelis Hakim Pengadilan Pajak seharusnya memiliki pandangan bahwa pengeluaran-pengeluaran yang berkaitan dengan pembangunan rumah karyawan sangat berhubungan langsung dengan kegiatan usaha Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) yang bergerak di bidang usaha Perkebunan Kelapa Sawit, karena apabila tidak disediakan maka kegiatan usaha perkebunan kelapa sawit Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak mungkin dapat berjalan dengan baik karena tidak ada karyawan yang bersedia bekerja di lokasi perkebunan kelapa sawit yang sangat jauh tersebut;
Sebagai informasi bahwa lokasi perkebunan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tersebut sangat jauh dari fasilitas umum dan perumahan terdekat sehingga tidaklah mungkin apabila karyawan yang bekerja di lokasi perkebunan harus menempuh perjalanan yang sangat jauh tersebut setiap hari;
Majelis Hakim Pengadilan Pajak seharusnya melihat biaya-biaya tersebut sebagai satu kesatuan kegiatan usaha dimana sangatlah tidak memungkinkan suatu kegiatan produksi, distribusi, pemasaran, dan manajemen dilakukan tanpa Sumber Daya Manusia yang berperan didalamnya;
Bahwa atas dasar hukum yang digunakan oleh Termohon Peninjauan Kembali(semula Terbanding) yaitu Pasal 9 ayat (8) huruf b Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000 (Lampiran 12), dimana disebutkan bahwa:

"Pajak Masukan tidak dapat dikreditkan menurut cara sebagaimana diatur dalam ayat (2) bagi pengeluaran untuk:

b. perolehan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak yang tidak mempunyai hubungan langsung dengan kegiatan usaha;

Selanjutnya didalam memori penjelasan dari ayat tersebut (Lampiran 13) disebutkan bahwa:

"Yang dimaksud dengan pengeluaran yang langsung berhubungan dengan kegiatan usaha adalah pengeluaran untuk kegiatan-kegiatan produksi, distribusi, pemasaran, dan manajemen. Ketentuan ini berlaku untuk semua bidang usaha"

Menurut Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding), atas pembangunan rumah bagi karyawan yang bekerja di lokasi perkebunan tersebut seharusnya memenuhi substansi dari pengertian biaya yang benar-benar dikeluarkan yang berhubungan langsung dengan kegiatan usaha dengan pertimbangan:

Tidak dimungkinkan karyawan menyediakan rumah sendiri di lokasi perkebunan;
Tanpa adanya perumahan karyawan dapat dipastikan kegiatan usaha Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak dapat berjalan dengan balk

Dengan demikian Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) berpendapat bahwa Putusan Pengadilan Pajak No. Put.26137/PP/M.XI/16/2010 yang dikirimkan tanggal 01 November 2010, nyata-nyata tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Maka Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) memohon agar Majelis Hakim Mahkamah Agung membatalkan koreksi pajak masukan yang telah Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) kreditkan atas ongkos angkut pindah karyawan dan pembangunan rumah karyawan sebesar Rp 87.435.357,-.

Mengenai Bukti Baru

Pada Salinan Resmi Putusan Pengadilan Pajak No. Put.26137/PP/M.XI/16/2010 yang diucapkan tanggal 30 September 2010, disebutkan bahwa Majelis Hakim Pengadilan Pajak berpendapat bahwa:

"Bahwa Majelis berpendapat pengeluaran untuk pembangunan rumah karyawan di lokasi perkebunan Kelapa sawit yang menurut Pemohon Banding termasuk daerah terpencil tidak tepat karena Pemohon Banding tidak memiliki ijin penetapan sebagai daerah terpencil, sehingga tidak termasuk sebagai penyerahan yang berhubungan langsung dengan kegiatan usaha Pemohon Banding sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (8) huruf b Undang - Undang Nomor 8 tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 18 tahun 2000 jo Pasal 1 ayat (1) dan (2) Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 296/KMK.04/1994 tanggal 27 Juni 1994 tentang Pengkreditan Pajak, jo Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 643/KMK.04/1994 tanggal 29 Desember 1994 jo Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 575/KMK.04/2000 tanggal 26 Desember 2000"

"bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas Majelis berpendapat atas Pajak Masukan yang berasal dari 2 (dua) Faktur Pajak yang diterbitkan oleh CV Mangun Karso dan 1 (satu) Faktur Pajak yang diterbitkan CV Bakau Indah Lestari atas pembangunan rumah karyawan Pemohon Banding sebesar Rp.87.011.857,- tidak dapat dikreditkan"

"bahwa sehingga Majelis berkesimpulan koreksi Terbanding berupa pajak masukan atas 4 (empat) faktur pajak karena bukan merupakan biaya sehubungan dengan 3M (mendapatkan, menagih, dan memelihara) penghasilan sebesar Rp. 87.435.357,- tetap dipertahankan"

Bahwa berdasarkan penjelasan dan kesimpulan dari Putusan Pengadilan Pajak diatas, Majelis Hakim Pengadilan Pajak menyimpulkan bahwa karena Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak memiliki ijin penetapan sebagai daerah terpencil, maka Pajak Masukan atas pembangunan rumah karyawan sebesar Rp. 87.435.357,- tidak dapat dikreditkan;
Perlu Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) sampaikan adanya bukti baru bahwa pada saat pengajuan Memori Peninjauan Kembali ini, Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) telah mendapatkan Persetujuan Penetapan Daerah Tertentu/Terpencil untuk Perkebunan Semilar melalui Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP1082/WPJ.06/2010 tanggal 21 Desember 2010 yang diterbitkan oleh Kantor Wilayah DJP Jakarta Pusat (Lampiran 4);
Sehingga dengan adanya fakta bahwa apabila untuk tahun 2010 Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) telah mendapatkan Persetujuan Penetapan Daerah Tertentu/Terpencil dari Kantor Wilayah DJP Jakarta Pusat, maka dapat disimpulkan bahwa seharusnya untuk tahun 2006 (tahun dimana Termohon Peninjauan Kembali semula Terbanding melakukan koreksi atas Pajak Masukan atas ongkos angkut pindah karyawan dan Pembangunan rumah karyawan) juga pasti akan memenuhi kriteria sebagai daerah terpencil sesuai dengan alasan yang dikemukakan oleh Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding);

Sehingga dengan adanya bukti baru tersebut dan fakta bahwa tidak ada ketentuan yang mengatur mengenai konsep daerah terpencil pada Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai, melainkan hanya merupakan pandangan dan kesimpulan dari Majelis Hakim Pengadilan Pajak saja, maka menurut Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) pajak masukan atas ongkos angkut pindah karyawan dan pembangunan rumah karyawan di wilayah Perkebunan Semilar sebesar Rp. 87.435.357,- seharusnya dapat dikreditkan karena termasuk sebagai pengeluaran yang berhubungan Iangsung dengan kegiatan usaha Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (8) huruf b Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 18 tahun 2000;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan peninjauan kembali tersebut tidak dapat dibenarkan, karena Pertimbangan Hukum dan Putusan Pengadilan Pajak yang mengabulkan sebagian permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP‑74/WPJ.29/BD.06/2009 tanggal 7 Mei 2009 tentang Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Januari 2006 Nomor: 00035/207/06/712/08 tanggal 15 Pebruari 2008 sudah tepat dan benar dengan demikian tidak terdapat putusan Pengadilan Pajak yang nyata-nyata tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91 huruf e Undang-Undang No. 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-petimbangan tersebut di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali : PT. TAPIAN NADENGGAN (D/H. PT. MITRATAMA ABADI MAKMUR) tersebut tidak beralasan sehingga harus ditolak ;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya permohonan peninjauan kembali, maka Pemohon Peninjauan Kembali dinyatakan sebagai pihak yang kalah, dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

MENGADILI,

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali: PT. TAPIAN NADENGGAN (D/H. PT. MITRATAMA ABADI MAKMUR) tersebut ;

Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Kamis tanggal 21 Juni 2012 oleh Widayatno Sastrohardjono, S.H. M.Sc., Ketua Muda Pembinaan Mahkamah Agung RI. yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H. M.S., dan Marina Sidabutar, S.H. M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Fitriamina, S.H. M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak ;

Anggota Majelis: Ketua Majelis,

ttd/.Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H. M.S., ttd/.Widayatno Sastrohardjono, S.H. M.Sc.,

ttd/.Marina Sidabutar, S.H. M.H.,

Biaya-biaya Panitera Pengganti,

1. Meterai ……...…… Rp 6.000,00 ttd/.Fitriamina, S.H. M.H.,

2. Redaksi ………..… Rp 5.000,00

3. Administrasi …... Rp2.489.000,00 Untuk Salinan

Jumlah …………… Rp2.500.000,00 MAHKAMAH AGUNG R.I.

a.n. Panitera

Panitera Muda Tata Usaha Negara

(ASHADI, SH.)

Nip. 220000754.

710 B/PK/PJK/2011

Plaintiffs / Applicants (1)

Applicant (1)

Nomor 710 B/PK/PJK/2011

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

Defendants / Respondents (1)

Respondent (1)