PUTUSAN

Nomor 933/B/PK/PJK/2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa permohonan peninjauan kembali perkara pajak telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI, tempat kedudukan di Jalan Jenderal Ahmad Yani, Jakarta 13230, dalam hal ini diwakili oleh: Agung Kuswandono, jabatan Direktur Jenderal Bea dan Cukai, beralamat kantor di Jalan Jenderal Ahmad Yani, Jakarta 13230;

Selanjutnya memberi kuasa kepada:

Sugeng Apriyanto, S.Sos., M.Si., jabatan Kepala Sub Direktorat Peraturan dan Bantuan Hukum pada Direktorat Penerimaan dan Peraturan Kepabeanan dan Cukai, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai;
Agus Amiwijaya, SH., MH., jabatan Kepala Seksi Bantuan Hukum pada Direktorat Penerimaan dan Peraturan Kepabeanan dan Cukai, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai;
Lulus Hadi P., SH., jabatan Pelaksana Pemeriksa pada Direktorat Penerimaan dan Peraturan Kepabeanan dan Cukai, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai;
M.Z. Firmansyah, SH., jabatan Pelaksana Pemeriksa pada Direktorat Penerimaan dan Peraturan Kepabeanan dan Cukai, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai;
Rusdianto K. Mardani, SH., jabatan Pelaksana Pemeriksa pada Direktorat Penerimaan dan Peraturan Kepabeanan dan Cukai, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai;
Riksi A. Sompie, SH., jabatan Pelaksana Pemeriksa pada Direktorat Penerimaan dan Peraturan Kepabeanan dan Cukai, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai;

kelimanya beralamat kantor di Jalan Jenderal Ahmad Yani, Jakarta 13230, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-84/BC/2013, Tanggal 21 Maret 2013;

Pemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Terbanding;

melawan:

PT. NAGAMAS PALMOIL LESTARI, NPWP: 01.975.030.6-123.000, Jenis Usaha: Pabrik dan Perkebunan Kelapa Sawit, tempat kedudukan di Jalan Sultan Iskandar Muda Nomor 107, Kelurahan Babura, Kecamatan Medan Baru, Medan, dalam hal ini diwakili oleh: Jhonny Virgo, pekerjaan Direktur PT. Nagamas Palmoil Lestari;

Selanjutnya memberi kuasa kepada: Gek Kim, SE., S.Psi., MM., pekerjaan Kuasa Hukum Pajak, tempat tinggal di Puri Botanical Blok H-5, Nomor 26, RT.009 RW.001, Kelurahan Joglo, Kecamatan Kembangan, Jakarta Barat, berdasarkan Surat Ijin Kuasa Hukum dari Pengadilan Pajak Nomor KEP-419/PP/ IKH/2012 tanggal 27 Juni 2012 juncto Surat Kuasa Khusus Nomor DSI-NPO/X/0047/0614 tanggal 19 Juni 2014

Termohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Pemohon Banding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata Pemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Terbanding, telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT.40852/PP/M.VII/19/2012, Tanggal 19 Oktober 2012 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Pemohon Banding, dengan posita perkara pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Pemohon Banding dengan ini mengajukan permohonan Banding terhadap Keputusan Terbanding Nomor KEP-133/WBC.03/2011 tanggal 26 Agustus 2011 tentang Penetapan Kembali Perhitungan Bea Keluar atas Barang yang Diekspor sebesar Rp348.653.000,00 dengan PEB Nomor 000398 tanggal 31 Januari 2011;

Bahwa adapun alasan Pemohon Banding mengajukan Banding dapat disampaikan sebagai berikut:

I. KETENTUAN FORMAL;

Bahwa Keputusan Terbanding Nomor KEP-133/WBC.03/2011 tanggal 26 Agustus 2011 tentang Penetapan Kembali Perhitungan Bea Keluar atas Barang yang diekspor sebesar Rp348.653.000,00;

Bahwa Surat Permohonan Banding Pemohon Banding disampaikan tanggal 24 Oktober 2011. Dengan demikian permohonan Banding Pemohon Banding memenuhi ketentuan Pasal 95 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan, karena diajukan dalam jangka waktu 60 hari sejak tanggal Penetapan atau Keputusan Terbanding tersebut di atas;

Bahwa Pemohon Banding telah melakukan pembayaran sebesar Rp174.326.500,00 (SSPCP terlampir);

Bahwa dengan demikian Pemohon Banding telah memenuhi ketentuan Pasal 36 ayat (4) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak karena telah membayar sebesar 50% dari jumlah terutang;

II. POKOK PERMASALAHAN;

Bahwa Terbanding menetapkan kembali perhitungan Bea Keluar atas Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) Nomor 000398 tanggal 31 Januari 2011 sebesar Rp348.653.000,00;

Bahwa alasan penetapan kembali ini karena :

a. Bahwa Pemohon Banding mengajukan PEB Nomor 000398 tanggal 31 Januari 2011 dengan mencantumkan tanggal perkiraan ekspor 07 Februari 2011 berupa RBD PALM OLEIN dengan Pos Tarif 1511.90.90.20 dan ditetapkan Harga Ekspor USD 1,145.00/MT (dan/atau) Tarif Bea Keluar 20,00% (dan/atau), Kurs Rp9.041,00;

b. Bahwa realisasi ekspor dilaksanakan pada tanggal 12 Februari 2011;

c. Bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (5) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 214/PMK.04/2008 tentang Pemungutan Bea Keluar, Pembetulan terhadap Tanggal Perkiraan Ekspor untuk barang ekspor yang dikenakan Bea Keluar yang ditimbun atau dimuat di tempat lain selain kawasan pabean, hanya dapat dilakukan dalam hal tanggal perkiraan ekspor yang diajukan pembetulan tidak melampaui tanggal perkiraan ekspor yang dibetulkan;

d. Bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat (1) huruf c Peraturan Menteri Keuangan Nomor 214/PMK.04/2008 tentang Pemungutan Bea Keluar, Eksportir wajib mengajukan pembatalan pemberitahuan pabean ekspor dalam hal Tanggal Perkiraan Ekspor yang diajukan pembetulan untuk Barang Ekspor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (5) melampaui Tanggal Perkiraan Ekspor yang dibetulkan;

e. Bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 67/PMK.011/2008 yang berlaku pada tanggal 22 Maret 2008 dan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 2258/KM.4/2010 pada tanggal 30 November 2010, Tarif Bea Keluar dan Harga Ekspor terhadap barang ekspor berupa RBD PALM OLEIN telah ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Keputusan Menteri Keuangan;

f. Bahwa berdasarkan hasil penelitian ulang diketahui tanggal realisasi ekspor melampaui Tanggal Perkiraan Ekspor yang diberitahukan dalam pemberitahuan pabean ekspor namun terhadap pemberitahuan pabean ekspor dimaksud tidak diajukan pembatalan;

g. Bahwa berdasarkan uraian di atas, terhadap barang ekspor yang diberitahukan dengan PEB Nomor 000398 tanggal 31 Januari 2011 dan telah dieskpor pada tanggal 12 Februari 2011, ditetapkan Tarif Bea Keluar 25,00% (dan/atau), Harga Ekspor USD 1,226.00/MT (dan/atau) Kurs Rp9.030,00;

Bahwa Pemohon Banding tidak dapat menyetujui penetapan Kembali Terbanding tersebut karena :

1. Bahwa realisasi ekspor baru dilakukan tanggal 12 Februari 2011 karena faktor ketidaksengajaan, keterlambatan ini bukan atas kemauan Wajib Pajak tapi diluar kemampuan Wajib Pajak, antara lain karena :

a. Keterlambatan kapal tiba di pelabuhan muat;

b. Kapal menunggu antrian waktu yang lama untuk sandar, sementara karga barang yang akan dimuat seudah tersedia di tangki timbun di pelabuhan;

2. Bahwa Pihak KPP Bea Cukai pelabuhan muat juga tidak menyarankan pembatalan Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) yang Pemohon Banding ajukan dan tetap melaksanakan pengawasan dan pelayanan terhadap pemuatan barang ke kapal;

3. Bahwa adalah hal yang sangat tidak efisien jika Pemohon Banding diharuskan melakukan pembatalan pemberitahuan pabean ekspor karena :

a. Kantor Manajemen Pemohon Banding berada di Medan sementara pemuatan barang di pelabuhan Dumai sehingga membutuhkan waktu yang lama untuk proses perubahan dokumen;

b. Dalam satu kapal terdapat barang untuk beberapa shipper dan sejumlah pembeli jadi tidak dimungkinkan apabila semua muatan yang telah dimuat harus dikeluarkan kembali dan dimuat ulang;

c. Sesuai dengan perjanjian kontrak (sales contract), Pajak Ekspor adalah beban penjual (WP), sehingga sangat merugikan Pemohon Banding atas kesalahan yang dilakukan pihak kapal;

d. Disamping itu Cash Flow Pemohon Banding juga akan sangat terganggu karena dengan melakukan pembatalan pemberitahuan pabean ekspor, dimana WP tidak dibenarkan hanya membayar sebesar kekurangan saja tapi membayar penuh sesuai dengan tarif Pajak Ekspor yang baru sedangkan Pajak ekspor dengan tarif lama yang telah disetor hanya bisa dikembalikan dengan melalui permohonan restitusi;

4. Bahwa Pasal 7 ayat (5) dan Pasal 8 ayat 1) huruf c Peraturan Menteri Keuangan Nomor 214/PMK04/2008 tentang Pemungutan Bea Keluar bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan dan Pasal 1 angka 1 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.04/2007 tentang Kawasan Pabean dan Tempat Penimbunan serta Pasal 1 angka 8 Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor P-40/BC/2008 tentang Tata Laksana Kepabeanan di Bidang Ekspor yang menyatakan “Kawasan pabean adalah kawasan dengan batas-batas tertentu di pelabuhan taut, bandar udara, atau tempat lain yang ditetapkan untuk lalu lintas barang yang sepenuhnya berada di bawah pengawasan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai;”

5. Bahwa Peraturan Menteri Keuangan Nomor 214/PMK.04/2008 tentang Pemungutan Bea Keluar ini menghambat dunia perdagangan karena tidak ada mekanisme yang lebih fleksible dimana dimungkinkan apabila terjadi kekurangan Pajak Ekspor langsung bisa dipotong dari Jaminan tanpa harus mengikuti prosedur yang terbelit-belit;

Bahwa uraian secara lebih detail tentang alasan Pemohon Banding mengajukan permohonan Banding akan Pemohon Banding sampaikan pada saat persidangan di Pengadilan Pajak;

III. KESIMPULAN;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas dan memperhatikan bahwa kekurangan bayar sebesar Rp348.653.000,00 dalam Keputusan Terbanding telah Pemohon Banding lunasi pada tanggal 21 Oktober 2011 sebesar Rp174.326.500,00 dan sisa sebesar Rp174.326.500,00 dengan Bank Garansi;

Bahwa dengan demikian, Pemohon Banding mengusulkan agar Keputusan Terbanding Nomor KEP-133/WBC.03/2011 tanggal 26 Agustus 2011 tentang Penetapan Kembali Perhitungan Bea Keluar atas Barang yang diekspor sebesar Rp 348.653.000,00 dikurangkan menjadi nihil;

Bahwa demikian pemiohonan Banding ini Pemohon Banding sampaikan, dengan harapan Majelis dapat memutus dengan seadil mungkin;

Bahwa apabila masih diperlukan penjelasan lebih lanjut dan/atau data pendukung lainnya akan Pemohon Banding sampaikan dalam persidangan;

Bahwa atas perhatian dan dikabulkannya permohonan Banding Pemohon Banding, diucapkan terima kasih;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT.40852/PP/M.VII/19/2012, Tanggal 19 Oktober 2012 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

- Mengabulkan seluruhnya permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor KEP-133/WBC.03/2011 tanggal 26 Agustus 2011 tentang Penetapan Kembali Perhitungan Bea Keluar Atas Barang Yang Diekspor oleh PT. Nagamas Palmoil Lestari, NPWP 01.975.030.6-123.000, beralamat di Jalan Iskandar Muda Nomor 107, Kelurahan Babura, Kecamatan Medan Baru – Medan dan menetapkan atas ekspor 500,00 MT RBD Palm Olein dengan PEB Nomor 000398 tanggal 31 Januari 2011, klasifikasi Pos Tarif 1511.90.90.20 dengan Tarif Bea Keluar 20%, Harga Ekspor USD 1.145,00/MT, dan Nilai Tukar Mata Uang (Kurs) Rp 9.041,00/USD sehingga Bea Keluar yang seharusnya dibayar adalah :

URAIAN	TONASE	HPE (USD)	TARIF BK (%)	NTMU (KURS) (RP/USD)	BEA KELUAR (RP)
Diberitahukan	500,00	1.145,00	20%	9.041,00	1.035.194.500,00
Seharusnya	500,00	1.145,00	20%	9.041,00	1.035.194.500,00
Kurang bayar					0,00

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yaitu Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT.40852/PP/M.VII/ 19/2012, Tanggal 19 Oktober 2012, diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada Tanggal 22 November 2012, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-84/BC/2013, Tanggal 21 Maret 2013 diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada Tanggal 25 Maret 2013, sebagaimana ternyata dari Akte Permohonan Peninjauan Kembali Nomor PKA-737/SP.52/AB/III/2013, Tanggal 25 Maret 2013 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Pajak, dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada Tanggal 25 Maret 2013;

Menimbang, bahwa tentang permohonan peninjauan kembali tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama pada Tanggal 02 Juni 2014, kemudian terhadapnya oleh pihak lawannya diajukan Jawaban yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada Tanggal 25 Juni 2014;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali diajukan pada Tanggal 25 Maret 2013, sedangkan pemberitahuan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, yaitu Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT.40852/PP/M.VII/19/2012, Tanggal 19 Oktober 2012, telah dilakukan pada Tanggal 22 November 2012, sehingga permohonan tersebut telah melewati tenggang waktu 3 (tiga) bulan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 92 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2002 Tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan peninjauan kembali Putusan Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dinyatakan tidak dapat diterima, maka Memori Peninjauan Kembali tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dinyatakan tidak dapat diterima, maka Pemohon Peninjauan Kembali dinyatakan sebagai pihak yang kalah, dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

MENGADILI,

Menyatakan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali: DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI tidak dapat diterima;

Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan Peninjauan Kembali ini sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa, tanggal 03 Februari 2015, oleh Dr. H. Imam Soebechi, SH., MH., Ketua Muda Mahkamah Agung R.I. Urusan Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H.M. Hary Djatmiko, SH., MS. dan Dr. H. Supandi, SH., M.Hum. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim

Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Sumartanto, SH., MH. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis: Ketua Majelis,

ttd./Dr. H.M. Hary Djatmiko, SH., MS. ttd./

ttd./Dr. H. Supandi, SH., M.Hum. Dr. H. Imam Soebechi, SH., MH.

Biaya-biaya: Panitera Pengganti,

1. Meterai ……….…. Rp 6.000,00 ttd./

2. Redaksi …………. Rp 5.000,00 Sumartanto, SH., MH.

3 Shape1 . Administrasi …..… Rp2.489.000,00 +

Jumlah ……… Rp2.500.000,00

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Tata Usaha Negara,

ASHADI, SH.

NIP. : 220 000 754

933 B/PK/PJK/2014

Plaintiffs / Applicants (1)

Applicant (1)

Defendants / Respondents (1)

Respondent (1)

Nomor 933/B/PK/PJK/2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG