PUTUSAN

Nomor 621/C/PK/PJK/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa permohonan peninjauan kembali perkara pajak telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

PT. DIGITAL AKURASI, tempat kedudukan Jalan Taman Sari VII, Nomor 5, Jakarta Barat 11150, dalam hal ini diwakili oleh Ferro Chandra Prasetio, selaku Direktur, memberikan kuasa kepada: 1. Sandy Indrawan, S.H., 2. Karhawi Yapar, S.H., 3. Heru H. Siswanto, S.H.,Para Advokat dan Konsultan Hukum dari Kantor “Karhawi & Indrawan Lawa Firm”, beralamat di Jalan Raya Serpong KM. 8, No. 77, Serpong, Tangerang Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 715/SK/VII/KI/2012, Tanggal 12 Juli 2012;

Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Banding;

melawan:

DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan Jl. Jenderal Gatot Subroto No. 40-42, Jakarta;

Termohon Peninjauan Kembali dahulu Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata Pemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Pemohon Banding, telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Jakarta Nomor Putusan 38125/PP/M.XII/16/2012, Tanggal 14 Mei 2012 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Terbanding, dengan posita perkara sebagai berikut:

Bahwa Pemohon Banding mengajukan banding atas Surat Keputusan Keberatan Nomor: KEP-785/WPJ.05/2011 tanggal 3 November 2011 yang Pemohon Banding terima pada tanggal 24 November 2011 tentang keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor: 00081/207/07/032/10 dengan nilai sebesar Rp.74.728.646,00 yang ditolak oleh Terbanding;

Bahwa permohonan banding ini dapat Pemohon Banding uraikan sebagai berikut:

DASAR-DASAR FORMAL;

Pengajuan Surat Keberatan;

Bahwa Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor: 00081/207/07/032/10 tanggal 3 Desember 2010 Masa Pajak Agustus 2007 sebesar Rp.19.585.670,00 yang telah diajukan keberatan oleh Pemohon Banding melalui surat Nomor: 10/I/2011 tanggal 21 Januari 2011, sehingga pengajuan keberatan oleh Pemohon Banding sudah memenuhi jangka waktu sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 25 ayat 3 Undang-Undang Nomor 6 tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan;

Pengajuan Surat Banding;

Bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 36 ayat (4) Undang-Undang Nomor 14 tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka Pemohon Banding telah melakukan penyetoran sebesar Rp.37.364.323,00 yang merupakan nilai 50% dari nilai Surat Keputusan Terbanding Nomor : KEP-785/WPJ.05/2011 yaitu Rp.74.728.646,00;

ALASAN BANDING;

Bahwa Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Agustus 2007 menurut Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar dan Surat Keputusan Keberatan adalah sebagai berikut :

Uraian	Semula (Rp)	Ditambah / (Dikurang) (Rp)	Menjadi (Rp)
PPN Yang Kurang/(Lebih) Bayar	13.233.561,00	37.258.768,00	50.492.329,00
Sanksi Administrasi:
a. Bunga Pasal 13 ayat (2) KUP	6.352.109,00	17.884.209,00	24.236.318,00
b. Kenaikan Pasal 13 ayat (3) KUP	-	-	-
Jumlah PPN yang masih harus dibayar	19.585.670,00	55.142.976,00	74.728.646,00

Bahwa Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Agustus 2007 menurut Pemohon Banding adalah sebagai berikut :

Uraian	Semula (Rp)	Ditambah / (Dikurang) (Rp)	Menjadi (Rp)
PPN Yang Kurang/(Lebih) Bayar	0,00	0,00	0,00
Sanksi Administrasi:
a. Bunga Pasal 13 ayat (2) KUP	0,00	0,00	0,00
b. Kenaikan Pasal 13 ayat (3) KUP	0,00	0,00	0,00
Jumlah PPN yang masih harus dibayar	0,00	0,00	0,00

Bahwa Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Agustus 2007 tersebut dilatar belakangi dari koreksi Terbanding dengan rincian sebagai berikut:

Bahwa koreksi omset Pajak Pertambahan Nilai hasil equalisasi dengan Peredaran Usaha Pajak Penghasilan Badan yaitu :

- Peredaran usaha menurut Terbanding ............................ Rp. 13.351.481.636,00

- Omset PPN menurut Pemohon Banding ....................... Rp. 11.763 454 323,00

Koreksi ......................................................................... Rp. 1.588.027.313,00

Bahwa koreksi sebesar Rp.1.588.027.313,00 tersebut dibagi 12 bulan sebagai koreksi per masa yaitu:

- Total koreksi .................................................................. Rp. 1.588.027.313,00

- Koreksi per masa ........................................................... Rp. 132.335.609,00

Bahwa koreksi dari hasil penelaahan menurut Terbanding adalah sebagai berikut :

Bahwa jumlah mutasi kredit bulan Agustus 2007 atas Rekening Koran pada Bank Central Asia untuk nomor rekening :

- 2853003085	Rp. 660.989.723,00
- 2883030770	Rp. 585.219.841,00
Jumlah mutasi kredit R/K Agustus 2007	Rp. 1.246.209.564,00
Omset Agustus Bruto	Rp. 1.246.209.564,00
Omset Agustus Netto ( 100/110 )	Rp. 1.132.917.785,00
Dikurangi omset Agustus 2007 menurut Pemohon Banding	Rp. 627.994.500,00
Koreksi menurut Terbanding	Rp. 504.923.285,00

Bahwa dalam daftar temuan pemeriksaan pajak tidak terdapat penghitungan atau uraian yang jelas atas Peredaran Usaha Pajak Penghasilan Badan yang ditetapkan oleh Terbanding sebesar Rp.13.351.481.636,00 sehingga koreksi dari hasil equalisasi sebesar Rp.1.588.027.313,00 tidak dapat dipertanggungjawabkan;

Bahwa data yang dipergunakan oleh Terbanding untuk melakukan equalisasi Peredaran Usaha adalah buku stock, dimana buku stock yang dipergunakan merupakan gabungan dari buku stock Pemohon Banding dan PT. Digiguna Presisi;

Bahwa seluruh mutasi kredit dari rekening koran yang dianggap sebagai omset dalam penelaahan yang dilakukan oleh Terbanding adalah kurang tepat, sebab selain pembayaran piutang usaha, masih terdapat transaksi lainnya, seperti mutasi antar rekening koran, pinjaman atas hutang bank, pencairan bank garansi, dan lain-lain;

Bahwa Pemohon Banding menolak dasar Terbanding melakukan koreksi tersebut, karena Terbanding tidak dapat memberikan bukti / fakta mengenai dasar koreksi tersebut, melainkan Terbanding sudah menggunakan asumsi yang selanjutnya menimbulkan ketidakadilan bagi Pemohon Banding;

Bahwa untuk kelancaran proses banding, Pemohon Banding bersedia menghadiri persidangan untuk menyampaikan data-data dan dokumen lain, serta keterangan yang diperlukan agar banding yang Pemohon Banding ajukan dapat diterima;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Jakarta Nomor Putusan 38125/PP/M.XII/16/2012, Tanggal 14 Mei 2012 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Menyatakan Banding Pemohon Banding atas Surat Keputusan Terbanding Nomor: KEP-785/WPJ.05/2011 tanggal 03 November 2011, tentang keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Agustus 2007 Nomor: 00081/207/07/032/10 tanggal 03 Desember 2010, atas nama: PT. Digital Akurasi, NPWP 01.860.151.8.032-000, beralamat di Jalan Taman Sari VII Nomor 5, Jakarta Barat 11150, tidak dapat diterima.

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yaitu Putusan Pengadilan Pajak Jakarta Nomor Putusan 38125/PP/M.XII/16/2012, Tanggal 14 Mei 2012, diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada Tanggal 6 Juni 2012, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 715/SK/VII/KI/2012, Tanggal 12 Juli 2012, diajukan permohonan peninjauan kembali secara lisan di Kepaniteraan Pengadilan Pajak Jakarta pada Tanggal 6 Agustus 2012, dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada Tanggal 6 Agustus 2012;

Menimbang, bahwa tentang permohonan peninjauan kembali tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama pada Tanggal 21 September 2012, namun pihak lawan tidak mengajukan Jawaban sampai batas waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2002 tentang Tata Cara Pengajuan Peninjauan Kembali Putusan Pengadilan Pajak;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali a quo beserta alasan-alasanya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, juncto Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

ALASAN PENINJAUAN KEMBALI

Menimbang, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan alasan Peninjauan Kembali yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa sebagai dasar hukum pengajuan Permohonan Peninjauan Kembali ini adalah ketentuan Pasal 77 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak yang menyatakan :

Ayat (3) : Pihak-pihak yang bersengketa dapat mengajukan peninjauan kembali atas putusan Pengadilan Pajak kepada Mahkamah Agung.

2. Bahwa alasan diajukannya Permohonan Peninjauan Kembali oleh Pemohon Peninjauan Kembali, PT. Digital Akurasi, adalah karena Putusan perkara Nomor : 38125/ PP/M.XII/16/2012 tanggal 14 Mei 2012, terdapat suatu putusan yang nyata-nyata tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (vide Pasal 91 huruf e Undang-Undang Nomor 14 tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak);

3. Bahwa Putusan Pengadilan Pajak No. 38125/ PP/M.XII/16/2012 diputus oleh Majelis Hakim yang memeriksa dan menangani Perkara pada tanggal 14 Mei 2012, dan oleh karenanya Pengajuan Permohonan Peninjauan Kembali ini telah sesuai dengan tata cara yang ditentukan Pasal 92 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, sehingga secara formil permohonan Peninjauan kembali ini haruslah diterima;

4. Bahwa kekhilafan hakim atau kekeliruan yang nyata dalam memeriksa, dan memutus perkara ini adalah sebagaimana diuraikan dalam point-point tersebut dibawah ini;

5. Bahwa alasan diajukannya banding terhadap Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor 785/WPJ.05/2011 tanggal 03 November 2011, tentang keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai barang dan Jasa Masa Pajak Agustus 2007 No. 00081/207/07/032/10 tanggal 03 Desember 2010 oleh Pemohon Peninjauan Kembali/ Pemohon Banding sebagaimana telah disebutkan dalam Surat Banding tanggal 22 Pebruari 2012 (mohon dianggap sebagai satu kesatuan dengan Memori Peninjauan Kembali) berdasar penghitungan sesuai dengan Ketentuan Umum Perpajakan;

6. Bahwa Majelis Hakim tingkat pertama dan terakhir pada Pengadilan Pajak telah khilaf dan melakukan kekeliruan yang nyata dalam menentukan syarat formal mengenai batas akhir jangka waktu pengajuan banding terhadap permohonan banding Pemohon Peninjauan Kembali/ Pembanding;

Surat Keputusan Termohon Peninjauan Kembali/Terbanding, sebagaimana telah dibuktikan pada persidangan, diterima oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Pemohon Banding tanggal 24 November 2011; sedangkan pengajuan Banding didaftarkan di Sekretariat Pengadilan Pajak pada hari Rabu tanggal 22 Pebruari 2012;

Berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (2) yang mengatur syarat formal mengenai jangka waktu pengajuan banding terhadap keputusan keberatan adalah 3 (tiga) bulan sejak tanggal diterimanya keputusan, dengan demikian Pengajuan Banding terhadap Surat Keputusan Keberatan atas Surat Keputusan tanggal 3 November 2011 yang diterima oleh Pemohon Peninjuan Kembali/ Pemohon Banding masih dalam jangka waktu yang dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang No. 14 tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;

7. Bahwa kekhilafan dan kekeliruan yang nyata Majelis Hakim (judex juris) a quo jelas-jelas terlihat dalam menentukan syarat formal mengenai jangka waktu pengajuan banding dimana dinyatakan dalam pertimbangan hukum sebagai berikut :

“Bahwa pengajuan banding apabila dihitung sejak tanggal pengiriman keputusan terbanding 21 November 2011 sampai dengan surat banding diterima oleh sekretariat Pengadilan Pajak pada hari Rabu tanggal 22 Pebruari 2012 melebihi jangka waktu 3 (tiga) bulan pengajuan banding, sehingga tidak memenuhi ketentuan mengenai jangka waktu 3 (tiga) bulan pengajuan banding sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang No. 14 tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;”

“Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dalam persidangan tersebut di atas, Majelis berkesimpulan permohonan banding Pemohon Banding tidak memenuhi ketentuan formal sebagaimana dimaksud Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang No. 14 tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak karenanya tidak dapat diterima:”

8. Bahwa tanggal diterimanya Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor 785/WPJ.05/2011 tanggal 03 November 2011, tentang keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai barang dan Jasa Masa Pajak Agustus 2007 No. 00081/207/07/032/10 tanggal 03 Desember 2010 oleh Pemohon Peninjauan Kembali/ Pemohon Banding melalui pos pada hari Kamis tanggal 24 November 2011;

Termohon Peninjauan Kembali/ Termohon Banding dalam persidangan telah menyampaikan bukti kirim Keputusan Terbanding Nomor KEP-785/WPJ.05/2011 tanggal 03 November 2011 yaitu dikirim tanggal 21 November 2011 melalui pos tercatat;

Dengan dikirimnya surat Keputusan Nomor KEP-785/WPJ.05/2011 tanggal 03 November 2011 oleh Termohon Peninjauan Kembali/ Termohon Banding pada tanggal 21 November 2011 melalui pos, sepatutnya Majelis mempertimbangkan dengan seksama, antara tanggal pengiriman dan tanggal diterimanya surat keputusan dimaksud, karena surat keputusan tersebut bukan diantar langsung oleh Dirjen Pajak kepada Pemohon Peninjauan Kembali, sehingga dapat dipastikan ada selisih waktu diantaranya;

Jangka waktu pengajuan Banding jelas dihitung sejak tanggal diterimanya surat keputusan, bukan dihitung sejak tanggal pengiriman;

Pemohon Peninjauan Kembali/ Pemohon Banding telah cukup membuktikan tanggal penerimaan Surat Keputusan Nomor KEP-785/WPJ.05/2011 tanggal 03 November 2011, yaitu tanggal 24 November 2011, yang dalam Memori Peninjauan Kembali ini diajukan oleh Pemohon Peninjauan kembali sebagai lampiran;

9. Bahwa penghitungan jangka waktu pengajuan banding bersandar pada tanggal pengiriman Surat Keputusan Nomor KEP-785/WPJ.05/2011 tanggal 03 November 2011 yang dimulai pada tanggal 21 November 2011 adalah pertimbangan hukum yang bertentangan/ tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, ic. Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang No. 14 tahun 2002;

Putusan Pengadilan Pajak No. PUT. 38125/ PP/M.XII/16/2012 tanggal 14 Mei 2012 dalam diktumnya yang menyatakan banding yang diajukan Pemohon Banding tidak dapat diterima adalah putusan yang keliru, putusan yang nyata-nyata tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan oleh karenanya haruslah dibatalkan;

Fakta hukum dalam persidangan jelas terbukti bahwa tanggal diterimanya Surat Keputusan Nomor KEP-785/WPJ.05/2011 tanggal 03 November 2011 adalah tanggal 24 November 2011 sehingga permohonan banding yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali masih dalam batas waktu pengajuan banding sebagaimana diatur dalam Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang No. 14 tahun 2002;

10. Bahwa Majelis Hakim tingkat pertama telah khilaf dan melakukan kekeliruan yang nyata atas pertimbangannya, karena tidak meneliti secara cermat bukti-bukti dan fakta-fakta hukum yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali, berdasarkan uraian-uraian tersebut kiranya terbukti adanya kekhilafan hakim atau putusan yang nyata-nyata tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga putusan–putusannya jauh dari rasa keadilan, oleh karenanya kiranya cukup terdapat alasan bagi Penggugat / Pemohon Peninjauan Kembali mengajukan alasan-alasan permohonan Peninjauan Kembali berdasarkan ketentuan Pasal 91 huruf e Undang-Undang Nomor : 14 tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa putusan Pengadilan Pajak sudah benar dan tidak bertentangan dengan undang-undang, karena permohonan banding diajukan tidak memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;

Bahwa alasan-alasan peninjauan kembali tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 91 Undang-Undang No. 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali: PT. DIGITAL AKURASI, tersebut tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya permohonan peninjauan kembali, maka Pemohon Peninjauan Kembali dinyatakan sebagai pihak yang kalah, dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

MENGADILI,

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali : PT. DIGITAL AKURASI tersebut;

Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan Peninjauan Kembali ini sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Kamis, tanggal 12 Desember 2013, oleh Dr. H. Imam Soebechi, S.H., M.H., Ketua Kamar Peradilan Tata Usaha Negara yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum., dan H. Yulius, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Jarno Budiyono, S.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis: Ketua Majelis,

ttd./ ttd./

Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum., Dr. H. Imam Soebechi, S.H., M.H.,

ttd./

H. Yulius, S.H., M.H.,

Biaya-biaya Panitera Pengganti,

1. Meterai ………… Rp 6.000,- ttd./

2. Redaksi ………… Rp 5.000,- Jarno Budiyono, S.H.

3. Administrasi …... Rp 2.489.000,-

Jumlah ………………. Rp 2.500.000,-

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I.

a.n. Panitera

Panitera Muda Tata Usaha Negara  

(ASHADI, SH.)

Nip. 220000754.