PUTUSAN

Nomor 103/B/PK/PJK/2011

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa permohonan peninjauan kembali dalam perkara pajak telah mengambil putusan sebagai berikut:

PT. GREAT APPAREL INDONESIA, berkedudukan di Jalan Pelabuhan II Nomor 200, RT 05 RW 04, Kelurahan Warudoyong, Sukabumi 43133;

Pemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Pembanding;

melawan:

DIREKTUR JENDERAL PAJAK, berkedudukan di Jalan
Jenderal Gatot Subroto Nomor 40-42, Jakarta 12190, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya:

1. BAMBANG TRI MULJANTO, Pjs. Direktur Keberatan dan
   Banding;

2. M. ISMIRANSYAH M. ZAIN, Kepala Sub Direktorat Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding;

3. YURNALIS RY., Kepala Seksi Peninjauan Kembali, Direktorat Keberatan dan Banding;

4. AYU ENDAH DAMASTUTI, Pelaksana, Direktorat Keberatan dan Banding;

Keempatnya berkantor di Kantor Pusat Direktorat Jenderal
Pajak, Jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor 40-42, Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-565/PJ./2010 tanggal 23 Juni 2010;

Termohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata Pemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Pembanding telah mengajukan Permohonan Peninjauan Kembali terhadap putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.21929/PP/M.VII/10/2010 tanggal 04 Februari 2010 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan
Kembali dahulu sebagai sebagai Terbanding dengan posita perkara sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pembanding dalam Surat Bandingnya Nomor 019/ACCT/XI/08 tanggal 10 Nopember 2008, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Bahwa alasan Pembanding mengajukan banding adalah karena alasan penolakan permohonan keberatan oleh Terbanding adalah Surat Permohonan Pembanding tidak memenuhi syarat formal keberatan sesuai Pasal 26 dan Pasal 32 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, sebagaimana yang terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 serta Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Undang-Undang tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah yang terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000. Padahal dalam surat yang dibuat oleh Kantor Pelayanan Pajak Sukabumi kepada Terbanding tanggal 4 Desember 2007 tentang Pemberitahuan Hasil Penelitian Formal atas Permohonan Keberatan Pembanding disebutkan bahwa Surat Permohonan telah memenuhi syarat formal;

Bahwa tidak dipenuhinya syarat formal yang dinyatakan oleh Terbanding adalah Surat Permohonan ditandatangani oleh Kabag Akunting bukan oleh Direktur Utama/Direktur yang namanya tercantum dalam akta perusahaan. Apabila hal tersebut yang menjadi alasan penolakan maka seharusnya ada pemberitahuan dari awal saat Surat Keberatan masuk. Dalam hal ini memang tidak terdapat Surat Kuasa Khusus dari Direktur Utama kepada Kabag Akunting untuk pengurusan keberatan, akan tetapi terdapat Surat Kuasa untuk mewakili korespondensi dengan Terbanding. Selain daripada itu, telah terjadi korespondensi dan permintaan data terkait dengan proses keberatan oleh Terbanding dan selama proses tersebut tidak dinyatakan bahwa Surat Permohonan Keberatan tidak memenuhi syarat formal. Adapun dalam permohonan keberatan sebeluramnya surat yang disampaikan per tanggal 27 September 2007 dinyatakan tidak memenuhi syarat formal;

Bahwa dalam penjelasan tertulis Nomor 03/S-GAI/XII/08 tanpa tanggal yang diterima oleh Sekretariat Pengadilan Pajak pada hari Selasa tanggal 16 Desember 2008, Pembanding pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Bahwa Pembanding mohon untuk memproses banding atas KEP-822/WPJ.09/BD.06/2008 tanggal 17 September 2008 tentang keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 21 Tahun Pajak 2006 Nomor 00014/201/06/405/07 tanggal 13 Agustus 2007 sebesar Rp13.281.049,00 karena Terbanding menetapkan:

	Menurut Terbanding (Rp)	Menurut Pembanding (Rp)
Dasar Pengenaan Pajak	15.834.766.675	15.546.577.175
Pajak Penghasilan Pasal 21 yang Terutang	18.859.829	7.001.750

Bahwa Pembanding sudah memotong Pajak Penghasilan Pasal 21 dan ada pemberian bonus kepada pihak produksi, dan data tersebut akan Pembanding serahkan pada saat persidangan;

Menimbang, bahwa amar putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.21929/PP/M.VII/10/2010 tanggal 04 Februari 2010 yang telah berkekuatan tetap tersebut adalah berbunyi sebagai berikut:

Menolak permohonan banding Pembanding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-822/WPJ.09/BD.06/2008 tanggal 17 September 2008 tentang Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 21 Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2006 Nomor 00014/201/06/405/07 tanggal 13 Agustus 2007, atas nama: PT. Great Apparel Indonesia, NPWP: 02.300.810.5-405.000, alamat: Jalan Pelabuhan II Nomor 200, RT 05 RW 04, Kelurahan Warudoyong, Sukabumi 43133;

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut, yaitu putusan Pengadilan Pajak Jakarta Nomor Put.21929/PP/M.VII/10/2010 tanggal 04 Februari 2010 diberitahukan kepada Pembanding sekarang Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 12 Februari 2010, kemudian terhadapnya oleh Pembanding diajukan permohonan Peninjauan Kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 11 Mei 2010 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor PKA-375/SP.52/AB/V/2010 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Pajak dengan disertai memori/risalah Peninjauan Kembali yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 11 Mei 2010;

Menimbang, bahwa tentang Permohonan Peninjauan Kembali tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama pada tanggal 21 Mei 2010 kemudian terhadapnya oleh pihak lawannya telah diajukan jawaban yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak Jakarta pada tanggal 25 Juni 2010 ;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, yang diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan undang-undang, maka oleh karena itu permohonan Peninjauan Kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan alasan-alasan Peninjauan Kembali yang pada adalah pokoknya sebagai berikut:

1. Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonan perkara Peninjauan Kembali (PK) pada tanggal 10 Mei 2010 sesuai dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 juncto Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung paragraf 1 Pasal 66 juncto Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak Pasal 89 juncto Pasal 91 maka permohonan Peninjauan Kembali (PK) tersebut harus diterima;

2. Adanya bukti baru (Novum) berupa:

1. Bahwa bonus karyawan produksi diberikan kepada karyawan/operator jahit yang mencapai target pekerjaan, tergantung pencapaian masing-masing. Adapun jumlah bonus operator jahit tahun 2006 sebesar Rp127.175.000,00 diberikan kepada karyawan operator yang rata-rata jumlah upah per bulan apabila ditambah jumlah tersebut tiap bulannya kurang dari Rp900.000,00 per bulan. Jumlah penerimaan tersebut kurang dari jumlah PTKP. Kesalahan yang kami lakukan adalah bonus tersebut tidak dilaporkan dalam SPT Tahunan Pasal 21 walaupun tidak menambah jumlah pajak yang dibayar. Sebagai referensi berikut dilampirkan:

• SPT Tahun PPh Pasal 21 (Copy dari copy bukti PPK 1);

• Daftar nominatif perhitungan PPh Pasal 21 (Copy dari copy bukti PPK 2);

• Buku besar bonus karyawan produksi (Copy dari asli bukti PPK 3);

• Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PPH Pasal 21, SSp atas SKPKB PPH Pasal 21 Tahun 2006 (Copy dari copy bukti PPK 4);

2. Bahwa biaya uang makan pabrik merupakan pengeluaran makan bagi buruh yang lembur lewat jam 12 malam. Dalam hal ini buruh yang mendapat uang makan semuanya mendapatkan upah UMK sebesar Rp660.000,00 per bulan dimana jumlah ini ditambah uang makan yang diterima masih dibawah PTKP, maka tidak seharusnya biaya makan pabrik dikenakan PPh 21 berdasarkan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan;

3. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah membayar pajak kurang bayar Pajak Penghasilan sebesar Rp13.281.049,00 (tiga belas juta dua ratus delapan puluh satu ribu empat puluh sembilan rupiah) (Copy sesuai dengan asli bukti PPK 5);

Bahwa dengan bukti tersebut di atas, maka PPh yang terutang adalah sebesar sebagai berikut: Rp7.001.750,00 (tujuh juta seribu tujuh ratus lima puluh rupiah) dengan kredit pajak yang sudah dibayar sebesar Rp7.001.750,00 (tujuh juta seribu tujuh ratus lima puluh rupiah) maka tidak ada sisa pajak yang kurang dibayar;

Bahwa dengan demikian putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.21929/PP/M.VII/10/2010 tanggal 4 Februari 2010 batal demi hukum;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan Peninjauan Kembali tersebut
Mahkamah Agung berpendapat:

Mengenai alasan-alasan ke-1 sampai dengan ke-3:

Bahwa alasan-alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan karena putusan Pengadilan Pajak sudah tepat dan benar serta tidak bertentangan dengan Undang-Undang Perpajakan karena bukti yang diajukan Pembanding yang ada dalam berkas banding tidak memadai untuk memberikan penjelasan dan pembuktian atas koreksi yang diajukan banding tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka permohonan Peninjauan Kembali yang diajukan oleh PT. GREAT APPAREL INDONESIA tersebut adalah tidak beralasan, sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Peninjauan Kembali tersebut ditolak, maka biaya perkara dalam Peninjauan Kembali ini harus dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI,

Menolak permohonan Peninjauan Kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali: PT. GREAT APPAREL INDONESIA tersebut;

Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya
perkara dalam pemeriksaan Peninjauan Kembali ini ditetapkan sebesar
Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Senin tanggal 28 Maret 2011 oleh Prof. Dr. Paulus E. Lotulung, SH. Ketua Muda Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Yulius, SH., MH. dan Dr. H. Supandi, SH., M.Hum. Hakim Hakim Agung sebagai Anggota Majelis dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Hari Sugiharto, SH., MH. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak;

Anggota Majelis: Ketua Majelis,

ttd./ H. Yulius, SH., MH. ttd./ Prof. Dr. Paulus E. Lotulung, SH.

ttd./ Dr. H. Supandi, SH., M.Hum.

Biaya-biaya: Panitera Pengganti,

1. Meterai Rp 6.000,00 ttd./ Hari Sugiharto, SH., MH.

2. Redaksi Rp 5.000,00

3. Administrasi Rp 2.489.000,00

Jumlah Rp 2.500.000,00

Untuk salinan

MAHKAMAH AGUNG RI

atas nama Panitera

Panitera Muda Tata Usaha Negara,

ASHADI, S.H.

NIP 220000754