6/Pdt.Sus-KIP/2023/PN Lgs

Memperhatikan Pasal 49 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik jo. Pasal 10 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Informasi Publik Di Pengadilan, dan pasal-pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan; MENGADILI: Dalam Eksepsi Menolak eksepsi Termohon Keberatan (semula Pemohon Informasi) untuk seluruhnya; Dalam Pokok Perkara Mengabulkan permohonan keberatan dari Pemohon Keberatan (semula Termohon Informasi) untuk sebagian; Menyatakan Termohon Keberatan bukanlah Pemohon Informasi yang beriktikad baik; Menyatakan Termohon Keberatan selaku Badan Hukum yang memohon Informasi Publik dengan hanya diwakili dan ditandatangani oleh Ketua tanpa adanya Pengurus lainnya adalah melanggar Undang- Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan junto Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan dan Akte Pendirian Yayasan Advokasi Rakyat Aceh dengan Nomor:04, tanggal 4 November 2010; Membatalkan Putusan Komisi Informasi Aceh Nomor 008/III/KIA-PS-A/2022, tanggal 14 Maret 2023; Menghukum Termohon Keberatan (semula Pemohon Informasi) untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp504.000,00 (lima ratus empat ribu rupiah); Menolak permohonan keberatan dari Pemohon Keberatan (semula Termohon Informasi) untuk selain dan selebihnya;