P U T U S A N

NO. 289/B/PK/PJK/2009

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

M A H K A M A H A G U N G

memeriksa perkara pajak dalam permohonan peninjauan kembali telah mengambil putusan sebagai berikut dalam perkara :

PT. NESTLE INDONESIA, berkedudukan di Wisma Nestle–Arkadia Office Park, Jl. Letjend TB Simatupang Kav. 88, Jakarta 12520, dalam hal ini memberi kuasa kepada :

1. ERRY BUNDJAMIN, S.H., LL.M. ;

2. ANDERONIKUS A.S. JANIS, S.H. ;

3. DARPAN A. PANDJAITAN, S.H. ;

4. DIAN KARTIKA SARI, S.H., LL.M. ;

5. ADHINDRA KURNIANTO ANGGORO, S.H. ;

6. TIMBUL ANDES SAMOSIR, S.H. ;

7. ANUGERAH WIDODO, S.H. ;

Para Advokat dan Konsultan Hukum pada Firma Hukum Bundjamin & Partners, masing-masing menggunakan alamat Gedung Plaza Sentral Lantai 16, Jalan Jenderal Sudirman No. 47 Jakarta 12930, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Februari 2009 ;

Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Banding ;

m e l a w a n :

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI, berkedudukan di Jalan Jenderal Ahmad Yani – By Pass, Jakarta 13230 ;

Termohon Peninjauan Kembali dahulu Terbanding ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Banding telah mengajukan Permohonan Peninjauan Kembali terhadap putusan Pengadilan Pajak No. Put.16277/PP/M.II/19/2008 tanggal 13 November 2008 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Terbanding dengan posita perkara pada pokoknya sebagai berikut ;

Bahwa Surat Pemberitahuan Kekurangan Pembayaran Bea Masuk, Cukai, Denda Administrasi dan Pajak Dalam Rangka Impor Nomor : S-001167/VERKAN/WBC.07/KP.01/2007, tanggal 10 April 2007 diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Bea dan Cukai Tanjung Perak dengan perhitungan sebagai berikut :

Jenis Tagihan	Tagihan Bea Cukai (Rp)	Tagihan Pajak (Rp)	Jumlah (Rp)
Bea Masuk Cukai PPN PPnBM PPh Pasal 22 Denda Administrasi	84.110.017,00 -- -- -- -- --	-- -- 8.411.002,00 -- 2.102.750,00 --	84.110.017,00 -- 8.411.002,00 -- 2.102.750,00 --
Jumlah	84.110.017,00	10.513.752,00	94.623.769,00

Bahwa atas Surat Pemberitahuan Kekurangan Pembayaran Bea Masuk tersebut dan dengan surat Nomor : 1307/FC/SMT-tax/2007, tanggal 30 April 2007 Pemohon Banding mengajukan banding ;

Bahwa Pemohon Banding dalam Surat Bandingnya Nomor : 1307/FC/SMT-tax/2007, tanggal 30 April 2007 pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut ;

Bahwa Pemohon Banding mengajukan banding atas Surat Pemberitahuan Kekurangan Bea Masuk, Cukai, Denda Administrasi dan Pajak Dalam Rangka Impor (SPKPBM) No. S-001167/VERKAN/WBC.07/KP.01/2007 tanggal 10 April 2007 mengenai Salah Klasifikasi/Pembebanan Barang Impor berupa ”Lactogen with DHA”, yang merupakan Penetapan Pasal 17 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 jo Undang-Undang Nomor : 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan ;

Bahwa sehubungan dengan SPKPBM No. S-001167/VERKAN/WBC.07/ KP.01/2007 tanggal 10 April 2007 mengenai Salah Klasifikasi/Pembebanan Barang Impor berupa ”Lactogen with DHA” dengan ini Pemohon Banding mengajukan banding atas SPKPBM tersebut ;

Bahwa permohonan banding ini Pemohon Banding ajukan berdasarkan Pasal 95 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan jo. Pasal 95 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 jo. Pasal 35 dan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak ;

Bahwa SPKPBM tersebut di atas merupakan Penetapan Klasifikasi berdasarkan Pasal 17 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 jo Undang-Undang Nomor : 17 Tahun 2006 yaitu : penetapan kembali tarif untuk perhitungan Bea Masuk dalam jangka waktu dua tahun terhitung sejak tanggal Pembertitahuan Pabean ;

Bahwa SPKPBM tersebut menetapkan klasifikasi pos tarif atas barang impor Pemohon Banding berupa ”Lactogen with DHA” adalah HS No. 1901.10.2900 dengan tarif bea masuk CEPT (yaitu: tarif bea masuk atas impor dari Negara ASEAN lainnya) sebesar 5% sehingga menyebabkan kekurangan pembayaran Bea Masuk dan Pajak Dalam Rangka Impor (PDRI) sejumlah Rp. 94.623.769,00 dengan rincian sebagai berikut :

Bea Masuk PPN PPh Pasal 22	Rp. Rp. Rp.	84.110.017 8.411.002 2.102.750
Total	Rp.	94.623.769

Bahwa sebagai bahan pertimbangan untuk keputusan atas pengajuan banding ini, Pemohon Banding sampaikan hal-hal sebagai berikut :

Latar Belakang Permasalahan

Bahwa Pemohon Banding mengimpor susu bayi (”Infant Milk”) dengan mendapatkan fasilitas CEPT karena mengimpor dari Negara ASEAN lainnya yang dilengkapi dengan Surat Keterangan Asal (Form D) dengan Pemberitahuan Impor Barang Nomor 058427 tanggal 30 Oktober 2006 yang memberitahukan klasifikasi barang sebagai berikut :

Uraian Barang	Pos Tarif	Bea Masuk CEPT
Lactogen with DHA	0402.29.10.00	0%

Bahwa Terbanding menetapkan dengan SPKPBM Nomor : S-001167/ VERKAN/WBC.07/KP.01/2007 tanggal 10 April 2007 bahwa barang tersebut diklasifikasikan dalam HS No. 1901.10.29.00 dengan Bea Masuk CEPT 5% dan dalam Surat Pemberitahuan Kekurangan Pembayaran Bea Masuk, Cukai, Denda Administrasi dan Pajak Dalam Rangka Impor tersebut tidak mencantumkan alasan penetapan klasifikasi, hanya disebutkan bahwa uraian terjadinya hutang adalah ; SALAH KLASIFIKASI/PEMBEBANAN ;

Bahwa namun berdasarkan penjelasan lisan dari Kantor Pelayanan Bea dan Cukai Tanjung Perak, SPKPBM tersebut diterbitkan sesuai dengan surat dari Kantor Wilayah VII Surabaya untuk menindaklanjuti Temuan Hasil Verifikasi Dokumen Pabean dan Cukai sehubungan dengan Nota Dinas Kepala Bidang Verifikasi ;

Bahwa KPBC Tanjung Perak diminta untuk menindaklanjuti PIB dan Nota Hasil Analisis Verifikasi Dokumen (”NHAVD”) dan berdasarkan Nota Hasil Verifikasi Dokumen (NHVD) atas PIB yang lain dengan barang impor yang sama Pemohon Banding mendapatkan alasan dari pihak Terbanding sebagai berikut :

• Bahwa berdasarkan penelitian pada database WCO dengan kata kunci ”milk” dan ”baby” maka jenis barang tersebut masuk dalam sub pos 1901.10 ;

• Bahwa berdasarkan catatan penjelasan untuk HS Buku I Bab 1 – 29, bagian I, butir (1) dijelaskan dalam bab ini juga tidak termasuk antara lain sebagai berikut :

• Olahan makanan yang bahan dasarnya produk pabrik susu (khususnya pos 1901) ;

• Produk yang diperoleh dari susu dengan menggantikan satu atau lebih unsur utama alami (misalnya: lemak butirat dengan substansi lain seperti lemak oleat) (Pos 19.01 atau 21.06) ;

• Bahwa berdasarkan BTBMI tahun 2005, jenis barang tersebut diklasifikasikan sebagai ”olahan untuk bayi, disiapkan untuk penjualan eceran, yang terbuat dari barang pada pos 0401 sampai dengan 0404, bukan merupakan makanan medis sehingga masuk dalam HS 1901.10.29.00 dengan Bea Masuk CEPT 5% ;

Bahwa sesuai dengan Pasal 95 ayat 1 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan jo. Pasal 95 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995, maka keberatan atas Penetapan Klasifikasi Pasal 17 ayat 2 Undang-Undang Kepabeanan dapat diajukan banding ke Pengadilan Pajak ;

Bahwa oleh karena itu Pemohon Banding mengajukan banding terhadap SPKPBM di atas ;

Alasan Pengajuan Banding

1. Bahwa Lactogen with ”DHA” telah benar diklasifikasikan dalam HS No. 0402.29.10.00 sebagai kelompok dari susu dengan tarif bea masuk CEPT 0% dan karena Lactogen itu adalah susu untuk bayi, bukan olahan makanan untuk bayi yang berasal dari susu seperti yang dimaksud dalam HS 1901.10.29.00 dan oleh karena itu tidak ada Bea Masuk dan Pajak Dalam Rangka Impor yang kurang dibayar ;

2. Bahwa Hasil Identifikasi Barang dan Dasar Pertimbangan Klasifikasi

1. Bahwa barang impor berupa ”Lactogen with DHA” adalah infant milk atau susu bayi, bukan infant food atau bukan olahan makanan bayi yang berasal dari susu ;

2. Bahwa Lactogen berfungsi sebagai pengganti Air Susu Ibu dalam bentuk susu bubuk (milk powder) yang apabila diberi tambahan air akan terlihat karakter utamanya sebagai susu itu sendiri, bukan sebagai olahan makanan dari susu seperti yang dimaksud pada HS 1901.10.29.00 ;

3. Bahwa menurut catatan penjelasan untuk Harmonized System, edisi ketiga, volume 1, halaman 158, yang dimaksud dalam HS 1901.10.29.00 adalah olahan dalam bentuk bubuk atau cairan yang digunakan untuk makanan bayi atau untuk tujuan diet dan terdiri dari susu yang telah ditambahkan ramuan kedua (second ingredients) misalnya: cereal, groat, yeast. Olahan makanan ini biasanya dikenal dengan sebutan bubur susu untuk bayi atau susu yang mengandung cereal, groat atau yeast untuk keperluan diet. Lactogen tidak mengandung cereal, groat atau yeast. Sebagai tambahan, Lactogen juga tidak dapat diklasifikasikan pada HS 1901.10.29.00 karena dalam proses produksinya tidak ada penggantian satu atau lebih ingredient dari susu, tetapi menambahkannya dengan bahan yang diperbolehkan dalam penjelasan HS No. 0402 untuk memperkaya kandungan vitamin dan mineral dalam susu sesuai Standar Nasional Indonesia ;

4. Bahwa dalam proses pembuatannya, Lactogen adalah skimmed milk yang ditambahkan unsur-unsur lain yang diperbolehkan sesuai Standar Nasional Indonesia dan CODEX, namun tidak menghilangkan karakter utamanya sebagai susu itu sendiri dan penambahan unsur tersebut diperbolehkan dan dianggap tidak menghilangkan karakter utamanya sebagai susu. Bahwa hal ini sesuai dengan catatan penjelasan untuk Harmonized System, edisi ketiga, volume 1, bab 4, halaman 34 bahwa produk-produk diantaranya yaitu : (E) produk yang mengandung ingredient susu alami dapat ditambah atau diperkaya dengan vitamin atau asam mineral, stabilizing agents, anti-oksidan atau vitamin lainnya yang biasanya tidak ditemukan dalam produk tersebut, sejumlah kecil bahan kimia atau anticaking agents (supaya bubuk susu tidak mengeras). Bahwa Lactogen hanya mengandung unsur susu alamiah berupa skimmed milk yang diperkaya dengan unsur-unsur yang diperbolehkan dalam catatan penjelasan dari Bab 4 di atas seperti vitamin, mineral dan vitamin lainnya yang biasanya tidak terdapat dalam produk tersebut ;

3. Bahwa data atau informasi pendukung lainnya :

1. Bahwa bayi yang mengkonsumsi susu Lactogen, pada usia tertentu biasanya usia 6 bulan, tetap harus diberikan makanan olahan untuk bayi (diantaranya adalah produk yang dimaksud dalam HS 1901.10.29.00 yaitu : berupa bubur susu) karena Lactogen hanya berfungsi sebagai susu bayi dimana pada usia tertentu bayi memerlukan makanan olahan seperti bubur susu yang biasanya terdiri dari susu sebagai primary ingredients (ramuan utama) dan cereal/groat/yeast sebagai second ingredients (ramuan kedua). Pemohon Banding juga mengimpor Nestle Milk Cereals (”Bubur Susu Bayi”) yang diklasifikasikan dalam HS 1901.10.29.00. Produk 0402 dan 1901 sangat berbeda, dimana produk 0402 seperti Lactogen akan terlihat dengan jelas karakter utamanya sebagai susu, sedangkan produk 1901 adalah olahan makanan yang terbuat dari susu yang sudah mengandung ramuan kedua seperti cereal/groat/yeast ;

2. Bahwa pada penempatannya di toko atau supermaket, Lactogen ini juga dikelompokkan dalam kelompok susu, bukan kelompok makanan olahan untuk bayi seperti bubur susu atau makanan olahan bayi lainnya yang mengandung cereal/groat/yeast ;

Kesimpulan

Bahwa Lactogen adalah suatu produk yang mengandung unsur susu alami yang terdapat pada skimmed milk yang diperkaya dengan unsur-unsur yang diperkenankan berdasarkan catatan penjelasan dari bab 4, khususnya untuk HS 0402.29.10.00. Lactogen bukan makanan olahan yang berasal dari susu yang mengandung secondary ingredients (ramuan kedua) seperti cereals, groat,yeast. Lactogen juga tidak dapat diklasifikasikan pada HS 1901.10.29.00 karena dalam proses produksinya tidak ada penggantian satu atau lebih ingredient dari susu, tetapi menambahkannya dengan bahan yang diperbolehkan dalam penjelasan HS No. 0402 untuk memperkaya kandungan vitamin dan mineral dalam susu tersebut sesuai Standar Nasional Indonesia. Oleh karena itu Lactogen adalah benar diklasifikasikan pada HS 0402.29.10.00 berdasarkan Buku Tarif Bea Masuk 2005 dengan Bea Masuk CEPT 0%;

Menimbang, bahwa amar putusan Pengadilan Pajak Jakarta Nomor : Put.16277/PP/M.II/19/2008 tanggal 13 November 2008 yang telah berkekuatan tetap tersebut adalah berbunyi sebagai berikut :

• Menolak permohonan banding Pemohon Banding terhadap Surat Pemberitahuan Kekurangan Pembayaran Bea Masuk, Cukai, Denda Administrasi dan Pajak Dalam Rangka Impor (SPKPBM) Nomor : S-001167/VERKAN/ WBC.07/KP.01/2007, tanggal 10 April 2007 oleh atas nama : PT. Nestle Indonesia, NPWP : 01.308.948.7-092.000, alamat : Wisma Nestle Arkadia Office Park, Jalan Letjend T.B Simatupang Kav. 88, Jakarta 12520, dan menetapkan klasifikasi barang yang diimpor oleh Pemohon Banding dengan PIB Nomor : 058427 tanggal 30 Oktober 2006 ke dalam Pos Tarif 1901.10.29.00 dengan bea masuk 5% ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut, yaitu putusan Pengadilan Pajak Jakarta Nomor : Put.16277/PP/M.II/19/2008 tanggal 13 November 2008 diberitahukan kepada Pemohon Banding sekarang Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 02 Desember 2008 , kemudian terhadapnya oleh Pemohon Banding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Februari 2009 diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak Jakarta pada tanggal 27 Februari 2009 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Peninjauan Kembali No. PKA-064/SP.51/AB/III/2009 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Pajak Jakarta dengan disertai memori/risalah Peninjauan Kembali yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak Jakarta pada tanggal 27 Februari 2009 ;

Menimbang, bahwa tentang Permohonan Peninjauan Kembali tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama pada tanggal 12 Maret 2009 kemudian terhadapnya oleh pihak lawannya telah diajukan jawaban yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak Jakarta pada tanggal 15 April 2009 ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu sesuai dengan Pasal 68, 69, 71 dan 72 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 permohonan peninjauan kembali a quo beserta alasan-alasannya yang diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan undang-undang, formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan alasan-alasan peninjauan kembali yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Kekhilafan atau kekeliruan yang nyata tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam pengklasifikasian produk Lactogen-1 with DHA (”Lactogen-1”) dan Lactogen-2 with DHA (”Lactogen-2”) :

1. Bahwa perkara a quo terjadi karena adanya kesalahan dalam pengklasifikasian pos tarif atas barang impor berupa susu formula bayi Lactogen-1 dan Lactogen-2 oleh Termohon Peninjauan Kembali, dimana Termohon Peninjauan Kembali telah keliru mengklasifikasikan susu bayi Lactogen-1 dan Lactogen-2 sebagai makanan olahan, sehingga masuk dalam klasifikasi HS.1901.10.29.00, padahal Lactogen-1 dan Lactogen-2 jelas-jelas merupakan Susu Bubuk, oleh karenanya berdasarkan BUKU TARIF BEA MASUK INDONESIA (”BTBMI”), Lactogen-1 dan Lactogen-2 termasuk dalam klasifikasi pos tarif HS.0402.29.10.00, dimana dalam rangka Skema Common Efective Preferential Tariff (”CEPT”) terhadap impor barang dari negara-negara ASEAN, sebagaimana Keputusan Menteri Keuangan R.I. Nomor : 546/KMK.01/2003 tertanggal 18 Desember 2003 seharusnya diberlakukan Bea Masuk sebesar 0% ;

2. Bahwa alasan Termohon Peninjauan Kembali dahulu Terbanding menetapkan Lactogen-1 dan Lactogen-2 sebagai makanan olahan sehingga masuk dalam pos tarif HS 1901.10.29.00 adalah :

• Karena Komposisi Lactogen-1 dan Lactogen-2 tidak hanya mengandung bahan tambahan yang diatur dalam catatan penjelasan untuk HS pada Bab 4 dan Bab 19 (Explanatory Notes to the Harmonized System, Edisi Ketiga, volume 1 Tahun 2002) ;

• Karena Lactogen-1 dan Lactogen-2 dibuat dalam bentuk kemasan ;

Alasan tersebut jelas ternyata dalam Halaman 27 Putusan Pengadilan Pajak yang kami kutip sebagai berikut :

bahwa pokok sengketa antara Terbanding dan Pemohon Banding pada dasarnya timbul karena perbedaan pendapat mengenai bahan-bahan tambahan yang ditambahkan didalam product Lactogen (1&2) With DHA, menurut Terbanding tidak lagi memenuhi ketentuan sebagaimana dipersyaratkan dalam Catatan Penjelasan Untuk HS (EN to HS) Bab 4 dan Bab 19, sehingga produk tersebut tidak dapat lagi diklasifikasikan sebagai ”susu” tetapi sudah merupakan ”olahan makanan berbahan dasar susu untuk bayi, sudah dipersiapkan untuk penjualan eceran”, sehingga harus dikeluarkan dari Bab 4 dan masuk Bab 19. Sementara menurut Pemohon Banding, bahwa bahan-bahan lainnya yang ditambahkan didalam produk Lactogen (1&2) With DHA tersebut hanyalah untuk memperkaya unsur-unsur/nutrisi yang ada dalam bahan dasar susu dari produk tersebut, penambahan tersebut tidak merubah karakter produk tersebut sebagai susu, sehingga masih tetap dapat berfungsi sebagai Pengganti Air Susu Ibu (PASI), sehingga klasifikasi tetap masuk dalam Bab 4, Pos 0402, bukan Bab 19, Pos 1901” ;

3. Akibat dari kesalahan Termohon Peninjauan Kembali dalam mengklasifikasikan pos tarif atas impor Lactogen-1 dan Lactogen-2 dari negara Philipina tersebut, Pemohon Peninjauan Kembali harus membayar Bea Masuk sebesar 5% dan pungutan impor lainnya, sebagaimana Surat Pemberitahuan Kekurangan Pembayaran Bea Masuk, Cukai, Denda Administrasi dan Pajak Dalam Rangka Impor (”SPKPBM”) No. S-001167/VERKAN/WBC.07/KP.01/2007 tanggal 10 April 2007 ;

4. Bahwa alasan Termohon Peninjauan Kembali sebagaimana butir 2 di atas adalah nyata-nyata keliru, karena :

• Catatan Penjelasan Chapter 4 (Bab 4) Explanatory Notes to The Harmonized System, Edisi Ketiga, volume 1 Tahun 2002, justru menegaskan bahwa produk yang mengandung unsur-unsur asal susu dapat ditambah atau diperkaya dengan kandungan : vitamin atau garam mineral; stabilising agents, anti oksidan atau vitamin lainnya yang biasanya tidak ditemukan dalam produk tersebut, sejumlah kecil bahan kimia atau anticaking agents (supaya bubuk tidak menggumpal). Perlu Pemohon Peninjauan Kembali tegaskan bahwa Lactogen-1 dan Lactogen-2 hanya mengandung unsur susu alamiah berupa susu bubuk yang diperkaya dengan unsur-unsur yang diperbolehkan dalam catatan penjelasan Chapter 4 (Bab 4) sebagaimana Halaman 34 buku Explanatory Notes to The Harmonized System, Edisi Ketiga, volume 1 Tahun 2002 ;

Untuk lebih jelas Pemohon Peninjauan Kembali mengutip catatan penjelasan Chapter 4, sebagai berikut :

”This Chapter covers:

1. Dairy Products ;

(A). Milk, i.e. full cream milk and partially or completely skimmed milk ;

(B). Cream ;

(C). Buttermilk, curdled milk and cream, yoghurt, kephir and other fermented or acidified milk and cream ;

(D). Whey ;

(E). Product consisting of natural milk constituents, not elsewhere specified or included ;

(F). Butter and other fats and oils derived from milk; dairy spreads ;

(G). Cheese and curd” ;

The products mentioned at Items (A) to (E) above may contain, in addition to natural milk constituents (e.g., milk enriched in vitamins or mineral salts), small quantities of stabilizing agents which serve to maintain the natural consistency of the product during transport in liquid state (disodium phosphate, trisodium citrate and calcium choride, for instance) as well as very small quantities of anti-oxidants or vitamins not normaly found in the product. Certain of these products may also contain small quantities chemicals (e.g., sodium bicarbonate) necessary for their processing; product in the form of powder or granules may contain anticaking agents (for example, phospholipids, amorphous silicon dioxide” ;

• Tidak ada ketentuan dalam buku The Harmonized System dan The Explanatory Notes to The Harmonized System yang melarang impor Lactogen-1 dan Lactogen-2 dalam bentuk kemasan untuk penjualan eceran ;

5. Mohon perhatian Majelis Hakim Agung yang Mulia bahwa berdasarkan The Explanatory Notes to The Harmonized System, Edisi Ketiga, Tahun 2002 volume 1, Halaman 158 terdapat 2 (dua) hal yang menentukan apakah suatu produk merupakan makanan olahan sebagaimana yang dimaksud dalam HS 1901.10.29.00 atau tidak, sebagai berikut :

“The preparations of this heading may be distinguished from the products of heading 04.01 to 04.04 in they contain, in addition to natural milk constituents, other ingredients not permitted in the products of those earlier headings. Thus heading 19.01 includes, for example :

(1). Preparations in powder or liquid from used as infant food or for dietetic, purpose and consisting of milk to which secondary ingredients (e.g., cereal, groats, yeast) have been added ;

(2). Milk preparations obtained by replacing one or more constituents of milk (e.g., butyric fats) by another substances” ;

Berdasarkan Explanatory Notes to The Harmonized System tersebut di atas, sangat jelas ditentukan bahwa suatu produk dapat diklasifikasikan HS 1901.10.29.00 apabila :

• Makanan olahan dalam bentuk bubuk atau cairan yang digunakan untuk makanan bayi dan terdiri dari susu yang telah ditambahkan ramuan kedua (secondary ingredients) misalnya : cereal, groat, yeast ;

• Makanan olahan dari susu diperoleh dengan cara menggantikan satu atau lebih unsur-unsur pada susu dengan zat lain, sehingga karakter utamanya sebagai susu menjadi hilang ;

5. Bahwa dalam kenyataannya produk Lactogen-1 dan Lactogen-2 dengan komponen utamanya hampir sepenuhnya berupa susu dengan unsur-unsur yang diperbolehkan dalam catatan penjelasan Chapter 4 (Bab 4) Explanatory Notes to The Harmonized System, Edisi Ketiga, volume 1 Tahun 2002 sama sekali tidak merubah karakter utamanya sebagai produk susu bubuk. Dengan demikian Lactogen-1 dan Lactogen-2 sama sekali bukan merupakan produk olahan makanan bayi dan karenanya Lactogen-1 dan Lactogen-2 TIDAK termasuk dalam kriteria klasifikasi HS.1901.10.29.00 melainkan masuk dalam klasifikasian pos tarif HS. 0402.29.10.00 ;

6. Fakta selanjutnya yang tidak terbantahkan bahwa Lactogen-1 dan Lactogen-2 merupakan susu formula bayi pengganti ASI (air susu ibu), yang tidak mengandung unsur cereal, groat, yeast sama sekali, dan yang lebih penting lagi dalam proses produksi Lactogen-1 dan Lactogen-2 tidak ada penggantian satu atau lebih unsur utama dari susu, sehingga tidak menghilangkan karakter utamanya sebagai susu ;

7. Mohon perhatian Majelis Hakim Agung, bahwa makanan olahan yang mengandung unsur cereal, groat, yeast, yang sehari-hari dikenal dengan sebutan bubur susu bayi sebagai contoh : Nestle Bubur Susu (Nestle Milk Cereals), dimana produk ini Pemohon Peninjauan Kembali sejak awal mengklasifikasikannya sebagai makanan olahan sebagaimana dimaksud dalam HS.1901.10.29.00 karena produk Nestle Bubur Susu (Nestle Milk Cereals) atau yang dikenal dengan bubur susu bayi mengandung ramuan kedua (secondary ingredients) berupa cereal sehingga karakter utamanya sebagai susu telah hilang ;

8. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Pajak telah melakukan kekeliruan yang nyata dengan terlalu memfokuskan diri pada penjelasan Chapter 29 (Bab 29) Explanatory Notes to the Harmonized System mengenai vitamin, seharusnya Majelis Hakim Pengadilan Pajak lebih fokus kepada catatan penjelasan Chapter 4 (Bab 4) Explanatory Notes to the Harmonized System ;

Mohon perhatian Majelis Hakim Agung Yang Mulia bahwa catatan penjelasan Chapter 4 (Bab 4) Explanatory Notes to the Harmonized System tidak membatasi kandungan dari susu itu hanya dari unsur vitamin dan mineral saja, karena pada penjelasan Bab 4 tersebut susu dan mineral hanya dijadikan sebagai contoh, jadi dimungkinkan penambahan unsur lain selain vitamin dan mineral ;

5. Mohon perhatian Majelis Hakim Yang Mulia bahwa air susu ibu (ASI) sendiri sangat berguna untuk perkembangan bayi yang optimal. Untuk diketahui, Lactogen-1 dan Lactogen-2 merupakan susu sebagai Pengganti Air Susu Ibu, yang diberikan kepada bayi apabila ibu tidak dapat menyusui bayinya dan karenanya susu tersebut telah diperkaya sesuai dengan Air Susu Ibu ;

6. Berkaitan dengan uraian pada butir 8 di atas, untuk Nestle Bubur Susu (Nestle Milk Cerelac) dalam Surat Persetujuan Pendaftaran Produk Pangan No.PO.01.02.51.1266.PKPU3/ML/08/07/111POT tertanggal 22 Agustus 2007 atas Nestle Cerelac dengan Nomor Pendaftaran ML 810101035145 yang dikeluarkan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia (”Badan POM”), menyebutkan bahwa Nestle Cerelac adalah makanan Pendamping ASI Bubuk Instan Bubur Bayi (Lampiran I) ;

7. Sebagaimana telah dijelaskan di atas oleh Pemohon Peninjauan Kembali bahwa Lactogen-1 dan Lactogen-2 merupakan susu formula bayi pengganti ASI (Air Susu Ibu) bukan makanan olahan, hal ini sejalan dengan Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia (”Badan POM”) yang dalam Surat Persetujuan Pendaftaran Produk Pangan No.PO.01.02.51.201.PKP3/ML/02/04/243.POT Tertanggal 16 Februari 2004 atas Lactogen-1 dengan Nomor Pendaftaran ML 810411005021 menyebutkan Lactogen-1 adalah Susu Formula Bayi dengan zat besi untuk 0-6 Bulan (Lampiran II) dan Surat Persetujuan Pendaftaran Produk Pangan No.PO.01.02.51.201.PKP3/ML/02/04/242.POT Tertanggal 16 Februari 2004 atas Lactogen-2 dengan Nomor Pendaftaran ML 810311006021 menyebutkan bahwa Lactogen-2 adalah Susu Formula Lanjutan dengan zat besi, DHA dan Prebio 1 usia 6 Bulan sampai dengan 3 tahun (Lampiran III) ;

8. Mohon perhatian Majelis Hakim yang Mulia, bahwa terdaftarnya Lactogen-1 dan Lactogen-2 sebagai Susu Formula Bayi dan Susu Formula Lanjutan di Badan POM, sudah melalui proses penilaian yang sangat ketat berdasarkan Prinsip Penilaian Keamanan Pangan yang diterapkan oleh Badan POM, yang meliputi :

• Penilaian Persyaratan Umum untuk produk impor berupa surat penunjukkan dari perusahaan asal, sertifikat kesehatan (Health Certificate), Sertifikat bebas jual (Certificate of Free Sale) dari Negara asal ;

• Penilaian Persyaratan Teknis, meliputi penilaian komposisi, spesifikasi bahan, cara produksi, dan hasil analisa laboratorium meliputi analisa kimia, bahan tambahan pangan, cemaran logam dan cemaran mikrobiologi ;

• Penilaian Label (Nama dagang, nama produk, isi/berat bersih, nama dan alamat perusahaan, komposisi, kode produksi, kadaluarsa, nomor BPOM RI MD/ML, dan Gambar atau Logo) ;

5. Merupakan fakta bahwa melalui penilaian menurut Prinsip Penilaian Keamanan Pangan tersebut, Badan POM telah menyatakan Lactogen-1 dan Lactogen-2 sebagai Susu Formula Bayi dan Susu Formula Lanjutan, dengan demikian tidak benar sama sekali pertimbangan Majelis Hakim Pajak dalam Putusannya halaman 27 paragraf 4 menyatakan : ”bahwa Laporan Pengujian BPOM memuat unsur-unsur (ingredients)/nutrisi yang terkandung dalam produk, namun laporan tersebut tidak dapat menjawab permasalahan atas pokok sengketa yang ada, yaitu dengan adanya penambahan bahan-bahan lainnya apakah produk tersebut masih dapat diklasifikasikan sebagai susu (milk) atau tidak”, karenanya sudah tepat jika Lactogen-1 dan Lactogen-2 masuk dalam kategori pos tarif HS.0402.29.10.00 ;

6. Mohon Perhatian Majelis Hakim Yang Mulia, bahwa unsur Secondary Ingredients yang disebutkan dalam Bab 19 The Explanatory Notes to The Harmonized System terdiri dari cereal, groat, yeast. BPOM telah memeriksa komposisi yang terdapat dalam Lactogen-1 dan Lactogen-2 sebagaimana tertera dalam Certificate of Ingredients, namun unsure cereal, groat, yeast sama sekali tidak ditemukan, oleh karenanya BPOM menyatakan bahwa Lactogen-1 dan Lactogen-2 adalah susu ;

7. Berdasarkan fakta di atas jelas bahwa tidak ada penambahan secondary ingredients dan tidak ada penggantian pada Lactogen-1 dan Lactogen-2. Majelis Hakim Pajak dalam Putusannya halaman 27 paragraf 5 yang mengakui bahwa produk Lactogen (1&2) With DHA telah memperoleh nomor pendaftaran dari BPOM (Nomor ML) yang menunjukkan bahwa produk terbut telah memenuhi standar mutu dan kelayakan yang dipersyaratkan oleh BPOM sebagai Badan Pengawas ;

8. Bahwa tidak terbantahkan melalui fakta di atas bahwa BPOM telah mempertinbangkan dengan menyeluruh Ingredients yang terdapat pada Lactogen-1 dan Lactogen-2. Berdasarkan uraian tersebut tidak terbantahkan lagi bahwa Lactogen-1 dan Lactogen-2 masuk dalam klasifikasi pos tarif HS.0402.29.10.00 ;

9. Bahwa Lactogen-1 dan Lactogen-2 ini merupakan susu formula bayi juga ternyata dalam FORM D (Certificate of Origin – Common Efective Preferential Tariff Scheme-Combined Declaration and Certificate) yang dikeluarkan oleh Bureau of Customs-Department of Finance Philipina sebagai negara asal barang (Lampiran IV), dimana pada kolom 7 Form D, sangat jelas disebutkan Lactogen-1 dan Lactogen-2 masuk dalam klasifikasi HS. 0402.29.10.00, selanjutnya pada kolom 11 Form D mengenai “Declaration by the exporter” (pernyataan oleh Pengekspor) ditegaskan kembali bahwa apa yang telah dinyatakan dalam FORM D tersebut dinyatakan sudah benar, termasuk juga pengklasifikasian Lactogen-1 dan Lactogen-2 kedalam HS.0402.29.10.00 sudah benar. Form D bukan semata-mata sebagai dokumen yang menyatakan asal barang saja tetapi juga penetapan klasifikasi pos tariff Bureau of Customs-Department of Finance Philipina sebagaimana Pemohon Peninjauan Kembali kutip sebagai berikut : ”it is hereby certified, on the basis of control carried out, that the declaration by the exporter is correct” ;

10. Mohon perhatian Majelis Hakim Agung yang Mulia bahwa untuk kepentingan konsumen atau masyarakat pembeli, penempatan Lactogen-2 disetiap toko atau supermarket selalu dikelompokkan dalam kelompok Susu Bayi (INFANT MILK), bukan masuk dalam kelompok Makanan Bayi (INFANT FOOD), dengan kata lain penempatan Lactogen-1 dan Lactogen-2 tidak satu tempat dengan produk makanan olahan seperti bubur susu bayi (Nestle Bubur Susu/Nestle Milk Cereals), sehingga konsumen atau masyarakat pembeli tidak terkecoh atau salah ketika hendak membeli susu formula bayi (infant milk) (Lampiran V) ;

11. Karakter utama Lactogen-2 sebagai susu formula bayi jelas terlihat dari cara penyajiannya sebagaimana tercantum dalam kemasan. Cara penyajian Lactogen-1 dan Lactogen-2 dengan mencampurkan air sesuai petunjuk dalam kemasan sangat jelas akan membuat wujud fisik (physical characteristic) dari kedua produk tersebut menjadi cair hal mana yang memberikan perbedaan secara tegas antara kedua produk tersebut sebagai susu formula bayi dengan makanan olahan dalam HS.1901.10.29.00 dimana misalnya bubur susu bayi (Nestle Bubur Susu/Nestle Milk Cereal) akan menggumpal (mengental) seperti bubur setelah pencampurannya ;

12. Bahwa Majelis Pengadilan Pajak keliru mengartikan secara harafiah istilah pengganti air susu ibu sebagai makanan, padahal pada Pasal 2 ayat (1) Keputusan Menteri Kesehatan No. 237/MENKES/SK/IV/ 1997 tanggal 10 April 1997 tentang Pemasaran Pengganti Air Susu Ibu (”KMK No.237 Tahun 1997”), dengan tegas dinyatakan bahwa ” ”Pengganti air susu ibu yang dipasarkan meliputi : (a) Susu formula bayi, (b) Susu Formula Lanjutan, (c) Makanan pendamping air susu ibu yang diberikan dengan menggunakan botol dan dot” ;

13. Bahwa dengan penafsiran secara harafiah sederhana tersebut Majelis Pengadilan Pajak mengasumsikan makanan bayi sebagai makanan. Padahal di dalam kenyataannya yang dikenal sebagai makanan bayi adalah air susu ibu. KMK No.237 Tahun 1997 telah menentukan susu formula bayi dan susu formula lanjutan sebagai pengganti air susu ibu ;

14. Bahwa Lactogen-1 dan Lactogen-2 masuk dalam susu formula bayi dimana jika dicampur dengan air akan terlihat karakter utamanya sebagai susu, bukan sebagai olahan makanan sebagaimana telah diuraikan pada butir 20 di atas ;

15. Berdasarkan uraian fakta di atas, sangat jelas bahwa Lactogen-2 merupakan Susu Formula Bayi dengan demikian pengklasifikasian Lactogen-2 harus masuk dalam Pos Tarif HS 0402.29.10.00, bukan dalam klasifikasi HS.1901.10.29.00., sehingga sudah sepantasnya Putusan Pengadilan Pajak yang mempertahankan penetapan pengklasifikasian Termohon Peninjauan Kembali tersebut dibatalkan, karena tidak didasarkan pada pengertian-pengertian yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan perpajakan dalam hal ini BTBMI dan Explanatory Notes to the Harmonized System, dan selanjutnya bea masuk dan pungutan impor lainnya yang dibebankan berdasarkan SPKPBM No. S-000368/VERKAN/WBC.07/KP.01.2007 tanggal 13 Februari 2007 harus dikembalikan kepada Pemohon Peninjauan Kembali, berikut imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) untuk setiap bulan keterlambatan pengembalian bea masuk untuk selama-lamanya 24 (dua puluh empat) bulan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan R.I. Nomor 160/PMK.01/2008 tentang Pemberian Imbalan Bunga di Bidang Kepabeanan dam/atau Cukai, juncto UU Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan, yang telah diperbaharui dengan UU Nomor: 17 Tahun 2006 ;

2. Putusan Pengadilan Pajak Tidak Didasarkan pada Ketentuan Peraturan Perundangan yang Berlaku :

   1. Bahwa dalam BTBMI yang dikeluarkan oleh Dirjen Bea dan Cukai, Departemen Keuangan R.I., terdapat ketentuan umum untuk mengiterpretasikan harmonized systems("KUMHS"), sehingga memberikan kepastian dalam mengklasifikasi pos tarif dari suatu barang impor, sebagaimana kami kutip sebagai berikut :

”Klasifikasi barang dalam Nomenklatur dilakukan menurut prinsip berikut :

2 (a) Setiap referensi untuk suatu barang dalam suatu pos harus dianggap meliputi juga referensi untuk barang tersebut dalam keadaan tidak lengkap atau belum rampung, asalkan pada saat diajukan, barang yang tidak lengkap atau belum rampung tersebut mempunyai karakter utama dari barang itu dalam keadaan lengkap atau rampung (atau berdasarkan Ketentuan ini dapat digolongkan sebagai lengkap atau rampung) yang diajukan dalam keadaan belum dirakit atau terbongkar ;

(b)Setiap referensi untuk suatu bahan atau zat dalam suatu pos, harus dianggap juga meliputi referensi untuk campuran atau kombinasi dari bahan atau zat itu dengan bahan atau zat lain. Setiap referensi untuk barang dari bahan atau zat tertentu harus dianggap juga meliputi referensi untuk barang yang sebagian atau seluruhnya terdiri dari bahan atau zat tersebut. Barang yang terdiri lebih dari satu jenis bahan atau zat harus diklasifikasikan sesuai dengan prinsip dari ketentuan 3 ;

3. Apabila dengan menerapkan Ketentuan 2 (b) atau untuk berbagai alasan lain, barang yang dengan pertimbangan awal dapat diklarifikasikan dalam dua pos atau lebih maka klasifikasinya harus diberlakukan sebagai berikut :

1. Pos yang memberikan uraian yang paling spesifik harus lebih diutamakan dari pos yang memberikan uraian yang lebih umum. Namun demikian, apabila dua pos atau lebih yang masing-masing pos hanya merujuk kepada bagian dari bahan atau zat yang terkandung dalam barang campuran atau barang komposisi atau hanya merujuk kepada bagian dari barang dalam set yang disiapkan untuk penjualan eceran, maka pos tersebut harus dianggap setara sepanjang berkaitan dengan barang tersebut, walaupun salah satu dari pos tersebut memberikan uraian barang yang lebih lengkap atau lebih tepat ;

2. Barang campuran dan barang komposisi yang terdiri dari bahan yang berbeda atau dibuat dari komponen yang berbeda, serta barang yang disiapkan dalam set (a), harus diklasifikasikan berdasarkan bahan atau komponen yang memberikan karakter utama barang tersebut, sepanjang kriteria ini dapat diterapkan.(digarisbawahi oleh Pemohon Peninjauan Kembali) ;

3. Apabila barang tidak dapat diklasifikasikan berdasarkan referensi 3 (a) atau 3 (b), maka barang tersebut harus diklasifikasikan dalam pos tarif terakhir berdasarkan urutan penomorannya di antara pos tarif yang mempunyai pertimbangan yang setara" ;

2. Bahwa selain ketentuan umum untuk mengiterpretasikan Harmonized System tersebut, Termohon Peninjauan Kembali pun ternyata telah mengeluarkan pedoman dalam menetapkan klasifikasi atas barang impor, sebagaimana Surat Edaran Dirjen Bea dan Cukai Nomor : SE-22/BC/2006 tanggal 22 Juni 2006 tentang Pedoman Proses Penetapan Klasifikasi Barang (Lampiran VI), yang pada butir 1.2. dan butir 1.3 Pedoman Proses Penetapan Klasifikasi Barang itu disebutkan bahwa :

butir 1.2 Pedoman Proses Penetapan Klasifikasi Barang :

”Proses penetapan klasifikasi barang dilakukan dengan tahapan sebagai berikut :

1. Perhatikan hasil identifikasi barang ;

2. Lihat daftar isi Buku Tarif Bea Masuk Indonesia (BTMI), tentukan Bab-bab terkait ;

3. Teliti masing-masing Bab terkait tersebut ;

4. Perhatikan catatan Bagian/Sub Bab, Sub Pos dan uraian Barang ;

5. Inventarisir pos-pos yang relevan setara ;

6. Gunakan referensi-referensi World Customs Organization (jika diperlukan). Contoh : Explanatory Notes to the Harmonized System, HS Commodity Database, Alphabetical Index, Compendium of Classifications Opinions ;

7. Tentukan pos yang tepat” ;

Butir 1.3 Pedoman Proses Penetapan Klasifikasi Barang :

“Penetapan klasifikasi barang dilaksanakan dengan selalu memperhatikan Ketentuan Umum untuk menginterpretasikan Harmonized System (KUMHS)” ;

3. Mohon perhatian Majelis Hakim Agung yang Mulia bahwa ternyata dalam menentukan klasifikasi barang terhadap Lactogen-1 dan Lactogen-2 sebagaimana terlihat dalam Putusan Pengadilan Pajak nyata-nyata telah Majelis Pengadilan Pajak dalam pertimbangannya di dalam Putusan Pengadilan Pajak nyata-nyata telah menggunakan referensi lain selain yang telah ditentukan yaitu Modern Diary Products karangan Lincoln M. Lampart, hal ini sangat bertentangan dengan KUMHS, Surat Edaran Dirjen Bea dan Cukai Nomor : SE-22/BC/2006 tanggal 22 Juni 2006 yang telah diuraikan di atas, dan ketentuan dalam UU Pengadilan Pajak khususnya Pasal 78 UU Pengadilan Pajak dan Penjelasan Pasal 78 UU Pengadilan Pajak, yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 78 UU Pengadilan Pajak :

“Putusan Pengadilan Pajak diambil berdasarkan hasil penilaian pembuktian, dan berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang bersangkutan, serta berdasarkan keyakinan hakim.” ;

Penjelasan Pasal 78 UU Pengadilan Pajak :

”Keyakinan Hakim didasarkan pada penilaian pembuktian dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan.” ;

4. Bahwa sangat jelas bahwa Modern Diary Products karangan Lincoln M. Lampart bukan merupakan alat penilaian pembuktian sebagaimana Pasal 78 UU Pengadilan Pajak. Sekalipun Majelis Hakim Pengadilan Pajak merujuk pada keyakinan hakim, namun keyakinan hakim tersebut diwajibkan untuk tunduk pada peraturan perundang-undangan perpajakan. Terlebih, ketika cara penafsiran serta rujukan penafsiran telah ditentukan oleh peraturan perundangan-undangan serta petunjuk yang berlaku, kamus tidak dapat lagi digunakan sebagai penilaian pembuktian terhadap perkara a quo ;

5. Bahwa, terlebih lagi Modern Diary Products Karangan Lincoln M. Lampart tersebut merupakan suatu pengertian umum dan sama sekali tidak memberikan pengertian khusus yang dapat dijadikan sebagai rujukan untuk perkara a quo dan karenanya sama sekali tidak dapat dipergunakan ;

6. Bahwa pengertian susu, terdapat dalam Chapter 4 (Bab 4) dari Explanatory Notes to the Harmonized System, Edisi Ketiga, Tahun 2002, volume 1, halaman 33 yang tertulis : ”Milk i.e., full cream milk and partially or completely skimmed milk”, namun di sisi lain Majelis Pengadilan Pajak melakukan kekeliruan dengan mencari pengertian Skimmed Milk, menurut buku Modern Diary Products karangan Lincoln M. Lampart, dan menyimpulkan adanya penggantian satu atau lebih unsur utama dari susu pada Lactogen-1 dan Lactogen-2 dengan tujuan untuk mengeluarkan produk Lactogen 1 & 2 dari klasifikasi HS 04.02 ;

7. Mohon perhatian Majelis Hakim Agung Yang Mulia bahwa dalam Lactogen-1 dan Lactogen-2 tidak ada penggantian satu atau lebih unsur-unsur pada susu dengan zat lain yang dapat mengakibatkan karakter utamanya sebagai susu menjadi hilang ;

8. Mohon perhatian Majelis Hakim Agung Yang Mulia bahwa Lactogen-1 dan Lactogen-2 diperkaya dengan kandungan vitamin, mineral dan unsur lain yang diperbolehkan menurut penjelasan Chapter 4 (Bab 4) Explanatory Notes to the Harmonized System dan Standar Nasional Indonesia namun tidak menghilangkan karakter utamanya sebagai susu ;

9. Sebagaimana telah Pemohon Peninjauan Kembali uraikan di atas bahwa Chapter 4 (Bab 4) Explanatory Notes to the Harmonized System nyata-nyata bukan mengatur Makanan Olahan dari Dairy Products, melainkan Dairy Products itu sendiri, dimana Lactogen-1 dan Lactogen-2 yang merupakan Susu Bubuk dan termasuk Dairy Products ;

10. Bahwa dalam ketentuan penafsiran klasifikasi barang menurut BTBMI pada bagian 3 (b) sebagaimana dikutip dalam butir II. 1 di atas secara tidak terbantahkan dinyatakan bahwa ”barang campuran dan barang komposisi yang terdiri dari bahan yang berbeda atau dibuat dari komponen yang berbeda, serta barang yang disiapkan dalam set (a), harus diklasifikasikan berdasarkan bahan baku atau komponen yang memberikan karakter utama barang tersebut, sepanjang kriteria ini dapat diterapkan.” (digarisbawahi oleh Pemohon Peninjauan Kembali) ;

11. Bahwa tidak terbantahkan Lactogen-1 dan Lactogen-2 mengandung komponen utama susu yang sekaligus memberikan karakter utama kedua produk tersebut sebagai susu bubuk, hal mana sesuai dengan definisi klasifikasi barang menurut catatan penjelasan Chapter 4 (Bab 4) sebagaimana Halaman 34 buku Explanatory Notes to the Harmonized System, Edisi Ketiga, volume 1 tahun 2002 ;

12. Berdasarkan uraian fakta di atas, sangat jelas bahwa Putusan Pengadilan Pajak tidak didasarkan pada pengertian dalam Explanatory Notes to the Harmonized System sendiri, melainkan pada pengertian yang terdapat dalam Modern Diary Products karangan Lincoln M. Lampart, hal ini sangat bertentangan dengan KUMHS, Surat Edaran Dirjen Bea dan Cukai Nomor : SE-22/BC/2006 tanggal 22 Juni 2006, dan Pasal 78 UU Pengadilan Pajak dan Penjelasan Pasal 78 UU Pengadilan Pajak. Dengan demikian sudah sepantasnya Mahkamah Agung membatalkan Putusan Pengadilan Pajak tersebut ;

Menimbang bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak telah tepat dan benar yaitu bahwa tidak terdapat suatu putusan yang nyata-nyata tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana dimaksud Pasal 91 huruf e Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 dengan pertimbangan :

• Bahwa susu Lactogen-1 dan Lactogen-2 termasuk dalam Pos Tarif 1901.10.29.00 ;

• Bahwa sesuai BTBMI 2004, maka jenis barang yang termasuk Pos Tarif 1901.10.29.00 negeri asal Philipina sebagai anggota ASEAN dikenakan tarif Bea Masuk CEPT 5% ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka permohonan Peninjauan Kembali yang diajukan oleh PT. NESTLE INDONESIA tersebut adalah tidak beralasan, sehingga harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Peninjauan Kembali tersebut ditolak, maka biaya perkara dalam Peninjauan Kembali ini harus dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan Peninjauan Kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali : PT. NESTLE INDONESIA, tersebut ;

Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan Peninjauan Kembali ini ditetapkan sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu tanggal 30 Desember 2009 oleh Widayatno Sastrohardjono,SH.,MSc. Ketua Muda Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Marina Sidabutar, SH.,MH. dan H. Imam Soebechi, SH.,MH. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Sumartanto, SH. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak ;

Hakim-Hakim Anggota : K e t u a :

ttd./ Marina Sidabutar, SH.,MH. ttd./ Widayatno Sastrohardjono,SH.,MSc.

ttd./ H. Imam Soebechi, SH.,MH.

Panitera Pengganti :

ttd./ Sumartanto, SH.

Biaya-biaya :

1. M e t e r a i Rp. 6.000,-

2. R e d a k s i Rp. 5.000,-

3. Administrasi Peninjauan Kembali Rp. 2.489.000,-

Jumlah : Rp. 2.500.000,-

Untuk salinan

MAHKAMAH AGUNG RI.

a.n. Panitera

Panitera Muda Tata Usaha Negara,

ASHADI, SH.

NIP. : 220000754