PUTUSAN

Nomor 505 /B/PK/PJK/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa permohonan peninjauan kembali perkara pajak telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan Jl. Jenderal Gatot Subroto No. 40-42 Jakarta, dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

1. Catur Rini Widosari, Direktur Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak;

2. Jon Suryayuda Soedarso, Pj. Kasubdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi Direktorat Keberatan dan Banding;

3. Yudi Asmara Jaka Lelana, Kepala Seksi Peninjauan Kembali, Subdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding;

4. Ayu Endah Damastuti, Penelaah Keberatan, Subdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding;

Keempatnya beralamat di Kantor Pusat Direktur Jenderal Pajak, Jalan Jenderal Gatot Subroto No. 40-42 Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU -220/PJ./2011 tanggal 11 Maret 2011;

Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Terbanding;

melawan:

PT. DARMA HENWA, TBK., tempat kedudukan Menara Anugrah Lt.ll dan 12, Kantor Taman E.3.3, Jl. Mega Kuningan Lot 8.6-8.7, Kawasan Mega Kuningan, Jakarta Selatan 12950;

Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Banding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata Pemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Terbanding, telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.27435/PP/M.II/16/2010 tanggal 12 Mei 2010 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Pemohon Banding, dengan posita perkara sebagai berikut:

Bahwa Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak Januari 2008 Nomor: 00015/407/08/091/08 tanggal 29 Agustus 2008 diterbitkan berdasarkan Laporan Pemeriksaan Pajak Kantor Pelayanan Pajak Wajib Pajak Besar Satu Nomor: LAP-132/WPJJ9/KP.01/2008 tanggal 28 Agustus 2008 dengan perhitungan sebagai berikut:

No		Uraian	Pemohon Banding (Rp)		Terbanding (Rp)
1	Dasar Pengenaan Pajak (DPP):
	a.	Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang terutang PPN:
		a.l. Ekspor		0	0
		a.2. Penyerahan yang PPN-nya hams dipungut sendiri	149.788.119	314	149.788.119.314
		a.3. Penyerahan yang PPN-nya tidak dipungut oleh Pemungut PPN		0	0
		a.4. Penyerahan yang PPN-nya tidak dipungut
		a.5. Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN		0	0
		a.6. Jumlah (a.l+a.2+a.3+a.4+a.5)		0	0
	b.	Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang tidak terutang PPN	153.945.543	821	153.945.543.821
	c.	Jumlah Seluruh Penyerahan (a.6+b)		0	0
	d.	Atas Impor BKP/Pemanfaatan BKP Tidak Berwujud dari Luar	153.945.543	821	153.945.543.821
		Daerah Pabean/Pemanfaatan JKP dari Luar Daerah
		Pabean/Pemungutan Pajak oleh Pemungut Pajak/Kegiatan
		Membangun Sendiri/Penyerahan atas Aktiva Tetap yang Menurut
		Tujuan Semula Tidak Untuk Diperjualbelikan:
		d.l. Impor BKP		0	0
		d.2. Pemanfaatan BKP tidak berwujud dari Luar Daerah Pabean		0	0
		d.3. Pemanfaatan JKP dari Luar Daerah Pabean		0	0
		d.4. Pemungutan Pajak oleh Pemungut Pajak		0	0
		d.5. Kegiatan Membangun Sendiri		0	0
		d.6. Penyerahan atas Aktiva Tetap yang Menurut Tujuan Semula		0	0
		Tidak Untuk Diperjualbelikan
		d.7. Jumlah (d.l atau d.2 atau d.3 atau d.4 atau d.5 atau d.6)		0	0
	e.	Seharusnya tidak terutang		0	0
2	Perhitungan PPN Lebih Bayar:
	a.	PPN yang harus dipungut/dibayar sendiri (tarif xl.a.2 atau l.d.7 atau	7.697.277	191	7.827.927.475
		Nihil)
	b.	Dikurangi:
		b.l. PPN yang disetor di muka dalam Masa Pajak yang sama		0	0
		b.2. PPN Masukan yang dapat diperhitungkan	20.141.763	327	19.805.063.206
		b.3. STP (pokok kurang bayar)	•	0	0
		b.4. Dibayar dengan NPWP sendiri		0	0
		b.5. Lain - lain		0	0
		b.6. Jumlah (b.l+b.2+b.3+b.4+b.5)	20.141.763	327	19.805.063.206
	c.	Diperhitungkan:
		c.l. SKPLB		0	0
		c.2. SKPPKP		0	0
		c.3. Jumlah (c.l.+c.2.)		0	0
	d.	Jumlah pajak yang dapat diperhitungkan (b.6-c.3)	20.141.763	327	19.805.063.206
	e.	PPN yang seharusnya tidak terutang:
		e.l. Dibayar dengan NPWP sendiri		0	0
		e.2. Dibayar dengan NPWP pihak lain		0	0
		e.3. Telah dipungut		0	0
		e.4 Jumlah (e.l+e.2+e.3)		0	0
	f.	Jumlah perhitungan PPN Lebih Bayar/seharusnya tidak terutang	12.444.486	136	11.977.135.731
		((d-a) atau (e.4))
3.	Kelebihan pajak yang sudah:
	a.	Dikompensasikan ke masa pajak berikutnya		0	0
	b.	Dikompensasikan ke masa pajak-(karena pembetulan)		0	0
	c.	Jumlah (a + b)		0	0
-	Jumlah PPN yang lebih dibayar/seharusnya tidak terutang (2.f.-3.c.)		12.444.486.138		11.977.135.731

Bahwa atas ketetapan pajak tersebut Pemohon Banding mengajukan keberatan yang telah menerima sebagian dan menambah besarnya jumlah pajak lebih bayar oleh Terbanding dengan Keputusan Nomor: KEP-00352/WPJ.19/ BD.05/2009 tanggal 16 September 2009, dengan perhitungan sebagai berikut:

Uraian	Semula	Ditambah	Menjadi
	(Rp)	(Rp)	(Rp)
PPN yang lebih dibayar	11.381.178.716	107.232.296	11.488,411.012
Sanksi Administrasi:
Bunga Pasal 13 (2) KUP	0	0

Namun Pemohon Banding masih keberatan sehingga dengan surat Nomor: S-257/PTDH/Corfin/1209 tanggal 15 Desember 2009 mengajukan banding;

Bahwa Pemohon Banding dalam Surat Banding Nomor: S-257/PTDH/ Corfin/1209 tanggal 15 Desember 2009 pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut:

Bahwa Pemohon Banding mengajukan permohonan banding atas Surat Keputusan Terbanding Nomor: KEP-00352/WPJ.19/BD.05/2009 tertanggal 16 September 2009 tentang Keberatan Pemohon Banding atas Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa (PPN) Nomor: 00013/407/08/091/08 tanggal 29 Agustus 2008 Masa Pajak Maret 2008 yang Pemohon Banding terima tanggal 17 September 2009;

Bahwa dalam surat putusan tersebut dinyatakan bahwa Terbanding menerima sebagian keberatan Pemohon Banding atas SKPLB PPN tersebut diatas. Pemohon Banding tidak setuju atas putusan tersebut dan mengajukan banding atas koreksi Pajak Masukan sebesar Rp97.524.261,00;

Bahwa adapun dasar hukum Pemohon Banding dalam pengajuan banding ini adalah:

• Pasal 27 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan,

• Pasal 35 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak,

• Pasal 9 ayat 8 (b) Undang-Undang No. 18 tahun 2000 tentang Pajak Pertambahan Nilai,

• Keputusan DJP Nomor KEP-91/WPJ. 19/2007 tanggal 29 Agustus 2007 tentang penetapan lokasi pertambangan batu bara sebagai daerah terpencil untuk keperluan pajak penghasilan (PPh), dan

• Keputusan DJP Nomor KEP-213/PJ./2001 tanggal 15 Maret 2001 tentang Perlakuan Perpajakan atas Penyediaan Makanan dan Minuman Bagi Seluruh Pegawai dan Penggantian atau Imbalan sehubungan dengan Pekerjaan atau Jasa yang Diberikan dalam Bentuk Natura dan Kenikmatan di Daerah Tertentu serta yang berkaitan dengan Pelaksanaan Pekerjaan yang dapat Dikurangkan dari Penghasilan Bruto Pemberi Kerja ("KEP213");

Bahwa sebagai pertimbangan Majelis terhadap persyaratan formal pengajuan banding, tanggal pengajuan banding ini adalah 15 Desember 2009, sementara tanggal surat yang Pemohon Banding ajukan banding adalah tertanggal 16 September 2009. Dengan demikian, permohonan banding ini telah memenuhi ketentuan formil jangka waktu 3 bulan pengajuan surat banding;

Alasan Peneliti Keberatan

Bahwa selanjutnya, Pemohon Banding jelaskan di bawah ini hal-hal yang menjadi sengketa Pemohon Banding dengan Terbanding:

1. Koreksi PPN Masukan dari PT. ODG WormaldIndonesia sebesar Rp58.435.788,00

Bahwa Peneliti keberatan mempertahankan koreksi PPN Masukan tersebut di atas dengan alasan sebagai berikut:

1. Berdasarkan Faktur Pajak dan invoice atas transaksi dengan PT. ODG Wormald Indonesia (ODG), transaksi tersebut merupakan maintenance works (maintenance A/C dan electrical installation) untuk keperluan' mess karyawan di lokasi tambang. Jadi jasa yang diberikan oleh ODG kepada Pemohon Banding adalah jasa instalasi listrik dan pemeliharaan AC;

2. Pengeluaran untuk jasa instalasi listrik dan pemeliharaan AC merupakan pengeluaran yang tidak mempunyai hubungan yang langsung dengan kegiatan usaha sehingga pajak masukannya tidak dapat dikreditkan;

2. Koreksi PPN Masukan dari Perusahaan Lainnya sebesar Rp39.088.473,00

Bahwa Peneliti keberatan mempertahankankoreksi PPN Masukan tersebut di atas dengan alasan pengeluaran di atas tidak mempunyai hubungan yang langsung dengan kegiatan usaha sehingga Pajak Masukannya tidak dapat dikreditkan;

Alasan Banding Pemohon Banding

Bahwa sesuai Surat Pengajuan Keberatan Pajak Pemohon Banding Nomor: S-046/PTDH/FD/10/08 tanggal 14 Oktober 2008 dan Surat Tanggapan Atas Hasil Penelitian Keberatan Pajak Nomor: S-172/PTDH/Corfin/0809 tanggal 31 Agustus 2009, Pemohon Banding telah menolak koreksi-koreksi Pajak Masukan tersebut dan telah menjelaskan alasan-alasannya. Akan tetapi, ternyata Peneliti Keberatan tampaknya tidak mempertimbangkan dengan adil dan proporsional semua uraian dan penjelasan Pemohon Banding. Untuk itulah Pemohon Banding mengajukan banding ini;

Bahwa untuk itu, Pemohon Banding uraikan kembali alasan-alasan ketidaksetujuan Pemohon Banding sebagai berikut:

1. Tanggapan atas Koreksi PPN Masukan dari PT. ODG Worldmald Indonesia sebesar Rp58.435.788,00

1. Berdasarkan Faktur Pajak dan invoice atas transaksi dengan PT. ODG Worldmad Indonesia (ODG), jasa yang diberikan oleh ODG kepada Pemohon Banding adalah jasa untuk keperluanKantor, workshop dan mess karyawan, seperti instalasi listrik untuk workshop dan kantor, sewa container untuk kantor dan mess karyawan, pemeliharaan bangunan kantor, dan pemeliharaan AC di lokasi tambang,

2. Berdasarkan penjelasan atas Pasal 9 ayat 8 (b) UU PPN No. 18/2000, yang dimaksud dengan pengeluaran yang langsung berhubungan dengan kegiatan usaha adalah pengeluaran untuk kegiatan produksi, distribusi, pemasaran dan manajemen. Karena undang-undang dan peraturan perpajakan tidak menjelaskan definisi manajemen secara jelas, maka secara umum, manajemen dapat didefinisikan sebagai sebuah proses perencanaan, pengorganisasian, pengkoordinasian dan pengontrolan sumber daya untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Efektif berarti tujuan dapat dicapai sesuai dengan perencanaan, dan efisien berarti tugas yang ada dilaksanakan secara benar, teroganisir dan sesuai dengan jadwal,

3. Karena lokasi penambangan batu bara (site) terletak di daerah terpencil, mess karyawan disediakan untuk seluruh karyawan Pemohon Banding agar produksi dapat berjalan sesuai dengan jadwal (time management) dan target produksi tercapai. Dengan demikan, maka pajak masukan terkait dengan biaya mess karyawan tersebut di atas seharusnya dapat dikreditkan,

4. Lokasi pertambangan batu bara (site) terletak di daerah terpencil (di tengah hutan dan jauh dari masyarakat pada umumnya), sehingga berdasarkan situasi dan kondisi tersebut penyediaan mess bagi karyawan sebagai kebutuhan dasar/primer manusia harus disediakan oleh perusahaan karena tidak ada alternatif lain yang lebih efisien bagi perusahaan dalam hal penyediaanya;

Bahwa Pasal 3 ayat (1) dari KEP-213 menyebutkan bahwa Pemberiankepada pegawai dalam bentuk natura dan kenikmatan (misalkan mess karyawan) yang merupakan keharusan dalam rangka pelaksanaan pekerjaan, keamanan dan keselamatan kerja atau yang berkenaan dengan situasi lingkungan kerja, dapat dikurangkan dari penghasilan bruto pemberi kerja dan bukan merupakan penghasilan bagi pegawai walaupun diberikan bukan di daerah terpencil,

Bahwa mempertimbangkan Pasal 3 ayat (1) dari KEP-213 di atas, karena penyediaan mess karyawan di lokasi penambangan merupakan keharusan untuk dapat dilaksanakannya proyek penambangan sehingga dapat dikurangkan dari penghasilan bruto untuk keperluan pajak penghasilan (PPh), menurut Pemohon Banding juga relevan untuk pengkreditan PPN dengan alasan hal tersebut adalah biaya yang berkaitan langsung dengan kegiatan usaha perusahaan Pemohon Banding ,

5. Dasar Keputusan DJP Nomor: KEP-91/WPJ. 19/2007 tanggal 29 Agustus 2007 tentang penetapan lokasi pertambangan batu bara sebagai daerah terpencil untuk keperluan pajak penghasilan (PPh), menurut Pemohon Banding tetap relevan untuk pengkreditan PPN dengan alasan sebagai berikut:

• Dasar Keputusan Dirjen Pajak tersebut didasarkan atas pemeriksaan ke lokasi/site Pemohon Banding,

• Setelah Keputusan diterbitkan, DJP tetap melakukan adrninistrasi dan pengawasan atas perkembangan kegiatan usaha di lokasi Pemohon Banding, dan

• Sampai saat ini, Keputusan Dirjen Pajak bahwa lokasi/site Pemohon Banding terletak di daerah terpencil tetap tidak berubah dan tetap berlaku;

2. Tanggapan atas Koreksi PPN Masukan dari Perusahaan Lainnya sebesar Rp39.088.473,00

Bahwa Pemohon Banding juga tidak setuju dengan koreksi pajak tersebut di atas, karena transaksi yang ada merupakan pengeluaran untuk keperluan kantor dan operasional di lokasi tambang, sehingga seharusnya tidak dikoreksi;

No	Nama Lawan Transaksi	No.Faktur Pajak	Tanggal Faktur	DPP	PPN	Penjelasan
1	ASIH EKA ABADI, PT	00003401	28-Dec-07	93.556.567	9.355.657	Penyediaan Tenaga Medis (diisyaratkan oleh HSE Dept)
2	ASIH EKA ABADI, PT	00000633	28-Feb-08	91.231.550	9.123.155	Penyediaan Tenaga Medis (diisyaratkan oleh HSE Dept)
3	ASIH EKA ABADI, PT	00000233	30-Jan-08	93.474.280	9.347.428	Penyediaan Tenaga Medis (diisyaratkan oleh HSE Dept)
4	BATAKAN HOUSING COMPLEX, PT	00000005	2-Jan-08	3.764.880	376.488	Sewa Ruangan Kantor Balikpapan
5	BATAKAN HOUSING COMPLEX, PT	00000017	l-Mar-08	3.667.600	366.760	Sewa Ruangan Kantor Balikpapan
6	BENUA ETAM JAYA MANDIRI, PT	00000043	l-Mar-08	5.250.000	525.000	Pengisian Air
7	EKA WIJAYA PERKASA, PT	00000654	20-Dec-07	5.000.000	500.000	Sewa Kendaraan Operasional Balikpapan
8	EKA WIJAYA PERKASA, PT	00000142	l-Mar-08	5.000.000	500.000	Sewa Kendaraan Operasional Balikpapan
9	EKA WIJAYA	00000143	l-Mar-08	5.000.000	500.000	Sewa Kendaraan
	PERKASA, PT					Operasional Balikpapan
10	NTT A ANDAYANI/AL, ATERING	00000058	l-Mar-08	13.120.850	1.312.085	Katering untuk semua karyawan di lokasi kerja
11	ORIX INDONESIA FINANCE, PT	00003704	17-Mar-08	6.599.000	659.900	Sewa Kendaraan Operasional Kantor
12	ORIX INDONESIA FINANCE, PT	00003705	24-Mar-08	6.599.000	659.900	Sewa Kendaraan Operasional Kantor
13	ORIX INDONESIA NANCE, PT	00003706	22-Mar-08	6.599.000	659.900	Sewa Kendaraan Operasional Kantor
14	ORIX INDONESIA FINANCE, PT	00003707	19-Mar-08	6.990.000	699.000	Sewa Kendaraan Operasional Kantor
15	ORIX INDONESIA FINANCE, PT	00003708	4-Mar-08	6.990.000	699.000	Sewa Kendaraan Operasional Kantor
16	ORIX INDONESIA FINANCE, PT	00003709	23-Mar-08	6.990.000	699.000	Sewa Kendaraan Operasional Kantor
17	ORIX INDONESIA FINANCE, PT	00003721	14-Mar-08	4.956.000	495.600	Sewa Kendaraan Operasional Kantor
18	ORIX INDONESIA FINANCE, PT	00005736	l-Mar-08	14.321.000	1.432.100	Sewa Kendaraan Operasional Kantor
19	SANGGATA BARU, CV	00000042	25-Feb-08	9.850.000	985.000	Perlengkapan Kantor (Odner Bantex)
20	SANGGATA BARU, CV	00000047	25-Feb-08	1.925.000	192.500	Perlengkapan Kantor (White Board)

Bahwa berdasarkan keterangan di atas, maka menurut Pemohon Banding jumlah koreksi atas Pajak Masukan sebesar Rp97.524.261,00 (Sembilan Puluh Tujuh Juta Lima Ratus Dua Puluh Empat Ribu Dua Ratus Enam Puluh Satu Rupiah) tidak dapat diterima sehingga Pemohon Banding meminta pengadilan pajak untuk membatalkan koreksi tersebut;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.27435/PP/M.II/16/2010 tanggal 12 Mei 2010 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Mengabulkan seluruhnya permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KJ3P-00352/WPJ.19/BD.05/2009 tanggal 16 September 2009 mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak Maret 2008 Nomor 00013/407/08/091/08 tanggal 29 Agustus 2009, atas nama : PT. Darma Henwa, NPWP : 01.565.295.1-091.000, alamat : Menara Anugerah Lantai 11 dan 12 Kantor Taman E 3.3, Jl. Mega Kuningan Lot. 8.6-8.7, Kawasan Mega Kuningan, Jakarta Selatan 12950, sehingga penghitungan pajak menjadi sebagai berikut :

Dasar Pengenaan Pajak Rp. 149.788.119.314,00

Pajak yang hams dibayar Rp. 8.121.474.200,00

Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan Rp. 19.707.409.473,00

PPN yang lebih dibayar Rp. 11.585.935.273,00;

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yaitu Putusan Pengadilan PajakNomor Put.27435/PP/M.II/16/2010 tanggal 12 Mei 2010, diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 17 Desember 20110 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali dengan perantaraan kuasanya berdasarkanSurat Kuasa Khusus Nomor SKU -220/PJ./2011 tanggal 11 Maret 2011, diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 15 Maret 2011 dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 15 Maret 2011;

Menimbang, bahwa tentang permohonan peninjauan kembali tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama pada tanggal 31 Maret 2011 kemudian terhadapnya oleh pihak lawannya diajukan Jawaban yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 09 Mei 2011;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali a quo beserta alasan-alasanya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, juncto Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

ALASAN PENINJAUAN KEMBALI

Menimbang, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan alasan Peninjauan Kembali yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Surat Kuasa untuk mewakili Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) Selama di Persidangan tidak menggunakan Surat Kuasa Khusus sesuai dengan ketentuan Hukum Acara yang tercantum dalam Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak terutama Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2);

2. Koreksi Pajak Masukan PPN Masa Pajak Maret 2008 sebesar Rp97.524.261,00 dengan perincian sebagai berikut:

• PPN Masukan dari PT. ODG Worldmald Indonesia sebesarRp58.435.788,00
  PPN Masukan dari perusahaan lainnya senilai total Rp39.088.473,00

JumlahRp97.524.261,00

Tentang Pembahasan Pokok Sengketa Peninjauan Kembali

Bahwa setelah Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) membaca, memeriksa dan meneliti Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put. 27435/PP/M.11/16/2010 tanggal 25 November 2010, maka dengan ini menyatakan sangat keberatan atas putusan Pengadilan Pajak tersebut, karena pertimbangan hukum yang keliru dan tidak tepat sehingga menghasilkan putusan yang nyata-nyata tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (contra legem), khususnya peraturan perundang- undangan perpajakan yang berlaku, dengan dalil-dalil dan alasan-alasan hukum sebagai berikut:

A. Surat Kuasa untuk mewakili Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) Selama di Persidangan tidak menggunakan Surat Kuasa Khusus sesuai dengan ketentuan Hukum Acara yang tercantum dalam Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak terutama Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2);

1. Bahwa Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put. 27435/PP/M.11/16/2010 tanggal 25 November 2010 nyata-nyata telah cacat hukum karena pihak Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dalam memberikan kuasa untuk mewakili dirinya dalam persidangan adalah tidak tepat dan tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dalam hal ini khususnya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;

2. Bahwa setelah membaca, meneliti danmempelajari lebih lanjut Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put. 27435/PP/M.11/16/2010 tanggal 25 November 2010, maka Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) sangat keberatan atas pertimbangan Majelis Hakim yang antara lain berbunyi sebagai berikut:

Halaman 13 alinea ke- 4 :

"Bahwa Pemohon Banding diwakili oleh karyawan Pemohon Banding yaitu Sdri Yoke Dewi dan Sdr. Faldy Ferdiansyah, sebagai Kuasa Hukum Pemohon Banding dengan Surat Kuasa Nomor : S-202/PTDH/CorfinA/lll/0810 dan S-205/PTDH/CorfinA/lll/0810 tanggal 24 Agustus 2010, hadir dalam beberapa kali persidangan yang diselenggarakan dalam perkara ini, terakhir pada tanggal 4 November 2010 sesuai surat pemberitahuan Panitera Pengganti Pengadilan Pajak Nomor : Pemb-531/SP/Pg.04/2010 tanggal 25 Oktober 2010 untuk memberikan keterangan secara lisan”;

3. Bahwa dapat diketahui secara jelas dan nyata-nyata bahwa pemberian Surat Kuasa untuk mewakili Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dalam sengketa banding yang diajukan terhadap Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP-00352/WPJ.19/BD.05/2009 tanggal 16 September 2009, dilakukan tidak sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak terutama ketentuan Hukum Acara Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2);

4. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 32 ayat (3) dan ayat (3a) Undang-Undang Nomor 6Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telahdiubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 (selanjutnya disebutdengan UU KUP) menyebutkan sebagai berikut:

Pasal 32 ayat (3):

(3) Orang pribadi atau badan dapat menunjuk seorang kuasa dengan surat kuasakhusus untuk menjalankan hak dan memenuhi kewajiban menurut ketentuanperaturan perundang-undangan perpajakan;

(3a) Kuasa sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) harus memenuhi persyaratan yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan;

5. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (selanjutnya disebut dengan UU Pengadilan Pajak) menyebutkan sebagai berikut:

Pasal 34

Ayat (1):

Para Pihak yang bersengketa masing-masing dapat didampingi atau diwakili oleh satu atau lebih kuasa hukum dengan surat kuasa khusus;

Ayat (2):

"Untuk menjadi kuasa hukum harus dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

1. Warga Negara Indonesia;

2. Mempunyai pengetahuan yang luas dan keahlian tentang peraturan perundang-undangan perpajakan;

3. Persyaratan lain yangditetapkan oleh Menteri"

Bahwa ketentuan atas surat kuasa khusus ini juga diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 22/PMK.03/2008 tanggal 6 Februari 2008 tentang Persyaratan Serta Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Seorang Kuasa dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1994;

6. Bahwa berdasarkan pemeriksaan sengketa banding di Pengadilan Pajak dan berdasarkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put.27433/PP/M.11/16/2010 tanggal 25 November 2010, dapat diketahui fakta-fakta antara lain sebagai berikut:

1. Bahwa Surat Kuasa NomorS-202/PTDH/Corfin/VIII/0810danS-205/PTDH/Corfin/VIII/0810 tanggal 24 Agustus 2010, yang diberikan TermohonPeninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) kepada karyawannya, yaitu SdriYoke Dewi dan Sdr. Faldy Ferdiansyah, sebagai Kuasa Hukum Pemohon Bandingmerupakan Surat Kuasa Biasa;

2. Bahwa dengan demikian, Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak memenuhi ketentuan formal atas persyaratan pemberian kuasa yang diatur dalam ketentuan pasal 34 ayat (1) UU Pengadilan Pajak. Ketentuan dalam pasal 34 ini mensyaratkan untuk pemberian Surat Kuasa Khusus dalam hal Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) membutuhkan bantuan pihak lain/ kuasa hukum dalam mewakilinya di persidangan dan pemeriksaan sengketa pajak ini;

7. AM Purwito M. dan Rukiah Komariah, "Pengadilan Pajak Proses Keberatan dan Banding", Jakarta, Lembaga Kajian Hukum Fiskal, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2007, Halaman 200, menyatakan :

"Seperti halnya di peradilan-peradilan pada umumnya, pada Hukum Acara Pengadilan Pajak juga mengenal adanya orang yang dapat mendampingi atau mewakili Pemohon Banding, disebut sebagai Kuasa Hukum. Keberadaan kuasa hukum sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang mengaturnya dan merupakan pemberian kewenangan kepada orang lain yang melakukan perbuatan-perbuatan hukum atas nama pemberi kuasa. Pada Pengadilan pajak, kuasa termaksud adalah kuasa khusus (speciale volmacht), yang hanya untuk melakukan perbuatan-perbuatan tertentu saja. Hal ini seperti diatur pada Pasal 34 ayat (1) menyatakan bahwa para pihak yang bersengketa, masing-masing dapat didampingi atau diwakili oleh satu atau lebih kuasa hukum yang ditunjuk oleh pengurus perusahaan melalui Surat Kuasa Khusus";

8. M. Yahya Harahap, S.H., "Hukum Acara Perdata", Jakarta, Sinar Grafika, 2007, Halaman 12, menyatakan :

"Bentuk kuasa yang sah di depan pengadilan untuk mewakili kepentingan pihak yang berperkara, diatur dalam Pasal 123 ayat (1) HIR";

1. SEMA No. 2 Tahun 1959, Tanggal 19 Januari 1959

Berdasarkan SEMA ini, digariskan syarat kuasa khusus yang dianggap memenuhi ketentuan Pasal 123 ayat (1) HIR, yaitu:

1. menyebutkan kompetensi relatif, di PN mana kuasa itu dipergunakan mewakili kepentingan pemberi kuasa;

2. menyebutkan identitas dan kedudukan para pihak (sebagai Pemohon Banding dan tergugat);

3. menyebutkan secara ringkas dan konkret pokok dan objek sengketa yang diperkarakan antara pihak yang berperkara. paling tidak menyebut jenis masalah perkaranya. Misalnya, perkara warisan atau transaksi jual beli;

Itulah syarat formil surat kuasa khusus yang disadur dari huruf (a) SEMA dimaksud. Syarat itu bersifat kumulatif. Salah satu syarat tidak dipenuhi mengakibatkan :

• Surat kuasa khusus cacat formil,

• Dengan sendirinya kedudukan kuasa sebagai pihak formil mewakili pemberi kuasa, tidak sah, sehingga gugatan yang ditandatangani kuasa tidak sah. Bahkan semua tindakan yang dilakukannya tidak sah dan tidak mengikat, dan gugatan yang diajukan tidak dapat diterima;

2. SEMA No. 6 Tahun 1994, 14 Oktober Tahun 1994

Pada dasarnya, substansi dan jiwa SEMA ini sama dengan SEMA No. 2 Tahun 1959 dan No. 1 Tahun 1971. Oleh karena itu, persyaratan yang disebutkan di dalamnya sama dengan SEMA No. 2 Tahun 1959 sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Dengan demikian, syarat kuasa yang khusus, adalah syarat yang telah diuraikan di atas. Dengan demikian, syarat kuasa khusus yang sah adalah syarat yang telah dideskripsi dalam pembahasan SEMA No. 2 Tahun 1959";

9. Fauzie Yusuf Hasibuan, S.H., MH, "Seri Pendidikan Advokat: Praktek HukumAcaraPerdata Di Pengadilan Negeri", Jakarta, Fauzie & Partners, 2007, Halaman 57,menyatakan :

"Berdasarkan Hukum Acara Perdata dan Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung No. 116 K/Aip/1973 tertanggal 16 September 1973 menyatakan bahwa hanya surat kuasa khusus saja yang dapat diqunakan dalam beracara di depan pengadilan";

10. Bahwa oleh karena itu, maka Majelis Hakim Pengadilan Pajak, yang memeriksa dan mengadili sengketa banding tersebut, telah terbukti dengan nyata-nyata telah melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (contra legem) dengan memutus sengketa banding dimaksud dengan tidak meneliti surat kuasa yang dimiliki oleh kuasa hukum/wakil Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding), yang seharusnya berupa Surat Kuasa Khusus, sesuai dengan ketentuan Pasal 34 ayat (1) UU Pengadilan Pajak beserta Penjelasannya;

11. Bahwa dengan demikian, Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put. 27435/PP/M.11/16/2010 tanggal 25 November 2010 tersebut secara nyata-nyata telah terbukti sebagai suatu Putusan yang cacat hukum. Sehingga oleh karenanya, Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put. 27435/PP/M.11/16/2010 tanggal 25 November 2010 tersebut harus dibatalkan;

B. Koreksi Pajak Masukan PPN Masa Pajak Maret 2008 sebesar Rp97.524.261,00.

1. Bahwa dalil-dalil, fakta-fakta serta dasar hukum (fundamentum petendi) yang telah dikemukakan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) di atas untuk seluruhnya, adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan sebagai satu kesatuan dengan dalil-dalil yang akan dikemukakan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) pada uraian berikut ini;

2. Bahwa jika seandainya-pun, Majelis Hakim Mahkamah Agung Yang Terhormat, yang memeriksa dan mengadili sengketa peninjauan kembali ini berpendapat lain selain daripada dalil-dalil yang disampaikan dan diuraikan oleh Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) tersebut di atas, namun pada pokoknya Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) tetap tidak sependapat dan keberatan atas pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Pengadilan Pajak sebagaimana yang dituangkan dalam Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put. 27435/PP/M.11/16/2010 tanggal 25 November 2010;

3. Bahwa pokok sengketa banding yang diajukan Peninjauan Kembali adalah atas Koreksi Pajak Masukan PPN Masa Pajak Maret 2008 sebesar Rp97.524.261,00 dengan perhitungan koreksi adalah sebagai berikut:

♦ PPN Masukan dari PT. ODG Worldmald Indonesia Rp 58.435.788,00

❖ PPN Masukan dari perusahaan lainnya Rp 39.088.473,00
Jumlah Rp 97.524.261,00

4. Bahwa atas pokok sengketa yang diajukan Peninjauan Kembali tersebut di atas, dibahas sebagai berikut:

❖ PPN Masukan dari PT. ODG Worldmald Indonesia sebesar Rp58.435.788.00

1. Bahwa pokok permasalahan dalam sengketa koreksi positif Pajak Masukan sebesar Rp58.435.788,00 adalah menyangkut penerapan aturan/ yuridis terkait pengkreditan Pajak Masukan atas jasa instalasi listrik dan pemeliharaan AC yang digunakan untuk kantor dan mess karyawan yang menurut Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) adalah Pajak Masukan yang tidak dapat dikreditkan karena merupakan pengeluaran atas perolehan BKP/JKP yang tidak berhubunqan langsung dengan kegiatan usaha;

2. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) sangat keberatan dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang tertuang dalam Putusan Pengadilan Pajak Nomor : Put. 27435/PP/M.11/16/2010, antara lain berbunyi sebagai berikut:

Halaman 20 alinea ke-3 dan 4 :

"Bahwa berdasar hasil pemeriksaan dan pembuktian tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa karena pengeluaran tersebut juga mempunyai hubungan langsung dengan kegiatan usaha karena merupakan keharusan bagi Pemohon Banding dalam rangka terlaksananya kegiatan usaha mengingat lokasi Pemohon Banding adalah daerah terpencil, sesuai yang telah ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak dalam keputusan No. KEP-91/WPJ. 19/2007 tanggal 29 Agustus 2007, maka tidak seharusnya Terbanding melakukan koreksi berdasar ketentuan Pasal 9 ayat (8) huruf b Undang-undang Nomor Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2000";

"Bahwa berdasarkan uraian dan keterangan tersebut diatas, Majelis berpendapat terdapat cukup bukti yang mendukung penjelasan Pemohon Banding dengan demikian koreksi PPN Masukan dari PT. ODG Worldmald Indonesia sebesar Rp58.435.788,00 tidak dapat dipertahankan";

3. Bahwa berkenaan dengan amar pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang tertuang dalam Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put. 27435/PP/M.11/16/2010 tanggal 25 November 2010 tersebut di atas, maka Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) dengan ini menyatakan bahwa Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang telah memeriksa dan mengadili sengketa banding tersebut telah salah dan keliru atau setidak-tidaknya telah membuat suatu kekhilafan (error facti) dalam membuat pertimbangan-pertimbangan hukumnya dengan telah mengabaikan fakta hukum dan atau prinsip perpajakan yang berlaku terkait koreksi Positif Pajak Masukan yang dapat dikreditkan dari PT. ODG Worldmald Indonesia sebesar Rp58.435.788,00, sehingga hal tersebut nyata-nyata telah melanggar asas kepastian hukum dalam bidang perpajakan di Indonesia;

4. Bahwa setelah Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) membaca, memeriksa dan meneliti Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put. 27435/PP/M.11/16/2010 tanggal 25 November 2010 tersebut, maka dengan ini menyatakan sangat keberatan atas putusan Pengadilan Pajak tersebut, karena nyata-nyata amar pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Pajak telah mengabaikan fakta - fakta yang Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) ajukan dalam pembuktian di persidangan terkait koreksi Positif Pajak Masukan yang dapat dikreditkan sebesar Rp58.435.788,00;

5. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 24, Pasal 9 ayat (5), Pasal 9 ayat (8) huruf b beserta penjelasannya dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000 (selanjutnya disebut dengan UU PPN) disebutkan sebagai berikut:

Pasal 1 angka 24 :

"Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan :

24. Pajak Masukan adalah Pajak Pertambahan Nilai yang seharusnya sudah dibayar oleh Pengusaha Kena Pajak karena perolehan Barang Kena Pajak dan atau penerimaan Jasa Kena Pajak dan atau pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud dari luar Daerah Pabean dan atau pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean dan atau impor Barang Kena Pajak";

Pasal 9 ayat (5):

"Apabila dalam suatu Masa Pajak, Pengusaha Kena Pajak selain melakukan penyerahan yang terutang pajak juga melakukan penyerahan yang tidak terutang pajak, sepanjang bagian penyerahan yang terutang pajak dapat diketahui dengan pasti dari pembukuannya, maka jumlah Pajak Masukan yang dapat dikreditkan adalah Pajak Masukan yang berkenaan dengan penyerahan yang terutang pajak."

Pasal 9 ayat (8) huruf b :

"Pajak Masukan tidak dapat dikreditkan menurut cara sebagaimana diatur dalam ayat (2) bagi pengeluaran untuk:

b. perolehan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak yang tidak mempunyai hubungan langsung dengan kegiatan usaha;

> Penjelasan Pasal 9 ayat (8) huruf b :

"Pajak Masukan pada dasarnya dapat dikreditkan dengan Pajak Keluaran, akan tetapi untuk pengeluaran yang dimaksud dalam ayat ini, Pajak Masukannya tidak dapat dikreditkan;

huruf b

Yang dimaksud dengan pengeluaran yang langsung berhubungan dengan kegiatan usaha adalah pengeluaran untuk kegiatan-kegiatan produksi, distribusi, pemasaran, dan manajemen. Ketentuan ini berlaku untuk semua bidang usaha";

6. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 78 UU Pengadilan Pajak, menyebutkan sebagai berikut:

Pasal 78

"Putusan Pengadilan Pajak diambil berdasarkan hasil penilaian pembuktian, dan berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang bersangkutan, serta berdasarkan keyakinan Hakim";

7. Bahwa berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku dan berdasarkan hasil pemeriksaan sengketa banding di Pengadilan Pajak sebagaimana yang telah dituangkan dalam Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put. 27435/PP/M.11/16/2010 tanggal 25 November 2010 serta berdasarkan penelitian atas dokumen-dokumen milik Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding), maka telah dapat diketahui secara jelas dan nyata-nyata adanya fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa yang menjadi mated pokok sengketa adalah mengenai koreksi positif Pajak Masukan yang dapat dikreditkan Masa Pajak Maret 2008 sebesar Rp58.435.788,00 yaitu Pajak Masukan atas jasa instalasi listrik dan pemeliharaan AC yang digunakan untuk kantor dan mess karyawan. Bahwa koreksi positif Pajak Masukan sebesar Rp58.435.788,00 ini adalah masalah yuridis terkait pengkreditan Pajak Masukan atas jasa instalasi listrik dan pemeliharaan AC adalah Pajak Masukan yang tidak dapat dikreditkan karena merupakan pengeluaran atas perolehan BKP/JKP yang tidak berhubungan langsung dengan kegiatan usaha sesuai Pasal 9 ayat (5) dan avat (8) UU PPN;

2. Bahwa ruang lingkup kegiatan usaha Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) adalah jasa kontraktor pertambangan batubara, termasuk di dalamnya adalah penyewaan peralatan dan mesin. Dengan demikian pengeluaran yang berhubungan langsung dengan kegiatan usaha Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) adalah pengeluaran untukkegiatan-kegiatan produksi, distribusi, pemasaran dan manajemen terkait dengan kegiatan-kegiatan pertambangan batubara tersebut;

3. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) melakukan koreksi atas Pajak Masukan sebesar Rp58.435.788,00 karena atas transaksi yang dilakukan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dengan PT. ODG Worldmald Indonesia berupa sewa container untuk kantor dan mess karyawan serta jasa pemeliharaan (maintenance) AC dan listrik merupakan satu kesatuan dengan container yang disewa tersebut, tidak mempunyai hubungan langsung dengan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (8) huruf b UU PPN;

4. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) berpendapat bahwa pengeluaran untuk jasa instalasi listrik dan pemeliharaan AC merupakan pengeluaran yang tidak berhubungan langsung dengan kegiatan usaha Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding), sehingga Pajak Masukan atas pengeluaran tersebut tidak dapat dikreditkan dari Pajak Keluaran;

5. Bahwa atas pertimbangan Majelis Hakim yang tidak mempertahankan koreksi Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) adalah jelas-jelas telah bertentangan dengan aturan dalam UU PPN sebagai berikut:

• Bahwa salah satu legal character yang melekat pada PPN adalah Indirect tax", yaitu pemikul beban PPN dengan penanggung jawab atas pembayaran pajak (PPN) ke kas negara berada pada pihak yang berbeda. Bahwa di dalam penerapannya, yang menjadi penanggung pajak (PPN) adalah konsumen selaku pihak yang mengkonsumsi, sedangkan produsen (Pengusaha Kena Pajak) bertugas memungut PPN tersebut dan memperhitungkan dengan PPN yang telah dibayar pada saat perolehan BKP/JKP dalam rangka membuat atau memproduksi BKP/JKP, karena PPN yang telah dibayarkan oleh produsen tersebut pada akhirnya akan dibebankan kepada konsumen. Karakter ini terlihat dengan mekanisme penerbitan Faktur Pajak dan pengkreditan Pajak Masukan;

• Bahwa metode penerapan sistem PPN di Indonesia yakni metode Indirect Substraction Method, dimana dalam menentukan nilai PPN yang harus disetor oleh Pengusaha Kena Pajak (selanjutnya disebut PKP), PKP tersebut dapat mengkreditkan jumlah pajak yang telah dipungut oleh Supplier atau yang disebut Pajak Masukan dari jumlah pajak yang dipungut dari Konsumen atau yang disebut Pajak Keluaran, Bahwa dengan demikian, Konsumen merupakan penanggung beban pajak (destinataris) yang terakhir, sehingga dalam hal PKP melakukan pembelian untuk kepentingan konsumsi pribadi, maka PKP tersebut menjadi destinataris PPN. Bahwa dengan kata lain, dalam hal PKP berperan sebagai konsumen, maka PPN yang dibayarkannya tidak dapat dikreditkan dalam menghitung jumlah PPN yang disetor ke kas negara. Bahwa dualisme peran dari Pengusaha Kena Pajak ini yaitu sebagai konsumen maupun sebagai produsen, menyebabkan perlunya kehati-hatian dalam menentukan apakah seluruh PPN yang telah dibayarkan dapat dikreditkan atau tidak;

• Bahwa berdasarkan UU PPN, kriteria Pajak Masukan yang dapat dikreditkan harus memenuhi syarat sebagai berikut:

1. Syarat formal, yaitu Pajak Masukan tersebut tercantum dalam Faktur Pajak yang memenuhi syarat sebagai Pajak Masukan yang dapat dikreditkan sesuai ketentuan Pasal 13 ayat (5) UU PPN;

2. Syarat material, yaitu Pajak Masukan tersebut berkaitan dengan perolehan BKP dan/atau JKP yang berhubungan langsung dengan kegiatan usaha sesuai ketentuan;

- Bahwa dalam Pasal 9 ayat (8) huruf b UU PPN disebutkan bahwa "Pajak Masukan tidak dapat dikreditkan menurut cara sebagaimana diatur dalam ayat (2) bagi pengeluaran untuk perolehan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak yang tidak mempunyai hubungan langsung dengan kegiatan usaha". Bahwa selanjutnya dalam penjelasan Pasal 9 ayat (8) huruf b UU PPN disebutkan bahwa "Yang dimaksud dengan pengeluaran yang langsung berhubungan dengan kegiatan usaha adalah pengeluaran untuk kegiatan-kegiatan produksi, distribusi, pemasaran, dan manajemen. Ketentuan ini berlaku untuk semua bidang usaha". Kalimat langsung berhubungan dengan kegiatan usaha" yang terdapat dalam ketentuan tersebut mengandung pengertian bahwa Pajak Masukan dapat dikreditkan apabila atas perolehan BKP/JKP yang terkait dimaksudkan untuk tujuan yang bersifat produktif, yaitu memberi nilai tambah secara langsung terhadap BKP/JKP yang diproduksi. Sebaliknya, dalam hal BKP/JKP tersebut digunakan untuk tujuan yang bersifat konsumtif, maka berarti tidak berhubungan langsung dengan kegiatan melakukan penyerahan BKP/JKP. Kriteria ini dinamakan syarat materiil;

7.6. Bahwa berdasarkan ketentuan di atas, maka atas sengketa koreksi positif Pajak Masukan sebesar Rp58.435.788,00 dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan Faktur Pajak dan invoice atas transaksi dengan PT. ODG Worldmald Indonesia, transaksi tersebut berupa maintenance works at mine, maintenance AC, mobile plant AC services, electrical install, miscellaneous building works untuk keperluan mess karyawan di lokasi tambang, jadi jasa yang diberikan oleh PR. ODG Worldmald Indonesia kepada Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) adalah jasa instalasi listrik dan pemeliharaan AC;

2. Bahwa atas sewa container dari PT. ODG Worldmald Indonesia berdasarkan bukti pendukung yang diberikan yang diberikan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak dapat dipisahkan mana biaya sewa container untuk kantor dan mana yang digunakan untuk mess karyawan;

3. Bahwa sebagaimana diatur dalam Pasal 9 ayat (8) huruf b UU PPN seperti tersebut di atas, bahwa Pajak Masukan tidak dapat dikreditkan bagi pengeluaran untuk perolehan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak yang tidak mempunyai hubungan langsung dengan kegiatan usaha. Bahwa selanjutnya dalam penjelasan Pasal 9 ayat (8) huruf b UU PPN dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan pengeluaran yang berhubungan dengan kegiatan usaha adalah pengeluaran untuk kegiatan-kegiatan produksi, distribusi, pemasaran, dan manajemen, sedangkan pengeluaran atas sewa container, jasa instalasi listrik dan pemeliharaan AC merupakan pengeluaran yang diperuntukkan bagi keperluan karyawan, dan bukan pengeluaran yang berkontribusi langsung dalam memberi added value pada Barang Kena Pajak yang dihasilkan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding), baik pada saat produksi, distribusi, pemasaran, maupun manajemen, sehingga dapat disimpulkan bahwa pengeluaran untuk jasa instalasi listrik dan pemeliharaan AC untuk mess karyawan merupakan pengeluaran yang tidak berhubungan langsung dengan kegiatan usaha;

4. Bahwa terkait pendapat Majelis yang menyatakan bahwa berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-91/WPJ. 19/2007 tanggal 29 Agustus 2007 lokasi usaha Pemohon Banding tersebut telah ditetapkan sebagai daerah terpencil, menandakan bahwa terdapat pengeluaran-pengeluaran yang dilakukan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) untuk keperluan karyawannya yang tidak dapat dihindari atau menjadi keharusan dalam rangka proses menghasilkan barang kena pajak, dapat dijelaskan bahwa penetapan sebagai daerah terpencil tersebut didasarkan pada ketentuan dalam Keputusan Direktur Jenderal PajakNomor KEP-213/PJ/2000 tanggal 15 Maret 2001 tentang Perlakuan Perpajakan Atas Penyediaan Makanan Dan Minuman Bagi Seluruh Pegawai Dan Penggantian Atau Imbalan Sehubungan Dengan Pekerjaan Atau Jasa Yang Diberikan Dalam Bentuk Natura Dan Kenikmatan Di Daerah Tertentu Serta Yang Berkaitan Dengan Pelaksanaan Pekerjaan Yang Dapat Dikurangkan Dari Penghasilan Bruto Pemberi Kerja;

5. Bahwa dalam Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP-213/PJ/2000 tanggal 15 Maret 2001 tentang Perlakuan Perpajakan Atas Penyediaan Makanan Dan Minuman Bagi Seluruh Pegawai Dan Penggantian Atau Imbalan Sehubungan Dengan Pekerjaan Atau Jasa Yang Diberikan Dalam Bentuk Natura Dan Kenikmatan Di Daerah Tertentu Serta Yang Berkaitan Dengan Pelaksanaan Pekerjaan Yang Dapat Dikurangkan Dari Penghasilan Bruto Pemberi Kerja, dalam Pasal 2 memang diatur mengenai perlakuan perpajakan atas pengeluaran untuk penyediaan makanan dan minuman bagi seluruh pegawai, namun ketentuan tersebut dimaksudkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan yang digunakan untuk kepentingan penghitungan Penghasilan Kena Pajak, dimana dalam ketentuan tersebut diatur bahwa pengeluaran untuk penyediaan makanan dan minuman bagi seluruh pegawai dapat dikurangkan dari penghasilan bruto pemberi kerja atau perusahaan. Sedangkan untuk kepentingan pengkreditan Pajak Masukan. tidak ada pengaturan dalam Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP-213/PJ/2000 tersebut. Bahwa dengan demikian, ketentuan dalam Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP-213/PJ/2000 tanggal 15 Maret 2001 tersebut tidak relevan untuk dijadikan dasar hukum bagi kepentingan pengkreditan Pajak Masukan;

6. Bahwa berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa pengeluaran atas sewa container, jasa instalasi listrik dan pemeliharaan AC merupakan pengeluaran yang tidak mempunyai hubungan langsung dengan kegiatan usaha, sehingga sesuai ketentuan Pasal 9 ayat (8) huruf b UU PPN, terhadap Pajak Masukan atas pengeluaran tersebut tidak dapat dikreditkan;

8. Bahwa berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa putusan Majelis yang tidak mempertahankan koreksi Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) atas Pajak Masukan Masa Pajak Maret 2008 atas PT. ODG Worldmald Indonesia sebesar Rp58.435.788,00 adalah tidak tepat karena Majelis Hakim telah tidak cermat dalam menerapkan ketentuan Pasal 9 ayat (8) huruf b UU PPN, mengingat koreksi Pajak Masukan sebesar Rp58.435.788,00 tersebut berasal dari pengeluaran atas sewa container, jasa instalasi listrik dan pemeliharaan AC untuk mess karyawan yang merupakan pengeluaran yang tidak mempunyai hubungan langsung dengan Barang Kena Pajak yang dihasilkan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding), baik pada saat kegiatan produksi, distribusi, pemasaran, maupun manajemen;

Bahwa disamping itu, dalam memutus sengketa ini, Majelis Hakim berpedoman pada Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP-213/PJ/2000 tanggal 15 Maret 2001 yang jelas-jelas merupakan ketentuan untuk pelaksanaan Pasal 9 ayat (1) huruf e Undang-Undang Pajak Penghasilan, yaitu mengenai pemberian fasilitas berupa pengecualian biaya terkait natura dan kenikmatan yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto dalam rangka menghitung Penghasilan Kena Pajak, sehingga tidak relevan untuk dijadikan dasar hukum atau pedoman untuk kepentingan pengkreditan Pajak Masukan;

9. Bahwa dengan demikian, koreksi Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) atas Pajak Masukan yang dapat dikreditkan Masa Pajak Maret 2008 sebesar Rp58.435.788,00 adalah sudah tepat dan telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan yang berlaku yaitu telah sesuai dengan Pasal 9 ayat (8) huruf b UU PPN;

Bahwa keputusan Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang membatalkan koreksi Positif Pajak Masukan yang dapat dikreditkan sebesar Rp58.435.788,00 tersebut adalah tidak sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku dan bertentangan dengan ketentuan Pasal 78 UU Pengadilan Pajak;

10. Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum (fundamentum petendi) tersebut di atas secara keseluruhan telah membuktikan secara jelas dan nyata-nyata bahwa Majelis Hakim Pengadilan Pajak telah mengabaikan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan dasar-dasar hukum perpajakan yang berlaku dalam amar pertimbangan dan amar putusannya tersebut, sehingga pertimbangan dan amar putusan Majelis Hakim pada pemeriksaan sengketa banding di Pengadilan Pajak nyata-nyata telah salah dan keliru serta tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (contra legem), khususnya dalam bidang perpajakan terkait koreksi Positif Pajak Masukan yang dapat dikreditkan atas sewa container, jasa instalasi listrik dan pemeliharaan AC dari PT. ODG Worldmald Indonesia sebesar Rp58.435.788,00 maka Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put. 27435/PP/M.11/16/2010 tanggal 25 November 2010 tersebut adalah cacat hukum dan harus dibatalkan;

❖ PPN Masukan dari perusahaan lainnya sebesar Rp39.088.473,00

1. Bahwa pokok permasalahan dalam sengketa koreksi positif Pajak Masukan sebesar Rp39.088.473,00 adalah menyangkut penerapan aturan/yuridis terkait pengkreditan Pajak Masukan atas transaksi berupa sewa guna usaha kendaraan, pembelian barang berupa kopi, rinso, plastic, medical monitoring fee, sale of drugs dan sale of wound dressing yang digunakan untuk keperluan sehari-hari di mess karyawan, yang menurut Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) adalah Pajak Masukan yang tidak dapat dikreditkan karena merupakan pengeluaran atas perolehan BKP/JKP yang tidak berhubungan langsung dengan kegiatan usaha;

2. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) sangat keberatan dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang tertuang dalam Putusan Pengadilan Pajak Nomor : Put. 27435/PP/M.11/16/2010, antara lain berbunyi sebagai berikut:

Halaman 22 alinea ke-2 dan 3 :

"Bahwa berdasarkan penelitian Majelis atas bukti pendukung yang disampaikan Pemohon Banding serta keterangan dari para pihak, diketahui bahwa transaksi yang dilakukan oleh Pemohon Banding yang terkait dengan keperluan kantor, maupun sewa kendaraan terkait dengan proses produksi penambangan batubara, dan Majelis berpendapat bahwa pengeluaran tersebut juga mempunyai hubungan langsung dengan kegiatan usaha karena merupakan keharusan bagi Pemohon Banding dalam rangka terlaksananya kegiatan usaha mengingat lokasi Pemohon Banding adalah daerah terpencil, sesuai yang telah ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak dalam keputusan Nomor KEP-91AA/PJ. 19/2007 tanggal 29 Agustus 2007, dengan demikian maka PPN Masukan atas pengeluaran tersebut tidak seharusnya dikoreksi berdasar ketentuan Pasal 9 ayat (8) huruf b Undang-Undang Nomor Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2000";

"Bahwa berdasarkan uraian dan keterangan tersebut diatas, Majelis berpendapat terdapat cukup bukti yang mendukung penjelasan Pemohon Banding dengan demikian koreksi PPN Masukan dari perusahaan lainnya senilai total Rp39.088.473,00 tidak dapat dipertahankan";

3. Bahwa berkenaan dengan amar pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang tertuang dalam Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put. 27435/PP/M.11/16/2010 tanggal 25 November 2010 tersebut di atas, maka Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) dengan ini menyatakan bahwa Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang telah memeriksa dan mengadili sengketa banding tersebut telah salah dan keliru atau setidak-tidaknya telah membuat suatu kekhilafan (error facti) dalam membuat pertimbangan-pertimbangan hukumnya dengan telah mengabaikan fakta hukum dan atau prinsip perpajakan yang berlaku terkait koreksi Positif Pajak Masukan yang dapat dikreditkan dari perusahaan lainnya senilai total Rp39.088.473,00, sehingga hal tersebut nyata-nyata telah melanggar asas kepastian hukum dalam bidang perpajakan di Indonesia;

4. Bahwa setelah Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) membaca, memeriksa dan meneliti Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put. 27435/PP/M.11/16/2010 tanggal 25 November 2010 tersebut, maka dengan ini menyatakan sangat keberatan atas putusan Pengadilan Pajak tersebut, karena nyata-nyata amar pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Pajak telah mengabaikan fakta - fakta yang Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) ajukan dalam pembuktian di persidangan terkait koreksi Positif Pajak Masukan yang dapat dikreditkan sebesar Rp39.088.473,00;

5. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 24, Pasal 9 ayat (5), Pasal 9 ayat (8) huruf b beserta penjelasannya dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000 (selanjutnya disebut dengan UU PPN) disebutkan sebagai berikut:

Pasal 1 angka 24 :

"Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan :

24. Pajak Masukan adalah Pajak Pertambahan Nilai yang seharusnya sudah dibayar oleh Pengusaha Kena Pajak karena perolehan Barang Kena Pajak dan atau penerimaan Jasa Kena Pajak dan atau pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud dari luar Daerah Pabean dan atau pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean dan atau impor Barang Kena Pajak";

Pasal 9 ayat (5):

"Apabila dalam suatu Masa Pajak, Pengusaha Kena Pajak selain melakukan penyerahan yang terutang pajak juga melakukan penyerahan yang tidak terutang pajak, sepanjang bagian penyerahan yang terutang pajak dapat diketahui dengan pasti dari pembukuannya, maka jumlah Pajak Masukan yang dapat dikreditkan adalah Pajak Masukan yang berkenaan dengan penyerahan yang terutang pajak";

Pasal 9 ayat (8) huruf b :

"Pajak Masukan tidak dapat dikreditkan menurut cara sebagaimana diatur dalam ayat (2) bagi pengeluaran untuk:

b. perolehan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak yang tidak mempunyai hubungan langsung dengan kegiatan usaha;

> Penjelasan Pasal 9 avat (8) huruf b :

"Pajak Masukan pada dasarnya dapat dikreditkan dengan Pajak Keluaran, akan tetapi untuk pengeluaran yang dimaksud dalam ayat ini, Pajak Masukannya tidak dapat dikreditkan;

huruf b

Yang dimaksud dengan pengeluaran yang langsung berhubungan dengan kegiatan usaha adalah pengeluaran untuk kegiatan-kegiatan produksi, distribusi, pemasaran, dan manajemen. Ketentuan ini berlaku untuk semua bidang usaha";

6. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 78 UUPengadilan Pajak, menyebutkan sebagai berikut:

Pasal 78

"Putusan Pengadilan Pajak diambil berdasarkan hasil penilaian pembuktian, dan berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang bersangkutan, serta berdasarkan keyakinan Hakim";

7. Bahwa berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku dan berdasarkan hasil pemeriksaan sengketa banding di Pengadilan Pajak sebagaimana yang telah dituangkan dalam Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put. 27435/PP/M.11/16/2010 tanggal 25 November 2010 serta berdasarkan penelitian atas dokumen-dokumen milik Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding), maka telah dapat diketahui secara jelas dan nyata-nyata adanya fakta-fakta sebagai berikut:

7.1. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) melakukan koreksi atas Pajak Masukan dari perusahaan lainnya senilai total Rp39.088.473,00 karena atas transaksi yang dilakukan Termohon Peninjauan Kembali (semula tersebut tidak mempunyai hubungan langsung dengan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (8) huruf b UU PPN;

7.2. Bahwa ruang lingkup kegiatan usaha Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) adalah jasa kontraktor pertambangan batubara, termasuk di dalamnya adalah penyewaan peralatan dan mesin. Dengan demikian pengeluaran yang berhubungan langsung dengan kegiatan usaha Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) adalah pengeluaran untuk kegiatan-kegiatan produksi, distribusi, pemasaran dan manajemen terkait dengan kegiatan-kegiatan pertambangan batubara tersebut;

7.3. Bahwa menurut Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) transaksi tersebut merupakan transaksi yang berhubungan dengan proses produksi penambangan batubara sehingga Pajak Masukannya dapat dikreditkan;

7.4. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) berpendapat bahwa transaksi yang dilakukan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tersebut memang berhubungan dengan kegiatan usaha, namun tidak berhubungan langsung dengan kegiatan produksi, distribusi, pemasaran dan manajemen;

7.5. Bahwa atas pertimbangan Majelis Hakim yang tidak mempertahankan koreksi Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) adalah jelas-jelas telah bertentangan dengan aturan dalam UU PPN sebagai berikut:

• Bahwa salah satu legal character yang melekat pada PPN adalah "Indirect tax", yaitu pemikul beban PPN dengan penanggung jawab atas pembayaran pajak (PPN) ke kas negara berada pada pihak yang berbeda. Bahwa di dalam penerapannya, yang menjadi penanggung pajak (PPN) adalah konsumen selaku pihak yang mengkonsumsi, sedangkan produsen (Pengusaha Kena Pajak) bertugas memungut PPN tersebut dan memperhitungkan dengan PPN yang telah dibayar pada saat perolehan BKP/JKP dalam rangka membuat atau memproduksi BKP/JKP, karena PPN yang telah dibayarkan oleh produsen tersebut pada akhirnya akan dibebankan kepada konsumen. Karakter ini terlihat dengan mekanisme penerbitan Faktur Pajak dan pengkreditan Pajak Masukan;

• Bahwa metode penerapan sistem PPN di Indonesia yakni metode Indirect Substraction Method, dimana dalam menentukan nilai PPN yang harus disetor oleh Pengusaha Kena Pajak (selanjutnya disebut PKP), PKP tersebut dapat mengkreditkan jumlah pajak yang telah dipungut oleh Supplier atau yang disebut Pajak Masukan dari jumlah pajak yang dipungut dari Konsumen atau yang disebut Pajak Keluaran, Bahwa dengan demikian, Konsumen merupakan penanggung beban pajak (destinataris) yang terakhir, sehingga dalam hal PKP melakukan pembelian untuk kepentingan konsumsi pribadi, maka PKP tersebut menjadi destinataris PPN. Bahwa dengan kata lain, dalam hal PKP berperan sebagai konsumen, maka PPN yang dibayarkannya tidak dapat dikreditkan dalam menghitung jumlah PPN yang disetor ke kas negara. Bahwa dualisme peran dari Pengusaha Kena Pajak ini yaitu sebagai konsumen maupun sebagai produsen, menyebabkan perlunya kehati-hatian dalam menentukan apakah seluruh PPN yang telah dibayarkan dapat dikreditkan atau tidak;

• Bahwa berdasarkan UU PPN, kriteria Pajak Masukan yang dapat dikreditkan harus memenuhi syarat sebagai berikut:

1. Syarat formal, yaitu Pajak Masukan tersebut tercantum dalam Faktur Pajak yang memenuhi syarat sebagai Pajak Masukan yang dapat dikreditkan sesuai ketentuan Pasal 13 ayat (5) UU PPN;

2. Syarat material, yaitu Pajak Masukan tersebut berkaitan dengan perolehan BKP dan/atau JKP yang berhubungan langsung dengan kegiatan usaha sesuai ketentuan;

• Bahwa dalam Pasal 9 ayat (8) huruf b UU PPN disebutkan bahwa "Pajak Masukan tidak dapat dikreditkan menurut cara sebagaimana diatur dalam ayat (2) bagi pengeluaran untuk perolehan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak yang tidak mempunyai hubungan langsung dengan kegiatan usaha". Bahwa selanjutnya dalam penjelasan Pasal 9 ayat (8) huruf b UU PPN disebutkan bahwa "Yang dimaksud dengan pengeluaran yang langsung berhubungan dengan kegiatan usaha adalah pengeluaran untuk kegiatan-kegiatan produksi, distribusi, pemasaran, dan manajemen. Ketentuan ini berlaku untuk semua bidang usaha". Kalimat "langsung berhubungan dengan kegiatan usaha" yang terdapat dalam ketentuan tersebut mengandung pengertian bahwa Pajak Masukan dapat dikreditkan apabila atas perolehan BKP/JKP yang terkait dimaksudkan untuk tujuan yang bersifat produktif, yaitu memberi nilai tambah secara langsung terhadap BKP/JKP yang diproduksi. Sebaliknya, dalam hal BKP/JKP tersebut digunakan untuk tujuan yang bersifat konsumtif, maka berarti tidak berhubungan langsung dengan kegiatan melakukan penyerahan BKP/JKP. Kriteria ini dinamakan syarat materiil;

7.6. Bahwa berdasarkan ketentuan di atas, maka atas sengketa koreksi positif Pajak Masukan sebesar Rp39.088.473,00 dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan penelitian atas data pendukung Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) berupa invoice dan Faktur Pajak Standar diketahui bahwa terdapat Pajak Masukan sebesar Rp39.088.473,00 yang berasal dari transaksi berupa sewa guna usaha kendaraan, pembelian barang berupa kopi, rinso, plastik, medical monitoring fee, sale of drugs dan sale of wound dressing yang digunakan untuk keperluan sehari-hari karyawan di mess Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding)’

2. Bahwa sebagaimana diatur dalam Pasal 9 ayat (8) huruf b UU PPN seperti tersebut di atas, bahwa Pajak Masukan tidak dapat dikreditkan bagi pengeluaran untuk perolehan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak yang tidak mempunyai hubungan langsung dengan kegiatan usaha. Bahwa selanjutnya dalam penjelasan Pasal 9 ayat (8) huruf b UU PPN dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan pengeluaran yang berhubungan dengan kegiatan usaha adalah pengeluaran untuk kegiatan-kegiatan produksi, distribusi, pemasaran, dan manajemen, sedangkan pengeluaran yang dilakukan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) merupakan pengeluaran yang bersifat konsumtif karena diperuntukkan bagi keperluan karyawan, dan bukan pengeluaran yang berkontribusi langsung dalam memberi added value pada Barang Kena Pajak yang dihasilkan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding), baik pada saat produksi, distribusi, pemasaran, maupun manajemen, sehingga dapat disimpulkan bahwa pengeluaran tersebut merupakan pengeluaran yang tidak berhubungan langsung dengan kegiatan usaha;

3. Bahwa terkait pendapat Majelis yang menyatakan bahwa berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-91/WPJ.19/2007 tanggal 29 Agustus 2007 lokasi usaha Pemohon Banding tersebut telah ditetapkan sebagai daerah terpencil, menandakan bahwa terdapat pengeluaran-pengeluaran yang dilakukan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) untuk keperluan karyawannya yang tidak dapat dihindari atau menjadi keharusan dalam rangka proses menghasilkan barang kena pajak, dapat dijelaskan bahwa penetapan sebagai daerah terpencil tersebut didasarkan pada ketentuan dalam Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-213/PJ/2000 tanggal 15 Maret 2001 tentang Perlakuan Perpajakan Atas Penyediaan Makanan Dan Minuman Bagi Seluruh Pegawai Dan Penggantian Atau Imbalan Sehubungan Dengan Pekerjaan Atau Jasa Yang Diberikan Dalam Bentuk Natura Dan Kenikmatan Di Daerah Tertentu Serta Yang Berkaitan Dengan Pelaksanaan Pekerjaan Yang Dapat Dikurangkan Dari Penghasilan Bruto Pemberi Kerja;

4. Bahwa dalam Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP-213/PJ/2000 tanggal 15 Maret 2001 tentang Perlakuan Perpajakan Atas Penyediaan Makanan Dan Minuman Bagi Seluruh Pegawai Dan Penggantian Atau Imbalan Sehubungan Dengan Pekerjaan Atau Jasa Yang Diberikan Dalam Bentuk Natura Dan Kenikmatan Di Daerah Tertentu Serta Yang Berkaitan Dengan Pelaksanaan Pekerjaan Yang Dapat Dikurangkan Dari Penghasilan Bruto Pemberi Kerja, dalam Pasal 2 memang diatur mengenai perlakuan perpajakan atas pengeluaran untuk penyediaan makanan dan minuman bagi seluruh pegawai, namun ketentuan tersebut dimaksudkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan yang digunakan untuk kepentingan penghitungan Penghasilan Kena Pajak, dimana dalam ketentuan tersebut diatur bahwa pengeluaran untuk penyediaan makanan dan minuman bagi seluruh pegawai dapat dikurangkan dari penghasilan bruto pemberi kerja atau perusahaan. Sedangkan untuk kepentingan pengkreditan Pajak Masukan, tidak ada pengaturan dalam Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP-213/PJ/2000 tersebut. Bahwa dengan demikian, ketentuan dalam Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP-213/PJ/2000 tanggal 15 Maret 2001 tersebut tidak relevan untuk dijadikan dasar hukum bagi kepentingan pengkreditan Pajak Masukan;

5. Bahwa berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa pengeluaran yang berasal dari transaksi berupa sewa guna usaha kendaraan, pembelian barang berupa kopi, rinso, plastik, medical monitoring fee, sale of drugs dan sale of wound dressing yang digunakan untuk keperluan sehari-hari karyawan di mess karyawan merupakan pengeluaran yang tidak mempunyai hubungan langsung dengan kegiatan usaha, sehingga sesuai ketentuan Pasal 9 ayat (8) huruf b UU PPN, sehingga terhadap Pajak Masukan sebesar Rp39.088.473,00 tersebut tidak dapat dikreditkan;

8. Bahwa berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa putusan Majelis yang tidak mempertahankan koreksi Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) atas Pajak Masukan Masa Pajak Maret 2008 sebesar Rp39.088.473,00 adalah tidak tepat karena Majelis Hakim telah tidak cermat dalam menerapkan ketentuan Pasal 9 ayat (8) huruf bUU PPN, mengingat koreksi Pajak Masukan sebesar Rp39.088.473,00 tersebut berasal dari pengeluaran sewa guna usaha kendaraan, pembelian barang berupa kopi, rinso, plastik, medical monitoring fee, sale of drugs dan sale of wound dressing yang digunakan untuk keperluan sehari-hari karyawan di mess karyawan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) yang merupakan pengeluaran yang bersifat konsumtif dan tidak mempunyai hubungan langsung dengan Barang Kena Pajak yang dihasilkan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding), baik pada saat kegiatan produksi, distribusi, pemasaran, maupun manajemen;

Bahwa disamping itu, dalam memutus sengketa ini, Majelis Hakim berpedoman pada Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP-213/PJ/2000 tanggal 15 Maret 2001 yang jelas-jelas merupakan ketentuan untuk pelaksanaan Pasal 9 ayat (1) huruf e Undang-undang Pajak Penghasilan, yaitu mengenai pemberian fasilitas berupa pengecualian biaya terkait natura dan kenikmatan yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto dalam rangka menghitung Penghasilan Kena Pajak, sehingga tidak relevan untuk dijadikan dasar hukum atau pedoman untuk kepentingan pengkreditan Pajak Masukan;

9. Bahwa dengan demikian, koreksi Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) atas Pajak Masukan yang dapat dikreditkan Masa Pajak Maret 2008 sebesar Rp39.088.473,00 adalah sudah tepat dan telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan yang berlaku yaitu telah sesuai dengan Pasal 9 ayat (8) huruf b UU PPN;

Bahwa keputusan Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang membatalkan koreksi Positif Pajak Masukan yang dapat dikreditkan sebesar Rp39.088.473,00 tersebut adalah tidak sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku dan bertentangan dengan ketentuan Pasal 78 UU Pengadilan Pajak;

10. Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum (fundamentum petendi) tersebut di atas secara keseluruhan telah membuktikan secara jelas dan nyata-nyata bahwa Majelis Hakim Pengadilan Pajak telah mengabaikan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan dasar-dasar hukum perpajakan yang berlaku dalam amar pertimbangan dan amar putusannya tersebut, sehingga pertimbangan dan amar putusan Majelis Hakim pada pemeriksaan sengketa banding di Pengadilan Pajak nyata-nyata telah salah dan keliru serta tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (contra legem), khususnya dalam bidang perpajakan terkait koreksi Positif Pajak Masukan yang dapat dikreditkan dari perusahaan lainnya senilai total Rp39.088.473,00 maka Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put. 27435/PP/M.II/16/2010 tanggal 25 November 2010 tersebut adalah cacat hukum dan harus dibatalkan;

Bahwa dengan demikian, putusan Majelis Hakim Pengadilan Pajak Nomor: Put. 27435/PP/M.II/16/2010 tanggal 25 November 2010 yang menyatakan :

■ Mengabulkan seluruhnya permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP-00352/WPJ.19/BD. 05/2009 tanggal 16 September 2009 mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak Maret 2008 Nomor: 00013/407/08/091/08 tanggal 29 Agustus 2009, atas nama: PT. Darma Henwa, NPWP: 01.565.295.1-091.000, alamat: Menara Anugerah Lantai 11 dan 12 Kantor Taman E3.3, Jl. Mega Kuningan Lot 8.6-8.7, Kawasan Mega Kuningan, Jakarta Selatan 12950, sehingga penghitungan pajak menjadi sebagaimana di atas;

Adalah tidak benar dan telah cacat hukum serta telah nyata-nyata bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan peninjauan kembali tidak dapat dibenarkan karena tidak terdapat putusan Pengadilan Pajak yang nyata-nyata tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91 huruf e Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak dengan pertimbangan :

• Bahwa alasan butir A tentang surat kuasa yang diberikan oleh Pemohon Banding sekarang Termohon Peninjauan Kembali kepada stafnya, didalamnya sudah menyebut dengan jelas proses banding terhadap Keputusan DJP mengenai SKPLB PPN Masa Maret 2oo8, dengan demikian merupakan obyek kuasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 UU Pengadilan Pajak

• Bahwa alasan butir B tentang koreksi PM PPN Masa Maret 2008 sebesar Rp. 97.435.261, 00 tidak dapat dibenarkan karena dokumen-dokumen yang di tunjukkan oleh Termohon PK dalam persidangan tidak seharusnya dijadikan koreksi sebagaimana diatur dalam Pasal 9 ayat (8) huruf b UU PPN 1984

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali: DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tersebut tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya permohonan peninjauan kembali, maka Pemohon Peninjauan Kembali dinyatakan sebagai pihak yang kalah karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

MENGADILI,

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali : DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tersebut;

Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam Peninjauan Kembali ini sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa tanggal 24 Desember 2013 oleh Widayatno Sastrohardjono,SH.,MSc., Ketua Muda Pembinaan yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr.H.M.Hary Djatmiko, SH.,MS., dan H. Yulius, SH.,MH., Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Elly Tri Pangestuti,SH.,MH., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak;

Anggota Majelis: Ketua Majelis,

ttd./ T ttd./

Dr.H.M.Hary Djatmiko, S.H., M.S Widayatno Sastrohardjono,S.H.,M.Sc.

ttd./ H. Yulius, S.H.,M.H

Biaya-biaya :		Panitera Pengganti,
M e t e r a i R e d a k s i Administrasi	Rp 6.000,00 Rp 5.000,00 Rp2.489.000,00	ttd./    ttd./ e Elly Tri Panggestuti, SH.,MH., SH.,MH.
Jumlah	Rp2.500.000,00

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I.

a.n. Panitera

Panitera Muda Tata Usaha Negara,

ASHADI, S.H.

NIP. 220000754