Putusan PN PALEMBANG Nomor 7/Pdt.P/2018/PN Plg

Putusan PN PALEMBANG Nomor 7/Pdt.P/2018/PN Plg | IndoCourtAtlas

Decision / Putusan

M E N E T A P K A N Mengabulkan permohonan PEMOHON untuk seluruhnya; Menetapkan Pembubaran Perseroan PT. Sarana Sumsel Ventura dengan alasan Perseroan Tidak Mungkin Untuk Dilanjutkan; Menyatakan PT. Sarana Sumsel Ventura dalam proses Likuidasi ; Menetapkan Tim Likuidator yakni : 1. PETRUS SEPAKAT PERANGIN, SH., beralamat di Jln. Kelimutu 84/10 Komp. Pelni, RT.008 RW.008, Kelurahan Bekasi Jaya, Kecamatan Bekasi Timur, Kota Bekasi, Jawa Barat 2. MURSANI, beralamat di Komp. Pinang Griya Permai, Jln. Seruni No. 878 A, RT.002 RW.006, Kelurahan Pinang, Kecamatan Pinang, Kota Tangerang, Banten dan 3. H. BAMBANG HARIYANTO, SH.MH.FCBArb beralamat di Jl. Padang Selasa No.1-1275 RT. 017/RW. 006 Kelurahan Bukit Lama Kecamatan Ilir Barat I Kota Palembang Sumatera Selatan untuk melaksanakan dan/atau menjalankan Likuidasi terhadap perseroan PT. Sarana Sumsel Ventura dengan kewenangan - kewenangan dan tugas - tugas sebagai berikut: Kewenangan - Kewenangan Likuidator. Menawarkan dan menjual aset ‘Perseroan’ dengan harga yang baik dan wajar dengan tanpa memerlukan persetujuan terlebih dahulu baik dari Direksi dan Komisaris ‘Perseroan’ atau Para Pemegang Saham ‘Perseroan’; Menerima pembayaran - pembayaran dari penjualan aset ‘Perseroan’; Menerima pembayaran piutang - piutang milik ‘Perseroan’ termasuk dan tidak terbatas pada Membayarkan utang - utang ‘Perseroan’ kepada Para Kreditur sehubungan dengan Likuidasi ‘Perseroan’. Tugas - Tugas Likuidator : Melaporkan Pembubaran ‘Perseroan’ kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam jangka waktu paling lambat 20 (dua puluh) hari sejak tanggal Penetapan Pembubaran ‘Perseroan’ sesuai ketentuan Pasal 54 ayat 1 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 34/POJK.05/2015 tentang Perizinan Usaha Dan Kelembagaan Perusahaan Modal Ventura; Memberitahukan Pembubaran ‘Perseroan’ kepada semua Kreditur dalam Surat Kabar dan Berita Negara Republik Indonesia dan kepada Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI untuk dicatat dalam Daftar Perseroan dalam Likuidasi, dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal Pembubaran Perseroan sesuai ketentuan Pasal 147 Undang - Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas; Melakukan pemberesan harta kekayaan ‘Perseroan’ dengan melakukan pencatatan dan pengumuman kekayaan dan utang ‘Perseroan’; Melakukan pengumuman dalam Surat Kabar dan Berita Negara Republik Indonesia mengenai rencana pembagian kekayaan hasil Likuidasi; Melakukan pembayaran kepada Para Kreditor; Melakukan pembayaran sisa kekayaan hasil Likuidasi kepada Para Pemegang Saham; dan Melakukan tindakan - tindakan yang perlu dalam pelaksanaan pemberesan kekayaan ‘Perseroan’ sesuai ketentuan Pasal 149 Undang - Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas; Memberikan Pertanggungjawaban kepada Pengadilan Negeri Palembang dan setelah pertanggungjawaban tersebut diterima oleh Pengadilan Negeri Palembang, Likuidator Memberitahukan hasil akhir proses Likuidasi kepada Menteri Hukum Dan HAM RI sesuai ketentuan Pasal 152 Undang - Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yaitu sebesar Rp. 11.459.000 (sebelas juta empat ratus lima puluh sembilan ribu rupiah) ;

7/Pdt.P/2018/PN Plg

Plaintiffs / Applicants (1)

Applicant (1)

Defendants / Respondents (34)

Respondent (34)