41/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN Niaga Mdn

MENGADILI: Menyatakan penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU) PT. Eluan Mahkota (Dalam PKPU) telah berakhir; Menyatakan Debitor (PT. Eluan Mahkota) pailit dengan segala akibat hukumnya; Menunjuk Firza Andriansyah, S.H., M.H. Hakim Niaga Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Medan sebagai Hakim Pengawas; Mengangkat: Saudari Nuriaty Sitompul, S.H., Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia, Nomor SBPKP: AHU-129 AH.04.03-2020 tanggal 29 Januari 2020, berkantor di Sitompul & Partners, Wisma Sejahtera Suite 1E2 Jalan Let. Jend. S.Parman Kav. 75 Slipi, Jakarta Barat; Saudara Risopatomo Naro H., S.H., M.H. Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia, Nomor SBPKP: AHU-217 AH.04.05-2022 tanggal 8 September 2022, berkantor di RaSul & Co, Jalan Ciledug Raya No. 35 Kebayoran Lama, Jakarta Selatan 12230; Saudara Habibie Abdiawan, S.H. Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia, Nomor SBPKP: AHU-112 AH.04.05-2023 tanggal 17 November 2023, berkantor di Jalan Salam No. 2B Bendungan Hilir, Tanah Abang, Jakarta Pusat; Sebagai Tim Kurator PT. Eluan Mahkota (Dalam Pailit) dan menjalankan tugasnya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Kepailitan dan PKPU; 5. Menetapkan biaya pengurusan dan imbalan jasa Tim Pengurus akan ditetapkan dalam penetapan tersendiri sesuai ketentuan hukum yang berlaku; 6. Menetapkan biaya kepailitan dan imbalan jasa Kurator akan ditetapkan kemudian setelah Tim Kurator selesai melaksanakan tugasnya dan proses kepailitan berakhir; 7. Menghukum Debitor (PT. Eluan Mahkota) untuk membayar biaya perkara permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang sejumlah Rp2.353.500,00. (dua juta tiga ratus lima puluh tiga ribu lima ratus rupiah);