PUTUSAN

Nomor 1420 K/Pdt/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

M A H K A M A H A G U N G

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

DAHLAN SINAMBELA, bertempat tinggal di Desa Aek-Raso, Kecamatan Sorkam Barat, Kabupaten Tapanuli Tengah, Sumatera Utara, dalam hal ini memberi kuasa kepada Musa Sinambela, S.H., M.H., Advokat, berkantor di Gedung Chevrolet 3^rd floor Jalan Dewi Sartika Nomor 295, Jakarta Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Januari 2013;

Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding;

L a w a n

PT. AXA MANDIRI FINANCIAL SERVICES, berkedudukan di AXA Tower Lantai 9, Jalan Prof. Dr. Satrio Kav. 18, Kuningan City, diwakili oleh Kartono dan Franz Lathuillerie selaku keduanya selaku Direktur dalam hal ini memberi kuasa kepada Wahyu Gumilar, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat, berkantor di Menara Rajawali Level 7-1, Jalan DR. Ide Anak Agung Gde Agung Lot 5.1, Kawasan Mega Kuningan, Kuningan, Setiabudi, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 April 2015;

Termohon Kasasi dahulu Tergugat/Pembanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat/Terbanding telah menggugat sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat/Pembanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa Penggugat adalah penerima Maslahat 100% (seratus persen) yang ditunjuk oleh Almarhum Uli Sinambela (Bapak Kandung Penggugat) selaku Tertanggung dan/atau pemegang Polis Asuransi Jiwa Individu Mandiri Jiwa Sejahtera Nomor 512-6844199., tanggal 2 Maret 2012, berdasarkan Surat Permintaan Asuransi Jiwa (SPAJ) tanggal 24 Februari 2012, dengan data Polis sebagai berikut:

Tertanggung Uli Sinambela;

Program Dasar : Mandiri Jiwa Sejahtera Plan Tahunan (NYT);

Uang Pertanggungan : Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);

Periode : 2 Maret 2012 sampai dengan 1 Maret 2013;

Premi : Tahunan;

Total Premi Tahunan : Rp2.462.000,00 (Bukti P-1);

2. Bahwa pada tanggal 26 Mei 2012, Tertanggung/Pemegang Polis Uli Sinambela (Bapak kandung Penggugat) meninggal dunia di tempat kediaman tertanggung karena sakit sebagaimana disampaikan oleh Penggugat secara tertulis tertanggal 6 Juni 2012, dengan diketahui oleh Kepala Desa dan Pendeta Gereja Almarhum Uli Sinambela atau Penggugat (Bukti P-2) yang selanjutnya ditegaskan dengan Surat Keterangan Meninggal Dunia Nomor 54/SKMD/2005/V/2012., tanggal 31 Mei 2012, (Bukti P-3) dan Kutipan Akta Kematian Nomor 1201-KM-19062012­0001., tanggal 20 Juni 2012 (Bukti P-4);

3. Bahwa dengan meninggalnya Tertanggung/Pemegang Polis sebagaimana disebutkan pada poin 2 di atas, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 5 angka 1 Polis Asuransi Jiwa “Mandiri Jiwa Sejahtera” Nomor 512-6844199., mengatakan “Apabila Tertanggung meninggal sebelum tanggal akhir kontrak, maka Penanggung akan membayarkan 100% (seratus persen) uang pertanggungan, dan Polis berakhir dan ketentuan Pasal 6 angka 1.1 Polis Asuransi yang mengatakan dalam hal kematian Tertanggung sebelum tanggal akhir kontrak, Maslahat (seperti tercantum dalam Pasal 5) akan dibayarkan ke penerima Maslahat (Bukti P-5);

4. Bahwa Penggugat sebagai penerima Maslahat telah mengajukan klaim atas Polis Nomor 512-6844199., tanggal 2 Maret 2012, kepada Tergugat melalui Kantor Perwakilan Tergugat di Sibolga, namun Tergugat melalui suratnya Nomor 27074/AMFS/CLM/IX/2012., tanggal 10 September 2011, (seharusnya 2012) mengatakan “tidak dapat membayar klaim kepada Penggugat dengan alasan Tertanggung mempunyai riwayat inap dengan diagnosa Vesicholithiasis (Batu) pada Kandung Kemih dan Benign Prostate Hyperthrophy (prostate) pada tanggal 2 Agustus sampai dengan 5 September di RSU Dr. FL. Tubing, Sibolga sebelum Polis terbit dan informasi tersebut tidak tercantum dalam Surat Pengajuan Asuransi Jiwa (SPAJ) serta mengacu pada Surat Permintaan Asuransi Jiwa Kolom L, Pernyataan dan Surat Kuasa poin 1 dan 2 maupun ketentuan polis yang berlaku sesuai dengan Pasal 3 ayat 1.1.1 (Bukti P-6);

5. Bahwa atas penolakan klaim dari Tergugat sebagaimana disebutkan dalam poin 4 (empat) di atas, maka Penggugat merasa tidak puas serta tidak mendapatkan rasa keadilan dari Tergugat, maka melalui kuasa hukumnya, Penggugat menyampaikan surat kepada Tergugat tertanggal 14 Februari 2013, Nomor 003/P/LO-MSP/II/2013., perihal Tagihan Klaim Asuransi, namun surat tersebut tidak mendapat tanggapan dari Tergugat (Bukti P-7);

6. Bahwa pada tanggal 13 Maret 2013, Penggugat melalui kuasanya kembali menyampaikan surat kepada Tergugat dengan Nomor 011/P/LO-MSP/III/ 2013., perihal Somasi (Bukti P-8), namun Tergugat memberikan tanggapan melalui Suratnya Nomor 008/CMU/AMFS/II/2013., tanggal 27 Maret 2013, Perihal tanggapan atas somasi, “yang pada intinya Tergugat tetap pada keputusan sebagaimana yang disampaikan Tergugat pada Surat Nomor 27074/AMFS/CLM/IX/2012., tanggal 10 September 2011, (seharusnya 2012) (Bukti P-9);

7. Bahwa seluruh surat penolakan pembayaran Klaim Asuransi kepada Penggugat, hanya ditandatangani oleh Customer Care Senior Manager yang bertindak untuk atas nama PT. AXA Mandiri Financial Services, dengan demikian perbuatan tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, karena di dalam Polis ditandatangani oleh Presiden Direktur PT. Axa Mandiri Financial Services (Tergugat), dengan demikian Surat Tergugat Nomor 27074/AMFS/CLM/IX/ 2012., tanggal 10 September 2011, (seharusnya 2012) (vide Bukti P-6) dan surat Nomor 008/CMU/AMFS/II/2013., tanggal 21 Maret 2013, tidak mempunyai kekuatan hukum bagi Penggugat. (vide Bukti P-9);

8. Bahwa Tegugat selaku Perusahaan Asuransi yang harus menjaga kepercayaan masyarakat, khususnya kepada nasabah dengan penuh tanggung jawab dalam mengcover seluruh resiko, yang terjadi pada diri Tertanggung (Bapak Kandung Penggugat) sesuai dengan yang diatur di dalam Polis, namun sebaliknya Tergugat tidak mempunyai iktikad baik untuk melaksanakan dan memenuhi kewajibannya serta telah lalai melakukan kewajibannya kepada Penggugat sebagaimana yang telah disepakati dalam Polis dan Surat Permintaan Asuransi Jiwa, sebab dengan ditandatanganinya Surat Permintaan Asuransi Jiwa “Mandiri Jiwa Sejahtera” pada tanggal 24 Februari 2012 dan dibayarnya Premi oleh Tertanggung (Bapak Kandung Penggugat) serta diterbitkannya Polis Nomor 512-6844199., tanggal 2 Maret 2012, oleh Penanggung (Tergugat), maka antara Tertanggung dan/atau Termaslahat (Penggugat) dengan Penanggung (Tergugat) telah terjadi kesepakatan Asuransi Jiwa/Pertanggungan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 246 KUHD tentang Perjanjian Asuransi dan Pasal 1320 KUHPerdata tentang sahnya suatu perjanjian;

9. Bahwa dengan ditolaknya pembayaran klaim asuraransi dan/atau uang pertanggungan oleh Tergugat, maka sudah jelas terbukti bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan cidera janji (wanprestasi) atas Polis Asuransi Jiwa Individu “Mandiri Jiwa Sejahtera” Nomor 512-6844199., tanggal 2 Maret 2012, atas nama Uli Sinambela (Tertanggung);

10. Bahwa alasan Tergugat tidak dapat membayar Klaim asuransi kepada Penggugat sebagaimana disebutkan pada poin 4 dan poin 6 di atas adalah terkesan mengada-ada dan/atau menghindar dari tanggung jawab serta tidak memiliki dasar hukum karena Tertanggung (Bapak Kandung Penggugat) yang hidup dan tinggal Desa yang berjarak kurang lebih 40 km dari Kota Sibolga, sudah jelas bahwa Tertanggung (Bapak Kandung Penggugat) mengambil atau menutup Asuransi Jiwa Individu “Mandiri Jiwa Sejahtera” murni didasari dengan iktikad baik serta terdorong dengan promosi dari Financial Advisor/Agen Tergugat yang berkantor di Kantor Bank Mandiri Sibolga, dimana Tertanggung (Bapak Kandung Penggugat) adalah merupakan Debitur Bank Mandiri Sibolga;

11. Bahwa alasan penolakan klaim yang disampaikan Tergugat kepada Penggugat sebagimana pada point 4 dan 6 di atas tidak berdasarkan pada fakta hukum, karena pada saat sebelum Polis ditebitkan Tergugat, Surat Permintaan Asuransi Jiwa yang ditandatangani oleh Tertanggung Almarhum Uli Sinambela dan Financial Advisor/Agen Tergugat, seluruhnya diisi oleh Financial Advisor/Agen Tergugat hal ini terbukti dari bentuk tulisan yang terdapat dalam Surat Permintaan Asuransi Jiwa tanggal 24 Februari 2012, bukan merupakan tulisan Tertanggung Almarhum Uli Sinambela karena Tertanggung (Bapak Kandung Penggugat) hanya mengeyam pendidikan sampai Kelas IV Sekolah Dasar dan bekerja sebagai pedagang hasil bumi dan tinggal Desa, tentu Tertanggung sangat awam tentang asuransi, sehingga patut diduga bahwa informasi yang disampaikan kepada Tertanggung oleh financial advisor/Agen Tergugat tidak disampaikan secara lengkap dan tidak menjelaskan akibat hukum dari pertanyaan-pertanyaan yang di isi didalam Surat Permintaaan Asuransi Jiwa, dengan demikian alasan Tergugat dalam surat Nomor 27074/AMFS/CLM/IX/2012., tanggal 10 September 2011, (seharusnya 2012) dan Surat Nomor 008/CMU/AMFS/II/ 2013., tanggal 21 Maret 2013, dengan secara tegas ditolak oleh Penggugat;

12. Bahwa meninggalnya Tertanggung (Bapak Kandung Penggugat) tidak termasuk dalam hal-hal yang dikecualikan dalam pertanggungan Pasal 3 ayat 1 dan Pasal 5 Polis Asuransi Jiwa Individu “Mandiri Jiwa Sejahtera” Nomor 512-6844199., tanggal 2 Maret 2012, maka dengan demikian Tergugat berkewajiban untuk membayar uang Pertanggungan kepada Penggugat sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Polis tersebut;

13. Bahwa Surat Permintaan Asuransi Jiwa (SPAJ) tanggal 24 Februari 2012, dan Polis Asuransi Jiwa Individu “Mandiri Jiwa Sejahatera” Nomor 512-6844199., tanggal 2 Maret 2012, merupakan perjanjian yang sudah mengikat diantara Para Pihak Tertanggung almarhum Uli Sinambela (Bapak Kandung Penggugat) dengan Tergugat tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 1313 KUHPerdata dan Pasal 246 KUHD dan telah memenuhi asas hukum sahnya perjanjian asuransi yaitu asas kebebasan berkontrak (Pasal 1338 ayat 1 KUHPerdata), asas konsensualisme (Pasal 1320 KUHPerdata), asas pacta sunt servanda (Pasal 1338 ayat 1 KUHPerdata) dan asas iktikad baik (Pasal 1338 ayat 3 KUHPerdata), sehingga dengan sangat jelas penolakan klaim tersebut merupakan alasan yang tidak memiliki dasar hukum serta tidak mematuhi perjanjian;

14. Bahwa sesuai dengan alasan-alasan dan keadaan hukum yang diuraikan tersebut di atas, telah terbukti dan jelas bahwa Tergugat telah melakukan cidera janji (wanprestasi), sehingga Penggugat dan ahli waris Tertanggung Almarhum Uli Sinambela (Isteri dan anak) tidak dapat memanfaatkan uang hasil klaim asuransi untuk membiayai pendidikan anak-anak Tertanggung Almarhum Uli Sinambela dan hutang/kewajiban tertanggung semasa hidup, maka sesuai dengan Pasal Pasal 1238 KUHPerdata:

Pasal 1238 KUHPerdata:

“Debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan”;

Pasal 1243 KUHPerdata:

“Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan”;

15. Bahwa kerugian Penggugat akibat Tergugat telah wanprestasi/lalai melakukan kewajibannya, adalah sebagai berikut:

1. Kerugian Materil:

1. Uang Pertanggungan Sesuai dengan Polis Asuransi Jiwa Mandiri Sejahtera Nomor 512-6844199., atas nama tertanggung alm. Uli Sinambela sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);

2. Bunga sebesar 10% (sepuluh persen) per bulan terhitung sejak Tergugat menolak Klaim Asuransi Penggugat yaitu sejak tanggal 10 September 2012, sampai dengan Tergugat melaksanakan kewajibannya secara keseluruhan terhadap Penggugat;

3. Biaya-biaya pengurusan Klaim Asuransi Jiwa Mandiri Sejahtera yang dilakukuan oleh Penggugat (termaslahat) dari tempat tinggal Penggugat ke Kantor Perwakilan Tergugat sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);

2. Kerugian Immateriil:

Bahwa karena perbuatan Tergugat tidak melaksanakan kewajiban sesuai dengan kesepakatan yang dimaksud dalam Polis Asuransi Jiwa Individu “Mandiri Jiwa Sejahatera” Nomor 512-6844199., maka jelas sangat mengganggu Penggugat baik pikiran dan batin, serta sangat menyita waktu dimana Penggugat harus bolak-balik dari Desa Aek Raso ke Kota Sibolga dan sebaliknya untuk mengurus klaim Uang Pertanggungan sesuai dengan Polis yang diajukan Penggugat dengan meninggalkan usahanya sehingga menimbulkan kerugian bagi Penggugat kerugian mana tidak dapat dinilai dengan uang, akan tetapi patut dan wajar apabila Penggugat menuntut ganti kerugian Immaterial sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);

16. Bahwa untuk menjamin pelaksanaan putusan di kemudian hari tidak menjadi sia-sia (illusioner), maka sangatlah beralasan apabila terhadap harta benda milik Tergugat baik benda bergerak maupun benda tidak bergerak, terlebih dahulu diletakkan sita jaminan (conservatoir beslag), yaitu: Alat-alat perlengkapan kantor seperti komputer, meja, alat-alat tulis kantor dan inventaris kantor lainnya yang berada di lingkungan Tergugat di AXA Tower It. 9, Jalan Prof. Dr. Satrio Kav. 18, Kuningan City Jakarta, 12940, Indonesia;

17. Bahwa karena gugatan ini diajukan dan didukung oleh bukti-bukti yang cukup kuat, maka Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat memberikan putusan yang dapat dijalankan terlebih dahulu, meskipun ada verzet, banding, kasasi maupun upaya-upaya hukum lainnya (uitveorbaar bij voorrad);

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

2. Menyatakan bahwa Perjanjian Asuransi Jiwa yang tertuang dalam Polis Asuransi Mandiri Jiwa Sejahtera Plan Tahunan Nomor 512-6844199., adalah sah dan mengikat secara hukum;

3. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan cidera janji (wanprestasi) untuk melaksanakan kewajiban sesuai yang tercantum dalam Polis Asuransi Mandiri Jiwa Sejahtera Plan Tahunan Nomor 512-6844199., kepada Penggugat (termaslahat);

4. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian yang diderita oleh Penggugat atas klaim uang pertanggungan kepada Penggugat, berupa:

1. Kerugian Materil:

1. Membayar uang pertanggungan akibat meningal dunia berdasarkan Polis Asuransi Jiwa Program Asuransi Jiwa Mandiri Jiwa Sejahtera Plan Tahunan, Nomor 512-6844199., sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);

2. Membayar bunga sebesar 10% (sepuluh persen) per bulan dari uang pertanggungan terhitung sejak bulan September 2012 sampai dengan Tergugat melaksanakan kewajibannya secara keseluruhan terhadap Penggugat;

3. Mengganti biaya-biaya yang dikeluarkan oleh Penggugat untuk pengurusan klaim Asuransi Mandiri Jiwa Sejahtera dari tempat Penggugat dan ke Kantor Perwakilan Tergugat dan sebaliknya yakni sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);

2. Kerugian Immateril:

Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian yang dialami oleh Penggugat, yang kerugian tersebut tidak dapat dinilai dengan uang, akan tetapi patut dan wajar apabila Penggugat menuntut ganti kerugian immaterial sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);

5. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsoom) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per hari, setiap kali Tergugat Ialai melaksanakan putusan ini;

6. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (consevatoir beslag) yang telah diletakkan di atas harta benda dan milik Tergugat berupa: alat-alat perlengkapan, diantaranya komputer, meja-meja kantor, kendaraan roda empat milik Tergugat benda-benda bergerak lainnya yang berada di lingkungan tetapi tidak terbatas pada benda yang berada di lingkungan Tergugat di AXA Tower It. 9, Jalan Prof. Dr. Satrio Kav. 18, Kuningan City, Jakarta, 12940, Indonesia;

7. Menyatakan putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada bantahan, banding maupun kasasi (uit voerbaar bij voorrad);

8. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Dan Apabila yang terhormat Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah memberikan Putusan Nomor 352/Pdt.G/2013/PN Jkt.Sel tanggal 16 Januari 2014, dengan amar sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;

2. Menyatakan bahwa Perjanjian Asuransi Jiwa yang tertuang dalam Polis Asuransi Mandiri Jiwa Sejahtera Plan Tahunan Nomor 512-6844199., adalah sah dan mengikat secara hukum;

3. Menyatakan Tergugat telah melakukan wanprestasi;

4. Menghukum Tergugat untuk membayar uang pertanggungan akibat meninggalnya tertanggung Uli Sinambela berdasarkan Polis Asuransi Jiwa Program Asuransi Jiwa Mandiri Jiwa Sejahtera Plan Tahunanan Nomor 512-6844199., sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);

5. Menghukum pula Tergugat untuk membayar bunga sebesar 6% (enam persen) pertahun dari uang pertanggungan sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) tersebut terhitung sejak bulan September 2012 sampai dengan Tergugat melaksanakan putusan ini;

6. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp416.000,00 (empat ratus enam belas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat/ Terbanding Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tersebut telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Jakarta dengan Putusan Nomor 458/PDT/ 2014/PT DKI tanggal 16 September 2014, dengan amar sebagai berikut:

Menerima Permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat;

Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 352/ Pdt.G/2013/PN Jkt.Sel tanggal 16 Januari 2014, yang dimohonkan banding tersebut;

Mengadili Sendiri:

• Menolak gugatan Terbanding semula Penggugat seluruhnya;

Menghukum Terbanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul di kedua tingkat Peradilan yang ditingkat banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat/Terbanding pada tanggal 2 Desember 2014, kemudian terhadapnya oleh Penggugat/Terbanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Januari 2013, diajukan permohonan kasasi sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 352/Pdt.G/2013/ PN Jkt.Sel pada tanggal 3 Desember 2014, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 11 Desember 2014;

Bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi/Penggugat/Terbanding tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat/Pembanding pada tanggal 24 Maret 2015;

Kemudian Termohon Kasasi/Tergugat/Pembanding mengajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 6 April 2015;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Penggugat/Terbanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon Kasasi menolak dengan tegas pertimbangan Pengadilan Tinggi Jakarta pada halaman 5 dalam putusannya yang menyatakan bahwa Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta tidak sependapat dengan pertimbangan hukum dan kesimpulan Hakim Tingkat Pertama, sebagai berikut:

• Menimbang, bahwa dalil pokok Gugatan Terbanding semula Penggugat adalah tuntutan agar Perjanjian Asuransi Jiwa yang tertuang dalam Polis Asuransi Mandiri Jiwa Sejahtera Plan Tahunan Nomor 512-6844199., adalah sah dan mengikat secara hukum dan menghukum Pembanding semula Tergugat untuk membayar klaim polis atas meninggalnya tertanggung Uli Sinambela tersebut;

• Menimbang, bahwa Pembanding semula Tergugat dalam jawabanya pada pokoknya bahwa Pembanding semula Tergugat menolak pembayaran klaim polis atas meniggalnya tertanggung Uli Sinambela karena tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 5 ayat (1) Polisi, dimana tertanggung telah memberikan keterangan yang tidak benar atau tidak jujur dalam surat Perjanjian Asuransi Jiwa sehingga melanggar prinsip asuransi “non disclosure”;

• Menimbang, bahwa Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta tidak sependapat dengan pertimbangan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang menyatakan perjanjian Asuransi jiwa yang tertuang dalam polis Asuransi Mandiri Jiwa Sejahtera Plan Tahunan Nomor 512-6844199., adalah sah dan mengikat secara hukum dengan alasan bahwa perjanjian Asuransi jiwa yang tertuang dalam Polis Asuransi Mandiri Jiwa Sejahtera Plan Tahunan Nomor 512-6844199., tanggal 2 Maret 2012, atas nama tertanggung Uli Sinambela, Majelis tidak menemukan adanya hal-hal yang bertantangan dengan syarat-syarat sahnya suatu perjanjian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1320 KUHPerdata, berdasarkan alasan­-alasan hukum sebagai berikut:

• Bahwa Pengadilan Tingkat Pertama sudah dengan tepat dan benar dalam pertimbangan hukumnya yang menyatakan bahwa yang menjadi dasar gugatan Pemohon Kasasi/Terbanding/Penggugat adalah tuntutan agar Perjanjian Asuransi Jiwa yang tertuang dalam Polis Asuransi Mandiri Jiwa Sejahtera Plan Tahunan Nomor 512-6844199., adalah sah dan mengikat secara hukum dan terjadinya tuntutan pembayaran klaim Polis Nomor 512-6844199., adalah karena meninggalnya Tertanggung Uli Sinambela;

• Bahwa hubungan hukum antara Tertanggung Uli Sinambela dengan Penanggung PT. AXA Mandiri Financial Services didasarkan pada perjanjian asuransi sebagimana diatur dalam Pasal 1 angka 1 UU Nomor 2 tahun 1992, juncto Pasal 246 KUHD. (Abdulkadir Muhammad, 1990 : 28 -29);

• Bahwa pertimbangan Majelis Pengadilan Tinggi Jakarta salah atau keliru serta tidak menerapkan ketentuan hukum materiil karena dengan terbitnya Polis Nomor 512-6844199., tanggal 2 Maret 2012, atas nama tertanggung Uli Sinambela, telah terjadi perjanjian asuransi dan telah mempunyai kekuatan hukum yang mengikat bagi Tertanggung Uli Sinambela dengan Penanggung PT. AXA Mandiri Financial Services sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 KUHPerdata, yang berbunyi:

• Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan^-alasan yang ditentukan oleh undang-undang. Persetujuan harus dilaksanakan dengan iktikad baik;

2. Bahwa Pemohon Kasasi secara tegas menolak pertimbangan hukum Majelis Pengadilan Tinggi Jakarta pada halaman 6 alinea 2, yang menyatakan bahwa menurut hemat Pengadilan Tinggi oleh karena dalam perkara ini menyangkut Perjanjian Asuransi Jiwa, maka dalam membuat perjanjian Asuransi Jiwa tidak hanya terikat dengan ketentuan Pasal 1320 KUHPerdata, tetapi juga terikat dengan ketentuan yang terdapat dalam KUH Dagang yaitu khususnya Pasal 251 KUHDagang yang berbunyi; “Setiap keterangan yang keliru atau tidak benar ataupun setiap tidak memberitahukan hal-hal yang diketahui oleh si Tertanggung, betapa pun iktikad baik ada padanya, yang demikian sifatnya, sehingga seandainya si penanggung telah mengetahui keadaan yang sebenarnya, perjanjian itu tidak akan ditutup atau tidak ditutup dengan syarat-syarat yang sama, mengakibatkan batalnya pertanggungan”, dengan alasan hukum:

Bahwa Majelis Pengadilan Tinggi Jakarta telah salah menerapkan hukum dan fakta-fakta yang terungkap di persidangan khusunya mengenai pengisian data dan keterangan dalam Surat Permintaan Asuransi Jiwa (SPAJ) tanggal 24 Februari 2012, (bukti P-1/T-1, T-6) yang seluruhnya ditulis sendiri oleh agen Penanggung (Termohon Kasasi) hal ini terbukti dan perbedaan tulisan dalam SPAJ dengan bentuk tulisan Tertanggung Uli Sinambela (bukti P-12). Bahwa tidak adil bila dalam SPAJ yang ditandatangani oleh Tertanggung Uli Sinambela menjadi serta merta dianggap bahwa Tertanggung Uli Sinambela memberikan keterangan yang keliru dan tidak benar atau sama sekali tidak memberitahukan hal-hal yang diketahuinya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 251 KUHDagang;

Bahwa Majelis Pengadilan Tinggi Jakarta kurang cermat melihat fakta-fakta yang terungkap di persidangan Tingkat Pertama bahwa SPAJ diisi oleh agen Penanggung tanpa melakukan wawancara dengan Tertanggung Uli Sinambela, hal ini terbukti bahwa tanggal Surat Permintaan Asuransi Jiwa (SPAJ) tertulis Sibolga tanggal 24 Februari 2012, sementara tempat tinggal Tertanggung Uli Sinambela di Desa Aek Raso, Kecamatan Sorkam Barat, Kabupaten Tapanuli Tengah, sehingga dapat disimpulkan bahwa agen Asuransi Axa Financial Services/Penanggung memberikan formulir SPAJ untuk ditandatangani tertanggung Uli Sinambela pada saat berada di Kantor Bank Mandiri Sibolga saat melakukan transaksi perbankan di Bank Mandiri masih dalam keadaan kosong (data dan keterangan belum di isi). Sehingga dengan demikian ketentuan dalam Pasal 251 KUHD tidak ada hubungannya dengan perkara a quo untuk membatalkan Perjanjian Asuransi Polis Nomor 512-6844199., tanggal 2 Maret 2012, atas nama Uli Sinambela;

Bahwa atas perbuatan agen Termohon Kasasi/Pembanding/Tergugat yang melakukan pengisian data dalam Surat Permintaan Asuransi Jiwa (SPAJ) tanggal 24 Februari 2012, atas nama Uli Sinambela sangat bertentangan dendan Keputusan Dewan Pengurus AAJI Nomor 12/AAJI/2004., yang telah dirubah dengan Keputusan Rabat Anggota Tahunan Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia Nomor 031/AAJI/RAT/2012., tentang Standar Praktik Dan Kode Etik Tenaga Pemasar Asuransi Jiwa;

3. Bahwa Pemohon Kasasi/Terbanding/Penggugat menolak dengan tegas Pertimbangan Majelis Pengadilan Tinggi Jakarta pada halaman 6 alinea 2 alinea sampai alinea 3 pada halaman 7 dalam putusannya yang menyatakan:

• Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1, T1 yang berupa Polis Asuransi Jiwa Nomor 512-6844199., tertanggal 2 Maret 2012, atas nama Tetanggung Uli Sinambela, di dalamnya terdapat ketentuan antara lain:

Pasal 1 angka 2.1 Pernyataan:

“Semua keterangan, pernyataan serta penjelasan dalam surat perjanjian asuransi jiwa (SPAJ) dan formulir-formulir tekait di jamin kebenarannya oleh pemegang polis dan menjadi dasar pertanggungan dan bagian yang tak terpisahkan dari polis”;

Pasal 3 angka 1 Pengakhiran:

Keterangan, kejadian atau pemberitahuan di bawah ini akan menyebabkan berakhir pertanggungan:

1. Keterangan, pernyataan dan penjelasan yang tidak benar dari pemegang polis atau tertanggung dalam Surat perjanjian Asuransi Jiwa (SPAJ), kecuali.........;

• Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas maka pertanggungan akan berakhir antara lain disebabkan keterangan, penyataan dan penjelasan yang tidak benar dari pemegang polis atau Tertanggung dalam surat perjanjian asuransi jiwa (SPAJ);

• Menimbang, bahwa dalam lampiran bukti P1,T1,T6 lampiran Polis yang berupa Surat permintaan Asuransi Jiwa, pada angka 12, tentang pemyataan dan Surat Kuasa pada butir dua (2) disebutkan; “semua jawaban dan keterangan di atas merupakan dasar dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari polis. Saya/Kami menyetujui bahwa apabila tenyyata jawaban dan keterangan yang saya/kami berikan itu tidak benar, maka P.T. AXA Mandiri Financial Services (“perusahaan”) berhak membatalkan polis yang dibuat atas permintaan ini sejak awal, sesuai dengan ketentuan polis”;

• Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut maka tertanggung apabila memberikan keterangan tidak benar, maka penanggung berhak untuk membatalkan polis yang di buat atas permintaan tertanggung;

• Menimbang, bahwa dalam Iampiran bukti P1, T1, T6, lampiran polis yang berupa Surat Permintaan Asuransi Jiwa, pada angka 8a, Data Kesehatan, pokoknya tertanggung memberikan keterangan, dalam keadaan sehat, tidak pernah ke dokter, tidak pernah/sedang menderita penyakit/gangguan kelainan pada, antara lain sistem kemih dan kelamin, sakit pinggang, sakit/nyeri saat buang air kecil, saluran kencing, kencing batu/kencing berpasir, batu ginjal, kencing berdarah, kencing nanah, sakit prostate, gagal ginjal, penyakit kelamin, dengan alasan-alasan hukum sebagai berikut:

• Perjanjian Asuransi Jiwa antara tertanggung Uli Sinambela yang tertuang dalam Polis Nomor 512-6844199., tanggal 2 Maret 2012, diterbitkan Penanggung/Termohon Kasasi/Pembanding/Tergugat tanpa medicalcheckup, apalagi calon tertanggung hanya disuruh menandatangani pada kolom tanda tangan Tertanggung dan Pemegang Polis dalam SPAJ yang menunjukkan kecerobohan agen dari Termohon Kasasi/Pembanding/ Tergugat;

• Bahwa seandainya Tertanggung Uli Sinambela melakukan perbuatan dengan memberikan keterangan tidak jujur atau jujur, seharusnya Penanggung harus terlebih dahulu menyelidiki secara detail mengenai calon Tertanggung sebelum menerbitkan polis, sehingga hal tersebut merupakan bentuk kecerobohan/kelalaian Penanggung yang serta merta menerbitkan Polis Nomor 512-6844199., tanggal 2 Maret 2012, tanpa melakukan penelitian terhadap diri calon tertanggung;

• Bila dikaitkan dengan Putusan MA RI Nomor 1093 K/Pdt/2010., tanggal 8 Oktober 2010, maka penanggung dikenakan beban untuk mengetahui sebelum terjadinya perjanjian. Apabila penanggung sudah menandatangani/menyetujui perjanjian polis, maka penanggung sudah dikatakan menyetujui semua isi keterangan yang diberikan oleh Tertanggung (alm. Uli Sinambela). Bila penanggung mengetahui adanya pemberitahuan yang tidak benar, maka penanggung tidak harus menyetujui perjanjian polis tersebut, sehingga polis tersebut tidak akan diadakan;

4. Bahwa Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta telah salah menafsirkan Surat Keterangan Dokter Rumah Sakit RSU DR. FL. Tobing Sibolga tanggal 8 Agustus 2012, oleh Dokter J. Didong Sinulingga, Sp.B., yang dalam pertimbangannya, menyatakan:

• Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-3, yang berupa keterangan Dokter Rumah Sakit, dokter bernama J. Didong Sinulingga, Sp.B., tertanggal 8 Agustus 2012, yang pada pokoknya Uli Sinambela (tertanggung), pada tanggal 8 Agustus 2011, tanggal 15 Agustus 2011, tanggal 19 Agustus 2011, tanggal 26 Agustus 2011, pernah di rawat jalan karena sulit buang air kecil dan di rawat inap pada tanggal 2 Agustus 2011 sampai dengan tanggal 5 September 2011, dan tanggal 23 September 2011 sampai dengan tanggal 24 September 2011, karena sulit buang air kecil;

• Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T3 maka terbukti Uli Sinambela pemah di rawat jalan maupun di rawat inap karena menderita sakit sulit buang air kecil, sehingga menurut hemat Pengadilan Tinggi Uli Sinambela (Tertanggung) ketika mengajukan Surat permintaan Asuransi Jiwa telah memberikan keterangan, pernyataan serta penjelasan yang tidak benar dengan alasan-alasan hukum sebagai berikut:

• Bahwa Surat Keterangan Dokter Rumah Sakit RSU DR. FL. Tobing Sibolga tanggal 8 Agustus 2012, hanya menerangkan bahwa Tertanggung Uli Sinambela pemah dirawat jalan dan dirawat inap karena sulit buang air kecil, sehingga atas surat keterangan rumah sakit tersebut tidak dapat serta merta dikaitkan dengan ketentuan pada Surat Permintaan Asuransi Jiwa, pada angka 12, tentang Pernyataan dan Surat Kuasa pada butir dua (2) yang menyatakan; “semua jawaban dan keterangan di atas merupakan dasar dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari polis, karena seluruh data dan keterangan dalam SPAJ di isi/ ditulis oleh agen Penanggung”;

• Bahwa tindakan Penanggung (Termohon Kasasi/Pembanding/Tergugat) yang melakukan investigasi kesehatan Tertanggung Uli Sinambela setelah terjadi evenemen merupakan upaya Penanggung/Termohon Kasasi/ Pembanding/Tergugat untuk melepaskan diri dari tanggung jawab dalam memenuhi prestasinya/kewajibannya kepada Permohon Kasasi/ Terbanding/Penggugat;

• Bahwa atas investigasi yang dilakukan penanggung setelah terjadinya evenemen adalah bertantangan dengan hukum perjanjian yang tertuang dalam Polis Nomor 512-6844199., tanggal 2 Maret 2012, terutama pada jenis asuransi jiwa nonmedicalcheckhup karena dengan ditutupnya perjanjian asuransi calon Tertanggung telah di bebani kewajiban untuk membayar premi sesuai dengan ketentuan dalam polis;

5. Pemohon Kasasi menolak dengan tegas Pertimbangan Majelis Pengadilan Tinggi Jakarta pada halaman 7 dan halaman 8 alinea 6, yang mengatakan: Menimbang, bahwa andaikan benar Surat permintaan Asuransi Jiwa yang ditandatangani oleh tertanggung (Uli Sinambela) seluruhnya di isi oleh financial advisor/agen Pembanding semula Tergugat, hal tersebut tidak menghapuskan tanggung jawab hukum Tertanggung, sebab apa yang tertulis oleh financial advisor/agen tersebut berdasarkan keterangan dari Tertanggung dan Tertanggung sudah menandatangani Surat Permintaan Asuransi jiwa, sebab:

• Bahwa tidak terbukti bahwa surat permintaan asuransi jiwa (SPAJ) yang di isi oleh agen/financial advisor penanggung berdasarkan keterangan dari tertanggung Uli Sinambela, sehingga pertimbangan Majelis Pengadilan Tinggi Jakarta terkesan dalam memberikan pertimbangannya memihak kepada Termohon Kasasi/Pembanding/Tergugat, karena Majelis Pengadilan Tinggi Jakarta nyata-nyata hanya melihat dan mencermati tanda tangan tertanggung dan klausula baku dalam SPAJ dan Polis tanpa melihat perbuatan agen Penanggung/Termohon Kasasi dari segi kode etik tenaga pemasar/agen asuransi jiwa yang mengisi sendiri SPAJ adalah bertentangan dengan kode etik;

• Bahwa sudah menjadi kebiasaan agen asuransi, bahwa untuk mendapatkan calon tertanggung, agen hanya menyodorkan SPAJ kepada calon tertanggung untuk ditandatangan dalam keadaan kosong yang kemudian agen asuransi mengisi sendiri SPAJ tersebut berdasarkan foto copy KTP calon Tertanggung, setelah melalui proses penelitian oleh pihak asuransi maka diterbitkan polis atas nama Tertanggung (in casu Uli Sinambela), sehingga penerbitan Polis tersebut secara hukum sudah mengikat bagi kedua belah pihak, yaitu Tertanggung dan Penanggung;

6. Bahwa Judex Facti (Pengadilan Tinggi Jakarta) telah keliru dalam menerapkan hukum pembuktian pada pertimbangannya yang menyatakan:

Menimbang, bahwa berdasarkan segala pertimbangan tersebut di atas maka menurut hemat Pengadilan Tinggi oleh karena tertanggung (Uli Sinambela) ketika mengajukan surat permintaan asuransi telah memberikan keterangan pernyataan serta penjelasan yang tidak benar, maka perjanjian Asuransi jiwa Sejahtera yang tertuang dalam Asuransi Mandiri Jiwa sejahtera Plan Tahunan Nomor 512-6844199., adalah tidak sah dan harus dibatalkan, sehingga petitum gugatan Terbanding semula Penggugat dalam angka dua (2) harusIah ditolak, sebab:

• Bahwa dengan diterbitkannya Polis Nomor 512-6844199., atas nama Tertanggung Uli Sinambela adalah didasarkan dari data informasi yang dituangkan dalam Surat Permintaan Asuransi Jiwa (SPAJ) (bukti P-1, bukti P­12 dan bukti T-1, T-6), yang dalam SPAJ ditulis sendiri oleh agen Penanggung Axa Mandiri Financial Services tanpa melalui wawancara dan penelitian yang cermat yang dapat membatalkan Polis Nomor 512-6844199., atas nama Tertanggung Uli Sinambela sangat bertentangan dengan penegakan dan cita-cita hukum Negara Republik Indonesia;

• Bahwa telah terbukti berdasarkan bukti P-1, bukti P-12 dan Bukti T-1, T-6 bahwa SPAJ diisi sendiri oleh agen Penanggung, maka keputusan Pengadilan Tinggi Jakarta yang membatalkan Perjanjian Asuransi Jiwa Sejahtera Plan Tahunan yang tertuang dalam Polis Nomor 512-6844199., atas nama Tertanggung Uli Sinambela sama sekali tidak didasarkan dan bertentangan dengan ketentuan Pasal 1 angka 1 UU Nomor 2 tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian juncto Pasal 246 KUHD, karena Perjanjian Asuransi jiwa Sejahtera yang tertuang dalam Asuransi Mandiri Jiwa sejahtera Plan Tahunan Nomor 512-6844199., atas nama Uli Sinambela telah terpenuhi 4 (empat) unsur yang harus ada dalam asuransi, yaitu:

1. Perjanjian yang mendasari terbentuknya perikatan antara dua pihak (tertanggung dan penanggung) yang sekaligus terjadinya hubungan keperdataan;

2. Premi berupa sejumlah uang yang sanggup dibayarkan oleh tertanggung kepada penanggung;

3. Adanya ganti kerugian dari penanggung kepada Tertanggung jika terjadi klaim atau masa perjanjian selesai;

4. Adanya suatu peristiwa (evenemen/accident) yang belum tentu terjadi yang disebabkan karena adanya suatu risiko yang mungkin datang atau tidak dialami. A.Djazuli dan Yadi Janwari, Lembaga-Lembaga Perekonomian Umat (Sebuah Pengenalan), PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, cetakan ke-1, September 2002, Bab VI, hal. 119-120;

7. Bahwa pertimbangan Majelis Pengadilan Tinggi Jakarta yang menyatakan dalam putusannya bahwa berdasarkan segala pertimbangan tersebut di atas maka menurut hemat Pengadilan Tinggi Jakarta oleh karena tertanggung (Uli Sinambela) ketika mengajukan Surat permintaan Asuransi telah memberikan keterangan pernyataan serta penjelasan yang tidak benar, maka perjanjian Asuransi jiwa Sejahtera yang tertuang dalam Asuransi Mandiri Jiwa Sejahtera Plan Tahunan Nomor 512-6844199., adalah tidak sah dan harus dibatalkan, sehingga petitum gugatan Terbanding semula Penggugat dalam angka dua (2) harusIah di tolak adalah jelas telah keliru dalam menerapkan hukum, sehingga pertimbangan Pengadilan Tinggi Jakarta tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi (Penggugat) tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena Putusan Judex Facti Pengadilan Tinggi Jakarta yang membatalkan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sudah tepat dan benar serta tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa Tergugat telah dapat membuktikan bahwa Uli Sinambela (Tertanggung) telah berbuat tidak jujur dalam memberikan keterangan tentang riwayat kesehatannya pada saat mengajukan permintaan asuransi jiwa kepada Tergugat;

Bahwa berdasarkan Pasal 251 KUHD, perjanjian pertanggungan tersebut/asuransi batal karena tidak memenuhi azas non disclosure;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata Putusan Judex Facti/Pengadilan Tinggi Jakarta dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi DAHLAN SINAMBELA tersebut, harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi DAHLAN SINAMBELA tersebut;

2. Menghukum Pemohon Kasasi/Penggugat/Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Mahkamah Agung pada hari Selasa tanggal 22 September 2015, oleh H. Mahdi Soroinda Nasution, S.H., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H dan Sudrajad Dimyati, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Anggota tersebut dan Dadi Rachmadi, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Para Pihak.

Hakim-Hakim Anggota, Ketua Majelis,

ttd ttd

I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H H. Mahdi Soroinda Nasution, S.H., M.Hum

ttd

Sudrajad Dimyati, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

ttd

Biaya-biaya: Dadi Rachmadi, S.H., M.H

1. M a t e r a i …………. Rp 6.000,00;

2. R e d a k s i ………… Rp 5.000,00;

3. Administrasi kasasi ... Rp489.000,00;+

J u m l a h ……… Rp500.000,00;

Mahkamah Agung R.I

a.n. Panitera

Panitera Muda Perdata

Dr. PRI PAMBUDI TEGUH, SH., MH.

NIP. 19610313 198803 1 003.