426/PDT/2023/PT BDG

MENGADILI: Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat I Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 385/Pdt.G/2021/PN Cbi, tanggal 3 April 2023 yang dimohonkan banding tersebut dengan memperbaiki sekedar mengenai sistimatika amar putusan, yang selengkapnya sebagai berikut; DALAM KONVENSI Dalam Eksepsi Menolak eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya; Dalam Provisi Menolak tuntutan Provisi Penggugat untuk seluruhnya; Dalam Pokok Perkara Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian; Menyatakan tindakan Tergugat I yang memasukkan Objek Sengketa aquo dalam Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 1/Bojong Koneng atas nama Tergugat I adalah perbuatan melawan hukum; Menyatakan tindakan Tergugat II yang telah menerbitkan Surat Keputusan Tergugat II No. 593.5/SK.175-BMPAAD/1991 tanggal 26 November 1991 tentang Pemberian Hak Guna Bangunan kepada Tergugat I adalah perbuatan melawan hukum; Menyatakan tindakan Tergugat III yang telah memproses dan menerbitkan Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 1/Bojong Koneng atas nama Tergugat I adalah perbuatan melawan hukum; Menyatakan Rekomendasi Permohonan Izin Lokasi/Pembebasan Tanah seluas ± 1.300 Ha berdasarkan Surat Bupati Kepala Daerah Tingkat II Bogor Nomor: 593.82/226-Pem/KP-PGT tanggal 21 April 1990 (“Izin Prinsip Penggugat”) atas nama Penggugat adalah sah menurut hukum; Menyatakan Surat Perikatan Untuk Melakukan Pelepasan/Penyerahan Dan Penerimaan Hak Atas Tanah No. XI.TA/PERJ/37/1990 tanggal 1 Mei 1990 antara Turut Tergugat sebagai pihak pertama dan Penggugat sebagai pihak kedua adalah sah menurut hukum; Menyatakan Izin Lokasi berdasarkan Surat Keputusan Tergugat II Nomor: 593.82/SK.2482-BPN/90 tanggal 28 Desember 1990 (“Izin Lokasi Penggugat”) untuk areal seluas ± 1.300 Ha atas nama Penggugat adalah sah menurut hukum; Menyatakan Akta Pelepasan Hak Atas Tanah tanggal 24 Mei 1991 antara Turut Tergugat sebagai PIHAK PERTAMA dan Penggugat sebagai PIHAK KEDUA adalah sah menurut hukum; Menyatakan Penggugat sebagai pemilik yang sah atas Obyek Sengketa a quo yaitu satu bidang tanah seluas ± 10,2483 Ha yang diperoleh Penggugat dari Turut Tergugat pada tahun 1991 yang saat ini secara administratif terletak di Desa Cijayanti, Kecamatan Babakan Madang, Kabupaten Bogor, dahulu secara administratif terletak di Desa Bojong Koneng, Kecamatan Citeureup, Kabupaten Bogor, dengan batas-batas sebagai berikut: a. Sebelah Utara berbatasan dengan area Hak Guna Bangunan Penggugat berdasarkan Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 2408/Bojong Koneng atas nama Penggugat; b. Sebelah Timur berbatasan dengan area Hak Guna Bangunan Penggugat berdasarkan Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 2412/Bojong Koneng dan Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 2391/Bojong Koneng, keduanya atas nama Penggugat; c. Sebelah Selatan berbatasan dengan area Hak Guna Bangunan Penggugat berdasarkan Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 2405/Bojong Koneng atas nama Penggugat; dan d. Sebelah Barat berbatasan dengan area Tergugat I; 10. Menyatakan Penggugat berhak untuk melakukan segala tindakan sebagaimana layaknya seorang pemilik, termasuk mengajukan pensertifikatan Obyek Sengketa a quo atas nama Penggugat; 11. Menyatakan Surat Keputusan Tergugat II No. 593.5/SK.175-BMPAAD/1991 tanggal 26 November 1991 tentang Pemberian Hak Guna Bangunan kepada Tergugat I cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dengan segala akibat hukumnya; 12. Menyatakan Sertifikat Hak Guna Bangunan No.1/Bojong Koneng atas nama Tergugat I tidak sah atau cacat dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dengan segala akibat hukumnya; 13. Menyatakan Tergugat I dilarang untuk melakukan kegiatan apapun di atas maupun terhadap Obyek Sengketa; 14. Memerintahkan Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh pada putusan ini; 15. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya; DALAM REKONVENSI Menyatakan gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard); DALAM KONVENSI DAN DALAM REKONVENSI Menghukum Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi, Tergugat II Konvensi/Turut Tergugat I Rekonvensi, dan Tergugat III Konvensi/Turut Tergugat II Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.3.676.000,00 (tiga juta enam ratus tujuh puluh enam ribu rupiah ); - Menghukum Pembanding semula Tergugat I untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sejumlah Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu Rupiah);