1380 K/Pdt.Sus-PHI/2022

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi PT. HARVARD COCOPRO tersebut; - Memperbaiki amar Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan Nomor 105/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Mdn., tanggal 19 November 2020 sehingga amar selengkapnya sebagai berikut: Dalam Eksepsi: - Menolak eksepsi Tergugat tersebut; Dalam Pokok Perkara: 1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian; 2. Menyatakan hubungan kerja penggugat sebagai hubungan kerja dengan perjanjian kerja waktu tidak tertentu (PKWTT); 3. Menyatakan Tergugat terbukti tidak membayarkan hak upah para Penggugat secara tepat waktu untuk bulan Desember sampai dengan Bulan Maret 2020; 4. Menyatakan hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat putus sejak tanggal putusan ini diucapkan dengan alasan pemutusan hubungan kerja sesuai ketentuan Pasal 164 ayat (1) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan; 5. Menghukum Tergugat untuk membayar hak hak Penggugat yaitu uang pesangon 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (3) dan uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, dengan perincian sebagai berikut: Uang Pesangon : 1 x 9 x Rp2.814.734,00 = Rp25.332.606,00 PMK : 1 x 4 x Rp2.814.734,00 = Rp11.258.936,00 + = Rp36.591.542,00 UPH : 15 % x Rp36.591.542,00 = Rp 5.488.731,00 + Jumlah = Rp42.080.273,00 Terbilang (empat puluh dua juta delapan puluh ribu dua ratus tujuh puluh tiga rupiah); 6. Menghukum Tergugat untuk membayar upah Penggugat yang belum dibayar Tergugat sejak bulan Desember 2019 sampai dengan bulan Maret 2020 dengan jumlah Rp11.038.191,34 (sebelas juta tiga puluh delapan ribu seratus sembilan puluh satu rupiah koma tiga puluh empat sen); 7. Menolak gugatan penggugat selain dan selebihnya; Dalam Intervensi: - Menyatakan gugatan intervensi dari Penggugat Intervensi (PT Bank Danamon Indonesia, Tbk.,) tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard); Dalam Konvensi dan Intervensi: - Membebankan biaya perkara dalam tingkat kasasi ini kepada Negara