27/Pdt.G.S/2023/PN Dmk

Menimbang, bahwa Gugatan diajukan oleh 3 (tiga) orang yang menyatakan dirinya selaku karyawan penerima kuasa dari pimpinan Perseroan Terbatas PT Woori Finance Indonesia Tbk d/h PT Batavia Prosperindo Finance Tbk Kantor Cabang Semarang berkedudukan di Jalan Brigjend Katamso Nomor 52 Kelurahan Karangtempel Kecamatan Semarang Timur Kota Semarang; Menimbang, bahwa ketiga karyawan penerima kuasa tersebut, memiliki alamat yang berbeda-beda yaitu Kabupaten Demak, Kabupaten Pati dan Kota Semarang sebagaimana identitas Penggugat di atas, sehingga ada 4 (empat) alamat berbeda dari Penggugat; Menimbang, bahwa di dalam Surat Kuasa Khusus tanggal 14 April 2023, Penggugat tidak menyebutkan dan menegaskan alamat domisili hukum dari Penggugat dalam perkara a quo, sehingga terdapat ketidakjelasan mengenai alamat Penggugat; Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada penegasan domisili hukum dari Penggugat dari 4 (empat) alamat yang ada, maka Hakim berpendapat bahwa alamat yang Pengugat gunakan dalam perkara a quo adalah alamat dari Perseroan Terbatas PT Woori Finance Indonesia Tbk d/h PT Batavia Prosperindo Finance Tbk Kantor Cabang Semarang di Jalan Brigjend Katamso Nomor 52 Kelurahan Karangtempel Kecamatan Semarang Timur Kota Semarang, karena nyata-nyata yang mengajukan gugatan adalah Perseroan Terbatas PT Woori Finance Indonesia Tbk d/h PT Batavia Prosperindo Finance Tbk Kantor Cabang Semarang; Menimbang, bahwa Perseroan Terbatas PT Woori Finance Indonesia Tbk d/h PT Batavia Prosperindo Finance Tbk Kantor Cabang Semarang berkedudukan di Jalan Brigjend Katamso Nomor 52 Kelurahan Karangtempel Kecamatan Semarang Timur Kota Semarang yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Semarang, atau bukanlah termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Demak; Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa antara Penggugat dan Para Tergugat berada di wilayah hukum Pengadilan yang berbeda; Menimbang, bahwa hal tersebut tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 4 Ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana yang menyatakan bahwa “Penggugat dan Tergugat dalam gugatan sederhana berdomisili di daerah hukum Pengadilan yang sama”; Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempelajari gugatan a quo, hakim berpendapat gugatan tersebut tidak termasuk dalam gugatan sederhana; Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim perlu mengeluarkan penetapan; Mengingat, ketentuan Pasal 11 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyelesaian Gugatan Perkara Sederhana. MENETAPKAN: Menyatakan gugatan Penggugat bukan gugatan sederhana; Memerintahkan panitera untuk mencoret perkara No. 27/Pdt.G.S/2023/PN Dmk dalam register perkara; dan Memerintahkan pengembalian sisa panjar biaya perkara kepada Penggugat.