19/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Jap

MENGADILI DALAM EKSEPSI Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya; DALAM POKOK PERKARA Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya; Menyatakan, Perjanjian Kerja Bersama PT Freeport Indonesia Edisi XXI Periode 2020-2022 dan Pedoman Hubungan Industrial PT Freeport Indonesia Edisi XI Periode 2020-2022 adalah sah dan mengikat bagi Penggugat dan Tergugat serta seluruh Pekerja Penggugat; Menyatakan, Tergugat telah melakukan pelanggaran tata tertib kerja yang sanksinya Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), sesuai unsur – unsur dalam ketentuan Pasal 30 ayat (31) Pedoman Hubungan Industrial PT Freeport Indonesia Edisi XI Periode 2020-2022 yakni melakukan atau ikut serta dan tidak mematuhi perintah yang sah dan menghalang-halangi jalan atau jalur operasi perusahaan merujuk Pasal 154A ayat (1) huruf k Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja klaster Ketenagakerjaan serta Pasal 36 huruf k Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja. Menyatakan, hubungan kerja antara Penggugat dan Tergugat putus terhitung sejak putusan ini diucapkan; Menghukum Penggugat untuk membayar hak-hak Tergugat berupa uang pesangon dan uang penghargaan masa kerja akibat Pemutusan Hubungan Kerja sebesar Rp83.268.900,00 (delapan puluh tiga juta dua ratus enam puluh delapan ribu sembilan ratus rupiah) sebelum dipotong pajak; Menyatakan, pembayaran uang pesangon dan uang penghargaan masa kerja kepada Tergugat sebagaimana tersebut dalam diktum di atas haruslah dipotong dan diperhitungkan dengan saldo dana pensiun Tergugat pada Dana Pensiun Freeport Indonesia yang terkumpul hingga 31 Januari 2021 sebesar Rp35.491.895,00 (tiga puluh lima juta empat ratus sembilan puluh satu ribu delapan ratus sembilan puluh lima rupiah), sehingga total saldo dana pensiun Tergugat pada Dana Pensiun Freeport Indonesia yang iurannya dibayar penuh oleh Penggugat jumlahnya lebih kecil dari total uang pesangon dan uang penghargaan masa kerja Tergugat, maka terdapat selisih yang harus dibayar oleh Penggugat kepada Tergugat sebesar Rp47.777.005,00 (empat puluh tujuh juta tujuh ratus tujuh puluh t ujuh ribu lima rupiah) sebelum dipotong pajak; Menghukum Penggugat untuk membayarkan Uang Penggantian Hak kepada Tergugat sebesar Rp10.852.609,00 (sepuluh juta delapan ratus lima puluh dua ribu enam ratus sembilan rupiah) sebelum dipotong pajak; Menghukum Penggugat untuk membayar upah proses Tergugat sebesar 6 x Rp12.810.600,00 =Rp76.863.600,00 (tujuh puluh enam juta delapan ratus enam puluh tiga ribu enam ratus rupiah) sebelum dipotong pajak; Menyatakan, Penggugat tidak lagi berkewajiban membayar upah kepada Tergugat selain upah proses yang dibayar selama 6 (enam) bulan berturut-turut; Membebankan seluruh biaya yang timbul dalam perkara a quo kepada Negara sejumlah Rp412.000,00 (empat ratus dua belas ribu rupiah);