10/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Gsk

MENGADILI : DALAM KONVENSI DALAM EKSEPSI Menolak eksepsi Para Tergugat tersebut; DALAM POKOK PERKARA Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian; Menyatakan Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II telah selesai merundingkan pembaharuan Perjanjian Kerja Bersama PT Garudafood Putra Putri Jaya Tbk masa berlaku 2020-2022; Menyatakan objek perkara a quo sebagai perselisihan kepentingan; Menyatakan putusan perkara a quo sebagai putusan tingkat pertama dan terakhir; Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk tunduk dan patuh melaksanakan ketentuan Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021; Menyatakan berlaku dan mengikat penyesuaian Pasal 7 Perjanjian Kerja Bersama masa berlaku 2020-2022 sesuai usulan Penggugat dalam pembaharuan perjanjian kerja bersama antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II; Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk tunduk dan patuh melaksanakan ketentuan Pasal 40 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021; Menyatakan berlaku dan mengikat penyesuaian Pasal 46 Perjanjian Kerja Bersama masa berlaku 2020-2022 sesuai usulan Penggugat dalam pembaharuan perjanjian kerja bersama antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II; Menyatakan berlaku dan mengikat formula uang tambahan kompensasi pengakhiran hubungan kerja bagi pekerja yang mengalami pengakhiran hubungan kerja karena memasuki usia pensiun yang dipersyaratkan perusahaan, terkena restrukturisasi karena alasan efisiensi, dan sakit berkepanjangan, sebagai berikut: (terlampir) Memerintahkan Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II untuk memasukkan formula uang tambahan kompensasi pengakhiran hubungan kerja sesuai Amar Putusan angka 9 kedalam Penjelasan Pasal 46 ayat (5) huruf c. perjanjian kerja bersama PT Garudafood Putra Putri Jaya Tbk; Menyatakan naskah hasil perundingan pembaharuan perjanjian kerja bersama antara PT Garudafood Putra Putri Jaya Tbk dengan Serikat Pekerja Rokok Tembakau Makanan dan Minuman-Serikat Pekerja Seluruh Indonesia PT GarudaFood Putra Putri Jaya Tbk Divisi Biskuit Gresik dan Serikat Pekerja Kimia Energi Pertambangan Minyak Gas Bumi dan Umum Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia PT GarudaFood Putra Putri Jaya Tbk Divisi Biskuit Gresik, sebagai berikut: (terlampir) Menyatakan perjanjian kerja bersama PT Garudafood Putra Putri Jaya Tbk di kabupaten Gresik masa berlaku 2020-2022 tidak berlaku lagi dan tidak mengikat; Menyatakan perjanjian kerja bersama sebagaimana Amar Putusan angka 11 berlaku dan mengikat menjadi sumber hukum otonom yang memuat syarat-syarat kerja, hak dan kewajiban pengusaha/perusahaan dan pekerja/serikat pekerja pada PT Garudafood Putra Putri Jaya Tbk di kabupaten Gresik; Menyatakan Penggugat dapat memanggil atau mengundang Tergugat I dan Tergugat II paling banyak 2 (dua) kali supaya hadir ke perusahaan Penggugat untuk menandatangani naskah hasil perundingan pembaharuan perjanjian kerja bersama antara PT Garudafood Putra Putri Jaya Tbk dengan Serikat Pekerja Rokok Tembakau Makanan dan Minuman-Serikat Pekerja Seluruh Indonesia PT GarudaFood Putra Putri Jaya Tbk Divisi Biskuit Gresik dan Serikat Pekerja Kimia Energi Pertambangan Minyak Gas Bumi dan Umum Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia PT GarudaFood Putra Putri Jaya Tbk Divisi Biskuit Gresik; Memerintahkan Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II membuat surat pengajuan pendaftaran pembaharuan perjanjian kerja bersama sesuai Amar Putusan angka 11 untuk ditandatangani bersama dan diajukan ke Dinas Tenaga Kerja kabupaten Gresik; Menyatakan apabila Tergugat I dan Tergugat II tidak bersedia menandatangani surat pengajuan pendaftaran perjanjian kerja bersama sebagaimana Amar Putusan angka 15, maka Penggugat berhak menerapkan perjanjian kerja bersama sesuai Amar Putusan angka 11 menjadi norma otonom pada PT GarudaFood Putra Putri Jaya Tbk di kabupaten Gresik; Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya; DALAM REKONVENSI Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat-I Konvensi untuk seluruhnya; DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI Menghukum Tergugat-I Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan Tergugat-II Konvensi membayar biaya perkara dengan membebankan biaya tersebut ditetapkan sejumlah Rp60.000,00 (enam puluh ribu Rupiah) kepada Negara;