99/PDT/2015/PT-MDN

PUTUSAN

NOMOR : 99/PDT / 2015/ PT-MDN

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

PENGADILAN TINGGI MEDAN, yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara antara : -------------------------------------------------

BENNY HALIM, Umur 54 Tahun, Wiraswasta, beralamat di Jln. Putri Hijau No. A8 Medan, selanjutnya disebut sebagai PEMBANDING semula disebut sebagai TERGUGAT;---------------------------------

------L A W A N-----

PT. PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA (Persero) beralamat di Jln. Listrik No. 8 Medan, dalam hal ini diwakili oleh WAHYU BINTORO, selaku Manajer PT. PLN (Persero) Cabang Medan, dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya Sutiarnoto, SH, M.Hum dan Sarono, SH, masing-masing Advocaat dan Konsultan Hukum, berkantor di Jln. Merbau No. 10 Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 20 Januari 2012, Selanjutnya disebut sebagai TERBANDING semula disebut sebagai PENGGUGAT ;-------------------------------------------------------------

PENGADILAN TINGGI tersebut ; --------------------------------------------------------

Telah membaca :------------------------------------------------------------------------------

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 10 April 2015 No. 99/PDT/2015/PT-MDN tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut ditingkat banding ;------------------------------------

2. Berkas perkara Pengadilan Negeri Medan Nomor : 67/Pdt.G/2012/PN-Mdn tanggal 18 Oktober 2012, dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut ;------------------------------------------------------------------------------------------

TENTANG DUDUK PERKARA ;

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya bertanggal 06 Pebruari 2012, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut ;--------------------------

1. Bahwa ,berdasarkan Surat Perjanjian Kontrak Penyambungan Aliran Listrik PT. PLN (Persero) cabang Medan tertanggal 5 Mei 1999, yang mempunyai persyaratan yang telah ditanda tangani Oleh Tergugat diatas Meterai.----------------------------------------------------------------------------

2 Bahwa sejak tanggal 5 Mei 1999 Tergugat Menjadi Pelanggan PT.PLN (Persero) Cabang Medan dengan daya 22.000 VA. Maka Tergugat harus mematuhi semua peraturan-peraturan yang telah disepakati oleh kedua belah pihak dan yang telah ditanda tangani oleh Tergugat pada tanggal 5 Mei 1999. Tergugat tercatat sebagai pelanggan dengan tarif/daya tersambung, R3/22.000 VA. dan I.D. Pelanggan ; 120010740740. Maka undang-undang No.30 thn 2009 dan Peraturan Menteri Pertambangan dan Energi No.04.P/40M.PE/1991 berlaku kepada Tergugat. --------------------------------------------------------------------

3. Bahwa Penggugat sangat curiga dengan rekening bulanan Tergugat tahun 2010 dan rekening bulan Januari 2011, karena sangat Rendah dengan daya 22.000 VA, maka tidak Patut membayar pemakaian rekening listrik cukup murah, dengan daya yang cukup tinggi, karena biaya beban 22.000 VA sebesar Rp.589.600 ( lima ratus delapan puluh sembilan ribu enam ratus rupiah).-----------------------------------------

4. Bahwa Penggugat melalui Tim P2TL telah melakukan tindakan penertiban Pemakaian Tenaga Listrik (P2TL) dirumah yang dihuni oleh Tergugat pada tanggal 9 Februari 2011 sesuai Berita Acara Pemeriksaan Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik (P2TL) No.001061/ P2TL/MED/2011.------------------------------------------------------

5. Bahwa temuan Pemeriksaan Tim P2TL pada tanggal 9 Februari 2011 tersebut didapati kondisi pada Alat Pembatas dan Pengukur (APP) atau Kwh meter sebagai berikut : -----------------------------------------------

1. Segel Tera (meterology) Kwh meter cacat semuanya 3 (tiga) buah.-------------------------------------------------------------------------------

2. Segel terminal Kwh meter cacat 1 (satu) buah.-------------------------

3. Segel kotak OK cacat 2 (dua) buah.---------------------------------------

6.Bahwa saat itu juga dilokasi/dirumah Tergugat dilakukan Pengujian terhadap Kwh meter dengan menggunakan alat uji portable standar meter dengan hasil -24, 325 pada beban 37,08 A/213 V, artinya ada energy Kwh meter yang di pakai pelanggan (Tergugat) tidak terukur oleh Kwh meter sebesar 24,32% sehinga merugikan Penggugat.--------

7. Bahwa, kesimpulan pemeriksaan P2TL tanggal 9 Februari 2011 terhadap Kwh dipasang dirumah Tergugat terindikasi terjadi pengerusakan, sehingga mengganggu jalannya/putaran piringan meter dan pemakaian energi listrik menjadi pelan dan tidak terukur sebagaimana mestinya atau tidak terukur seluruhnya. --------------------

8. Bahwa Kwh meter merupakan alat ukur sebagai titik transaksi (penggunaan energi) antara Penguggat dan Tergugat, berdasarkan surat Perjanjian Kontrak Penyambungan Aliran Listrik yang di sepakati dan ditandatangani oleh Kedua belah Pihak.-----------------------------------

9.Bahwa kWh adalah milik Penggugat yang ditempatkan pada bangunan Tergugat dan Tergugat berkewajiban menjaga/mengamankan Kwh dan perlengkapannya dari segala hal-hal yang dapat merugikan Penggugat. dan Tergugat berkewajiban mematuhi segala ketentuan yang terkait dengan peraturan ketenagalistrikan. ---------------------------

10. Bahwa jelas Tergugat melakukan pelanggaran Hukum sesuai dengan Surat Perjanjian Kontrak Penyambungan Aliran Listrik tertanggal 5 Mei 1999, maka patut kalau Tergugat dinyatakan perbuatan melanggar Hukum sesuai dengan Pasal 1365 KUHPerdata. ----------------------------

11. Bahwa berdasarkan Pasal 57 ayat (2) UU No.30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan menyebutkan ; “Peraturan pelaksana di bidang Ketenagalistrikan yang telah ada berdasarkan UU No.15 thn 1985 tentang Ketenagalistrikan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan atau belum diganti berdasarkan Undang-Undang ini, maka berdasarkan Peraturan Menteri Pertambangan & Energi (PERMENTAMBEN) No.04.P/40/MPE/1991, tentang penyidik Ketenagalistrikan (yang masih berlaku sesuai ketentuan point 6 diatas) tentang hak dan kewajiban pemegang usaha Ketenagalistrikan pada pasal 5, disebutkan perbuatan yang digolongkan penggunaan listrik secara tidak sah adalah sebagai berikut :--------------------------------

a. Merusak segel alat pengukur dan alat pembatas atau perlengkapan instalasi lainnya untuk mendapatkan tenaga Listrik secara tidak sah (ilegal).--------------------------------------------

b. Mempengaruhi bekerjanya alat pengukuran dan pembatas antara lain dengan;---------------------------------------------------------

1. Membalik Phase.-------------------------------------------------------

2. Memperlambat Putaran Piringan kWh meter.-----------------

3. Megubah angka petunjuk meter.----------------------------------

4. Mengubah Pembatas Secara tidak sah.-------------------------

12. Bahwa hasil temuan lapangan atas nama pelanggan Benny Halim telah melakukan pelanggaran P.II. mempengaruhi pengukuran yaitu apabila pelanggan melakukan salah satu atau lebih hal-hal yang mempengaruhi pengukuran energi sebagai berikut “Segel tera pada Alat Pengukur atau Perlengkapannya salah satu atau semuanya hilang atau tidak lengkap rusak/putus atau tidak sesuai dengan aslinya”. Sehingga terhadap Tergugat dikenakan tagihan susulan sebesar Rp.169.278.760,- (seratusenam puluh sembilan juta dua ratus tujuh puluh delapan ribu tujuh ratus enam puluh rupiah).-----------

13. Bahwa berdasarkan data-data tersebut diatas Tergugat dikenakan tagihan susulan sebesar Rp.169.278.760,- (seratus enam puluh sembilan juta dua ratus tujuh puluh delapan ribu tujuh ratus enam puluh rupiah) dan Tergugat mempunyai kewajiban untuk membayar tagihan susulan ini akibat dari perbuatan Tergugat yang melakukan pengerusakan Kwh meter/APP yang terpasang dirumah Tergugat.------

14. Bahwa hasil pengujian di Laboratorium Kamar Tera PLN cabang Medan pada tanggal 7 Februari 2011, yaitu eror Kwh meter berfluktuasi dari -18,25% 100 A, -25,11%/50 A artinya ada energi Kwh yang dipakai pelanggan tidak terukur oleh Kwh meter antara 18,25% sampai dengan 38,15%, maka berdasarkan data ini Tergugat dikenakan tagihan susulan karena ada pemakaian listrik yang tidak terukur akibat segel tera, Segel Terminal dan Segel Kotak OK yang dirusak oleh Tergugat.----------------------------------------------------------------

15. Bahwa berdasarkan data-data tersebut diatas maka Penggugat mohon kepada bapak Hakim yang Mulia untuk meletakkan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag ) terhadap rumah dan tanah milik Tergugat yang terletak di Jln.Putri Hijau No.A8 Medan,dan termasuk barang bergerak agar gugatan Penggugat tidak sia-sia dan Negara tidak dirugikan.------

16. Bahwa Penggugat patut memutuskan sementara listrik kerumah Tergugat karena berdasarkan surat Perjanjian Kontrak Penyambungan Aliran Listrik yang ditanda tangani Tergugat pada tanggal 5 Mei 1999, diatas Meterai pada butir. 17 a dan b. sudah tegas dinyatakan Penggugat dapat memadamkan listrik dan mencabut Kwh meter Listrik dirumah Tergugat, karena telah melakukan pengerusakan Kwh meter atau APP yang dipasang dirumah Tergugat .------------------------------------------------------------------

17. Bahwa menurut Pasal 1338 KUHPerdata sudah cukup jelas yang menyatakan;---------------------------------------------------------------------------

“Semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan-persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu. Persetujuan-persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik. dan cukup terbukti tergugat telah melanggar Pasal 1.338 Yo Pasal 1.365 KUHPerdata karena surat Perjanjian Kontrak Penyambungan Aliran Listrik yang ditanda tangani oleh Tergugat pada tanggal 5 Mei 1999, dan disetujui oleh Penggugat maka cukup Tergugat telah melanggar kesepakatan yang telah dibuat. ---------------------------------------------------------------------------

18. Bahwa tindakan Tergugat menyambung Listrik sendiri setelah dilaksanakan P2TL juga perbuatan melanggar Hukum, karena Tergugat menikmati Listrik tanpa Kwh meter/APP sehingga Penggugat sangat dirugikan dan Team P2TL ada dua kali mendatangi Rumah Tergugat yaitu pada tgl.27 April 2011 dan pada tgl 23 Mei 2011 ternyata Tergugat telah menyambung listrik secara liar maka patut Tergugat dihukum membayar denda Sebesar Rp.336 519 780,- (tiga ratus tiga puluh enam juta lima ratus sembilan belas ribu tujuh ratus delapan puluh rupiah) .-----------------------------------------

19. Bahwa Tergugat patut dihukum membayar denda sebesar 5% sebagai denda dari keterlambatan membayar tagihan susulan sebesar Rp169. 278.760,- (seratus enam puluh sembilan juta dua ratus tujuh puluh delapan ribu tujuh ratus enam puluh rupiah). dan ini diatur dalam Keputusan Direksi PT.PLN(Persero) No.234 K/DIR/2008.----------------------------------------------------------------------------

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka selanjutnya Penggugat mohon agar Pengadilan Negeri Medan segera memanggil pihak-pihak yang berperkara untuk bersidang pada hari yang telah ditetapkan untuk itu seraya memberikan putusan serta merta (Uit Voerbaar Bij Voorraad) meskipun ada Verzet, banding dan kasasi yang amarnya berbunyi sebagai berikut;------------

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk Seluruhnya.------------------------

2. Menyatakan Sita Jaminan (Consrevatoir Beslag) sah dan berharga.----

3. Menyatakan sah Surat Perjanjian Kontrak Penyambungan Aliran Listrik tanggal 5 Mei 1999.-------------------------------------------------------------------

4. Menyatakan perbuatan Tergugat adalah perbuatan melanggar Hukum.-----------------------------------------------------------------------------------

5. Menyatakan sah pemadaman atau pemutusan sementara listrik kerumahTergugat Jln. Putri Hijau No.A8 Medan sejak bulan Februari 2011 sampai dengan perkara ini berkekuatan Hukum Tetap. -------------

6. Menghukum Tergugat agar membayar tagihan susulan dari hasil temuan Team P2TL sebesar Rp.169.278.760,- (seratus enam puluh sembilan juta dua ratus tujuh puluh delapan ribu tujuh ratus enam puluh rupiah) tunai.-------------------------------------------------------------------

7. Menghukum Tergugat agar membayar denda keterlambatan sebesar 5% perbulan sebagai denda keterlambatan membayar tagihan susulan sebesar Rp.169.278.760. Sejak perkara didaftarkan sampai dengan perkara berkekuatan Hukum Tetap.-----------------------------------------------

8. Menghukum Tergugat membayar denda sebesar Rp.336.519.760,- (tiga ratus tiga puluh enam juta lima ratus sembilan belas ribu tujuh ratus enam puluh rupiah) akibat dari menyambung listrik secara liar tanpa Kwh Meter/APP, dirumah Tergugat Jln.Putri Hijau No.A8 Medan.------------------------------------------------------------------------------------

9. Menyatakan keputusan dapat dijalankan dengan serta merta (Uit Voerbaar Bij Voorraad).--------------------------------------------------------------

10. Menghukum Tergugat agar membayar uang Dwang Soom atau uang paksa perhari Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sejak perkara didaftarkan sampai dengan perkara berkekuatan Hukum tetap.----------

11. Menghukum Tergugat membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa terhadap surat gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Jawabannya bertanggal 14 Juni 2012, yang pada pokoknya sebagai berikut :--------------------------------------------------------------------------------------

I. DALAM EKSEPSI

1. Obyek Perkara Mutlak Bukan Kewenangan Pengadilan Negeri :

- Bahwa menurut hukum, obyek gugatan Penggugat bersifat hubungan antara Pelaku Usaha dengan Konsumen, apabila terjadi sengketa/perselisihan antara Pelaku Usaha dengan Konsumen, penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK), dengan kata lain bukan melalui Pengadilan Negeri ( vide UU No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Yo. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdangangan RI No. 350/MPP/Kep/12/ 2001, tentang pelaksanaan tugas dan wewenang BPSK)

- Bahwa atas dasar itu, Pengadilan Negeri Medan mutlak tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;

2. Gugatan Bersifat Nebis In Idem :

- Bahwa pada tanggal 9 Februari 2011 Penggugat telah melakukan tindakan Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik (P2TL) terhadap rumah yang dihuni Tergugat, dan sebagai konsekuensi logis atas tindakan/perbuatan Penggugat secara sepihak dan melawan hukum tersebut, maka pada tanggal 13 September 2011 Tergugat mengadukan/melaporkan Penggugat kepada Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Medan, terdaftar No. 49/BPSK-Mdn/2011, guna mendapat penyelesaian, perkara dimaksud diputus BPSK Kota Medan tanggal 11 Oktober 2011 ;

- Bahwa terhadap putusan BPSK tanggal 11 Oktober 2011 No. 49/BPSK-Mdn/2011, Penggugat mengajukan gugatan/keberatan melalui Pengadilan Negeri Medan, terdaftar di Pengadilan Negeri Medan tanggal 23 November 2011 No. 587/Pdt.G/2011/PN-Medan, dan selanjutnya telah diputus Pengadilan Negeri Medan tanggal 16 Januari 2011 No. 587/Pdt.G/2011/PN-Mdn, Pengadilan Negeri Medan dalam putusannya menyatakan gugatan / permohonan keberatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima ;

- Bahwa atas putusan Pengadilan Negeri Medan tersebut, Pemohon/Penggugat dalam perkara aquo merasa keberatan, sehingga Penggugat mengajukan upaya hukum Kasasi ;

- Bahwa baik obyek maupun subyek dalam perkara No. 49/BPSK-Mdn/2011 tanggal 11 Oktober 2011, Yo. No. 587/Pdt.G/2011/PN-Mdn/ tanggal 16 Januari 2011, adalah sama sehingga gugatan yang sedemikian itu menurut hukum dinyatakan bersifat Nebis In Idem, oleh karenanya gugatan Penggugat dalam perkara aquo layak dan patut serta wajib menurut hukum dinyatakan tidak dapat diterima ;

II. DALAM POKOK PERKARA

- Bahwa hal-hal yan telah diuraikan pada dalil Eksepsi diatas, mohon dianggap satu kesamaan yang tidak terpisahkan dengan uraian dalam pokok perkara berikut ini, sehingga untuk itu tidak perlu di ulang kembali ;

- Bahwa Tergugat menyanggah, membantah dan menolak dengan tegas seluruh dali-dalil gugatan Penggugat, terkecuali ada diakui dengan tegas dibawah ini ;

- Bahwa semua dalil posita dan petitum Penggugat dalam perkara ini adalah juga telah diutarakan Penggugat dalam perkara No. 49/BPSK-Mdn/2011 Yo. No. 587/Pdt.G/2011/PN-Mdn, dan untuk itu akan Tergugat buktikan pada saat acara pembuktian nantinya, oleh karenanya gugatan Penggugat dalam perkara ini benar dan nyata bersifat Nebis In Idem ;

- Bahwa selama Tergugat menggunakan sambungan aliran listrik, Tergugat sama sekali tidak pernah melakukan perbuatan tidak terpuji sebagaimana dituduhkan Penggugat dalam surat gugatannya, yaitu tidak pernah merusak segel atau pengukur dan alat pembatas atau perlengkapan instalasi lainnya untuk mendapatkan tenaga listrik secara tidak sah (illegal), juga tidak pernah melakukan hal-hal yang bertujuan untuk mempengaruhi bekerjanya alat pengukuran seperti halnya membalik phase, memperlambat putara piringan Kwh meter, atau mengubah angka petunjuk meter, atau mengubah pembatas secara tidak sah ;

- Bahwa tidak benar pada saat petugas P2TL pada tanggal 09 februari 2011 melakukan pembongkaran Kwh meter, seketika itu juga dirumah Tergugat dilakukan pengujian Kwh meter, sebab pengujian Kwh meter/APP dilakukan di Laboratotium, dan pada saat pengujian Kwh meter di Laboratorium PLN cabang Medan, Tergugat saat itu tidak hadir ;

- Bahwa sewaktu Penggugat melalui P2TL melakukan pembongkaran Kwh meter berikut membawa komponen lainnya ke tempat Penggugat, sama sekali tidak ada komponen (seperti segel tera, segel terminal, dan segel kotak OK) yang rusak atau pecah serta tidak ada perubahan/kelainan, juga tidak ada ditemukan ala pembatas pengukur (Kwh) yang dipasang dan ditukangi sendiri oleh Tergugat, hal ini sesuai dengan keterangan saksi HESDIN SINAGA (Kepala Regu-3 P2TL) sewaktu member keterangan / kesaksian di BPSK Kota Medan (dalam perkara No. 49/BPSK-Mdn/2011) yang pada intinya menyatakan “saksi membawa Kwh meter (APP) sebagai barang bukti dalam keadaan baik (kaca meteran tidak pecah/baik), dan sewaktu dilakukan pembongkaran ditemukan Kwh meter berdebu, yang berakibat putaran Kwh meter menjadi lambat” ;

- Bahwa oleh karenanya, seandainya benar hasil pengujian di Laboratorium Kamar Tera PLN Cab. Medan tanggal 7 Februari 2011 berkesimpulan eror Kwh meter berfluktasi dari – 18,25%100A, -25,11%150A yang artinya ada energy Kwh yang dipakai tidak terukur oleh Kwh meter antara 18,25 sampai dengan 38,15% sebagaimana diuraikan Penggugat pada funt-14 surat gugatnya, hal itu terjadi murni sebagai akibat Kwh meter berdebu yang berakibat putaran Kwh meter menjadi lambat, terjadinya hal seperti itu murni sebagai keteledoran/kelalaian Penggugat yang tidak secara aktif dan rutin membersihkan Kwh meter Tergugat selaku pelanggan/konsumen pengguna aliran listrik yang baik ;

- Bahwa sewaktu Penggugat melakukan pembongkaran komponen Kwh meter dirumah Tergugat, pembongkaran tersebut sama sekali tidak ada disaksikan oleh Lurah atau Kepling, sehingga seandainya benar pada komponen Kwh meter terdapat kelainan (seperti halnya pecah atau rusak) sudah barang tentu kejadian tersebut tidak pantas Penggugat menuduh Tergugat sebagai pelakunya, sebab selain Saksi Hesdin Sinaga dengan tegas menyatakan “membawa Kwh meter (APP) sebagai barang bukti dalam keadaan baik (kaca meteran tidak pecah/baik)”, juga mungkin saja pecah/rusaknya Kwh meter tersebut terjadi di Kantor PLN Cabang Medan ;

- Bahwa lagi pula seandainya benar Tergugat ada melakukan “pengrusakan Kwh meter/APP” perbuatan tersebut jelas sebagai perbuatan tindak pidana, dan karenanya Penggugat harus lebih dahulu membuktikan adanya Putusan Pengadilan Pidana dengan keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap yang menyatakan Tergugat terbukti melakukan “Pengrusakan”, barulah Penggugat beralasan menuduh Tergugat melakukan perbuatan pengrusakan ;

- Bahwa oleh karena tuduhan Penggugat yang menyatakan Tergugat melakukan pengrusakan Kwh meter/APP sama sekali tidak berdasar, maka dengan sendirinya sangat tidak berdasar pula Penggugat menuntut Tergugat agar membayar tagihan sebesar Rp. 169.278.760,- (seratus enam puluh sembilan juta dua ratus tujuh puluh delapan ribu tujuh ratus enam puluh rupiah) berikut denda sebesar 5 % dari tagihan ;

- Bahwa dengan demikian tuduhan Penggugat yang menyatakan Tergugat melanggar Pasal 1338 KUHPerdata jelas sangat tidak berdasar, oleh karenanya mohon agar ditolak ;

- Bahwa demikian juga halnya tindakan Penggugat yang memutus aliran listrik kerumah tempat kediaman Tergugat terhitung sejak bulan Februari 2011 sampai sekarang ini adalah jelas mencerminkan sebagai perbuatan arogansi dan beritikad tidak baik ;

- Bahwa berdasarkan seluruh alasan dan pertimbangan diatas, Tergugat mohon kepada Pengadilan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan agar gugatam Penggugat ditolak untuk seluruhnya, atau setidak-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Pihak telah mengajukan lagi Replik dan Duplik mereka masing-masing yang selengkapnya sebagaimana terlampir dalam berita acara persidangan dan untuk singkatnya tidak akan diuraikan lagi satu persatu dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Pengadilan Negeri Medan telah menjatuhkan putusan Nomor : 67/Pdt.G/2012/PN-Mdn tanggal 18 Oktober 2012, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :----------------------------------

DalamEksepsi :

- Menolak eksepsi Tergugat ;

DalamPokokPerkara :

1. Menerima gugatan Penggugat untuk sebagian ;

2. Menyatakan sah Surat Perjanjian Kontrak Penyambungan Aliran Listrik Tanggal 5 Mei 1999 ;

3. Menyatakan perbuatan Tergugat adalah Perbuatan Melawan Hukum ;

4. Menyatakan sah Pemadaman atau Pemutusan sementara Listrik kerumah Tergugat Jalan Putri Hijau No. A8 Medan sejak bulan Pebruari 2011 sampai dengan perkara ini mempunyai kekuatan hokum tetap ;

5. Menghukum Tergugat agar membayar denda keterlambatan Tagihan Susulan dari Hasil Temuan Team P2TL sebesar Rp. 169.278.760,- (seratus enam puluh Sembilan juta dua ratus tujuh puluh delapan ribu tujuh ratus enam puluh rupiah) tunai ;

6. Menghukum Tergugat agar membayar denda keterlambatan sebesar 5 % (lima persen) per bulan sebagai denda keterlambatan membayar tagihan susulan sebesar Rp. 169.278.760,- ( seratus enam puluh Sembilan juta dua ratus tujuh puluh delapan ribu tujuh ratus enam puluh rupiah) sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap ;

7. MenghukumTergugat membayar denda sebesar Rp. 334.658.510,- (tiga ratus tiga puluh empat juta enam ratus lima puluh delapan ribu lima ratus sepuluh rupiah) ;

8. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya ;

9. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebanyak Rp. 281000,- (dua ratus delapan puluh satu ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor : 67/Pdt.G/2012/PN-Mdn tanggal 18 Oktober 2012, Tergugat/Terbanding telah mengajukan banding pada tanggal 24 Oktober 2012 sebagaimana dalam akta permohonan banding No.182/2012, yang dibuat oleh H.BASTARIAL, SH.MH, Panitera pada Pengadilan Negeri Medan;-----------------------------------------------------

Menimbang, bahwa permohonan banding sebagaimana tersebut diatas, telah diberitahukan dengan sah dan patut kepada Kuasa Hukum Penggugat/Terbanding pada tanggal 12 Februari 2015, sebagaimana dalam relaas pemberitahuan pernyataan banding Nomor : 67/PDT.G/2012/PN.MDN, yang dibuat oleh AMINSYAH,SH., Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan;-------------------------------------------------------------------------------------------------

Menimbang, bahwa kepada Kuasa Hukum dari Tergugat/Pembanding telah diberitahukan haknya untuk memeriksa/ membaca berkas perkara dengan sah dan patut pada tanggal 25 Februari 2015 sebagaimana dalam relaas pemberitahuan Nomor : 67/PDT.G/2012/PN.MDN yang dibuat oleh AMINSYAH,SH., Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan;--------------

Menimbang, bahwa kepada Kuasa Hukum dari Penggugat/Terbanding telah diberitahukan haknya untuk memeriksa/ membaca berkas perkara dengan sah dan patut pada tanggal 12 Februari 2015 sebagaimana dalam relaas pemberitahuan Nomor : 67/PDT.G/2012/PN.MDN yang dibuat oleh AMINSYAH,SH., Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan;---------------

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 199 ayat 1 RBg tentang waktu untuk mengajukan upaya hukum banding adalah 14 hari setelah putusan diucapkan atau setelah pemberitahuan putusan;----------------------------------------------------------

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding /Penggugat, telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat lainnya yang ditentukan oleh Undang - Undang, maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ; --------------------------------------------

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca dan meneliti serta memeriksa secara seksama berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor :67/Pdt.G/2012/PN-Mdn tanggal18 Oktober 2012, serta surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar menurut hukum, sehingga pertimbangan tersebut dapat disetujui dan dijadikan dasar pertimbangan hukum sendiri oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding ;--------------------------------------------------------

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor : 67/Pdt.G/2012/PN-Mdn tanggal 18 Oktober 2012,dapat dipertahankan dan dikuatkan ;-------------------------

Menimbang, bahwa karena Tergugat/Pembanding sebagai pihak yang kalah, maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;----------------------------------------------------------------------------------------------

Mengingat pasal-pasal Rbg dan B.W. (KUHPerdata) serta Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan berhubungan dengan perkara ini;---------

M E N G A D I L I :

• Menerima permohonan banding dari Pembanding semulaTergugat; ------

• Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor :67/Pdt.G/ 2012/PN-Mdn tanggal 18 Oktober 2012, yang dimohonkan banding tersebut ;-------------------------------------------------------------------------------------

• Menghukum Pembanding/Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000,- ( Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah) ;-------------------

Demikian diputus dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Kamis tanggal 11 Juni 2015 oleh kami BANTU GINTING, SH., Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Medan, selaku Hakim Ketua Majelis, JANNES ARITONANG, SH.MH., dan RIDWAN RAMLI, SH.MH., para Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 10 April 2015 Nomor. 99/PDT/2015/PT-MDN, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 18 Juni2015 oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota, serta IRA INDRIATI, SH.MH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara maupun Kuasanya ; --------------------------

HAKIM ANGGOTA, KETUA MAJELIS,

1. JANNES ARITONANG, SH. MH. BANTU GINTING, SH.

2. RIDWAN RAMLI, SH.MH.

PANITERA PENGGANTI

IRA INDRIATI, SH.MH.

Perincian biaya banding :

1. RedaksiPutusan……….Rp. 5.000,-

2. Materai…………………..Rp 6.000,-

3. Pemberkasan..…………Rp.139.000,-

Jumlah………………….Rp.150.000,- (Seratus Lima puluhribu rupiah).