271 K/Pdt.Sus-PHI/2013

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: PT. FREEPORT INDONESIA tersebut; Membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jayapura Nomor 05/G/2012/PHI.JPR tanggal 07 September 2012; MENGADILI SENDIRI, 1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya; 2. Menyatakan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jayapura berwenang untuk memeriksa, MENGADILI dan memutus atas perkara a quo; 3. Menyatakan bahwa Surat Pernyataan tertanggal 14 Desember 2007 adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat bagi Tergugat; 4. Menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan pelanggaran kerja, yakni: - “Melakukan, membantu, turut serta, atau memfasilitasi kegiatan pendulangan liar di area kerja atau di lingkungan Perusahaan.”; - “Melakukan hubungan dalam bentuk apapun dengan pihak ketiga yang dapat menciptakan konflik kepentingan dan/atau menyalahgunakan jabatan dan/atau wewenangnya untuk keuntungan diri sendiri, orang lain atau kelompoknya sehingga merugikan Perusahaan, sanksinya adalah PHK.”; 5. Menyatakan Tergugat telah melanggar ketentuan dalam Pasal 19.12 dan Pasal 15.46 Buku Pedoman Hubungan Industrial PT. Freeport Indonesia Edisi VI Tahun 2009-2011 juncto Pasal 8 ayat (3) Perjanjian Kerja Bersama PT. Freeport Indonesia Edisi XVI Tahun 2009-2011 juncto Pasal 126 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan juncto Pasal 1338 KUHPerdata; 6. Mengijinkan Penggugat untuk melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap Tergugat sehubungan dengan pelanggaran kerja yang dilakukan oleh Tergugat; 7. Mengijinkan Penggugat untuk membayar sisa upah dan hak-hak Tergugat yang masih ada pada Penggugat yaitu sebesar Rp.18.033.357,- (delapan belas juta tiga puluh tiga ribu tiga ratus lima puluh tujuh Rupiah) sebelum dipotong pajak, dengan rincian sebagai berikut: No Rincian Nilai 1 Uang Pisah Rp. 5.830.000,2 Sisa Hak-hak Rp. 11.126.024,Nilai keseluruhan hak sebelum dipotong pajak Rp. 18.033.357, 8. Membebankan biaya perkara dalam tingkat pertama dan tingkat kasasi ini kepada Negara;