105/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Mdn

MENGADILI : DALAM EKSEPSI; Menolak Eksepsi Tergugat tersebut. DALAM POKOK PERKARA; Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian; Menyatakan hubungan kerja penggugat sebagai hubungan kerja dengan perjanjian kerja waktu tidak tertentu (PKWTT); Menyatakan Tergugat terbukti tidak membayarkan hak upah para Penggugat secara tepat waktu untuk bulan Desember sampai dengan Bulan Maret 2020; Menyatakan hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat putus sejak tanggal putusan ini diucapkan dengan alasan Tergugat telah melanggar ketentuan Pasal 169 point (c) dan (d) Undang Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan; Menghukum Tergugat untuk membayar hak hak Penggugat yaitu uang pesangon, 2 (dua) kali ketenuan pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja 1 (satu) kali ketentuan pasal 156 ayat 156 ayat (3) dan uang penggantian hak sesuai ketentuan pasal 165 ayat (4) Undang Undang Nomor : 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, dengan perincian sebagai berikut : 2 x 9 bulan upah x Rp 2.814.734,90,-= Rp 50.665.228,2 1 x 4 x Rp 2.814.734,90,-= Rp11.258.939,6 Pesangon + Penghargaan Masa Kerja x15 % (Rp 50.665.228,2 + Rp 11.258.939,6)x15%= Rp. 9.288.625,17 + Total keseluruhan hak Penggugat adalah= Rp 71.212.792,97 (Tujuh puluh satu juta dua ratus dua belas ribu tujuh ratus sembilan puluh dua rupiah sembilanpuluh tujuh sen) Menghukum Tergugat untuk membayar upah Penggugat yang belum dibayar Tergugat sejak bulan Desember 2019 sampai dengan bulan Maret 2020 dengan jumlah Rp.71.212.792,97,- (Tujuh puluh satu juta dua ratus dua belas ribu tujuh ratus sembilan puluh dua rupiah sembilan puluh tujuh sen). Membebankan biaya dalam perkara ini kepada Negara, yang sampai dengan putusan ini diucapkan diperhitungkan sebesar Rp.611.000,- (Enam Ratus Sebelas Ribu Rupiah). Menolak gugatan penggugat selain dan selebihnya; DALAM INTERVENSI Mengabulkan gugatan Penggugat Intervensi untuk sebagian. Menyatakan sah menurut hukum Penggugat Intervensi sebagai pemilik Hak Tanggungan sesuai dengan Sertifikat Hak Tanggungan nomor : 519/2017 dan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 2 dan sertifikat Hak Tanggungan nomor : 3, sesuai dengan perjanjian kredit nomor : 23 Tanggal 12 Januari 2010 antara Perseroan Terbatas PT. Bank Danamon Indonsia, Tbk, berkedudukan dan berkantor Pusat di Jakarta, Cabang Medan-Diponegoro sebagai BANK dan Perseroan Terbatas PT. Harvard Cocopro berkedudukan di Kabupaten Asahan. Menolak gugatan penggugat intervensi selain selebihnya.