P U T U S A N

No. 105/B/PK/PJK/2011.-

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

M A H K A M A H A G U N G

memeriksa Perkara Pajak dalam permohonan peninjauan kembali telah mengambil putusan sebagai berikut dalam perkara :

PT. GREAT APPAREL INDONESIA, beralamat di Jalan Pelabuhan II No. 200, RT.05/RW.04, Kelurahan Warudoyong, Sukabumi 43133 ;

Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Banding ;

m e l a w a n :

DIREKTUR JENDERAL PAJAK, berkedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto No. 40-42 Jakarta, dalam hal ini memberi kuasa kepada

1. Bambang Tri Muljanto : Pjs. Direktur Keberatan dan Banding ;

2. M. Ismiransyah M. Zain : Kepala Sub Direktorat Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding ;

3. Yurnalis RY : Kepala Seksi Peninjauan Kembali, Direktorat Keberatan dan Banding;

4. Ayu Endah Damastuti : Pelaksana, Direktorat Keberatan dan Banding ;

Berdasarkan surat kuasa khusus No. SKU-560/PJ./2010 tanggal 23 Juni 2010 ;

Termohon Peninjauan Kembali dahulu Terbanding ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Pemohon Banding telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak No.Put. 21931/PP/M.VII/16/2010, tanggal 04 Pebruari 2010 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Terbanding dengan posita perkara pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Pemohon Banding mengajukan permohonan banding atas Surat Keputusan Keberatan Nomor : KEP-820/WPJ.09/BD.06/2008 tanggal 17 September 2008 mengenai Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2006 Nomor: 00023/206/06/405/07 tanggal 13 Agustus 2007 yang Pemohon Banding terima pada tanggal 20 September 2008 ;

Bahwa adapun alasan Pemohon Banding mengajukan Banding adalah karena alasan penolakan permohonan keberatan oleh Kantor Wilayah Pajak Wilayah I Jawa Barat adalah Surat Permohonan Pemohon Banding tidak memenuhi syarat formal keberatan sesuai Pasal 26 dan Pasal 32 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana yang terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 serta Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000. Padahal dalam Surat yang dibuat oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sukabumi kepada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Barat I tanggal 4 Desember 2007 tentang Pemberitahuan Hasil Penelitian Formal atas Permohonan Keberatan Pemohon Banding disebutkan bahwa Surat Permohonan telah memenuhi syarat formal ;

Bahwa adapun tidak dipenuhinya syarat formal yang dinyatakan oleh Kepala Kantor Wilayah Pajak Direktorat Jenderal Pajak Jawa Barat I adalah Surat Permohonan ditandatangani oleh Kepala Bagian Akunting bukan oleh Direktur Utama/Direktur yang namanya tercantum dalam Akta Perusahaan. Apabila hal tersebut yang menjadi alasan penolakan, maka seharusnya ada pemberitahuan dari awal saat Surat Keberatan masuk. Dalam hal ini memang tidak terdapat Surat Kuasa Khusus dari Direktur Utama kepada Kepala Bagian Akunting untuk pengurusan keberatan, akan tetapi terdapat Surat Kuasa untuk mewakili korespondensi dengan Instansi Pajak. Selain dari pada itu, telah terjadi korespondensi dan permintaan data terkait dengan proses keberatan oleh Kantor Wilayah Pajak Jawa Barat I dan selama proses tersebut tidak dinyatakan bahwa Surat Permohonan Keberatan tidak memenuhi syarat formal. Adapun dalam Permohonan Keberatan sebelumnya, surat yang disampaikan per tanggal 27 September 2007 dinyatakan tidak memenuhi syarat formal ;

Bahwa adapun dikarenakan permasalahan cashflow Perusahaan, Pemohon Banding tidak mempunyai kemampuan untuk melunasi 50% (lima puluh persen) Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor : Put.21931/PP/M.VII/12/2010 tanggal 4 Pebruari 2010 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut :

- Menolak permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP-820/WPJ.09/BD.06/2008 tanggal 17 September 2008 tentang Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2006 Nomor : 00023/207/06/405/07, tanggal 13 Agustus 2007, atas nama : PT. Great Apparel Indonesia, NPWP : 02.300.810.5-405.000, Alamat Jl. Pelabuhan II No. 200, RT.05/RW.04, Kelurahan Warudoyong, Sukabumi 43133.

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap i.c. Putusan Pengadilan Pajak No.Put. 21931/PP/M.VII/16/2010, tanggal 04 Pebruari 2010 diberitahukan kepada Pemohon Banding sekarang Pemohon Peninjauan Kembali yang dikirim melalui Kantor Pos Jakarta Pusat Cap Pos tanggal 14 April 2010, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Banding diajukan permohonan peninjauan kembali secara lisan di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 11 Mei 2010 sebagaimana dalam akta permohonan peninjauan kembali No.PKA-377/SP.52/AB/V/2010 permohonan mana kemudian disusul dengan memori peninjauan kembali yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 11 Mei 2010 ;

Menimbang, bahwa tentang permohonan peninjauan kembali tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama pada tanggal 21 Mei 2010, kemudian terhadapnya oleh pihak lawannya telah diajukan jawaban memori peninjauan kembali yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 25 Juni 2010 ;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan undang-undang, maka oleh karena itu secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan alasan peninjauan kembali yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut :

1. Pemohon Peninjauan Kembali (PK) telah mengajukan Permohonan Perkara Peninjauan Kembali (PK) pada tanggal 10 Mei 2010 sesuai dengan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 jo. Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung Paragraf 1 Pasal 66 jo. Undang-Undang No. 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak Pasal 89 jo. Pasal 91 maka Permohonan Peninjauan Kembali (PK) tersebut harus diterima ;

2. Adanya bukti baru (Novum) berupa :

I. Uji Arus Bank

	Uji Arus Bank WP	Pemeriksa
Penerimaan Uang Melalui Bank
BNI-SMI	9.498.787.473	9.498.787.473
BCA ASEMKA	7.262.188.000	7.262.188.000
NISP	4.469.020.005	4.469.020.005
BNI LAMA	173.081	173.081
BCA	6.935.409.084	6.935.409.084
BNI PLAFOND	30.067.601.355	30.067.601.355
BCA $	15.986.056.042	15.985.268.699
BNI $	14.541.882.126	14.541.882.126
BCA ASEMKA $	12.755.872.411	12.755.872.411
Jumlah	101.516.989.578	101.516.202.234
Total Rekening Debet Non
Penjualan	93.877.177	0
Inter Bank Transfer	60.470.216.989	59.248.313.139
Pelunasan Piutang Tahun 2005	3.734.085.880	3.734.085.880
Saldo Akhir Piutang Tahun 2006	4.600.266.017	4.600.266.017
Penerimaan Uang Neto	41.819.075.550	43.134.069.232
Peredaran Usaha
CMT Income (Ex PPN)	2.190.596.008	2.190.596.008
CMPH Income	39.577.144.227	39.577.144.227
Laba selisih kurs	0	126.714.634
Jumlah	41.767.740.235	41.894.454.869
Selisih SPT dan arus uji bank	(51.335.315)	(1.239.614.363)
Nilai PPN belum disetor	(5.133.531)	(123.961.436)

Uji Arus Bank Wajib Pajak …..copy sesuai dengan copynya bukti PPK-1 ;

Pemeriksa ……copy sesuai dengan copynya bukti PPK-2 ;

Dari uji arus Bank perusahaan kami hanya menemukan selisih antara SPT Masa PPN dan arus pemasukan sebesar Rp.51.335.315,- dengan nilai PPN Rp.5.133.531,-. Namun demikian kami menemukan berkas surat setoran pabean, cukai dan pajak dalam rangka impor (SSPCP) dimana terdapat pembayaran PPN sebesar Rp.5.949,980,- (Rp.5.064,980,- dan Rp.345.000,-)……..copy sesuai dengan copynya bukti PPK-3 ;

Apabila nilai PPN diatas dikompensasi dengan nilai PPN belum dibayar, maka terdapat kelebihan penyetoran PPN sebesar adalah Rp.516.449,- ;

Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah membayar kepada Negara sebesar Rp.130.180.000,- (seratus tiga puluh juta seratus delapan puluh ribu rupiah) …..Bukti PPK-4 ;

Bahwa dengan demikian Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put. 21931/PP/M.VII/16/2010, tanggal 4 Pebruari 2010 batal demi hukum ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Mahkamah Agung mempertimbangkan alasan-alasan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali sebagai berikut :

Bahwa alasan-alasan peninjauan kembali tersebut tidak dapat dibenarkan, karena bukti yang diajukan Pemohon Banding tidak cukup memadai untuk membatalkan koreksi yang dilakukan Termohon, dan Putusan Pengadilan Pajak tersebut sudah tepat dan benar yaitu tidak terdapat fakta dan pertimbangan hukum dalam putusan yang nyata-nyata tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana ketentuan Pasal 91 huruf e Undang-Undang No. 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali : PT. GREAT APPAREL INDONESIA tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Peninjauan Kembali dipihak yang dikalahkan, maka harus membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009, Undang-Undang No.14 Tahun 2002 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali : PT. GREAT APPAREL INDONESIA tersebut ;

Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali/Pemohon Banding untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini ditetapkan sebesar Rp. 2.500.000,- (Dua juta lima ratus ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari : Senin, tanggal 28 Maret 2011 oleh Prof.Dr. Paulus E. Lotulung, SH. Ketua Muda Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Yulius, SH.MH. dan Dr. H. Supandi, SH.M.Hum. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Handri Anik Effendi, SH. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak ;

Hakim-Hakim Anggota : K e t u a :

ttd./ ttd./

H. Yulius, SH.MH. Prof.Dr. Paulus E. Lotulung, SH.

ttd./

Dr. H. Supandi, SH.M.Hum.

Biaya – biaya : Panitera-Pengganti :

1. M e t e r a i………………Rp. 6.000,- ttd./

2. R e d a k s i……………..Rp. 5.000,- Handri Anik Effendi, SH.

3. Administrasi peninjauan-

kembali……………..…...Rp. 2.489.000,-

Jumlah ………. Rp. 2.500.000,-

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I.

a.n. Panitera

Panitera Muda Tata Usaha Negara

(ASHADI, SH.)

Nip. 220000754.