102/B/PK/PJK/2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 102/B/PK/PJK/2011
Plaintiffs / Applicants (1)
Filing or appealing side
Applicant (1)
Jl.Pelabuan II No. 200, Warudoyong,
Defendants / Respondents (1)
Responding side
TOLAK
P U T U S A N
NO. 102/B/PK/PJK/2011
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
M A H K A M A H A G U N G
memeriksa permohonan peninjauan kembali dalam perkara pajak telah mengambil putusan sebagai berikut dalam perkara :
PT. GREAT APPAREL INDONESIA, berkedudukan di Jalan Pelabuhan II No. 200, RT. 05 RW. 04, Kelurahan Warudoyong, Sukabumi, 43133 ;
Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Banding ;
melawan :
DIREKTUR JENDERAL PAJAK, beralamat di Jalan Jenderal Gatot Subroto No. 40-42, Jakarta 12190, dalam hal ini memberi kuasa kepada :
Bambang Tri Muljanto : Pjs. Direktur Keberatan dan Banding ;
M. Ismiransyah M. Zain : Kepala Sub Direktorat Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding ;
Yurnalis RY : Kepala Seksi Peninjauan Kembali, Direktorat Keberatan dan Banding ;
Ayu Endah Damastuti : Pelaksana, Direktorat Keberatan dan Banding ;
Keempatnya berkantor di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak, Jalan Jenderal Subroto No. 40–42, Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : SKU-566/ PJ./2010 tanggal 23 Juni 2010 ;
Termohon Peninjauan Kembali dahulu Terbanding ;
Mahkamah Agung tersebut ;
Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata Pemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Pemohon Banding telah mengajukan Permohonan Peninjauan Kembali terhadap putusan Pengadilan Pajak No. PUT-21928/PP/M.VII/15/2010 tanggal 4 Februari 2010 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Terbanding dengan posita perkara sebagai berikut ;
Bahwa Pemohon Banding dalam Surat Bandingnya Nomor : 016/ACCT/XI/08 tanggal 10 November 2008 dan penjelasan tambahan Nomor : 01/S-GAI/XII/08 tanpa tanggal diterima oleh Sekretariat Pengadilan Pajak pada hari Selasa, tanggal 16 Desember 2008, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :
Bahwa Pemohon Banding bermaksud mengajukan permohonan banding atas Surat Keputusan Keberatan Nomor : KEP-819/WPJ.09/BD.06/ 2008 tanggal 17 September 2008 mengenai Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 25 Tahun 2006 Nomor : 00004/206/06/405/07 tanggal 13 Agustus 2007 yang Pemohon Banding terima pada tanggal 20 September 2008 ;
Bahwa adapun alasan Pemohon Banding mengajukan banding adalah karena alasan penolakan permohonan keberatan oleh Kantor Wilayah Pajak Wilayah I Jawa Barat adalah surat permohonan Pemohon Banding tidak memenuhi syarat formal keberatan sesuai Pasal 26 dan Pasal 32 Undang-Undang No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Nomor 8 Tahun 1983 sebagaimana yang terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 serta Undang-Undang No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah yang terakhir dengan Undang-Undang No. 17 Tahun 2000. Padahal dalam surat yang dibuat oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sukabumi kepada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Barat I tanggal 4 Desember 2007 tentang Pemberitahuan Hasil Penelitian Formal atas Permohonan Keberatan Pemohon Banding disebutkan bahwa surat permohonan telah memenuhi syarat formal ;
Bahwa adapun tidak dipenuhinya syarat formal yang tidak dinyatakan oleh Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Barat I adalah surat permohonan ditandatangani oleh Kepala Bagian Akunting bukan oleh Direktur Utama/Direktur yang namanya tercantum dalam akta perusahaan. Apabila hal tersebut yang menjadi alasan penolakan maka seharusnya ada pemberitahuan dari awal saat surat keberatan masuk. Dalam hal ini memang tidak terdapat surat kuasa khusus dari Direktur Utama kepada Kepala Bagian Akunting untuk pengurusan keberatan, akan tetapi terdapat surat kuasa untuk mewakili korespondensi dengan instansi pajak. Selain daripada itu, telah terjadi korespodensi dan permintaan data terkait dengan proses keberatan oleh Kantor Wilayah Pajak I Jawa Barat dan selama proses tersebut tidak dinyatakan bahwa surat permohonan keberatan tidak memenuhi syarat formal. Adapun dalam permohonan keberatan sebelumnya, surat yang dilampirkan per tanggal 27 September 2007 dinyatakan tidak memenuhi syarat formal ;
Bahwa adapun dikarenakan permasalahan cashflow Pemohon Banding, Pemohon Banding tidak mempunyai kemampuan untuk melunasi 50% (lima puluh persen) Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar tersebut di atas ;
Menimbang, bahwa amar putusan Pengadilan Pajak No. PUT-21928/PP/M.VII/15/2010 tanggal 4 Februari 2010 yang telah berkekuatan tetap tersebut adalah berbunyi sebagai berikut :
Menolak permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak No. KEP-819/WPJ.09/BD.06/2008 tanggal 17 September 2008 tentang Keberatan Atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 2006 Nomor : 00004/ 206/06/405/07 tanggal 13 Agustus 2007, atas nama : PT. Great Apparel Indonesia, NPWP : 02.300.810.5-405.000, Alamat Jalan Pelabuhan II No. 200, RT. 05 RW. 04, Kelurahan Warudoyong, Sukabumi, 43133 ;
Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut, yaitu putusan Pengadilan Pajak Jakarta Nomor : PUT-21928/PP/M.VII/15/2010 tanggal 4 Februari 2010 diberitahukan kepada Pemohon Banding sekarang Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 12 Februari 2010, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Banding diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 11 Mei 2010 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Peninjauan Kembali No. PKA-374/SP.52/AB/V/2010 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Pajak dengan disertai memori/risalah peninjauan kembali yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 11 Mei 2010 ;
Menimbang, bahwa tentang Permohonan Peninjauan Kembali tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama pada tanggal 21 Mei 2010 kemudian terhadapnya oleh pihak lawannya telah diajukan jawaban yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak Jakarta pada tanggal 25 Juni 2010 ;
Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan undang-undang, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima ;
Menimbang, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan alasan-alasan peninjauan kembali yang pada pokoknya sebagai berikut :
A. Adanya bukti baru (Novum) berupa :
SKPKB PPh Badan
1. Kredit Pajak
Bahwa terdapat bukti potong PPh 22 impor dan PPh 23 atas nama PT. Great Apparel yang dipotong pihak lain sebesar Rp. 45.992.687 dimana jumlah ini belum tercatat dalam SPT tahunan 2006. Adapun jumlah kredit pajak yang tercatat di SPT 2006 sebesar Rp. 77.172.876,- ;
Daftar PPh pasal 22 dan PPh 23 (dipotong pihak lain) Tahun 2006
-
-
No Keterangan Nilai Rp 1. PPh 22 impor
Copy sesuai dengan aslinya..........Bukti PPK 1
1.401.250 2. PPh 22 impor
Copy sesuai dengan aslinya........Bukti PPK 1
86.250 3. PPh 23 dipotong Ghimli
Copy sesuai dengan aslinya........Bukti PPK 2
47.503.327 4. PPh 23 dipotong Ghimli
Copy sesuai dengan aslinya........Bukti PPK 2
30.678.210 5. PPh 23 dipotong Kizone
Copy sesuai dengan copynya........Bukti PPK 3
7.477.517 6. PPh 23 dipotong Kizone
Copy sesuai dengan copynya........Bukti PPK 3
1.030.508 7. PPh 23 dipotong Kizone
Copy sesuai dengan copynya........Bukti PPK 3
8.286.678 8. PPh 23 dipotong Kizone
Copy sesuai dengan copynya........Bukti PPK 3
11.059.296 9. PPh 23 dipotong Batara Wahana Mas
Copy sesuai dengan aslinya........Bukti PPK 4
11.663.225 10. PPh 23 dipotong Central Star Knitting
Copy sesuai dengan copynya........Bukti PPK 5
3.979.302 123.165.563
-
Bahwa setelah kami lakukan penelusuran kembali atas arus penerimaan bank, maka terdapat selisih aliran dana masuk sebesar Rp. 51.335.315,- lebih besar dari laporan penjualan lokal dimana menurut SPT adalah sebesar Rp. 2.190.596.008,- sehingga yang merupakan penjualan lokal adalah sebesar Rp. 2.241.931.323,- dengan ringkasan sebagai berikut :
-
-
Penerimaan Uang Melalui Bank Uji Arus Bank WP Pemeriksa BNI-SMI 9.498.787.473 9.498.787.473 BCA ASEMKA 7.262.188.000 7.262.188.000 NISP 4.469.020.005 4.469.020.005 BNI LAMA 173.081 173.081 BCA 6.935.409.084 6.935.409.084 BNI PLAFOND 30.067.601.355 30.067.601.355 BCA $ 15.986.056.042 15.985.268.699 BNI $ 14.541.882.126 14.541.882.126 BCA ASEMKA $ 12.755.872.411 12.755.872.411 Jumlah 101.516.989.578 101.516.202.234 Total Rekening Debet Non Penjualan 93.877.177 0 Inter Bank Transfer 60.470.216.989 59.248.313.139 Pelunasan Piutang Tahun 2005 3.734.085.880 3.734.085.880 Saldo Akhir Piutang Tahun 2006 4.600.266.017 4.600.266.017 Penerimaan Uang Neto 41.819.075.550 43.134.069.232 Peredaran Usaha CMT Income (Ex PPN) 2.190.596.008 2.190.596.008 CMPH Income 39.577.144.227 39.577.144.227 Laba Selisih kurs 0 126.714.634 Jumlah 41.767.740.235 41.894.454.869 Selisih SPT dan arus uji bank (51.335.315) (1.239.614.363) Nilai PPN belum disetor (5.133.531) (123.961.436)
-
Uji Arus Bank Wajib Pajak..................................copy sesuai dengan copynya bukti PPK 6 ;
Berita Acara Perubahan hasil pemeriksaan.......copy sesuai dengan copynya bukti PPK 7 ;
Bahwa dari penelusuran arus penerimaan bank tersebut di atas, maka nilai yang bisa dicatat sebagai kelebihan penerimaan atas nilai omset SPT adalah sebesar Rp. 51.335.315,- ;
Sebagai referensi maka kami sertakan :
SKPKB PPh Badan No. 00004/207/06/405/07..... copy sesuai dengan aslinya bukti PPK 8 ;
SPT Tahunan PPh Badan.......... Copy sesuai dengan copynya bukti PPK 9 ;
Rekening Koran...copy sesuai dengan aslinya bukti PPK 10 ;
2. Biaya Tidak Langsung
a. Bahwa berdasarkan penjelasan dari pihak KPP Sukabumi koreksi biaya tidak langsung tersebut merupakan koreksi atas HPP (persediaan awal) yang dilakukan oleh Pemeriksa terdahulu untuk tahun pajak 2005. Berdasarkan konfirmasi via Telepon kepada Pemeriksa Karikpa (Bp. Eko Amirulah, Tim Pemeriksa Karikpa tidak melakukan koreksi terhadap persediaan) ;
b. Bahwa berdasarkan buku besar biaya keperluan pabrik sebesar Rp. 605.258.750,- merupakan pengeluaran perusahaan untuk penggantian dan perbaikan alat-alat produksi, pembelian bahan pendukung pabrik, pembelian batubara dan lain-lain. Dalam hal ini biaya keperluan pabrik tersebut diatas didukung oleh bukti pendukung yang memadai. Sebagai referensi kami sertakan lampiran bukti pendukung biaya keperluan pabrik................copy sesuai dengan aslinya Bukti PPK 11 ;
c. Bahwa berdasarkan buku besar biaya perlengkapan produksi sebesar Rp. 1.083.894.412,- merupakan pengeluaran perusahaan untuk menunjang terselenggaranya produksi seperti pembelian jarum mesin jahit, pembelian kertas marker, pembelian sticker metto, pembelian aci, pembelian bensol dan lain-lain biaya perlengkapan produksi. Dalam hal ini biaya perlengkapan produksi tersebut diatas didukung oleh bukti pendukung yang memadai. Sebagai referensi kami sertakan lampiran bukti pendukung perlengkapan produksi......... copy sesuai dengan aslinya Bukti PPK 12 ;
3. Koreksi Biaya Umum dan Administrasi
a. Bahwa berdasarkan buku besar biaya bunga kredit yang didukung dengan rekening koran, buku bank dan akad perjanjian kredit terdapat biaya bunga kredit sebesar Rp. 1.705.899.342,-. Berikut kami sertakan buku besar biaya bunga kredit dan pendukungnya seperti tersebut diatas sebagai referensi....copy sesuai dengan aslinya Bukti PPK 13 ;
b. Berdasarkan buku besar biaya telepon sebesar Rp. 374.556.500,- terdapat biaya telepon seluler sejumlah Rp. 101.559.600,- yang menurut aturan perpajakan hanya boleh dibebankan sebesar 50% sehingga biaya telepon yang bisa dibebankan sebesar Rp. 208.899.880,-. Berikut kami sertakan buku besar biaya telepon sebagai referensi ;
Pemegang Saham 114.876.820,-
By Voucher & HP 101.559.600,-
By Telp Wartel 158.120.080,-
374.556.500,-
Yang bisa diakui pihak pajak
By Telp & Wartel 158.120.080,-
By Voucher & HP (50% dari biaya) 50.779.800,-
Total 208.899.800,- .............copy sesuai dengan aslinya bukti PPK 14
c. Bahwa berdasarkan buku besar biaya transportasi sejumlah Rp. 302.765.150,- yang merupakan pengeluaran perusahaan untuk transportasi perusahaan seperti pembelian keperluan perusahaan, pengurusan dokumen luar kota/kantor, pencairan karyawan ke daerah dan transportasi lain yang tidak memakai kendaraan perusahaan.. Berikut kami sertakan buku besar biaya transportasi sebagai referensi.....................copy sesuai dengan aslinya Bukti PPK 15 ;
d. Biaya lain-lain adalah merupakan biaya perusahaan yang berjumlah relatif kecil dan tidak tertampung dalam rekening misalkan biaya tilang kendaraan bermotor, biaya potong pepohonan, biaya hari ulang tahun perusahaan, biaya pengurusan administrasi di instansi dan lain-lain. Total biaya lain-lain adalah sejumlah Rp. 25.679.246,- namun demikian terdapat biaya hari ulang tahun perusahaan, hadiah perkawinan, pemberian ke personil kansostek dan lainnya sebesar Rp. 17.974.300,- yang tidak ada kaitannya dengan peraihan penghasilan perusahaan sehingga harus dikoreksi sehingga biaya lain-lain yang bisa diakui adalah sebesar Rp. 7.704.946,-. Dalam hal ini putusan SKP telah sesuai dengan faktual pengeluaran perusahaan. Berikut kami sertakan buku besar biaya lain-lain sebagai referensi............................copy sesuai dengan copynya bukti PPK 16 ;
e. Berdasarkan buku besar biaya kesejahteraan karyawan sebesar Rp. 23.761.875,- terdapat biaya kesejahteraan karyawan sejumlah Rp. 19.473.675,- yang merupakan klaim dari Pemegang Saham. Klaim ini merupakan klaim atas pengadaan seragam oleh Pemegang Saham, namun kami tidak menemukan bukti pendukung atas klaim tersebut. Biaya kesejahteraan karyawan yang diakui adalah sebesar Rp. 4.288.200,-. Berikut kami sertakan buku besar biaya kesejahteraan karyawan sebagai referensi.........................................copy sesuai dengan aslinya Bukti PPK 17 ;
f. Berdasarkan buku besar biaya legalitas sebesar Rp. 14.350.000,- semuanya didukung dengan bukti yang cukup. Biaya legalitas merupakan rekening penampungan biaya atas pengurusan ijin-ijin untuk kelangsungan perusahaan. Berikut kami sertakan buku besar biaya kesejahteraan karyawan sebagai referensi..............................copy sesuai dengan aslinya Bukti PPK 18 ;
g. Bahwa berdasarkan buku besar biaya keamanan, terdapat biaya keamanan sejumlah Rp. 12.168.500,- yang merupakan klaim dari Pemegang Saham yang bukti pendukungnya kurang. Dalam hal ini putusan SKP telah sesuai dengan faktual pengeluaran peruasahaan. Biaya kesejahteraan karyawan yang diakui adalah sebesar Rp. 11.292.800,-. Adapun biaya keamanan yang lain adalah biaya pembelian perlengkapan satpam serta pembelian dan pengisian tabung pemadam yang dikeluarkan dari bank perusahaan. Berikut kami sertakan buku besar biaya keamanan sebagai referensi...............................copy sesuai dengan aslinya Bukti PPK 19 ;
4. Koreksi Biaya Penjualan
a. Berdasarkan buku besar biaya ekspor dari total Rp. 3.090.583.572,- yang semuanya didukung dengan bukti yang memadai. Berikut kami sertakan daftar nominatif biaya ekspor sebagai referensi......................................copy sesuai dengan aslinya bukti PPK 20 ;
b. Berdasarkan buku besar biaya entertaint dari total Rp. 337.107.145,- terdapat biaya entertain sejumlah Rp. 191.894.455,- yang merupakan klaim dari Pemegang Saham yang bukti pendukungnya kurang. Adapun biaya sisanya sebesar Rp. 145.212.690,- yang dikeluarkan dapat dipertanggungjawabkan buktinya. Berikut kami sertakan daftar nominatif biaya entertaint sebagai referensi................... copy sesuai dengan aslinya bukti PPK 21 ;
c. Berdasarkan buku besar biaya dinas total sebesar Rp. 621.416.362,- namun terdapat sejumlah Rp. 519.319.700,- yang merupakan klaim dari Pemegang Saham atas biaya dinas ke Singapore, Taiwan dan Batam yang bukti pendukungnya kurang. Adapun biaya dinas yang lain sejumlah Rp. 102.096.662,- bisa dipertanggungjawabkan yang dikeluarkan dari kas dan bank perusahaan. Berikut kami sertakan buku besar biaya dinas sebagai referensi.................................... copy sesuai dengan aslinya Bukti PPK 22 ;
d. Berdasarkan buku besar biaya promosi total sebesar Rp. 301.457.400, namun terdapat sejumlah Rp. 295.517.400,- yang merupakan klaim dari Pemegang Saham atas biaya promosi yang kurang didukung bukti memadai dan sisanya Rp. 5.940.000,- dikeluarkan dari kas dan bank perusahaan yang terdapat buktinya...................... copy sesuai dengan aslinya bukti PPK 23 ;
5. Koreksi Biaya Penjualan
a. Terdapat bukti klaim reject dari Buyer (Prestige Global) sebesar USD 22.345,37 pada kurs Rp. 9.100,-............... copy sesuai dengan copynya bukti PPK 24 ;
b. Terdapat bukti potongan kain dari Buyer (Passion View) sebesar USD 6.914,51 pada kurs Rp. 9.100,- ................ copy sesuai dengan copynya bukti PPK 25 ;
c. Terdapat bukti potongan karton dari Buyer (Ghimli Global) sebesar USD 21.203,68 pada kurs Rp. 9.100,- ..................... copy sesuai dengan copynya bukti PPK 26 ;
d. Terdapat bukti potongan benang dari Buyer (Ghimli Global) sebesar USD 4.239,44 pada kurs Rp. 9.150,- .......... copy sesuai dengan copynya bukti PPK 26 ;
6. Piutang Tidak Tertagih
Dalam Keputusan Pengadilan Pajak No. Put. 21928/PP/M.VII/ 12/2010 atas Surat Keputusan Keberatan No. KEP-819/WPJ.09/ BD.06/2008 tanggal 17 September 2008 mengenai Keberatan atas SKPKB PPh Pasal 25 Tahun 2006 No. 00004/206/ 06/405/07 tanggal 13 Agustus 2007 disebutkan mengenai koreksi piutang tidak tertagih sebesar Rp. 4.372.739.672,-. Dalam hal ini kami tidak menyajikan adanya piutang tidak tertagih dalam laporan keuangan sebagai pendukung SPT Tahunan Badan 2006. Sehingga kalau dalam hal ini Dirjen Pajak menyatakan terdapat piutang tidak tertagih yang dikeluarkan dari pengurang penghasilan maka hal ini menunjukkan tidak cermatnya Dirjen Pajak dalam pemeriksaan ;
B. Bahwa Pemohon Kasasi telah menyetor ke kas Negara sejumlah penghasilan neto Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 2006 sebesar Rp. 1.360.933.447,- (satu milyar tiga ratus enam puluh juta sembilan ratus tiga puluh tiga ribu empat ratus empat puluh tujuh rupiah).......... copy sesuai dengan aslinya bukti PPK 27 ;
Bahwa dengan demikian Putusan Pengadilan Pajak No. 21928/PP/M.VII/15/2010 tanggal 4 Februari 2010 Batal demi hukum ;
Menimbang bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat :
Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan dan tidak sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Pajak, oleh karena putusan Pengadilan Pajak sudah benar dan tidak bertentangan dengan undang-undang, dengan pertimbangan bahwa bukti pendukung yang ada didalam berkas banding atau yang diajukan Pembanding tidak memadai, sehingga tidak cukup untuk membatalkan koreksi yang dilakukan Terbanding serta tidak dapat memberikan penjelasan atas koreksi yang diajukan banding ;
Menimbang, bahwa oleh karenanya maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh PT. GREAT APPAREL INDONESIA tersebut adalah tidak beralasan, sehingga harus ditolak ;
Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali tersebut ditolak, maka biaya perkara dalam peninjauan kembali ini harus dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali ;
Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 2002 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;
M E N G A D I L I :
Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali : PT. GREAT APPAREL INDONESIA, tersebut ;
Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini ditetapkan sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) ;
Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Senin tanggal 28 Maret 2011 oleh Prof. Dr. Paulus E. Lotulung, SH. Ketua Muda Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Yulius, SH., MH. dan Dr. H. Supandi, SH., M.Hum. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Hari Sugiharto, SH., MH. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak.
Anggota-Anggota : K e t u a :
ttd./H. Yulius, SH., MH. ttd./Prof. Dr. Paulus E. Lotulung, SH.
ttd./Dr. H. Supandi, SH., M.Hum.
Panitera Pengganti :
ttd./Hari Sugiharto, SH., MH.
Biaya-biaya :
1. M e t e r a i Rp. 6.000,-
2. R e d a k s i Rp. 5.000,-
3. Administrasi Rp. 2.489.000,-
Jumlah : Rp. 2.500.000,-
Untuk salinan
MAHKAMAH AGUNG RI.
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,
ASHADI, SH.
NIP. : 220000754