256/Pdt.P/2019/PN Kwg

M E N E T A P K A N Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya ; Menetapkan Pemohon sebagai pihak yang berkepentingan dan berhak untuk meminta penetapan untuk penyelenggaraan RUPS PT Texmaco Perkasa Engineering Tbk; Memberikan ijin untuk melakukan pemanggilan dan menyelenggarakan RUPS Tahunan PT Texmaco Perkasa Engineering Tbk, dengan agenda sebagai berikut: Dispensasi atas keterlambatan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014. Laporan Tahunan Direksi untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 serta pengesahan Neraca dan Perhitungan laba/rugi untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014. Ratifikasi Penunjukan Akuntan Publik terdaftar untuk mengaudit buku-buku Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 dan memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan jumlah honorarium Akuntan Publik terdaftar tersebut. Dispensasi atas keterlambatan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015. Laporan Tahunan Direksi untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 serta pengesahan Neraca dan Perhitungan laba/rugi untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015. Penunjukan Akuntan Publik terdaftar untuk mengaudit buku-buku Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 dan memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan jumlah honorarium Akuntan Publik terdaftar tersebut. Perubahan susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan serta penetapan gaji, uang jasa dan/atau tunjangan lainnya bagi para anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan. Memberikan ijin untuk melakukan pemanggilan dan menyelenggarakan RUPS Luar Biasa PT Texmaco Perkasa Engineering Tbk, dengan agenda sebagai berikut: Persetujuan Pengurangan Modal Dasar dan Modal Ditempatkan/Disetor Perseroan. Persetujuan perubahan Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan pengurangan Modal Dasar, Modal Ditempatkan/Disetor Perseroan dalam rangka penyesuaian terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu Peraturan Otoritas Jasa Keuangan. Membebani Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 121.000,- (Seratus dua puluh satu ribu rupiah)