31/Pdt.G/2022/PN Bnt

MENGADILI DALAM KONVENSI DALAM POKOK PERKARA Menolak gugatan Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi untuk seluruhnya; DALAM REKONVENSI Mengabulkan gugatan rekonvensi untuk sebagian; Menyatakan Tergugat Rekonvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum; Menyatakan Penggugat Rekonvensi sebagai pembeli beritikad baik dan pemilik yang sah atas bidang-bidang lahan, termasuk area yang di klaim Tergugat Rekonvensi, yang dibeli berdasarkan Surat Pelepasan Lahan Tanam Tumbuh tanggal 13 Agustus 2012 untuk area seluas 129,68 (seratus dua puluh sembilan koma enam puluh delapan) hektar antara Penggugat Rekonvensi dan Gundu (Kelompok Tani Handel Manunggal) dan Surat Kesepakatan Ganti Rugi Lahan tertanggal 13 November 2020 antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi untuk area seluas 20,8 (dua puluh koma delapan) hektar yang dilegalisasi oleh Notaris Erika Lismayani dengan nomor legalisasi 1255/LEG/XI/2020, serta berhak secara sah untuk melakukan kegiatan usaha perkebunannya di bidang-bidang lahan tersebut; Menyatakan seluruh klaim kepemilikan Tergugat Rekonvensi atas lahan milik Penggugat Rekonvensi adalah tidak benar dan tidak berdasar hukum; Menyatakan Surat Keterangan Tanah Nomor 238/V/SKT/2001 yang diterbitkan pada tahun 2001 seluas 430,4 (empat ratus tiga puluh koma empat) Hektar dan Surat Keterangan Tanah Nomor :026/I/SKT/2004, yang diterbitkan tanggal 17 Januari 2004 seluas 430,4 (empat ratus tiga puluh koma empat) hektar, sebagai dasar klaim Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi dinyatakan tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum; Melarang Tergugat Rekonvensi dan/ atau siapapun juga untuk melakukan upaya apapun yang merugikan Penggugat Rekonvensi, termasuk dilarang untuk melakukan pemblokiran di area manapun milik Penggugat Rekonvensi; Menolak gugatan rekonvensi untuk selebihnya; DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI Menghukum Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp7.992.000,00 (tujuh juta sembilan ratus sembilan puluh dua ribu rupiah);