310/PDT/2023/PT DKI

Menerima permohonan banding dari Pambanding semula Tergugat tersebut; Memperbaiki putusan elektronik Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 320/Pdt.G/2022/PN Jkt Sel tanggal 1 Desember 2022 yang dimohonkan banding sekedar penambahan amar putusan, sehingga selengkapnya berbunyi sebagai berikut: Dalam Provisi : Menolak tuntutan Provisi Para Penggugat; Dalam Eksepsi: Menyatakan eksepsi Tergugat tidak dapat diterima; Dalam Pokok Perkara: Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian; Menyatakan Akta Perjanjian Kerjasama Nomor 05 tanggal 3 April 2009 yang dibuat di hadapan Tetty Herawati Soebroto S.H., M.H., Notaris berkedudukan di Jakarta Selatan adalah sah dan mengikat; Menyatakan Akta Kuasa Nomor 06 tanggal 3 April 2009 yang dibuat di hadapan Tetty Herawati Soebroto S.H., M.H., Notaris berkedudukan di Jakarta Selatan adalah sah dan mengikat; Menyatakan Akta Kuasa Nomor 111 tanggal 29 Desember 2010 yang dibuat di hadapan Tetty Herawati Soebroto S.H., M.H., Notaris berkedudukan di Jakarta Selatan adalah sah dan mengikat; Menyatakan Perjanjian Kerjasama Nomor 1552/SPERJ/27 Tanggal 29 September 2010 adalah sah dan mengikat; Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan Cidera Janji (Wanprestasi); Menghukum Tergugat untuk melaksanakan isi Akta Perjanjian Kerjasama Nomor 05 tanggal 3 April 2009 jo. Akta Kuasa Nomor 06 tanggal 3 April 2009 jo. Akta Kuasa Nomor 111 tanggal 29 Desember 2010; Menyatakan batal dan tidak berlaku Surat dari Kuasa Hukum Tergugat kepada Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi DKI Jakarta Nomor: 090/MRP-KAM-BPN/1582/IV/2021 tanggal 30 April 2021 perihal Penundaan Pertelaan Gedung The H Tower; Menghukum Tergugat untuk menyerahkan seluruh dokumen kelengkapan persyaratan administrasi dalam rangka permohonan penerbitan pengesahan Pertelaan SHGB 691/Karet Gedung The H Tower dan melakukan tindakan lainnya yang dibutuhkan dalam rangka permohonan penerbitan pengesahan Pertelaan, pemecahan SHGB 691/Karet menjadi SHMSRS, penandatanganan Akta Jual Beli atas unit Gedung The H Tower yang sudah terjual dihadapan Notaris PPAT, serta proses balik nama SHMSRS ke atas nama masing- masing pembeli unit Gedung The H Tower; Menyatakan Penggugat II demi hukum atas putusan pengadilan berhak melaksanakan sendiri pengurusan proses penerbitan pengesahan Pertelaan SHGB 691/Karet Gedung The H Tower, pemecahan SHGB Nomor 691/Karet menjadi Sertifikat Hak Milik Satuan Rumah Susun (SHMSRS), menandatangani Akta Jual Beli (AJB) dengan pembeli satuan rumah susun Gedung The H Tower dan melaksanakan proses balik nama SHMSRS menjadi atas nama masing-masing pembeli satuan rumah susun tanpa melibatkan pihak Tergugat; Menghukum TERGUGAT membayar uang paksa (Dwangsom) sebesar Rp5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) kepada PARA PENGGUGAT untuk setiap hari keterlambatan dalam melaksanakan isi putusan dalam perkara ini, terhitung sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap; Menolak gugatan Para Penggugat selain dan selebihnya; Menghukum Pembanding semula Tergugat untuk membayar biaya perkara ini pada kedua tingkat Pengadilan, untuk tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000.00 ( seratus lima puluh ribu rupiah);