PUTUSAN

No. 207 K/TUN/2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

M A H K A M A H A G U N G

memeriksa perkara Tata Usaha Negara dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

PT. PERKEBUNAN KALTIM UTAMA I, suatu Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan Hukum Negara Republik Indonesia, berkedudukan di Jalan A. Yani, Ruko Mitra Mas Blok M, Nomor : 16, Samarinda, diwakili oleh Yosua Irawan Lau, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Direktur Utama PT. Perkebunan Kaltim Utama I, didirikan berdasarkan Akta Nomor : 1, tanggal 1 Mei 2004, dihadapan Achmad Dahlan, SH., Notaris di Samarinda, akta mana telah memperoleh pengesahan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan Nomor : C-05410 HT.01.01.TH.2006 tanggal 24 Februari 2006 yang terakhir telah diubah dengan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Nomor : 26 tanggal 06 Januari 2011 dibuat dihadapan Nety Maria Machdar, S.H., Notaris di Jakarta, dalam hal ini memberikan kuasa kepada : 1. Swandy Halim, SH., MSc., 2. Mira Amalia, SH., MH., 3. Deasy Marthaningsih Hendar Asmara, SH., kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Para Advokat dan Konsultan Hukum, beralamat kantor di Gedung World Trade Center Lantai 11, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 30, Jakarta 12920, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 08 Februari 2012;

Pemohon Kasasi dahulu Tergugat II Intervensi/Pembanding I;

m e l a w a n :

PT. ADIMITRA BARATAMA NUSANTARA (PERSEROAN), suatu Perseroan Terbatas, yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, diwakili oleh Aan Sinanta, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Direktur Utama, berdasarkan Akta Nomor : 29 tanggal 14 April 2009, oleh karena sah mewakili direksi, yang beralamat di Bank Mega Building, Suite 202, Jalan Tanjung Karang Nomor : 3-4 A, Jakarta 10230, dalam perkara ini memberikan kuasa kepada : 1. Ranto Simanjuntak, SH., MH., 2. John Herman Pigalao, SH., M.Kn., 3. Stella Valentina, SH., 4. Elizabeth Ritonga, SH., 5. Alvajune G.Manuhua, SH., kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat dan Konsultan Hukum, berkantor di Menara Topas (d/h. Menara Eksekutif) Lantai 15, Jalan M.H. Thamrin Kav. 9, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 108/RP&P/SKK/III/12 tanggal 02 Maret 2012;

Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding;

d a n :

I. KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA, berkedudukkan di Jalan Sisingamangaraja, Nomor : 2, Kebayoran, Jakarta Selatan, dalam hal ini diwakili oleh :

1. R.B. Agus Widjayanto, SH., M.Hum., Jabatan Direktur Perkara Pertanahan, berkedudukkan di Jalan Sisingamangaraja, Nomor : 2, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan;

2. Ari Machkota, SH., M.Hum., Jabatan Kepala Sub Direktorat Perkara Wilayah I, berkedudukkan di Jalan Sisingamangaraja, Nomor : 2, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan;

3. Abgrid Pranowo, SH., CN., Jabatan Kepala Seksi Perkara Tata Usaha Negara Wilayah I, berkedudukkan di Jalan Sisingamangaraja, Nomor : 2, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan;

4. Ignatius Ardi Susanto, SH., Jabatan Kepala Seksi Perdata Wilayah I, berkedudukkan di Jalan Sisingamangaraja, Nomor : 2, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan;

5. Reskah Hartati, SH., Jabatan Staf Sub Direktorat Perkara Wilayah I, berkedudukkan di Jalan Sisingamangaraja, Nomor : 2, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan;

6. Sri Dewi Marlina Putri, SH., Jabatan Staf Sub Direktorat Perkara Wilayah I, berkedudukkan di Jalan Sisingamangaraja, Nomor : 2, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan;

7. Andre Setiabudi Iskandar, SH., Staf Sub Direktorat Perkara Wilayah I, berkedudukkan di Jalan Sisingamangaraja, Nomor : 2, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan;

8. Iman Malvina Yusuf, SH., Staf Sub Direktorat Perkara Wilayah I, berkedudukkan di Jalan Sisingamangaraja, Nomor : 2, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan;

9. Dimas Tri Suryanto, A.Md., Staf Sub Direktorat Perkara Wilayah I, berkedudukkan di Jalan Sisingamangaraja, Nomor : 2, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan;

kesemuanya berkantor pada Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia, Jalan Sisingamangaraja Nomor : 2, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 14/SK/IV/2011, tertanggal 12 April 2011;

II. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA, berkedudukkan di Jalan Ahmad Yani, Nomor : 22, Tenggarong, dalam perkara ini memberikan kuasa kepada :

1. Muhamad Fadhil, SH., M.Hum., Jabatan Kepala Bidang Pengkajian dan Penanganan Perkara dan Konflik Pertanahan pada Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Kalimantan Timur;

2. Purwanto, SH., Jabatan Kepala Seksi Pengkajian dan Penanganan Perkara Pertanahan pada Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Kalimantan Timur;

keduanya berkantor pada Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Kalimantan Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 101/SK.64.02/III/2011, tertanggal 08 Maret 2011;

Turut Termohon Kasasi I dan II dahulu Tergugat I dan II/Pembanding III dan II;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang Turut Termohon Kasasi I dan II dahulu sebagai Tergugat I dan II serta Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat II Intervensi dimuka persidangan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada pokoknya atas dalil-dalil :

I. OBYEK SENGKETA :

Bahwa yang menjadi obyek gugatan / obyek sengketa antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II dalam gugatan ini adalah sebagai berikut :

a. Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor : 75/HGU/BPN RI/2009 tentang Pemberian Hak Guna Usaha Atas Nama PT. Perkebunan Kaltim Utama I atas Tanah di Kabupaten Kutai Kertanegara, Provinsi Kalimantan Timur, sepanjang luas bidang tanah dalam peta bidang tanah tanggal 27 Januari 2009 No. 04-16.03-2009, NIB. 16.03.00.00.00205 seluas 2.460,13 Hektar (“Ha”) yang ditetapkan di Jakarta pada tanggal 4 Juni 2009 (“SK BPN No. 75”) ;

b. Sertipikat Hak Guna Usaha (HGU) No. 35, tanggal 30 Juli 2009, Kelurahan Jawa, Kecamatan Sanga-Sanga, Kabupaten Kutai Kertanegara, atas tanah seluas 2.460,13 Ha yang tertulis atas nama PT. Perkebunan Kaltim Utama I (“PT. PKU I”), berdasarkan Surat Ukur Nomor : 1052/HGU/2009, tanggal 30 Juli 2009, (“Sertipikat HGU No. 35”) oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kutai Kartanegara;

II. TENGGANG WAKTU.

a. Bahwa Penggugat baru mengetahui tentang kabar adanya penerbitan Sertipikat HGU No. 35 tersebut pada tanggal 25 Januari 2011, pada saat Penggugat baru menerima Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Kalimantan Timur Resor Kutai Kartanegara No. B/21/I/2011/ Reskrim tertanggal 25 Januari 2011, SP2HP mana merupakan akibat laporan yang disampaikan oleh Pihak Penggugat kepada Instansi Kepolisian tentang adanya penyerobotan lahan atau tanah di areal milik Penggugat yang dilakukan oleh PT. PKU I ;

b. Bahwa berdasarkan hal uraian tersebut diatas kemudian Penggugat mengajukan gugatan atas dikeluarkannya SK BPN No. 75 dan Sertipikat HGU No. 35 tersebut dikarenakan masih dalam batas waktu 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana ditentukan dalam pasal 55 Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor : 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor : 51 Tahun 2009 (“UU PTUN”) ;

III. DASAR GUGATAN.

a. Bahwa kedua surat keputusan tersebut digugat bersamaan karena ada keterkaitan yang sangat erat satu sama lain (ada “innerlijke samenhang”) antara kedua surat keputusan tersebut. sebab surat keputusan yang satu menjadi dasar atau landasan hukum dari surat keputusan yang kedua, sehingga tidak dapat dipisahkan satu sama lain”. (teori “innerlijke samenhang”). oleh karena itu adalah sangat tepat dan berdasar hukum kedua surat keputusan tersebut di atas digugat secara bersama-sama ;

b. Bahwa penerbitan Sertipikat HGU No. 35 oleh Tergugat II, adalah tindak lanjut dari pelaksanaan Keputusan Tergugat I yaitu Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor : 75/HGU/BPN RI/2009 tentang Pemberian Hak Guna Usaha Atas Nama PT. PKU I, sehingga telah memenuhi syarat sebagai keputusan tata usaha negara yang bersifat konkret, individual dan final. sesuai dengan teori surat keputusan berantai (ketting beschikking) ;

c. Bahwa sesuai dengan ketentuan Tata Usaha Negara, penerbitan Sertipikat HGU No. 35 adalah merupakan suatu produk/keputusan Tata Usaha Negara, sehingga dengan demikian telah memenuhi syarat-syarat sebagai keputusan tata usaha negara sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 angka (3) Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor : 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor : 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Sehingga Keputusan Tata Usaha Negara berupa Sertipikat HGU No. 35 dapat digugat di Pengadilan Tata Usaha Negara dengan alasan penerbitan objek sengketa tersebut bersifat konkret, individual dan final;

d. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 8 juncto Pasal 14 ayat (1) Peraturan Menteri Negara/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 3 Tahun 1999 Tentang Pelimpahan Kewenangan Pemberian dan Pembatalan Keputusan Pemberian Hak Atas Tanah Negara, bahwa keputusan pemberian Hak Guna Usaha atas tanah yang luasnya lebih dari 200 Ha (dua ratus hektar) merupakan kewenangan dari Kepala Badan Pertanahan Nasional c.q Tergugat I ;

e. Bahwa dalam perkara aquo, pemberian Hak Guna Usaha kepada PT. PKU I sesuai SK BPN No.: 75 yang mendasari terbitnya Sertipikat HGU No. 35 tanggal 30 Juli 2009 adalah seluas 2.460,13 Ha (dua ribu empat ratus enam puluh koma tiga belas hektar) di atas lahan yang dikuasai oleh Penggugat sehingga dengan demikian Pejabat Tata Usaha Negara yang memiliki kewenangan untuk memberikan hak penguasaan atas tanah berupa Hak Guna Usaha adalah Kepala Badan Pertanahan Nasional c.q. Tergugat I ;

f. Bahwa dengan adanya penerbitan Sertipikat HGU No. 35 yang di dasari oleh SK BPN No. 75 oleh Tergugat I kepada PT. PKU I di atas lahan pertambangan yang dikuasai oleh Penggugat, maka kepentingan Penggugat selaku pihak yang memegang ijin pertambangan di atas lahan tersebut sangat dirugikan ;

g. Bahwa atas kerugian tersebut maka Penggugat mengajukan gugatan aquo berdasarkan ketentuan Pasal 50 Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor : 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor: 51 Tahun 2009, yang kutipannya adalah sebagai berikut :

“ Pengadilan Tata Usaha Negara bertugas dan berwenang memeriksa dan memutus sengketa Tata Usaha Negara di tingkat pertama” ;

IV. ALASAN-ALASAN GUGATAN.

1. Bahwa Penggugat adalah suatu Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia pada tanggal 28 Oktober 2004 berdasarkan Akta No. 30 Tanggal 28 Oktober 2004 yang dibuat dihadapan H. M. Afdal Ghazali, Notaris di Jakarta, dimana Anggaran Dasarnya telah mendapat pengesahan dari Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia pada tanggal 9 Juni 2005 sesuai Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. C-15884 HT.01.01. TH 2005, dimana kegiatan usaha utama dari penggugat adalah dalam bidang pertambangan ;

2. Bahwa Penggugat adalah pemilik Ijin Kuasa Pertambangan antara lain sebagai berikut :

i). Surat Keterangan Ijin Peninjauan (SKIP) dari Bupati Kutai Kartanegara dengan Nomor : 540/140/SKIP/DPE-IV/X/2005 pada tanggal 27 Oktober 2005 ;

ii). Ijin Kuasa Pertambangan Penyelidikan Umum (KP PU) dari Bupati Kutai Kertanegara dengan Nomor: 540/102/KP-PU/DPE-IV/XII/ 2005 pada tanggal 15 Desember 2005 ;

iii). Ijin Kuasa Pertambangan Eksplorasi (KP-Eksplorasi) dari Bupati Kutai Kertanegara dengan Nomor : 540/74/KP-Er/DPE-IV/VI/2006 pada tanggal 26 Juni 2006 ;

iv). Ijin Kelayakan Lingkungan (AMDAL) dari Bupati Kutai Kartanegara dengan No. KAKK/269/AMDAL/Tambang Batubara/2007 pada tanggal 12 November 2007 ;

v). Ijin Kuasa Pertambangan Eksploitasi (KP-Eksploitasi) dari Bupati Kutai Kartanegara dengan No. 540/057/KP-Ep/DPE-IV/XI/2007 pada tanggal 14 November 2007 sampai dengan 14 November 2012 ;

vi). Pemberian ijin Lokasi dari Bupati Kutai Kartanegara Nomor: 79/DPN.K/IL-79/XI-2007 pada tanggal 29 November 2007 seluas 2.643.99 Ha ;

vii). Ijin Kuasa Pertambangan Pengangkutan dan Penjualan dari Bupati Kutai Kartanegara dengan No. 540/37/KP-AJ/DPE-V/XII/ 2007 pada tanggal 14 Desember 2007 ;

viii). Ijin Kuasa Pertambangan Eksploitasi (KP-Eksploitasi) dari Bupati Kutai Kartanegara dengan No. 540/010/KP-Ep/DPE-IV/II/2008 pada tanggal 19 Februari 2008 dengan jangka waktu 20 (dua puluh) tahun. Ijin KP-Eksploitasi ini merupakan penyempurnaan dari Ijin Kuasa Pertambangan Eksploitasi (KP-Eksploitasi) dari Bupati Kutai Kartanegara dengan No. 540/057/KP-Ep/DPE-IV/XI/2007 pada tanggal 14 November 2007 sampai dengan 14 November 2012 yang hanya berlaku selama 5 (lima) tahun ;

ix). Persetujuan Ijin Usaha Pertambangan Operasi Produksi (IUP-OP) dari Bupati Kutai Kartanegara dengan No. 540/1691/ IUP-OP/MB-PBAT/XII/2009 pada tanggal 1 Desember 2009 ;

x). Rekomendasi Penggunaan Wilayah Kerja Migas TAC Pertamina-Medco Sanga-sanga dan Vico Indonesia di Blok Sanga-sanga dari Menteri Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) dengan No. 9012/13/DJM.E/ 2008 pada tanggal 28 Mei 2008 ;

3. Bahwa Penggugat dalam rangka memiliki dan mendapatkan Ijin-ijin tersebut di atas telah melakukan investasi yang besar baik berupa modal (uang), tenaga (keahlian) dan peralatan pada wilayah-wilayah KP Eksploitasi milik Penggugat, yaitu dengan melakukan proses tindakan diantaranya berupa :

a) Penggugat mengajukan permohonan ijin untuk mengadakan peninjauan di kecamatan Sanga-sanga seluas 2.990 ha (dua ribu sembilan ratus sembilan puluh hektar) untuk mengetahui data awal potensi endapan Bahan Galian Batubara. Selanjutnya dari Bupati Kutai Kartanegara Telah memberikan Surat Keterangan Ijin Peninjauan (SKIP) dari Bupati Kutai Kartanegara dengan Nomor: 540/140/SKIP/ DPE-IV/X/2005 pada tanggal 27 Oktober 2005 ;

b) Bahwa berdasarkan hasil kegiatan peninjauan tersebut di atas Penggugat juga Telah memperoleh Ijin Kuasa Pertambangan Penyelidikan Umum (KP PU) Nomor : 540/102/KP-PU/DPE-IV/XII/ 2005 pada tanggal 15 Desember 2005 dari Bupati Kutai Kertanegara dan telah melakukan survey untuk mencari bahan galian “Batubara” ;

c) Bahwa berdasarkan hasil kegiatan Penyelidikan umum tersebut Penggugat telah melakukan kegiatan berkaitan dengan upaya untuk mendapatkan kepastian, sifat dan nilai bahan galian/tambang yang terkandung didalamnya dimana selanjutnya Bupati Kutai Kartanegara menerbitkan Surat Ijin Kuasa Pertambangan Eksplorasi (KP-Eksplorasi) Nomor : 540/74/KP-Er/DPE-IV/VI/2006 tanggal 26 Juni 2006 untuk Penggugat. Bahwa sesuai dengan Kuasa Pertambangan Eksplorasi yang telah dimiliki oleh Penggugat, yang salah satu syaratnya dalam melakukan Eksplorasi yaitu jika terdapat pertindihan Kuasa Pertambangan Eksplorasi dengan kepentingan lahan lainnya, maka Penggugat sebelum melaksanakan kegiatan dalam wilayah tersebut harus lebih dahulu menyelesaikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku sesuai Lampiran 2 angka 5 Kuasa Pertambangan Eksplorasi Nomor: 540/74/KP-Er/DPE-IV/VI/2006 tanggal 26 Juni 2006, dan berdasarkan hal tersebut Penggugat sejak bulan Juni 2007 sudah memulai melakukan pembebasan lahan dari penduduk/masyarakat penggarap agar kegiatan eksplorasi tersebut dapat dilakukan ;

d) Bahwa setelah Penggugat membuktikan hasil kegiatan eksplorasi yang dilakukan atas bahan galian, maka selanjutnya Penggugat mengajukan permohonan guna mendapatkan hak tunggal untuk memperoleh Kuasa Pertambangan Eksploitasi dengan terlebih dahulu mendapatkan AMDAL yang merupakan salah satu syarat dalam pengajuan Kuasa Pertambangan Eksploitasi ;

e) Bahwa Bupati Kutai Kartanegara selanjutnya berdasarkan permohonan tersebut menerbitkan Ijin Kuasa Pertambangan Eksploitasi (KP-Eksploitasi) dengan No. 540/057/KP-Ep/DPE-IV/XI/2007 tertanggal 14 November 2007 yang telah diperbaharui dengan Ijin Kuasa Pertambangan No. 540/010/KP-Ep/DPE-IV/II/2008, tanggal 19 Februari 2008 untuk Penggugat, dengan jangka waktu 20 (dua puluh) tahun dengan batas-batas sebagai berikut :

No.Titik		Bujur Timur			Lintang	(LU/LS)
Koord.	Ø	‘	“	Ø	‘	“
	117	12	00,00	0	40	36,00 LS
	117	13	30,00	0	40	36,00 LS
	117	13	30,00	0	40	44,00 LS
	117	16	39,00	0	40	44,00 LS
	117	16	39,00	0	42	34,00 LS
	117	12	00,00	0	42	34,00 LS

f) Bahwa sesuai dengan Kuasa Pertambangan Eksploitasi yang telah dimiliki oleh Penggugat, yang salah satu syaratnya dalam Lampiran II Angka 4 Kuasa Pertambangan Eksploitasi No. 540/010/Kp Ep/DPE IV/II/2008 yaitu sebelum Penggugat dapat melakukan kegiatan eksploitasi Penggugat harus menyelesaikan terlebih dahulu lahan yang tumpang tindih antara lahan Penggugat dengan lahan garapan masyarakat secara musyawarah mufakat. Selanjutnya oleh karena itu Penggugat juga mendapatkan Ijin Lokasi Nomor : 79/DPN.K/IL-79/XI-2007 pada tanggal 29 November 2007 dari Bupati Kutai Kartanegara untuk tanah seluas + 2.643,99 Ha. Guna melakukan pembebasan sebagaimana yang disyaratkan dalam Pasal 8 Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara No. 32 tahun 2000 Tentang Ijin Lokasi ;

g) Sehingga setelah Penggugat memperoleh/mendapatkan Ijin Lokasi tersebut, maka memperkuat Penggugat untuk melakukan pembebasan lahan yang lebih intensif secara bertahap dari penduduk atau masyarakat penggarap yang sudah dimulai sejak bulan Juni 2007 sampai dengan dengan bulan Januari 2011 dengan total pembebasan adalah seluas + 2,040.6162 Ha yang berada di wilayah Area Ijin Lokasi Nomor : 79/DPN.K/IL-79/XI-2007 tertanggal 29 November 2007 milik Penggugat ;

Pembebasan mana dilakukan dengan menuangkannya didalam “Surat Pernyataan Pengalihan Hak atau Surat Kesepakatan Pengalihan Penguasaan Lahan Garapan”. Yaitu pembebasan atau pengalihan mana dilakukan dari penduduk atau masyarakat penggarap kepada Penggugat dimana didalam Surat Pernyataan tersebut didalamnya disaksikan juga oleh aparat antara lain sebagai berikut :

- Lurah setempat ;

- Komandan Rayon Militer (Danramil) setempat ;

- Kepala Polisi Sektor setempat ;

- Bhabinkamtibmas setempat ;

- Babinsa setempat ;

Bahwa dalam pengalihan tersebut juga tentunya diberikan kompensasi berupa uang kepada penduduk atau masyarakat penggarap sesuai dengan berapa luas lahan atau tanah yang dimiliki oleh masing-masing pemilik (penduduk/masyarakat penggarap) pada saat itu. Dan untuk pembebasan lahan keseluruhan milik Penggugat sudah dilakukan mulai tanggal 20 Juni 2007 dan masih dilakukan hingga saat ini ;

h) Bahwa tindakan Penggugat memenuhi kewajibannya melakukan pembebasan lahan dan membayar ganti rugi kepada penduduk atau masyarakat penggarap pada saat itu sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sebagaimana juga telah dinyatakan oleh SUKARDJI, S.Pd.,MM., selaku Lurah Kelurahan Jawa, Kecamatan Sanga-sanga Kabupaten Kutai Kartangera dalam Surat Pernyataan No. 400/019/Per/I/2011, tanggal 21 Januari 2011, selaku Pejabat instansi yang ikut menyaksikan dan menandatangani dokumen pembebasan setiap lahan yang dilakukan oleh Penggugat bersama dengan aparat (Koramil, Polsek) ;

i) Bahwa wilayah kuasa pertambangan (WKP) Penggugat berdasarkan KP-Eksploitasi No. 540/010/KP-Ep/DPE-IV/II/2008 tanggal 19 Februari 2008 masih berada di dalam Wilayah Kerja Pertamina yang dikelola oleh Perusahaan Operator Migas yang sejak tanggal 27 Januari 1989 yang telah menguasai wilayah lahan pertambangan tersebut, dimana Penggugat sebelum melakukan kegiatan eksploitasi telah terlebih dahulu melakukan koordinasi dengan Perusahaan Operator Migas tersebut dengan melakukan antara lain sebagai berikut :

• Perjanjian pemanfaatan lahan bersama antara PT. Medco E&P Indonesia (TAC Pertamina–Medco Sangasanga) dengan penggugat tanggal 4 Oktober 2007; dan ;

• Perjanjian tumpang tindih lahan antara Vico Indonesia dengan penggugat tanggal 31 Januari 2008 Migas TAC;

Bahwa berdasarkan kerjasama dengan para perusahaan operator Migas di wilayah kerja Pertamina tersebut diatas, maka Penggugat telah memperoleh Rekomendasi dari Menteri ESDM dengan No. 9012/13/DJM.E/2008 tanggal 28 Mei 2008 untuk Penggunaan Wilayah Kerja Migas TAC Pertamina – Medco Sangasanga dan Vico Indonesia di Blok Sangasanga untuk kegiatan Eksploitasi batubara atas nama Penggugat ;

Bahwa koordinasi antara Penggugat dengan perusahaan Operator Migas yang dituangkan dalam Perjanjian tersebut diatas adalah merupakan bukti kepatuhan Penggugat dalam melaksanakan kewajibannya selaku Pemegang Kuasa Pertambangan yang dipersyaratkan oleh Bupati Kutai Kertanegara sebagaimana tercantum dalam Lampiran II butir (7) Kuasa Eksploitasi No. 540/010/KP-Ep/DPE-IV/II/2008, tanggal 19 Februari 2008 yang kutipannya adalah sebagai berikut :

“(7) Apabila KP Eksploitasi ini berada dalam wilayah kerja perusahaan Migas, sebelum melakukan kegiatan eksploitasi terlebih dahulu melakukan koordinasi dengan perusahaan tersebut” ;

j) Bahwa selanjutnya Bupati Kutai Kartanegara telah pula menerbitkan Persetujuan Ijin Usaha Pertambangan Operasi Produksi (IUP-OP) dari Bupati Kutai Kartanegara dengan No. 540/1691/IUP-OP/MB-PBAT/XII/ 2009 pada tanggal 1 Desember 2009 yang merupakan penyempurnaan atau penyesuaian ijin dari Kuasa Pertambangan (KP) yang masih berlaku disesuaikan menjadi Ijin Usaha Pertambangan (IUP) hal tersebut adalah sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam Surat Edaran Direktorat Jenderal Mineral, Batubara, dan Panas Bumi No. 1053/30/DJB/2009 tanggal 24 Maret 2009 Perihal Ijin Usaha Jasa Pertambangan jo Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 tanggal 12 Januari 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Dengan demikian Penggugat telah mendapatkan dan memiliki ijin-ijin yang sah dalam penguasaan lahan dan untuk melakukan kegiatan operasional pertambangan di Wilayah Kerja Penggugat ;

4. Bahwa dengan didasari bukti kepemilikan ijin dan bukti pembebasan atas lahan tersebut di atas, maka terbukti dengan demikian Penggugat memiliki hak sepenuhnya atas Wilayah Kuasa Pertambangan (WKP) yang dimilikinya ;

5. Bahwa alasan Penggugat menggugat Sertipikat HGU No. 35, dikarenakan PT. PKU I telah menggunakan Sertipikat HGU No. 35 sebagai dasar dan alasan dalam melakukan penyerobotan, sebagaimana diketahui oleh Penggugat pada saat mendapat Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (“SP2HP”) dari pihak Kepolisian Resort Kutai Kartanegara tertanggal 25 Januari 2011 yaitu SP2HP mana akibat dari adanya laporan Penggugat tertanggal 10 November 2010 atas adanya penyerobotan lahan yang dilakukan oleh PT. PKU I tersebut ;

6. Bahwa alasan gugatan Penggugat dalam mengajukan gugatan ini adalah dengan didasari Bukti Kepemilikan Ijin Dan Kepemilikan lahan Penggugat seperti tersebut diatas, dimana terbukti Tergugat I dan Tergugat II selaku Pejabat Penyelenggara Tata Usaha Negara (Administrasi Negara) tidak teliti dan tidak cermat dalam melaksanakan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) yaitu dengan tidak melakukan pemeriksaan atau peninjauan di lokasi lahan sebelum menerbitkan Sertipikat HGU No. 35 atas nama PT. PKU I ;

7. Bahwa yang dimaksudkan dengan tidak teliti dan tidak cermat menurut Penggugat adalah Tergugat I dan Tergugat II telah tidak melakukan pemeriksaan dan penelitian secara seksama terhadap kelengkapan administasi permohonan yang diajukan oleh PT. PKU I, dimana tanah milik Penggugat yang merupakan areal lokasi usaha pertambangan yang telah memiliki Ijin Kuasa Pertambangan yang sah telah masuk didalam bagian bidang tanah yang diterbitkan Sertipikat Hak Guna Usahanya oleh Tergugat I melalui SK. BPN No. 75 dan Tergugat II melalui pendaftaran dan penerbitan Sertipikat HGU No. 35, maka berdasarkan hal tersebut diatas kepentingan Penggugat dalam perkara ini adalah nyata dan dibenarkan, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor : 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor : 51 Tahun 2009, ada kepentingan Penggugat untuk mengajukan gugatan aquo ;

V. ALASAN-ALASAN HUKUM KETIDAKTELITIAN DAN KETIDAK-CERMATAN TERGUGAT I DAN TERGUGAT II ADALAH SEBAGAI BERIKUT :

a. Tergugat I dan Tergugat II tidak teliti dalam memeriksa data fisik di atas tanah yang akan diterbitkan Sertipikat HGU tersebut, ketidaktelitian mana dari Tergugat I dan Tergugat II yaitu dengan tidak meneliti apakah terhadap Tanah/lokasi yang dimohonkan tersebut Pemohon HGU (PT. PKU I) telah selesai melaksanakan pembebasan dalam perolehan atas tanah yang dimohonkan sertifikasi HGU tersebut yang mana pembebasan tersebut merupakan suatu syarat dalam menerbitkan permohonan SK BPN No. 75 dan Sertipikat HGU No. 35 ;

Bahwa untuk mendapatkan Sertipikat Hak Guna Usaha, maka harus melalui tahapan-tahapan dimana Tergugat I selaku pihak yang memiliki kewenangan didalam pemberian HGU terlebih dahulu melakukan pemeriksaan, penelitian dan pengkajian tentang status tanah yaitu mengenai kebenaran formal atas data fisik dan data Yuridis dalam rangka pemberian Hak Guna Usaha. Sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 7 Tahun 2007 tentang Panitia Pemeriksa Tanah yang kutipannya sebagai berikut :

“ Pasal 14 :

(1) Panitia B mempunyai tugas :

a. Mengadakan pemeriksaan…. ;

b. Mengadakan penelitian dan pengkajian mengenai status tanah, riwayat tanah dan hubungan hukum antara tanah yang dimohon dengan pemohon serta kepentingan lainnya ;

c. Mengadakan penelitian…. ;

d. Menentukan sesuai…. ;

e. Melakukan sidang… ;

f. Memberikan pendapat…. ;

(2) Dalam .… ” ;

(3) Risalah…. ” ;

Dimana sesuai ketentuan tersebut maka pemeriksaan, penelitian dan pengkajian tentang status tanah adalah merupakan tugas-tugas dari Panitia Pemeriksa Tanah B. Panitia Pemeriksa Tanah B yang diketuai oleh Kepala Kantor Wilayah dalam hal ini adalah Tergugat II, dimana Panitia Pemeriksa Tanah B dibentuk dan ditetapkan oleh Kepala Kantor Wilayah dengan Keputusan Kepala Kantor Wilayah, sesuai yang tertera pada Pasal 12 dan Pasal 13 Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia No. 7 Tahun 2007 tentang Panitia Pemeriksa Tanah ;

Bahwa dalam proses pemberian HGU kepada PT. PKU I, Tergugat II memerintahkan untuk melakukan pengukuran tanah kepada Kepala Bidang Pengukuran dan Pendaftaran Tanah untuk tanah yang belum memiliki surat ukur dan kepada Panitia Tanah B untuk melakukan pengecekan tanah ;

Namun faktanya, Panitia Tanah B telah melewatkan / tidak memenuhi beberapa tugas yang seharusnya dilakukan berdasarkan ketentuan Pasal 12 dan Pasal 13 Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia No. 7 Tahun 2007, yaitu antara lain Panitia Tanah B tidak mengadakan penelitian dan pengkajian status tanah, riwayat tanah dan hubungan hukum dari tanah yang dimohonkan penerbitan HGU tersebut ;

Seharusnya setelah Panitia Pemeriksa Tanah B selesai melakukan pemeriksaan atas tanah tersebut lalu Panitia Pemeriksa Tanah B membuat Risalah dan melaporkan hasil Risalah tersebut kepada Kepala Kantor Wilayah sesuai yang tercantum pada Pasal 22 Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan ;

Oleh karena itu, Tergugat II telah tidak teliti dalam memeriksa hasil laporan Panitia Pemeriksa Tanah B yang mengandung cacat yuridis karena adanya proses pemeriksaan yang tidak dipenuhi/dijalankan dalam rangka penerbitan Sertipikat HGU No. 35, karena mengenyampingkan fakta hukum bahwa di atas tanah tersebut telah terlebih dahulu terdapat Ijin Kuasa Pertambangan Eksploitasi (KP-Eksploitasi) milik Penggugat yang diberikan oleh Bupati Kutai Kartanegara dengan Ijin KP No. 540/057/KP-Ep/DPE-IV/XI/2007 pada tanggal 14 November 2007 yang berlaku sampai dengan 14 November 2012. Kuasa Pertambangan milik Penggugat juga telah diperbaharui dengan Ijin Kuasa Pertambangan Eksploitasi (KP-Eksploitasi) dari Bupati Kutai Kartanegara dengan No. 540/010/KP-Ep/DPE-IV/II/2008 pada tanggal 19 Februari 2008 dengan jangka waktu 20 (dua puluh) tahun ;

Sehingga seharusnya Panitia Pemeriksa Tanah B mengetahui bahwa diatas tanah tersebut telah ada kegiatan dan aktifitas penambangan yang sudah dilakukan oleh Penggugat sejak tahun 2007. hal ini membuktikan juga para Tergugat telah tidak terlebih dahulu melakukan penelitian terhadap pemeriksaan Risalah Panitia Pemeriksa Tanah B dimana hasil dari risalah tersebut merupakan suatu kelengkapan utama dalam pengajuan permohonan sertifikasi HGU ;

Tindakan tersebut jelas-jelas telah melanggar ketentuan Undang-undang sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 4 ayat (3) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 40 tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, dan Hak Pakai Atas Tanah, yang kutipannya sebagai berikut :

“Bagian Kedua

Tanah Yang Dapat Diberikan Dengan Hak Guna Usaha

Pasal 4

(1) Tanah yang dapat diberikan… ;

(2) Dalam Hal… ;

(3) Pemberian Hak Guna Usaha atas tanah yang telah dikuasai dengan hak tertentu sesuai ketentuan yang berlaku, pelaksanaan ketentuan Hak Guna Usaha tersebut baru dapat dilaksanakan setelah terselesaikannya pelepasan hak tersebut sesuai dengan tata cara yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

(4) Dalam hal di atas tanah… ;

(5) Ketentuan lebih lanjut…” ;

b. Bahwa pembebasan lahan tersebut merupakan salah satu syarat juga yang disampaikan oleh Bupati Kutai Kartanegara sebagaimana yang disyaratkan di dalam pemberian ijin lokasi untuk PT. PKU I dengan Ijin Lokasi No. 34/DPN-K/IL-32/VI-2006 tanggal 28 Juni 2006, pada keputusan butir pertama angka (3) tertulis :

“ Pemegang ijin lokasi dapat mengajukan permohonan hak atas tanah apabila tanah telah dikuasai melalui ganti rugi/santunan tanah dan tumbuhan, begitu pula sebaliknya belum dapat mengajukan hak atas tanah apabila tanah/tanam tumbuh belum dilepaskan dari pemegang hak awal melalui ganti rugi atau jual beli maupun cara-cara yang sah sesuai ketentuan ” ;

Bahwa faktanya, pemegang ijin lokasi yang dalam hal ini adalah PT. PKU I tidak pernah memberikan ganti rugi atau santunan dalam bentuk apapun kepada penggugat sebagai pihak yang terlebih dahulu menguasai lahan berdasarkan ijin pertambangan yang dimilikinya, dimana hal tersebut juga melanggar ketentuan pada Pasal 8 ayat (1) Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 2 tahun 1999 tentang Ijin Lokasi ;

Sehingga apabila didalam penerbitan Sertipikat HGU No. 35 tersebut tidak memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh Undang-undang atau sengaja dilanggar oleh Tergugat I dan Tergugat II, menyebabkan SK BPN No. 75 dan Sertipikat HGU No. 35 cacat hukum yang mengakibatkan SK BPN No. 75 dan Sertipikat HGU No. 35 tersebut di atas dapat dibatalkan ;

Apalagi didalam Sertipikat HGU No. 35 terdapat kejanggalan yang membuktikan penerbitan sertipikat tersebut mengandung ketidakwajaran dalam penerbitannya yaitu dimana terdapat kesamaan antara tanggal penerbitan sertipikat dengan tanggal penerbitan Surat Ukur yang diterbitkan oleh kepala bidang pengukuran dan pendaftaran tanah yaitu sama-sama dikeluarkan pada tanggal 30 Juli 2009. padahal prosedur yang benar dan wajar penerbitan Surat Ukur terlebih dahulu dilakukan baru setelah itu dilakukan penerbitan sertipikat sesuai yang tercantum dalam pasal 22 peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 9 tahun 1999 tentang tata cara pemberian dan pembatalan hak atas tanah negara dan hak pengelolaan ;

2. Tergugat I dan Tergugat II juga tidak teliti dalam memeriksa dan meneliti dokumen-dokumen yang diajukan oleh PT. PKU I dalam penyampaian permohonan HGU, dimana salah satu syaratnya yaitu adanya ijin lokasi, padahal ijin lokasi yang dimiliki oleh PT. PKU I tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku ;

Bahwa Tergugat I dan Tergugat II tidak teliti dalam memeriksa dokumen ijin lokasi yang diajukan oleh PT. PKU I. Hal itu terlihat didalam SK BPN No. 75 yang dikeluarkan oleh Tergugat I yang kutipannya terdapat dalam konsiderans Menimbang poin b, antara lain sebagai berikut :

“Bahwa PT. PKU telah memperoleh ijin Lokasi dan perpanjangannya untuk keperluan perkebunan kelapa sawit atas tanah seluas + 19.500 Ha terletak di Kelurahan Teluk Dalam, Kelurahan Dondang, Desa Pulau Seribu, Kecamatan Muara Jawa, Desa Tani Bakti, Desa Batuah, Kecamatan Loa Janan dan Kelurahan Jawa, Kecamatan Sangasanga, Kabupaten Kutai Kartanegara tanggal 31 Mei 2004 Nomor : 10/DPtn/UM-10/V-2004 jo. Tanggal 28 Juni 2006 Nomor : 34/DPN-K/IL-32/VI-2006, ….. dst” ;

Dimana seharusnya sesuai dengan ketentuan Pasal 4 Peraturan Daerah Kutai Kartanegara No. 32 tahun 2000 Tentang Ijin Lokasi, pemberian ijin lokasi hanya dapat diberikan kepada Badan Hukum Indonesia yang kutipannya antara lain sebagai berikut :

BAB II

TANAH YANG DAPAT DITUNJUK DENGAN IJIN LOKASI

Pasal 3

Tanah yang dapat ditunjuk dalam ijin lokasi …. Dst ;

Pasal 4

Ijin Lokasi diberikan kepada :

a. Instansi Pemerintah ;

b. Perusahaan Daerah/Negara ;

c. Badan Hukum Indonesia ;

d. Koperasi ;

e. Perorangan” ;

Bahwa yang dimaksudkan dengan Badan Hukum Indonesia, berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (4) Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, adalah sebagai berikut ;

“(4) Perseroan memperoleh status badan hukum pada tanggal diterbitkannya Keputusan Menteri mengenai pengesahan badan hukum Perseroan” ;

Bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas terlihat bahwa Tergugat I dan Tergugat II tidak meneliti dahulu adanya ketidakwajaran pada Ijin Lokasi Milik PT. PKU I Nomor : 10/DPTN/UM-10/V-2004 tanggal 31 Mei 2004 dimana pendirian perseroan PT. PKU I baru mendapat status Badan Hukum pada tanggal 24 Februari 2006 yaitu sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. C-05410 HT.01.01.TH.2006. tanggal 24 Februari 2006. sehingga Ijin Lokasi yang dimiliki oleh PT. PKU I dalam permohonannya kepada Tergugat I dan Tergugat II adalah mengandung cacat hukum sejak awal dan karenanya harus dibatalkan ;

8. Keputusan Sertipikat HGU Menimbulkan Kerugian Bagi Penggugat Karena Penggugat Telah Memiliki Ijin-Ijin Kuasa Pertambangan Yang Menjadi Dasar Penguasaan Penggugat Dalam Usaha Pertambangan ;

a. Bahwa selain memiliki ijin pertambangan dan terikat pada perjanjian kerjasama dengan pihak ketiga lainnya, Penggugat juga telah mengeluarkan investasi yang besar baik berupa modal, tenaga ahli serta tenaga kerja dan peralatan-peralatan pertambangan pada wilayah yang dikuasai oleh Penggugat berdasarkan ijin pertambangan ;

b. Bahwa sebelum Penggugat mendapat ijin pertambangan, Penggugat telah memenuhi kewajiban hukumnya dengan memberikan ganti kerugian kepada para pemilik lahan sebelumnya. Sebagai pemenuhan suatu syarat dalam memperoleh Ijin Kuasa Pertambangan yang diatur dalam ketentuan sebagai berikut :

- Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang No.: 11 Tahun 1967 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan, yang kutipannya sebagai berikut :

“Apabila telah ada hak atas tanah atas sebidang tanah yang bersangkutan dengan wilayah kuasa pertambangan, maka kepada yang berhak diberi ganti rugi yang jumlahnya ditentukan bersama antara pemegang kuasa pertambangan yang mempunyai hak atas tanah tersebut atas dasar musyawarah dan mufakat, untuk penggantian sekali atau selama hal itu dapat dipergunakan” ;

- Pasal 21 huruf (ii) Instruksi Presiden Republik Indonesia No. 1 Tahun 1976 Tentang Sinkronisasi Pelaksanaan Tugas Bidang Keagrariaan Dengan Bidang Kehutanan, Pertambangan, Transmigrasi Dan Pekerjaan Umum, yang kutipannya sebagai berikut :

“ Demikian pula apabila didalam areal kuasa Pertambangan Daerah atau areal Ijin Pertambangan daerah tingkat eksploitasi terdapat tanah yang dikuasai oleh penduduk atau masyarakat Hukum Adat dengan sesuatu hak yang sah, maka pemegang Kuasa Pertambangan atau Ijin Pertambangan Daerah harus membebaskan hak itu terlebih dulu, sesuai dengan yang dimaksud dalam ad.ii angka 20 “ ;

9. Keputusan Penerbitan SK BPN No. 75 Oleh Tergugat I Dan Sertipikat Hgu No. 35 Oleh Tergugat II Bertentangan Dengan Asas Prioritas Yang Disyaratkan Oleh Ketentuan-Ketentuan Sebagai Berikut :

a. Pasal 4 ayat (3) Peraturan Pemerintah No. 40 Tahun 1996 Tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai Atas Tanah, yang kutipannya berbunyi sebagai berikut :

“(3) Pemberian Hak Guna Usaha atas tanah yang telah dikuasai dengan Hak tertentu sesuai ketentuan yang berlaku, pelaksanaan ketentuan Hak Guna Usaha tersebut baru dapat dilaksanakan setelah terselesaikannya pelepasan hak tersebut sesuai dengan tata cara yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku” ;

Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut diatas, maka terbukti Tergugat I telah tidak cermat dan tidak teliti dalam memeriksa dan meneliti apakah permohonan HGU telah memenuhi semua persyaratan sesuai dengan ketentuan hukum yang diatur diatas. Sebab, faktanya penerbitan SK BPN No. 75 tidak didasarkan pada bukti-bukti dan fakta hukum yang sebenarnya, dimana penerbitan Sertipikat HGU No. 35 tidak memenuhi persyaratan tersebut di atas karena di atas tanah tersebut telah menjadi wilayah kuasa pertambangan milik Penggugat berdasarkan Ijin Kuasa Pertambangan Eksploitasi (KP-Eksploitasi) dari Bupati Kutai Kartanegara dengan No. 540/010/KP-Ep/DPE-IV/II/2008 pada tanggal 19 Februari 2008 dengan jangka waktu 20 (dua puluh) tahun. Sehingga sesuai ketentuan tersebut di atas, maka Tergugat I tidak dapat menerbitkan Sertipikat HGU No. 35, karena pemohon HGU dalam hal ini PKU I tidak pernah melakukan pelepasan hak atas tanah di areal wilayah kuasa pertambangan milik Penggugat ;

b. Pasal 3 Keputusan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor : 1453.K/29/MEM/2000 Tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Tugas Pemerintahan Di Bidang Pertambangan Umum Dalam Hal Adanya Tumpang Tindih Antara Kegiatan Usaha Pertambangan Dengan Kegiatan Usaha Lain (i.c. Usaha Perkebunan), Yang Kutipannya Berbunyi Sebagai Berikut :

“ Dalam hal terjadi tumpah tindih antara kegiatan usaha pertambangan dengan kegiatan usaha selain usaha pertambangan umum maka prioritas peruntukan lahan ditentukan oleh Gubernur/Bupati/Walikota sesuai lingkup kewenangan masing-masing” ;

Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, jelas diatur bahwa kegiatan usaha pertambangan lebih di dahulukan (memiliki prioritas) dibandingkan dengan kegiatan usaha lainnya dalam hal terdapat tumpang tindih di atas lahan tersebut ;

c. Pasal 11 huruf (ii) Instruksi Presiden Republik Indonesia No. 1 Tahun 1976 tentang Sinkronisasi Pelaksanaan Tugas Bidang Keagrarian Dengan Bidang Kehutanan, Pertambangan, Transmigrasi dan Pekerjaan Umum, yang kutipannya berbunyi sebagai berikut :

“ Bila pertindihan penetapan/penggunaan tanah tidak dapat dicegah, maka Hak Prioritas Pertambangan harus diutamakan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor : 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan” ;

Bahwa berdasarkan ketentuan di atas, maka jelas diatur bahwa kegiatan usaha pertambangan lebih di dahulukan (memiliki prioritas) dibandingkan dengan kegiatan usaha lainnya dalam hal terdapat tumpang tindih di atas lahan tersebut ;

d. Juga Bertentangan Dengan Surat Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor : 34/DPN-K/II-32/VI-2006 Tanggal 28 Juni 2006 Pada Bagian “MEMUTUSKAN” Diktum Pertama Butir (5) yang mensyaratkan secara tegas, yang kutipannya sebagai berikut :

“ Apabila di dalam areal yang diberikan ijin terdapat Kuasa Pertambangan yang dikelola badan hukum, maka pihak perusahaan harus terlebih dahulu berkoordinasi dengan pemegang Kuasa Pertambangan dan diprioritaskan untuk terlebih dahulu dilakukan penambangannya ” ;

5. Pasal 27 ayat (5) Undang-Undang No. 11 Tahun 1967 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan, yang kutipannya berbunyi sebagai berikut :

“(5) Apabila telah diberikan kuasa pertambangan pada sebidang tanah yang diatasnya tidak terdapat hak tanah, maka sebidang tanah tersebut atau bagian-bagiannya tidak dapat diberi hak tanah kecuali dengan persetujuan Menteri” ;

Bahwa berdasarkan ketentuan diatas, maka jelas diatur bahwa sebelum menerbitkan Sertipikat HGU Tergugat I harus memeriksa dengan teliti apakah diatas tanah tersebut terdapat Kuasa Pertambangan, apabila terdapat Kuasa Pertambangan, maka terhadap lahan Kuasa Pertambangan tersebut tidak dapat diberi hak atas tanah kecuali dengan persetujuan dari Menteri (Energi Sumber Daya Mineral). Sehingga dengan demikian penerbitan Sertipikat HGU No. 35 atas tanah yang telah diberikan Kuasa Pertambangan jelas melanggar ketentuan tersebut diatas, karena dalam SK BPN No. 75 sama sekali tidak menyebutkan adanya persetujuan dari Menteri terkait ;

Sehingga berdasarkan ketentuan tersebut, jelas terlihat yang dilanggar oleh Tergugat I dalam menerbitkan SK BPN No. 75 dan Tergugat II dalam menerbitkan Sertipikat HGU No. 35, seharusnya terlebih dahulu dengan Penggugat selaku pemegang ijin-ijin Kuasa Pertambangan yang telah terlebih dahulu mempunyai hak atas peruntukan lahan tersebut sehingga dengan tidak terpenuhinya syarat formal yang diwajibkan sesuai ketentuan diatas mengakibatkan produk yang dikeluarkan oleh Tergugat I dan Tergugat II selaku Pejabat Tata Usaha Negara menjadi cacat hukum dan dapat dibatalkan ;

10. Bahwa Penerbitan Obyek Sengketa Oleh Tergugat I Dan Tergugat II Bertentangan Dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik, Khususnya Sebagai Berikut :

a. Asas Kepastian Hukum adalah asas dalam Negara Hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, keadilan dalam setiap penyelenggaraan Negara. Berdasarkan Asas ini sangat jelas Tergugat I dan Tergugat II melakukan pelanggaran Asas Kepastian Hukum, dimana sudah ada ijin pertambangan Penggugat, tetapi Tergugat I dan Tergugat II menerbitkan SK BPN No. 75 dan Sertipikat HGU No. 35 untuk PT. PKU I sehingga menimbulkan ketidak pastian hukum dan ketidak pastian usaha untuk Penggugat ;

b. Asas Tertib Penyelenggara Negara adalah asas yang menjadi landasan keteraturan, keserasian dan keseimbangan dalam pengendalian penyelenggaraan Negara. Berdasarkan asas ini terlihat ketidak-tertiban Tergugat I dan Tergugat II dalam menjalankan kewenangannya dengan sewenang-wenang tanpa memikirkan akibat hukum yang timbul telah mengeluarkan SK BPN No. 75 dan Sertipikat HGU No. 35 kepada pihak lain atas area pertambangan yang ijinnya sudah dimiliki dan dikelola terlebih dahulu oleh Penggugat ;

c. Asas Keterbukaan adalah asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan Negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas Hak Asasi pribadi, golongan dan rahasia Negara. Berdasarkan asas ini Tergugat II telah melakukan tindakan diskriminatif dimana dalam penerbitan Sertipikat HGU No. 35 ini Tergugat II tidak terbuka dan melakukan penelitan dan peninjauan fisik di lapangan secara menyeluruh dan lengkap, padahal sebagai Penyelenggara Pemerintahan Tergugat II sudah tahu bahwa tindakannya menimbulkan perselisihan Hukum dan kerugian kepada Penggugat ;

d. Asas Proporsionalitas adalah asas yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban penyelenggara Negara. Bahwa dengan keputusan Tergugat I dan Tergugat II menerbitkan SK BPN No. 75 dan Sertipikat HGU No. 35 bagi PT.PKU I secara sepihak sangat terlihat Tergugat I dan Tergugat II hanya mengutamakan haknya saja sebagai Pejabat Tata Usaha Negara tanpa mau menelaah kewajibannya untuk melindungi hak Penggugat ;

e. Asas Profesionalitas adalah asas yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Berdasarkan asas ini jelas terlihat tidak profesionalnya Tergugat II dan tidak memiliki kode etik sebagai seorang administrasi Negara hingga menerbitkan Sertipikat HGU No. 35 di atas lahan usaha Penggugat tanpa memenuhi ketentuan dan persyaratan yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

f. Asas Akuntabilitas adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan menyelenggarakan Negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi Negara sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Namun, kebijakan TERGUGAT II dengan mengeluarkan Sertipikat HGU No. 35 bagi pihak lain di atas lahan yang dikuasai oleh Penggugat justru menimbulkan ketidakpastian hukum dan tidak dapat dipertanggung jawabkan secara hukum terhadap Penggugat maupun pihak lain dalam hal ini PT. PKU I ;

g. ASAS BERTINDAK CERMAT adalah asas yang menghendaki agar penyelenggara Negara untuk selalu bertindak dengan teliti dan hati-hati agar tidak menimbulkan kerugian bagi warga masyarakat. Berdasarkan asas ini terlihat sangat jelas ketidakcermatan yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II selaku penyelengara Negara dalam menerbitkan SK BPN No. 75 dan Sertipikat HGU No. 35 karena tidak dengan teliti atau tidak cermat memeriksa :

1. Status lahan yang dimohonkan Hak Guna Usaha ;

2. Ijin Lokasi dalam syarat permohonan pengajuan HGU ;

c. ASAS KELAYAKAN ATAU ASAS KEWAJARAN adalah asas yang melarang penyelenggara negara berlaku sewenang-wenang atau berlaku tidak layak. Bahwa dalam asas ini juga sangat terlihat dengan jelas bahwa adanya ketidakwajaran dalam penerbitan Sertipikat HGU No. 35 yang diterbitkan oleh Tergugat II yaitu karena dalam sertipikat tersebut terdapat adanya kesamaan antara tanggal penerbitan Sertipikat dengan tanggal penerbitan Surat Ukur dalam sertipikat tersebut yang merupakan suatu ketidakwajaran ;

11. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, jelas bahwa penerbitan kedua obyek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat I berupa Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor : 75/HGU/BPN RI/2009 tentang Pemberian Hak Guna Usaha Atas Nama PT. Perkebunan Kaltim Utama I atas Tanah di Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur, sepanjang luas bidang tanah dalam peta bidang tanah tanggal 27 Januari 2009 No. 04-16.03-2009, NIB. 16.03.00.00.00205 seluas 2.460,13 Ha, dan TERGUGAT II berupa Sertipikat HGU No. 35 tanggal 30 Juli 2009, Kelurahan Jawa, Kecamatan Sanga-sanga, Kabupaten Kutai Kartanegara atas tanah seluas 2.460,13 ha atas nama PT. Perkebunan Kaltim Utama I berdasarkan surat ukur No. 1052/HGU/2009, tanggal 30 Juli 2009, adalah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik, sehingga berdasarkan ketentuan pasal 53 ayat (2) huruf ‘a’ dan ‘b’ Undang-Undang No. 9 tahun 2004 tentang perubahan atas Undang–Undang No. 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka kedua obyek sengketa aquo haruslah dinyatakan batal atau tidak sah ;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta agar memberikan putusan sebagai berikut :

Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;

2. Menyatakan batal atau tidak sah Objek Sengketa berupa :

a. Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor : 75/HGU/BPN RI/2009 tentang Pemberian Hak Guna Usaha Atas Nama PT. Perkebunan Kaltim Utama I atas Tanah di Kabupaten Kutai Kertanegara, Provinsi Kalimantan Timur, sepanjang luas bidang tanah dalam peta bidang tanah tanggal 27 Januari 2009 No. 04-16.03-2009, NIB. 16.03.00.00. 00205 seluas 2.460,13 Ha yang ditetapkan di Jakarta pada tanggal 4 Juni 2009 (“SK BPN No. 75”) ;

b. Sertipikat Hak Guna Usaha (HGU) No. 35, tanggal 30 Juli 2009, Kelurahan Jawa, Kecamatan Sanga-Sanga, Kabupaten Kutai Kertanegara, atas tanah seluas 2.460,13 Ha yang tertulis atas nama PT. Perkebunan Kaltim Utama I, berdasarkan Surat Ukur Nomor : 1052/HGU/2009, tanggal 30 Juli 2009, (“Sertipikat HGU No. 35”), oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kutai Kartanegara ;

3. Mewajibkan kepada :

a. TERGUGAT I untuk mencabut Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor : 75/HGU/BPN RI/2009 tentang Pemberian Hak Guna Usaha Atas Nama PT. Perkebunan Kaltim Utama I atas Tanah di Kabupaten Kutai Kertanegara, Provinsi Kalimantan Timur, sepanjang luas bidang tanah dalam peta bidang tanah tanggal 27 Januari 2009 No. 04-16.03-2009, NIB. 16.03.00.00.00205 seluas 2.460,13 Ha yang ditetapkan di Jakarta pada tanggal 4 Juni 2009 (“SK BPN No. 75”) ;

b. TERGUGAT II untuk mencabut Sertipikat Hak Guna Usaha (HGU) No. 35, tanggal 30 Juli 2009, Kelurahan Jawa, Kecamatan Sanga-Sanga, Kabupaten Kutai Kertanegara, atas tanah seluas 2.460,13 Ha yang tertulis atas nama PT. Perkebunan Kaltim Utama I, berdasarkan Surat Ukur Nomor : 1052/HGU/2009, tanggal 30 Juli 2009, (“Sertipikat HGU No. 35”), oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kutai Kartanegara ;

4. Menghukum TERGUGAT I dan TERGUGAT II untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng ;

Atau ;

• Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon keadilan yang seadil-adilnya (ex aequo et Bono) ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I, II dan Tergugat II Intervensi telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

Eksepsi Tergugat I :

A. Eksepsi tentang Kompetensi Absolut.

1. Bahwa Penggugat ic. PT. Adimitra Baratama Nusantara dalam posita gugatannya mendalilkan bahwa dalam melakukan usaha pertambangan tersebut berdasarkan :

a. Bahwa Penggugat telah memperoleh Ijin Lokasi berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kutai Kartanegara tanggal 29 November 2007 Nomor 79/DPN.K/lL-79/XI-2007 tentang pemberian Ijin Lokasi untuk Keperluan Pertambangan Batubara, Jalan Angkut, Pelabuhan dan Fasilitas Penunjang Lainnya di Kelurahan Jawa dan Pendingin Kecamatan Sanga-Sanga kepada PT. Adimitra Baratama Nusantara. Dan berdasarkan Ijin Lokasi tersebut Penggugat telah melakukan pembebasan tanah sampai dengan tahun 2011 ;

b. Bahwa Tergugat II Intervensi ic. PT. Perkebunan Kaltim Utama I juga telah memperoleh Ijin Lokasi berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kutai Kartanegara tanggal 31 Mei 2004 Nomor 10/Dptn/UM-10/V-2004 jo. tanggal 30 Mei 2005 Nomor 06/Dptn/UM-06/V-2005 jo. tanggal 28 Juni 2006 Nomor 146/306/TD/XII/2008 mengenai pemberian Ijin Lokasi untuk keperluan Inti dan Plasma Perkebunan Kelapa Sawit kepada PT. Perkebunan Kaltim Utama I ;

c. Bahwa berdasarkan Ijin Lokasi tersebut, masing-masing pihak baik PT. Adimitra Baratama Nusantara maupun PT. Perkebunan Kaltim Utama I mengakui telah membebaskan tanah sengketa dimaksud ;

d. Bahwa dengan demikian dapat disimpulkan terhadap 1 (satu) bidang tanah ic. tanah sengketa diklaim oleh 2 (dua) pihak yaitu PT. Adimitra Baratama Nusantara ic. Penggugat dan PT. Perkebunan Kaltim Utama I ic. Tergugat II Intervensi yang masing-masing mengakui telah membebaskan tanah sengketa a-quo, sehingga untuk menguji siapa yang berhak atas tanah sengketa a-quo adalah merupakan wewenang Peradilan Umum, sehingga sangat beralasan dan berdasarkan hukum apabila Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta menyatakan dirinya tidak berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara a-quo ;

B. Eksepsi tentang Diskualifikator.

1. Bahwa berkaitan dengan masalah pemilikan sebagaimana diuraikan dalam Eksepsi tentang Kompetensi Absolut maka belum dapat dipastikan pihak PT. Adimitra Baratama Nusantara yang berhak atas tanah tersebut sesuai alat-alat bukti yang dimilikinya ;

2. Bahwa oleh karena belum ada kepastian bahwa pihak PT. Adimitra Baratama Nusantara sebagai pihak yang berhak atas tanah sengketa a-quo maka tidak ada hubungan hukum maupun kepentingan antara Penggugat dengan tanah a-quo. Dengan demikian Penggugat belum memiliki kapasitas dan kualitas untuk mengajukan gugatan a-quo dan karenanya sehingga sangat beralasan apabila gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima ;

C. Eksepsi tentang Obscur Libel.

1. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia tanggal 4 Juni 2009 Nomor 75/HGU/BPN RI/2009 luas areal tanah yang diberikan kepada PT. Perkebunan Kaltim Utama I adalah seluas 8.633.89 Ha sesuai dengan Peta Bidang Tanah tanggal 27 Januari 2009 Nomor 04-16.03-2009, sedangkan tanah yang diklaim sebagai area pertambangan milik Penggugat adalah seluas + 2.460,73 Ha berdasarkan Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor 35 sedangkan pemberian Ijin Lokasi oleh Bupati Kutai Kartanegara tanggal 29 November 2007 Nomor 79/DPN.K/IL-79/XI-2007 kepada PT. Adimitra Baratama Nusantara adalah seluas + 2.643,99 Ha. Dengan demikian terdapat perbedaan antara luas tanah yang diklaim oleh Penggugat dengan luas tanah yang terdapat dalam Surat Keputusan Bupati Kutai Kartanegara tanggal 29 November 2007 Nomor 79/DPN.K/IL-79/XI-2007 ;

2. Bahwa letak tepat tanah obyek perkara seluas + 2.643,99 Ha yang diklaim sebagai area pertambangan milik Penggugat, tidak diuraikan secara jelas pada bagian mana dari tanah yang disebutkan dalam Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia tanggal 4 Juni 2009 Nomor 75/HGU/BPN RI/2009. Oleh karena Penggugat tidak menguraikan letak tepat dan tanda batasnya maka tidak diketahui secara pasti bahwa tanah Penggugat tersebut berada dalam areal Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia tanggal 4 Juni 2009 Nomor 75/HGU/BPN RI/200g, sehingga dengan demikian gugatan Penggugat tersebut kabur atau tidak jelas ;

D. Eksepsi tentang Kurang pihak.

1. Panitia Pemeriksaan Tanah B (Panitia B).

a. Bahwa dasar diterbitkannya Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik tanggal 4 Juni 2009 Nomor : 75/HGU/BPN RI/2009 tentang Pemberian Hak Guna Usaha atas nama PT. Perkebunan Kaltim Utama I atas tanah di Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur, karena adanya permohonan dan usulan dari Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Kalimantan Timur dengan suratnya tanggal 15 Desember 2008 Nomor 540.2/151/BPN-44/2008 ;

b. Bahwa permohonan dan usulan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Kalimantan Timur merupakan tindak lanjut permohonan Hak Guna Usaha dari PT. Perkebunan Kaltim Utama I serta rekomendasi dari Panitia Pemeriksaan Tanah B, bahwa permohonan Hak Guna Usaha yang diajukan oleh PT. Perkebunan Kaltim Utama I telah memenuhi syarat dan karenanya dapat dipertimbangkan untuk dikabulkan ;

c. Bahwa Panitia Pemeriksaan Tanah B terdiri dari instansi teknis baik instansi Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur maupun Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara ;

d. Bahwa Risalah Panitia Pemeriksaan Tanah B merupakan unsur penting dari Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia tanggal tanggal 4 Juni 2009 Nomor 75/HGU/BPN RI/2009, sehingga untuk obyektifitas pemeriksaan perkara a-quo sangat berdasar dan beralasan menarik unsur Panitia Pemeriksaan Tanah B tersebut atau setidak - tidaknya Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Provinsi Kalimantan Timur sebagai pihak dalam perkara a-quo ;

e. Bahwa dengan tidak ditariknya unsur Panitia Pemeriksaan Tanah B atau setidak-tidaknya Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Provinsi Kalimantan Timur sebagai pihak dalam perkara a-quo, menyebabkan gugatan Penggugat tersebut mengandung cacat formal karena kurang lengkapnya para pihak yang digugat (Plurium Litis Consorsium). sehingga sangat berdasarkan hukum apabila gugatan Penggugat Tersebut dinyatakan tidak dapat diterima ;

2. Bupati Kutai Kartanegara.

a. Bahwa Bupati Kutai Kartanegara telah menerbitkan beberapa Ijin terkait dengan kegiatan pertambangan yang dilakukan oleh Penggugat, yaitu :

a) Surat Keterangan Ijin Peninjauan (SKIP) tanggal 27 Oktober 2005 Nomor 540/140/SKIP/DPE-IV/2005 ;

b) Ijin Kuasa Pertambangan Penyelidikan Umum (KP PU) tanggal 15 Desember 2005 Nomor 540/102/KP-PU/DPE-IV/XII/2005 ;

c) Ijin Kuasa Pertambangan Eksplorasi (KP-Eksplorasi) tanggal 26 Juni 2006 Nomor 540/KP-Er/DPE-IV/VI/2006 ;

d) Ijin Kuasa Pertambangan Eksploitasi (KP-Eksploitasi) tanggal 19 Pebruari 2008 Nomor 540/010/KP-Ep/DpE-V/ XII/2007 ;

e) Ijin Kuasa Pertambangan Pengangkutan dan Penjualan tanggal 14 Desember 2007 Nomor 540/37/KP-AJ/DPE-V/XII/2007 ;

f) Ijin Kelayakan Lingkungan (AMDAL) tanggat 12 November 2007 Nomor: KAKK/269/AMDAL/Tambang Batubara/2007 ;

g) Pemberian Ijin Lokasi tanggal 29 November 2007 Nomor 79/DPN.K/IL-79/XI-2007 ;

h) Persetujuan Ijin Usaha Pertambangan Operasi Induk (IUP-OP) tanggal 1 Desember 2009 Nomor 540/1691/IUP-OP/MB-PBAT/XII/2009 ;

i) Bahwa dengan tidak ditariknya Bupati Kutai Kartanegara sebagai pihak dalam perkara a-quo, menyebabkan gugatan Penggugat tersebut mengandung cacat formal karena kurang lengkapnya para pihak yang digugat (Plurium Litis Consortium) ;

b. Bahwa terkait dengan tanah sengketa a-quo, Bupati Kutai Kartanegara sesuai dengan kewenangannya juga telah mengeluarkan ijin (rekomendasi) kepada PT. Perkebunan Kaltim Utama I ic. Tergugat II Intervensi yaitu :

a) Surat Keputusan Bupati Kutai Kartanegara tanggal 31 Mei 2004 Nomor 10/DPtn/UM-10/V-2004 tentang Pemberian Ijin Lokasi untuk Keperluan Inti dan Plasma Perkebunan Kelapa Sawit kepada PT. Perkebunan Kaltim Utama I ;

b) Surat Keputusan Bupati Kutai Kartanegara tanggal 30 Mei 2005 Nomor 06/DPtn/UM-06/V-2005 tentang Pemberian Perpanjangan Ijin Lokasi untuk Keperluan Inti dan Plasma Perkebunan Kelapa Sawit kepada PT. Perkebunan Kaltim Utama I ;

c) Surat Keputusan Bupati Kutai Kartanegara tanggal 28 Juni 2006 Nomor 34/DPN-K/IL-32/VI-2006 tentang Pemberian Perpanjangan Ijin Lokasi untuk Keperluan Inti dan Plasma Perkebunan Kelapa Sawit kepada PT. Perkebunan Kaltim Utama I ;

c. Bahwa dengan demikian sangat berdasar dan beralasan apabila Bupati Kutai Kartanegara untuk ditarik sebagai pihak dalam perkara a-quo ;

Eksepsi Tergugat II :

Bahwa yang menjadi obyek sengketa dalam perkara sengketa Tata Usaha Negara ini berupa :

1. Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional No.75HGU/BPN RI/2009, tanggal 4 Juni 2009 Tentang Pemberian Hak Guna Usaha Atas Nama PT. Perkebunan Kaltim Utama I, atas tanah di Kabupaten Kutai Kartanegara, Propinsi Kalimantan Timur, sepanjang luas bidang tanah dalam Peta Bidang Tanah tanggal 27 Januari 2009 Nomor : 04.16.03-009 NIB. 16.03.00.00.00205 seluas 2.460, 13 Hektar (Ha) yang ditetapkan di Jakarta pada tanggal 4 Juni 2009 ;

2. Sertipikat Hak Guna Usaha No. 35 tanggal 30 Juli 2009 Kelurahan Jawa Kecamatan Sanga-Sanga Kebupaten Kutai Kartanegara atas tanah seluas 2.460,13 Ha yang tertulis atas nama PT. Perkebunan Kaltim Utama I (PT. PKU I) berdasarkan Surat Ukur Nomor : 1052/HGU/2009 tanggal 30 Juli 2009 (sertipikat HGU No. 35) yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kutai Kartanegara ;

Gugatan Penggugat Kurang Pihak.

- Bahwa gugatan Penggugat kurang pihak, karena permasalahan gugatan ini bermula pada diterbitkannya Ijin Lokasi oleh Bupati Kutai Kartanegara pada tanggal 29 Nopember 2007 Tentang Pemberian Ijin Lokasi......... dst Kepada PT. Adimitra Baratama Nusantara dan diterbitkannya Ijin Lokasi oleh Bupati Kutai Kartanegara Nomor : 10 DPtn/UM-10/V-2004 tanggal 31 Mei 2004 Jo. Nomor : 34/DPN-K/IL-32/VI-2006 tanggal 28 Juni 2006 Tentang Perpanjangan Pemberian Ijin Lokasi ...... dst kepada PT. Perkebunan Kaltim Utama I pada lokasi yang sama. Dengan demikian seharusnya Penggugat terlebih dahulu menggugat Keputusan Pejabat Tala Usaha Negara berupa Penetapan/Keputusan Bupati tersebut di atas, atau setidak-tidaknya menarik sebagai pihak Tergugat Bupati Kutai Kartanegara karena dasar dari penerbitan Keputusan Tergugat I maupun Tergugat II salah satunya adalah Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor : 34/DPN-K/IL-32/VI-2006 tanggal 28 Juni 2006 Tentang Perpanjangan Pemberian Ijin Lokasi ....... dst kepada PT. Perkebunan Kaltim Utama I ;

Eksepsi Tergugat II Intervensi :

EKSEPSI KOMPETENSI ABSOLUT :

Gugatan Penggugat Menyalahi Kewenangan Mengadili Kompetensi Absolut.

1. Bahwa Penggugat dalam gugatannya pada intinya mendalilkan bahwa kepentingan Penggugat selaku pemegang izin pertambangan dan pemegang hak-hak yang sah -quod non- atas wilayah penambangan batubara merasa dirugikan dengan adanya keputusan Tergugat I dan Tergugat ll yang memberikan Hak Guna Usaha kepada Tergugat II Intervensi yang tumpang tindih dengan lahan pertambangan tersebut ;

2. Bahwa untuk menyelesaikan masalah tumpang tindih lahan tersebut, sebenarnya antara Penggugat (yang diwakili oleh PT. Toba Sejahtera selaku pemegang saham mayoritas) dengan Tergugat ll Intervensi telah dibuat dan ditandatangani Perjanjian Tumpang Tindih Lahan pada tanggal 5 Desember 2010 (selanjutnya disebut “PERJANJIAN TUMPANG TINDIH LAHAN”) ;

3. Bahwa salah satu ketentuan dalam PERJANJIAN TUMPANG TINDIH LAHAN tersebut, yaitu Pasal 9 Ayat 1 dan 2 secara jelas dan nyata disebutkan :

‘1. Dalam hal terjadi perselisihan atas pelaksanaan PERJANJIAN ini, perselisihan tersebut akan diselesaikan dengan cara musyawarah mufakat dalam jangka waktu 30 (tiga putuh) hari ;

2. Dalam hal tidak tercapainya mufakat maka untuk penyelesaian lebih lanjut, maka semua perselisihan antara Para Pihak dalam PERJANJIAN ini akan diselesaikan melalui Pengadilan Negeri Jakarta Selatan atau melalui Badan Arbitrase Nasional lndonesia (BANI)’ ;

Dengan kata lain, sesuai Pasal 9 Perjanjian Tumpang Tindih Lahan tersebut, jika terjadi perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat ll lntervensi, maka Pengadilan Jakarta Selatan atau Badan Arbitrase Nasional lndonesia (BANI) lah yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perselisihan / perkara tersebut ;

4. Bahwa selain itu, oleh karena dalil-dalil gugatan Penggugat sebagian besar menyangkut mengenai 'kepemilikan' atas lahan yang sama (lahan tumpang tindih) yang notabene termasuk dalam lingkup keperdataan dan merupakan kewenangan absolut Peradilan Perdata (Pengadilan Negeri) untuk memeriksa dan memutusnya, sehingga Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara gugatan ini ;

5. Bahwa dengan demikian, berdasarkan uraian pada butir 3 dan 4 tersebut di atas, Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tidak berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara gugatan ini ;

6. Bahwa oleh karena Tergugat ll Intervensi mengajukan Eksepsi Kompetensi Absolut, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 77 Ayat 1 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata usaha Negara Jo Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara Jo. Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, yang berbunyi :

‘Eksepsi tentang Kewenangan Absolut Pengadilan dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan, dan meskipun tidak ada Eksepsi tentang Kewenangan Absolut Pengadilan apabila Hakim mengetahui hal itu, ia karena jabatannya wajib menyatakan bahwa Pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan' ;

Lebih lanjut lagi sesuai dengan ketentuan Pasal 77 Ayat 3 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo. Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara Jo. Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, dinyatakan :

‘Eksepsi lain yang tidak mengenai kewenangan Pengadilan hanya dapat diputus bersama dengan pokok sengketa’ ;

7. Dengan demikian, Eksepsi Kompetensi Absolut yang diajukan Tergugat II Intervensi ini harus diputus (Putusan Sela) oleh Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini terlebih dahulu sebelum memeriksa dan mengadili pokok perkaranya ;

Gugatan Penggugat Kurang Pihak.

1. Bahwa gugatan Penggugat kurang pihak karena masih ada pihak yang harus ikut dijadikan / ditarik sebagai Tergugat, yaitu Bupati Kutai Kartanegara, sehingga sengketa yang dipersoalkan dapat diselesaikan secara tuntas dan menyeluruh ;

2. Bahwa sebagaimana didalilkan oleh Penggugat pada halaman 2 gugatannya, yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah :

- Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik lndonesia (Tergugat l) No. 75/HGU/BPN RI/2009 tentang Pemberian Hak Guna Usaha atas nama PT. Perkebunan Kaltim Utama I (Tergugat ll Intervensi) atas tanah di Kabupaten Kutai, Kartanegara, Propinsi Kalimantan Timur, sepanjang luas bidang tanah dalam peta bidang tanah tanggal 27 Januari 2009 No. 04-16.03-2009, NIB. 04-16.8.03.00.00.00205 seluas 2.460,13 Ha yang ditetapkan di Jakarta pada tanggal 4 Juni 2009 (untuk setanjutnya disebut 'SK BPN No. 75') ;

- Sertipikat Hak Guna Usaha No. 35 tanggal 30 Juli 2009, Kelurahan Jawa, Kecamatan Sanga-Sanga, Kabupaten Kutai Kartanegara atas tanah seluas 2.464,13 Ha yang tertulis atas nama PT. Perkebunan Kaltim Utama I (Tergugat ll Intervensi) berdasarkan Surat Ukur No. 1052/HGU/2009 tanggal 30 Juli 2009, oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kutai Kartanegara (Tergugat ll) (untuk selanjutnya disebut 'SHGU No. 35') ;

yang diterbitkan dengan salah satu dasarnya adalah ljin Lokasi dan Perpanjangannya untuk keperluan Perkebunan Kelapa Sawit yang diberikan oleh Bupati Kutai Kartanegara sesuai dengan Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor : 10/DPtn/UM-10/V/2004 tanggal 31 Mei 2004 tentang Pemberian ljin Lokasi Untuk Keperluan lnti dan Plasma kepada PT. Perkebunan Kaltim Utama I Jo Nomor : 34/DPN-K/IL-32/VI/2006 tanggal 28 Juni 2006 tentang Pemberian Perpanjangan Lokasi Untuk Kepertuan lnti dan Plasma Perkebunan Kelapa Sawit kepada PT. Perkebunan Kaltim Utama l ;

Selain itu, Penggugat dalam gugatannya halaman 4 sampai dengan halaman 8 mendalilkan bahwa pemberian tanah SHGU No. 35 atas nama Tergugat ll Intervensi tersebut berada di atas dan tumpang tindih dengan tanah yang dikuasai oleh Penggugat berdasarkan ljin Lokasi Nomor : 79/DPN.K/lL-79/XI-2007 tanggal 29 Nopember 2007 yang juga diberikan oleh Bupati Kutai Kartanegara untuk tanah seluas + 2.643,99 Ha ;

3. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, oleh karena Bupati Kutai Kartanegara tidak ikut digugat, maka gugatan Penggugat mengandung cacat hukum (plurium litis consortium), oleh karenanya gugatan tersebut haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (Nief Onvankelijke Verklard) ;

Penggugat Tidak Mempunyai Kapasitas Untuk Mengajukan Gugatan. –

4. Bahwa yang menjadi alasan Penggugat dalam gugatannya pada intinya adalah Penggugat (yang merasa) sebagai pemilik tanah berdasarkan Kuasa Pertambangan dan ljin Lokasi Pertambangan merasa kepentingannya dirugikan dengan diterbitkannya SK BPN Rl No. 75 oleh Tergugat I dan SHGU No. 35 oleh Tergugat II ;

5. Bahwa Penggugat tidak berkapasitas untuk mengajukan gugatan tata usaha negara ini, karena Penggugat bukan pemilik dari lahan yang diklaimnya dan Penggugat juga bukan pihak yang dirugikan karena dokumen-dokumen yang dijadikan sebagai dasar kepemilikan lahan oleh Penggugat sebagaimana disebut pada halaman 3 sampai dengan halaman 11 gugatannya, yaitu :

- Surat Keterangan ljin Peninjauan (SKIP), ljin Kuasa Pertambangan Penyelidikan Umum (KPPU), ljin Kuasa Pertambangan Eksplorasi (KP-Eksplorasi), Ijin Kelayakan Lingkungan (Amdal), ljin Kuasa Pertambangan Eksploitasi (KP-Eksploitasi), Pemberian ljin Lokasi, ljin Kuasa Pertambangan Pengangkutan dan Penjualan, Persetujuan ljin Usaha Pertambangan Operasi Produksi (IUP-OP) dari Bupati Kutai Kartanegara dan Rekomendasi Penggunaan Kerja Migas dari Menteri ESDM (vide : Halaman 5 dan 6 gugatan) ;

- Surat Pernyataan yang dibuat oleh Sukardji selaku Lurah Kelurahan Jawa yang menyatakan Penggugat telah melakukan pembebasan lahan dan membayar ganti rugi kepada penduduk atau masyarakat penggarap (vide : Halaman 9 gugatan) ;

adalah bukan merupakan bukti kepemilikan hak atas tanah sesuai dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria ;

6. Bahwa oleh karena Penggugat bukan pemilik dan pemegang hak atas tanah, maka sesungguhnya Penggugat tidak mempunyai kepentingan yang cukup dan layak serta tidak mempunyai dasar hukum untuk mengajukan gugatan, sehingga sesuai dengan Jurisprudensi Mahkamah Agung Rl No. 378 K/Pdt/1985 tanggal 11 Maret 1986, gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Verklard) ;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta telah mengambil putusan, yaitu putusan Nomor : 18/G/2011/PTUN-JKT., tanggal 18/G/2011/PTUN-JKT yang amarnya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

• Menolak Eksepsi Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat II Intervensi seluruhnya ;

DALAM POKOK SENGKETA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;

2. Menyatakan batal :

1. Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor : 75/HGU/BPN RI/2009 tanggal 4 Juni 2009 tentang Pemberian Hak Guna Usaha atas nama PT. Perkebunan Kaltim Utama I atas tanah di Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur, sepanjang luas bidang tanah dalam Peta Bidang Tanah tanggal 27 Januari 2009 Nomor : 04-16.03-2009, NIB.16.03.00.00.00205 seluas 2.460,13 Ha. yang diterbitkan Tergugat I ;

2. Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor : 35/Jawa tanggal 30 Juli 2009 atas nama PT. Perkebunan Kaltim Utama I seluas 2.460,13 Ha, Surat Ukur Nomor : 1052/HGU/2009 tanggal 30 Juli 2009 yang diterbitkan Tergugat II ;

3. Mewajibkan :

1. Kepada Tergugat I untuk mencabut Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor : 75/HGU/BPN RI/2009 tanggal 4 Juni 2009 tentang Pemberian Hak Guna Usaha atas nama PT. Perkebunan Kaltim Utama I atas tanah di Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur, sepanjang luas bidang tanah dalam Peta Bidang Tanah tanggal 27 Januari 2009 Nomor : 04-16.03-2009, NIB.16.03.00.00.00205 seluas 2.460,13 Ha ;

2. Kepada Tergugat II untuk mencabut Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor : 35/Jawa tanggal 30 Juli 2009 atas nama PT. Perkebunan Kaltim Utama I seluas 2.460,13 Ha, Surat Ukur Nomor : 1052/HGU/2009 tanggal 30 Juli 2009 ;

4. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat II Intervensi secara tanggung-renteng untuk membayar biaya perkara ini yang diperhitungkan sejumlah Rp.368.000,- (Tiga ratus enam puluh delapan ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat II Intervensi, Tergugat II, Tergugat I putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dengan putusan Nomor : 186/B/2011/PT.TUN.JKT., tanggal 20 Desember 2011 ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat II Intervensi/Pembanding I pada tanggal 07 Februari 2012 kemudian terhadapnya oleh Tergugat II Intervensi/Pembanding (dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 08 Februari 2012 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 20 Februari 2012 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi No. 18/G/2011/PTUN/JKT., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, permohonan mana diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut pada tanggal 02 Maret 2012 ;

Bahwa setelah itu oleh Penggugat/Terbanding dan Tergugat I, II-Pembanding III, II yang pada tanggal 02 Maret 2012 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Tergugat II Intervensi/Pembanding I diajukan jawaban memori kasasi oleh yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 16 Maret 2012 ;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Tergugat II Intervensi dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

OBJEK GUGATAN :

Objek Gugatan (Vide halaman 6 Putusan PTUN) :

1. Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor: 75/HGU/BPN RI/2009 tanggal 4 Juni 2009 tentang Pemberian Hak Guna Usaha atas nama PT. Perkebunan Kaltim Utama I, atas tanah di Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur, sepanjang luas bidang tanah dalam Peta Bidang Tanah tanggal 27 Januari 2009 Nomor: 04-16.03-2009, NIB. 16.03.00.00.00205 seluas 2.460,13 Ha (selanjutnya disebut ”Surat Keputusan a quo I”);

2. Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor: 35 Tanggal 30 Juli 2009, Kelurahan Jawa, Kecamatan Sanga-Sanga, Kabupaten Kutai Kartanegara, atas tanah seluas 2.460,13 Ha yang tertulis atas nama PT. Perkebunan Kaltim Utama I, berdasarkan Surat Ukur Nomor: 1052/HGU/2009 tanggal 30 Juli 2009 (selanjutnya disebut ”Surat Keputusan a quo II”)

II. KRONOLOGIS PERKARA

Bahwa sebelum menyampaikan alasan-alasan serta dasar hukum Pemohon Kasasi dalam mengajukan Permohonan Kasasi dan Memori Kasasi, maka perkenankan Pemohon Kasasi terlebih dahulu menjelaskan duduk persoalan dalam perkara a quo sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 26 April 2004 Pemohon Kasasi telah mengajukan permohonan Izin Lokasi untuk perkebunan kelapa sawit kepada Bupati Kutai Kartanegara. Atas permohonan tersebut maka berdasarkan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 2 Tahun 1999 tentang Izin Lokasi, Bupati Kutai Kartanegara telah menerbitkan Izin Lokasi kepada Pemohon Kasasi melalui Surat Keputusan Bupati Kutai Kartanegara No. 10/DPtn/UM-10/V-2004 tanggal 31 Mei 2004 (Vide Bukti T.II.Intv-8) yang memberikan Izin Lokasi kepada Pemohon Kasasi atas tanah negara yang terletak di Kelurahan Teluk Dalam, Kelurahan Dondang, Desa Pulau Seribu, Kecamatan Muara Jawa, Desa Tani Bhakti, Desa Batuah, Kecamatan Loa Janan dan Kelurahan Jawa, Kecamatan Sanga-sanga, Kabupaten Kutai Kartanegara untuk jangka waktu 1 (satu) tahun sejak tanggal 31 Mei 2004 yang kemudian diperpanjang melalui Surat Keputusan Bupati Kutai Kartanegara No. 06/DPtn/UM-06/V/2005 tanggal 30 Mei 2005 (Vide Bukti T.II.Intv-9) dan Surat Keputusan Bupati Kutai Kartanegara No. 34/DPN-K/IL-32/VI-2006 tanggal 28 Juli 2006 (Vide Bukti T.II.Intv-10).

2. Atas dasar Izin Lokasi tersebut maka Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia telah melakukan pengukuran secara kadasteral dan telah menerbitkan Peta Bidang Tanah Nomor: 025/16/003/2006 tanggal 09 Oktober 2006 (Vide Bukti TI-5).

3. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kutai Kartanegara No. 503/37/SK-DISBUN KUKAR/XI/2006 tanggal 16 Nopember 2006 (Vide Bukti T.II.Intv-11), Bupati Kutai Kartanegara telah menerbitkan Izin Usaha Budidaya Perkebunan kepada Pemohon Kasasi.

4. Bahwa selanjutnya, Pemohon Kasasi telah mengajukan Permohonan Hak Guna Usaha kepada Termohon Kasasi II atas lahan seluas 11.607 Ha pada bulan Februari 2007, dengan melampirkan dokumen-dokumen pendukung antara lain sebagai berikut:

• Surat Pernyataan Dukungan Kepala Desa, Tokoh Masyarakat dan Camat untuk Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit (Vide Bukti TII Intv-13) sebagai berikut :

1. Surat dari Kepala Desa Tani Harapan, Ketua BPD Tani Harapan dan Ketua LPM Desa Tani Harapan Nomor : 02/KD-2008/I/2007 tanggal 18 Januari 2007, perihal: Dukungan Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit;

2. Surat dari Kepala Desa Batuah, Ketua BPD Batuah dan Ketua LPM Batuah Nomor: 024/KD-2006/I/2007 tanggal 19 Januari 2007, perihal: Surat Jawaban Perkebunan Kaltim Utama I;

3. Surat Pernyataan dari Kepala Kelurahan Jawa, Sekretaris Kelurahan, Ketua RT.01, LPM, Tokoh Masyarakat, ketua Kelompok Tani dan Tokoh Pemuda tanggal 23 Januari 2007;

4. Surat dari Kepala Tani Bhakti, Kaur Pemb, Ketua LPM dan Tokoh Masyarakat tertanggal 25 Januari 2007, perihal: Surat Pernyataan;

5. Surat dari Lurah Teluk Dalam, Sekretaris Kelurahan, Ketua LPM, Tokoh Masyarakat dan Tokoh Pemuda tertanggal 26 Februari 2007;

6. Surat dari Kepala Desa Kelurahan Dondang, Sekretaris Kelurahan, Ketua LPM, Tokoh Masyarakat, dan Tokoh Pemuda tertanggal 29 Februari 2007;

• Surat Pernyataan Perusahaan tentang Kesungguhan Membangun Perkebunan Kelapa Sawit tanggal 21 Februari 2007.

5. Setelah Pemohon Kasasi mengajukan permohonan Hak Guna Usaha pada bulan Februari 2007, Termohon Kasasi II membentuk Panitia Pemeriksaan Tanah B yang terdiri dari berbagai unsur baik dari Badan Pertanahan Nasional sendiri maupun dari Pemerintahan Kabupaten Kutai Kartanegara dan Dinas Perkebunan Propinsi Kalimantan Timur serta Dinas Kehutanan Propinsi Kalimantan Timur, untuk melakukan pemeriksaan atas tanah yang dimohonkan oleh Pemohon Kasasi tersebut (Vide Bukti TI-4).

6. Bahwa hasil dari pemeriksaan yang dilakukan oleh Panitia Pemeriksaan Tanah B tersebut kemudian dituangkan dalam Risalah Panitia Pemeriksaan Tanah B Propinsi Kalimantan Timur Nomor: 540.2/09.a/RPT.PAN.B/VII/2008 tanggal 28 Juli 2008 (Vide Bukti TI-4), di mana berdasarkan hasil analisa tersebut telah disimpulkan oleh Panitia Pemeriksaan Tanah B antara lain sebagai berikut:

1. Tanah yang dimohonkan oleh Pemohon Kasasi adalah tanah Negara Bebas yang dikuasai fisik oleh Pemohon Kasasi dan berada di dalam Kawasan Budidaya Non Kehutanan (KBNK);

2. Terhadap tanah yang dimohonkan oleh Pemohon Kasasi, tidak terdapat keberatan dari pihak lain;

3. Kesimpulan: permohonan Hak Guna Usaha dari Pemohon Kasasi untuk areal seluas 11.607 Ha tersebut dapat disetujui untuk diberikan Hak Guna Usaha setelah dikurangi areal yang masuk wilayah Samarinda dan yang dikuasai oleh Pihak ketiga;

Berdasarkan kesimpulan dalam Risalah Panitia Pemeriksaan Tanah B Propinsi Kalimantan Timur Nomor: 540.2/09.a/RPT.PAN.B/VII/2008 tanggal 28 Juli 2008 (Vide Bukti TI-4) yang mewajibkan areal yang masuk wilayah Samarinda dan yang dikuasai oleh Pihak Ketiga dikeluarkan terlebih dahulu sebelum memberikan Hak Guna Usaha kepada Pemohon Kasasi, maka untuk mengetahui secara pasti areal-areal yang harus dikeluarkan tersebut, Termohon Kasasi II telah melakukan pengukuran secara kadasteral yang dituangkan dalam Peta Bidang Tanah Nomor: 04-16.03-2009 tanggal 27 Januari 2009 (Vide Bukti TI-6), di mana berdasarkan hasil pengukuran kadasteral tersebut diperoleh hasil pengukuran keliling seluas 14.484 Ha yang di dalamnya terdapat sempadan jalan, wilayah Samarinda dan areal yang dikuasai oleh Pihak Ketiga seluas 5.854,11 Ha termasuk areal yang dikuasai oleh Termohon Kasasi I. Seluruh areal tersebut dirinci sebagai berikut:

Desa Tani Harapan	seluas 1.048 ha
sempadan sungai	seluas 33 ha
sempadan jalan	seluas 8 ha
sempadan jalan	seluas 13 ha
sempadan jalan	seluas 30 ha
sempadan jalan	seluas 8 ha
sempadan jalan	seluas 4 ha
areal telah SHM	seluas 9 ha
pengeboran minyak	seluas 1.148 ha
wilayah Samarinda	seluas 1.1378,52 ha
HGU Multi Breder, peternakan ayam, rumah, pekarangan Desa Tani Bhakti	seluas 276,70 ha
rumah, pekarangan Desa Tani Harapan	seluas 49,88 ha
Dusun Walimbong	seluas 233,35 ha
lokasi redis dan Vico	seluas 1.034,66 ha
wilayah Desa Jawa	seluas 576,00 ha

7. Dari total keseluruhan 5.854,11 Ha tersebut, tanah yang dikuasai Termohon Kasasi I berdasarkan 16 surat-surat pernyataan pembebasan lahan adalah terletak di Desa Jawa (Vide Bukti P-10). Berdasarkan Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 56/PRP/1960 tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian, diatur bahwa satu orang atau satu keluarga hanya boleh menguasai maksimal 20 hektar tanah. Dengan demikian, luas tanah maksimum yang dapat dialihkan oleh 16 orang ini kepada Termohon Kasasi I adalah 320 hektar yang mana lebih kecil dari 576 Hektar yang telah dikeluarkan dari Surat Keputusan a quo I.

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 56/PRP/1960 tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian:

“(1) Seorang atau orang-orang yang dalam penghidupannya merupakan satu keluarga bersama-sama hanya diperbolehkan menguasai tanah pertanian, baik milik sendiri atau kepunyaan orang lain ataupun miliknya sendiri bersama kepunyaan orang lain, yang jumlah luasnya tidak melebihi batas maksimum sebagaimana yang ditetapkan dalam ayat 2 pasal ini.

(2) Dengan memperhatikan jumlah penduduk, luas daerah dan faktor-faktor lainnya, maka luas maksimum yang dimaksud dalam ayat 1 pasal ini ditetapkan sebagai berikut:

Di daerah-daerah yang:	Sawah (hektar) atau	Tanah Kering (hektar)
Tidak padat	15	20
Padat
a.kurang padat	10	12
b.cukup padat	7,5	9
c.sangat padat	5	6

Jika tanah pertanian yang dikuasai itu merupakan sawah dan tanah-kering, maka untuk menghitung luas maksimum tersebut, luas sawah dijumlah dengan luas tanah-kering dengan menilai tanah kering sama dengan sawah ditambah 30% di daerah-daerah yang tidak padat 20% di daerah-daerah yang padat dengan ketentuan, bahwa tanah-pertanian yang dikuasai seluruhnya tidak boleh lebih dari 20 hektar.”

8. Di samping itu, Termohon Kasasi I juga mendalilkan memiliki lahan berdasarkan (i) koordinasi lahan dengan Pertamina, (ii) Perjanjian Pemanfaatan Lahan Bersama dengan PT. Medco E&P Indonesia dan (iii) Perjanjian Tumpang Tindih Lahan dengan Vico Indonesia. Dalil Termohon Kasasi I tersebut dikutip sebagai berikut:

Bahwa wilayah kuasa pertambangan (WKP) Penggugat berdasarkan KP-Eksploitasi No. 540/010/KP-Ep/DPE-IV/II/2008 tanggal 19 Februari 2008 masih berada di dalam Wilayah Kerja Pertamina yang dikelola oleh Perusahaan Operator Migas …, dimana Penggugat sebelum melakukan kegiatan eksploitasi telah terlebih dahulu melakukan koordinasi dengan Perusahaan Operator Migas tersebut dengan melakukan antara lain sebagai berikut:

• Perjanjian pemanfaatan lahan bersama antara PT. Medco E&P Indonesia (TAC Pertamina-Medco-Sangasanga dengan penggugat tanggal 4 Oktober 2007; dan;

• Perjanjian tumpang tindih lahan antara Vico Indonesia dengan penggugat tanggal 31 Januari 2008 Migas TAC;

(Paragraf 3 Halaman 15 dan paragraf 1 Halaman 16 Putusan Pengadilan TUN Jakarta)

Berdasarkan dalil Termohon Kasasi I di atas, terbukti bahwa lahan yang diklaim oleh Termohon Kasasi I terletak di wilayah pengeboran minyak, dan lokasi redis dan Vico.

9. Sebagai kelanjutan dari Kesimpulan Panitia Pemeriksaan Tanah B yang menyimpulkan bahwa permohonan Hak Guna Usaha Pemohon Kasasi dapat dikabulkan setelah dikurangi areal Pihak Ketiga, maka Termohon Kasasi II mengeluarkan wilayah yang terkait dengan Termohon Kasasi I di Desa Jawa, wilayah pengeboran minyak dan lokasi redis dan Vico dari Surat Keputusan a quo I. Hal ini terbukti berdasarkan halaman 2 huruf d Surat Keputusan a quo I yang dikutip sebagai berikut (Vide Bukti TI-1 = Bukti T.II.Intv-6):

“...

1. Bahwa terhadap tanah yang diberikan Izin Lokasi tersebut setelah dilakukan pengukuran secara kadasteral, diperoleh hasil pengukuran keliling ……seluas 14.484 ha yang didalamnya terdapat:

• Desa Tani Harapan (1)…………………………...seluas 1.048 ha

• sempadan sungai (2) …………………………… seluas 33 ha

• sempadan jalan (3) ………………………………seluas 8 ha

• sempadan jalan (4) ………………………………seluas 13 ha

• sempadan jalan (5) ………………………………seluas 30 ha

• sempadan jalan (6) ………………………………seluas 8 ha

• sempadan jalan (7) ………………………………seluas 4 ha

• areal telah SHM (8) ………………………………seluas 9 ha

• pengeboran minyak (9) ………………………...seluas 1.148 ha

• wilayah Samarinda (a1, a2 dan a3) …………… seluas 1.1378,52 ha

• HGU Multi Breder, peternakan ayam, rumah,

pekarangan Desa Tani Bhakti (b) ………………seluas 276,70 ha

• rumah, pekarangan Desa Tani Harapan (c) …...seluas 49,88 ha

• Dusun Walimbong (d) ……………………………seluas 233,35 ha

• lokasi redis dan Vico (e) ……………………….seluas 1.034,66 ha

• wilayah Desa Jawa (j) …………………………..seluas 576,00 ha +

seluruhnya ………………………………………………………..……..seluas (5.854,11 ha) -

dikeluarkan dari areal yang dimohon, sehingga yang dapat

dipertimbangkan untuk diberikan Hak Guna Usaha menjadi …...seluas 8.633,89 ha”

(halaman 2 huruf d Surat Keputusan a quo I)

(catatan: cetak tebal dan garis bawah oleh Pemohon Kasasi).

10. Selanjutnya setelah mengeluarkan wilayah Desa Jawa, lokasi redis dan Vico, serta pengeboran minyak, Termohon Kasasi II menerbitkan Surat Keputusan a quo I yang hanya memberikan Hak Guna Usaha kepada Pemohon Kasasi atas tanah seluas 8.633,89 Ha yang terletak di Kelurahan Teluk Dalam, Kelurahan Dondang, Kecamatan Muara Jawa, Desa Tani Bhakti, Desa Batuah, Desa Tani Harapan, Kecamatan Loa Janan dan Kelurahan Jawa, Kecamatan Sanga-Sanga, Kabupaten Kutai Kartanegara, Propinsi Kalimantan Timur (Vide Bukti TI-1 = Bukti T.II.Intv-6) yang terdiri dari :

• NIB 16.03.00.00.00202 seluas 523,95 Ha

• NIB 16.03.00.00.00203 seluas 1.543,46 Ha

• NIB 16.03.00.00.00204 seluas 807,24 Ha

• NIB 16.03.00.00.00205 seluas 2.460,13 Ha

• NIB 16.03.00.00.00206 seluas 54,73 Ha

• NIB 16.03.00.00.00207 seluas 3.244,38 Ha

11. Bahwa selanjutnya atas dasar Surat Keputusan a quo I, Termohon Kasasi III menerbitkan Surat Keputusan a quo II dengan wilayah Hak Guna Usaha seluas 2.460,13 Ha (Vide Bukti P-7B = Bukti TII-2 = Bukti T.II.Intv-8).

12. Dengan telah dipenuhinya seluruh persyaratan penerbitan Surat Keputusan a quo I dan Surat Keputusan a quo II, maka seluruh wilayah Hak Guna Usaha milik Pemohon Kasasi tidak dapat diganggu gugat oleh Termohon Kasasi I. Meskipun demikian, Termohon Kasasi I yang mendalilkan memiliki wilayah seluas 2.643,99 Ha, mencari-cari mana di antara 6 (enam) wilayah Hak Guna Usaha milik Pemohon Kasasi di Kabupaten Kutai Kartanegara yang luasnya paling mirip dengan 2.643.99 Ha dengan tujuan untuk mengecoh Majelis Hakim Pengadilan TUN Jakarta untuk membatalkan Surat Keputusan a quo I dan Surat Keputusan a quo II. Dalam hal ini, Termohon Kasasi I memilih untuk mengajukan Gugatan TUN untuk membatalkan Surat Keputusan a quo I dan Surat Keputusan a quo II yang memberikan Hak Guna Usaha kepada Pemohon Kasasi seluas 2.460,13 Ha.

13. Di samping Gugatan Termohon Kasasi I salah alamat karena wilayah pertambangan milik Termohon Kasasi I telah dikeluarkan dari Surat Keputusan a quo I dan Surat Keputusan a quo II, seandainyapun ada wilayah Kuasa Pertambangan Termohon Kasasi I yang terletak di wilayah Hak Guna Usaha milik Pemohon Kasasi (quod non), maka Kuasa Pertambangan tidak dapat menghapuskan hak atas tanah yang telah dimiliki Pemohon Kasasi. Pemegang Kuasa Pertambangan memiliki hak untuk mengambil barang tambang namun tidak berhak untuk mengambil hak atas tanah ataupun mengusir pihak yang telah memiliki hak atas tanah (Pemohon Kasasi) oleh karena berdasarkan hukum yang berlaku, Kuasa Pertambangan bukan hak atas tanah. Dengan pertimbangan yang sedemikian maka terlepas dari ada atau tidaknya wilayah Kuasa Pertambangan yang terletak di wilayah Hak Guna Usaha milik Pemohon Kasasi, Pemohon Kasasi dengan itikad baik, tidak berkeberatan atas permohonan Termohon Kasasi I untuk berkoordinasi atas letak wilayah yang tumpah tindih (apabila ada) sebagaimana kesepakatan bersama tertanggal 6 Desember 2010.

14. Namun demikian itikad baik dari Pemohon Kasasi tersebut disalahgunakan oleh Termohon Kasasi I, di mana berdasarkan kesepakatan bersama tertanggal 6 Desember 2010 tersebut, Termohon Kasasi I telah meminta Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi (Vide Bukti P-19) dan bahkan setelah mendapatkan IUP Operasi Produksi tersebut Termohon Kasasi I kemudian mengajukan Gugatan a quo ke Pengadilan TUN Jakarta pada tanggal 2 Februari 2011 dan meminta agar Surat Keputusan a quo I dan Surat Keputusan a quo II dibatalkan.

15. Ironisnya, agar Gugatan a quo tersebut dapat memenuhi jangka waktu 90 hari maka Termohon Kasasi I telah memutarbalikkan fakta dengan berdalih bahwa pihaknya baru mengetahui Surat Keputusan a quo I dan Surat Keputusan a quo II pada saat Termohon Kasasi I menerima Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan tanggal 25 Januari 2011 tentang penyerobotan lahan. Padahal pada kenyataannya Surat Keputusan a quo I dan Surat Keputusan a quo II sudah diketahui oleh Termohon Kasasi I pada tanggal 15 Juni 2010 berdasarkan Surat Pemberitahuan dari Pemohon Kasasi kepada PT. Trisensa Mineral Utama yang merupakan pihak yang terafiliasi dari Termohon Kasasi I.

ALASAN-ALASAN PENGAJUAN MEMORI KASASI

Bahwa Pemohon Kasasi sangat berkeberatan terhadap Putusan Pengadilan Tinggi TUN Jakarta yang mengambil alih Putusan Pengadilan TUN Jakarta, karena Majelis Hakim Pengadilan Tinggi TUN Jakarta telah salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku dan telah lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan, sebagaimana diatur dalam Pasal 30 ayat (1) UU Mahkamah Agung.

Pasal 30 ayat (1) UU Mahkamah Agung menyatakan:

“Mahkamah Agung dalam tingkat kasasi membatalkan putusan atau penetapan Pengadilan-pengadilan dari semua Lingkungan Peradilan karena:

1. tidak berwenang atau melampaui batas wewenang;

2. salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku;

3. lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan.”

III. MAJELIS HAKIM PENGADILAN TINGGI TUN JAKARTA SALAH MENERAPKAN PASAL 55 UU PTUN

1. Pemohon Kasasi mohon kepada Majelis Hakim Kasasi Yang Mulia untuk membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi TUN Jakarta karena terbukti bahwa Putusan Pengadilan Tinggi TUN Jakarta salah menerapkan Pasal 55 UU PTUN. Hal ini disebabkan Gugatan Termohon Kasasi I diajukan lewat dari 90 (sembilan puluh) hari sejak diketahuinya Surat Keputusan a quo I dan Surat Keputusan a quo II oleh Termohon Kasasi I.

Pasal 55 UU PTUN menyatakan:

“Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara.”

2. Surat Keputusan a quo I tertanggal 4 Juni 2009 dan Surat Keputusan a quo II tertanggal 30 Juli 2009 telah diketahui oleh Termohon Kasasi I pada tanggal 15 Juni 2010 berdasarkan Surat Pemberitahuan dari Pemohon Kasasi kepada PT. Trisensa Mineral Utama yang merupakan pihak yang terafiliasi dengan Termohon Kasasi I. Adanya hubungan terafiliasi tersebut dapat dilihat antara lain dari (i) Termohon Kasasi I dan PT. Trisensa Mineral Utama memiliki induk perusahaan yang sama yakni PT. Toba Sejahtra dan (ii) penandatanganan kesepakatan bersama tertanggal 6 Desember 2010, Termohon Kasasi I dan PT. Trisensa Mineral Utama sama-sama diwakili oleh PT. Toba Sejahtra.

3. Bahwa oleh karena Termohon Kasasi I telah mengetahui adanya Surat Keputusan a quo I dan Surat Keputusan a quo II pada tanggal 15 Juni 2010­ maka apabila Termohon Kasasi I ingin mengajukan Gugatan atas Surat Keputusan a quo I dan Surat Keputusan a quo II tersebut maka berdasarkan Pasal 55 UU PTUN, Gugatan tersebut sudah harus diajukan dalam jangka waktu paling lambat 90 hari sejak tanggal 15 Juni 2010 atau paling lambat tanggal 15 September 2010. Namun demikian pada kenyataannya Gugatan a quo baru diajukan oleh Termohon Kasasi I pada tanggal 2 Februari 2011 yaitu 140 hari (bukan dalam jangka waktu 90 hari) sejak diketahuinya Surat Keputusan a quo I dan Surat Keputusan a quo II oleh Termohon Kasasi I.

4. Berdasarkan uraian di atas, terbukti bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi TUN Jakarta yang mengambil alih Putusan Pengadilan TUN Jakarta telah salah menerapkan Pasal 55 UU PTUN. Dengan demikian, berdasar hukum bagi Majelis Hakim Kasasi Yang Mulia untuk membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi TUN Jakarta dan selanjutnya menyatakan bahwa Gugatan Termohon Kasasi I tidak dapat diterima (Niet Ontvakelijk Verklaard).

IV. MAJELIS HAKIM PENGADILAN TINGGI TUN JAKARTA SALAH MENERAPKAN PASAL 53 AYAT (1) UU PTUN

5. Pemohon Kasasi mohon kepada Majelis Hakim Kasasi Yang Mulia untuk membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi TUN Jakarta karena terbukti bahwa Termohon Kasasi I tidak memiliki kepentingan dalam perkara a quo.

6. Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi TUN Jakarta pada pokoknya mempertimbangkan bahwa Termohon Kasasi I memiliki kepentingan dalam perkara a quo karena Izin Kuasa Pertambangan milik Termohon Kasasi I berada pada bidang tanah Hak Guna Usaha milik Pemohon Kasasi dalam perkara ini. Hal ini dikutip sebagai berikut

“Menimbang, bahwa Hakim Ketua Majelis dan satu orang Hakim Anggota Majelis (Hakim Anggota II) Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut, utamanya atas pertimbangan sebagai berikut:

…

• Bahwa dalam proses penerbitan surat keputusan obyek sengketa yang didahului dengan ijin lokasi, maka adanya penelitian dari Panitia Pemeriksaan Tanah B merupakan bagian dari proses terbitnya ke dua keputusan obyek sengketa tersebut, oleh karenanya adanya saran dari Panitia Pemeriksaan Tanah B merupakan harus pula dipertimbangkan dalam mengambil keputusan mengabulkan atau menolak terhadap permohonan pemberian hak atas tanah, yang dalam sengketa ini dari bukti T.I-4 berupa Risalah Panitia Pemeriksaan Tanah B Nomor 540.2/09a/RPT.PAN.B/VII/2008 tanggal 28 Juli 2008 terdapat saran bahwa perlu dikuatkan dengan surat pernyataan atau surat keterangan dari Kepala Desa setempat mengenai tidak dalam sengketa maupun tidak terdapat lahan garapan masyarakat; bahwa sampai saat dibuatnya Risalah Panitia Pemeriksaan Tanah B aquo pada kelurahan Jawa (letak tanah yang termuat dalam surat keputusan obyek sengketa) masih terdapat lahan garapan masyarakat yang telah beralih kepada Penggugat/Terbanding sesuai 16 surat pernyataan pengalihan hak yang dibuat tahun 2007 bukti P-10 dan dikuatkan dengan surat pernyataan Lurah Kelurahan Jawa bukti P-23. Dan juga dari bukti T.II.Int-5 diakui adanya tumpang tindih lahan pada wilayah kuasa pertambangan Penggugat/Terbanding dengan lahan tanah yang termuat dalam obyek sengketa; bahwa dengan demikian disimpulkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama bahwa dalam pemeriksaan di persidangan didapat fakta hukum bahwa dalam penerbitan obyek sengketa oleh Tergugat I/Pembanding III maupun Tergugat II/Pembanding II tidak memperhatikan saran Panitia Pemeriksaan Tanah B dan diperoleh fakta hukum di atas tanah yang termuat dalam keputusan obyek sengketa masih terdapat kepentingan pihak Penggugat/Terbanding berupa lahan yang belum dibebaskan; bahwa dengan fakta hukum tersebut Majelis Hakim Tingkat Pertama berpendapat bahwa penerbitan surat keputusan obyek sengketa oleh Tergugat I/Pembanding III maupun oleh Tergugat II/Pembanding II telah bertentangan dengan azas-azas umum pemerintahan yang baik khususnya azas kecermatan dan azas akuntabilitas”

(Paragraf 1 halaman 18 Putusan Pengadilan Tinggi TUN Jakarta)

7. Putusan Pengadilan Tinggi TUN Jakarta tersebut telah salah menerapkan Pasal 53 ayat (1) UU PTUN karena Termohon Kasasi I tidak memiliki kepentingan terkait dengan Surat Keputusan a quo I dan Surat Keputusan a quo II. Hal ini disebabkan wilayah Kuasa Pertambangan milik Termohon Kasasi I telah dikeluarkan dari Surat Keputusan a quo I dan Surat Keputusan a quo II sebagaimana dijelaskan di bawah ini.

A. Berdasarkan Surat Keputusan a quo I dan Surat Keputusan a quo II, Termohon Kasasi I Tidak Memiliki Kepentingan Dalam Perkara A Quo Karena Tanah yang Dikuasai Termohon Kasasi I Telah Dikeluarkan Dari Surat Keputusan A Quo I dan Surat Keputusan a quo II

8. Pemohon Kasasi mohon perhatian Majelis Hakim Kasasi Yang Mulia bahwa Termohon Kasasi I tidak memiliki kepentingan dalam perkara a quo karena tanah yang dikuasai Termohon Kasasi I telah dikeluarkan dari Surat Keputusan a quo I dan Surat Keputusan a quo II.

9. Berdasarkan 16 surat-surat pernyataan pembebasan lahan yang disebutkan Termohon Kasasi I dalam Gugatannya, tanah yang dikuasai Termohon Kasasi I adalah terletak di Desa Jawa (Vide Bukti P-10). Berdasarkan Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 56/PRP/1960 tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian, diatur bahwa satu orang atau satu keluarga hanya boleh menguasai maksimal 20 hektar tanah. Dengan demikian, luas tanah maksimum yang dapat dialihkan oleh 16 orang ini kepada Termohon Kasasi I adalah 320 hektar yang mana lebih kecil dari 576 Hektar yang telah dikeluarkan dari Surat Keputusan a quo I dan Surat Keputusan a quo II.

10. Di samping itu, Termohon Kasasi I juga mendalilkan memiliki lahan berdasarkan (i) koordinasi lahan dengan Pertamina, (ii) Perjanjian Pemanfaatan Lahan Bersama dengan PT. Medco E&P Indonesia dan (iii) Perjanjian Tumpang Tindih Lahan dengan Vico Indonesia. Dalil Termohon Kasasi I tersebut dikutip sebagai berikut:

Bahwa wilayah kuasa pertambangan (WKP) Penggugat berdasarkan KP-Eksploitasi No. 540/010/KP-Ep/DPE-IV/II/2008 tanggal 19 Februari 2008 masih berada di dalam Wilayah Kerja Pertamina yang dikelola oleh Perusahaan Operator Migas …, dimana Penggugat sebelum melakukan kegiatan eksploitasi telah terlebih dahulu melakukan koordinasi dengan Perusahaan Operator Migas tersebut dengan melakukan antara lain sebagai berikut:

• Perjanjian pemanfaatan lahan bersama antara PT. Medco E&P Indonesia (TAC Pertamina-Medco-Sangasanga dengan penggugat tanggal 4 Oktober 2007; dan;

• Perjanjian tumpang tindih lahan antara Vico Indonesia dengan penggugat tanggal 31 Januari 2008 Migas TAC;

(Paragraf 3 Halaman 15 dan paragraf 1 Halaman 16 Putusan Pengadilan TUN Jakarta)

Berdasarkan dalil Termohon Kasasi I di atas, terbukti bahwa lahan yang diklaim oleh Termohon Kasasi I terletak di wilayah pengeboran minyak, dan lokasi redis dan Vico.

11. Pemohon Kasasi mohon perhatian Majelis Hakim Kasasi Yang Mulia bahwa Desa Jawa, wilayah pengeboran minyak dan lokasi redis dan Vico telah dikeluarkan dari Surat Keputusan a quo I dan Surat Keputusan a quo II. Hal ini terbukti berdasarkan halaman 2 huruf d Surat Keputusan a quo I yang dikutip sebagai berikut (Vide Bukti TI-1 = Bukti T.II.Intv-6):

“...

2. Bahwa terhadap tanah yang diberikan Izin Lokasi tersebut setelah dilakukan pengukuran secara kadasteral, diperoleh hasil pengukuran keliling ……seluas 14.484 ha yang didalamnya terdapat:

   1. Desa Tani Harapan (1)…………………………...seluas 1.048 ha

   2. sempadan sungai (2) …………………………… seluas 33 ha

   3. sempadan jalan (3) ………………………………seluas 8 ha

   4. sempadan jalan (4) ………………………………seluas 13 ha

   5. sempadan jalan (5) ………………………………seluas 30 ha

   6. sempadan jalan (6) ………………………………seluas 8 ha

   7. sempadan jalan (7) ………………………………seluas 4 ha

   8. areal telah SHM (8) ………………………………seluas 9 ha

   9. pengeboran minyak (9) ………………………...seluas 1.148 ha

   10. wilayah Samarinda (a1, a2 dan a3) …………… seluas 1.1378,52 ha

   11. HGU Multi Breder, peternakan ayam, rumah,

pekarangan Desa Tani Bhakti (b) ………………seluas 276,70 ha

12. rumah, pekarangan Desa Tani Harapan (c) …...seluas 49,88 ha

13. Dusun Walimbong (d) ……………………………seluas 233,35 ha

14. lokasi redis dan Vico (e) ……………………….seluas 1.034,66 ha

15. wilayah Desa Jawa (j) …………………………..seluas 576,00 ha +

seluruhnya ………………………………………………………..……..seluas (5.854,11 ha) -

dikeluarkan dari areal yang dimohon, sehingga yang dapat

dipertimbangkan untuk diberikan Hak Guna Usaha menjadi …..seluas 8.633,89 ha”

(halaman 2 huruf d Surat Keputusan a quo I)

(catatan: cetak tebal dan garis bawah oleh Pemohon Kasasi).

12. Selanjutnya, setelah mengeluarkan wilayah Desa Jawa, lokasi redis dan Vico, serta pengeboran minyak, Termohon Kasasi II menerbitkan Surat Keputusan a quo I yang hanya memberikan Hak Guna Usaha kepada Pemohon Kasasi atas tanah Negara seluas 8.633,89 Ha yang terletak di Kelurahan Teluk Dalam, Kelurahan Dondang, Kecamatan Muara Jawa, Desa Tani Bhakti, Desa Batuah, Desa Tani Harapan, Kecamatan Loa Janan dan Kelurahan Jawa, Kecamatan Sanga-Sanga, Kabupaten Kutai Kartanegara, Propinsi Kalimantan Timur (Vide Bukti TI-1 = Bukti T.II.Intv-6) yang terdiri dari:

• NIB 16.03.00.00.00202 seluas 523,95 Ha

• NIB 16.03.00.00.00203 seluas 1.543,46 Ha

• NIB 16.03.00.00.00204 seluas 807,24 Ha

• NIB 16.03.00.00.00205 seluas 2.460,13 Ha

• NIB 16.03.00.00.00206 seluas 54,73 Ha

• NIB 16.03.00.00.00207 seluas 3.244,38 Ha

12. Dengan telah dikeluarkannya wilayah Termohon Kasasi I di Desa Jawa, lokasi redis dan Vico serta wilayah pengeboran minyak dari Surat Keputusan a quo I dan Surat Keputusan a quo II, maka seluruh wilayah Hak Guna Usaha milik Pemohon Kasasi tidak dapat diganggu gugat oleh Termohon Kasasi I. Meskipun demikian, Termohon Kasasi I yang mendalilkan memiliki wilayah seluas 2.643,99 Ha berdasarkan Izin Lokasi milik Termohon Kasasi I, mencari-cari mana di antara 6 (enam) wilayah Hak Guna Usaha milik Pemohon Kasasi di Kabupaten Kutai Kartanegara yang luasnya paling mirip dengan 2.643.99 Ha dengan tujuan untuk mengecoh Majelis Hakim Pengadilan TUN Jakarta untuk membatalkan Surat Keputusan a quo I dan Surat Keputusan a quo II. Dalam hal ini, Termohon Kasasi I mengajukan Gugatan untuk membatalkan Surat Keputusan a quo I dan Surat Keputusan a quo II yang memberikan Hak Guna Usaha kepada Pemohon Kasasi seluas 2.460,13 Ha.

12. Namun, Dr. Arifin Marpaung, SH., MHum. selaku Hakim Anggota I tingkat Banding di Pengadilan Tinggi TUN Jakarta secara cermat membaca dan memperhatikan Surat Keputusan a quo I, di mana Dr. Arifin Marpaung, SH., MHum. menyimpulkan bahwa tanah yang dikuasai Termohon Kasasi I telah dikeluarkan dari Surat Keputusan a quo I dan Surat Keputusan a quo II. Meskipun demikian, kedua Hakim lainnya berpendapat lain karena tidak memeriksa Bukti Surat Keputusan a quo I secara cermat dan teliti bahkan kedua Hakim lainnya tidak membahas Surat Keputusan a quo I dalam Pertimbangan Hukumnya.

Dissenting opinion Dr. Arifin Marpaung, SH., MHum. selaku Hakim Anggota I di tingkat Pengadilan Tinggi TUN Jakarta dikutip sebagai berikut:

“…Dalam konsiderans surat keputusan pemberian hak (Bukti T-1) tersebut terlihat, bahwa tanah yang dikuasai oleh pihak lain (yang berarti termasuk lahan yang dikuasai Penggugat/Terbanding di Kelurahan Jawa) telah dikeluarkan dari obyek keputusan in litis. Hal itu jelas terlihat dari rangkaian pertimbangan Tergugat I/Pembanding III dalam keputusan in litis (Bukti T-1) yang telah mempertimbangkan mulai dari luasan tanah yang dimohon Tergugat II Intervensi/Pembanding I hingga memperhatikan luasan tanah yang dikuasai oleh pihak lain diatas tanah yang dimohon tersebut …”

(butir 7 halaman 21 Putusan Pengadilan Tinggi TUN Jakarta)

12. Berdasarkan penjelasan, dasar hukum dan analisa di atas, terbukti bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi TUN Jakarta telah salah menerapkan Pasal 53 ayat (1) UU PTUN karena Termohon Kasasi I tidak memiliki kepentingan dalam perkara a quo. Dengan demikian, berdasar hukum bagi Majelis Hakim Kasasi Yang Mulia untuk membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi TUN Jakarta dan selanjutnya menolak seluruh Gugatan Termohon Kasasi I.

B. Berdasarkan Risalah Panitia Pemeriksaan Tanah B Nomor: 540.2/09a/RPT.PAN.B/VII/2008, Termohon Kasasi I Tidak Memiliki Kepentingan Dalam Perkara A Quo Karena Tanah yang Dikuasai Termohon Kasasi I Berbeda dengan Tanah Hak Guna Usaha Milik Pemohon Kasasi

12. Berdasarkan Risalah Panitia Pemeriksaan Tanah B Nomor: 540.2/09a/RPT.PAN.B/VII/2008, tanah yang dikuasai Termohon Kasasi I berbeda dengan wilayah Hak Guna Usaha milik Pemohon Kasasi. Hal ini disebabkan: (i) rencana tata ruang wilayah yang diberikan Hak Guna Usaha melalui Surat Keputusan a quo I dan Surat Keputusan a quo II adalah untuk perkebunan bukan untuk pertambangan dan (ii) tanah yang dikuasai pihak ketiga (termasuk Termohon Kasasi I) disimpulkan untuk dikeluarkan dari Surat Keputusan a quo I.

Kesimpulan Panitia Pemeriksaan Tanah B Butir 10 menyatakan:

“Bahwa peruntukkan/penggunaan tanahnya telah sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Kutai Kartanegara”

(Butir 10 Halaman 8 Bagian VII tentang Kesimpulan Risalah Panitia Pemeriksaan Tanah B)

Kesimpulan Panitia Pemeriksaan Tanah B Butir 11 menyatakan:

“Bahwa dengan menganalisis, mencermati permohonan Hak Guna Usaha PT. Perkebunan Kaltim Utama I, di Kelurahan Teluk Dalam, Dondang, dan Pulau seribu, Kecamatan Muara Jawa, Desa Tani Bakti, Batuah dan Tani Harapan, Kecamatan Loa Janan, Kelurahan Jawa, Kecamatan Sanga-Sanga, Kabupaten Kutai Kartanegara, Propinsi Kalimantan Timur seluas 11.607 Ha dipertimbangkan untuk dapat diberikan Hak Guna Usaha setelah dikurangi areal yang masuk wilayah Samarinda dan yang dikuasai oleh Pihak III.

(Butir 11 Halaman 8 Bagian VII tentang Kesimpulan Risalah Panitia Pemeriksaan Tanah B)

12. Hal ini diperkuat oleh Dissenting opinion Dr. Arifin Marpaung, SH., MHum. selaku Hakim Anggota I tingkat banding Pengadilan Tinggi TUN Jakarta yang telah membaca dan memperhatikan Risalah Panitia Pemeriksaan Tanah B, di mana Dr. Arifin Marpaung, SH., MHum. menyimpulkan bahwa tanah yang dikuasai Termohon Kasasi I telah dikeluarkan dari Surat Keputusan a quo I dan Surat Keputusan a quo II. Meskipun demikian, kedua Hakim lainnya berpendapat lain karena tidak memeriksa Risalah Panitia Pemeriksaan Tanah B secara cermat dan teliti bahkan kedua Hakim lainnya tidak membahas Risalah Panitia Pemeriksaan Tanah B dalam Pertimbangan Hukumnya.

Dissenting opinion Dr. Arifin Marpaung, SH., MHum. selaku Hakim Anggota I tingkat banding Pengadilan Tinggi TUN dikutip sebagai berikut:

“… setelah dilakukan pengukuran dan pemeriksaan tanah oleh Panitia Pemeriksaan Tanah B, luas lahan yang dimohon Tergugat II Intervensi/Pembanding I tersebut hanya seluas 14.484 Ha, dimana didalamnya termasuk tanah yang dikuasai oleh pihak lain serta sempadan jalan dan sempadan sungai. Kemudian setelah Panitia Pemeriksaan Tanah B memeriksa dan melakukan pengukuran, ternyata tanah pihak lain yang berada diatas lahan yang diukur itu yang luas seluruhnya 5.854,11 Ha. Dengan adanya penguasaan pihak lain seluas 5.854,11 Ha tersebut maka Tergugat I/Pembanding III dalam keputusannya hanya dapat mengabulkan permohonan Hak Guna Usaha yang diajukan Tergugat II Intervensi/Pembanding I seluas 8.633,89 Ha. Dengan demikian terbukti bahwa lahan yang dikuasai Penggugat/Terbanding yakni tanah yang terletak di Kelurahan Jawa telah dipertimbangkan oleh Tergugat I/Pembanding III bahkan telah dikeluarkan dari luas tanah yang dimohon Tergugat II Intervensi.”

(butir 7 halaman 22 Putusan Pengadilan Tinggi TUN Jakarta)

12. Berdasarkan uraian tersebut di atas, terbukti bahwa tanah yang dikuasai Termohon Kasasi I berbeda dengan tanah Hak Guna Usaha milik Pemohon Kasasi. Dengan demikian, berdasar hukum bagi Majelis Hakim Kasasi Yang Mulia untuk membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi TUN Jakarta dan selanjutnya menolak seluruh Gugatan Termohon Kasasi I.

C. Pengakuan Termohon Kasasi I Bahwa Wilayah Pertambangan Termohon Kasasi I Terletak di Wilayah Kerja Perusahaan Operator Migas Membuktikan Bahwa Termohon Kasasi I Tidak Memiliki Kepentingan Dalam Perkara A Quo Karena Tanah yang Dikuasai Termohon Kasasi I Berbeda dengan Tanah Hak Guna Usaha Milik Pemohon Kasasi

12. Termohon Kasasi I dalam Gugatannya secara jelas mendalilkan bahwa wilayah Kuasa Pertambangan Termohon Kasasi I berada dalam wilayah kerja Pertamina dan wilayah kerja sama pemanfaatan lahan dengan PT. Medco E&P Indonesia dan Vico Indonesia. Artinya, wilayah Kuasa Pertambangan Termohon Kasasi I tidak berada dalam wilayah Hak Guna Usaha yang dimiliki Pemohon Kasasi. Hal ini dikutip sebagai berikut:

“Bahwa wilayah kuasa pertambangan (WKP) Penggugat berdasarkan KP-Eksploitasi No. 540/010/KP-Ep/DPE-IV/II/2008 tanggal 19 Februari 2008 masih berada di dalam Wilayah Kerja Pertamina yang dikelola oleh Perusahaan Operator Migas yang sejak tanggal 27 Januari 1989 yang telah menguasai wilayah lahan pertambangan tersebut, dimana Penggugat sebelum melakukan kegiatan eksploitasi telah terlebih dahulu melakukan koordinasi dengan Perusahaan Operator Migas tersebut dengan melakukan antara lain sebagai berikut:

• Perjanjian pemanfaatan lahan bersama antara PT. Medco E&P Indonesia (TAC Pertamina-Medco-Sangasanga dengan penggugat tanggal 4 Oktober 2007; dan;

• Perjanjian tumpang tindih lahan antara Vico Indonesia dengan penggugat tanggal 31 Januari 2008 Migas TAC;

(Paragraf 3 Halaman 15 dan paragraf 1 Halaman 16 Putusan Pengadilan TUN Jakarta)

12. Lebih lanjut lokasi pengeboran minyak, redis dan Vico tersebut juga telah dikeluarkan dari Surat Keputusan a quo I dan Surat Keputusan a quo II. Hal ini mempertegas bahwa wilayah yang dikuasai Termohon Kasasi I berbeda dengan wilayah Hak Guna Usaha milik Pemohon Kasasi.

12. Dengan demikian terbukti bahwa Termohon Kasasi I tidak memiliki kepentingan dalam perkara a quo karena wilayah Kuasa Pertambangan Termohon Kasasi I tidak berada dalam wilayah Hak Guna Usaha yang dimiliki Pemohon Kasasi. Oleh karena itu berdasar hukum bagi Majelis Hakim Kasasi Yang Mulia untuk membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi TUN Jakarta dan selanjutnya menolak seluruh Gugatan Termohon Kasasi I.

D. Seandainya Pun Ada Wilayah Kuasa Pertambangan Milik Termohon Kasasi I Yang Terletak di Wilayah Hak Guna Usaha Pemohon Kasasi (quod non), Pembayaran-Pembayaran Yang Dilakukan Termohon Kasasi I Tidak Melahirkan Kepentingan Apapun Bagi Termohon Kasasi I

12. Seandainya pun ada wilayah Kuasa Pertambangan milik Termohon Kasasi I yang terletak di wilayah Hak Guna Usaha milik Pemohon Kasasi (quod non), maka harus diperhatikan apakah pembayaran-pembayaran yang dilakukan oleh Termohon Kasasi I tersebut sudah sah dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Pada kenyataannya, pembayaran-pembayaran yang dilakukan oleh Termohon Kasasi I bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku sebagaimana dijelaskan di bawah ini.

12. Seandainya benar Termohon Kasasi I telah melakukan pembayaran-pembayaran untuk pembebasan tanah, maka tindakan pembayaran tersebut jelas tidak dapat dibenarkan karena dilakukan di atas areal tanah yang sudah diberikan Izin Lokasinya kepada Pemohon Kasasi. Tindakan pembayaran tersebut melanggar Pasal 8 ayat (1) Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 1999 tentang Izin Lokasi, di mana “pembebasan” tanah hanya dapat dilakukan oleh Pemegang Izin Lokasi setelah mendapatkan Izin Lokasi.

Pasal 8 ayat (1) Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 1999 tentang Izin Lokasi

“Pemegang Izin Lokasi diizinkan untuk membebaskan tanah dalam areal Izin Lokasi dari hak dan kepentingan pihak lain berdasarkan kesepakatan dengan pemegang hak atau pihak yang mempunyai kepentingan tersebut dengan cara jual beli, pemberian ganti kerugian, konsolidasi tanah atau cara lain sesuai ketentuan yang berlaku.”

12. Seandainya benar Termohon Kasasi I telah melakukan pembayaran-pembayaran sejak Juni 2007 untuk pembebasan tanah, maka tindakan pembayaran tersebut jelas tidak dapat dibenarkan karena tindakan pembayaran tersebut dilakukan tanpa alas hak yang benar. Hal ini dapat dijelaskan sebagai berikut:

• Izin Peninjauan yang dimiliki oleh Termohon Kasasi I pada tahun 2005 tersebut tidak memberikan hak prioritas apapun kepada Termohon Kasasi I (termasuk pembebasan lahan) selain untuk mengenal suatu wilayah tertentu untuk kepentingan pertambangan. Hal ini sesuai dengan Penjelasan Surat Keterangan Izin Peninjauan (SKIP) Direktorat Jenderal Pertambangan Umum Departemen Pertambangan dan Energi Nomor 2155/2011/040000/1986 tanggal 19 November 1986:

“1. Pengertian dan tujuan SKIP:

SKIP adalah merupakan surat keterangan jalan bagi seseorang untuk memasuki/pengadakan peninjauan umum terhadap suatu wilayah tertentu dalam jangka waktu 1 (satu) bulan, tujuannya adalah memberikan kesempatan kepada yang bersangkutan untuk mengetahui dan mengenal wilayah yang akan ditinjau tersebut kemungkinan adanya endapan bahan galian dalam rangka permohonan Kuasa Pertambangan/Kontrak Karya tanpa memberikan hak prioritas apapun kepada pemegang SKIP yang bersangkutan.”

• Kuasa Pertambangan Penyelidikan Umum yang dimiliki oleh Termohon Kasasi I pada tahun 2005 ditujukan hanya untuk memeriksa adanya bahan galian dalam wilayah Kuasa Pertambangan (bukan Izin untuk melakukan pembebasan lahan). Hal ini sesuai dengan Pasal 25 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1969 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan:

“Pemegang Kuasa Pertambangan Penyelidikan Umum yang menemukan suatu bahan galian dalam wilayah Kuasa Pertambangannya, mendapat prioritas pertama untuk memperoleh Kuasa Pertambangan Eksplorasi atas bahan galian tersebut.”

• Kuasa Pertambangan Eksplorasi yang dimiliki oleh Termohon Kasasi I pada tahun 2008 ditujukan untuk mendapatkan kepastian tentang adanya jumlah kadar, sifat dan nilai bahan galian (bukan Izin untuk melakukan pembebasan lahan). Hal ini sesuai dengan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1969 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan:

“Pemegang Kuasa Pertambangan Eksplorasi berhak melakukan segala usaha untuk mendapatkan kepastian tentang adanya jumlah kadar, sifat dan nilai bahan galian dengan mempergunakan peralatan dan teknik pertambangan sebaik-baiknya.”

12. Seandainya benar Termohon Kasasi I telah melakukan pembayaran-pembayaran, maka pembayaran yang dilakukan tersebut dilakukan sejak Juni 2007 (pada saat Termohon Kasasi I belum mendapatkan Izin Lokasi) sedangkan Pemohon Kasasi telah mendapatkan Izin Lokasi sejak tanggal 31 Mei 2004 dan telah memohon Hak Guna Usaha atas tanah tersebut sejak tanggal 21 Februari 2007.

12. Bahwa oleh karena tindakan pembayaran-pembayaran yang dilakukan oleh Termohon Kasasi I tersebut tidak dapat dibenarkan maka jelas tidak ada kepentingan yang dirugikan dari Termohon Kasasi I berkaitan dengan terbitnya Surat Keputusan a quo I dan Surat Keputusan a quo II. Seandainya pun Termohon Kasasi I merasa kepentingannya dirugikan, Quod Non, maka hal tersebut jelas bukan akibat dari penerbitan Surat Keputusan a quo I dan Surat Keputusan a quo II, melainkan akibat kesalahan/kelalaian dari Termohon Kasasi I sendiri.

12. Bahwa alangkah ironisnya apabila setiap pengusaha pertambangan dengan sengaja masuk ke lokasi tanah yang telah diberikan Izin Lokasinya kepada pihak tertentu dan kemudian dengan hanya bermodalkan pembayaran-pembayaran tanpa alas hak yang benar kepada masyarakat sekitar untuk keperluan “pembebasan lahan”, sudah langsung dapat dianggap mempunyai kepentingan terhadap lokasi tanah yang telah dibebaskan tersebut.

12. Bahwa oleh karena tidak ada kepentingan TERMOHON KASASI I yang dirugikan sehubungan dengan diterbitkannya Surat Keputusan a quo I dan Surat Keputusan a quo II, maka TERMOHON KASASI I jelas tidak mempunyai kapasitas/kualitas dan kepentingan untuk mengajukan Gugatan a quo terhadap Surat Keputusan a quo I dan Surat Keputusan a quo II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) UU PTUN.

E. Seandainya Pun Ada Wilayah Kuasa Pertambangan Milik Termohon Kasasi I Yang Terletak di Wilayah Hak Guna Usaha Pemohon Kasasi (quod non), Hal Tersebut Tidak Dapat Dijadikan Dasar Untuk Membatalkan Surat Keputusan A Quo I dan Surat Keputusan A Quo II

12. Seandainya pun ada wilayah Kuasa Pertambangan milik Termohon Kasasi I yang terletak di wilayah Hak Guna Usaha milik Pemohon Kasasi (quod non), maka hal tersebut tidak dapat dijadikan dasar untuk membatalkan Surat Keputusan a quo I dan Surat Keputusan a quo II karena Kuasa Pertambangan Bukan hak atas tanah.

12. Bahwa hak atas tanah berdasarkan Pasal 16 ayat (1) UU No. 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria adalah hak milik, Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, hak pakai, hak sewa, hak membuka tanah, hak memungut hasil hutan, hak gadai, hak usaha bagi hasil, hak menumpang, dan hak sewa tanah sedangkan keseluruhan aktivitas konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian tidak termasuk dalam salah satu hak atas tanah sebagaimana dimaksud dalam UU No. 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.

12. Oleh karena aktivitas penambangan bukan hak atas tanah maka adanya aktivitas penambangan dimaksud tidak dapat dijadikan alasan untuk membatalkan hak atas tanah. Hal ini dipertegas oleh Dissenting Opinion Dr. Arifin Marpaung, SH., MHum. selaku Hakim Anggota I tingkat banding Pengadilan Tinggi TUN Jakarta yang dikutip sebagai berikut:

“Bahwa jika ternyata terdapat silang sengketa di lapangan mengenai letak lahan yang menjadi hak masing-masing pemegang ijin pertambangan dengan pemegang ijin perkebunan, maka solusi hukum yang seharusnya ditegakkan adalah dengan mencari prinsip-prinsip hukum pada rezim hukum masing-masing yakni hukum pertambangan dengan hukum pertanahan. Prinsip yang pertama adalah bahwa ijin pertambangan bukanlah hak atas tanah, melainkan dalam jangka waktu tertentu mengekploitasi tanah untuk menggali bahan tambang (Lihat Pasal 138 Undang Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara). Yang kedua bahwa Hak Guna Usaha merupakan hak atas tanah yang melekat pada subyek selaku pemegang haknya. Oleh karena itu sekiranyapun ada ijin pertambangan diatas hak atas tanah milik orang lain, maka ijin pertambangan tidak dapat dijadikan dalih untuk membatalkan hak atas tanah.”

(Butir 11 Halaman 24 Putusan Pengadilan Tinggi TUN Jakarta)

12. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas telah terbukti bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi TUN Jakarta telah salah menerapkan hukum khususnya Pasal 53 ayat (1) UU PTUN yang mensyaratkan bahwa untuk mengajukan Gugatan Tata Usaha Negara harus ada unsur kepentingan Penggugat (in casu Termohon Kasasi I) yang dirugikan akibat timbulnya Surat Keputusan a quo I dan Surat Keputusan a quo II.

12. Bahwa di samping itu untuk membuktikan adanya tumpang tindih di atas lahan Hak Guna Usaha milik Pemohon Kasasi, Pengadilan Tinggi TUN Jakarta mempertimbangkan kesepakatan bersama tertanggal 6 Desember 2010 dan juga menggunakan keterangan saksi-saksi yang baru disampaikan dalam persidangan pada tahun 2011, di mana hal tersebut jelas merupakan hal yang baru ada setelah Surat Keputusan a quo I dan Surat Keputusan a quo II diterbitkan pada tahun 2009 (Post factum). Majelis Hakim Pengadilan Tinggi TUN Jakarta seharusnya mempertimbangkan keadaan-keadaan pada saat diambilnya keputusan pejabat tata usaha negara (ex tunc) bukan keadaan-keadaan setelah keputusan pejabat tata usaha negara yang dipermasalahkan diterbitkan (ex nunc). Hal ini sesuai dengan definisi asas kecermatan di mana berdasarkan asas ini, pejabat tata usaha negara sebelum mengambil keputusan harus mempertimbangkan seluruh dan setiap hal secara teliti dan seksama. Artinya, hal-hal yang dipertimbangkan oleh pejabat tata usaha negara tersebut adalah hal-hal yang telah ada sebelum diterbitkannya keputusan tata usaha negara bukan hal-hal yang baru akan ada setelah diterbitkannya keputusan tata usaha negara.

12. Bahwa adapun kesepakatan bersama tanggal 6 Desember 2010 bukan saja merupakan bukti post factum, namun juga tidak dapat dijadikan dasar bahwa wilayah Kuasa Pertambangan Termohon Kasasi I terletak di wilayah Hak Guna Usaha milik Pemohon Kasasi, karena kesepakatan bersama tersebut hanyalah cermin itikad baik dari Pemohon Kasasi untuk bekerjasama dengan Termohon Kasasi I seandainya ada wilayah Kuasa Pertambangan Termohon Kasasi I yang terletak di wilayah Hak Guna Usaha milik Pemohon Kasasi (quod non). Di samping itu, kesepakatan bersama tanggal 6 Desember 2010 jelas-jelas tidak dapat mengikat Termohon Kasasi II dan Termohon Kasasi III yang mengeluarkan Surat Keputusan a quo I dan Surat Keputusan a quo II oleh karena Termohon Kasasi II dan Termohon Kasasi III jelas-jelas bukan pihak dalam kesepakatan bersama tanggal 6 Desember 2010 tersebut.

V. Putusan Pengadilan Tinggi TUN Jakarta Berdasar Hukum Untuk Dibatalkan Karena Majelis Hakim Pengadilan Tinggi TUN Jakarta Salah Menerapkan Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN No. 9 Tahun 1999 Jo. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN No. 7 Tahun 2007 Jo. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN No. 2 Tahun 1999

12. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi TUN Jakarta pada pokoknya mempertimbangkan bahwa dalam penerbitan Surat Keputusan a quo I dan Surat Keputusan a quo II terdapat cacat substansi karena Termohon Kasasi I dan Termohon Kasasi II (i) tidak mengindahkan kepentingan terkait di atas tanah yang diberikan Hak Guna Usaha berdasarkan Surat Keputusan a quo I dan Surat Keputusan a quo II dan (ii) tidak dilengkapi dengan Surat Pernyataan atau Surat Keterangan dari Kepala Desa atau Lurah setempat mengenai tidak dalam sengketa maupun tidak terdapat lahan garapan masyarakat sebagaimana Analisa Panitia Pemeriksaan Tanah B.

Halaman 18 Putusan Pengadilan Tinggi TUN Jakarta:

“… bahwa sampai saat dibuatnya Risalah Panitia Pemeriksaan Tanah B aquo pada kelurahan Jawa (letak tanah yang termuat dalam surat keputusan obyek sengketa) masih terdapat lahan garapan masyarakat yang telah beralih kepada Penggugat/Terbanding sesuai 16 surat pernyataan pengalihan hak yang dibuat tahun 2007 bukti P-10 dan dikuatkan dengan surat pernyataan Lurah Kelurahan Jawa bukti P-23. Dan juga dari bukti T.II.Int-5 diakui adanya tumpang tindih lahan pada wilayah kuasa pertambangan Penggugat/Terbanding dengan lahan tanah yang termuat dalam obyek sengketa; bahwa dengan demikian disimpulkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama bahwa dalam pemeriksaan di persidangan didapat fakta hukum bahwa dalam penerbitan obyek sengketa oleh Tergugat I/Pembanding III maupun Tergugat II/Pembanding II tidak memperhatikan saran Panitia Pemeriksaan Tanah B dan diperoleh fakta hukum di atas tanah yang termuat dalam keputusan obyek sengketa masih terdapat kepentingan pihak Penggugat/Terbanding berupa lahan yang belum dibebaskan …”

(Halaman 18 Putusan Pengadilan Tinggi TUN Jakarta)

12. Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi TUN Jakarta tersebut tidak benar dan tidak berdasar karena Termohon Kasasi II dan Termohon Kasasi III telah memperhatikan kepentingan terkait oleh karena itu Termohon Kasasi II dan Termohon Kasasi III mengeluarkan seluruh kepentingan pihak terkait dari Surat Keputusan a quo I dan Surat Keputusan a quo II. Hal ini terbukti berdasarkan halaman 2 huruf d Surat Keputusan a quo I yang dikutip sebagai berikut (Vide Bukti TI-1 = Bukti T.II.Intv-6):

“...

2. Bahwa terhadap tanah yang diberikan Izin Lokasi tersebut setelah dilakukan pengukuran secara kadasteral, diperoleh hasil pengukuran keliling ……seluas 14.484 ha yang didalamnya terdapat:

• Desa Tani Harapan (1)…………………………...seluas 1.048 ha

• sempadan sungai (2) …………………………… seluas 33 ha

• sempadan jalan (3) ………………………………seluas 8 ha

• sempadan jalan (4) ………………………………seluas 13 ha

• sempadan jalan (5) ………………………………seluas 30 ha

• sempadan jalan (6) ………………………………seluas 8 ha

• sempadan jalan (7) ………………………………seluas 4 ha

• areal telah SHM (8) ………………………………seluas 9 ha

• pengeboran minyak (9) ………………………...seluas 1.148 ha

• wilayah Samarinda (a1, a2 dan a3) …………… seluas 1.1378,52 ha

• HGU Multi Breder, peternakan ayam, rumah,

pekarangan Desa Tani Bhakti (b) ………………seluas 276,70 ha

• rumah, pekarangan Desa Tani Harapan (c) …...seluas 49,88 ha

• Dusun Walimbong (d) ……………………………seluas 233,35 ha

• lokasi redis dan Vico (e) ……………………….seluas 1.034,66 ha

• wilayah Desa Jawa (j) …………………………..seluas 576,00 ha +

seluruhnya ………………………………………………………..……..seluas (5.854,11 ha) -

dikeluarkan dari areal yang dimohon, sehingga yang dapat

dipertimbangkan untuk diberikan Hak Guna Usaha menjadi …...seluas 8.633,89 ha”

(halaman 2 huruf d Surat Keputusan a quo I)

(catatan: cetak tebal dan garis bawah oleh PEMOHON KASASI).

12. Bahwa dari bagian Pertimbangan dalam Surat Keputusan a quo I yang dikutip di atas menunjukkan bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi TUN Jakarta yang mempertimbangkan bahwa Termohon Kasasi II dan Termohon Kasasi III tidak mengindahkan kepentingan pihak terkait adalah kesalahan yuridis yang fatal karena Termohon Kasasi II dan Termohon Kasasi III telah mengeluarkan seluruh kepentingan pihak terkait seluas 5.854,11 Ha dari Surat Keputusan a quo I dan Surat Keputusan a quo II.

12. Selanjutnya pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi TUN Jakarta yang mempertimbangkan bahwa dalam proses penerbitan Surat Keputusan a quo I terdapat cacat substansi karena tidak dilengkapi Surat Pernyataan dari Kepala Desa atau Lurah setempat mengenai tidak dalam sengketa maupun tidak terdapat lahan garapan masyarakat, adalah pertimbangan yang tidak benar dan tidak berdasar karena Kepala Kelurahan Jawa pada tanggal 23 Januari 2007 telah memberikan surat keterangan dan dukungan bagi Pemohon Kasasi untuk memperoleh Hak Guna Usaha di mana surat keterangan dan dukungan tersebut tidak akan pernah diberikan apabila wilayah Hak Guna Usaha yang dimohonkan Pemohon Kasasi masih terdapat sengketa ataupun terdapat lahan garapan masyarakat yang belum dibereskan. Bagian Analisa dalam Risalah Panitia Pemeriksaan Tanah B Propinsi Kalimantan Timur Nomor : 540.2/09.a/RPT.PAN.B/VII/2008 tanggal 28 Juli 2008 dikutip sebagai berikut :

“9. Bahwa PT. Perkebunan Kaltim Utama I telah memperoleh Surat Keterangan dan Dukungan dari Kepala Kelurahan Jawa perihal mendukung keberadaan permohonan Hak Guna Usaha PT. Perkebunan Kaltim Utama I tanggal 23 Januari 2007.”

(Butir 9 Halaman 7 Bagian VI Analisa Risalah Panitia Pemeriksaan Tanah B)

12. Bahwa secara substansi materil tidak adanya sengketa dalam wilayah Hak Guna Usaha yang dimohonkan Pemohon Kasasi diperkuat oleh Panitia Pemeriksaan Tanah B Propinsi Kalimantan Timur di mana Panitia Pemeriksaan Tanah B dalam peninjauannya di lapangan, TIDAK menemukan keberatan dari pihak lain atas permohonan Hak Guna Usaha oleh Pemohon Kasasi. Bagian Analisa dalam Risalah Panitia Pemeriksaan Tanah B Propinsi Kalimantan Timur Nomor: 540.2/09.a/RPT.PAN.B/VII/2008 tanggal 28 Juli 2008 dikutip sebagai berikut:

“12. Bahwa pada saat Panitia Pemeriksaan Tanah “B” melakukan peninjauan dilapangan, tidak ditemukan adanya keberatan dari pihak lain.”

(Butir 12 Halaman 7 Bagian VI Analisa Risalah Panitia Pemeriksaan Tanah B)

12. Di samping itu, apabila benar Surat Keterangan dari Kepala Desa atau Lurah bahwa tidak terdapat sengketa di wilayah yang dimohonkan Hak Guna Usaha belum terpenuhi, maka Panitia Pemeriksaan Tanah B akan mencatat hal tersebut dalam Bagian Kesimpulan dari Risalah Panitia Pemeriksaan Tanah B Propinsi Kalimantan Timur. Pada kenyataannya, satu-satunya kondisi yang menjadi catatan dalam Kesimpulan Risalah Panitia Pemeriksaan Tanah B adalah dikeluarkannya areal yang masuk wilayah Samarinda dan yang dikuasai pihak ketiga dari wilayah Hak Guna Usaha yang dimohonkan Pemohon Kasasi.

12. Di samping itu Panitia Pemeriksaan Tanah B sendiri telah berpendapat bahwa tidak ada sengketa dan tidak ada lahan garapan masyarakat di atas tanah yang dimohonkan Hak Guna Usaha tersebut. Sedangkan surat pernyataan atau surat keterangan dari kepala desa setempat sifatnya hanyalah memperkuat Analisa Panitia Pemeriksaan Tanah B tersebut dan bukan merupakan condition sine qua non untuk diterbitkannya Surat Keputusan a quo I dan Surat Keputusan a quo II. Lebih lanjut, pendapat Panitia Pemeriksaan Tanah B tersebut bukan merupakan persyaratan yang diwajibkan oleh suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk disetujuinya Permohonan Hak Guna Usaha yang diajukan oleh Pemohon Kasasi (quod non).

Bagian Analisa dalam Risalah Panitia Pemeriksaan Tanah B Propinsi Kalimantan Timur Nomor: 540.2/09.a/RPT.PAN.B/VII/2008 tanggal 28 Juli 2008 dikutip sebagai berikut:

“11. Bahwa diatas tanah yang dimohon tidak ada sengketa dan tidak ada lahan garapan masyarakat, dalam hal ini perlu dikuatkan Surat Pernyataan atau Surat Keterangan dari Kepala Desa setempat.”

(Butir 11 Halaman 7 Bagian VI Analisa Risalah Panitia Pemeriksaan Tanah B)

12. Berdasarkan uraian di atas telah terbukti bahwa Surat Keputusan a quo I dan Surat Keputusan a quo II telah diterbitkan sesuai dengan tata cara dan ketentuan hukum yang berlaku serta tidak terdapat cacat substansi dalam penerbitannya. Oleh karena itu sangat berdasar hukum apabila Majelis Hakim Kasasi Yang Mulia membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi TUN Jakarta dan selanjutnya mengadili sendiri dengan menolak Gugatan Termohon Kasasi I untuk seluruhnya.

VI. Putusan Pengadilan Tinggi TUN Jakarta Berdasar Hukum Untuk Dibatalkan Karena Pengadilan Tinggi TUN Jakarta Telah Lalai Dalam Acara (Vormverzuim) Karena Tidak Memberikan Pertimbangan/Alasan Hukum yang Cukup

12. Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi TUN Jakarta pada paragraf 1 halaman 18 Putusan Pengadilan Tinggi TUN Jakarta adalah sebagai berikut:

“ … bahwa dalam pemeriksaan di persidangan didapat fakta hukum bahwa dalam penerbitan obyek sengketa oleh Tergugat I/Pembanding III maupun Tergugat II/Pembanding II tidak memperhatikan saran Panitia Pemeriksaan Tanah B dan diperoleh fakta hukum di atas tanah yang termuat dalam keputusan obyek sengketa masih terdapat kepentingan pihak Penggugat/Terbanding berupa lahan tanah yang belum dibebaskan; bahwa dengan fakta hukum tersebut Majelis Hakim Tingkat Pertama berpendapat bahwa penerbitan surat keputusan obyek sengketa oleh Tergugat I/Pembanding III maupun oleh Tergugat II/Pembanding II telah bertentangan dengan azas-azas umum pemerintahan yang baik khususnya azas kecermatan dan azas akuntabilitas;

Bahwa dengan pertimbangan tersebut maka gugatan Penggugat/Terbanding yang menuntut agar surat-surat keputusan obyek sengketa dinyatakan batal beralasan hukum untuk dikabulkan”.

(Paragraf 1 halaman 18 Putusan Pengadilan Tinggi TUN Jakarta)

12. Bahwa dalam pertimbangan tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi TUN Jakarta langsung berpendapat bahwa penerbitan Surat Keputusan a quo I dan Surat Keputusan a quo II bertentangan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik khususnya Asas Kecermatan dan Asas Akuntabilitas, tanpa menjelaskan dan mempertimbangkan mengapa penerbitan Surat Keputusan a quo I dan Surat Keputusan a quo II dinilai bertentangan dengan Asas Kecermatan dan Asas Akuntabilitas.

12. Pasal 30 ayat (1) huruf c UU Mahkamah Agung mengatur bahwa Mahkamah Agung membatalkan Putusan Pengadilan apabila Majelis Hakim lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan.

“Mahkamah Agung dalam tingkat kasasi membatalkan putusan atau penetapan Pengadilan-pengadilan dari semua Lingkungan Peradilan karena:

1. tidak berwenang atau melampaui batas wewenang;

2. salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku;

3. lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan.”

12. Salah satu bentuk kelalaian tersebut berdasarkan Pasal 109 ayat (1) UU PTUN adalah apabila Majelis Hakim dalam mengeluarkan suatu putusan, tidak memberikan alasan hukum apa yang menjadi dasar bagi Majelis Hakim dalam membuat putusan, dan tidak memuat sumber hukum tertulis dan tidak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili. Kelalaian yang demikian, berdasarkan Pasal 109 ayat (2) UU PTUN, menyebabkan batalnya putusan pengadilan.

Pasal 25 ayat (1) Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, mengatur sebagai berikut :

“Segala putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan tersebut, memuat pula pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili.”

Pasal 109 ayat (1) huruf e UU PTUN, menyatakan sebagai berikut :

“(1) Putusan Pengadilan harus memuat :

e. Alasan hukum yang menjadi dasar putusan;”

Pasal 109 ayat (2) UU PTUN, menyatakan sebagai berikut :

“(2) Tidak dipenuhinya salah satu ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat menyebabkan batalnya putusan Pengadilan.”

12. Hal ini diperkuat oleh Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 1974 tentang Pertimbangan Hukum Putusan Pengadilan yang pada intinya menyatakan bahwa apabila Majelis Hakim tidak/kurang memberikan pertimbangan/alasan hukum, sukar dapat dimengerti ataupun bertentangan satu sama lain, maka hal tersebut dapat mengakibatkan batalnya putusan pengadilan yang bersangkutan dalam pemeriksaan di tingkat kasasi.

Butir 3 dan 4 Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 1974, menyatakan sebagai berikut :

“3. Dengan tidak/kurang memberikan pertimbangan / alasan, bahkan apabila alasan-alasan itu kurang jelas, sukar dapat dimengerti ataupun bertentangan satu sama lain, maka hal demikian dapat dipandang sebagai suatu kelalaian dalam acara (“vormverzuim”) yang dapat mengakibatkan batalnya putusan pengadilan yang bersangkutan dalam pemeriksaan di tingkat kasasi.

4. Mahkamah Agung minta agar supaya ketentuan dalam undang-undang, yang menghendaki atau mewajibkan pengadilan untuk memberikan alasan (“motiveringplic”) dipenuhi oleh saudara-saudara untuk mencegah kemungkinan batalnya putusan pengadilan apabila tidak memuat alasan-alasan ataupun pertimbangan-pertimbangan”

12. Bahwa batalnya putusan yang diakibatkan karena Majelis Hakim tidak memberikan pertimbangan/alasan hukum juga ditegaskan oleh Indroharto dalam bukunya berjudul “Usaha Memahami Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara”, Buku II Beracara di Pengadilan Tata Usaha Negara, halaman 130, Jakarta : Pustaka Sinar Harapan, cetakan kesembilan Agustus 2005.

Indroharto dalam bukunya “Usaha Memahami Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara”, Buku II Beracara di Pengadilan Tata Usaha Negara, halaman 130, Jakarta : Pustaka Sinar Harapan, cetakan kesembilan Agustus 2005, menyatakan sebagai berikut :

“Tetapi kalau syarat yang tersebut sub a : pada putusan yang bersangkutan tidak ada judulnya : “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA” atau tidak disebutkan “amar putusannya” atau pertimbangan hukumnya atau tidak disebutkan nama pihak-pihak yang bersengketa umpamanya, maka sudah tentu putusan demikian itu menjadi batal demi hukum.”

12. Bahwa oleh karena Majelis Hakim Pengadilan Tinggi TUN Jakarta lalai dalam memberikan pertimbangan/alasan hukum yang cukup mengenai apa yang menjadi dasar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi TUN Jakarta menyatakan bahwa Penerbitan Surat Keputusan a quo I dan Surat Keputusan a quo II melanggar Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik khususnya Asas Kecermatan dan Asas Akuntabilitas, maka Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi TUN Jakarta tersebut jelas tidak memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam Pasal 109 ayat (1) huruf e UU PTUN dan SEMA Nomor 3 tahun 1974. Dengan demikian berdasarkan Pasal 30 ayat (1) huruf c UU Mahkamah Agung sangat berdasar hukum apabila Majelis Hakim Kasasi Yang Mulia membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta No. 186/B/2011/PT.TUN.JKT. tanggal 20 Desember 2011 Jo. Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta No. 18/G/2011/PTUN.JKT. tanggal 4 Juli 2011 dan selanjutnya mengadili sendiri dengan menolak Gugatan Termohon Kasasi I untuk seluruhnya.

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

mengenai alasan-alasan ad. III.1 s/d III.49 :

Menimbang bahwa terlepas dari alasan-alasan kasasi tersebut diatas, Majelis Mahkamah Agung dalam tingkat kasasi berpendapat sebagai berikut :

1. - Bahwa dari hasil penelitian berkas-berkas perkara ternyata bahwa obyek gugatan dalam perkara No. 207 K/TUN/2012 ini berkaitan erat dan termasuk juga didalam obyek gugatan yang diajukan dalam perkara lain yaitu perkara No. 163 K/TUN/2012 yang sekarang juga dalam tahap pemeriksaan kasasi yaitu perkara antara :

   1. PT.Perkebunan Kaltim Utama I,

   2. Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia,

   3. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kutai Kertanegara

melawan

PT. Trisensa Mineral Utama,

Kaitan erat dan persamaan itu adalah bahwa Sertifikat HGU No. 35 yang menjadi obyek gugatan dalam perkara ini adalah sebahagian dari Keputusan Tata Usaha Negara Nomor : 75/HGU/BPN.RI/2009 dimana justru keputusan T.U.N. Nomor ini menjadi obyek gugatan yang meliputi beberapa Sertifikat, yaitu Sertifikat HGU No.33, No. 35 dan No. 37 yang semuanya termasuk dalam obyek gugatan perkara No. 163 K/TUN/2012 tersebut diatas.

Dengan demikian antara perkara No. 163 K/TUN/2012 dan perkara No. 207 K/TUN/2012 ada keterkaitan satu sama lain yang sangat kuat (innerlijke samenhang) sebab obyek gugatan kedua perkara itu ada persamaannya, khususnya dan sepanjang yang menyangkut HGU No. 35.

2. - Bahwa demi untuk menghindari dua putusan akhir yang kontroversial antara kedua perkara tersebut dan demi untuk menjaga konsistensi putusan-putusannya , maka putusan dalam perkara No. 207 K/TUN/2012 ini harus sinkron dan sejalan dengan putusan perkara No. 163 K/TUN/2012 yang ada kesamaan khususnya Sertifikat HGU No. 35, yang mana sertifikat tersebut dalam perkara No. 207 K/TUN/2012 juga menjadi obyek gugatannya.

3. - Bahwa selanjutnya secara berkelebihan (ten overvloede) perlu dipertimbangkan bahwa surat dari Kuasa Termohon Kasasi (Penggugat Asal Gugatan) tertanggal 3 Mei 2012 Nomor 283/RP&P/PP-ABN/V/12 perihal : Penyampaian data Putusan Pidana No. 393/Pid.B/2011/PN.TGR tanggal 8 Nopember 2011, (Putusan Pengadilan Negeri Tenggarong), ………dst, dan yang memuat photo copy putusan Pidana a quo menurut hemat Majelis, Mahkamah Agung dalam tingkat kasasi tidak dapat diajukan dalam tahap kasasi ini atau dianggap sebagai bukti dalam perkara kasasi ini, sebab Mahkamah Agung adalah bertindak sebagai judex yuris dan bukan menjadi judex Factie.

Disamping itu berdasarkan beberapa yurisprudensi tetap, sebagai berikut:

1. Putusan MARI No. 93 K/Sip/1969 tertanggal 19 April 1969 yang pada pokoknya berisi :

“Akan diajukannya “Putusan Pidana” oleh Pemohon kasasi, dalam proses pemeriksaan kasasi perdata tersebut pada hakekatnya adalah merupakan untuk menyampaikan “ Suatu bukti baru” yang hal ini tidak dapat diterima dan tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan tingkat kasasi”.

2. Putusan MARI No. 605 K/Sip/1970 tertanggal 13 Pebruari 1971 yang pada pokoknya berisi :

“Fakta kejadian yang belum pernah dikemukakan dalam persidangan, baik pada Pengadilan Negeri maupun pada Pengadilan Tinggi, hal mana merupakan suatu novum adalah tidak dapat diajukan dan tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan di tingkat kasasi di Mahkamah Agung”.

3. Putusan MARI No. 1544 K/Sip/1976 tertanggal 5 Mei 1979 yang pada pokoknya berisi :

“Hal/fakta-fakta baru yang belum/tidak pernah diajukan dalam persidangan, baik di Pengadilan Negeri maupun di Pengadilan Tinggi, maka fakta/hal baru tersebut, tidak dapat diajukan dan tidak dapat dipertimbangkan dalam tingkat kasasi.”

Dari ketiga yuriprudensi tetap tersebut, ternyatalah bahwa suatu fakta baru yang diajukan dalam tingkat kasasi bukan merupakan bukti yang dapat dipertimbangkan dalam tingkat kasasi ini karena suatu bukti baru pada hakekatnya merupakan NOVUM yang tidak dapat diajukan dan dipertimbangkan dalam tahap kasasi ini oleh Mahkamah Agung sebagai judex yuris bukan sebagai judex factie.

4. - Bahwa sebenarnya dari sejak pemeriksaan semula pada tingkat pertama gugatan perkara no. 207 ini seharusnya sudah dinyatakan tidak dapat diterima atau N.O. (Niet Ontvankelijk Verklaard) dan harus menunggu sampai ada putusan No. 163 yang objek gugatannya lebih luas tetapi mencakup objek gugatan perkara No. 207 ini.

Oleh karenanya, putusan judex factie dalam perkara ini harus dibatalkan atas dasar alasan-alasan yang terlepas dari alasan dalam Memori Kasasi tersebut diatas dan Majelis Mahkamah Agung menyatakan bahwa gugatan asal dalam perkara No. 207 K/TUN/2012 ini harus tidak dapat diterima.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca Kontra Memori Kasasi yang diajukan oleh Termohon Kasasi, ternyata tidak diketemukan dalil-dalil yang dapat mematahkan alasan-alasan dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka menurut pendapat Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi : PT. PERKEBUNAN KALTIM UTAMA I, dengan membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta No. 186/B/2011/PT.TUN.JKT. tanggal 20 Desember 2011 yang menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta No. 18/G/2011/PTUN.JKT. tanggal 04 Juli 2011 dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara ini dengan amar seperti disebutkan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon Kasasi berada dipihak yang kalah, maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : PT. PERKEBUNAN KALTIM UTAMA I, tersebut;

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta No. 186/B/2011/PT.TUN.JKT. tanggal 20 Desember 2011 jo. putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta No. 18/G/2011/PTUN.JKT. tanggal 04 Juli 2011;

MENGADILI SENDIRI :

Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Menghukum Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Kamis tanggal 31 Mei 2012 oleh Prof. Dr. Paulus Effendie Lotulung, SH., Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. Dr. H. Ahmad Sukardja, SH., MA., dan Dr. H.M. Hary Djatmiko, SH., M.S.Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Handri Anik Effendi, SH. Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh para pihak;

Hakim-Hakim Anggota : K e t u a :

Panitera Pengganti :

Biaya-biaya perkara :

1. Meterai ......................... Rp. 6.000,-

2. Redaksi ........................ Rp. 5.000,-

3. Administrasi Kasasi ...... Rp. 489.000,-

+

Jumlah ........ Rp. 500.000,-

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Tata Usaha Negara,

ASHADI, SH.

NIP. : 220 000 754