29/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Jap

DALAM KONVENSI DALAM EKSEPSI: Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya; DALAM POKOK PERKARA: Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya; Menyatakan, Perjanjian Kerja Bersama PT Freeport Indonesia Edisi XX Periode 2017-2019 dan Pedoman Hubungan Industrial PT Freeport Indonesia Edisi X Periode 2017-2019, serta Perjanjian Kerja Bersama PT Freeport Indonesia Edisi XXI Periode 2020-2022 dan Pedoman Hubungan Industrial PT Freeport Indonesia Edisi XI Periode 2020-2022 adalah sah dan mengikat bagi Penggugat dan Tergugat serta seluruh Pekerja Penggugat; Menyatakan, Tergugat telah melakukan pelanggaran kerja yang sanksinya Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), yakni mengoperasikan kendaraan atau peralatan bergerak atau tidak bergerak milik Perusahaan atas perintah Penyelia dan/atau kehendak sendiri tanpa memiliki SIM/linsensi yang sah sesuai ketentuan Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 28 ayat (17) Pedoman Hubungan Industrial PT Freeport Indonesia Edisi X Periode 2017-2019 dan Pasal 28 ayat (17) Pedoman Hubungan Industrial PT Freeport Indonesia Edisi XI Periode 2020-2022 serta Pasal 154A ayat (1) huruf k Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Klaster Ketenagakerjaan dan Pasal 36 huruf k Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja; Menyatakan, hubungan kerja antara Penggugat dan Tergugat putus terhitung sejak putusan ini diucapkan; Menghukum Penggugat untuk membayarkan, hak-hak Tergugat akibat Pemutusan Hubungan Kerja berupa Uang Pesangon dan uang penghargaan masa kerja sebesar Rp82.371.800,00 (delapan puluh dua juta tiga ratus tujuh puluh satu ribu delapan ratus rupiah) sebelum dipotong pajak; Menyatakan, pembayaran Uang Pesangon dan Uang Penghargaan Masa Kerja kepada Tergugat sebesar Rp82.371.800,00 (delapan puluh dua juta tiga ratus tujuh puluh satu ribu delapan ratus rupiah) haruslah dipotong dan diperhitungkan dengan saldo dana pensiun Tergugat pada Dana Pensiun Freeport Indonesia yang terkumpul hingga 31 Januari 2021 sebesar Rp44.457.060,00 (empat puluh empat juta empat ratus lima puluh tujuh ribu enam puluh rupiah), sehingga total saldo dana pensiun Tergugat pada Dana Pensiun Freeport Indonesia yang iurannya dibayar penuh oleh Penggugat jumlahnya lebih kecil dari total uang pesangon dan uang penghargaan masa kerja Tergugat, sehingga terdapat selisih yang harus dibayarkan oleh Penggugat kepada Tergugat sebesar Rp37.914.740,00 (tiga puluh tujuh juta sembilan ratus empat belas ribu tujuh ratus empat puluh rupiah) sebelum dipotong pajak; Menghukum Penggugat untuk membayarkan, Uang Penggantian Hak Tergugat yang tidak dipotong dan tidak diperhitungkan dengan saldo dana pensiun Tergugat pada Dana Pensiun Freeport Indonesia adalah sebesar Rp9.721.897,00 (sembilan juta tujuh ratus dua puluh satu ribu delapan ratus sembilan puluh tujuh rupiah) sebelum dipotong pajak; Menghukum Penggugat untuk membayarkan, Upah Proses Tergugat sebesar 6 x Rp9.690.800,00 = Rp58.144.800,00 (lima puluh delapan juta seratus empat puluh empat ribu delapan ratus rupiah) sebelum dipotong pajak; Menyatakan, Penggugat tidak lagi berkewajiban membayar upah kepada Tergugat selain upah proses yang dibayar selama 6 (enam) bulan berturut-turut; DALAM REKONVENSI DALAM PROVISI: Menolak tuntutan provisi Tergugat untuk seluruhnya; DALAM POKOK PERKARA: Menolak gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya; DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI Membebankan seluruh biaya perkara kepada Negara sejumlah Rp210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah);