68/PDT/2023/PT SMG

MENGADILI : Menerima permohonan banding dari Para Pembanding : semula Pembantah/Pelawan dan semula Terbantah/Terlawan III tersebut; Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Kudus Nomor 17/Pdt.Bth/2022/PN Kds tanggal 8 Desember 2022 yang dimohonkan banding tersebut; MENGADILI SENDIRI DALAM PROVISI : Menolak Permohonan Provisi dari Pelawan/Pembantah sekarang Pembanding; DALAM KONVENSI : Dalam Eksepsi : Menolak Eksepsi Terlawan/Terbantah I sekarang Terbanding; Dalam Pokok Perkara : Mengabulkan perlawanan/bantahan Pelawan/Pembantah untuk sebahagian ; Menyatakan PELAWAN sebagai pelawan yang baik dan benar; Menyatakan PELAWAN adalah satu-satunya pemilik yang sah secara hukum dan berhak atas: Tanah dan bangunan yang berdiri diatasnya, seluas kurang lebih 1.130 m2 (seribu seratus tiga puluh meter persegi) yang terletak di Jl. Pramuka No. 20 Desa/Kelurahan Mlatikidul, Kecamatan Kota, Kabupaten Kudus, Jawa Tengah, berdasarkan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 07/Mlatikidul. Membatalkan atau setidak-tidaknya menyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum (buiten effect steelen) Penetapan Pengadilan Negeri Kudus Nomor: 2/Pen.Eks/2022/PN.Kds jo. Nomor: 2/Pdt.Eks/2022/PN.Kds jo. Nomor: 7/Pdt.G/2019/PN.Kds jo. Nomor: 546/PDT/2019/PT.Smg jo. Nomor: 2920 K/Pdt/2020 tentang Perintah Untuk Melaksanakan Sita Eksekusi, yang pelaksanaannya telah dilakukan pada tanggal 22 April 2022; Memerintahkan agar dilakukan pengangkatan sita eksekusi yang telah dilaksanakan atas Tanah dan Bangunan milik PELAWAN, yakni: Tanah dan bangunan yang beridiri diatasnya, seluas kurang lebih 1.130 m2 (seribu seratus tiga puluh meter persegi) yang terletak di Jl. Pramuka No. 20 Desa/Kelurahan Mlatikidul, Kecamatan Kota, Kabupaten Kudus, Jawa Tengah, berdasarkan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 07/Mlatikidul; DALAM REKONPENSI : Menyatakan gugatan Penggugat Rekonpensi / Terlawan I Konpensi tidak dapat diterima ; DALAM KONPENSI dan DALAM REKONPENSI : Menghukum Terbanding semula Terlawan/Terbantah I dalam Konpensi / Penggugat dalam Rekonpensi ;untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);