517/Pdt/2015/PT SMG

dalil-dalil dan petitum yang disampaikan Penggugat dalam surat Gugatannya tidak jelas, sangat membingungkan dan saling bertentangan satu sama lain, sebagaimana tercermin dari hal-hal sebagai berikut :

1. Dalam posita gugatannya angka 6 Penggugat secara tiba-tiba dan tidak berdasar hukum mendalilkan bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum karena Tergugat memberikan pemberitahuan lelang eksekusi hak tanggungan dengan Surat No. B.3259a-VIII/KC/ADK/04/2015 tanggal 28 Mei 2015 kepada Penggugat tanpa Penggugat menguraikan secara jelas bentuk melawan hukum yang telah Tergugat lakukan dalam pemberian surat pemberitahuan tersebut. Penggugat telah keliru menyebutkan tanggal Surat Pemberitahuan Lelang, yang mana seharusnya surat pemberitahuan lelang itu bertanggal 28 April 2015. Kesalahan penyebutan tanggal tersebut semestinya tidak terjadi karena akan berdampak pada keabsahan proses lelang eksekusi lelang agunan dimana pemberitahuan kepada debitur adalah merupakan salah satu syarat lelang eksekusi hak tanggungan.

Disamping itu di dalam petitumnya ternyata Penggugat sama sekali tidak meminta pemberian surat pemberitahuan lelang eksekusi hak tanggungan tersebut oleh Tergugat dinyatakan sebagai perbuatan melawan hukum dan/atau meminta pembatalan terhadap surat pemberitahuan lelang tersebut, meskipun dalam posita gugatannya Penggugat mendalilkan bahwa pemberian surat pemberitahuan lelang tersebut merupakan perbuatan melawan hukum.

Posita dan petitum yang demikian jelas tidak konsisten dan tidak saling mendukung satu sama lain.

2. Dalam posita gugatan Penggugat angka 7, Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat seharusnya memenuhi ketentuan tentang Lelang yaitu melalui ijin Pengadilan Negeri serta harga limit yang ditentukan Penggugat tanpa menyebutkan dengan jelas ketentuan mana yang telah dilanggar oleh Tergugat. Sungguh dalil yang demikian adalah dalil yang tidak berdasar hukum, mengada-ada, dan sangat membingungkan.

Jelas Penggugat sendiri bingung terhadap gugatan yang dibuatnya, dimana Penggugat tidak dapat menyebutkan dasar hukum yang dilanggar oleh Tergugat terkait lelang eksekusi Hak Tanggungan, Penggugat juga tidak dapat membedakan antara fiat eksekusi dengan parate eksekusi sehingga mendalilkan bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan melakukan lelang tanpa mendapatkan ijin dari Pengadilan Negeri.

Ketidakjelasan dan kebingungan Penggugat dalam menerapkan dan menyebutkan dasar hukum yang dilanggar membuat gugatan Penggugat menjadi tidak jelas dan kabur.

3. Ketidakjelasan gugatan Penggugat juga nampak dari dalil Penggugat posita angka 7 dimana Penggugat mempermasalahkan nilai limit agunan yang akan dilelang yang tidak mendapat persetujuan Penggugat. Namun demikian dalam posita gugatan Penggugat angka 12, Penggugat mempermasalahkan dan menyalahkan Tergugat dan meminta Tergugat untuk melakukan restrukturisasi terhadap kreditnya yang menurut Penggugat belum pernah dilakukan.

Dalil Penggugat yang demikian menunjukkan bahwa terdapat pertentangan antara posita gugatan yang satu dengan posita gugatan yang lainnya.

4. Dalam posita gugatan Penggugat angka 8, Penggugat mendalilkan bahwa tindakan Tergugat memasang Pengumuman Pertama Lelang Eksekusi Hak Tanggungan Nomor B. 3529a-VIII/KC/ADK/04/2015 adalah perbuatan melawan hukum. Padahal dalam posita angka 6 gugatannya Penggugat telah mendalilkan bahwa perbuatan Tergugat memberikan surat pemberitahuan lelang Nomor B.3259a-VIII/KC/ADK/04/2015. Adalah suatu hal yang berbeda antara pengumuman pertama lelang eksekusi hak tanggungan dengan surat pemberitahuan lelang kepada debitur (Penggugat), dengan demikian tidak jelas sesungguhnya perbuatan melawan hukum yang didalilkan Penggugat telah Tergugat lakukan. Penggugat telah keliru menunjuk suatu surat untuk dijadikan dasar suatu perbuatan melawan hukum telah dilakukan.

Posita gugatan yang demikian tersebut sungguh tidak jelas dan membingungkan serta akan menimbulkan persepsi yang berbeda yang tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya terjadi.

5. Dalam petitum Gugatannya angka 3, Penggugat memohon kepada Majelis Hakim untuk menetapkan hutang Penggugat hanya sebesar sisa pokok pinjaman saja tanpa disertai bunga dan denda melalui pengunduran waktu selama 5 (lima) tahun. Petitum Penggugat yang demikian sama sekali tidak berdasar hukum dan tidak berlandaskan alasan-alasan hukum yang jelas yang seharusnya tertuang di dalam posita Gugatan. Tidak sama sekali disebutkan dalam posita gugatan Penggugat yang menjadi dasar permohonan Penggugat yang demikian dalam petitum gugatannya.

Posita dan petitum yang demikian jelas tidak konsisten dan saling bertentangan antara satu dengan yang lainnya ;

Tergugat melalui unit kerja di bawah supervisinya yaitu Kantor Cabang Pembantu Menara Kudus telah memberikan fasilitas kredit kepada debitur atas nama Sholihan (Penggugat) dan Nyonya Ninik Listyowati yang telah menggabungkan diri masing-masing untuk menanggung hutang, sehingga dengan demikian baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri atau salah seorang saja menanggung kredit (tanggung renteng/hoofdelijk) awalnya sebesar pokok Rp.150.000.000,- (Seratus lima puluh juta rupiah) sesuai dengan Akta Perjanjian Kredit Nomor 75 tanggal 15 Oktober 2010.

Selanjutnya atas kredit debitur tersebut telah dilakukan perpanjangan jangka waktu, penambahan kredit/suplesi, dan restrukturisasi kredit sebagai berikut:

1. Akta Suplesi dan Perpanjangan Jangka Waktu Kredit Nomor 61 tanggal 18 Oktober 2011.

Dalam akta ini atas kredit debitur diberikan tambahan kredit sebesar Rp. 75.000.000,- (Tujuh puluh lima juta rupiah), sehingga total kredit debitur seluruhnya adalah sebesar pokok Rp. 225.000.000,- (Dua ratus dua puluh lima juta rupiah) dan perpanjangan jangka waktu kredit sehingga kredit Penggugat dan Nyonya Ninik Listyowati harus dilunasi tanggal 15 Oktober 2012.

2. Akta Perpanjangan Jangka Waktu Kredit Nomor 88 tanggal 22 Oktober 2012.

Atas kredit debitur sebesar Rp. 225.000.000,- (Dua ratus dua puluh lima juta rupiah) diberikan perpanjangan jangka waktu kredit sehingga kredit harus dilunasi pada tanggal 15 Oktober 2013.

3. Akta Restrukturisasi dan Perubahan Jangka Waktu Kredit Nomor 85 tanggal 30 Oktober 2013.

Dikarenakan debitur mengalami kesulitan dalam pembayaran angsuran kredit, Penggugat dan Tergugat telah sepakat untuk melakukan restrukturisasi atas kredit Penggugat dan Nyonya Ninik Listyowati sesuai dengan permohonan Penggugat, sejumlah pokok Rp. 225.000.000,- (Dua ratus dua puluh lima juta rupiah) belum termasuk tunggakan bunga dan penalty sehingga harus lunas pada tanggal 30 Oktober 2014.

Dalam akta restrukturisasi kredit dan perubahan jangka waktu kredit tersebut, selain perpanjangan jangka waktu kredit juga diberikan penurunan suku bunga kredit dan atas adanya Bunga Administrasi Penalty (BAP) dikarenakan adanya tunggakan kredit sebelumnya sampai pada saat realisasi restrukturisasi, ditangguhkan pembayarannya hingga jatuh tempo restrukturisasi ;

untuk menjamin pelunasan kredit tersebut di atas, Penggugat (selaku debitur) telah menyerahkan agunan tambahan berupa tanah dan bangunan sesuai bukti kepemilikan Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 1581/Desa Gondosari an. Solichan bin Sutikno, yang telah diikat dan dibebani dengan Hak Tanggungan Peringkat Pertama sesuai Sertifikat Hak Tanggungan (SHT) No. 3161/2010 sebesar Rp. 180.000.000,- (Seratus delapan puluh juta rupiah) berdasarkan Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) No. 513/2010 tanggal 29 November 2010, yang dibuat oleh Tuti Kustanti, Sarjana Hukum, PPAT di Kabupaten Kudus.

Agunan dengan bukti kepemilikan SHM No. 1581/Desa Gondosari tersebut juga telah diikat dan dibebani dengan Hak Tanggungan Peringkat Kedua sesuai SHT No. 3468/2011 sebesar Rp. 90.000.000,- (Sembilan puluh juta rupiah) berdasarkan APHT No. 610/2011 tanggal 28 Oktober 2011, yang dibuat oleh Tuti Kustanti, Sarjana Hukum, PPAT di Kabupaten Kudus.

Dengan demikian terlihat jelas bahwa pengikatan atas agunan kredit (obyek sengketa) adalah sah dan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Diikat dan dibebaninya SHM Np. 1581/Desa Gondosari sebagai jaminan kredit kepada Tergugat membawa konsekuensi yuridis bahwa agunan tersebut menjadi sumber jaminan pelunasan kredit debitur apabila ternyata debitur tidak dapat melunasi kewajibannya/wanprestasi melalui cara-cara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku ;

Dalam perkembangannya ternyata Penggugat tidak dapat memenuhi kewajibannya untuk mengangsur pinjaman secara tertib sesuai yang telah disepakati dalam perjanjian kredit, baik menyangkut jumlahnya maupun jadwal dan waktu pembayarannya (cidera janji/wanprestasi).

Bahkan setelah disepakati untuk dilakukannya restrukturisasi kredit sebagai upaya penyelamatan kredit Penggugat, Penggugat selaku debitur juga tetap tidak dapat memenuhi kewajibannya untuk mengangsur pinjaman secara tertib, walaupun telah diberikan perpanjangan waktu, penurunan suku bunga kredit dan penangguhan pembayaran bunga administrasi penalty yang telah ada sebelumnya.

Ketidakmampuan Penggugat mengangsur pinjaman secara tertib sesuai dengan kesepakatan dalam Perjanjian Kredit membuat fasilitas kredit atas nama debitur tersebut di atas akhirnya menjadi menunggak.

Terhadap cidera janji/wanprestasinya Penggugat tersebut, Tergugat telah beberapa kali melakukan penagihan kepada Penggugat, namun Penggugat tidak kunjung melaksanakan kewajibannya untuk membayar angsuran kredit.

Selanjutnya, atas cidera janji/wanprestasinya Penggugat tersebut, Tergugat selaku Pemegang Hak Tanggungan demi hukum sesuai Pasal 6 UUHT dan Pasal 2 butir 6 APHT di atas berhak untuk melakukan lelang eksekusi terhadap objek sengketa.

Sebelum melaksanakan haknya tersebut, Tergugat telah memberikan surat-surat Peringatan kepada debitur sebagai berikut :

1. Surat No. B.365-KCP/VIII/ADK/07/2014 tanggal 03 Juli 2014 perihal Surat Peringatan Pertama.

2. Surat No. B.422-KCP/VIII/ADK/07/2014 tanggal 21 Juli 2014 perihal Peringatan Kedua.

3. Surat No. B.449-KCP/VIII/ADK/08/2014 tanggal 7 Agustus 2014 perihal Surat Peringatan Ketiga.

Didalam setiap surat peringatan kepada Penggugat selalu dicantumkan total kewajiban yang harus di bayar oleh Penggugat dan pada Surat Peringatan Ketiga disebutkan apabila Penggugat tidak segera melunasi kewajibannya pada Tergugat sampai dengan batas waktu yang ditentukan yaitu tanggal 14 Agustus 2014, maka Tergugat akan melakukan langkah hukum berupa penyelesaian melalui saluran hukum (fiat/parate eksekusi) atau penyelesaian hukum lainnya sesuai ketentuan yang berlaku.

Namun demikian surat-surat tersebut tidak ditanggapi dengan baik oleh Penggugat dan tidak ada upaya nyata dari Penggugat untuk melunasi pinjamannya ;

Mengingat tidak ada penyelesaian dan itikad baik dari Penggugat untuk memenuhi kewajiban membayar hutangnya kepada Tergugat, maka dengan mendasarkan pada ketentuan hukum yang berlaku Tergugat meminta bantuan kepada KPKNL Semarang untuk melakukan penjualan lelang atas SHM agunan kredit tersebut.

Hal tersebut sudah sesuai dengan ketentuan pada Pasal 6 UU No. 4 tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah jo. Pasal 2 butir 6 APHT, yang menyatakan bahwa :

Pasal 6 UUHT :

“Apabila debitur cidera janji, pemegang hak tanggungan pertama mempunyai hak untuk menjual obyek hak tanggungan atas kekuasaan sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan tersebut “.

Pasal 2 butir 6 APHT :

“Jika debitor tidak memenuhi kewajibannya untuk melunasi utangnya, berdasarkan perjanjian utang-piutang tersebut di atas, oleh Pihak Pertama, Pihak Kedua selaku Pemegang Hak Tanggungan Peringkat Pertama dengan akta ini diberi dan menyatakan menerima kewenangan, dan untuk itu kuasa, untuk tanpa persetujuan terlebih dahulu dari Pihak Pertama:

1. Menjual atau suruh menjual di hadapan umum secara lelang obyek Hak Tanggungan baik seluruhnya maupun sebagian-sebagian,

2. Mengatur dan menetapkan waktu, tempat, cara dan syarat-syarat penjualan,

3. Menerima uang penjualan, menandatangani dan menyerahkan kwitansi,

4. Menyerahkan apa yang dijual itu kepada pembeli yang bersangkutan,

5. Mengambil dari uang hasil penjualan itu seluruhnya atau sebagian untuk melunasi utang debitor tersebut di atas, dan

6. Hal-hal yang menurut undang-undang dan peraturan hukum yang berlaku diharuskan atau menurut pendapat pihak Kedua diperkukan dalam rangka melaksanakan haknya tersebut.

Konsekuensi yuridis atas dijadikannya agunan kredit sebagai jaminan hutang Penggugat pada Tergugat, berarti bahwa dalam hal debitur/Penggugat wanprestasi maka Tergugat berhak melakukan lelang dan mengambi pelunasan piutangnya dari hasil penjualan lelang agunan tersebut ;

Selanjutnya untuk melaksanakan haknya tersebut, Tergugat mengajukan permohonan lelang atas obyek sengketa kepada KPKNL Semarang melalui Surat Kantor Cabang Kudus Nomor B.2206-KC/VIII/ADK/03/2015 tanggal 17 Maret 2015 perihal Permohonan Lelang Agunan, yang kemudian permohonan tersebut ditindaklanjuti oleh KPKNL Semarang dengan surat Nomor : S-2935/WKN.09/KNL.01/2015 tanggal 24 April 2015 yang memberikan penetapan waktu dan tempat pelaksanaan lelang, yaitu hari Kamis tanggal 28 Mei 2015 bertempat di Kantor Tergugat.

Atas dasar penetapan waktu dan tempat pelaksanaan lelang tersebut, Tergugat telah menyampaikan pengumuman serta pemberitahuan lelang, masing-masing sebagai berikut:

1. Pengumuman Pertama Lelang Eksekusi Hak Tanggungan tertanggal 28 April 2015.

2. Pengumuman Lelang Kedua Eksekusi Hak Tanggungan melalui surat kabar harian Wawasan yang terbit tanggal 13 Mei 2015.

3. Pemberitahuan rencana Lelang Eksekusi Hak Tanggungan kepada debitur/Penggugat melalui surat No. B. 3529a-VIII/KC/ADK/04/2015 tertanggal 28 April 2015 ;

Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat angka 6 dan angka 8 posita gugatannya, yang pada intinya menyatakan bahwa pemberitahuan lelang kepada Penggugat Nomor : B.3259a-VIII/KC/ADK/04/2015 tanggal 28 April 2015 dan Pengumuman Pertama Lelang Eksekusi Hak Tanggungan yang dilakukan Tergugat merupakan perbuatan melawan hukum.

Dalil Penggugat yang demikian jelas mengada-ada dan tidak berdasar hukum sama sekali.

Sesuai ketentuan Pasal 1365 KUHPerdata, untuk dapat dinyatakan seseorang melakukan perbuatan melawan hukum, maka haruslah memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

1. Harus ada perbuatan;

2. Perbuatan itu harus melawan hukum;

3. Ada kerugian;

4. Ada hubungan sebab akibat antara perbuatan melawan hukum itu dengan kerugian;

5. Ada kesalahan (schuld);

Namun ternyata tidak satupun dalil gugatan Penggugat yang mampu menunjukkan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat telah memenuhi syarat-syarat tersebut di atas, terutama adanya kesalahan (schuld) yang dibuat oleh Tergugat.

dalil Penggugat dalam angka 6 yang menyatakan bahwa Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum dengan tidak memberikan toleransi waktu dan tidak meminta surat tertulis berupa kesepakatan harga lelang adalah dalil yang mengada-ada dan tidak berdasarkan hukum sehingga patut untuk dikesampingkan.

Penggugat hanya berupaya mencari-cari alasan pembenar dengan mendalilkan Tergugat tidak memberikan toleransi waktu, padahal Tergugat sudah cukup beritikad baik dan memberikan kelonggaran waktu bagi Penggugat untuk menyelesaikan kewajibannya membayar angsuran.

Bahkan pada saat Penggugat mengalami kesulitan pembayaran yang disebabkan karena kemunduran usahanya dengan upaya restrukturisasi kredit, Penggugat tidak kunjung dapat menyelesaikan kewajibannya. Kemudian dengan diberikannya Surat Peringatan kesatu, kedua, dan ketiga juga telah menunjukkan Tergugat telah cukup memberikan toleransi waktu bagi Penggugat untuk menyelesaikan kewajibannya ;

Dalam menentukan limit lelang eksekusi hak tanggungan kredit, Tergugat tidak memerlukan persetujuan dari Penggugat selaku debitur dan pemilik agunan kredit.

Sebagaimana diatur pada Pasal 35 Ayat 2 Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 93/PMK.06/2010 tanggal 23 April 2010 tentang Petunjuk Pelaksaan Lelang dan telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan No. 106/PMK.06/2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan No. 93/PMK.06/2010, disebutkan bahwa “Penetapan Harga Limit menjadi tanggung jawab Penjual/Pemilik Barang”.

Lebih lanjut tersirat dalam ketentuan tersebut bahwa penetapan nilai limit lelang khususnya untuk lelang eksekusi menjadi kewenangan Penjual (dhi. Pemegang hak Tanggungan) dan tidak ada satu ketentuanpun yang menyatakan bahwa harga limit dalam lelang eksekusi harus mendapatkan persetujuan atau disepakati antara bank dan pemilik agunan.

Penetapan nilai limit lelang eksekusi telah dilakukan oleh Tergugat berdasarkan hasil penilaian objek lelang yaitu sebesar Rp. 272.600.000,- (Dua ratus tujuh puluh dua juta enam ratus ribu rupiah). Hal tersebut sebagaimana diatur Pasal 36 PMK No. 106/PMK.06/2010 yang merupakan perubahan dari PMK No. 93/PMK.06/2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang.

Didalam ketentuan tersebut Tergugat selaku penjual menetapkan nilai limit berdasarkan penilaian yang ditetapkan oleh penilai Tergugat dan tidak diatur bahwa penetapan nilai limit harus meminta izin dan membuat kesepakatan harga lelang dengan Penggugat.

Jelas bahwa penentuan nilai limit lelang dalam PMK No. 106/PMK.06/2010 yang merupakan perubahan dari PMK No. 93/PMK.06/2010 diatur dalam Pasal 36 dan bukan Pasal 27 huruf e sebagaimana dalil Penggugat dalam posita gugatannya angka 6.

Adapun Pasal 27 PMK No. 106/PMK.06/2010 mengatur mengenai mekanisme pembatalan lelang sebelum pelaksanaan lelang, dan huruf e merupakan salah satu hal yang dapat dilakukan pembatalan lelang sebelum pelaksanaan lelang, yaitu tidak memenuhi legalitas formal subjek dan objek lelang karena terdapat perbedaan data pada dokumen persyaratan lelang.

Dengan demikian dalam menentukan nilai limit tidak perlu mendapatkan persetujuan dari Penggugat. Dalil Penggugat yang demikian hanyalah merupakan intepretasi pribadi dan tidak berdasar yuridis sama sekali, bahkan Penggugat telah keliru dalam menerapkan ketentuan sebagai dasar dalil-dalinya ;

demikian pula dengan dalil Penggugat angka 8, tidak ada perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat dengan membuat pengumuman pertama lelang eksekusi hak tanggungan. Bahkan Penggugat tidak dapat menjelaskan secara rinci unsur-unsur perbuatan melawan hukum apa yang telah Tergugat lakukan dengan membuat pengumuman lelang eksekusi hak tanggungan dan memberikan surat pemberitahuan kepada debitur.

Seluruh perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat sejak melaksanakan perjanjian kredit dengan Penggugat, melaksanakan negosiasi terkait upaya penyelamatan kredit Penggugat (restrukturisasi), upaya penyelesaian kredit bermasalah Penggugat, sampai dengan permohonan lelang eksekusi hak tanggungan telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan tidak ada satupun perbuatan melawan hukum yang telah dilakukan oleh Tergugat. Tergugat telah cukup memberikan kesempatan kepada Penggugat untuk melaksanakan kewajibannya namun tidak dipenuhi oleh Tergugat.

Oleh karena tidak satu pun syarat-syarat perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1365 KUHPerdata terpenuhi, maka dalil perbuatan melawan hukum (on rechtmatigedaad) yang Penggugat tujukan kepada Tergugat adalah gugatan yang tidak berdasar dan tidak beralasan ;

upaya penyelesaian kredit dengan lelang eksekusi hak tanggungan adalah hak dari Tergugat yang didapatkan dari Pasal 6 UUHT jo Pasal 2 butir 6 APHT, dimana Tergugat dapat melakukan penjualan objek hak tanggungan melalui lelang baik seluruhnya maupun sebagian-sebagian, oleh karenanya Tergugat berhak melaksanakan pelelangan baik secara sendiri - sendiri (terpisah) maupun bersamaan (keseluruhan).

Dengan demikian dalil Penggugat dalam posita angka 10 dan 14 Gugatannya patut untuk dikesampingkan. Penggugat sudah tidak memiliki hak untuk menjual sendiri agunan kreditnya dan tidak salah apabila Tergugat melakukan penjualan lelang terhadap obyek sengketa, karena telah diikat secara nyata dengan hak tanggungan, dan oleh karena itu Tergugat memiliki hak untuk menjual dengan lelang sewaktu Penggugat wanprestasi terhadap kreditnya ;

dalil Penggugat angka 11 dan 15 posita gugatannya adalah dalil yang dibuat untuk menyudutkan Tergugat, padahal apabila Penggugat mau mengkoreksi diri dalil tersebut lebih cocok untuk ditujukan kepadanya sendiri.

Penggugat telah menyalahgunakan kepercayaan yang diberikan Tergugat sewaktu memberikan kredit terdahulu berdasarkan kesepakatan dalam Perjanjian Kredit. Penggugat malahan melakukan wanprestasi/cidera janji atas kepercayaan pemberian kredit yang telah Tergugat berikan.

Sedangkan dalil mengenai penundaan pembayaran adalah sangat mengada-ada dan memutar balikan fakta. Dengan memberikan kredit kepada Penggugat selaku debitur, Tergugat telah mempercayakan sejumlah dana untuk dikembalikan berdasarkan jangka waktu dan jadwal yang telah disepakati dalam Perjanjian Kredit. Namun demikian sekali lagi Tergugat tegaskan bahwa Penggugat menyalahgunakan kepercayaan Tergugat dengan tidak mengembalikan atau melaksanakan kewajiban pembayaran angsuran kredit sesuai jadwal yang telah ditetapkan dan disepakati ;

Penggugat sama sekali tidak menyadari perbuatan hukum yang telah dilakukannya sehingga berdalil sebagaimana angka 12 dan 13 posita gugatannya.

Sesuai Berita Acara Hasil Negosiasi/Kesepakatan Dengan Debitur yang dibuat antara Penggugat dengan Tergugat pada tanggal 16 Oktober 2013, disepakati untuk dilakukan restrukturisasi kredit Penggugat dan selanjutnya dituangkan dalam Akta Restrukturisasi dan Perubahan Jangka Waktu Kredit.

Perlu diketahui juga bahwa peraturan BI yang dijadikan dasar dalil Penggugat juga sudah dicabut dan tidak berlaku lagi dengan terbitnya Surat Edaran Bank Indonesia No.7/3/DPNP tanggal 31 Januari 2005 tentang Kualitas Aktiva Produktif dan PBI No.2/15/PBI/2000 tanggal 12 Juni 2000.

Dengan demikian dalil Penggugat dalan angka 12 dan 13 posita gugatannya telah terbantahkan dengan sendirinya;

Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat dalam posita gugatannya angka 16, 17, dan 18. Dalil Penggugat yang demikian nyata-nyata menunjukkan Penggugat tidak menguasai dan tidak mengikuti perkembangan hukum di Indonesia, karena Penggugat masih bingung dan mempermasalahkan dan menafsirkan secara keliru dengan anggapan bahwa eksekusi hak tanggungan harus dilaksanakan dengan ijin Pengadilan Negeri.

Seharusnya Penggugat sudah mengerti dan memiliki pemahaman mengenai filosofi parate eksekusi dan semangat disusunnya UUHT yang memasukkan lembaga parate eksekusi sebagai alternatif penyelesaian kredit secara mudah dan tidak berbelit-belit melalui penjualan lelang tanpa harus meminta ijin atau memerlukan perintah dari Ketua Pengadilan.

Di dalam Pasal 20 UUHT telah diatur cara-cara pelaksanaan eksekusi Hak Tanggungan yaitu melalui pelelangan umum yang dapat dilakukan atas dasar kekuasaan sendiri dari Pemegang Hak Tanggungan untuk melakukan penjualan (Parate Eksekusi) sebagaimana dimaksud Pasal 6 UUHT atau bisa juga dilakukan atas dasar title eksekutorial yang terdapat dalam Sertifikat Hak Tanggungan (Fiat Eksekusi) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 UUHT.

Lelang Eksekusi Hak Tanggungan atas onjek sengketa yang dilakukan Tergugat I dengan bantuan Tergugat II dalam perkara aquo adalah melalui Parate Eksekusi yang didasarkan pada Pasal 6 UUHT dan bukan fiat eksekusi atas dasar title eksekutorial (Pasal 14 UUHT), sehingga pelaksanaan Parate Eksekusi tersebut tidak memerlukan adanya perintah dari Ketua Pengadilan Negeri dan tidak tunduk pada cara yang diatur Pasal 224 HIR – 258 RBg seperti halnya fiat eksekusi;

tidak diperlukannya perintah Ketua Pengadilan dalam Parate Eksekusi adalah sesuai pendapat Prof. Dr. St. Remy Sjahdeini, SH, dalam bukunya Hak Tanggungan, Asas-asas, Ketentuan-ketentuan Pokok dan Masalah yang dihadapi oleh Perbankan - satu kajian mengenai Undang-undang Hak Tanggungan - Terbitan Alumni, Bandung Tahun 1999 hal. 46 yang menyatakan Pemegang Hak Tanggungan tidak perlu bukan saja memperoleh persetujuan dari pemberi Hak Tanggungan, tetapi juga tidak perlu meminta penetapan dari Pengadilan setempat;

Pendapat senada juga disampaikan oleh beberapa ahli sebagaimana dikutip oleh Dr. Herowati Poesoko, SH.,MH. dalam bukunya Parate Executie Obyek Hak Tanggungan (Inkonsistensi, Konflik Norma dan Kesesatan Penalaran dalam UUHT) terbitan LaksBang PRESSindo Yogyakarta halaman 248, yang menyatakan bahwa “kemudahan menggunakan sarana Pasal 6 UUHT dikarenakan pelaksanaan penjualan obyek hak Tanggungan hanya melalui pelelangan umum, tanpa harus meminta fiat Ketua Pengadilan Negeri”.

Bahwa terkait dengan pelaksanaan eksekusi atas dasar Pasal 6 UUHT, juga telah diterbitkan Surat Edaran dari Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara Nomor :SE-21/PN/1998 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pasal 6 UUHT dan Surat Edaran Nomor: SE-23/PN/2000.

Dalam angka 1 Surat Edaran No. SE-21/PN/1998 tersebut dikatakan :

“....Penjualan tersebut bukan secara paksa, tetapi merupakan tindakan pelaksanaan perjanjian oleh pihak-pihak. Oleh karena itu tidak perlu ragu-ragu lagi melayani permintaan lelang dari pihak perbankan atas obyek Hak Tanggungan berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Hak Tanggungan”.

Selanjutnya dalam angka 3 Surat Edaran tersebut ditegaskan :

“Lelang Obyek Hak Tanggungan berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Hak Tanggungan adalah tergolong pada Lelang Sukarela…....”

Ketentuan tersebut dipertegas lagi dalam Surat Edaran No. SE-23/PN/2000 yang menyatakan :

Angka 2 :

”Penjualan obyek Hak Tanggungan tersebut pada dasarnya dilakukan dengan cara lelang dan tidak memerlukan fiat eksekusi dari pengadilan mengingat penjualan berdasarkan Pasal 6 UUHT merupakan tindakan pelaksanaan perjanjian”;

Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat dalam posita gugatannya angka 19 dan 20 yang pada intinya menyatakan bahwa akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat telah menimbulkan kerugian materiil dan immateriil senilai masing-masing Rp. 1.000.000.000,- (Satu milyar rupiah) sehingga mengakibatkan total kerugian adalah Rp. 2.000.000.000,- (Dua milyar rupiah).

Jumlah kerugian yang disampaikan Penggugat tersebut sama sekali tidak jelas asal-usulnya dan sama sekali tidak disertai dengan perincian, sehingga sudah tuntutan ganti rugi yang dimintakan Penggugat dalam petitum angka 5 sudah seharusnya ditolak.

Hal tersebut sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung RI No. 459.K/Sip/1975 tanggal 18 September 1975 yang pada intinya menyatakan:

“Dalam surat gugatan baik posita maupun petitumnya menuntut agar Tergugat dihukum membayar uang ganti rugi kepada Penggugat. Hakim baru dapat mengabulkan tuntutan ganti rugi tersebut bilamana Penggugat dapat membuktikan secara terperinci kerugian dan berapa besarnya kerugian tersebut”

Tergugat juga menolak dengan tegas dalil Penggugat dalam posita gugatannya angka 21 yang meminta kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kudus untuk menaruh sita jaminan terhadap asset Tergugat berupa BRI Kantor Cabang Kudus yang beralamat di Jalan Jendral Sudirman Nomor 66 Kudus.

Sita jaminan yang dimintakan oleh Penggugat adalah sangat tidak beralasan dan tidak berdasar hukum. Dalam konteks perkara aquo juga tidak sepatutnya diletakkan sita jaminan terhadap harta Tergugat.

Sita Jaminan / Conservatoir Beslag, telah diatur dalam Pasal 227 ayat (1) HIR , yang menyatakan bahwa :

“Jika ada dugaan yang beralasan, bahwa seorang debitur, sebelum keputusan hakim yang mengalahkannya dijatuhkan atau boleh dijalankan, mencari akal untuk menggelapkan atau melarikan barangnya baik yang tidak bergerak maupun bergerak , dengan maksud untuk menjauhkan barang itu dari kreditur, atas surat permintaan dari orang yang berkepentingan, Ketua Pengadilan boleh memberikan perintah, supaya disita barang itu untuk menjaga hak orang yang memerlukan permintaan itu; kepada si peminta harus diberitahukan bahwa ia harus menghadap persidangan pengadilan negeri berikutnya untuk mengajukan dan menguatkan gugatannya”.

Dengan merujuk pada ketentuan dalam HIR, maka tidak seharusnya Penggugat mengajukan sita jaminan terhadap harta Tergugat. Lagipula, seluruh asset Tergugat merupakan asset negara yang sehari-hari dipergunakan untuk melaksanakan layanan operasional kepada Nasabah Tergugat.

Sudah sepatutnya posita Penggugat tersebut untuk dikesampingkan dan petitum Penggugat dalam angka 6 Gugatannya untuk ditolak.

Tergugat juga menolak dengan tegas posita gugatan Penggugat angka 22 dan petitum Penggugat angka 7 yang meminta kepada majelis Hakim menyatakan agar putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (uitvoerbaar bij voorraad) meskipun ada upaya verzet, banding maupun Kasasi dari Tergugat.

Posita dan petitum Penggugat yang demikian jelas tidak berdasar hukum dan sudah sepatutnya ditolak, karena sesuai Surat Eadaran mahkamah Agung RI No. 4 tahun 2001 setiap kali akan melaksanakan putusan serta merta (uitvoerbaar bij voorraad) harus disertai dengan penetapan sebagaimana diatur dalam butir 7 SEMA no. 3 tahun 2000 yang menyebutkan:

“Adanya pemberian jaminan yang nilainya sama dengan nilai/objek eksekusi sehingga tidak menimbulkan kerugian pada pihak lain apabila ternyata di kemudian hari dijatuhkan putusan yang membatalkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama” .

Demikian pula Tergugat juga menolak dengan tegas posita gugatan Penggugat angka 23 dan petitum angka 8 yang meminta pembebanan pembayaran uang paksa kepada Tergugat ;

Hakim-Hakim Anggota, Hakim Ketua,

1. ZAINAL ARIFIN, SH. MMI PUTU WIDNYA, SH.MH

2. PURWANTO, SH

Panitera Pengganti,

MUSTOFA, SH.MH