237/G/2024/PTUN.JKT

MENGADILI : PENUNDAAN : Menguatkan Penetapan Penundaan Pelaksanaan yang telah ditetapkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 237/G/2024/PTUN.JKT tanggal 31 Juli 2024 EKSEPSI : Menyatakan seluruh Eksepsi yang diajukan oleh Tergugat tidak diterima; POKOK PERKARA : 1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya; 2. Menyatakan batal: a. Keputusan Tata Usaha Negara berupa Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja Direktorat Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 72.K/KU.01/KPA/2024 tentang Penetapan Sanksi Daftar Hitam, tanggal 28 Mei 2024; b. Penayangan Sanksi Daftar Hitam pada laman www.Inaproc.id. 3. Mewajibkan dan memerintahkan Tergugat untuk: a. Mencabut Keputusan Tata Usaha Negara berupa Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja Direktorat Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 72.K/KU.01/KPA/2024 tentang Penetapan Sanksi Daftar Hitam, tanggal 28 Mei 2024; b. Menghentikan penayangan (take down) PT Waskita Karya (Persero) Tbk. dari Daftar Hitam Nasional pada laman www.Inaproc.id; 4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.312.000,- (tiga ratus dua belas ribu rupiah);.