1/Pdt.G.S/2026/PN Kwg

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana sebagaimana diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 mengatur bahwa Penggugat dan Tergugat dalam gugatan sederhana berdomisili di daerah hukum Pengadilan yang sama. Selanjutnya berdasarkan Pasal 4 ayat (3a) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana sebagaimana diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 mengatur bahwa dalam hal Penggugat berada di luar wilayah hukum tempat tinggal atau domisili Tergugat, Penggugat dalam mengajukan gugatan menunjuk kuasa, kuasa insidentil, atau wakil yang beralamat di wilayah hukum atau domisili tergugat dengan surat tugas dari institusi Penggugat; Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 11 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana sebagaimana diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 mengatur bahwa Hakim memeriksa materi gugatan sederhana berdasarkan syarat sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4. Selanjutnya berdasarkan Pasal 11 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana sebagaimana diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 mengatur bahwa Hakim menilai sederhana atau tidaknya pembuktian. Kemudian berdasarkan Pasal 11 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana sebagaimana diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 mengatur bahwa apabila dalam pemeriksaan, Hakim berpendapat bahwa gugatan tidak termasuk dalam gugatan sederhana, maka Hakim mengeluarkan penetapan yang menyatakan bahwa gugatan bukan gugatan sederhana, mencoret dari register perkara dan memerintahkan pengembalian sisa biaya perkara kepada Pengugat; Menimbang, bahwa setelah Hakim membaca dan mempelajari gugatan sederhana tentang wanprestasi yang diajukan oleh Penggugat melawan Tergugat sehubungan dengan adanya ingkar janji yang dilakukan oleh Tergugat terhadap objek perkara yaitu Akta Notaris tentang Perjanjian Pengikatan Jual-Beli Nomor: 51 tanggal 14 Juli 2023 yang dibuat oleh dan di hadapan Notaris Ayesha Ryzka, S.H., M.Kn. Notaris di Kabupaten Karawang dengan objek jual-beli adalah sebidang tanah dan bangunan berupa rumah dengan keterangan: a. Blok / Nomor : J2/15; b. Type Bangunan : 30/60; c. Luas tanah : 60m2; d. Luas bangunan : 30m2; e. Jalan : Citra Swarna Grande, Kelurahan/Desa Pancawati, Kecamatan Klari, Kabupaten Karawang Provinsi Jawa Barat. Selanjutnya mengingat terdapat klausul kesepakatan pada Objek Perkara di mana Penggugat dan Tergugat telah setuju jika timbul perselisihan dan perbedaan pendapat yang tidak dapat diselesaikan dengan musyawarah mufakat, maka baik Penggugat dan Tergugat akan memilih domisili hukum yang tetap dan tidak berubah di Kantor Panitera Pengadilan Negeri Karawang di Karawang sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 15 butir 15.2 Objek Perkara; Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan pendahuluan tersebut dihubungkan dengan Pasal 3 ayat (2) huruf b Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana sebagaimana diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019, Hakim menilai perselisihan antara Penggugat dan Tergugat termasuk sengketa hak atas tanah, sehingga tidak dapat diperiksa dalam acara gugatan sederhana; Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempelajari gugatan a quo, Hakim berpendapat gugatan tersebut tidak termasuk dalam gugatan sederhana; Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim perlu mengeluarkan penetapan; Mengingat, ketentuan Pasal 3 ayat (2) huruf b dan Pasal 11 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana sebagaimana diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019; M E N E T A P K A N: 1. Menyatakan gugatan Penggugat bukan gugatan sederhana; 2. Memerintahkan panitera untuk mencoret perkara Nomor 1/Pdt.G.S/2026/PN Kwg dalam register perkara; dan 3. Memerintahkan pengembalian sisa panjar biaya perkara kepada Penggugat.