237/B/PK/PJK/2010
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 237/B/PK/PJK/2010
Plaintiffs / Applicants (1)
Filing or appealing side
Applicant (1)
Arkadia Green Park Tower G Lantai 11, Jl. Tahi Bonar Simatupang, Kaveling 88, Kelurahan Kebagusan, Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12520
TOLAK
P U T U S A N
NO. 237/B/PK/PJK/2010
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
M A H K A M A H A G U N G
memeriksa permohonan peninjauan kembali dalam perkara pajak telah mengambil putusan sebagai berikut dalam perkara :
PT. NESTLE INDONESIA, diwakili oleh Debora R. Tjandrakusuma, pekerjaan Direktur, berkedudukan di Wisma Nestle Arkadia Office Park, Jalan Letjend T.B Simatupang Kav. 88, Jakarta 12520, dalam hal ini memberi kuasa kepada:
1. Erry Bundjamin, S.H., LL.M.
2. Anderonikus A.S. Janis, S.H.
3. Darpan A. Pandjaitan, S.H.
4. Dian Kartika Sari, S.H., LL.M.
5. Adhindra Kurnianto Anggoro, S.H.
6. Timbul Andes Samosir, S.H.
7. Anugerah Widodo, S.H.
Para Advokat dan Konsultan Hukum pada Firma Hukum BUNDJAMIN & PARTNERS, beralamat di Gedung Plaza Sentral Lantai 16, Jalan Jenderal Sudirman No. 47, Jakarta 12930, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Maret 2009 ;
Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Banding ;
melawan :
DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI, berkedudukan di Jalan Jenderal Ahmad Yani - By Pass, Jakarta Timur 13230 ;
Termohon Peninjauan Kembali dahulu Terbanding ;
Mahkamah Agung tersebut ;
Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata Pemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Pemohon Banding telah mengajukan Permohonan Peninjauan Kembali terhadap putusan Pengadilan Pajak No. Put.16010/PP/M.III/19/2008 tanggal 30 Oktober 2008 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Terbanding dengan posita perkara sebagai berikut ;
Bahwa Surat Pemberitahuan Kekurangan Pembayaran Bea Masuk, Cukai, Denda Administrasi dan Pajak Dalam Rangka Impor Nomor : S-000392/VERKAN/WBC.07/KP.01/2007, tanggal 13 Februari 2007 diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Bea dan Cukai Tanjung Perak terhadap PIB Nomor : 020709 tanggal 14 April 2005 atas importasi 1.320 cases Lactogen yang terdiri dari :
1.320 cases Lactogen-1 with DHA 24 x 400 gram,
negara asal Philipina dengan Klasifikasi Pos tarif 0402.29.10.00 (BM 0%, PPN 10%, PPnBM -, PPh 2,5%), ditetapkan oleh Terbanding dengan Klasifikasi Pos tarif 1901.10.29.00 (BM CEPT 5%, PPN 10%, PPnBM -, PPh 2,5%) sehingga terdapat Kekurangan Pembayaran Bea Masuk, Cukai, Denda Administrasi dan Pajak Dalam Rangka Impor sebesar Rp. 15.494.238,00 dengan perhitungan sebagai berikut :
| Jenis Tagihan | Tagihan Bea Cukai (Rp) | Tagihan Pajak (Rp) | Jumlah Tagihan (Rp) |
Bea Masuk Cukai PPN PPnBM PPh Pasal 22 Denda Administrasi | 13.772.657,00 0 | 1.377.265,00 0 344.316,00 | 13.772.657,00 0 1.377.265,00 0 344.316,00 |
| Jumlah | 13.772.657,00 | 1.721.581,00 | 15.494.238,00 |
Bahwa atas Surat Pemberitahuan Kekurangan Pembayaran Bea Masuk tersebut dan berdasarkan Pasal 95 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan, Pemohon Banding dengan surat Nomor : 882/FC/SMT-tax/07, tanggal 9 April 2007 mengajukan banding ke Pengadilan Pajak ;
Bahwa Pemohon Banding dalam Surat Bandingnya Nomor : 882/FC/SMT-tax/07, tanggal 9 April 2007 pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut ;
Bahwa sehubungan dengan Surat Pemberitahuan Kekurangan Bea Masuk, Cukai, Denda Administrasi dan Pajak Dalam Rangka Impor Nomor : S-000392/VERKAN/WBC.07/KP.01/2007 tanggal 13 Februari 2007 yang Pemohon Banding terima tanggal 15 Februari 2007 mengenai salah klasifikasi/pembebanan barang impor berupa ”Lactogen with DHA”, dengan ini Pemohon Banding mengajukan banding atas SPKPBM tersebut ;
Bahwa permohonan banding ini Pemohon Banding ajukan berdasarkan Pasal 95 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan jo. Pasal 95 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 jo. Pasal 35 dan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak ;
Bahwa Surat Pemberitahuan Kekurangan Pembayaran Bea Masuk, Cukai, Denda Administrasi dan Pajak Dalam Rangka Impor tersebut diatas merupakan Penetapan Klasifikasi berdasarkan Pasal 17 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 jo. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 yaitu : penetapan kembali tarif untuk penghitungan Bea Masuk dalam jangka waktu dua tahun terhitung sejak tanggal Pemberitahuan Pabean ;
Bahwa SPKPBM tersebut menetapkan klasifikasi pos tarif atas barang impor Pemohon Banding berupa ”Lactogen with DHA” adalah HS No. 1901.10.2900 dengan tarif bea masuk CEPT (yaitu: tarif bea masuk atas impor dari Negara ASEAN lainnya) sebesar 5% sehingga menyebabkan kekurangan pembayaran Bea Masuk dan Pajak Dalam Rangka Impor (PDRI) sejumlah Rp. 15.494.238,00 dengan rincian sebagai berikut :
Bea Masuk Rp. 13.772.657,00
Pajak Pertambahan Nilai Rp. 1.377.265,00
Pajak Penghasilan Pasal 22 Rp. 344.316,00
Total Rp. 15.494.238,00
Bahwa sebagai bahan pertimbangan untuk keputusan atas pengajuan banding ini, Pemohon Banding sampaikan hal-hal sebagai berikut :
I. Latar Belakang Permasalahan
Bahwa Pemohon Banding mengimpor susu bayi (”Infant Milk”) dengan mendapatkan fasilitas CEPT karena mengimpor dari Negara ASEAN lainnya yang dilengkapi dengan Surat Keterangan Asal (Form D) dengan Pemberitahuan Impor Barang Nomor 020709 tanggal 14 April 2005 yang memberitahukan klasifikasi barang sebagai berikut :
| Uraian Barang | Pos Tarif | Bea Masuk CEPT |
| Lactogen with DHA | 0402.29.10.00 | 0% |
Bahwa Terbanding menetapkan dengan SPKPBM Nomor : S-000392/ VERKAN/WBC.07/KP.01/2007 tanggal 13 Februari 2007 bahwa barang tersebut diklasifikasikan dalam HS No. 1901.10.29.00 dengan Bea Masuk CEPT 5% dan dalam Surat Pemberitahuan Kekurangan Pembayaran Bea Masuk, Cukai, Denda Administrasi dan Pajak Dalam Rangka Impor tersebut tidak mencantumkan alasan penetapan klasifikasi, hanya disebutkan bahwa uraian terjadinya hutang adalah ; Salah Klasifikasi/Pembebanan ;
Bahwa namun berdasarkan penjelasan lisan dari Kantor Pelayanan Bea dan Cukai Tanjung Perak, SPKPBM tersebut diterbitkan sesuai dengan surat dari Kantor Wilayah VII Surabaya untuk menindaklanjuti Temuan Hasil Verifikasi Dokumen Pabean dan Cukai sehubungan dengan Nota Dinas Kepala Bidang Verifikasi ;
Bahwa Kantor Pelayanan Bea dan Cukai Tanjung Perak diminta untuk menindaklanjuti PIB dan Nota Hasil Analisis Verifikasi Dokumen (”NHAVD”) dan berdasarkan Nota Hasil Verifikasi Dokumen (NHVD) atas PIB yang lain dengan barang impor yang sama Pemohon Banding mendapatkan alasan dari pihak Terbanding sebagai berikut :
Bahwa berdasarkan penelitian pada database WCO dengan kata kunci ”milik” dan ”baby” maka jenis barang tersebut masuk dalam sub pos 1901.10 ;
Bahwa berdasarkan catatan penjelasan untuk HS Buku I Bab 1 – 29, bagian I, butir (1) dijelaskan dalam bab ini juga tidak termasuk antara lain sebagai berikut :
- Olahan makanan yang bahan dasarnya produk pabrik susu (khususnya pos 1901) ;
- Produk yang diperoleh dari susu dengan menggantikan satu atau lebih unsur utama alami (misalnya: lemak butirat dengan substansi lain seperti lemak oleat) (Pos 19.01 atau 21.06) ;
- Berdasarkan BTBMI Tahun 2005, jenis barang tersebut diklasifikasikan sebagai ”olahan untuk bayi, disiapkan untuk penjualan eceran, yang terbuat dari barang pada pos 0401 sampai dengan 0404, bukan merupakan makanan medis sehingga masuk dalam HS 1901.10.29.00 dengan Bea Masuk CEPT 5% ;
Bahwa sesuai dengan Pasal 95 ayat 1 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan jo. Pasal 95 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995, maka keberatan atas Penetapan Klasifikasi Pasal 17 ayat 2 Undang-Undang Kepabeanan dapat diajukan banding ke Pengadilan Pajak ;
Bahwa oleh karena itu Pemohon Banding mengajukan banding terhadap SPKPBM di atas ;
II. Alasan Pengajuan Banding
Bahwa Lactogen with ”DHA” telah benar diklasifikasikan dalam HS No. 0402.29.10.00 sebagai kelompok dari susu dengan tarif bea masuk CEPT 0% dan karena Lactogen itu adalah susu untuk bayi, bukan olahan makanan untuk bayi yang berasal dari susu seperti yang dimaksud dalam HS 1901.10.29.00 dan oleh karena itu tidak ada Bea Masuk dan Pajak Dalam Rangka Impor yang kurang dibayar ;
Hasil Identifikasi Barang dan Dasar Pertimbangan Klasifikasi
Bahwa barang impor berupa ”Lactogen with DHA” adalah infant milk atau susu bayi, bukan infant food atau bukan olahan makanan bayi yang berasal dari susu ;
Bahwa Lactogen berfungsi sebagai pengganti Air Susu Ibu dalam bentuk susu bubuk (milk powder) yang apabila diberi tambahan air akan terlihat karakter utamanya sebagai susu itu sendiri, bukan sebagai olahan makanan dari susu seperti yang dimaksud pada HS 1901.10.29.00 ;
Bahwa menurut catatan penjelasan untuk Harmonized System, edisi ketiga, volume 1, halaman 158, yang dimaksud dalam HS 1901.10.29.00 adalah olahan dalam bentuk bubuk atau cairan yang digunakan untuk makanan bayi atau untuk tujuan diet dan terdiri dari susu yang telah ditambahkan ramuan kedua (second ingredients) misalnya: cereal, groat, yeast ;
Bahwa olahan makanan ini biasanya dikenal dengan sebutan bubur susu untuk bayi atau susu yang mengandung cereal, groat atau yeast untuk keperluan diet Lactogen tidak mengandung cereal, groat atau yeast ;
Bahwa sebagai tambahan, Lactogen juga tidak dapat diklasifikasikan pada HS 1901.10.29.00 karena dalam proses produksinya tidak ada penggantian satu atau lebih ingredient dari susu, tetapi menambahkannya dengan bahan yang diperbolehkan dalam penjelasan HS No. 0402 untuk memperkaya kandungan vitamin dan mineral dalam susu sesuai Standar Nasional Indonesia ;
Bahwa dalam proses pembuatannya, Lactogen adalah skimmed milk yang ditambahkan unsur-unsur lain yang diperbolehkan sesuai Standar Nasional Indonesia dan CODEX, namun tidak menghilangkan karakter utamanya sebagai susu itu sendiri dan penambahan unsur tersebut diperbolehkan dan dianggap tidak menghilangkan karakter utamanya sebagai susu ;
Bahwa hal ini sesuai dengan catatan penjelasan untuk Harmonized System, edisi ketiga, volume 1, bab 4, halaman 34 bahwa produk-produk diantaranya yaitu : (E) produk yang mengandung ingredient susu alami dapat ditambah atau diperkaya dengan vitamin atau asam mineral, stabilizing agents, anti-oksidan atau vitamin lainnya yang biasanya tidak ditemukan dalam produk tersebut, sejumlah kecil bahan kimia atau anticaking agents (supaya bubuk susu tidak mengeras) ;
Bahwa Lactogen hanya mengandung unsur susu alamiah berupa skimmed milk yang diperkaya dengan unsur-unsur yang diperbolehkan dalam catatan penjelasan dari Bab 4 di atas seperti vitamin, mineral dan vitamin lainnya yang biasanya tidak terdapat dalam produk tersebut ;
Data atau Informasi Pendukung Lainnya
Bahwa bayi yang mengkonsumsi susu Lactogen, pada usia tertentu biasanya usia 6 bulan, tetap harus diberikan makanan olahan untuk bayi (diantaranya adalah produk yang dimaksud dalam HS 1901.10.29.00 yaitu : berupa bubur susu) karena Lactogen hanya berfungsi sebagai susu bayi dimana pada usia tertentu bayi memerlukan makanan olahan seperti bubur susu yang biasanya terdiri dari susu sebagai primary ingredients (ramuan utama) dan cereal/groat/yeast sebagai second ingredients (ramuan kedua) ;
Bahwa Pemohon Banding juga mengimpor Nestle Milk Cereals (”Bubur Susu Bayi”) yang diklasifikasikan dalam HS 1901.10.29.00. Produk 0402 dan 1901 sangat berbeda, dimana produk 0402 seperti Lactogen akan terlihat dengan jelas karakter utamanya sebagai susu, sedangkan produk 1901 adalah olahan makanan yang terbuat dari susu yang sudah mengandung ramuan kedua seperti cereal/groat/yeast ;
Bahwa pada penempatannya di toko atau supermaket, Lactogen ini juga dikelompokkan dalam kelompok susu, bukan kelompok makanan olahan untuk bayi seperti bubur susu atau makanan olahan bayi lainnya yang mengandung cereal/groat/yeast ;
III. Kesimpulan
Bahwa Lactogen adalah suatu produk yang mengandung unsur susu alami yang terdapat pada skimmed milk yang diperkaya dengan unsur-unsur yang diperkenankan berdasarkan catatan penjelasan dari bab 4, khususnya untuk HS 0402.29.10.00. Lactogen bukan makanan olahan yang berasal dari susu yang mengandung secondary ingredients (ramuan kedua) seperti cereals, groat,yeast. Lactogen juga tidak dapat diklasifikasikan pada HS 1901.10.29.00 karena dalam proses produksinya tidak ada penggantian satu atau lebih ingredient dari susu, tetapi menambahkannya dengan bahan yang diperbolehkan dalam penjelasan HS No. 0402 untuk memperkaya kandungan vitamin dan mineral dalam susu tersebut sesuai Standar Nasional Indonesia. Oleh karena itu Lactogen adalah benar diklasifikasikan pada HS 0402.29.10.00 berdasarkan Buku Tarif Bea Masuk 2005 dengan Bea Masuk CEPT 0% ;
Menimbang, bahwa amar putusan Pengadilan Pajak Jakarta Nomor : Put.16010/PP/M.III/19/2008 tanggal 30 Oktober 2008 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut :
Menolak permohonan banding Pemohon Banding terhadap Surat Pemberitahuan Kekurangan Pembayaran Bea Masuk, Cukai, Denda Administrasi dan Pajak Dalam Rangka Impor Nomor : S-000392/VERKAN/WBC.07/KP.01/2007, tanggal 13 Februari 2007 oleh Kantor Pelayanan Bea dan Cukai Tipe A Khusus Tanjung Perak atas nama : PT. Nestle Indonesia, NPWP : 01.308.948.7-092.000, alamat : Wisma Nestle Arkadia Office Park, Jalan Letjend T.B Simatupang Kav. 88, Jakarta 12520, dan mempertahankan penetapan klasifikasi Terbanding terhadap PIB Nomor : 020709 tanggal 14 April 2005 atas importasi 1.320 cases Lactogen yang terdiri dari :
- 1.320 cases Lactogen-1 with DHA 24 x 400 gram,
negara asal Philipina dengan Klasifikasi Pos Tarif 1901.10.29.00 (BM CEPT 5%, PPN 10%, PPnBM -, PPh 2,5%) ;
Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut, yaitu putusan Pengadilan Pajak Jakarta Nomor : Put.16010/PP/M.III/19/2008 tanggal 30 Oktober 2008 diberitahukan kepada Pemohon Banding sekarang Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 20 Februari 2009, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Banding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6
Maret 2009 diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak Jakarta pada tanggal 8 Mei 2009 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Peninjauan Kembali No. PKA-416/SP.51/AB/V/2009 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Pajak Jakarta dengan disertai memori/risalah peninjauan kembali yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak Jakarta pada tanggal 8 Mei 2009 ;
Menimbang, bahwa tentang Permohonan Peninjauan Kembali tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama pada tanggal 20 Mei 2009 kemudian terhadapnya oleh pihak lawannya telah diajukan jawaban yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak Jakarta pada tanggal 1 Juli 2009 ;
Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan, yang diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan undang-undang, secara formal dapat diterima ;
Menimbang, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan alasan-alasan peninjauan kembali yang pada pokoknya sebagai berikut :
I. Kekhilafan atau kekeliruan yang nyata tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam pengklasifikasian produk Lactogen-1 with DHA (”Lactogen-1”) :
1. Bahwa perkara a quo terjadi karena adanya kesalahan dalam pengklasifikasian pos tarif atas barang impor berupa susu formula bayi Lactogen-1 oleh Termohon Peninjauan Kembali, dimana Termohon Peninjauan Kembali telah keliru mengklasifikasikan susu bayi Lactogen-1 sebagai makanan olahan, sehingga masuk dalam klasifikasi HS.1901.10.29.00, padahal Lactogen-1 jelas-jelas merupakan Susu Bubuk, oleh karenanya berdasarkan BUKU TARIF BEA MASUK INDONESIA (”BTBMI”), Lactogen-1 termasuk dalam klasifikasi pos tarif HS.0402.29.10.00, dimana dalam rangka Skema Common Efective Preferential Tariff (”CEPT”) terhadap impor barang dari negara-negara ASEAN, sebagaimana Keputusan Menteri Keuangan R.I. Nomor : 546/ KMK.01/2003 tertanggal 18 Desember 2003 seharusnya diberlakukan Bea Masuk sebesar 0% ;
2. Bahwa alasan Termohon Peninjauan Kembali dahulu Terbanding menetapkan Lactogen-1 sebagai makanan olahan sehingga masuk dalam pos tarif HS 1901.10.29.00 adalah :
- Karena Komposisi Lactogen-1 tidak hanya mengandung bahan tambahan yang diatur dalam halaman 34 dan halaman 158 buku Explanatory Notes to the Harmonized System, Edisi Ketiga, volume 1 Tahun 2002 ;
- Karena Lactogen-1 dibuat dalam bentuk kemasan 400 gram ;
Alasan tersebut jelas ternyata dalam Halaman 41 paragraf 4 Putusan Pengadilan Pajak yang kami kutip sebagai berikut :
“bahwa Terbanding menetapkan ”Lactogen 1 with DHA” pada pos tarif 1901.10.29.00 dengan tarif BM 5% dengan alasan karena Lactogen with DHA tersebut ternyata tidak hanya mengandung ”bahan-bahan tambahan yang diperkenankan” berdasarkan halaman 34 dan halaman 158 buku Explanatory Notes to the Harmonized System, 3rd edition, volume 1 Tahun 2002 yang diterbitkan oleh World Customs Organization, dan karena dalam bentuk kemasan 400 g”.
3. Akibat dari kesalahan Termohon Peninjauan Kembali dalam mengklasifikasikan pos tarif atas impor Lactogen-1 dari negara Philipina tersebut, Pemohon Peninjauan Kembali harus membayar Bea Masuk sebesar 5% dan pungutan impor lainnya, sebagaimana Surat Pemberitahuan Kekurangan Pembayaran Bea Masuk, Cukai, Denda Administrasi dan Pajak Dalam Rangka Impor (”SPKPBM”) No. S-000392/VERKAN/WBC.07/KP.01/2007 tanggal 13 Februari 2007 ;
4. Bahwa alasan Termohon Peninjauan Kembali sebagaimana butir 2 di atas adalah nyata-nyata keliru, karena :
- Halaman 34 buku Explanatory Notes to the Harmonized System, Edisi Ketiga, volume 1 Tahun 2002, justru menegaskan bahwa produk yang mengandung unsur-unsur asal susu dapat ditambah atau diperkaya dengan kandungan : vitamin atau garam mineral; stabilising agents, anti oksidan atau vitamin lainnya yang biasanya tidak ditemukan dalam produk tersebut, sejumlah kecil bahan kimia atau anticaking agents (supaya bubuk tidak menggumpal). Perlu Pemohon Peninjauan Kembali tegaskan bahwa Lactogen-1 hanya mengandung unsur susu alamiah berupa susu bubuk yang diperkaya dengan unsur-unsur yang diperbolehkan dalam catatan penjelasan Chapter 4 (Bab 4) sebagaimana Halaman 34 buku Explanatory Notes to the Harmonized System, Edisi Ketiga, volume 1 Tahun 2002 ;
Untuk lebih jelas Pemohon Peninjauan Kembali mengutip catatan penjelasan Chapter 4, sebagai berikut :
”This Chapter covers:
Dairy Products:
(A). Milk, i.e. full cream milk and partiallyor completely skimmed milk
(B). Cream
(C). Buttermilk, curdled milk and cream, yoghurt, kephir and other fermented or acidified milk and cream;
(D). Whey
(E). Product consisting of natural milk constituents, not elsewhere specified or included;
(F). Butter and other fats and oils derived from milk; dairy spreads
(G). Cheese and curd”
The products mentioned at Items (A) to (E) above may contain, in addition to natural milk constituents (e.g., milk enriched in vitamins or mineral salts), small quantities of stabilizing agents which serve to maintain the natural consistency of the product during transport in liquid state (disodium phosphate, trisodium citrate and calcium choride, for instance) as well as very small quantities of anti-oxidants or vitamins not normaly found in the product. Certain of these products may also contain small quantities chemicals (e.g., sodium bicarbonate) necessary for their processing; product in the form of powder or granules may contain anticaking agents (for example, phospholipids, amorphous silicon dioxide”.
- Tidak ada ketentuan dalam buku The Harmonized System dan the Explanatory Notes to the Harmonized System yang melarang impor Lactogen-1 dalam bentuk kemasan untuk penjualan eceran ;
Mohon perhatian Majelis Hakim Agung yang Mulia bahwa berdasarkan The Explanatory Notes to the Harmonized System, Edisi Ketiga, tahun 2002 volume 1, Halaman 158 juncto the Explanatory Notes to The Harmonized System, Edisi Keempat, Tahun 2007, volume 1, Halaman IV-1901-3, bahwa terdapat 2 (dua) hal yang menentukan apakah suatu produk merupakan makanan olahan sebagaimana yang dimaksud dalam HS 1901.10.29.00 atau tidak, sebagai berikut :
“The preparations of this heading may be distinguished from the products of heading 04.01 to 04.04 in they contain, in addition to natural milk constituents, other ingredients not permitted in the products of those earlier headings. Thus heading 19.01 includes, for example :
(1). Preparations in powder or liquid from used as infant food or for dietetic purposes and consisting of milk to which secondary ingredients (e.g., cereal, groats, yeast) have been added ;
(2). Milk preparations obtained by replacing one or more constituents of milk (e.g., butyric fats) by another substances” ;
Berdasarkan Explanatory Notes to The Harmonized System tersebut di atas, sangat jelas ditentukan bahwa suatu produk dapat diklasifikasikan HS 1901.10.29.00 apabila :
- Makanan olahan dalam bentuk bubuk atau cairan yang digunakan untuk makanan bayi dan terdiri dari susu yang telah ditambahkan ramuan kedua (secondary ingredients) misalnya : cereal, groat, yeast ;
- Makanan olahan dari susu diperoleh dengan cara menggantikan satu atau lebih unsur-unsur pada susu dengan zat lain, sehingga karakter utamanya sebagai susu menjadi hilang ;
Bahwa dalam kenyataannya produk Lactogen-1 dengan komponen utamanya hampir sepenuhnya berupa susu dengan unsur-unsur yang diperbolehkan dalam catatan penjelasan Chapter 4 (Bab 4) sebagaimana Halaman 34 buku Explanatory Notes to the Harmonized System, Edisi Ketiga, volume 1 tahun 2002 sama sekali tidak merubah karakter utamanya sebagai produk susu bubuk. Dengan demikian Lactogen-1 sama sekali bukan merupakan produk olahan makanan bayi dan karenanya Lactogen-1 tidak termasuk dalam kriteria klasifikasi HS.1901.10.29.00 melainkan masuk dalam klasifikasian pos tarif HS. 0402.29.10.00 ;
6. Fakta selanjutnya yang tidak terbantahkan bahwa Lactogen-1 merupakan susu formula bayi pengganti ASI (air susu ibu), yang tidak mengandung unsur cereal, groat, yeast sama sekali, dan yang lebih penting lagi dalam proses produksi Lactogen-1 tidak ada penggantian satu atau lebih unsur utama dari susu, sehingga tidak menghilangkan karakter utamanya sebagai susu ;
7. Mohon perhatian Majelis Hakim Agung, bahwa Makanan Olahan yang mengandung unsur cereal, groat, yeast, yang sehari-hari dikenal dengan sebutan bubur susu bayi, sebagai contoh: Nestle Bubur Susu (Nestle Milk Cereals), dimana untuk produk ini Pemohon Peninjauan Kembali sejak awal mengklasifikasikannya sebagai makanan olahan sebagaimana dimaksud dalam HS.1901.10.29.00 karena produk Nestle Bubur Susu (Nestle Milk Cereals) atau yang dikenal dengan bubur susu bayi mengandung ramuan kedua (secondary ingredients) berupa cereal sehingga karakter utamanya sebagai susu telah hilang, namun untuk produk Lactogen-1 sudah benar masuk dalam klasifikasi HS.0402.29.10.00 karena tidak ada penambahan ramuan kedua (secondary ingredients) berupa cereal, groat, yeast; dan dalam proses produksinya tidak ada penggantian satu atau lebih ingredients dari susu sehingga tidak menghilangkan karakter utamanya sebagai susu, hal ini sesuai dengan Surat Persetujuan Pendaftaran Produk Pangan No. PO.01.02.51.1266.PKPU3/ML/08/07/111POT tertanggal 22 Agustus 2007 atas Nestle Cerelac dengan Nomor Pendaftaran ML 810101035145 yang dikeluarkan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia (”Badan POM”), menyebutkan bahwa Nestle Cerelac adalah makanan Pendamping ASI Bubuk Instan Bubur Bayi (Lampiran I) ;
8. Sebagaimana telah dijelaskan di atas oleh Pemohon Peninjauan Kembali sebutkan di atas bahwa Lactogen-1 merupakan susu formula bayi pengganti ASI (air susu ibu) bukan makanan olahan, hal ini sejalan dengan Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia (”Badan POM”) yang dalam Surat Persetujuan Pendaftaran No. PO.01.02.51.201.PKP3/ML/02/04/243.POT tertanggal 16 Februari 2004 atas Lactogen-1 dengan Nomor Pendaftaran ML 810411005021 menyebutkan Lactogen-1 adalah Susu Formula Bayi dengan zat besi untuk usia 0-6 bulan (Lampiran II) ;
9. Mohon perhatian Majelis Hakim Yang Mulia, bahwa terdaftarnya Lactogen-1 sebagai Susu Formula Bayi dan Susu Formula Lanjutan di Badan POM, sudah melalui proses penilaian yang sangat ketat berdasarkan Prinsip Penilaian Keamanan Pangan yang diterapkan oleh Badan POM, yang meliputi :
- Penilaian Persyaratan Umum untuk produk impor berupa surat penunjukkan dari perusahaan asal, sertifikat kesehatan (Health Certificate), Sertifikat bebas jual (Certificate of Free Sale) dari negara asal ;
- Penilaian Persyaratan Teknis, meliputi penilaian komposisi, spesifikasi bahan, cara produksi, dan hasil analisa laboratorium meliputi analisa kimia, bahan tambahan pangan, cemaran logam dan cemaran mikrobiologi ;
- Penilaian Label (nama dagang, nama produk, isi/berat bersih, nama dan alamat perusahaan, komposisi, kode produksi, kadaluarsa, nomor BPOM RI MD/ML, dan Gambar atau Logo) ;
Merupakan fakta bahwa melalui penilaian menurut Prinsip Penilaian Keamanan Pangan tersebut, Badan POM telah menyatakan Lactogen-1 sebagai Susu Formula Bayi dan Susu Formula Lanjutan, dengan demikian sudah tepat jika Lactogen-1 masuk dalam kategori pos tarif HS.0402.29.10.00 ;
Bahwa Lactogen-1 ini merupakan susu formula bayi juga ternyata dalam FORM D (Certificate of Origin - Common Efective Preferential Tariff Scheme-Combined Declaration and Certificate) yang dikeluarkan oleh Bureau of Customs-Department of Finance Philipina sebagai negara asal barang (Lampiran III), dimana pada kolom 7 Form D, sangat jelas disebutkan Lactogen-1 masuk dalam klasifikasi HS. 0402.29.10.00, selanjutnya pada kolom 11 Form D mengenai “Declaration by the exporter” (pernyataan oleh Pengekspor) ditegaskan kembali bahwa apa yang telah dinyatakan dalam FORM D tersebut dinyatakan sudah benar, termasuk juga pengklasifikasian Lactogen-1 kedalam HS.0402.29.10.00 sudah benar, dengan demikian pendapat Majelis Pengadilan Pajak dalam Putusan Pengadilan Pajak dalam Halaman 51 paragraf 7 yang menyatakan : ”bahwa menurut Majelis, Form D adalah dokumen yang membuktikan origin/asal barang impor, sehingga Form D bukanlah dokumen penetapan klasifikasi pos tarif” tidak tepat, karena FORM D bukan semata-mata sebagai dokumen yang menyatakan asal barang saja tetapi juga penetapan klasifikasi pos tarif atas barang yang diexpor yang dinyatakan telah benar dalam kolom 12 oleh Bureau of Customs-Department of Finance Philipina sebagaimana Pemohon Peninjauan Kembali kutip sebagai berikut: ”It is hereby certified, on the basis of control carried out, that the declaration by the exporter is correct”. Berdasarkan uraian di atas sudah jelas bahwa pendapat Majelis Pengadilan Pajak tidak tepat, oleh karenanya Putusan Pengadilan Pajak patut dibatalkan ;
11. Mohon perhatian Majelis Hakim yang Mulia bahwa untuk kepentingan konsumen atau masyarakat pembeli, penempatan Lactogen-1 di setiap toko atau supermaket selalu dikelompokkan dalam kelompok Susu Bayi (INFANT MILK), bukan masuk dalam kelompok Makanan Bayi (INFANT FOOD), dengan kata lain penempatan Lactogen-1 tidak satu tempat dengan produk makanan olahan seperti bubur susu bayi (Nestle Bubur Susu/Nestle Milk Cereals), sehingga konsumen atau masyarakat pembeli tidak terkecoh atau salah ketika hendak membeli susu formula bayi (infant milk) (Lampiran IV) ;
12. Karakter utama Lactogen-1 sebagai susu formula bayi jelas terlihat dari cara penyajiannya sebagaima tercantum dalam kemasan. Cara penyajian Lactogen-1 dengan mencampurkan air sesuai dengan petunjuk dalam kemasan sangat jelas akan membuat wujud fisik (physical charactertistic) dari kedua produk tersebut menjadi cair hal mana yang memberikan perbedaan secara tegas antara kedua produk tersebut sebagai susu formula bayi dengan makanan olahan dalam HS 1901.10.29.00 dimana misalnya bubur susu bayi (Nestle Bubur Susu/Nestle Milk Cereal) akan menggumpal (mengental) seperti bubur setelah pencampurannya ;
13. Berdasarkan uraian fakta di atas, sangat jelas bahwa Lactogen-1 adalah Susu Formula Bayi dengan demikian pengklasifikasian Lactogen-1 harus masuk dalam Pos Tarif HS 0402.29.10.00, bukan dalam klasifikasi HS.1901.10.29.00., sehingga sudah sepantasnya Putusan Pengadilan Pajak yang mempertahankan penetapan pengklasifikasian Termohon Peninjauan Kembali tersebut dibatalkan, karena tidak didasarkan pada pengertian-pengertian yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan perpajakan dalam hal ini BTBMI dan Explanatory Notes to the Harmonized System, dan selanjutnya bea masuk dan pungutan impor lainnya yang dibebankan berdasarkan SPKPBM No. S-000392/VERKAN/WBC.07/KP.01.2007 tanggal 13 Februari 2007 harus dikembalikan kepada Pemohon Peninjauan Kembali, berikut imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) untuk setiap bulan keterlambatan pengembalian bea masuk untuk selama-lamanya 24 (dua puluh empat) bulan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan R.I Nomor 160/PMK.01/2008 tentang Pemberian Imbalan Bunga di Bidang Kepabeanan dan/atau Cukai, juncto Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan, yang telah diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 ;
II. Putusan Pengadilan Pajak Tidak Didasarkan pada Ketentuan Peraturan Perundangan yang Berlaku :
1. Bahwa dalam BTBMI yang dikeluarkan oleh Dirjen Bea dan Cukai, Departemen Keuangan R.I., terdapat ketentuan umum untuk mengiterpretasikan harmonized systems ("KUMHS"), sehingga memberikan kepastian dalam mengklasifikasi pos tarif dari suatu barang impor, sebagaimana kami kutip sebagai berikut :
”Klasifikasi barang dalam Nomenklatur dilakukan menurut prinsip berikut :
2 (a) Setiap referensi untuk suatu barang dalam suatu pos harus dianggap meliputi juga referensi untuk barang tersebut dalam keadaan tidak lengkap atau belum rampung, asalkan pada saat diajukan, barang yang tidak lengkap atau belum rampung tersebut mempunyai karakter utama dari barang itu dalam keadaan lengkap atau rampung (atau berdasarkan Ketentuan ini dapat digolongkan sebagai lengkap atau rampung) yang diajukan dalam keadaan belum dirakit atau terbongkar ;
(b)Setiap referensi untuk suatu bahan atau zat dalam suatu pos, harus dianggap juga meliputi referensi untuk campuran atau kombinasi dari bahan atau zat itu dengan bahan atau zat lain. Setiap referensi untuk barang dari bahan atau zat tertentu harus dianggap juga meliputi referensi untuk barang yang sebagian atau seluruhnya terdiri dari bahan atau zat tersebut. Barang yang terdiri lebih dari satu jenis bahan atau zat harus diklasifikasikan sesuai dengan prinsip dari ketentuan 3 ;
3. Apabila dengan menerapkan Ketentuan 2 (b) atau untuk berbagai alasan lain, barang yang dengan pertimbangan awal dapat diklarifikasikan dalam dua pos atau lebih maka klasifikasinya harus diberlakukan sebagai berikut :
(a) Pos yang memberikan uraian yang paling spesifik harus lebih diutamakan dari pos yang memberikan uraian yang lebih umum. Namun demikian, apabila dua pos atau lebih yang masing-masing pos hanya merujuk kepada bagian dari bahan atau zat yang terkandung dalam barang campuran atau barang komposisi atau hanya merujuk kepada bagian dari barang dalam set yang disiapkan untuk penjualan eceran, maka pos tersebut harus dianggap setara sepanjang berkaitan dengan barang tersebut, walaupun salah satu dari pos tersebut memberikan uraian barang yang lebih lengkap atau lebih tepat ;
Barang campuran dan barang komposisi yang terdiri dari bahan yang berbeda atau dibuat dari komponen yang berbeda, serta barang yang disiapkan dalam set (a), harus diklasifikasikan berdasarkan bahan atau komponen yang memberikan karakter utama barang tersebut, sepanjang kriteria ini dapat diterapkan;
Apabila barang tidak daat diklasifikasikan berdasarkan referensi 3 (a) atau 3 (b), maka barang tersebut harus diklasifikasikan dalam pos tarif terakhir berdasarkan urutan penomorannya di antara pos tarif yang mempunyai pertimbangan yang setara” ;
2. Bahwa selain ketentuan umum untuk menginterpretasikan Harmonized System tersebut, Termohon Peninjauan Kembali pun ternyata telah mengeluarkan pedoman dalam menetapkan klasifikasi atas barang impor, sebagaimana Surat Edaran Dirjen Bea dan Cukai Nomor SE-22/BC/2006 tanggal 22 Juni 2006 tentang Pedoman Proses Penetapan Klasifikasi Barang (Lampiran V), yang pada butir 1.2. dan butir 1.3 Pedoman Proses Penetapan Klasifikasi Barang itu disebutkan bahwa :
butir 1.2 Pedoman Proses Penetapan Klasifikasi Barang :
”Proses penetapan klasifikasi barang dilakukan dengan tahapan sebagai berikut :
Perhatikan hasil identifikasi barang ;
Lihat daftar isi Buku Tarif Bea Masuk Indonesia (BTMI), tentukan Bab-bab terkait ;
Teliti masing-masing Bab terkait tersebut ;
Perhatikan catatan Bagian/Sub Bab, Sub Pos dan uraian Barang ;
Inventarisir pos-pos yang relevan setara ;
Gunakan referensi-referensi World Customs Organization (jika diperlukan). Contoh : Explanatory Notes to the Harmonized System, HS Commodity Database, Alphabetical Index, Compendium of Classifications Opinions ;
Tentukan pos yang tepat”
Butir 1.3 Pedoman Proses Penetapan Klasifikasi Barang :
”Penetapan klasifikasi barang dilaksanakan dengan selalu memperhatikan Ketentuan Umum untuk menginterpretasikan Harmonized System (KUMHS)”
3. Mohon perhatian Majelis Hakim Agung yang Mulia bahwa ternyata Majelis Pengadilan Pajak dalam pertimbangannya di dalam Putusan Pengadilan Pajak nyata-nyata telah menggunakan referensi lain selain yang telah ditentukan yaitu Kamus (Dictionary) : The Oxford-Duden Pictorial English Dictionary terbitan Oxford University Press, New York, 1982 dan Dictionary of Food Science and Technology, Compiled and Edited by the International Food Information Service, Blackwell, Publishing Ltd, Oxford, UK, 2005, hal ini sangat bertentangan dengan KUMHS, Surat Edaran Dirjen Bea dan Cukai Nomor : SE-22/BC/2006 tanggal 22 Juni 2006 yang telah diuraikan di atas, dan ketentuan dalam Undang-Undang Pengadilan Pajak khususnya Pasal 78 UU Pengadilan Pajak dan Penjelasan Pasal 78 Undang-Undang Pengadilan Pajak, yang berbunyi sebagai berikut :
Pasal 78 Undang-Undang Pengadilan Pajak :
“Putusan Pengadilan Pajak diambil berdasarkan hasil penilaian pembuktian, dan berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang bersangkutan, serta berdasarkan keyakinan hakim.”
Penjelasan Pasal 78 Undang-Undang Pengadilan Pajak :
”Keyakinan Hakim didasarkan pada penilaian pembuktian dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan.”
4. Bahwa sangat jelas bahwa dictionary (kamus) bukan merupakan alat penilaian pembuktian sebagaimana Pasal 78 Undang-Undang Pengadilan Pajak. Sekalipun Majelis Hakim Pengadilan Pajak merujuk pada keyakinan hakim, namun keyakinan hakim tersebut diwajibkan untuk tunduk pada peraturan perundang-undangan perpajakan. Terlebih, ketika cara penafsiran serta rujukan penafsiran telah ditentukan oleh peraturan perundangan-undangan serta petunjuk yang berlaku, kamus tidak dapat lagi digunakan sebagai penilaian pembuktian terhadap perkara a quo ;
5. Bahwa, terlebih lagi kamus tersebut merupakan suatu pengertian umum dan sama sekali tidak memberikan pengertian khusus yang dapat dijadikan sebagai rujukan untuk perkara a quo dan karenanya sama sekali tidak dapat dipergunakan ;
6. Bahwa Majelis Pengadilan Pajak di satu sisi mengutip penjelasan barang-barang yang merupakan Dairy Products berdasarkan pengertian Chapter 4 (Bab 4) dari Explanatory Notes to the Harmonized System, Edisi Ketiga, 2002, volume 1, halaman 33, dimana dalam Bagian (A) sangat jelas bahwa Lactogen-1 yang merupakan susu formula bayi, dan susu formula lanjutan adalah susu bubuk yang merupakan Dairy Product, untuk lebih jelas Pemohon Peninjauan Kembali mengutip Explanatory Notes to the Harmonized System, Edisi Ketiga, 2002, volume 1, halaman 33, sebagai berikut :
(I) Dairy Products
(A). Milk, i.e. full cream milk and partially or completely skimmed milk.
(B). Cream
(C). Buttermilk, curdled milk and cream, yoghurt, kephir and other fermented or acidified milk and cream;
(D). Whey
(E). Product consisting of natural milk constituents, not elsewhere specified or included;
(F). Butter and other fats and oils derived from milk; dairy spreads.
(G). Cheese and curd.
7. Mohon perhatian Majelis Hakim Agung yang Mulia, bahwa meskipun dalam Explanatory Notes to the Harmonized System, Edisi Ketiga, Tahun 2002, volume 1, halaman 33 tersebut di atas sudah sangat jelas disebutkan barang apa saja yang merupakan Dairy Products, namun Majelis Hakim Pengadilan Pajak masih merujuk kepada ”gambar skema tentang proses dairy pada The Oxford-Duden Pictorial English Dictionary yang diterbitkan oleh Oxford University Press, New York 1982 (vide halaman 46 Putusan Pengadilan Pajak), dan akhirnya Majelis Pengadilan Pajak menyimpulkan bahwa Lactogen-1 tidak termasuk Dairy Products, padahal Lactogen-1 jelas-jelas merupakan susu bubuk yang merupakan Dairy Products, dengan demikian kesimpulan Majelis Hakim Pengadilan Pajak tersebut nyata-nyata keliru. Majelis Hakim Agung yang Mulia, The Oxford-Duden Pictorial English Dictionary, yang dipergunakan oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak, mencakup pengertian-pengertian umum dan bukan pengertian khusus karenanya, tidak dapat diberlakukan untuk kasus ini ;
8. Bahwa begitu juga dalam mencari pengertian susu, Majelis Pengadilan Pajak di satu sisi mengutip penjelasan Chapter 4 (Bab 4) dari Explanatory Note to the Harmonized System, Edisi Ketiga, 2002, Volume 1, halaman 33 yang tertulis : ”Milk i.e., full cream milk and partially or compeletely skimmed milk”, namun di sisi lain Majelis Pengadilan Pajak justru mencari pengertian Skimmed Milk, infant formula menurut kamus (Dictionary of food Science and Technology), dengan tujuan untuk mengeluarkan produk Lactogen1 yang merupakan skimmed milk dan termasuk Dairy Products dari klasifikasi HS 04.02 ;
Mohon perhatian Majelis Hakim Agung yang Mulia, bahwa akibat tindakan Majelis Pengadilan Pajak yang menjabarkan pengertian skimmed milk dan infant formula berdasarkan kamus (bukan menurut Explanatory Notes to the Harmonized System), telah mengakibatkan Majelis Pengadilan Pajak menyimpulkan sesuatu yang sangat bertentangan dengan pengertian Explanatory Notes to the Harmonized System, dimana Majelis Pengadilan Pajak telah menyimpulkan bahwa susu yang dimasukkan dalam Chapter 4 (Bab 4) adalah susu yang merupakan hasil olahan dari dairy products. Kesimpulan Majelis Hakim Pengadilan Pajak tersebut nyata-nyata sangat keliru, karena Majelis Pengadilan Pajak telah mencampuradukan antara pengertian Dairy Products dan pengertian Makanan Olahan dari Dairy Products, sehingga pengklasifikasian uraian barang menjadi keliru ;
Sebagaimana telah Pemohon Peninjauan Kembali uraikan di atas bahwa Chapter 4 (Bab 4) Explanatory Notes to the Harmonized System nyata-nyata bukan mengatur Makanan Olahan dari Dairy Products, melainkan Dairy Products itu sendiri, dimana Lactogen-1 yang merupakan Susu Bubuk dan termasuk Dairy Products ;
Bahwa dalam ketentuan penafsiran klasifikasi barang menurut BTBMI pada bagian 3 (b) sebagaimana dikutip dalam butir II. 1 di atas secara tidak terbantahkan dinyatakan bahwa ”Barang campuran dan barang komposisi yang terdiri dari bahan yang berbeda atau dibuat dari komponen yang berbeda, serta barang yang disiapkan dalam set (a), harus diklasifikasikan berdasarkan bahan atau komponen yang memberikan karakter utama barang tersebut, sepanjang kriteria ini dapat diterapkan ;”
Bahwa tidak terbantahkan Lactogen-1 mengandung komponen utama susu yang sekaligus memberikan karakter utama kedua produk tersebut sebagai susu bubuk, hal mana sesuai dengan definisi klasifikasi barang menurut catatan penjelasan Chapter 4 (Bab 4) sebagaimana Halaman 34 buku Explanatory Notes to the Harmonized System, Edisi Ketiga, volume 1 Tahun 2002 ;
Berdasarkan uraian fakta di atas, sangat jelas bahwa Putusan Pengadilan Pajak tidak didasarkan pada pengertian dalam Explanatory Notes to the Harmonized System sendiri, melainkan pada pengertian yang terdapat dalam kamus (Dictionary), hal ini sangat bertentangan dengan KUMHS, Surat Edaran Dirjen Bea dan Cukai Nomor : SE-22/BC/2006 tanggal 22 Juni 2006, dan Pasal 78 UU Pengadilan Pajak dan Penjelasan Pasal 78 UU Pengadilan Pajak, sehingga tidak ada perbedaan antara pengertian Dairy Products dan Makanan Olahan dari Dairy Products, padahal dalam Explanatory Notes to the Harmonized System nyata jelas perbedaan tersebut, dimana Dairy Products masuk dalam klasifikasi HS 04.02 (In Casu: HS.0402.29.10.00), sedangkan hasil dari Dairy Products adalah olahan makanan sebagaimana produk-produk olahan makanan yang terdapat dalam klasifikasi HS 19.01 (In Casu: HS.1901.10.29.00). dengan demikian sudah sepantasnya Mahkamah Agung membatalkan Putusan Pengadilan Pajak tersebut ;
Menimbang bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat :
Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak telah tepat dan benar yaitu bahwa tidak terdapat suatu putusan yang nyata-nyata tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana dimaksud Pasal 91 huruf e Undang-Undang No. 14 Tahun 2002, dengan pertimbangan :
Bahwa susu Lactogen-1 termasuk dalam pos tarif 1901.10.29.00 ;
Bahwa sesuai BTBMI 2004, maka jenis barang yang termasuk Pos Tarif 1901.10.29.00 negeri asal Philipina sebagai anggota ASEAN dikenakan tarif Bea Masuk CEPT 5% ;
Menimbang, bahwa oleh karenanya maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh PT. NESTLE INDONESIA tersebut adalah tidak beralasan, sehingga harus ditolak ;
Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali tersebut ditolak, maka biaya perkara dalam peninjauan kembali ini harus dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali ;
Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 2002 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;
M E N G A D I L I :
Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali : PT. NESTLE INDONESIA, tersebut ;
Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini ditetapkan sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) ;
Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Senin tanggal 11 Juli 2011 oleh Widayatno Sastrohardjono, SH., MSc. Ketua Muda Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Imam Soebechi, SH., MH. dan H. Yulius, SH., MH. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Hari Sugiharto, SH. MH. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak ;
Anggota-Anggota : K e t u a :
ttd./Dr. H. Imam Soebechi, SH., MH. ttd./Widayatno Sastrohardjono, SH., MSc.
ttd./H. Yulius, SH., MH.
Panitera Pengganti :
ttd./Hari Sugiharto, SH. MH.
Biaya-biaya :
1. M e t e r a i Rp. 6.000,-
2. R e d a k s i Rp. 5.000,-
3. Administrasi Peninjauan Kembali Rp. 2.489.000,-
Jumlah : Rp. 2.500.000,-
Untuk salinan
MAHKAMAH AGUNG RI.
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,
ASHADI, SH.
NIP. : 220000754