43/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN Niaga Jkt.Pst

MENGADILI : Mengabulkan Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang diajukan oleh Para Pemohon PKPU; Menyatakan Termohon PKPU I / PT. Crown Porcelain dan TermohonPKPU II / PT.Cakrawala Bumi Sejahtera dalam keadaan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang untuk paling lama 44 (empat puluh empat) hari sejak tanggal putusan ini diucapkan; Menunjuk sdr.Dulhusin, S.H.,M.H, Hakim Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sebagai Hakim Pengawas untuk mengawasi proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang PT. Crown Porcelain dan PT.CakrawalaBumi Sejahtera; Menunjuk dan mengangkat : a. Sdr. Rudi Marshal Barimbing, S.T.,S.H., Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus No. AHU-191 AH.04.03-2017 beralamat di Otto Bismark Simanjuntak & Associates, Jl. K.H. Wahid Hasyim No. 10 F. Menteng, Jakarta Pusat; b. Sdr. Jimmy Hutagalung, S.H., Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus No. AHU-271 AH.04.03-2018 beralamat di Kantor Hukum J Siregar 7 Associates, Jl. Taman Griya Pratama Blok 9.A. No. 7. Pengangsaan Dua, Kelapa Gading. Jakarta Utara; c. Sdr. Steven Wiratno, S.E., S.H., M.H., CLA, Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus No. AHU-253 AH.04.03-2018 beralamat di Steven Wiratno & Partners, Jl. Gading Kirana I Blok C-2, No. 6. RT. 13. RW. 08, Kelapa Gading Barat, Kelapa Gading, Jakarta Utara; d. Sdr. Lindung Sihombing, S.H., Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus No. AHU-324 AH. 04.03-2019 beralamat di Jl. Setia 1/ Gg. Mayor No. 48. Jatiwaringin. Pondok Gede; Sebagai Tim Pengurus dalam perkara a quo, dan untuk selanjutnya sebagai Tim Kurator dalam hal TERMOHON PKPU/ DEBITOR dinyatakan Pailit; 5. Menetapkan biaya pengurusan dan imbalan Jasa bagi pengurus akan ditetapkan kemudian setelah Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) berakhir; 6. Membebankan biaya permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) ini kepada para Termohon PKPU yang besarnya akan ditentukan setelah Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) berakhir;