1/Pdt.G.S/2023/PN Idm

Menimbang, bahwa pada Pasal 11 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana menyebutkan “Hakim memeriksa materi gugatan sederhana berdasarkan syarat sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 peraturan ini; Menimbang, bahwa terhadap Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana telah dilakukan perubahan dan penambahan pada beberapa pasal melalui Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana. Sehingga hukum acara dalam pemeriksaan Gugatan Sederhana didasarkan pada kedua Peraturan Mahkamah Agung tersebut; Menimbang, bahwa dari gugatan Penggugat maka dapat diketahui Penggugat beralamat di Chase Palza Kav. 21 Lantai 16, Jalan Jend. Sudirman, RT 10 RW 1, Karet, Kecamatan Setiabudi, Kota Jakarta Selatan, DKI Jakarta dan telah memberikan kuasa serta memilih domisili hukum pada kuasa hukumnya yang beralamat di Griya Caraka Blok B4 No.73 Rt 05 RW 07, Kelurahan Kalikoa, Kecamatan Kedawung, Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa Barat. Sedangkan, Tergugat beralamat di Blok kidul RT 013 RW 003 Kel. Kedokan Agung Kec. Kedokan Bunder Kota Indramayu, Provinsi Jawa Barat; Menimbang, bahwa pada Pasal 4 ayat (3a) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana menyebutkan “Dalam hal penggugat berada di luar wilayah hukum tempat tinggal atau domisili tergugat, penggugat dalam mengajukan gugatan menunjuk kuasa, kuasa insidentil, atau wakil yang beralamat di wilayah hukum atau domisili tergugat dengan surat tugas dari institusi penggugat.”.; Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pada Pasal 4 ayat (3a) PERMA Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana jika dihubungkan dengan gugatan Penggugat terkait dengan alamat Penggugat (dalam hal ini alamat Kuasa Hukum Penggugat) dan Tergugat, maka dapat diketahui gugatan penggugat tidak memenuhi formalitas dalam pengajuan gugatan sederhana, karena alamat atau domisili dari kuasa hukum Penggugat tidak berada dalam wilayah hukum yang sama dengan Tergugat; Menimbang, bahwa dengan tidak terpenuhinya syarat formal dalam pengajuan gugatan sederhana ini, maka Hakim berpendapat terhadap gugatan yang diajukan oleh Penggugat tersebut tidak termasuk dalam Gugatan Sederhana; Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka hakim perlu mengeluarkan penetapan; Mengingat, ketentuan Pasal 11 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyelesaian Gugatan Perkara Sederhana dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana. MENETAPKAN: Menyatakan gugatan Penggugat bukan gugatan sederhana; Memerintahkan panitera untuk mencoret perkara No. 1/Pdt.G.S/2023/PN Idm dalam register perkara; Memerintahkan pengembalian sisa panjar biaya perkara kepada Penggugat.