5/Pdt.G.S/2025/PN Pya

Menimbang, bahwa Pasal 13 Penyelesaian Perselisihan yang termuat dalam Perjanjian Pembiayaan Multiguna Dengan Jaminan Penyerahan Secara Fidusia Nomor 037372230085 tanggal 25 September 2023 yang dibuat Penggugat dan Tergugat 1 menyebutkan bahwa dalam hal terjadi perselisihan dari pelaksanaan perjanjian ini, para pihak setuju memilih domisili hukum yang tetap dan seumumnya di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri yang wilayah hukumnya meliputi kantor cabang Pemberi Kredit atau di tempat lainnya yang ditunjuk oleh Pemberi Kuasa; Menimbang, bahwa di dalam Perjanjian Pembiayaan Multiguna Dengan Jaminan Penyerahan Secara Fidusia Nomor 037372230085 tanggal 25 September 2023 disebutkan PT. Woori Finance Indonesia Tbk merupakan suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia berkedudukan di Jakarta dan berkantor cabang di Jalan Sriwijaya Nomor 136 A Gebang Cilinaya Cakranegara Mataram; Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 142 ayat (4) R.Bg menyebutkan jika telah ditentukan pilihan tempat tinggal dengan suatu akta, maka Penggugat dapat mengajukan gugatannya kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat pilihan itu; Menimbang, bahwa uraian dalil-dalill gugatan tidak secara jelas dan tegas menyatakan apakah gugatan yang diajukan Penggugat ini sebagai bentuk penunjukkan tempat lainnya yang ditunjuk Penggugat selaku Pemberi Kredit untuk melakukan penyelesaian perselisihan dengan Tergugat 1 sebagaimana diatur Pasal 13 Perjanjian Pembiayaan Multiguna Dengan Jaminan Penyerahan Secara Fidusia Nomor 037372230085 tanggal 25 September 2023; Menimbang, bahwa pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi kantor cabang Penggugat selaku Pemberi Kredit adalah Pengadilan Negeri Mataram, sedangkan Pengadilan Negeri Praya hanya memiliki wilayah hukum di Kabupaten Lombok Tengah; Menimbang, bahwa oleh karena adanya kompetensi relatif yang telah ditentukan dalam Perjanjian Pembiayaan Multiguna Dengan Jaminan Penyerahan Secara Fidusia Nomor 037372230085 tanggal 25 September 2023 serta pula tidak adanya bukti penunjukkan tempat lainnya untuk penyelesaian perselisihan, hakim berpendapat gugatan tersebut tidak termasuk dalam gugatan sederhana; Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka hakim perlu mengeluarkan penetapan; Mengingat, ketentuan Pasal 11 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung No. 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Pedoman Penyelesaian Gugatan Perkara Sederhana; MENETAPKAN: 1. Menyatakan gugatan Penggugat bukan gugatan sederhana. 2. Memerintahkan panitera untuk mencoret perkara No. 5/Pdt.G.S/2025/PN Pya dalam register perkara. 3. Memerintahkan pengembalian sisa panjar biaya perkara kepada Penggugat.