549/C/PK/PJK/2014

PUTUSAN SELA

Nomor 549/C/PK/PJK/2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa permohonan peninjauan kembali perkara pajak telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

PT. GARUDA MAINTENANCE FACILITY AERO ASIA, beralamat di Gedung Manajemen Garuda Lantai 2 Bandara Soekarno Hatta, Tangerang, dalam hal ini diwakili oleh: GATOT SATRIAWAN, Jabatan Direktur Keuangan PT. Garuda Maintenance Facility Aero Asia, bertempat tinggal di Jalan Vanda Raya Nomor 7, Palem Semi, Panunggangan, Barat Cibodas, Tangerang;

Selanjutnya memberikan kuasa kepada: ARYANDI, S.E., A.k., Bkp., Konsultan Pajak, beralamat di Perumahan Taman Raya Citayam Blok C3 Nomor 11, Kelurahan Rawapanjang, Bojonggede, Kabupaten Bogor, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor DF/SKU-001/2013, tanggal 15 Januari 2013;

Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Banding;

melawan:

DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor 40-42, Jakarta 12190;

Selanjutnya memberikan kuasa kepada:

1. CATUR RINI WIDOSARI, Jabatan Direktur Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak;

2. BUDI CHRISTIADI, Jabatan Kasubdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding;

3. DANI KOESWORO, Jabatan Pj. Kepala Seksi Peninjauan Kembali, Subdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding;

4. KUSUMO PRATIWININGRUM, Jabatan Penelaah Keberatan, Subdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-2239/PJ./2013, tanggal 8 Oktober 2013;

Termohon Peninjauan Kembali dahulu Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata Pemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Pemohon Banding, telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.40571/PP/M.VI/16/2012, tanggal 9 Oktober 2012 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Terbanding, dengan posita perkara sebagai berikut:

1. Latar Belakang;

1. Dari hasil pemeriksaan Masa Pajak Januari 2009, PT Garuda Maintenance Facility Aero Asia mendapat Surat Ketetapah Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor 00314/207/09/051/11 tanggal 27 April 2011;

Pada surat kami Nomor GMF/DF-2061/2011 tanggal 26 July 2011 kami melakukan permohonan keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa tersebut, dengan alasan bahwa berdasarkan bukti arus barang/jasa serta arus kas yang kami berikan kepada Tim Peneliti yang kami lampirkan juga dalam lampiran surat ini, kami bisa membuktikan bahwa faktur pajak yang kami kreditkan secara formil dan material benar adanya dan sesuai dengan peraturan yang berlaku;

2. Dari hasil Tim Penelitian Keberatan Nomor LAP-393/WPJ.19/12 tanggal 18 April 2012 telah memerima sebagian keberatan kami;

2. Dasar dan Alasan Permohonan;

1. Dasar Hukum;

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 1997 tentang Badan Penyelesaian Sengketa Pajak Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak Pasal 31 tentang Kekuasaan Pengadilan Pajak;

2. Alasan Permohonan;

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah Pasal 9 ayat (2) rnenyatakan sebagai berikut:

“Pajak Masukan dalam suatu Masa Pajak dikreditkan dengan Pajak Keluaran untuk Masa Pajak yang sama”;

Bahwa menurut hemat kami dari aturan tersebut adalah kami dapat melakukan kredit pajak masukan kami, dan sepanjang pengetahuan kami dalam undang-undang tersebut wajib pajak tidak ada kewajiban untuk membuktikan bahwa PPN masukan yang telah dibayar tersebut telah dilaporkan dan disetorkan oleh perusahaan lawan transaksi kemudian baru dapat dilakukan pengkreditan. Bahwa dibuatnya undang-undang dan peraturan adalah dalam rangka lebih meningkatkan kepastian hukum, kemudahan dan keadilan, serta menciptakan sistem perpajakan yang sederhana;

Sedangkan pihak pemeriksa pajak, pengkreditan pajak masukan baru diakui dan bisa dikreditkan setelah ada konfirmasi dari KPP lawan transaksi telah dilaporkan;

Menurut hemat kami jika kredit pajak masukan yang telah kami bayarkan tidak dapat dikreditkan, dan harus bayar lagi dengan sanksi kenaikan 100% sangat memberatkan dan jauh dari rasa keadilan;

Atas alasan-alasan tersebut di atas kami menyampaikan Permohonan Banding kepada Pengadilan Pajak, sehingga kepastian hukum keadilan dan kemudahan sistem perpajakan bisa kami dapatkan;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.40571/PP/M.VI/16/2012, tanggal 9 Oktober 2012 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Menyatakan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-450/WPJ.19/2012 tanggal 18 April 2012, tentang Keberatan Wajib Pajak Atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Nomor 00314/207/09/051/11 tanggal 27 April 2011 Masa Pajak Januari 2009, atas nama: PT. Garuda Maintenance Facility Aero Asia, NPWP 02.239.283.1-093.000 d.h 02.239.283.1-051.000, beralamat di Gedung Manajemen Garuda Lantai 3 Bandara Soekarno Hatta, Tangerang, tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yaitu Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.40571/PP/M.VI /16/2012, tanggal 9 Oktober 2012 diberitahukan kepada Pemohon Banding pada tanggal 19 Oktober 2012, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Banding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor DF/SKU-001/2013, tanggal 15 Januari 2013, diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 16 Januari 2013, dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 16 Januari 2013;

Menimbang, bahwa tentang permohonan Peninjauan Kembali tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama pada tanggal 11 September 2013, kemudian terhadapnya oleh pihak lawannya diajukan Jawaban yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 22 Oktober 2013;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, juncto Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

ALASAN PENINJAUAN KEMBALI

Menimbang, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan alasan-alasan Peninjauan Kembali yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.40571/PP/M.VI/16/2012 tanggal 9 Oktober 2012 yang kami mohonkan Peninjauan Kembali, amar putusannya berbunyi sebagai berikut:

Memutuskan

Menimbang, bahwa kerena banding Pemohon Banding tidak memenuhi ketentuan formal maka pemeriksaan materi pokok sengketa banding tidak diperiksa lebih lanjut;

Bahwa berdasarkan uraian di atas, Majelis berkesimpulan banding Pemohon Banding terhadap Surat Keputusan Tergugat Nomor KEP-450/WPJ.19/2012 tanggal 18 April 2012 tidak dapat diterima;

2. Bahwa dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak Pasal 77 ayat (3) menyatakan pihak-pihak yang bersengketa dapat mengajukan Peninjauan Kembali atas putusan Pengadilan Pajak kepada Mahkamah Agung;

3. Bahwa Pasal 91 huruf d dan e Undang-Undang Pengadilan Pajak menyatakan permohonan Peninjauan Kembali dapat diajukan antara lain berdasarkan alasan sebagai berikut:

(d) apabila mengenai suatu bagian dari tuntutan belum diputus tanpa dipertimbangkan sebab sebabnya;

Dan

(e) apabila terdapat suatu putusan yang nyata-nyata tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Bahwa dalam putusan Majelis Hakim Pengadilan Pajak Nomor Put.40571/PP/M.VI/16/2012 tanggal 9 Oktober 2012 suatu bagian dari tuntutan belum diputus tanpa dipertimbangkan sebab-sebabnya, dan terdapat suatu putusan yang nyata-nyata tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;

4. Bahwa Pasal 92 ayat (3) Undang-Undang Pengadilan Pajak menyatakan sebagai berikut:

“Pengajuan permohonan peninjauan kembali berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud Pasal 91 huruf c, huruf d dan huruf e, dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) bulan sejak putusan dikirim;”

Bahwa Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.40571/PP/M.VI/16/2012 tanggal 9 Oktober 2012 atas nama PT.Garda Maintenance Facility Aero Asia dikirim/diterbitkan tanggal 17 Oktober 2012 dengan demikian batas waktu pengajuan permohonan peninjauan kembali adalah tanggal 16 Januari 2012;

5. Bahwa yang menjadi perselisihan adalah penentuan syarat formil untuk mangajukan upaya banding sesuai dengan Pasal 35 ayat (2) banding diajukan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal diterima Keputusan yang dibanding, kecuali diatur lain dalam peraturan perundang-undangan perpajakan;

Fakta pada sidang pertama;

PT Garuda Maintenance Facility (Pemohon Banding) telah membawa bukti kirim Keputusan yang kami banding berupa fax dari Kantor Pelayanan Pajak yang masih dalam jangka waktu 3 bulan. Diterima tanggal 23 Mei 2012;

Sementara pihak terbanding (Direktur Jenderal Pajak) tidak membawa bukti yang menyatakan bahwa surat keputusan yang dibanding telah lewat dari 3 (tiga) bulan, Majelis Hakim menunda sidang untuk memberikan waktu kepada terbanding meyiapkan bukti;

Fakta pada persidangan kedua;

Pihak Terbanding membawa bukti kirim pos, pemohon banding juga punya daftar surat masuk, dalam harapkan bisa menjadi bukti di persidangan bahwa surat yang dikirim oleh Kanwil belum kami terima;

Pemohon banding menyertakan juga surat Keputusan yang sama untuk masa Bulan November dan Desember yang oleh pos nyasar dikirim ke alamat lain (PT Garuda Indonesia);

Dan Pemohon Banding meminta waktu agar sidang ditunda agar dapat melakukan trace back atau penelusuran terhadap bukti kiriman surat tersebut ke kantor pos sebagai bukti bahwa surat tersebut tidak terkirim ke alamat kami. Majelis Hakim tidak mengabulkan permintaan ini;

Menurut pendapat kami jika surat yang dikirim oleh kanwil melalui pos dan ternyata tidak sampai ke alamat kami ini merupakan suatu hal “diluar kekuasan kami”;

Bahwa Pengadilan Pajak adalah badan peradilan yang melaksanakan kekuasaan kehakiman bagi Wajib Pajak atau penanggung pajak yang mencari keadilan terhadap sengketa pajak;

6. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 1997 tentang Badan Penyelesaian Sengketa Pajak Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;

   1. Pasal 35 ayat 3 (tiga):

“Jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tidak mengikat apabila jangka waktu dimaksud tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaan pemohon Banding”;

2. Pasal 76:

“Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian dan untuk sahnya pembuktian diperlukan paling sedikit 2 (dua) alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1)”;

7. Bahwa Majelis Hakim belum mempertimbangkan apakah surat yang dikirim oleh Terbanding sudah sampai ke alamat Pemohon Banding. Sehingga dua alat bukti berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 1997 tentang Badan Penyelesaian Sengketa Pajak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak Pasal 76 bisa terpenuhi sebelum mengambil keputusan;

Surat yang dikirim melalui pos tidak sampai ke alamat kami sehingga ini merupakan suatu hal diluar kekuasan kami, sehingga Pasal 35 ayat 3 (tiga) tentang Pengadilan Pajak bisa menjadi rujukan Majelis Hakim;

8. Bahwa berdasarkan pada dalil “Substance Over Form”, bahwa kebenaran yang didasarkan pada kenyataan yang sesungguhnya seharusnya mengungguli status hukum nya, maka seharusnya Majelis Hakim dapat mempertimbangkan Permohoan Banding. Pengadilan Pajak adalah tempat untuk mencari keadilan bagi Wajib Pajak maka Wajib Pajak yang memperoleh ketidakadilan atas keputusan perpajakan yang dilkeluarkan oleh Direktur Jenderal Pajak dapat mengajukan banding melalui Pengadilan Pajak dan Majelis Hakim Pengadilan Pajak wajib memberikan putusan yang adil atas banding tersebut;

9. Bahwa yang menjadi obyek sengketa adalah perbedaan pendapat antara Pemohon Terbanding dan Termohon Banding atas surat Nomor KEP-450/WPJ.19/2012 tanggal 18 April 2012 tentang penolakan atas permohonan koreksi kredit pajak masukan;

10. Bahwa setelah Pemohon Peninjauan Kembali semula penggugat membaca, memeriksa dan meneliti Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.40571/PP/M.VI/16/2012 tanggal 9 Oktober 2012, maka dengan ini menyatakan sangat tidak setuju atas Putusan Pengadilan Pajak tersebut. Pertimbangan Majelis Hakim karena alasan formal sementara alasan material belum ditelaah yang menghasilkan putusan yang tidak sesuai dengan keadilan sebagai berikut:

1. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah pasal 9 ayat (2) menyatakan sebagai berikut:

“Pajak Masukan dalam suatu Masa Pajak dikreditkan dengan Pajak Keluaran untuk Masa Pajak yang sama”;

2. Bahwa menurut hemat kami dari undang-undang tersebut adalah kami dapat melakukan kredit pajak masukan kami, dan sepanjang pengetahuan kami dalam undang-undang tersebut wajib pajak tidak ada kewajiban untuk membuktikan bahwa PPN masukan yang telah dibayar tersebut telah dilaporkan dan disetorkan oleh perusahaan lawan transaksi kemudian baru dapat dilakukan pengkreditan. Bahwa dibuatnya undang-undang dan peraturan adalah dalam rangka lebih meningkatkan kepastian hukum, kemudahan dan keadilan, serta menciptakan sistem perpajakan yang sederhana;

3. Bahwa untuk tahun pajak 2009 masalah tanggungjawab renteng telah di hapus dalam UU KUP dan tidak diatur dalam UU PPN;

4. Bahwa menurut hemat kami jika kredit pajak masukan yang telah kami bayarkan tidak dapat dikreditkan, dan harus bayar lagi dengan sanksi kenaikan 100% sangat memberatkan dan jauh dari rasa keadilan;

11. Bahwa setelah mempelajari dan meneliti pertimbangan Majelis Hakim dalam mengambil putusan maka Pemohon Peninjauan Kembali menyatakan ketidaksetujuan terhadap putusan Majelis Hakim dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa menyangkut pengertian Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang KUP, kami berpendapat sebagai berikut:

• Pengertian keputusan perpajakan adalah keputusan menyangkut hak dan kewajiban Wajib Pajak;

• Pengertian pelaksanaan keputusan perpajakan adalah menyangkut pelaksanaan hak dan kewajiban Wajib Pajak;

• Pengertian keputusan pelaksanaan keputusan perpajakan adalah keputusan konkrit menyangkut pelaksanaan keputusan perpajakan dalam arti keputusan Direktur Jenderal Pajak yang maksudnya mengabulkan, menolak atau tidak mempertimbangkan permohonan Wajib Pajak;

2. Bahwa berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 1997 tentang Badan Penyelesaian Sengketa Pajak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak Pasal 35 ayat (3) “Jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tidak mengikat apabila jangka waktu dimaksud tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaan Pemohon Banding”;

3. Bahwa Pasal 76 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak “Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian dan untuk sahnya pembuktian diperlukan paling sedikit 2 (dua) alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1)”;

4. Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah Pasal 9 ayat (2) “Pajak Masukan dalam suatu Masa Pajak dikreditkan dengan Pajak Keluaran untuk Masa Pajak yang sama”;

5. Bahwa seharusnya Majelis Hakim Pengadilan Pajak sebagaimana dalil “Substance Over Form” dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dapat mengadili perkara kami dan dapat mempertimbangkan untuk membahas banding kami secara material;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakan “tidak dapat diterima” permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-450/WPJ.19/2012 tanggal 18 April 2012, tentang Keberatan Wajib Pajak Atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Nomor 00314/207/09/051/11 tanggal 27 April 2011 Masa Pajak Januari 2009, atas nama Pemohon Banding, NPWP 02.239.283.1-093.000 d.h 02.239.283.1-051.000, adalah nyata-nyata bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan pertimbangan:

• Bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali (dahulu Pemohon Banding) dapat dibenarkan, karena dalil-dalil yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali dapat menggugurkan fakta-fakta dan bukti-bukti yang terungkap dalam persidangan dan pertimbangan hukum Majelis Pengadilan Pajak;

• Bahwa tidak sampainya pengiriman melalui pos karena Terbanding keliru mengirim ke alamat lain yaitu ke alamat PT Garuda Indonesia, yang seharusnya ke alamat PT Garuda Indonesia Maintenance Facility/Pemohon Banding, adalah di luar kemampuan Pemohon Peninjauan Kembali/ Pemohon Banding dan oleh karenanya koreksi Terbanding (sekarang Termohon Peninjauan Kembali) dalam perkara a quo dipandang perlu untuk dilakukan pemeriksaan dan pengujian materi melalui persidangan pada Majelis Pengadilan Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa oleh karena pokok sengketa dalam perkara a quo belum diperiksa oleh Pengadilan Pajak, maka Mahkamah Agung belum dapat memeriksa dan memutus materi pokok sengketa dalam perkara in;

Menimbang, bahwa oleh karena itu sebelum mengambil putusan akhir maka perlu diambil putusan sela dan membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.40571/PP/M.VI/16/2012, tanggal 9 Oktober 2012 serta Mahkamah Agung memerintahkan Pengadilan Pajak untuk melakukan pemeriksaan terhadap materi pokok sengketa dalam perkara ini, yang untuk selanjutnya hasil pemeriksaan dan berkas perkara tersebut dikirimkan kembali ke Mahkamah Agung;

Menimbang, bahwa dengan adanya putusan sela ini maka terhadap biaya perkara ditangguhkan dan akan diperhitungkan dalam putusan akhir mengenai pokok perkara;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

MENGADILI,

Sebelum mengambil putusan akhir:

Memerintahkan Pengadilan Pajak untuk memeriksa materi pokok sengketa;

Memerintahkan Pengadilan Pajak untuk mengirimkan hasil pemeriksaan materi pokok sengketa beserta berkas perkara ke Mahkamah Agung;

Menangguhkan biaya perkara sampai putusan akhir pokok perkara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu, tanggal 29 Oktober 2014 oleh Dr. H. Imam Soebechi, S.H., M.H., Ketua Muda Mahkamah Agung Urusan Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N dan Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Subur MS, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis: Ketua Majelis,

ttd./ Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N. ttd./ Dr. H. Imam Soebechi, S.H., M.H.

ttd./ Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S.

Panitera Pengganti,

ttd./ Subur MS, S.H., M.H.

Biaya-biaya

1. Meterai Rp 6.000,00

2. Redaksi Rp 5.000,00

3. Administrasi Rp 2.489.000,00

Jumlah Rp 2.500.000,00

Untuk salinan

MAHKAMAH AGUNG RI.

a.n. Panitera

Panitera Muda Tata Usaha Negara,

ASHADI, SH.

NIP. : 220000754