250/PDT/2017/PT PBR

Menimbang, bahwa karena permohonan banding dari Pembanding /Tergugat melalui Kuasa Hukumnya diajukan dalam tenggang waktu maupun tata-cara dan syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka pengajuan permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima; Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti secara cermat dan seksama berkas perkara, beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 117/Pdt.G/2017/PN.Btm. tanggal 13 September 2017 ; Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi telah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 117/Pdt.G/2017/PN Pbr, tanggal 13 September 2017, dan telah pula membaca serta memperhatikan secara seksama surat memori banding yang diajukan oleh Pembanding/Tergugat dan kontra memori banding oleh Terbanding/Penggugat, yang ternyata tidak ada hal-hal yang baru yang perlu dipertimbangkan, maka oleh karenanya Hakim Tingkat Banding dapat menyetujui dan membernarkan putusan Hakim Tingkat Pertama, karena dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusan, dan hal itu dianggap telah tercantum pula dalam putusan di tingkat banding; Menimbang, bahwa dengan demikian maka pertimbangan-pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar di dalam pertimbangan-pertimbangan putusan Hakim Tingkat Banding sendiri, sehingga putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 117/Pdt.G/2017/PN.Btm. tanggal 13 September 2017 dapat dipertahankan dalam peradilan tingkat banding dan karenanya haruslah dikuatkan; Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding semula Tergugat tetap berada dipihak yang kalah dalam perkara ini, maka dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang ditingkat banding ditetapkan sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini ; Memperhatikan pasal 142 R.Bg serta ketentuan lain dalam peraturan-peraturan perundang-undangan yang bersangkutan ;