24/Pdt.Sus-PKPU/2018/PN Jkt.Pst

MENGADILI 1. Mengabulkan Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Hutang (PKPU) Sementara dari para Pemohon tersebut; 2. Menetapkan Termohon PKPU PT. JAYA BERSAUDARA berada dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) sementara selama 45 (empat puluh lima) hari terhitung sejak tanggal Putusan ini di ucapkan ; 3. Menunjuk saudara ROBERT, S.H.M.Hum Hakim Niaga pada Pengadilan Niaga Jakarta Pusat sebagai Hakim Pengawas; 4. Mengangkat saudara : a. Saudara Maliki, S.HI.,S.H.,M.H., Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Kementerian Hukum dan Ham R.I. No. : AHU-.AH.04.03-105 tanggal 15 April 2016, berkantor di Perumahan Umum Grand Alam Jingga Merjosari (PERUM GAJM), Kav. B5, Jalan Joyo Utomo 5B RT.004 RW.004 Kelurahan Merjosari, Kecamatan Lowokwaru Kota Malang. b. Saudara Arin Tjahjadi Muljana, S.H., Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I No. : AHU-2016.AH.04.03-2017 tanggal 7 November 2017 berkantor di ST&T Advocates & Counselors At Law, beralamat di Mayapada Tower Lt.11 Jl. Jend Sudirman Kav.28 Jakarta Selatan. c. Saudara Audy Henry Richard Runturambi, S.H., Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) bedasarkan Bukti Pendaftaran R.I.No. : AHU.AH.04.03-133 tanggal 10 Juni 2016berkantor di Kantor Wibhisana & Partners, beralamat di Sovereign Plaza Lt.15 Suite B, Jalan T.B Simatupang Kav. 36 Jakarta Selatan 12430. 5. Menetapkan sidang Permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Jum'at, tanggal 04 Mei 2018 bertempat di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat, Jalan Bungur Besar Raya No. 24,26,28 Kemayoran Jakarta Pusat; 6. Memerintahkan Pengurus untuk memanggil Para Pemohon PKPU dan Termohon PKPU serta Kreditur lain yang dikenal, dengan surat tercatat agar datang pada sidang Permusyawaratan yang telah ditetapkan diatas; 7. Menetapkan biaya Pengurus dan imbalan jasa bagi Pengurus ditetapkan kemudian setelah Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang berakhir; 8. Menangguhkan biaya Permohonan Penundaa Kewajiban Pembayaran Utang setelah PKPU berakhir;