PUTUSAN

Nomor 938/B/PK/PJK/2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa permohonan peninjauan kembali perkara pajak telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI, berkedudukan di Jl. Jenderal A. Yani, By-Pass, Jakarta Timur, dalam hal ini memberi kuasa kepada :

1. SUGENG APRIYANTO, S.Sos., M.Si, Kepala Sub Direktorat Peraturan dan Bantuan Hukum pada Direktorat Penerimaan dan Peraturan Kepabeanan dan Cukai, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

2. AGUS AMIWIJAYA, S.H., M.H., Kepala Seksi Bantuan Hukum pada Direktorat Penerimaan dan Peraturan Kepabeanan dan Cukai, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

3. LULUS HADI P., S.H., Pelaksana Pemeriksa pada Direktorat Penerimaan dan Peraturan Kepabeanan dan Cukai, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

4. M. Z. FIRMANSYAH, S.H., Pelaksana Pemeriksa pada Direktorat Penerimaan dan Peraturan Kepabeanan dan Cukai, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

5. RUSDIANTO K. MARDANI, S.H., Pelaksana Pemeriksa pada Direktorat Penerimaan dan Peraturan Kepabeanan dan Cukai, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

6. RIKSI A. SOMPIE, S.H., Pelaksana Pemeriksa pada Direktorat Penerimaan dan Peraturan Kepabeanan dan Cukai, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

Kesemuanya berkedudukan di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Bea Dan Cukai, Jl. Jenderal A. Yani By-Pass, Jakarta Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. SKU-86/BC/2013 tanggal 21 Maret 2013.

Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Terbanding;

melawan:

PT. NAGAMAS PALMOIL LESTARI, beralamat di Jalan Iskandar Muda No.107, Kel. Babura, Kec. Medan Baru – Medan, diwakili JHONNY VIRGO, selaku Direktur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada : GEK KIM, S.E., S.Psi., M.M., beralamat rumah di Puri Botanical Blok H-5 No. 26, RT. 009 RW 001, Kel. Joglo, Kec. Kembangan, Jakarta Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : DSI-NPO/X/0052/0614 tanggal 19 Juni 2014.

Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Banding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata Pemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Terbanding, telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.40857/PP/M.VII/19/2013 Tanggal 19 Oktober 2012 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Pemohon Banding, dengan posita perkara sebagai berikut:

Bahwa dengan ini mengajukan permohonan Banding terhadap Keputusan Terbanding Nomor KEP – 158/WBC.03/2011 tanggal 26 Agustus 2011 tentang Penetapan Kembali Perhitungan Bea Keluar atas Barang yang Diekspor sebesar Rp. 1.843.777.000,- dengan PEB Nomor 000344 tanggal 29 Januari 2011;

Bahwa adapun alasan Pemohon Banding mengajukan Banding dapat disampaikan sebagai berikut:

I. Ketentuan Formal

Bahwa Keputusan Terbanding Nomor KEP – 158/W8C.03/2011 tanggal 26 Agustus 2011 tentang Penetapan Kembali Perhitungan Bea Keluar atas Barang yang diekspor sebesar Rp. 1.843.777.000;

Bahwa Surat Permohonan Banding Pemohon Banding disampaikan tanggal 24 Oktober 2011. Dengan demikian permohonan Banding Pemohon Banding memenuhi ketentuan Pasal 95 UU Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas UU Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan, karena diajukan dalam jangka waktu 60 hari sejak tanggal Penetapan atau Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai tersebut di atas;

Bahwa Pemohon Banding telah melakukan pembayaran sebesar Rp.921.888.500,00 (SSPCP terlampir);

Bahwa dengan demikian Pemohon Banding telah memenuhi ketentuan Pasal 36 ayat (4) UU Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak karena telah membayar 50% dari jumlah pajak terutang;

II. Pokok Permasalahan

Bahwa Direktur Terbanding menetapkan kembali perhitungan Bea Keluar atas Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) Nomor: 000344 tanggal 29 Januari 2011 sebesar Rp 1.843.777.000;

Bahwa alasan penetapan kembali ini karena :

a. Bahwa Pemohon Banding mengajukan PEB Nomor: 000344 tanggal 29 Januari 2011 dengan mencantumkan tanggal perkiraan ekspor 04 Februari 2011 berupa RBD PALM STEARIN dengan pos tarif 1511.90.90.30 dan ditetapkan Harga Ekspor USD 1.100,00 / MT (dan / atau) Tarif Bea Keluar 16,00% (dan / atau), Kurs Rp. 9.063,40;

b. Bahwa realisasi ekspor dilaksanakan pada taggal 05 Februari 2011;

c. Bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (5) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 214/PMK.04/2008 tentang Pemungutan Bea Keluar, Pembetulan terhadap Tanggal Perkiraan Ekspor untuk barang ekspor yang dikenakan Bea Keluar yang ditimbun atau dimuat di tempat lain selain kawasan pabean, hanya dapat dilakukan dalam hal tanggal perkiraan ekspor yang diajukan pembetulan tidak melampaui tanggal perkiraan ekspor yang dibetulkan;

d. Bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat (1) huruf c Peraturan Menteri Keuangan Nomor 214/PMK.04/2008 tentang Pemungutan Bea Keluar, Eksportir wajib mengajukan pembatalan pemberitahuan pabean ekspor dalam hal Tanggal Perkiraan Ekspor yang diajukan pembetulan untuk Barang Ekspor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (5) melampaui Tanggal Perkiraan Ekspor yang dibetulkan;

e. Bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan No. 67/PMK.011/2008 yang berlaku pada tanggal 22 Maret 2008 dan Keputusan Menteri Keuangan No. 2056/KM.4/2010 pada tanggal 29 Oktober 2010, Tarif Bea Keluar dan Harga Ekspor terhadap barang ekspor berupa RBD PALM STEARIN telah ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Keputusan Menteri Keuangan;

f. Bahwa berdasarkan hasil penelitian ulang diketahui tanggal realisasi ekspor melampaui Tanggal Perkiraan Ekspor yang diberitahukan dalam pemberitahuan pabean ekspor namun terhadap pemberitahuan pabean ekspor dimaksud tidak diajukan pembatalan;

g. Bahwa berdasarkan uraian di atas, terhadap barang ekspor yang diberitahukan dengan PEB No. 000344 tanggal 29 Januari 2011 dan telah dieskpor pada tanggal 05 Februari 2011, ditetapkan Tarif Bea Keluar 21% (dan/atau), Harga Ekspor USD 1.187/MT (dan/atau) Kurs Rp. 9.041,00

Bahwa Pemohon Banding tidak dapat menyetujui Penetapan Terbanding tersebut karena:

1. Bahwa realisasi ekspor baru dilakukan tanggal 05 Februari 2011 karena faktor ketidaksengajaan, keterlambatan ini bukan atas kemauan Pemohon Banding tapi diluar kemampuan Pemohon Banding, antara lain karena:

a. Keterlambatan kapal tiba di pelabuhan muat;

b. Kapal menunggu antrian lama untuk sandar, sementara kargo barang yang akan dimuat sudah tersedia di tangki timbun di pelabuhan;

2. Bahwa pihak KPP Bea Cukai pelabuhan muat juga tidak menyarankan pembatalan Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) yang Pemohon Banding ajukan dan tetap melaksanakan pengawasan dan pelayanan terhadap pemuatan barang ke kapal;

3. Bahwa adalah hal yang sangat tidak efisien jika Pemohon Banding diharuskan melakukan pembatalan pemberitahuan pabean ekspor karena:

a. Kantor manajernen Pemohon Banding berada di Medan sementara pemuatan barang di pelabuhan Dumai sehingga membutuhkan waktu yang lama untuk proses perubahan dokumen;

b. Dalam satu kapal terdapat barang untuk beberapa shipper dan sejumlah pembeli jadi tidak dimungkinkan semua muatan yang telah dimuat harus dikeluarkan kembali dan dimuat ulang;

c. Sesuai dengan perjanjian kontrak (sales contract), Pajak Ekspor adalah beban penjual (WP), sehingga sangat merugikan Pemohon Banding atas kesalahan yang dilakukan pihak kapal;

d. Disamping itu Cash Flow Pemohon Banding juga akan sangat terganggu karena dengan melakukan pembatalan pemberitahuan pabean ekspor, dimana Pemohon Banding tidak dibenarkan hanya membayar sebesar kekurangan saja tapi membayar penuh sesuai dengan tarif Pajak Ekspor yang baru sedangkan Pajak ekspor dengan tarif lama yang telah disetor hanya bisa dikembalikan dengan melalui permohonan restitusi;

4. Bahwa Pasal 7 ayat (5) dan Pasal 8 ayat 1) huruf c Peraturan Menteri Keuangan Nomor 214/PMK.04/2008 tentang Pemungutan Bea Keluar bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3) UU Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas UU Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan dan Pasal 1 angka 1 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.04/2007 tentang Kawasan Pabean dan Tempat Penimbunan serta Pasal 1 angka 8 Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor P-401BC12008 tentang Tata Laksana Kepabeanan di Bidang Ekspor yang menyatakan "Kawasan pabean adalah kawasan dengan batas-batas tertentu di pelabuhan laut, bandar udara, atau tempat lain yang ditetapkan untuk lalu lintas barang yang sepenuhnya berada di bawah pengawasan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai" .

5. Bahwa Peraturan Menteri Keuangan Nomor 214/PMK.04/2008 tentang Pemungutan Bea Keluar ini menghambat dunia perdagangan karena tidak ada mekanisme yang lebih fleksible dimana dimungkinkan apabila terjadi kekurangan Pajak Ekspor langsung bisa dipotong dari Jaminan tanpa harus mengikuti prosedur yang terbelit-belit;

Bahwa uraian secara lebih detail tentang alasan Pemohon Banding mengajukan permohonan Banding akan Pemohon Banding sampaikan pada saat persidangan di Pengadilan Pajak;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.40857/PP/M.VII/19/2013 Tanggal 19 Oktober 2012 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Mengabulkan seluruhnya permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor: KEP-158/WBC.03/2011 tanggal 26 Agustus 2011 tentang Penetapan Kembali Perhitungan Bea Keluar Atas Barang Yang Diekspor oleh PT Nagamas Palmoil Lestari, NPWP 01.975.030.6-123.000, beralamat di Jalan Iskandar Muda No.107, Kel. Babura, Kec. Medan Baru – Medan dan menetapkan atas ekspor 2.800 MT RBD Palm Stearin dengan PEB Nomor 000344 tanggal 29 Januari 2011, klasifikasi Pos Tarif 1511.90.90.30 dengan Tarif Bea Keluar 16%, Harga Ekspor USD 1.100,00/MT, dan Nilai Tukar Mata Uang (Kurs) Rp 9.063,40/USD sehingga Bea Keluar yang seharusnya dibayar adalah :

URAIAN	TONASE	HPE (USD)	TARIF BK (%)	NTMU (KURS) (RP/USD)	BEA KELUAR (RP)
Diberitahukan	2.800,00	1.100,00	16%	9.063,40	4.466.443.520,00
Seharusnya	2.800,00	1.100,00	16%	9.063,40	4.466.443.520,00
Kurang bayar					0,00

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yaitu Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.40857/PP/M.VII/ 19/2013 Tanggal 19 Oktober 2012, diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada Tanggal 22 November 2012 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-86/BC/2013 Tanggal 21 Maret 2013 diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada Tanggal 25 Maret 2013 dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada Tanggal 25 Maret 2013 ;

Menimbang, bahwa tentang permohonan peninjauan kembali tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama pada Tanggal 02 Juni 2014, kemudian terhadapnya oleh pihak lawannya diajukan Jawaban yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada Tanggal 25 Juni 2014;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali diajukan pada Tanggal 25 Maret 2013, sedangkan pemberitahuan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, yaitu Putusan Pengadilan Pajak Nomor 40857/PP/M.VII/19/2013 Tanggal 19 Oktober 2012, telah dilakukan pada Tanggal 22 November 2012, sehingga permohonan tersebut telah melewati tenggang waktu 3 (tiga) bulan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 92 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2002 Tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan peninjauan kembali Putusan Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dinyatakan tidak dapat diterima, maka Pemohon Peninjauan Kembali dinyatakan sebagai pihak yang kalah, dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

MENGADILI,

Menyatakan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali : DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI tersebut tidak dapat diterima;

Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan Peninjauan Kembali ini sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa, tanggal 03 Februari 2015, oleh Dr. H. Imam Soebechi, S.H., M.H., Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S., dan Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis dan dibantu oleh Elly Tri Pangestuti, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis: Ketua Majelis,

ttd./ ttd./

Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S. Dr. H. Imam Soebechi, S.H., M.H.

ttd./

Dr.H.Supandi, SH.,M.Hum.

Panitera Pengganti : ttd./

Elly Tri Pangestuti, S.H., M.H.

Biaya-biaya :

1. Meterai ………...........................Rp 6.000,00

2. Redaksi ……...............................Rp 5.000,00

3. Administrasi ................................Rp2.489.000,00

Jumlah      Rp2.500.000,00

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I.

a.n. Panitera

Panitera Muda Tata Usaha Negara,

ASHADI, S.H.

NIP. 220000754