PUTUSAN

Nomor 703/B/PK/PJK/2011

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa permohonan peninjauan kembali perkara pajak telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

PT. BINASAWIT ABADIPRATAMA (atas nama PT. AGROMANDIRI PERDANA), tempat kedudukan Plaza BII Menara 2 Lantai 30, Jalan M. H. Thamrin Nomor 51, Gondangdia, Menteng, Jakarta Pusat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada FERRY SALMAN, S.E., Kuasa Hukum, beralamat di Jalan Taman Palem Lestari Blok A/14 Nomor 35, RT 002/013, Cengkareng, Jakarta Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 0106/SK/LGL/BAP/I/2011, Tanggal 11 Januari 2011;

Pemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Pemohon Banding;

melawan:

DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan Jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor 40-42, Jakarta, dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

1. CATUR RINI WIDOSARI, Jabatan Direktur Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak;

2. JON SURYAYUDA SOEDARSO, Jabatan Pj. Kepala Sub Direktorat Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Kebaratan dan Banding;

3. YUDI ASMARA JAKA LELANA, Jabatan Kepala Seksi Peninjauan Kembali, Sub Direktorat Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding;

4. BAYU AJIE YUDHATAMA, Jabatan Penelaah Keberatan, Sub Direktorat Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-324/PJ./2011, Tanggal 31 Maret 2011;

Termohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata Pemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Pemohon Banding, telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-25825/PP/M.X/16/2010, Tanggal 03 September 2010 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Terbanding, dengan posita perkara sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pemohon Banding dalam surat bandingnya, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Bahwa Pemohon Banding (surviving company) merupakan perusahaan hasil penggabungan usaha antara PT. Binasawit Abadipratama (surviving company) dengan PT. Agromandiri Perdana (transferor company), sehingga PT. Agromandiri Perdana dinyatakan bubar demi hukum;

KETENTUAN FORMAL BANDING

Bahwa sesuai dengan Pasal 35 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 menyebutkan bahwa:

Bahwa Surat Banding diajukan dalam Bahasa Indonesia kepada Pengadilan Pajak;

Bahwa banding diajukan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal diterima keputusan yang dibanding, kecuali diatur lain dalam peraturan perundang-undangan perpajakan;

Bahwa sesuai dengan Pasal 36 ayat (1), (2), (3), dan (4) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 menyebutkan:

Bahwa terhadap 1 (satu) keputusan diajukan 1 (satu) surat banding;

Bahwa banding diajukan dengan disertai alasan-alasan yang jelas, dan dicantumkan tanggal diterima surat keputusan yang dibanding;

Bahwa pada surat banding dilampirkan salinan keputusan yang dibanding;

Bahwa selain dari persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) serta Pasal 35, dalam hal banding diajukan terhadap besarnya jumlah pajak yang terutang, banding hanya dapat diajukan apabila jumlah yang terutang yang dimaksud telah dibayar sebesar 50% (Iima puluh persen), untuk memenuhi persyaratan formal banding Pemohon Banding, Pemohon Banding telah membayar jumlah pajak yang terutang sebesar Rp39.481.220,00 melalui pemindahbukuan;

Bahwa sesuai dengan Pasal 37 ayat (1) bahwa banding hanya dapat diajukan oleh pengurus yaitu Direksi;

KRONOLOGIS DAN DASAR KOREKSI PEMERIKSA

Bahwa Pemeriksa melakukan koreksi atas pajak masukan PT. Perdana Multi Kreasi dengan Nomor Faktur DUQDV-712-0000059 sebesar Rp19.740.611,00 yang dikreditkan di Masa April Tahun Pajak 2005 dengan alasan Faktur Pajak tidak dapat dikreditkan atas pembangunan rumah karyawan;

Bahwa berdasarkan koreksi tersebut, PPN yang terutang menurut Pemeriksa sesuai dengan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PPN Masa April 2005 yang diterbitkan pada tanggal 15 Februari 2008 oleh Terbanding berdasarkan hasil pemeriksaan pajak yang dilakukan oleh KPP Sampit dalam rangka restitusi PPN Tahun Pajak 2006 adalah sebagai berikut:

Uraian	Terbanding (Rp)
PPN Masa April 2005	0,00 0,00 56.773.777,00 1.391.316.963,00
Penyerahan yang PPNnya harus dipungut Jumlah pajak keluaran yang dipungut sendiri Pajak Masukan yang dapat dikreditkan Kompensasi bulan lalu
Jumlah pajak yang dapat diperhitungkan PPN yang lebih dibayar Kelebihan pajak yang sudah ikompensasikan ke Masa Pajk berikutnya	1.448.090.740,00 1.448.090.740,00 1.467.831.350,00
PPN yang kurang dibayar Sanksi administrasi kenaikan Pasal 13(3) KUP	19.740.610,00 19.740.610,00
Jumlah yang masih harus dibayar	39.481.220,00

Bahwa selanjutnya, Pemohon Banding telah mengajukan permohonan keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa April 2005 Nomor 00044/207/051712/08 melalui surat permohonan Nomor 010/BAPN12008 tanggal 12 Mei 2008 yang diterima oleh Kantor Pelayanan Pajak Sampit pada tanggal 15 Mei 2008 dimana Pemohon Banding tidak setuju atas koreksi yang dilakukan oleh Pemeriksa;

Bahwa menanggapi surat keberatan Pemohon Banding, pada tanggal 30 April 2009 Terbanding menerbitkan Keputusan Terbanding Nomor KEP-35/WPJ.29/BD.06/2009 yang isinya menolak permohonan keberatan Pemohon Banding dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	Semula (Rp)	Ditambah/(Dikurangkan) (Rp)	Menjadi (Rp)
PPN Kurang/(Lebih) Bayar Sanksi Bunga Sanksi Kenaikan	19.740.610,00 0,00 19.740.610,00	0,00 0,00 0,00	19.740.610,00 0,00 19.740.610,00
Jumlah PPN ymh dibayar	39.481.220,00	0,00	39.481.220,00

PERMOHONAN BANDING

Bahwa Pemohon Banding mengajukan banding atas Keputusan Terbanding Nomor Nomor KEP-35/WPJ.29/BD.06/2009 tanggal 30 April 2009 dengan alasan sebagai berikut:

Bahwa Pajak Pertambahan Nilai yang terutang untuk masa April 2005 menurut Pemohon Banding adalah sebagai berikut:

Uraian	Terbanding (Rp)	Pemohon Banding (Rp)	Selisih (Rp)
PPN Masa April 2005
Penyerahan yang PPNnya harus dipungut	0,00	0,00	0,00
Jumlah pajak keluaran yang dipungut sendiri	0,00	0,00	0,00
Pajak Masukan yang dapat dikreditkan	56.773.777,00	76.514.387,00	(19.740.610,00)
Kompensasi bulan lalu	1.391.316.963,00	1.391.316.963,00	0,00
Jumlah pajak yang dapat diperhitungkan	1.448.090.740,00	1.467.831.350,00	(19.740.610,00)
PPN yang lebih dibayar	1.448.090.740,00	1.467.831.350,00	(19.740.610,00)
Kelebihan pajak yang sudah dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya	1.467.831.350,00	1.467.831.350,00	0,00
PPN yang kurang dibayar	19.740.610,00	0,00	19.740.610,00
Sanksi administrasi kenaikan Pasal 13(3) KUP	19.740.610,00	0,00	19.740.610,00
Jumlah yang masih harus dibayar	39.481.220,00	0,00	39.481.220,00

Bahwa perbedaan perhitungan besarnya Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak April 2005 yang terutang menu rut Terbanding dengan menurut Pemohon Banding adalah karena Pemohon Banding tidak setuju dengan koreksi Pemeriksa;

Bahwa Pemohon Banding tidak setuju atas koreksi yang dilakukan oleh Pemeriksa yang didasarkan bahwa pembangunan perumahan karyawan tidak mempunyai hubungan langsung dengan kegiatan usaha (Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000 tanggal 2 Agustus 2000 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang mewah pada Pasal 9 ayat (8) huruf b);

Bahwa menurut pendapat Pemohon Banding dari perspektif aturan umum tentang Pajak Penghasilan, memang diatur pemberian dalam bentuk natura (benefit in kind) tidak dapat dibebankan sebagai biaya (deductible expense) akan tetapi terdapat pengecualian yaitu sesuai dengan Undang-Undang Pajak Penghasilan Nomor 17 Tahun 2000 Pasal 9 ayat (1) huruf e maka disebutkan bahwa penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diberikan dalam bentuk natura dan kenikmatan di daerah tertentu (daerah terpencil) tetap dapat dibebankan sebagai pengurang penghasilan bruto dalam menentukan besarnya Penghasilan Kena Pajak;

Bahwa oleh karena itu, maka pembangunan rumah bagi karyawan Pemohon Banding yang bekerja di daerah terpencil seharusnya memenuhi substansi dari pengertian biaya yang benar-benar dikeluarkan untuk kelangsungan kegiatan usaha karena bagi Pemohon Banding, untuk penyediaan perumahan bagi karyawan Pemohon Banding adalah suatu keharusan dengan pertimbangan:

• Tidak dimungkinkan karyawan menyediakan rumah sendiri di daerah terpencil;

• Tidak mungkin Pemohon Banding sebagai perusahaan membiarkan karyawannya tidak memenuhi kebutuhan akan tempat tinggal mengingat perumahan adalah kebutuhan pokok;

Bahwa sesuai dengan uraian di atas, menurut Pemohon Banding atas pajak masukan PT. Perdana Multi Kreasi dengan Nomor Faktur DUQDV-712-0000059 sebesar Rp19.740.610,00 seharusnya dapat dikreditkan, sehingga tidak ada Pajak Pertambahan Nilai yang terhutang untuk Masa Pajak April 2005;

Bahwa sesuai dengan uraian di atas, menurut Pemohon Banding jumlah Pajak Pertambahan Nilai yang kurang dibayar adalah nihil dengan perincian sebagai berikut:

Uraian	Pemohon Banding (Rp)
PPN Masa Agustus 2005
Penyerahan yang PPNnya harus dipungut	0,00
Jumlah pajak keluaran yang dipungut sendiri	0,00
Pajak Masukan yang dapat dikreditkan	76.514.387,00
Kompensasi bulan lalu	1.391.316.963,00
Jumlah pajak yang dapat diperhitungkan	1.467.831.350,00
PPN yang lebih dibayar	1.467.831.350,00
Kelebihan pajak yang sudah dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya	1.467.831.350,00
PPN yang kurang dibayar	0,00
Sanksi administrasi kenaikan Ps. 13(3) KUP	0,00
Jumlah yang masih harus dibayar	0,00

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor                               Put-25825/PP/M.X/16/2010, Tanggal 03 September 2010 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Menolak permohonan banding Pemohon Banding terhadap keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-35/WPJ.29/BD.06/2009 tanggal 30 April 2009 mengenai Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak April 2005 Nomor 00044/207/05/712/08 tanggal 15 Februari 2008, atas nama : PT. Binasawit Abadipratama (atas nama PT. Agromandiri Perdana), NPWP : 01.644.830.0-091.000 (01.696.390.2-712.001), alamat : Plaza BII Menara 2 Lantai 30, Jalan M.H. Thamrin Nomor 51, Gondangdia, Menteng, Jakarta Pusat;

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yaitu Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-25825/PP/M.X/16/2010, Tanggal 03 September 2010, diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada Tanggal 11 November 2010, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 0106/SK/LGL/BAP/I/2011, Tanggal 11 Januari 2011, diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada Tanggal 28 Januari 2011, dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada Tanggal 28 Januari 2011;

Menimbang, bahwa tentang permohonan peninjauan kembali tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama pada Tanggal 24 Februari 2011, kemudian terhadapnya oleh pihak lawannya diajukan Jawaban yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada Tanggal 31 Maret 2011;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali a quo beserta alasan-alasanya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor    3 Tahun 2009, juncto Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pahak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

ALASAN PENINJAUAN KEMBALI

Menimbang, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan alasan Peninjauan Kembali yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa sesuai dengan Pasal 77 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, menyatakan pihak-pihak yang bersengketa dapat mengajukan Peninjauan Kembali atas Putusan Pengadilan Pajak kepada Mahkamah Agung, dan berdasarkan Pasal 91 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak yang berbunyi:

“Permohonan peninjauan kembali hanya dapat diajukan berdasakan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Apabila putusan Pengadilan Pajak didasarkan pada suatu kebohongan atau tipu muslihat pihak lawan yang diketahui setelah perkaranya diputus atau didasarkan pada bukti-bukti yang kemudian oleh hakim pidana dinyatakan palsu;

2. Apabila terdapat bukti terlulis baru yang penting dan bersifat menentukan, yang apabila diketahui pada tahap persidangan di Pengadilan Pajak akan menghasilkan putusan yang berbeda;

3. Apabila telah dikabulkan suatu hal yang tidak dituntut atau lebih dari pada yang dituntut, kecuali yang diputus berdasarkan Pasal 80 ayat (1) huruf b dan c;

4. Apabila mengenai suatu bagian dari tuntutan belum diputus tanpa diperlimbangkan sebab-sebabnya; atau

5. Apabila terdapat suatu putusan yang nyata-nyata tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku”;

2. Bahwa berdasarkan dokumen dan data yang ada, permohonan Peninjauan Kembali ini telah diajukan sesuai dengan cara dan dalam tenggang waktu sebagaimana diatur dalam Pasal 92 ayat (2) dan ay at (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak yang menyatakan sebagai berikut:

“(2) Pengajuan permohonan peninjauan kembali berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 huruf b dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak ditemukan surat-surat bukti yang hari dan tanggal ditemukannya harus dinyatakan di bawah sumpah dan disahkan oleh pejabat yang berwenang”;

“(3) Pengajuan permohonan peninjauan kembali berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud Pasal 91 huruf c, huruf d, dan huruf e dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) bulan sejak putusan dikirim”;

Bahwa Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.25825/PP/M.X/16/2010 tanggal 08 November 2010, atas nama : PT. Binasawit Abadipratama (d/h PT. Agromandiri Perdana), telah diberitahukan secara patut kepada Pemohon Peninjauan Kembali semula Pemohon Banding dan disampaikan melalui kantor pos yang dikirimkan pada tanggal 11 November 2010;

Bahwa dengan demikian, pengajuan Memori Peninjauan Kembali atas Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.25825/PP/M.X/16/2010 tanggal 08 November 2010, masih dalam tenggang waktu yang diijinkan oleh Undang-Undang Pengadilan Pajak;

3. Bahwa permohonan peninjauan kembali ini didasarkan pada Pasal 91 huruf b dan huruf e Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Mengenai Fakta

1. Pada masa pajak April 2005 Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) telah mengkreditkan PPN Masukan dari PT. Perdana Multi Kreasi dengan nomor seri faktur pajak DUQDV-712-0000059 tanggal 22 April 2005 dengan nilai PPN yang dikreditkan sebesar Rp19.740.610,00 (Lampiran 4);

2. Selanjutnya Termohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) melakukan Pemeriksaan PPN untuk masa pajak April 2005 dan melakukan koreksi atas PPN masukan dari PT. Perdana Multi Kreasi sebesar Rp19.740.610,00 yang telah dikreditkan oleh Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) di masa pajak April 2005 dengan alasan Faktur Pajak tidak dapat dikreditkan atas pembangunan rumah karyawan;

3. Bahwa atas penyerahan jasa pembangunan rumah karyawan di lokasi perkebunan Perdana, Menurut Termohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) merupakan pajak masukan yang tidak dapat dikreditkan dengan beracuan kepada ketentuan pada Pasal 9 ayat (8) huruf b UU PPN, yang menyebutkan bahwa Pajak Masukan tidak dapat dikreditkan atas perolehan BKP atau JKP yang tidak mempunyai hubungan langsung dengan kegiatan usaha;

4. Bahwa menurut Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding), Pajak masukan atas transaksi pembangunan rumah karyawan tersebut seharusnya dapat dikreditkan dengan alasan sebagai berikut:

1. Kegiatan usaha Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) adalah dibidang perkebunan kelapa sawit dimana letaknya relatif di pedalaman dan jauh dari kota terdekat;

2. Dengan demikian, Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) harus menyediakan perumahan dan barak bagi karyawan-karyawan yang bekerja di lokasi perkebunan karena apabila tidak disediakan maka kegiatan usaha perkebunan kelapa sawit Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak mungkin dapat berjalan dengan baik karena tidak ada karyawan yang bersedia bekerja di lokasi perkebunan kelapa sawit yang sangat jauh tersebut;

3. Sehingga menurut Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) berdasarkan penjelasan diatas, jelas bahwa pengeluaran-pengeluaran yang berkaitan dengan pembangunan rumah dan barak karyawan adalah berhubungan langsung dengan kegiatan usaha Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding);

Sehingga seharusnya atas PPN Masukannya dapat dikreditkan dan koreksi Termohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) seharusnya dibatalkan;

2. Mengenai Putusan

Pada salinan resmi Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.25825/PP/M.X/16/2010 yang diucapkan tanggal 03 September 2010 dinyatakan bahwa berdasarkan penelitian Majelis Hakim Pengadilan Pajak terhadap bukti-bukti, penjelasan dan dokumen yang disampaikan oleh Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) di dalam persidangan serta data yang ada dalam berkas banding, dapat diketahui alasan Majelis Hakim Pengadilan Pajak untuk tetap mempertahankan koreksi atas Pajak Masukan Masa Pajak April 2005 sebesar Rp19.740.610,00 adalah sebagai berikut (Lampiran 2):

1. Bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis atas 1 (satu) Faktur Pajak yang dikoreksi oleh Terbanding, diketahui merupakan faktur pajak sehubungan dengan transaksi pembelian BKP/JKP untuk pembangunan rumah karyawan;

2. Bahwa Majelis berpendapat pengeluaran untuk perumahan karyawan termasuk dalam pengertian pengeluaran yang bersifat konsumtif, sehingga termasuk pengeluaran yang tidak berhubungan langsung dengan kegiatan usaha;

3. Bahwa pembangunan rumah karyawan di lokasi perkebunan Kelapa sawit tersebut tidak termasuk sebagai pengeluaran yang berhubungan langsung dengan kegiatan usaha Pemohon Banding sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (8) huruf b Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000 juncto Pasal 1 ayat (1) dan (2) Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 296/KMK.04/1994 tanggal 27 Juni 1994 tentang Pengkreditan Pajak, juncto Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 643/KMK.04/1994 tanggal 29 Desember 1994 juncto Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 575/KMK.04/2000 tanggal 26 Desember 2000;

4. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas Majelis berpendapat atas Pajak masukan yang berasal dari 1 faktur pajak yang diterbitkan oleh PT. Perdana Multi Kreasi atas pembangunan rumah karyawan Pemohon Banding sebesar Rp19.740.610,00 tidak dapat dikreditkan;

5. Bahwa sehingga Majelis berkesimpulan koreksi Terbanding atas pajak masukan yang dapat dikreditkan didasarkan bahwa pembangunan rumah karyawan tidak mempunyai hubungan langsung dengan kegiatan usaha sebesar Rp19.740.610,00 tetap dipertahankan;

3. Mengenai Pokok Sengketa Pengajuan Memori Peninjauan Kembali

Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak setuju atas Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.25825/PP/M.X/16/2010 tanggal 08 November 2010 yang mempertahankan koreksi pajak masukan sebesar Rp19.740.610,00 dengan alasan bahwa biaya tersebut tidak berhubungan langsung dengan kegiatan usaha Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding). Berikut adalah alasan dan penjelasan mengenai ketidaksetujuan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding):

1. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) sangat tidak setuju dengan pendapat Majelis Hakim Pengadilan Pajak sebagaimana dijelaskan di halaman 23 alinea ke-6 (enam) dari Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.25825/PP/M.X/16/ 2010 tanggal 08 November 2010 yang berisi sebagai berikut:

“Bahwa menurut Majelis pengeluaran untuk perumahan karyawan termasuk dalam pengertian pengeluaran yang bersifat konsumtif, sehingga termasuk pengeluaran yang tidak berhubungan langsung dengan kegiatan usaha”;

2. Menurut Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding), Majelis Hakim Pengadilan Pajak seharusnya memiliki pandangan bahwa pengeluaran-pengeluaran yang berkaitan dengan pembangunan rumah karyawan sangat berhubungan langsung dengan kegiatan usaha Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) yang bergerak di bidang usaha Perkebunan Kelapa Sawit, karena apabila tidak disediakan maka kegiatan usaha perkebunan kelapa sawit Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak mungkin dapat berjalan dengan baik karena tidak ada karyawan yang bersedia bekerja di lokasi perkebunan kelapa sawit yang sangat jauh tersebut;

3. Sebagai informasi bahwa lokasi perkebunan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tersebut sangat jauh dari fasilitas umum dan perumahan terdekat sehingga tidaklah mungkin apabila karyawan yang bekerja di lokasi perkebunan harus menempuh perjalanan yang sangat jauh tersebut setiap hari;

4. Majelis Hakim Pengadilan Pajak seharusnya melihat biaya-biaya tersebut sebagai satu kesatuan kegiatan usaha dimana sangatlah tidak memungkinkan suatu kegiatan produksi, distribusi, pemasaran, dan manajemen dilakukan tanpa Sumber Daya Manusia yang berperan didalamnya;

5. Bahwa atas dasar hukum yang digunakan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) yaitu Pasal 9 ayat (8) huruf b Undang-Undang Nomor 8 tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000 (Lampiran 5), dimana disebutkan bahwa:

“Pajak Masukan tidak dapat dikreditkan menurut cara sebagaimana diatur dalam ayat (2) bagi pengeluaran untuk:

b. perolehan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak yang tidak mempunyai hubungan langsung dengan kegiatan usaha”;

Selanjutnya didalam memori penjelasan dari ayat tersebut (Lampiran 6) disebutkan bahwa:

“Yang dimaksud dengan pengeluaran yang langsung berhubungan dengan kegiatan usaha adalah pengeluaran untuk kegiatan-kegiatan produksi, distribusi, pemasaran, dan manajemen. Ketentuan ini berlaku untuk semua bidang usaha”;

Menurut Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding), atas pembangunan rumah bagi karyawan yang bekerja di lokasi perkebunan tersebut seharusnya memenuhi substansi dari pengertian biaya yang benar-benar dikeluarkan berhubungan langsung dengan kelangsungan kegiatan usaha dengan pertimbangan:

• Tidak dimungkinkan karyawan menyediakan rumah sendiri di lokasi perkebunan;

• Tanpa adanya perumahan karyawan dapat dipastikan kegiatan usaha Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak dapat berjalan dengan baik;

Dengan demikian Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) berpendapat bahwa Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.25825/PP/M.X/16/2010 yang dikirimkan tanggal 11 November 2010, nyata-nyata tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Maka Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) memohon agar Majelis Hakim Mahkamah Agung membatalkan koreksi pajak masukan yang telah Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) kreditkan atas pembangunan rumah karyawan sebesar Rp19.740.610,00;

4. Mengenai Bukti Baru

1. Pada Salinan Resmi Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.25825/PP/M.X/16/2010 yang diucapkan tanggal 03 September 2010, disebutkan bahwa Majelis Hakim Pengadilan Pajak berpendapat bahwa:

“Bahwa pembangunan rumah karyawan di lokasi perkebunan Kelapa Sawit tersebut tidak termasuk sebagai pengeluaran yang berhubungan langsung dengan kegiatan usaha Pemohon Banding sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (8) huruf b Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000 juncto Pasal 1 ayat (1) dan (2) Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 296/KMK.04/1994 tanggal 27 Juni 1994 tentang Pengkreditan Pajak, juncto Keputusan Menteri Keuangan Repub/ik Indonesia Nomor 643/KMK.04/1994 tanggal 29 Desember 1994 juncto Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 575/KMK.04/2000 tanggal 26 Desember 2000”;

“bahwa menurut Majelis pengeluaran untuk perumahan karyawan termasuk dalam pengertian pengeluaran yang bersifat konsumtif, sehingga termasuk pengeluaran yang tidak berhubungan langsung dengan kegiatan usaha”;

“bahwa oleh karena tidak termasuk dalam pengertian pengeluaran yang berhubungan langsung dengan kegiatan usaha maka Majelis berkesimpulan terhadap Faktur Pajak Masukan atas pembangunan perumahan karyawan sebesar Rp19.740.610,00 tidak dapat dikreditkan dan tetap dipertahankan”;

2. Bahwa berdasarkan penjelasan dan kesimpulan dari Putusan Pengadilan Pajak di atas, Majelis Hakim Pengadilan Pajak menyimpulkan bahwa pengeluaran yang bersifat konsumtif, sehingga termasuk pengeluaran yang tidak berhubungan langsung dengan kegiatan usaha, maka Pajak Masukan atas pembangunan rumah karyawan sebesar Rp19.740.610,00 tidak dapat dikreditkan;

3. Menurut Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding), Majelis Hakim Pengadilan Pajak seharusnya memiliki pandangan bahwa pengeluaran-pengeluaran yang berkaitan dengan pembangunan rumah karyawan sangat berhubungan langsung dengan kegiatan usaha Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) yang bergerak di bidang usaha Perkebunan Kelapa Sawit, karena apabila tidak disediakan maka kegiatan usaha perkebunan kelapa sawit Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak mungkin dapat berjalan dengan baik karena tidak ada karyawan yang bersedia bekerja di lokasi perkebunan kelapa sawit yang sangat jauh tersebut. Bahwa biaya-biaya tersebut sebagai satu kesatuan kegiatan usaha dimana sangatlah tidak memungkinkan suatu kegiatan produksi, distribusi, pemasaran, dan manajemen dilakukan tanpa Sumber Daya Manusia yang berperan didalamnya;

4. Bahwa atas pembangunan rumah bagi karyawan yang bekerja di lokasi perkebunan tersebut seharusnya memenuhi substansi dari pengertian biaya yang benar-benar dikeluarkan berhubungan langsung dengan kelangsungan kegiatan usaha;

5. Perlu Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) sampaikan adanya bukti baru bahwa pada saat pengajuan Memori Peninjauan Kembali ini, Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) telah mendapatkan Persetujuan Penetapan Daerah Tertentu/Terpencil untuk Perkebunan Perdana melalui Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-86/WPJ.19/2010 tanggal 24 November 2010 yang diterbitkan oleh Kantor Wilayah DJP Wajib Pajak Besar (Lampiran 7);

6. Sehingga dengan adanya fakta bahwa apabila untuk tahun 2010 Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) telah mendapatkan Persetujuan Penetapan Daerah Tertentu/Terpencil dari Kantor Wilayah DJP Wajib Pajak Besar, maka dapat disimpulkan bahwa seharusnya untuk tahun 2005 (tahun dimana Termohon Peninjauan Kembali semula Terbanding melakukan koreksi atas Pajak Masukan atas Pembangunan rumah karyawan) juga pasti akan memenuhi kriteria sebagai daerah terpencil sesuai dengan alasan yang dikemukakan oleh Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding);

Sehingga dengan adanya bukti baru, maka menurut Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) pajak masukan atas pembangunan rumah karyawan di wilayah Perkebunan Perdana sebesar Rp19.740.610,00 seharusnya dapat dikreditkan karena termasuk sebagai pengeluaran yang berhubunqan langsung dengan kegiatan usaha Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (8) huruf b Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000;

Berdasarkan penjelasan dari Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) di atas, maka kami mohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Agung agar dapat mempertimbangkan permohonan Peninjauan Kembali kami dan membatalkan koreksi atas Pajak Masukan sebesar Rp19.740.610,00 yang telah Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) kreditkan pada masa pajak April 2005;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan peninjauan kembali mengenai bukti baru tidak dapat dibenarkan, karena dibuat sesudah putusan Pengadilan Pajak ditetapkan, dan isinya tidak relevan dengan perkara a quo;

Bahwa alasan-alasan peninjauan kembali mengenai tidak dapat dibenarkan, karena dalam putusan Pengadilan Pajak yang menolak banding adalah tepat dan benar karena koreksi Terbanding/Termohon Peninjauan Kembali telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dengan pertimbangan sebagai berikut:

1. Bahwa Pengadilan Pajak menolak permohonan banding, karena Faktur Pajak Masukan sebesar Rp19.740.610,00 berupa pengeluaran bersifat konsumtif, tidak langsung terkait kegiatan usaha, karenanya tidak dapat dikreditkan;

2. Bahwa novum yang diajukan Pemohon Peninjauan Kembali tidak bersifat menentukan, sehingga tidak dapat sebagai dasar atau alasan untuk membatalkan putusan Pengadilan Pajak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan    tersebut di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali: PT. BINASAWIT ABADIPRATAMA (atas nama PT. AGROMANDIRI PERDANA), tersebut tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya permohonan peninjauan kembali, maka Pemohon Peninjauan Kembali dinyatakan sebagai pihak yang dikalahkan, dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

MENGADILI,

Menolak    permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali: PT. BINASAWIT ABADIPRATAMA (atas nama PT. AGROMANDIRI PERDANA) tersebut;

Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan Peninjauan Kembali ini sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa, tanggal 13 Maret 2012, oleh, Prof. Dr. Paulus E. Lotulung, SH., Ketua Muda Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Widayatno Sastrohardjono, S.H., M.Sc. dan Prof. Dr. Ahmad Sukardja, S.H., M.A., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Hari Sugiharto, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis: Ketua Majelis,

ttd./ Marina Sidabutar, S.H., M.H. ttd./ Widayatno Sastrohardjono, S.H., M.Sc.

ttd./ Dr. H. Hary Djatmiko, S.H., M.S.

Panitera Pengganti,

Biaya-biaya:

1. Meterai Rp 6.000,00

2. Redaksi Rp 5.000,00

3. Administrasi Rp 2.489.000,00

Jumlah Rp 2.500.000,00

Untuk salinan

MAHKAMAH AGUNG RI

atas nama Panitera

Panitera Muda Tata Usaha Negara,

ASHADI, SH.

NIP 220000754