109/G/2015/PHI.Sby

P U T U S A N

Nomor : 109/G/2015/PHI.Sby.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

--------Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perselisihan hubungan industrial pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara : --------------------------------------------------------------

1. SUGIONO, Warga Negara Indonesia, umur 43 tahun, pekerjaan : pekerja/buruh PT.Langgeng Makmur Industri Tbk. Unit I, beralamat di Kacangan RT.09 RW.02 Desa Kacangan Kecamatan Tambakrejo Kabupaten Bojonegoro Propinsi Jawa Timur, yang selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT I; -----------------------------------------------

2. DWI FERRY CAHYONO, Warga Negara Indonesia, umur 20 tahun, pekerjaan : pekerja/buruh PT.Langgeng Makmur Industri Tbk. Unit I, beralamat di Jl.Singojoyo V RT.19 RW.03 Desa Bangah Kecamatan Gedangan Kabupaten Sidoarjo Propinsi Jawa Timur, yang selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT II; ------------------------------

yang dalam perkara ini diwakili oleh Kuasanya yang bernama Hari Deksino sebagai Pengurus Serikat Buruh pada Dewan Pengurus Cabang Federasi Konstruksi, Umum dan Informal Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (DPC FKUI-SBSI) Kabupaten Sidoarjo dan Khoirul Anam, David Arianto, Lutfi Yanto, Sudarwanto, Anik Wiasri dan Reni Dwi Cahyani yang kesemuanya sebagai Pengurus Komisariat Federasi Konstruksi, Umum dan Informal Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (PK FKUI-SBSI), Kesemuanya adalah Pengurus dan Anggota Serikat Buruh dalam Tim Hukum dan Advokasi di Dewan Pengurus Cabang Federasi Konstruksi, Umum dan Informal Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (DPC FKUI-SBSI) Kabupaten Sidoarjo, yang beralamat di Jl.Balai Desa No.12 RT.02 RW.02 Desa Tebel Kecamatan Gedangan Kabupaten Sidoarjo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 14 September 2015, yang selanjutnya disebut sebagai PARA PENGGUGAT; ----------------------------

Hal.1 dari 59 hal Put No.109/G/2015/PHI-Sby.

M E L A W A N

PT. LANGGENG MAKMUR INDUSTRI Tbk., beralamat di Jl.Letjen Sutoyo No.256 Medaeng Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo Propinsi Jawa Timur, yang dalam perkara ini diwakili oleh Kuasanya yang semula bernama Dodo Mufti Hudaya jabatan : HRD dan Ririn Setyo Wahyuningsih jabatan : HRD, Keduanya adalah karyawan PT.Langgeng Makmur Industri Tbk. Unit I, yang beralamat di Jl.Letjen. Sutoyo No.256 Waru - Sidoarjo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 180/X/15/lm-k tertanggal 15 Oktober 2015 dan dicabut berdasarkan Surat Pencabutan Kuasa Khusus Nomor : 210/XI/15/lm-k tertanggal 16 Nopember 2015 yang kemudian diwakili oleh Kuasanya yang bernama Andy Prasetiyo jabatan : HRD yang beralamat di Jl.Surabaya – Mojokerto KM-19 Bringin Bendo Taman Sidoarjo dan M.Umar jabatan : HRD yang beralamat di Jl.Letjen. Sutoyo No.256 Waru - Sidoarjo, Keduanya adalah karyawan PT.Langgeng Makmur Industri Tbk. Unit I, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 290/XI/15/lm-k tertanggal 16 Nopember 2015, yang selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT; ---------

--------Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya tersebut; -------------------------------------------------------------------------------------------

--------Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara beserta surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini; ---------------------------------------------------

--------Setelah mendengar keterangan dari kedua belah pihak yang berperkara di persidangan; ------------------------------------------------------------------

--------Setelah memperhatikan bukti-bukti yang diajukan di persidangan baik yang diajukan oleh Para Penggugat maupun Tergugat; -----------------------------

TENTANG DUDUK PERKARA

--------Menimbang, bahwa Para Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 22 September 2015 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 25 September 2015 dengan register perkara Nomor : 109/G/2015/PHI.Sby. mengajukan gugatan pada Tergugat yang isinya pada pokoknya adalah sebagai berikut: ---------------------------------------------------------------------------------

Hal.2 dari 59 hal Put No.109/G/2015/PHI-Sby.

Bahwa perkara Para Penggugat dengan Tergugat I merupakan perselisihan hak, sesuai ketentuan pasal 1 angka 2 jo. pasal 56 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial. Adapun duduk perkara dari gugatan Penggugat dengan keadaan dan alasan sebagai berikut : --------------------------------------------------------------------------------------------

I. POKOK PERKARA/DUDUK PERKARA : --------------------------------------------

A. Kewenangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya ; -----------------------------------------------------------------------------

1. Bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan negara hukum, yang menjamin dan melindungi serta memenuhi hak-hak warga negaranya melalui konstitusi yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Diantara hak-hak warga negara tersebut adalah hak atas kepastian hukum dan hak atas perlindungan yang layak dalam hubungan kerja, sebagaimana diatur dalam pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi, “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum” dan pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi, “setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja”; ------------------------------------------------------------------

2. Bahwa Negara Indonesia adalah negara berdasarkan hukum, dimana segala persoalan yang menjadi masalah di masyarakat harus diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat bilamana tidak terselesaikan maka harus ditempuh melalui prosedur hukum yang berlaku (hukum positif); -----

3. Bahwa sesuai ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan pasal 1 angka 22. Perselisihan hubungan industrial adalah perbedaan pendapat yang mengakibatkan pertentangan antara pengusaha atau gabungan pengusaha dengan pekerja / buruh atau serikat pekerja / serikat buruh karena adanya

Hal.3 dari 59 hal Put No.109/G/2015/PHI-Sby.

perselisihan mengenai hak, perselisihan kepentingan, perselisihan pemutusan hubungan kerja dan perselisihan antara serikat pekerja/serikat buruh hanya dalam satu perusahaan; ------------------------------------------------

4. Bahwa prosedur hukum dalam penyelesaian hubungan industrial dalam perkembangannya setelah Indonesia Merdeka dan dalam era industrialisasi yang pesat, permasalahan perselisihan hubungan industrial menjadi semakin kompleks dan meningkat. Oleh karenanya diperlukan adanya institusi dan mekanisme penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang cepat, tepat, adil dan murah; ---------------------------------------

5. Bahwa sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial pasal 1 angka 2. Perselisihan hak adalah perselisihan yang timbul karena tidak dipenuhinya hak, akibat adanya perbedaan pelaksanaan atau penafsiran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, perjanjian kerja, peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama; ---------------------------

6. Bahwa sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial pasal 56 Pengadilan Hubungan Industrial bertugas dan berwenang memeriksa dan memutuskan : -------------------------------------------------------------------------------

1. di tingkat pertama mengenai perselisihan hak; --------------------------------

2. di tingkat pertama dan terakhir mengenai perselisihan kepentingan; ----

3. di tingkat pertama mengenai perselisihan pemutusan hubungan kerja;

4. di tingkat pertama dan terakhir mengenai perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh dalam satu perusahaan; --------------------------------

7. Bahwa Pengadilan Hubungan Industrial merupakan pengadilan khusus yang berada pada lingkungan peradilan umum, dengan kewenangan sesuai ketentuan pasal 55 dan pasal 56 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, sebagaimana Para Penggugat sebutkan di atas; -----

8. Bahwa Para Penggugat selaku pengurus serikat buruh pada PK FKUI SBSI PT. Langgeng Makmur Industri Tbk. Unit I. Sesuai keputusan DPC

Hal.4 dari 59 hal Put No.109/G/2015/PHI-Sby.

FKUI SBSI Kabupaten Sidoarjo Nomor : 005/SK/DPC.FKUI-SBSI/SDA/ XII/2014 tentang Pengesahan Pengurus Komisariat Federasi Konstruksi Umum dan Informal Serikat Buruh Sejahtera Indonesia PT.Langgeng Makmur Industri Tbk. Periode 2014 – 2017. Dengan kapasitas masing-masing sebagai berikut : Penggugat I (a.n. Sugiono) sebagai Ketua, Penggugat II (a.n.Dwi Ferry Cahyono) sebagai Sekretaris dan sdr.Sutrisno) sebagai Bendahara; -----------------------------------------------------

B. Peristiwa Hukum Terjadinya Perselisihan ; --------------------------------------

9. Bahwa Penggugat I selaku pengurus serikat buruh pada PK FKUI SBSI Unit I PT.Langgeng Makmur Industri Tbk. menjalankan tugas organisasinya yaitu menghadap ke kantor HRD menemui personalia untuk menanyakan penyelesaian perjanjian kerja waktu tertentu a.n. sdr.M. Chotib dan sdr.Adis Afternando yang diakhiri hubungan kerjanya dan penyelesaian klaim ganti rugi cacat permanen anggotanya a.n.sdri.Ninik Khumaidah tanpa menggunakan form ijin keluar bagian tetapi sudah minta ijin kepada kepala bagiannya; ----------------------------------------------------------

10. Bahwa Penggugat I pada tanggal 10 Januari tahun 2015 mengajukan surat klarifikasi kepada Manager HRD PT.Langgeng Makmur Industri Tbk. Unit I untuk klarifikasi tanggal 15 Januari 2015 dalam rangka pengakhiran hubungan kerja sdr.M.Chotib dan sdr.Adis Afternando, agar dapat bekerja sebagaimana biasanya atau bekerja sesuai tugas yang diberikan Tergugat; -----------------------------------------------------------------------------------

11. Bahwa Penggugat I pada tanggal 15 Januari 2015 minta ijin kepala bagiannya untuk menghadap ke kantor HRD menemui personalia guna menanyakan penyelesaian perjanjian kerja waktu tertentu a.n. sdr.M. Chotib dan sdr.Adis Afternando yang diakhiri hubungan kerjanya dan penyelesaian klaim ganti rugi cacat permanen anggotanya a.n. sdri. Ninik Khumaidah, setelah itu Penggugat diberi surat peringatan tetapi tidak diberi salinannya dan juga tidak diberi salinan peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama, yang berlaku di PT.Langgeng Makmur Industri

Hal.5 dari 59 hal Put No.109/G/2015/PHI-Sby.

Tbk. sehingga menimbulkan perbedaan penafsiran terhadap hubungan kerja; ------------------------------------------------------------------------------------------

12. Bahwa Penggugat I setelah mendapat Surat Peringatan tanpa diberi salinannya mengadukan perselisihannya kepada DPC FKUI SBSI Kabupaten Sidoarjo dan Penggugat I melalui kuasanya DPC FKUI SBSI Kabupaten Sidoarjo mengajukan surat permintaan perundingan bipartit ke-1 tanggal 3 Februari 2015 kepada Direktur/Pimpinan Perusahaan tetapi tidak ditanggapi bahkan surat permintaan perundingan bipartit ke-1 ditolak. Selanjutnya Penggugat I melalui kuasanya DPC FKUI SBSI Kabupaten Sidoarjo mengajukan surat permintaan perundingan bipartit ke-2 tanggal 6 Februari 2015 kepada Direktur/Pimpinan Perusahaan tetapi tidak ditanggapi bahkan surat permintaan perundingan bipartit ke-2 juga ditolak; ----------------------------------------------------------------------------------

13. Bahwa pada tanggal 09 April 2015 Penggugat I dipanggil HRD untuk di intrograsi berkaitan dengan keorganisasian dan hubungan kerja yang berkaitan dengan salinan Surat Peringatan ke-2 (dua) diberikan dan diberi tambahan Surat Peringatan ke-3 (tiga); ----------------------------------------------

14. Bahwa pada tanggal 14 April 2015 Penggugat I dipanggil lagi oleh HRD untuk diberikan Surat Skorsing menuju PHK tanpa diberikan hak-haknya yaitu upah selama skorsing menuju PHK; -------------------------------------------

15. Bahwa Penggugat I pada tanggal 5 Mei 2015 melalui kuasanya DPC FKUI SBSI Kabupaten Sidoarjo mengajukan surat laporan/pengaduan pelanggaran hukum ketenagakerjaan kepada Yth.Kepala Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Pemerintah Kabupaten Sidoarjo c.q. Pegawai Pengawasan Ketenagakerjaan, tetapi tidak ditanggapi alias dibiarkan oleh Pengawasan Ketenagakerjaan; --------------------------------------------------------

16. Bahwa Penggugat I sesuai ketentuan Permenakertrans No.4/1994, masih berhak mendapat THR Keagamaan Tahun 2015 dari Tergugat senilai upah sebulan yaitu sebesar Rp.2.975.000,-. Penggugat I pada tanggal 15 Juli 2015 dan 27 Juli 2015 telah mengajukan surat permintaan pembayaran THR tahun 2015 kepada Tergugat. Namun oleh Tergugat

Hal.6 dari 59 hal Put No.109/G/2015/PHI-Sby.

tidak diberikan sekalipun oleh Penggugat I telah mengajukan permintaan untuk pembayarannya; -------------------------------------------------------------------

17. Bahwa Penggugat I melalui kuasanya DPC FKUI SBSI Kabupaten Sidoarjo berupaya menyelesaikan penyelesaian perkara ini sesuai dengan ketentuan pasal 136 Undnag-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan jo. pasal 3, pasal 6, pasal 8 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial; ------

18. Bahwa perkara aquo berkaitan dengan surat peringatan dan surat skorsing menuju PHK yang bertentangan dengan hukum, maka sepatutnya bila Penggugat I mohon kepada Yang Terhormat Bapak Ketua Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya cq. Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa, memutuskan dan mengadili perkara aquo mengabulkan tuntutan Penggugat yakni menyatakan Tergugat telah melanggar hukum dan memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut surat skorsing menuju PHK dimaksud dan memerintahkan kepada Tergugat untuk memberikan hak-hak Penggugat I dan mempekerjakan kembali Penggugat I pada posisi semula yakni sdr.Sugiono di bagian aluminium di PT.Langgeng Makmur Industri Tbk. Unit I; -----------------------------------------------------------------------------------------

19. Bahwa Penggugat I pada tanggal 17 September 2015 melalui kuasanya DPC FKUI SBSI Kabupaten Sidoarjo mengajukan surat kepada Tergugat tentang somasi dan permintaan pelaksanaan putusan perkara Nomor : 54/G/2015/PHI.Sby. tanggal 27 Juli 2015 dan sejak tanggal 28 Agustus 2015 yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan dapat dilaksanakan atau dieksekusi tetapi tidak ditanggapi oleh Tergugat; --------

20. Bahwa Penggugat I sejak menerima surat skorsing menuju PHK dan tidak dibayar hak-haknya oleh Tergugat hingga gugatan aquo diajukan yakni bulan April sampai dengan bulan Nopember 2015 yaitu selama 8 (delapan) bulan dengan perincian sebagai berikut untuk 3 (tiga) bulan April, Mei, dan Juni 2015 telah dikabulkan dalam putusan perkara Nomor : 54/G/2015/PHI.Sby. tanggal 27 Juli 2015, sedangkan untuk 5 (lima) bulan

Hal.7 dari 59 hal Put No.109/G/2015/PHI-Sby.

yakni Juli, Agustus, September, Oktober dan Nopember 2015 masih dalam proses perselisihan dalam perkara aquo; ----------------------------------

21. Bahwa besaran nominal upah Penggugat yang belum dikabulkan dalam perkara aquo adalah 5 (lima) bulan yakni Juli, Agustus, September, Oktober dan Nopember 2015 masih dalam perkara aquo dengan perincian sebagai berikut = 5 x Rp.2.975.000,- = Rp.14.875.000,- yang wajib dibayar oleh Tergugat; ------------------------------------------------------------

22. Bahwa Penggugat I dalam gugatan perselisihan kepentingan dengan putusan dalam register perkara Nomor : 54/G/2015/PHI.Sby. tanggal 27 Juli 2015. Selanjutnya Penggugat I melalui kuasanya menerima relaas pemberitahuan Pernyataan Kasasi pada tanggal 1 September 2015 tetapi kuasa Tergugat tidak menyerahkan salinan memori kasasi, dengan demikian telah melebihi batas-batas waktu penyerahan memori kasasi, 14 (empat belas) hari sejak permohonan kasasi. Oleh karenanya perkara aquo dapat dinyatakan tidak memenuhi syarat formal (TMS) kasasi maka sesuai ketentuan pasal 109 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004, merupakan putusan akhir dan bersifat tetap sehingga dapat dimohonkan eksekusi terhadap putusan tersebut; ------------------------------------------------

23. Bahwa Penggugat I sejak bulan April 2015 hingga gugatan aquo diajukan belum dibayar hak-haknya. Oleh karena tuntutan atas upah Penggugat I sejak bulan April 2015 belum dibayar oleh Tergugat karena skorsing menuju PHK kepada Penggugat I, maka berdasarkan pasal 155 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 jo.pasal 96 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004. Penggugat mohon kepada Yang Terhormat Bapak Ketua Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya cq. Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara aquo dapat mengabulkan tuntutan upah yang biasa diterima Penggugat I; -------

24. Bahwa tuntutan upah Penggugat I dalam amar putusan register perkara Nomor : 54/G/2015/PHI.Sby. tanggal 27 Juli 2015, yang dikabulkan untuk bulan April sampai dengan bulan Juni 2015 atau selama 3 (tiga) bulan, sebesar 3 x Rp.2.975.000,- sebesar Rp.8.925.000,- atau tuntutan upah

Hal.8 dari 59 hal Put No.109/G/2015/PHI-Sby.

Penggugat I untuk selanjutnya selama tidak dipekerjakan karena skorsing menuju PHK yang belum dibayar Tergugat yaitu untuk bulan Juli 2015 sampai dengan bulan Nopember 2015 dengan perincian 5 bulan x Rp.2.975.000,- = Rp.14.875.000,- ; ---------------------------------------------------

C. Pelanggaran Hukum oleh Tergugat ; -----------------------------------------------

25. Bahwa selain perselisihan dalam perkara antara Penggugat I dengan Tergugat, terdapat perselisihan tentang kebebasan menjalankan tugas organisasi serikat pekerja/serikat buruh dalam perkara antara Penggugat I dan Penggugat II dengan Tergugat, yang selanjutnya dalam perkara aquo disebut Para Penggugat dengan Tergugat; -----------------------------------------

26. Bahwa pada tanggal 18 Desember 2014, Para Penggugat diundang oleh Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dalam rangka sidang klarifikasi a.n. Herlan Budi Anto dan M.Hafit dkk/12 orang dalam perselisihan SP/SB dengan PUK FSP.KEP MGU KSPI PT.Langgeng Makmur Industri Tbk. Unit I. Para Penggugat melalui DPC FKUI SBSI Kabupaten Sidoarjo mengajukan dispensasi menjalankan tugas organisasi dengan upah penuh kepada Tergugat I; ----------------------

27. Bahwa pada tanggal 29 Januari 2015, Para Penggugat diundang oleh Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dalam rangka sidang mediasi a.n. Herlan Budi Anto dkk/8 orang dalam perselisihan SP/SB dengan PUK FSP.KEP MGU KSPI PT.Langgeng Makmur Industri Tbk. Unit I. Para Penggugat melalui DPC FKUI SBSI Kabupaten Sidoarjo mengajukan dispensasi menjalankan tugas organisasi dengan upah penuh kepada Tergugat; --------------------------------

28. Bahwa pada tanggal 3 Februari 2015 Para Penggugat diundang oleh Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dalam rangka sidang mediasi lanjutan a.n.Herlan Budi Anto dkk/8 orang dalam perselisihan SP/SB dengan PUK FSPKEP MGU KSPI PT.Langgeng Makmur Industri Tbk. Unit I. Para Penggugat melalui DPC FKUI SBSI Kabupaten Sidoarjo mengajukan dispensasi menjalankan tugas organisasi dengan upah penuh kepada Tergugat; --------------------------------

Hal.9 dari 59 hal Put No.109/G/2015/PHI-Sby.

29. Bahwa pada tanggal 11 Februari 2015 Para Penggugat diundang oleh Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dalam rangka sidang mediasi a.n.M. Hafit dkk/7 orang dalam perselisihan SP/SB dengan PUK FSP.KEP MGU KSPI PT.Langgeng Makmur Industri Tbk. Unit I. Para Penggugat melalui DPC FKUI SBSI Kabupaten Sidoarjo mengajukan dispensasi menjalankan tugas organisasi dengan upah penuh kepada Tergugat; -----------------------------------------------------------------

30. Bahwa pada tanggal 20 Februari 2015 Para Penggugat diundang oleh Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dalam rangka sidang mediasi lanjutan a.n.Herlan Budi Anto dkk/8 orang dalam perselisihan SP/SB dengan PUK FSP.KEP MGU KSPI PT.Langgeng Makmur Industri Tbk. Unit I. Para Penggugat melalui DPC FKUI SBSI Kabupaten Sidoarjo mengajukan dispensasi menjalankan tugas organisasi dengan upah penuh kepada Tergugat; --------------------------------

31. Bahwa besaran nominal upah Para Penggugat yang belum dibayar oleh Tergugat yang seharusnya diterima Para Penggugat sebesar upah sehari (Rp.2.195.000,-/30 x 5 (lima) hari sidang x 2 orang = Rp.73.100,00 x 5 x 2 = Rp.731.000,00; --------------------------------------------------------------------------

32. Bahwa sesuai ketentuan pasal 108, pasal 114 dan atau pasal 126 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Para Penggugat dan pekerja/buruh lainnya seharusnya mendapat salinan peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama yang berlaku di PT.Langgeng Makmur Industri Tbk.; --------------------------------------------------

33. Bahwa hingga gugatan perselisihan a quo Para Penggugat belum diberi salinan peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama, yang berlaku di PT.Langgeng Makmur Industri Tbk. sehingga menimbulkan perbedaan penafsiran terhadap hubungan kerja; ---------------------------------

34. Bahwa perkara aquo perselisihan hak berkaitan dengan kebebasan menjalankan kegiatan organisasi serikat pekerja / serikat buruh tetapi Tergugat menghalang-halangi dengan tindakan yang bertentangan dengan hukum. Para Penggugat mohon kepada Yang Terhormat Bapak

Hal.10 dari 59 hal Put No.109/G/2015/PHI-Sby.

Ketua Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya cq. Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa, memutuskan dan mengadili perkara aquo mengabulkan tuntutan pokok (petitum) yakni menyatakan Tergugat telah melanggar hukum dan memerintahkan kepada Tergugat untuk memberikan hak-hak Para Penggugat; ---------------

35. Bahwa oleh karena perbuatan Tergugat melalui sdr.Andy Prasetyo selaku HRD telah memberikan surat skorsing menuju PHK kepada Ketua (a.n.Sugiono) PK FKUI SBSI PT.Langgeng Makmur Industri Tbk. Unit I, maka perbuatan Tergugat tersebut menurut Para Penggugat adalah perbuatan Tergugat yang lalai dalam menjalin hubungan kerja. Bahkan perbuatan tersebut mempunyai tendensius yang bertujuan menghambat fungsi dan peranan Para Penggugat selaku Pengurus Serikat Buruh di lingkungan kerja Pengurus Komisariat Federasi Konstruksi Umum dan Informal Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (PK FKUI SBSI) PT.Langgeng Makmur Industri Tbk. Unit I. Bahwa perbuatan Tergugat tersebut menurut Para Penggugat, diduga telah melanggar hukum sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 jo. pasal 43 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang serikat pekerja/serikat buruh; ------------------------------------------------

36. Bahwa sesuai ketentuan pasal 28 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh, pada pokoknya menyatakan “Siapapun dilarang menghalang-halangi atau memaksa pekerja/buruh untuk membentuk atau tidak membentuk, menjadi pengurus atau tidak menjadi pengurus, menjadi anggota atau tidak menjadi anggota dan/atau menjalankan atau tidak menjalankan kegiatan serikat pekerja/serikat buruh dengan cara : a.melakukan pemutusan hubungan kerja, memberhentikan sementara, menurunkan jabatan, atau melakukan mutasi, b.tidak membayar atau mengurangi upah pekerja/buruh, c.melakukan intimidasi dalam bentuk apapun, d.melakukan kampanye anti serikat pekerja/serikat buruh”; ----------------------------------------------------------

37. Bahwa Tergugat diduga telah melanggar pasal 93 ayat (2) huruf f dan huruf h jo. pasal 186 dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Sepatutnya Tergugat dihukum pidana penjara

Hal.11 dari 59 hal Put No.109/G/2015/PHI-Sby.

paling singkat 1 (satu) bulan dan paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan paling banyak Rp.400.000.000,- (empat ratus juta rupiah); ------------------------------

38. Bahwa Tergugat diduga telah melanggar pasal 102 ayat (3) jo. pasal 104 dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, juga diduga melanggar pasal 28 jo.pasal 43 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh. Sepatutnya Tergugat dihukum pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dan merupakan tindak pidana kejahatan; -------------------------------------------------

39. Bahwa peristiwa hukum sebagaimana Para Penggugat maksudkan di atas, Tergugat telah melakukan tindak pidana pelanggaran sesuai ketentuan pasal 93 ayat (2) huruf f dan huruf h dan tindak pidana kejahatan berdasarkan pasal 104 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan jo. pasal 28 jo. pasal 43 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh; --------------------------

40. Bahwa dalam perkara ini yang menjadi pokok perselisihan karena sikap arogansi dan sikap tidak menghormati hak-hak dan kewajiban yang dimiliki oleh Para Penggugat selaku pekerja/buruh dan Para Penggugat juga sebagai pengurus serikat pekerja/serikat buruh, yang dilakukan pelanggaran oleh Tergugat; ------------------------------------------------------------

41. Bahwa sikap tidak terpuji dari Tergugat tersebut, telah dimintakan dan diajukan permintaan perundingan bipartit oleh pekerja/buruh melalui kuasanya (DPC FKUI SBSI Kabupaten Sidoarjo). Namun tidak ditanggapi dengan baik oleh Tergugat, bahkan ditambah kebodohan, kesesatanpikir dari Direksi PT.Langgeng Makmur Industri Tbk. Unit I yang dalam hal ini koq mau-maunya dibodohi dan dibohongi oleh sdr.Andy Prasetyo selaku HRD dalam menjalin hubungan industrial hingga terjadi perselisihan yang dapat merugikan Para Penggugat maupun Tergugat; ---------------------------

Hal.12 dari 59 hal Put No.109/G/2015/PHI-Sby.

42. Bahwa oleh karena Tergugat beritikad buruk dalam penyelesaian perselisihan ini. Tergugat merupakan badan hukum yang tidak baik maka sepatutnya tidak memperoleh perlindungan hukum dan dihukum membayar hak-hak Para Penggugat dan biaya perkara sengketa ini; -------

43. Bahwa hak-hak Para Penggugat yang menjadi kewajiban Tergugat dengan perincian sebagai berikut : ----------------------------------------------------

• Upah Penggugat I selanjutnya selama tidak dipekerjakan karena skorsing menuju PHK untuk bulan Juli 2015 s/d Nopember 2015 sebesar 5 bulan x Rp.2.975.000,- = Rp.14.875.000,- ; ----------------------

• Uang THR Tahun 2015 Penggugat I sebesar 1 (satu) bulan upah senilai Rp.2.975.000,- ; --------------------------------------------------------------

• Upah Para Penggugat selama menjalankan tugas organisasi serikat pekerja/serikat buruh, sebesar upah sehari (Rp.2.195.000,-/30) x 5 (lima) hari sidang x 2 orang = Rp.73.100,00 x 5 x 2 = Rp.731.000,00 ; -

II. Putusan Provisi dan Perintah Membayar Uang Jaminan ; ------------------

44. Bahwa apa yang telah teruraikan di atas dalam duduk perkara mohon dianggap terurai kembali dalam putusan provisi dan perintah membayar uang jaminan secara tunai; --------------------------------------------------------------

45. Bahwa sesuai ketentuan pasal 108, pasal 114 dan atau pasal 126 dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Para Penggugat dan pekerja/buruh lainnya seharusnya mendapat salinan peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama yang berlaku di PT.Langgeng Makmur Industri Tbk.; --------------------------------------------------

46. Bahwa hingga gugatan perselisihan aquo Para Penggugat belum diberi salinan peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama, yang berlaku di PT.Langgeng Makmur Industri Tbk. sehingga menimbulkan perbedaan penafsiran terhadap hubungan kerja; ---------------------------------

47. Bahwa dengan ini Para Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya mohon menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melanggar

Hal.13 dari 59 hal Put No.109/G/2015/PHI-Sby.

hukum dalam perkara ini. Oleh karenanya dengan ini Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya cq. Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan terlebih dahulu memerintahkan kepada Tergugat membayar hak-hak Para Penggugat; ----------------------------------------------------------------

48. Bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat didasarkan bukti-bukti otentik dan tidak terbantahkan lagi kebenarannya oleh Tergugat, sesuai ketentuan pasal 108 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial sehingga putusan perkara ini memenuhi syarat hukum untuk dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada bantahan, ada perlawanan dan ada kasasi atau ada permohonan di tingkat peninjauan kembali; ----------------------------------------

III. DALAM PROVISI : ------------------------------------------------------------------------

1. Mengabulkan permohonan putusan provisi Para Penggugat untuk seluruhnya; ----------------------------------------------------------------------------------

2. Memerintahkan Tergugat membayar terlebih dahulu uang jaminan secara tunai, berupa uang THR Keagamaan Tahun 2015 Penggugat I (a.n.Sugiono) senilai 1 (satu) bulan upah sebesar Rp.2.975.000,- ; ----------

3. Memerintahkan Tergugat membayar terlebih dahulu uang jaminan secara tunai, berupa uang THR Keagamaan Tahun 2015 Penggugat I (a.n.Sugiono) senilai 1 (satu) bulan upah sebesar Rp.2.975.000,- ; ----------

4. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas uang jaminan secara tunai, yang merupakan hak Penggugat I (a.n. Sugiono) yang belum dibayar oleh Tergugat berupa uang THR Keagamaan Tahun 2015 Penggugat I (a.n.Sugiono) senilai 1 (satu) bulan upah sebesar Rp.2.975.000,- ; ----------------------------------------------------------------------------

5. Menghukum Tergugat untuk mencabut surat skorsing menuju PHK yang diberikan Tergugat kepada Penggugat karena bertentangan dengan hukum yang berlaku maka dapat dikualifikasikan batal demi hukum sehingga tidak mempunyai kekuatan mengikat; -----------------------------------

6. Menghukum Tergugat untuk mempekerjakan kembali Penggugat pada posisi semula yakni Sdr.Sugiono di bagian aluminium di PT.Langgeng

Hal.14 dari 59 hal Put No.109/G/2015/PHI-Sby.

Makmur Industri Tbk. Unit I; -------------------------------------------------------------

7. Memerintahkan kepada Tergugat untuk memberikan salinan perjanjian kerja bersama yang masih berlaku di perusahaan Tergugat kepada Para Penggugat; ----------------------------------------------------------------------------------

8. Menghukum Tergugat untuk memberikan salinan perjanjian kerja bersama (PKB) yang masih berlaku kepada Para Penggugat; -----------------------------

9. Menyatakan putusan perkara ini memenuhi syarat hukum untuk dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada bantahan, ada perlawanan dan ada kasasi atau ada permohonan di tingkat peninjauan kembali; -------------

IV. DALAM POKOK PERKARA : ----------------------------------------------------------

--------Bahwa berdasarkan uraian gugatan Para Penggugat di atas, maka Para Penggugat mohon Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial menghukum Tergugat untuk membayar hak-hak Para Penggugat dan membayar biaya yang timbul dalam perkara ini. Oleh karenanya mohon berkenan memutuskan sebagai berikut : -------------------------------------------------

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya; ---------------------

2. Menyatakan Para Penggugat adalah pengurus serikat buruh pada Pengurus Komisariat Federasi Konstruksi Umum dan Informal Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (PK FKUI-SBSI) PT.Langgeng Makmur Industri Tbk. ; ------------------------------------------------------------------------------

3. Menyatakan Tergugat melakukan perbuatan melanggar hukum sesuai ketentuan pasal 93 ayat (2) huruf f dan huruf h jo. pasal 186 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan; ---------------------

4. Menyatakan Tergugat melakukan perbuatan melanggar hukum sesuai ketentuan pasal 102 ayat (3) jo. pasal 104 dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, juga diduga melanggar hukum sesuai ketentuan pasal 28 jo. pasal 43 dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh; ------------------------------

5. Menyatakan putusan perkara ini memenuhi syarat hukum untuk dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada bantahan, perlawanan dan kasasi atau permohonan di tingkat peninjauan kembali; ------------------------

Hal.15 dari 59 hal Put No.109/G/2015/PHI-Sby.

6. Menghukum Tergugat membayar tunai dan sekaligus hak-hak Para Penggugat dengan perincian sebagai berikut : ------------------------------------

• Upah Penggugat I (a.n.Sugiono) selama tidak dipekerjakan karena skorsing menuju PHK untuk bulan Juli 2015 s/d Nopember 2015 sebesar 5 bulan x Rp.2.975.000,- = Rp.14.875.000,- ; ----------------------

• Upah Para Penggugat selama menjalankan tugas organisasi serikat pekerja/serikat buruh, yang seharusnya diterima Para Penggugat sebesar upah sehari (Rp.2.195.000,-/30) x 5 (lima) hari sidang x 2 orang = Rp.73.100.000,- x 5 x 2 = Rp.731.000,00 ; --------------------------

7. Menghukum Tergugat membayar biaya perkara yang timbul dari sengketa ini; --------------------------------------------------------------------------------------------

Atau apabila Bapak Ketua Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan memutuskan perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) -------------------------------------------------------------------------------------------

--------Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan hadir menghadap di persidangan mewakili Para Penggugat dan Tergugat adalah Kuasanya masing-masing; -------------------------------------------------------------------

--------Menimbang, bahwa pada hari persidangan Majelis Hakim telah berupaya untuk mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara, akan tetapi tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Para Penggugat tertanggal 22 September 2015 dan atas gugatan tersebut Para Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya; --------------------------------------------------------------------------------------

--------Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat di persidangan telah mengajukan jawaban secara tertulis tanggal 4 Nopember 2015 yang isinya pada pokoknya adalah sebagai berikut : -----------

DALAM EKSEPSI : ----------------------------------------------------------------------------

1. Bahwa gugatan yang diajukan tidak memiliki dasar hukum yang jelas dan gugatan Penggugat tidak disusun secara sistematis, gugatan Penggugat

Hal.16 dari 59 hal Put No.109/G/2015/PHI-Sby.

tidak jelas dan terlalu mengada-ada. Oleh karenanya, gugatan kabur tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima; -----------------------------------

2. Bahwa gugatan Penggugat juga tidak lengkap karena tidak memiliki bukti risalah baik dan benar berdasarkan ketentuan pasal 6 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 yang wajib dilampirkan berdasarkan ketentuan pasal 4 ayat (1) dan wajib mengembalikan berkasnya oleh instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan untuk dilengkapi dengan melakukan perundingan bipartit dan membuat risalah perundingan bipartit yang belum dilakukan dan dibuat oleh para pihak. Oleh karena itu gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat untuk diajukan; ------------------------------------------------------

Maka berdasarkan segala apa yang terurai di atas, Tergugat mohon dengan hormat sudilah kiranya Pengadilan Negeri Surabaya berkenan memutuskan dan menghukum Penggugat untuk menghukum membayar biaya perkara ini;-

DALAM KONPENSI : -------------------------------------------------------------------------

DALAM POKOK PERKARA : --------------------------------------------------------------

1. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil gugatan Penggugat seluruhnya atau setidak-tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tersebut tidak dapat diterima; ------------------------------------------------------------------------------

2. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Para Penggugat sebagaimana diuraikan dan dimaksud dalam surat gugatannya, sebab dalil-dalil tersebut adalah tidak benar, tanpa dasar serta sangat bertolak belakang dengan fakta-fakta hukum yang sesungguhnya, kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat dan sepanjang tidak merugikan kepentingan hukum Tergugat; ---------------

3. Bahwa sesuai pasal 6 point 8 isi PKB yang menyatakan “dalam menangani permasalahan anggotanya, pengurus serikat pekerja / serikat buruh harus terlebih dahulu mendapatkan ijin meninggalkan pekerjaan dari pimpinan departemennya masing-masing”, serta sesuai pasal 6 point 9 yang menyatakan “pengurus serikat pekerja/serikat buruh atau yang mewakilinya berhak mendapatkan tunjangan tidak tetap berupa uang

Hal.17 dari 59 hal Put No.109/G/2015/PHI-Sby.

makan, uang transport, premi hadir selama menjalankan dispensasi dinas luar yang sudah mendapatkan persetujuan dari perusahaan”. Tetapi karena Penggugat (sdr.Sugiono & Dwi Ferry Cahyono) tidak pernah mengajukan ijin dispensasi untuk menjalankan kegiatan organisasi serikat pekerja/serikat buruh sehingga ijin dari perusahaan tidak pernah diberikan, maka oleh karenanya Para Penggugat tidak dapat dibayar upahnya (tidak berhak atas upah kerja); --------------------------------------------

4. Bahwa menurut pasal 93 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 yang menyatakan “upah tidak dibayar apabila pekerja/buruh tidak melakukan pekerjaan,” dalam perkara aquo Para Penggugat memang benar-benar tidak melaksanakan tugas pekerjaan sesuai yang diberikan oleh Tergugat. Selain itu Para Penggugat juga tidak memenuhi ketentuan pasal 93 ayat (2) huruf h Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 yang menyatakan “pekerja/buruh melaksanakan tugas serikat pekerja/serikat buruh atas persetujuan pengusaha”, dimana Para Penggugat melakukan kegiatan serikat pekerja/serikat buruh tanpa dan atau sebelum mendapat persetujuan Tergugat sebagai pengusaha bahkan merubah jadwal kerja tanpa sepengetahuan atau seijin atasannya; ---------------------------------------

5. Bahwa apa yang didalilkan oleh Para Penggugat d.h.i diwakili oleh Kuasa hukumnya menunjukkan gambaran ketidakmampuannya dalam menelaah undang-undang serta menunjukkannya dalam Kesepakatan Kerja Bersama yang berlaku di PT.Langgeng Makmur Industri Tbk. sesuai pasal 6 point 1 huruf (b) menyatakan “untuk kepentingan eksternal perusahaan memberikan ijin meninggalkan pekerjaan dengan mendapat upah dengan ketentuan maksimum 2 (dua) orang”, sedangkan dalam kenyataannya karyawan yang meninggalkan pekerjaan lebih dari 2 (dua) orang sehingga ketentuan dalam pasal di atas tidak terpenuhi maka jika seandainya memang ada pengajuan ijin / dispensasi meninggalkan pekerjaan untuk menjalankan kegiatan serikat pekerja / serikat buruh maka sudah barang tentu akan ditolak atau hanya diijinkan untuk 2 (dua) orang saja. Kriteria menghalang-halangi untuk menjalankan kegiatan serikat pekerja / serikat

Hal.18 dari 59 hal Put No.109/G/2015/PHI-Sby.

buruh sudah sangat jelas tergambarkan sehingga Tergugat sangat paham bagaimana harus menghindarkan diri dari perbuatan tersebut; ---------------

6. Bahwa tidak dapat dipungkiri, serangkaian tindakan dari Penggugat terhadap Tergugat mengandung indikasi adanya upaya penghalang-halangan terhadap kegiatan Penggugat; --------------------------------------------

7. Bahwa karena Penggugat dalam bekerja seringkali melakukan pelanggaran-pelanggaran yang tidak jelas serta menunjukkan rendahnya tingkat kedisiplinan dalam bekerja; ---------------------------------------------------

8. Bahwa dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, Tergugat berupaya untuk bertindak sebijak dan semaksimal mungkin dengan menghindari tindakan pemutusan hubungan kerja; --------

9. Bahwa terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh Penggugat, Tergugat mengambil keputusan menjatuhkan sanksi dengan memberikan Surat Peringatan tingkat II (dua) dan tingkat III (tiga) hingga skorsing menuju pemutusan hubungan kerja (PHK) kepada Penggugat (sdr.Sugiono); -------

10. Bahwa setelah adanya putusan Perkara Nomor : 54/G/2015/PHI.Sby. tertanggal 27 Juli 2015 dan sejak tanggal 28 Agustus 2015 kontra memori kasasi yang diajukan oleh Tergugat dinyatakan telah melewati batas waktu. Maka pada tanggal 1 September 2015 dikirimkan surat pembatalan skorsing kepada Penggugat (sdr.Sugiono) untuk masuk bekerja tanggal 5 September 2015 tetapi Penggugat tidak hadir sampai batas waktu tersebut; --------------------------------------------------------------------------------------

11. Bahwa karena Penggugat (sdr.Sugiono) tidak hadir sesuai waktu yang ditentukan maka Tergugat kembali mengirimkan surat pemberitahuan pencabutan masa skorsing menuju pemutusan hubungan kerja (PHK) yang kedua pada tanggal 7 September 2015 yang berisikan perintah masuk bekerja kembali sejak tanggal 11 September 2015. Namun kembali Penggugat (sdr.Sugiono) tidak hadir memenuhi panggilan tersebut; --------

12. Bahwa Tergugat masih berbaik sangka kepada Penggugat (sdr.Sugiono), maka dikirimkan surat pemberitahuan pembatalan skorsing menuju pemutusan Hubungan kerja (PHK) yang ketiga pada tanggal 14

Hal.19 dari 59 hal Put No.109/G/2015/PHI-Sby.

September 2015 untuk masuk kerja pada tanggal 18 September 2015. Tapi alih-alih melaksanakan hasil putusan Pengadilan Hubungan Industrial malah Penggugat (sdr.Sugiono) kembali tidak menghadiri panggilan tersebut; -----------------------------------------------------------------------

13. Bahwa karena telah dipanggil 3 (tiga) kali secara tertulis, patut dan sah tetapi tidak dipenuhi panggilan tersebut maka mengacu pada pasal 168 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 sehingga akhirnya Tergugat mengirimkan surat dikualifikasikan mengundurkan diri dari perusahaan. Pada tanggal 21 September 2015, dikirimkan surat tersebut kepada Penggugat (sdr.Sugiono) maka sejak tanggal tersebut sesungguhnya, Penggugat sudah tidak ada hubungan ikatan kerja dengan Tergugat; -------------------------------------------------------------------------------------

14. Bahwa tidak dapat dipungkiri, serangkaian tindakan dari Tergugat Rekonpensi terhadap Penggugat Rekonpensi mengandung indikasi adanya upaya penghalang-halangan terhadap kegiatan Para Penggugat; -

Berdasarkan keterangan dan dalil-dalil Penggugat Rekonpensi yang telah diuraikan, mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara berkenan mengeluarkan putusan yang amarnya sebagai berikut : -----

1. Bahwa berdasar atas apa yang diuraikan di atas, sudah selayaknya Majelis Hakim Yang Mulia menolak gugatan dari Penggugat untuk seluruhnya; ---------------------------------------------------------------------------------

2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini; -------------------

DALAM REKONPENSI: ---------------------------------------------------------------------

Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah Tergugat Konpensi/Penggugat Rekonpensi dalam uraian mengenai perkara konpensi tersebut di atas, maka pada kesempatan ini Tergugat Konpensi/Penggugat Rekonpensi akan mengajukan gugatan rekonpensi menyangkut pengesahan kualifikasi mengundurkan diri sehingga mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili dalam perkara ini dapat menggabungkan sekaligus mengadili dalam perkara rekonpensi dari Penggugat Rekonpensi berikut ini dengan dasar sebagai berikut : ------------------------------------------------------------------------

Hal.20 dari 59 hal Put No.109/G/2015/PHI-Sby.

1. Bahwa dalil-dalil yang dipergunakan dalam konpensi dianggap dipergunakan kembali dalam gugatan rekonpensi ini; ---------------------------

2. Bahwa Para Penggugat telah bekerja pada Tergugat (PT.Langgeng Makmur Industri Tbk.) sejak Januari 2012 dengan jabatan terakhir sebagai karyawan tetap; -----------------------------------------------------------------------------

3. Bahwa Tergugat Rekonpensi (sdr.Sugiono) tidak memenuhi panggilan masuk kerja dari Penggugat Rekonpensi dan telah dipanggil sebanyak 3 (tiga) kali sehingga dikeluarkan surat dikualifikasikan mengundurkan diri. Sesuai dengan pasal 168 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, menyatakan “pekerja/buruh yang mangkir selama 5 hari (lima) hari kerja atau lebih berturut-turut tanpa keterangan secara tertulis yang dilengkapi dengan bukti yang sah dan telah dipanggil oleh pengusaha 2 (dua) kali secara patut dan tertulis dapat diputus hubungan kerjanya karena dikualifikasikan mengundurkan diri”. Sehingga selama tidak melaksanakan kewajibannya sebagai pekerja maka Tergugat Rekonpensi tidak lagi berhak atas upah seperti yang biasa diterimanya; -------------------

4. Bahwa sesuai isi gugatan yang diajukan oleh Penggugat Konpensi/ Tergugat Rekonpensi tentang upah yang dituntutkan tidak sesuai dengan fakta upah yang diterima oleh Para Penggugat, sesuai dengan hasil Perjanjian Bersama yang dibuat oleh 3 (tiga) serikat pekerja/serikat buruh yang ada di perusahaan (SP KEP MGU KSPI Unit 1, FLomenik SBSI Unit 1 dan SP KEP SPSI Unit 2) dengan PT.Langgeng Makmur Industri Tbk. Dimana Perjanjian Bersama ini dibuat untuk menyelamatkan perusahaan dari jurang kehancuran sebagai akibat naiknya upah pekerja sesuai UMSK 2015 dan sebagai langkah positif pasca ditolaknya pengajuan penangguhan pembayaran upah sesuai UMSK 2015 kepada Gubernur Jawa Timur; ---------------------------------------------------------------------------------

5. Bahwa upah yang biasa diterima oleh Para Penggugat (sdr.Sugiono dan sdr.Dwi Ferry Cahyono) sesuai isi Perjanjian Bersama tentang upah 2015 yang berlaku di PT.Langgeng Makmur Industri Tbk. adalah sebesar Rp.2.867.000,- sedangkan untuk upah tahun 2014 adalah sebesar

Hal.21 dari 59 hal Put No.109/G/2015/PHI-Sby.

Rp.2.190.000,- (bukan Rp.2.195.000,-) seperti yang diperhitungkan oleh Para Penggugat d.h.i. diwakili oleh kuasa hukumnya yang mungkin saja dapat menyesatkan dan memberikan “pepesan kosong” bagi Para Penggugat. Maka sangat tidak berdasar tuntutan dari Para Penggugat tersebut, mohon kepada Majelis Hakim yang mengadili dan memeriksa perkara ini agar sudi kiranya menolak gugatan tersebut; ------------------------

Bahwa berdasarkan alasan-alasan sebagaimana telah diuraikan di atas, mohon kepada Pengadilan yang memeriksa dan mengadili dalam perkara ini dapat menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut : ----------------------

DALAM EKSEPSI : ----------------------------------------------------------------------------

Menerima eksepsi dari Tergugat untuk seluruhnya; -----------------------------------

DALAM KONPENSI : -------------------------------------------------------------------------

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya; -----------------------------------

2. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat; --------------------------------

DALAM REKONPENSI : ---------------------------------------------------------------------

DALAM POKOK PERKARA : --------------------------------------------------------------

1. Mengabulkan gugatan rekonpensi dari Penggugat Rekonpensi untuk seluruhnya; ----------------------------------------------------------------------------------

2. Menyatakan surat PHK yang dikeluarkan oleh PT.Langgeng Makmur Industri Tbk. sah demi hukum; ----------------------------------------------------------

3. Menyatakan Tergugat Rekonpensi bersalah telah melakukan tindakan pelanggaran Undang-Undang dan Perjanjian Kerja Bersama yang merugikan perusahaan; ------------------------------------------------------------------

4. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara; ---------

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon untuk memberikan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono); --------------------------------------

--------Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Para Penggugat di persidangan telah mengajukan replik secara tertulis tanggal 11 Nopember 2015 dan atas replik Para Penggugat tersebut, Tergugat di persidangan telah mengajukan duplik secara tertulis tanggal 18 Nopember 2015 yang replik dan dupliknya masing-masing terlampir dalam berkas perkara ini, yang untuk

Hal.22 dari 59 hal Put No.109/G/2015/PHI-Sby.

mempersingkat uraian putusan ini dianggap telah termuat dalam putusan ini;

--------Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil gugatannya, di
persidangan Para Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti surat berupa fotocopy Bukti P-1 sampai dengan P-12 yang telah dibubuhi materai cukup dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, yaitu sebagai berikut : --------------------------------------------------------------------------------------------

1. Fotocopy Kartu Tanda Pengurus Komisariat FKUI SBSI PT.Langgeng Makmur Industri Tbk. Unit I a.n. Dwi Fery Cahyono dan Sugiono, yang selanjutnya diberi tanda Bukti P-1; ----------------------------------------------------

2. Fotocopy Surat Keputusan Dewan Pengurus Cabang Federasi Konstruksi, Umum dan Informal Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (DPC FKUI SBSI) Kabupaten Sidoarjo Nomor : 005/SK/DPC F.KUI-SBSI/SDA/XII/2014 tertanggal 22 Desember 2014 tentang Pengesahan Pengurus Komisariat Federasi Konstruksi, Umum dan Informal Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (PK FKUI SBSI) PT.Langgeng Makmur Industri Tbk., yang selanjutnya diberi tanda Bukti P-2; ----------------------------------------------------

3. Fotocopy Nomor Bukti Pencatatan Serikat Pekerja/Serikat Buruh PK.FKUI SBSI PT.Langgeng Makmur Industri : 615/PK.FKUI.SBSI/PT.LMI/VII/2013 tertanggal 15 Juli 2013 dari Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kabupaten Sidoarjo, yang selanjutnya diberi tanda Bukti P-3; --------------------------------

4. Fotocopy Surat Pengurus Komisariat Federasi Konstruksi, Umum dan Informal Serikat Buruh Sejahtera Indonesia PT.Langgeng Makmur Industri Tbk. Nomor : 103/PK-FKUI SBSI/LMI/I/2015 kepada Manager HRD PT.Langgeng Makmur Industri Tbk. tertanggal 10 Januari 2015 tentang klarifikasi PHK a.n. M.Chatib dan Adis Afternando, yang selanjutnya diberi tanda Bukti P-4; ----------------------------------------------------------------------------

5. Fotocopy surat PT.Langgeng Makmur Industri Tbk. Nomor : 131/LM-1/HRD/IV/15 tertanggal 14 April 2015 perihal skorsing menuju PHK kepada Penggugat (a.n.Sugiono), yang selanjutnya diberi tanda Bukti P-5;

6. Fotocopy Surat DPC FKUI SBSI Kabupaten Sidoarjo Nomor : 119.A/DPC FKUI-SBSI/SDA/XII/2014 tertanggal 11 Desember 2014 tentang Permintaan dispensasi menjalankan organisasi sidang klarifikasi di

Hal.23 dari 59 hal Put No.109/G/2015/PHI-Sby.

Dinsosnaker Sidoarjo tanggal 18 Desember 2014 kepada Direktur/ Pimpinan Unit I PT.Langgeng Makmur Industri Tbk., yang selanjutnya diberi tanda Bukti P-6; --------------------------------------------------------------------

7. Fotocopy Surat DPC FKUI SBSI Kabupaten Sidoarjo Nomor : 009.A/DPC FKUI-SBSI/SDA/II/2014 tertanggal 4 Februari 2015 tentang Permintaan dispensasi menjalankan organisasi sidang mediasi di Dinsosnaker Sidoarjo tanggal 11 Februari 2015 kepada Direktur/Pimpinan Unit I PT.Langgeng Makmur Industri Tbk., yang selanjutnya diberi tanda Bukti P-7; --------------------------------------------------------------------------------------------

8. Fotocopy Surat DPC FKUI SBSI Kabupaten Sidoarjo Nomor : 017.A/DPC FKUI-SBSI/SDA/II/2014 tertanggal 16 Februari 2015 tentang Permintaan dispensasi menjalankan organisasi sidang mediasi di Dinsosnaker Sidoarjo tanggal 20 Februari 2015 kepada Direktur Pimpinan Unit I PT.Langgeng Makmur Industri Tbk., yang selanjutnya diberi tanda Bukti P-8; --------------------------------------------------------------------------------------------

9. Fotocopy Surat Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kabupaten Sidoarjo Nomor : 567/2064/404.3.3/2015 tanggal 29 April 2015 perihal : anjuran mediator hubungan industrial, yang selanjutnya diberi tanda Bukti P-9; ----

10. Fotocopy Surat DPC FKUI SBSI Kabupaten Sidoarjo Nomor : 020.A/DPC FKUI-SBSI/SDA/II/2015 tertanggal 23 Februari 2015 tentang Laporan/ Pengaduan Pengusaha Tidak Memberikan Upah sesuai UMK Sidoarjo Tahun 2015 dan tidak membayar UMSK Tahun 2014 dan Tahun 2015 kepada karyawan di Unit I PT.Langgeng Makmur Industri Tbk dan Tanda Terima Surat FKUI SBSI dari Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kabupaten Sidoarjo tertanggal 3 Maret 2015, yang selanjutnya diberi tanda Bukti P-10; -------------------------------------------------------------------------------------------

11. Fotocopy Surat DPC FKUI SBSI Kabupaten Sidoarjo Nomor : 052.A/DPC FKUI-SBSI/SDA/V/2014 tertanggal 5 Mei 2015 tentang Pengaduan/ Laporan Pelanggaran Hukum Ketenagakerjaan ke Kepala Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kabupaten Sidoarjo up. Pegawai Pengawasan Ketenagakerjan Tanda Terima Surat FKUI SBSI dari Dinas Sosial dan

Hal.24 dari 59 hal Put No.109/G/2015/PHI-Sby.

Tenaga Kerja Kabupaten Sidoarjo tertanggal 5 Mei 2015, yang selanjutnya diberi tanda Bukti P-11; --------------------------------------------------

12. Fotocopy Surat a.n.Sugiono tertanggal 15 Juli 2015 dan tanggal 27 Juli 2015 perihal : pengaduan pemberian THR Tahun 2015 PT.Langgeng Makmur Industri Tbk. Unit I, yang selanjutnya diberi tanda Bukti P-12; -----

--------Menimbang, bahwa selain alat bukti surat tersebut di atas Para Penggugat telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi di persidangan untuk didengar kesaksiannya dimana saksi tersebut disumpah menurut agamanya yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : --------------------------------

Saksi 1. SUHANDIK; --------------------------------------------------------------------------

• Bahwa saksi kenal dengan Para Penggugat dan saksi tahu dengan Tergugat karena saksi masih bekerja di perusahaan Tergugat, saksi tidak ada hubungan keluarga; -----------------------------------------------------------------

• Bahwa saksi kenal dengan Sugiono. Penggugat bekerja pada Tergugat sejak tahun 2012 dan saksi tahu dari Penggugat sendiri kalau sekarang diskorsing karena menanyakan dispensasi anggota serikat yang diberhentikan kerja; ------------------------------------------------------------------------

• Bahwa saksi tidak tahu berapa gaji Para Penggugat; ----------------------------

• Bahwa saksi tidak tahu mulai kapan Para Penggugat sudah tidak bekerja lagi; -------------------------------------------------------------------------------------------

• Bahwa saksi tidak tahu pencabutan skorsing Para Penggugat; ---------------

• Bahwa saksi tidak tahu dengan bukti T-1 berupa PKB; --------------------------

• Bahwa saksi tidak pernah diberi PKB; -----------------------------------------------

• Bahwa saksi tidak tahu dengan bukti T-2 tentang Perjanjian Bersama (PB); -------------------------------------------------------------------------------------------

• Bahwa upah saksi sebesar Rp.2.800.000,- ; ---------------------------------------

• Bahwa saksi tidak tahu dengan Tata Tertib dan Peraturan Perusahaan tidak ada; -------------------------------------------------------------------------------------

• Bahwa saksi tidak tahu Penggugat dapat surat PHK dari Tergugat; ---------

Saksi 2. DIAN PURNOMO; ------------------------------------------------------------------

Hal.25 dari 59 hal Put No.109/G/2015/PHI-Sby.

• Bahwa saksi kenal dengan Para Penggugat dan saksi tahu dengan Tergugat karena saksi masih bekerja di perusahaan Tergugat, saksi tidak ada hubungan keluarga; -----------------------------------------------------------------

• Bahwa saksi tidak tahu sejak kapan Para Penggugat mulai bekerja di perusahaan Tergugat; --------------------------------------------------------------------

• Bahwa Penggugat Sugiono tidak bekerja lagi sejak bulan April 2014 karena apa saksi tidak tahu; ------------------------------------------------------------

• Bahwa benar saksi tidak tahu dengan PKB, juga tidak ada ditempel di pengumuman; -------------------------------------------------------------------------------

• Bahwa saksi tidak tahu dengan upah Penggugat Sugiono; ---------------------

• Bahwa upah saksi sebesar Rp.2.700.000,- ; ---------------------------------------

• Bahwa daftar hadir – pulang kerja menggunakan check clock; ----------------

• Bahwa SB FKUI berdiri sejak kapan saksi tidak tahu, saksi menjadi anggota sejak pertama masuk kerja; -------------------------------------------------

• Bahwa Penggugat Ferry masih bekerja; ---------------------------------------------

• Bahwa Penggugat Sugiono sudah tidak bekerja; ----------------------------------

• Bahwa benar saksi pernah mendengar Para Penggugat menghadap perusahaan tapi saksi tidak tahu hasilnya; ------------------------------------------

• Bahwa THR tahun 2015 dapat sebesar 1 x gaji sebesar Rp.2.700.000,- ; --

Saksi 3. Ir. M. SOLIKAN; --------------------------------------------------------------------

• Bahwa saksi tidak kenal dengan Para Penggugat, tetapi saksi tahu dengan Tergugat karena saksi sebagai Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan pada Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Sidoarjo, saksi tidak ada hubungan keluarga; ---------------------------------------------------------

• Bahwa pada bulan Januari 2014 di dalam pekerjaan saksi memegang wilayah Waru; -------------------------------------------------------------------------------

• Bahwa saksi sudah lupa dengan permasalahan ini; ------------------------------

• Bahwa terkait dengan UMK dan UMSK saksi tahu yaitu saksi setelah menerima surat pengaduan dari Penggugat maka saksi melakukan pemeriksaan ke perusahaan PT.Langgeng Makmur dan saksi mengeluarkan nota pemeriksaan; -----------------------------------------------------

Hal.26 dari 59 hal Put No.109/G/2015/PHI-Sby.

• Bahwa UMSK Kabupaten Sidoarjo tahun 2015 sebesar Rp.2.705.000,- untuk sektor I + 10%, sektor II + 8% dan sektor III + 6%; -----------------------

• Bahwa PT.Langgeng Makmur UMSK dalam sektor I yaitu Rp.2.705.000,- + 10%; ----------------------------------------------------------------------------------------

• Bahwa pada tanggal 5 Mei 2015 Penggugat Sugiono mengadu ke Disnaker terkait kebebasan berserikat. Saksi menjelaskan bahwa Penggugat Sugiono di PHK maka harus diselesaikan dulu masalahnya Penggugat sesuai PERMA Nomor 1 Tahun 1956; --------------------------------

• Bahwa mengenai UMR saksi sudah kroscek kalau perusahaan tidak mampu mencairkan 100% bertahap bulan Juli, September dan Oktober; --

--------Menimbang, bahwa selanjutnya Para Penggugat dan Tergugat menanggapi keterangan saksi-saksi Para Penggugat dalam kesimpulan; ------

--------Menimbang, bahwa demikian pula Tergugat untuk menguatkan dalil bantahannya Tergugat di persidangan telah mengajukan surat-surat bukti berupa fotocopy yang telah diberi materai cukup dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai aslinya yang diberi tanda T-1 sampai dengan T-6, yaitu sebagai berikut : -----------------------------------------------------------------

1. Fotocopy Perjanjian Kerja Bersama PT.Langgeng Makmur Industri Tbk. dengan Serikat Pekerja/Serikat Buruh, yang selanjutnya diberi tanda Bukti T-1; --------------------------------------------------------------------------------------------

2. Fotocopy Akta Bukti Pendaftaran Perjanjian Bersama Melalui Bipartit Nomor : 1336/Bip/2015/PHI.SBY. di Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya dan Perjanjian Bersama PT.Langgeng Makmur Industri Tbk. dengan Serikat Pekerja/Serikat Buruh tertanggal 25 Februari 2015, yang selanjutnya diberi tanda Bukti T-2; -------------------------

3. Fotocopy Surat PT.Langgeng Makmur Industri Tbk Nomor : 179/LM-1/HRD/VIII/15 tertanggal 1 September 2015 perihal Pencabutan Masa Skorsing menuju PHK kesatu, yang selanjutnya diberi tanda Bukti T-3.a; --

4. Fotocopy Surat PT.Langgeng Makmur Industri Tbk Nomor : 181/LM-1/HRD/IX/15 tertanggal 7 September 2015 perihal Pencabutan Masa Skorsing menuju PHK kedua, yang selanjutnya diberi tanda Bukti T-3.b;---

Hal.27 dari 59 hal Put No.109/G/2015/PHI-Sby.

5. Fotocopy Surat PT.Langgeng Makmur Industri Tbk Nomor : 182/LM-1/HRD/IX/15 tertanggal 14 September 2015 perihal Pencabutan Masa Skorsing menuju PHK ketiga, yang selanjutnya diberi tanda Bukti T-3.c;----

6. Fotocopy Surat PT.Langgeng Makmur Industri Tbk. Nomor : 184/LM/HRD/IX/15 tertanggal 21 September 2015 perihal : pemberitahuan dikualifikasikan mengundurkan diri dari PT.Langgeng Makmur Industri Tbk., yang selanjutnya diberi tanda Bukti T-4; -------------------------------------

7. Fotocopy Surat Pernyataan a.n. Wawan Sugiharto tertanggal 19 Nopember 2015, yang selanjutnya diberi tanda Bukti T-5.a; -------------------

8. Fotocopy Surat Pernyataan a.n. Agus Sugiyanto tertanggal 19 Nopember 2015, yang selanjutnya diberi tanda Bukti T-5.b; ----------------------------------

9. Foto penempelan PKB, yang selanjutnya diberi tanda Bukti T-6; -------------

--------Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan saksi di persidangan; --

--------Menimbang, bahwa selanjutnya Para Penggugat dan Tergugat telah mengajukan kesimpulannya secara tertulis dalam persidangan tanggal 14 Desember 2015 yang kesimpulannya terlampir dalam berkas perkara ini yang untuk menyingkat uraian putusan ini dianggap telah termuat pula dalam putusan ini; -------------------------------------------------------------------------------------

--------Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termasuk dalam putusan ini; -----------------------------------------------------------------

--------Menimbang, bahwa akhirnya para pihak tidak mengajukan apa-apa lagi dalam persidangan ini dan mohon putusan; ---------------------------------------------

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

--------Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana diuraikan diatas; ----------------------------------------------------

--------Menimbang, bahwa dengan belum adanya unifikasi hukum acara dalam pemeriksaan pada Pengadilan Hubungan Industrial, maka di samping diberlakukan hukum acara yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004, diberlakukan pula ketentuan-ketentuan hukum acara yang terdapat dalam lingkungan Peradilan Umum (HIR/Rbg) dan ketentuan lainnya ditentukan dalam pasal 57 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004; --------------

Hal.28 dari 59 hal Put No.109/G/2015/PHI-Sby.

DALAM KONPENSI : -------------------------------------------------------------------------

DALAM PROVISI : -----------------------------------------------------------------------------

--------Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat adalah seperti tersebut di atas; -------------------------------------------------------------

--------Menimbang, bahwa dalam gugatannya Para Penggugat mengajukan tuntutan provisi agar diputus dalam putusan sela sesuai ketentuan pasal 96 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 dan menuntut kepada Tergugat membayar uang jaminan yakni THR Keagamaan Tahun 2015 Penggugat I (a.n.Sugiono) sebesar Rp.2.975.000,-, menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas uang jaminan atas hak Penggugat I (a.n. Sugiono) yang belum dibayar oleh Tergugat berupa uang THR Keagamaan Tahun 2015 sebesar Rp.2.975.000,-, menghukum Tergugat untuk mencabut surat skorsing menuju PHK Penggugat karena bertentangan dengan hukum dan dikualifikasikan batal demi hukum sehingga tidak mempunyai kekuatan mengikat, menghukum Tergugat mempekerjakan kembali Penggugat pada posisi semula yakni Sugiono di bagian aluminium di PT.Langgeng Makmur Industri Tbk. Unit I, memerintahkan Tergugat memberikan salinan perjanjian kerja bersama yang masih berlaku di perusahaan Tergugat kepada Para Penggugat, menyatakan putusan perkara ini memenuhi syarat hukum untuk dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada bantahan, ada perlawanan dan ada kasasi atau ada permohonan di tingkat peninjauan kembali; -----------

--------Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan tuntutan provisi Para Penggugat tersebut di atas; ------------------------------------------------------------------

--------Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 57 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 jo. pasal 163 HIR, pasal 164 HIR jo. pasal 1865 KUH Perdata, pasal 1866 KUH Perdata dimana tuntutan Para Penggugat kepada Tergugat agar Tergugat membayar uang THR Tahun 2015, mencabut surat skorsing menuju pemutusan hubungan kerja, mempekerjakan kembali pekerja a.n.Sugiono, memberikan salinan perjanjian kerja bersama, sita jaminan, putusan perkara dapat dijalankan lebih dahulu adalah masuk dalam pokok perkara yang memerlukan pembuktian lebih lanjut dan tidak ada bukti awal sesuai ketentuan pasal 96 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004,

Hal.29 dari 59 hal Put No.109/G/2015/PHI-Sby.

maka Majelis Hakim berpendapat bahwa tuntutan putusan sela dan tuntutan provisi tersebut dipertimbangkan bersama dengan pokok perkara sehingga permohonan provisi Para Penggugat dalam putusan sela dinyatakan ditolak; -

DALAM EKSEPSI : ----------------------------------------------------------------------------

--------Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya telah mengajukan eksepsi; ------------------------------------------------------------------------------------------

--------Menimbang, bahwa sebelum masuk dalam pokok perkara Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi Tergugat terlebih dahulu; --------------

--------Menimbang, bahwa arti Eksepsi menurut Hukum Acara Perdata adalah tangkisan atau bantahan yang diajukan oleh Tergugat yang tidak menyangkut materi pokok perkara, namun tangkisan atau bantahan yang diajukan dalam bentuk Eksepsi harus dilakukan berdasarkan ketentuan pasal 125 ayat (2), pasal 133, pasal 134 HIR dan pasal 136 HIR/pasal 162 RBg; ---------------------

--------Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat mengajukan eksepsi sebagai berikut : --------------------------------------------------------------------------------

1. Gugatan Para Penggugat kabur karena tidak memiliki dasar hukum dan tidak jelas; ------------------------------------------------------------------------------------

2. Gugatan Para Penggugat tidak lengkap karena tidak ada risalah perundingan bipartit sesuai ketentuan pasal 6 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004; ---------------------------------------------------------

--------Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat tersebut, Para Penggugat dalam repliknya telah membantah dan menyatakan pada pokoknya eksepsi Tergugat haruslah ditolak yakni sebagai berikut : -------------

1. Dasar hukum dalam gugatan Para Penggugat adalah pengertian perselisihan hak yang dituntut dalam gugatan Para Penggugat; --------------

2. Gugatan Para Penggugat telah dilampiri risalah atau anjuran Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kabupaten Sidoarjo Nomor : 567/3121/404.3.3/2015 tanggal 23 Juni 2015 dan agenda perkara perselisihan hak Nomor : 44/HAK/05/2015 tanggal 10 Maret 2015; --------------------------------------------

--------Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati eksepsi Tergugat maka Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut : ----------------------

1. Gugatan Para Penggugat adalah perselisihan hak sesuai ketentuan pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 yang menentukan bahwa perselisihan hak adalah perselisihan yang timbul karena tidak dipenuhinya hak, akibat adanya perbedaan pelaksanaan atau penafsiran

Hal.30 dari 59 hal Put No.109/G/2015/PHI-Sby.

terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, perjanjian kerja, peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama maka dasar hukum gugatan Para Penggugat tentang perselisihan hak dalam posita dan petitum gugatan Para Penggugat adalah telah masuk dalam pokok perkara yang memerlukan pembuktian dengan demikian eksepsi Tergugat bahwa gugatan Para Penggugat kabur karena tidak memiliki dasar hukum yang jelas dinyatakan ditolak; -----------------------------------------------------------

2. Gugatan Para Penggugat telah dilampiri risalah atau anjuran Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kabupaten Sidoarjo Nomor : 567/3121/404.3.3/2015 tanggal 23 Juni 2015 dan agenda perkara perselisihan hak Nomor : 44/HAK/05/2015 tanggal 10 Maret 2015 yang menerangkan tentang potongan upah Para Penggugat untuk membayar iuran serikat pekerja/ serikat buruh, kegiatan Para Penggugat dalam serikat pekerja/serikat buruh yang diberi upah dan yang tidak diberi upah, pemberian salinan perjanjian kerja bersama, dan kegiatan Para Penggugat dalam serikat pekerja/serikat buruh dengan demikian gugatan Para Penggugat telah memenuhi ketentuan ketentuan pasal 6 ayat (1) dan (2) jo. pasal 83 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 dan eksepsi Tergugat bahwa gugatan Para Penggugat tidak dilampiri risalah bipartit dinyatakan ditolak;

--------Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka eksepsi Tergugat dinyatakan ditolak untuk seluruhnya; -----------------------------------------

DALAM POKOK PERKARA : --------------------------------------------------------------

--------Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana diuraikan diatas; ----------------------------------------------------

--------Menimbang, bahwa gugatan Para Penggugat pada pokoknya adalah perselisihan hak tentang Para Penggugat adalah Pengurus Komisariat Federasi Konstruksi Umum dan Informal Serikat Buruh Sejahtera Indonesia PT.Langgeng Makmur Industri Tbk., Tergugat melanggar ketentuan pasal 93 ayat (2) huruf f dan huruf h jo. pasal 186 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 serta Tergugat melanggar ketentuan pasal 102 ayat (3) jo. pasal 104 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 jo. pasal 28, pasal 43 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000, pemberian salinan perjanjian kerja bersama, upah Para Penggugat ketika menjalankan tugas serikat pekerja/serikat buruh selama 5 hari sidang yang jumlah keseluruhannya sebesar Rp.731.000,-

Hal.31 dari 59 hal Put No.109/G/2015/PHI-Sby.

upah Sugiono selama skorsing selama bulan Juli 2015 s/d Nopember 2015 sebesar Rp.14.875.000,-, Tergugat dihukum untuk mencabut surat skorsing menuju PHK dan mempekerjakan kembali Penggugat a.n. Sugiono pada posisi semula; ----------------------------------------------------------------------------------

--------Menimbang, bahwa terhadap perselisihan tersebut telah dilakukan perundingan bipartit antara Para Penggugat dan Tergugat namun tidak menghasilkan kesepakatan; -----------------------------------------------------------------

--------Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada kesepakatan dalam bipartit maka perselisihan dilakukan melalui mediasi oleh Mediator Hubungan Industrial Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kabupaten Sidoarjo sesuai Anjuran Mediator Nomor : 567/3121/404.3.3/2015 tertanggal 23 Juni 2015; --------------

--------Menimbang, bahwa oleh karena isi anjuran ditolak Para Penggugat dan Tergugat, maka Para Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 25 September 2015 dengan register perkara Nomor : 109/G/2015/PHI.Sby. sesuai ketentuan pasal 14 ayat 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial; ----------------------------

--------Menimbang, bahwa dalam gugatan Para Penggugat pada pokoknya menuntut agar menyatakan Para Penggugat adalah pengurus serikat buruh pada Pengurus Komisariat Federasi Konstruksi Umum dan Informal Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (PK FKUI-SBSI) PT.Langgeng Makmur Industri Tbk., menyatakan Tergugat melakukan perbuatan melanggar hukum sesuai ketentuan pasal 93 ayat (2) huruf f dan huruf h jo. pasal 186 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, menyatakan Tergugat melakukan perbuatan melanggar hukum sesuai ketentuan pasal 102 ayat (3) jo. pasal 104 dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan juga diduga melanggar hukum sesuai ketentuan pasal 28 jo. pasal 43 dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja / Serikat Buruh, menyatakan putusan perkara ini memenuhi syarat hukum untuk dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada bantahan, perlawanan dan kasasi atau permohonan di tingkat peninjauan kembali, menghukum Tergugat membayar tunai dan sekaligus hak-hak Para

Hal.32 dari 59 hal Put No.109/G/2015/PHI-Sby.

Penggugat dengan perincian : upah Penggugat I (a.n.Sugiono) selama tidak dipekerjakan karena skorsing menuju PHK untuk bulan Juli 2015 s/d Nopember 2015 sebesar 5 bulan x Rp.2.975.000,- = Rp.14.875.000,-, upah Para Penggugat selama menjalankan tugas organisasi serikat pekerja/serikat buruh, yang seharusnya diterima Para Penggugat sebesar upah sehari (Rp.2.195.000,-/30) x 5 (lima) hari sidang x 2 orang = Rp.73.100,- x 5 x 2 = Rp.731.000,- THR Tahun 2015 untuk Sugiono sebesar Rp.2.975.000,-, Tergugat agar mencabut skorsing menuju PHK untuk Penggugat dan mempekerjakan kembali Penggugat a.n. Sugiono pada posisi semula, memberi salinan Perjanjian Kerja Bersama kepada Para Penggugat serta menghukum Tergugat membayar biaya perkara yang timbul dari sengketa ini;

--------Menimbang, bahwa gugatan Para Penggugat mendalilkan perselisihan antara Para Penggugat dan Tergugat semula disebabkan pekerja a.n.Sugiono meninggalkan tempat kerja karena menghadap HRD untuk klarifikasi perselisihan PHK atas nama anggotanya yang bernama M.Chotib dan Adis Afternando serta tentang ganti rugi cacat permanen untuk Ninik Khumaidah sehingga Sugiono mendapat surat peringatan hingga skorsing menuju pemutusan hubungan kerja dan juga Para Penggugat ketika mendampingi sidang mediasi para anggotanya tidak dibayar upahnya serta tidak diberi salinan perjanjian kerja bersama PT.Langgeng Makmur Industri Tbk.; -----------------------------------------------------------------------------------------------

--------Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan tersebut, Tergugat telah membantah dalam jawabannya bahwa Para Penggugat tidak pernah mengajukan ijin dispensasi untuk menjalankan kegiatan serikat pekerja / serikat buruh sehingga upah Para Penggugat tidak dibayar sesuai pasal 93 ayat (2) huruf h Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 jo. pasal 6 point 1 huruf b Perjanjian Kerja Bersama serta Penggugat (a.n.Sugiono) tidak hadir memenuhi panggilan perusahaan sebanyak 3 (tiga) kali sehingga Penggugat a.n.Sugiono dikualifikasikan mengundurkan diri; ---------------------------------------

--------Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan Para Penggugat telah dibantah kebenarannya oleh Tergugat, maka terhadap perkara ini Para Penggugatlah yang dibebani kewajiban untuk terlebih dahulu membuktikan

Hal.33 dari 59 hal Put No.109/G/2015/PHI-Sby.

kebenaran dalilnya sesuai ketentuan pasal 163 HIR jo. pasal 1865 KUH Perdata; ------------------------------------------------------------------------------------------

--------Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Para Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-12 dan bukti saksi-saksi Para Penggugat yang bernama Suhandik, Dian Purnomo dan Ir. M. Solikan. Sedangkan sebaliknya Tergugat untuk meneguhkan dalil penyangkalannya telah pula mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda T-1 sampai dengan T-6; ----------------------------------------------

--------Menimbang, bahwa untuk selanjutnya Majelis Hakim akan menilai dan mempertimbangkan secara seksama bukti-bukti yang telah diajukan oleh Para Penggugat, juga bukti-bukti yang diajukan oleh Tergugat untuk menguatkan dalil bantahannya; -------------------------------------------------------------

--------Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 100 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial menentukan dalam mengambil putusan, Majelis Hakim mempertimbangkan hukum, perjanjian yang ada, kebiasaan dan keadilan; -------------------------------

--------Menimbang, bahwa berdasarkan lampiran gugatan Para Penggugat yakni anjuran mediator hubungan industrial Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kabupaten Sidoarjo Nomor : 567/3121/404.3.3/2015 tertanggal 23 Juni 2015 menerangkan sebagai berikut : -------------------------------------------------------------

• Surat permohonan pencatatan perselisihan hubungan industrial Hak Nomor : 026.A/DPC.FKUI-SBSI/SDA/III/2014 tanggal 5 Maret 2015; --------

• Surat tersebut diterima Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kabupaten Sidoarjo tanggal 6 Maret 2015; ---------------------------------------------------------

• Agenda perkara perselisihan hak Nomor : 44/HAK/05/2015 tanggal 10 Maret 2015; ----------------------------------------------------------------------------------

• Surat keterangan pelimpahan penyelesaian perselisihan hubungan industrial kepada Majelis Mediator Hubungan Industrial tanggal 29 Mei 2015; ------------------------------------------------------------------------------------------

A. Keterangan Pekerja sdr.Herlan BA dkk (13 orang) melalui kuasanya DPC FKUI SBSI Kabupaten Sidoarjo : -----------------------------------------------------------

• Pada awalnya ada perselisihan antara PK FKUI-SBSI Unit I PT.Langgeng Makmur Industri Tbk dengan PUK SP KEP KSPI Unit I PT. Langgeng

Hal.34 dari 59 hal Put No.109/G/2015/PHI-Sby.

Makmur Industri Tbk karena pekerja diakui sebagai anggota PUK SPKEP KSPI dan sejak bulan Desember 2013 – Januari 2014 para pekerja menyatakan keluar dan menyatakan bergabung menjadi anggota PK FKUI SBSI PT.Langgeng Makmur Industri Tbk. Unit I; ---------------------------

• Para pekerja menyatakan keluar dari keanggotaan PUK SP.KEP KSPI PT.Langgeng Makmur Industri Tbk Unit I tapi iuran keanggotaan SP/SB tetap dipotong perusahaan untuk PUK SP.KEP KSPI PT.Langgeng Makmur Industri Tbk Unit I bukan ke PK FKUI SBSI PT.Langgeng Makmur Industri Tbk. Unit I; -------------------------------------------------------------------------

• Tanggal 18 Desember 2014, pekerja diundang Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kabupaten Sidoarjo untuk sidang klarifikasi a.n.Herlan Budi Anto dan M.Hafit dkk (12 orang) dalam perselisihan SP/SB dengan PUK SP.KEP KSPI PT.Langgeng Makmur Industri Tbk Unit I dan pekerja/buruh melalui DPC FKUI SBSI Kabupaten Sidoarjo mengajukan dispensasi menjalankan tugas organisasi dengan upah penuh kepada Direktur/ Pimpinan Perusahaan; -------------------------------------------------------------------

• Tanggal 29 Januari 2015, pekerja diundang Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kabupaten Sidoarjo untuk sidang mediasi a.n.Herlan Budi Anto dkk (8 orang) dalam perselisihan SP/SB dengan PUK SPKEP KSPI Unit I PT.Langgeng Makmur Industri Tbk. Pekerja melalui DPC FKUI SBSI Kabupaten Sidoarjo mengajukan dispensasi menjalankan tugas organisasi dengan upah penuh kepada Direktur/Pimpinan Perusahaan; ---

• Tanggal 3 Februari 2015 à sidang mediasi lanjutan; ----------------------------

• Tanggal 11 Februari 2015 à sidang mediasi lanjutan; --------------------------

• Tanggal 20 Februari 2015 à sidang mediasi lanjutan; --------------------------

• Besaran nominal upah pekerja yang tidak dibayar Direktur/Pimpinan Perusahaan sebesar upah sehari Rp.2.195.000,-/30 x 3 hari sidang mediasi x 13 orang = Rp.73.100,- x 3 x 13 = Rp.2.850.900,- berarti dengan tidak dibayarnya upah Para Penggugat ketika sidang mediasi adalah tindakan menghalang - halangi kebebasan pekerja menjalankan

Hal.35 dari 59 hal Put No.109/G/2015/PHI-Sby.

keorganisasian SP/SB dan Tergugat melanggar pasal 28 jo. pasal 43 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000; --------------------------------------------

• Ada perselisihan hak tentang kebebasan menjalankan keserikatpekerjaan/ serikat buruh dan pekerja belum diberikan salinan peraturan perusahaan dan perjanjian kerja bersama sesuai pasal 103, pasal 104, pasal 108, pasal 124, pasal 126 dan pasal 136 Undang-Undang Ketenagakerjaan; ---

• Upaya penyelesaian perkara terhadap PK FKUI SBSI cq. DPC FKUI SBSI sesuai pasal 136 UUK jo. pasal 3, pasal 6, pasal 8 UU PPHI; -----------------

• Pendirian akhir pekerja agar mengajurkan : ----------------------------------------

1. Mengabulkan permohonan PK FKUI SBSI cq. DPC FKUI SBSI seluruhnya; ----------------------------------------------------------------------------

2. Menyatakan Direktur/Pimpinan Perusahaan diduga melakukan perbuatan melanggar hukum berdasarkan pasal 28 jo. pasal 43 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 jo. pasal 124, pasal 126, pasal 136 UUK jo. pasal 3, pasal 6, pasal 8 UU PPHI; ------------------------------

3. Menganjurkan Direktur/Pimpinan Perusahaan agar memberikan naskah perjanjian kerja bersama pekerja/buruh khususnya anggota PK FKUI SBSI cq. DPC FKUI SBSI; -------------------------------------------------

4. Menganjukan Direktur/Pimpinan Perusahaan untuk membayar tunai dan sekaligus hak-hak pekerja/buruh anggota PK FKUI SBSI dengan perincian : upah sehari Rp.2.195.000,-/30 x 3 (tiga) hari sidang mediasi x 13 orang = Rp.73.100,- x 3 x 13 = Rp.2.850.900,- ; ------------------------

B. Keterangan Pengusaha : pengusaha tidak hadir; ----------------------------------

C. Upaya Majelis Mediator Hubungan Industrial : --------------------------------------

• Sidang mediasi tanggal 29 Mei 2015 à pekerja hadir, pengusaha tidak hadir; ------------------------------------------------------------------------------------------

• Sidang mediasi tanggal 10 Juni 2015 à pekerja tidak hadir, pengusaha tidak hadir; -----------------------------------------------------------------------------------

D. Pendapat, Pertimbangan dan Anjuran Majelis Mediator Hubungan Industrial : ----------------------------------------------------------------------------------------

• Adalah perselisihan hak; -----------------------------------------------------------------

Hal.36 dari 59 hal Put No.109/G/2015/PHI-Sby.

• Perselisihan berawal karena FKUI SBSI PT.Langgeng Makmur Industri Tbk. Unit I yang diundang Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kabupaten Sidoarjo perihal klarifikasi tanggal 18 Desember 2014 tapi upahnya tidak dibayar; ---------------------------------------------------------------------------------------

• Pasal 29 ayat (1), (2) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 menyebutkan pengusaha harus memberikan kesempatan kepada pengurus dan atau anggota SP/SB untuk menjalankan kegiatan SP/SB dalam jam kerja yang disepakati oleh kedua belah pihak dan atau yang diatur dalam PKB; --------------------------------------------------------------------------

• Dalam kesepakatan kedua belah pihak dan atau PKB diatur dengan mempertimbangkan : ----------------------------------------------------------------------

1. Jenis kegiatan yang diberikan kesempatan; -----------------------------------

2. Tata cara pemberian kesempatan; -----------------------------------------------

3. Pemberian kesempatan yang mendapat upah dan yang tidak mendapat upah; -----------------------------------------------------------------------

• Menurut Majelis Mediator bahwa upah yang dituntut para pekerja sdr.Herlan B.A dkk (13 orang) melalui kuasa hukumnya DPC FKUI SBSI Kabupaten Sidoarjo terkait dengan tugas organisasi para pihak wajib mengaturnya dalam PKB sebagaimana dimaksud pasal 29 ayat (1), (2) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000; --------------------------------------------

• Menganjurkan pada pokoknya : --------------------------------------------------------

Pihak pengusaha PT.Langgeng Makmur Industri Tbk. Unit I dengan pekerja sdr. Herlan B.A. dkk (13 orang) melalui kuasa hukumnya DPC FKUI SBSI Kabupaten Sidoarjo agar sepakat untuk menjalankan sebagaimana dimaksud pasal 29 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000; ----------------------------------------------------------------------------

--------Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat Para Penggugat yang diberi tanda P-1 yakni Kartu Tanda Pengurus Komisariat FKUI SBSI PT.Langgeng Makmur Industri Tbk. Unit I a.n. Dwi Fery Cahyono dan Sugiono menerangkan Sugiono adalah Ketua dan Dwi Fery Cahyono adalah Sekretaris dengan masa berlakunya sampai dengan bulan Desember 2017; --

Hal.37 dari 59 hal Put No.109/G/2015/PHI-Sby.

--------Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat Para Penggugat yang diberi tanda P-2 yakni Surat Keputusan Dewan Pengurus Cabang Federasi Konstruksi, Umum dan Informal Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (DPC FKUI SBSI) Kabupaten Sidoarjo Nomor : 005/SK/DPC.F.KUI-SBSI/SDA/XII/ 2014 tertanggal 22 Desember 2014 tentang Pengesahan Pengurus Komisariat Federasi Konstruksi, Umum dan Informal Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (PK FKUI SBSI) PT.Langgeng Makmur Industri Tbk. masa bakti 2014 – 2017 menerangkan Sugiono menjabat sebagai Ketua dan Dwi Fery Cahyono menjabat sebagai Sekretaris; -------------------------------------------------

--------Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat Para Penggugat yang diberi tanda P-3 yakni Nomor Bukti Pencatatan Serikat Pekerja/Serikat Buruh PK.FKUI SBSI PT.Langgeng Makmur Industri : 615/PK.FKUI.SBSI/PT.LMI/ VII/2013 tertanggal 15 Juli 2013 dari Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kabupaten Sidoarjo menerangkan PK.FKUI.SBSI PT.Langgeng Makmur Industri mengajukan pemberitahuan pembentukan/pencatatan ke Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kabupaten Sidoarjo pada tanggal 23 Juni 2013; -----

--------Menimbang, bahwa gugatan Para Penggugat mendalilkan Para Penggugat adalah Pengurus Serikat Buruh pada Pengurus Komisariat Federasi Konstruksi Umum dan Informal Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (PK FKUI-SBSI) PT.Langgeng Makmur Industri Tbk. sebagaimana jawaban Tergugat mendalilkan Para Penggugat melakukan kegiatan serikat pekerja/ serikat buruh tanpa dan atau sebelum mendapat persetujuan Tergugat sebagai pengusaha bahkan merubah jadwal kerja tanpa sepengetahuan atau seijin atasannya dan berdasarkan bukti surat Penggugat yang diberi tanda P-1, P-2, P-3 maka Majelis Hakim berpendapat Para Penggugat adalah Pengurus Serikat Buruh pada Pengurus Komisariat Federasi Konstruksi Umum dan Informal Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (PK FKUI-SBSI) PT.Langgeng Makmur Industri Tbk. sesuai ketentuan pasal 1 angka 1 jo. pasal 5 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000; --------------------------------------

--------Menimbang, bahwa dalil gugatan Para Penggugat mendalilkan awal perselisihan antara Para Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat I

Hal.38 dari 59 hal Put No.109/G/2015/PHI-Sby.

menghadap ke kantor HRD menemui personalia untuk klarifikasi perselisihan anggota FKUI SBSI PT.Langgeng Makmur Industri Tbk. yang bernama M.Chotib, Adis Afternando dan Ninik Khumaidah sehingga Penggugat yang bernama Sugiono mendapat Surat Peringatan I, Surat Peringatan II, Surat Peringatan III dan surat skorsing menuju PHK dan juga upah Para Penggugat tidak dibayar oleh Tergugat ketika Para Penggugat melaksanakan tugas serikat pekerja/serikat buruh untuk menghadiri sidang klarifikasi di Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kabupaten Sidoarjo atas nama Herlan Budi Anto dan M.Hafit dkk/12 orang; --------------------------------------------------------------------

--------Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat Para Penggugat yang diberi tanda P-4 yakni Surat Pengurus Komisariat Federasi Konstruksi, Umum dan Informal Serikat Buruh Sejahtera Indonesia PT.Langgeng Makmur Industri Tbk. Nomor : 103/PK-FKUI SBSI/LMI/I/2015 kepada Manager HRD PT.Langgeng Makmur Industri Tbk. tertanggal 10 Januari 2015 tentang klarifikasi PHK M.Chatib dan Adis Afternando menerangkan M.Chatib dan Adis Afternando telah diputus hubungan kerjanya oleh PT.Langgeng Makmur Industri Tbk. Unit I pada tanggal 27 Desember 2014 tanpa alasan yang mendasar sehingga pengurus mohon klarifikasi hal tersebut pada tanggal 15 Januari 2015 di PT.Langgeng Makmur Industri Tbk. Unit I pada jam 13.00 WIB; ------------------------------------------------------------------------------------------------

--------Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat Para Penggugat yang diberi tanda P-5 yakni surat PT.Langgeng Makmur Industri Tbk. Nomor : 131/LM-1/HRD/IV/15 tertanggal 14 April 2015 perihal skorsing menuju PHK kepada Penggugat (a.n.Sugiono) menerangkan disebabkan Surat Peringatan (SP) yang sudah diterima dan surat skorsing ini agar dilaksanakan yakni : ----

1. Nomor : 010/SP/LM/Hrd/01.15 tanggal 15 Januari 2015 Surat Peringatan 2 (dua); ---------------------------------------------------------------------------------------

2. Nomor : 068/SP/LM/Hrd/04.15 tanggal 11 April 2015 Surat Peringatan 3 (tiga); ------------------------------------------------------------------------------------------

3. Pelaksanaan skorsing ini berlaku sejak hari Selasa tanggal empat belas bulan April Tahun dua ribu lima belas; -----------------------------------------------

Hal.39 dari 59 hal Put No.109/G/2015/PHI-Sby.

4. Upah dan hak lain akibat skorsing ini akan diberikan setelah ada putusan Pengadilan dan atau setelah inkracht; -----------------------------------------------

--------Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat Para Penggugat yang diberi tanda P-6 yakni Surat DPC FKUI SBSI Kabupaten Sidoarjo Nomor : 119.A/DPC.FKUI-SBSI/SDA/XII/2014 tertanggal 11 Desember 2014 tentang permintaan dispensasi kepada Direktur/Pimpinan Unit I PT.Langgeng Makmur Industri Tbk. menerangkan berdasarkan surat Kepala Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kabupaten Sidoarjo Nomor : 560/6151/404.3.3/2014 tertanggal 9 Desember 2014 yang ditujukan kepada Ketua DPC FKUI SBSI Sidoarjo selaku kuasa pekerja M.HAFIT dkk (5 orang) perihal klarifikasi surat dari PT.Langgeng Makmur Industri Tbk. tentang penawaran penyelesaian perselisihan industrial dan untuk menjalankan tugas organisasi yakni sidang klarifikasi di Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kabupaten Sidoarjo tanggal 18 Desember 2014 dengan lampiran daftar anggota PK FKUI-SBSI PT.Langgeng Makmur Industri Tbk. yang hadir dalam sidang klarifikasi adalah sebagai berikut : ----------------------------------------------------------------------

No	Nama	Jabatan Organisasi	Keterangan
1	Sugiono	Sekretaris	PK FKUI-SBSI
2	Herlan Budi Anto	Anggota
3	Achmad Ridwan	Anggota
4	Muhammad Agustian	Anggota
5	Septian Eko C.A.	Anggota
6	Dimas Perwira	Anggota
7	Arif Darmawan	Anggota
8	Muhammad Hafit	Anggota
9	Siti Masruroh	Anggota
10	Ninik Khumaidah	Anggota
11	J. Ari Wibowo	Anggota
12	Nur Anisah	Anggota

Hal.40 dari 59 hal Put No.109/G/2015/PHI-Sby.

--------Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat Para Penggugat yang diberi tanda P-7 yakni Surat DPC FKUI SBSI Kabupaten Sidoarjo Nomor : 009.A/DPC.FKUI-SBSI/SDA/II/2014 tertanggal 4 Februari 2015 tentang Permintaan dispensasi menjalankan organisasi SP/SB kepada Direktur/ Pimpinan Unit I PT.Langgeng Makmur Industri Tbk. menerangkan berdasarkan surat Kepala Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kabupaten Sidoarjo Nomor : 560/355/404.3.3/2015 tertanggal 30 Januari 2015 yang ditujukan ke Ketua DPC FKUI SBSI Sidoarjo perihal sidang mediasi masalah SP-SB pada tanggal 11 Februari 2015 dengan lampiran daftar anggota PK FKUI-SBSI PT.Langgeng Makmur Industri Tbk. yang hadir dalam sidang mediasi adalah sebagai berikut : -----------------------------------------------------------

No	Nama	Jabatan Organisasi	Keterangan
1	Sugiono	Ketua	PK FKUI-SBSI
2	Dwi Ferry Cahyono	Sekretaris
3	Muhammad Hafit	Anggota
4	Siti Masruroh	Wakil Sekretaris
5	Ninik Khumaidah	Anggota
6	J. Ari Wibowo	Anggota
7	Nur Anisah	Anggota

--------Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat Para Penggugat yang diberi tanda P-8 yakni Surat DPC FKUI SBSI Kabupaten Sidoarjo Nomor : 017.A/DPC.FKUI-SBSI/SDA/II/2014 tertanggal 16 Februari 2015 tentang Permintaan dispensasi menjalankan tugas organisasi SP / SB kepada Direktur / Pimpinan Unit I PT.Langgeng Makmur Industri Tbk. menerangkan berdasarkan surat Kepala Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kabupaten Sidoarjo Nomor : 560/576/404.3.3/2015 tertanggal 12 Februari 2015 yang ditujukan ke Ketua DPC FKUI SBSI Sidoarjo perihal sidang mediasi lanjutan tentang masalah SP-SB pada tanggal 20 Februari 2015 dengan lampiran daftar anggota PK FKUI-SBSI PT.Langgeng Makmur Industri Tbk. yang hadir dalam sidang mediasi lanjutan adalah sebagai berikut : -----------------------------

Hal.41 dari 59 hal Put No.109/G/2015/PHI-Sby.

No	Nama	Jabatan Organisasi	Keterangan
1	Sugiono	Ketua	PK FKUI-SBSI
2	Dwi Ferry Cahyono	Sekretaris
3	Muhammad Hafit	Anggota
4	Siti Masruroh	Wakil Sekretaris
5	Ninik Khumaidah	Anggota
6	J. Ari Wibowo	Anggota
7	Nur Anisah	Anggota

--------Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat Para Penggugat yang diberi tanda P-9 yakni Surat Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kabupaten Sidoarjo Nomor : 567/2064/404.3.3/2015 tanggal 29 April 2015 perihal : anjuran mediator hubungan industrial kepada PT.Langgeng Makmur Industri dan Ketua DPC FKUI SBSI Kabupaten Sidoarjo selaku Kuasa Pekerja sdr.Sugiono menerangkan bahwa didasarkan pada : ---------------------------------

• Surat Permohonan Pencatatan Perselisihan Hubungan Industrial Hak Nomor : 025.A/DPC.FKUI.SBSI/SDA/III/2014 tanggal 3 Maret 2015 yang diterima Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kabupaten Sidoarjo tanggal 3 Maret 2015; ----------------------------------------------------------------------------------

• Agenda perkara perselisihan Nomor : 21/KEP/03/2015 tanggal 09 Maret 2015; ------------------------------------------------------------------------------------------

• Surat keterangan pelimpahan penyelesaian perselisihan hubungan industrial kepada Majelis Mediator Hubungan Industrial tanggal 18 Maret 2015; ------------------------------------------------------------------------------------------

1. Keterangan Pekerja sdr.Sugiono melalui Kuasanya DPC FKUI SBSI Kabupaten Sidoarjo : ----------------------------------------------------------------------

• Sugiono selaku pengurus PK FKUI SBSI Unit I PT.Langgeng Makmur Tbk. menghadap ke HRD menemui personalia untuk menanyakan penyelesaian klaim ganti rugi anggotanya tanpa menggunakan form ijin keluar bagian; ------------------------------------------------------------------------------

Hal.42 dari 59 hal Put No.109/G/2015/PHI-Sby.

• Pekerja/buruh diberi surat peringatan, pekerja tidak diberi peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama sehingga bertentangan pasal 108, pasal 114 dan pasal 126 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003; ----

• Pekerja/buruh melalui kuasanya DPC.FKUI.SBSI Kabupaten Sidoarjo mengajukan surat permintaan perundingan bipartit ke-1 tanggal 3 Februari 2015 kepada Direktur perusahaan tetap tidak ditanggapi dan surat perundingan bipartit ke-1 ditolak; ------------------------------------------------------

• Pekerja/buruh melalui kuasanya DPC.FKUI.SBSI Kabupaten Sidoarjo mengajukan surat permintaan perundingan bipartit ke-2 tanggal 6 Februari 2015 kepada Direktur perusahaan tetapi tidak ditanggapi dan surat perundingan bipartit ke-2 ditolak; ------------------------------------------------------

• Pekerja/buruh melalui kuasanya DPC.FKUI.SBSI Kabupaten Sidoarjo mengajukan surat laporan/pengaduan pengusaha tidak memberikan salinan peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama kepada karyawan tanggal 2 Februari 2015 kepada Kadissosnaker Kab.Sidoarjo cq. Pengawasan Ketenagakerjaan; ---------------------------------------------------

• Pendirian akhir pekerja agar memberikan anjuran sebagai berikut : ---------

1. Mengabulkan permohonan pekerja/buruh (Sugiono) cq.DPC FKUI-SBSI seluruhnya; ----------------------------------------------------------------------

2. Menyatakan Direktur/Pimpinan Perusahaan PT.Langgeng Makmur Industri Tbk. diduga melakukan perbuatan melanggar hukum berdasarkan pasal 108, pasal 114 atau pasal 126 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 jo. pasal 3, pasal 6, pasal 8 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004; ----------------------------------------------------------------

3. Menganjurkan Direktur/Pimpinan Perusahaan PT.Langgeng Makmur Industri Tbk. mencabut surat peringatan yang diberikan kepada pekerja/buruh (Sugiono); ------------------------------------------------------------

4. Menganjurkan Direktur/Pimpinan Perusahaan PT.Langgeng Makmur Industri Tbk. memberikan salinan peraturan perusahaan atau memberikan salinan perjanjian kerja bersama kepada pekerja/buruh (Sugiono); -------------------------------------------------------------------------------

Hal.43 dari 59 hal Put No.109/G/2015/PHI-Sby.

2. Keterangan Pengusaha : ----------------------------------------------------------------

• Sugiono adalah karyawan PT.Langgeng Makmur Industri Tbk. Unit I dengan jabatan operator bagian linggis dengan masa kerja 30 Januari 2013; ------------------------------------------------------------------------------------------

• Pekerja semula bekerja dengan baik kemudian sering meninggalkan pekerjaannya tanpa seijin dari atasannya sehingga proses kerja terganggu; ----------------------------------------------------------------------------------

• Perusahaan memberi sanksi Surat Peringatan I dan sudah ditandatangani oleh pekerja tetapi pekerja tidak bersedia menerima surat peringatan; -----

• Pekerja melalui DPC FKUI SBSI Kabupaten Sidoarjo melaporkan ke Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kabupaten Sidoarjo untuk meminta perusahaan memberikan salinan surat peringatan dan perjanjian kerja bersama; ------------------------------------------------------------------------------------

• Pendirian akhir pengusaha : ------------------------------------------------------------

1. Perusahaan tidak ada masalah dengan pekerja Sugiono karena permintaan surat peringatan telah diberikan dan bukti terima terlampir;

2. Permintaan perjanjian kerja bersama (PKB) kami serahkan kepada mediator untuk dapat diberikan pada pekerja Sugiono; ---------------------

3. Pendapat, Pertimbangan dan Anjuran Majelis Mediator Hubungan Industrial : ------------------------------------------------------------------------------------

• Perselisihan hubungan industrial antara pengusaha dan pekerja Sugiono melalui kuasanya DPC.FKUI.SBSI Kabupaten Sidoarjo adalah perselisihan kepentingan; ----------------------------------------------------------------

• Pekerja menemui personalia untuk menanyakan klaim ganti rugi anggotanya tanpa menggunakan form ijin keluar bagian kepada atasannya sehingga pekerja diberikan surat peringatan; ------------------------

• Surat peringatan sudah diterima tanggal 9 April 2015; ---------------------------

• Pengusaha harus memberikan isi perjanjian kerja bersama dengan maksud pekerja agar melaksanakan hak dan kewajibannya; ------------------

• Isi anjuran mediator pada pokoknya adalah : ---------------------------------------

Hal.44 dari 59 hal Put No.109/G/2015/PHI-Sby.

1. Pihak pengusaha PT.Langgeng Makmur Industri Tbk. agar tetap memberlakukan surat peringatan yang diberikan kepada pekerja sdr.Sugiono dan pekerja sdr.Sugiono harus menerimanya; ----------------

2. Pihak pengusaha PT.Langgeng Makmur Industri Tbk. agar memberikan isi Perjanjian Kerja Bersama kepada masing-masing pekerja sebagaimana dimaksud pasal 126 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003; --------------------------------------------------------------------------

--------Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat Para Penggugat yang diberi tanda P-10 yakni Surat DPC FKUI SBSI Kabupaten Sidoarjo Nomor : 020.A/DPC.FKUI-SBSI/SDA/II/2015 tertanggal 23 Februari 2015 tentang Laporan/Pengaduan Pengusaha Tidak Memberikan Upah sesuai UMK Sidoarjo Tahun 2015 dan tidak membayar UMSK Tahun 2014 dan Tahun 2015 kepada karyawan di Unit I PT.Langgeng Makmur Industri Tbk. dan Tanda Terima Surat DPC FKUI SBSI dari Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kabupaten Sidoarjo tertanggal 3 Maret 2015 menerangkan berdasarkan pengaduan pekerja/buruh tentang perselisihan hak yakni upah dibayar di bawah UMK Tahun 2015 dan tidak dibayar upah UMSK Tahun 2014 dan Tahun 2015 dan tidak diberi peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama yang berlaku di Unit I PT.Langgeng Makmur Industri Tbk. sehingga menimbulkan penafsiran terhadap hubungan kerja dan sesuai ketentuan pasal 90, pasal 108, pasal 114 dan pasal 126 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 maka pengusaha dilarang membayar upah di bawah upah minimum dan pekerja/buruh mendapat salinan peraturan perusahaan dan atau perjanjian kerja bersama dengan demikian mohon diperiksa Direktur / Pimpinan Unit I PT.Langgeng Makmur Industri Tbk. untuk memerintahkan memberikan salinan peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersamanya;

--------Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat Para Penggugat yang diberi tanda P-11 yakni Surat DPC FKUI SBSI Kabupaten Sidoarjo Nomor : 052.A/DPC.FKUI-SBSI/SDA/V/2014 tertanggal 5 Mei 2015 tentang Pengaduan / Laporan Pelanggaran Hukum Ketenagakerjaan ke Kepala Dinas

Hal.45 dari 59 hal Put No.109/G/2015/PHI-Sby.

Sosial dan Tenaga Kerja Kabupaten Sidoarjo up. Pegawai Pengawasan Ketenagakerjan serta Tanda Terima Surat DPC FKUI SBSI dari Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kabupaten Sidoarjo tertanggal 5 Mei 2015 menerangkan pelanggaran hukum di bidang ketenagakerjaan sebagai berikut : -----------------

1. Pekerja a.n.Sugiono adalah anggota dan pengurus PK FKUI SBSI PT.Langgeng Makmur Industri Tbk. Unit I dan menjabat sebagai Ketua; ---

2. Tanggal 10 Januari 2015, Ketua PK FKUI SBSI PT.Langgeng Makmur Industri Tbk. Unit I mengajukan surat klarifikasi tentang pembelaan anggota yang terkena pemutusan hubungan kerja a.n. M.Chatib dan Adis Afternando dan penyelesaian ganti rugi kecelakaan kerja Ninik Khumaidah di perusahaan dengan cara mengajukan surat klarifikasi untuk tanggal 15 Januari 2015; -----------------------------------------------------------------

3. Pekerja a.n.Sugiono menjalankan kegiatan serikat buruh pada tanggal 15 Januari 2015 dengan meninggalkan tempat kerja seijin atasan tetapi tanpa surat ijin meninggalkan ruangan maka dikenakan sanksi SP2 “Meninggalkan tugas sebelum berakhir waktu tugas tanpa seijin atasan”. Pekerja menandatangani SP-2 tersebut tetapi diperselisihkan; ---------------

4. Tanggal 11 April 2015, pekerja a.n.Sugiono mendapat SP-3 oleh karena menolak dan memperselisihkan SP-2 tanggal 15 Januari 2015; --------------

5. Tanggal 14 April 2015, pekerja a.n.Sugiono mendapat surat skorsing menuju PHK oleh karena menolak dan memperselisihkan SP-2 tanggal 15 Januari 2015 hingga sekarang pekerja tidak boleh bekerja dan upah/gaji pekerja untuk periode bulan April 2015 hingga sekarang belum dibayar oleh PT.Langgeng Makmur Industri Tbk. Unit I; -----------------------------------

6. Berdasarkan ketentuan pasal 28 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000, maka PT.Langgeng Makmur Industri Tbk. diduga melakukan tindakan pidana kejahatan melanggar hukum di bidang ketenagakerjaan; -------------

7. Pekerja a.n.Sugiono didampingi pengurus DPC FKUI-SBSI mengajukan perundingan bipartit tentang tuntutan hak-hak pekerja yang belum dipenuhi perusahaan; --------------------------------------------------------------------

Hal.46 dari 59 hal Put No.109/G/2015/PHI-Sby.

8. Pekerja a.n.Sugiono mohon Bapak Kepala Dinsosnaker Kabupaten Sidoarjo up. Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan segera memeriksa Direktur PT.Langgeng Makmur Industri Tbk. agar segala hak-hak pekerja terpenuhi; ------------------------------------------------------------------------------------

--------Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat Para Penggugat yang diberi tanda P-12 yakni Surat a.n.Sugiono tertanggal 15 Juli 2015 dan tanggal 27 Juli 2015 perihal : pengaduan pemberian THR Tahun 2015 PT.Langgeng Makmur Industri Tbk. Unit I menerangkan pekerja a.n.Sugiono belum menerima Tunjangan Hari Raya Tahun 2015 sebagaimana yang diberikan perusahaan pada tahun-tahun sebelumnya; --------------------------------------------

--------Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat Tergugat yang diberi tanda T-2 yakni Akta Bukti Pendaftaran Perjanjian Bersama Melalui Bipartit Nomor : 1336/Bip/2015/PHI.SBY. tanggal 5 Maret 2015 di Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya dan Perjanjian Bersama PT.Langgeng Makmur Industri Tbk. dengan Serikat Pekerja/Serikat Buruh tertanggal 25 Februari 2015 yang didaftarkan oleh Andy Prasetyo jabatan : HRD PT.Langgeng Makmur Industri Tbk. menerangkan perjanjian bersamanya yakni sebagai berikut : -------------------------------------------------------

Antara : -------------------------------------------------------------------------------------------

1. Kosasih à Direktur PT.Langgeng Makmur Industri Tbk. ; ----------------------

2. Hendro Budianto à Manager PT.Langgeng Makmur Industri Tbk. ; ---------

Mewakili Pengusaha PT.Langgeng Makmur Industri Tbk.; --------------------------

dengan : -------------------------------------------------------------------------------------------

1. Eko Prayitno à Ketua PUK SP KEP SPSI PT.Langgeng Makmur Industri ;

Jl.Surabaya – Mojokerto Km.19, Taman – Sidoarjo; ------------------------------

2. Muhajir à Ketua PK FLOMENIK SBSI PT.Langgeng Makmur Industri ; ----

Jl.Letjen Sutoyo No.256 Waru – Sidoarjo; -------------------------------------------

3. Isa Trisnawati à Ketua FSP KEP MBU KSPI PT.Langgeng Makmur Industri; ---------------------------------------------------------------------------------------

Jl.Letjen Sutoyo No.256 Waru – Sidoarjo; ------------------------------------------

Isi kesepakatan dibuat tertulis sebagai berikut : ----------------------------------------

Hal.47 dari 59 hal Put No.109/G/2015/PHI-Sby.

1. Upah berkala tetap diberikan sesuai dalam Perjanjian Kerja Bersama (PKB); -----------------------------------------------------------------------------------------

2. Sistem pengupahan 2015 adalah upah tahun 2014 ditambah Rp.667.000,- ditambah nilai upah berkala sesuai Perjanjian Kerja Bersama (PKB) dan berlaku mulai tanggal 1 Januari 2015; ------------------------------------------------

3. Mutasi karyawan dari Unit 2 ke Unit I tidak bersifat permanen (diperbantukan) dengan kurun waktu maksimal 3 bulan; ------------------------

4. Kekurangan UMSK 2014 akan diberikan sebesar Rp.100.000,- dan dibayarkan pada bulan Agustus dan September 2015; --------------------------

5. Dengan diberlakukannya sistem pengupahan 2015 seperti tersebut dalam point 2, maka Tunjangan Tidak Tetap (T3) tidak diberlakukan lagi dan Perjanjian Bersama ini dijadikan addendum bagi pasal yang membahas hal tersebut dalam Perjanjian Kerja Bersama (PKB); ----------------------------

6. Para pihak bersepakat bahwa upah selama mogok kerja tidak dibayar; ----

7. Dengan disepakatinya perjanjian bersama ini maka segala tuntutan di kemudian hari tidak akan timbul dan mencabut segala tuntutan hukum (sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku); --------------

Dengan diketahui oleh : -----------------------------------------------------------------------

1. Kepala Seksi Perselisihan Hubungan Industrial; ----------------------------------

2. Kepala Bidang Hubungan Industrial dan Syarat Kerja; --------------------------

3. Kepala Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Kependudukan Propinsi Jawa Timur; ---------------------------------------------------------------------------------

--------Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat Tergugat yang diberi tanda T-3.a yakni Surat PT.Langgeng Makmur Industri Tbk Nomor : 179/LM-1/ HRD/VIII/15 tertanggal 1 September 2015 perihal Pencabutan Masa Skorsing menuju PHK kesatu kepada Sugiono menerangkan dengan adanya surat skorsing Nomor : 131/LM-1/HRD/IV/15 yang telah saudara terima pertanggal 14 April 2015 maka sesuai keputusan manajemen bahwa saudara diminta masuk bekerja kembali mulai tanggal 5 September 2015 pukul 07.00 WIB (jam kerja) dan untuk selanjutnya melapor pada atasannya tentang kesiapan menjalankan pekerjaan; ----------------------------------------------------------------------

Hal.48 dari 59 hal Put No.109/G/2015/PHI-Sby.

--------Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat Tergugat yang diberi tanda T-3.b yakni Surat PT.Langgeng Makmur Industri Tbk Nomor : 181/LM-1/ HRD/IX/15 tertanggal 7 September 2015 perihal Pencabutan Masa Skorsing menuju PHK kedua kepada Sugiono menerangkan dengan surat permohonan dari Sugiono tertanggal 2 September 2015 tentang permintaan pelaksanaan putusan PHI Nomor : 54/G/2015/PHI.Sby. dan karena ketidakhadiran saudara pada tanggal 5 September 2015 pukul 07.00 WIB di PT.Langgeng Makmur Industri Tbk. yang beralamat di Jl.Letjen Sutoyo No.256 Medaeng Waru Sidoarjo untuk memenuhi panggilan masuk bekerja kembali sesuai dengan surat pencabutan masa skorsing dan permintaan untuk masuk bekerja dengan Nomor : 179/LM-1/HRD/VIII/15 yang kami kirimkan ke alamat saudara dan untuk melaksanakan salah satu isi putusan Pengadilan Hubungan Industrial Surabaya serta sesuai surat somasi dari pekerja dengan ini untuk kedua kalinya kami meminta saudara untuk memulai kembali masuk bekerja dan menghadap HRD pada tanggal 11 September 2015 pukul 07.00 WIB di PT.Langgeng Makmur Industri Tbk. Jl.Letjen Sutoyo No.256 Medaeng Waru Sidoarjo; -----------------------------------------------------------

--------Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat Tergugat yang diberi tanda T-3.c yakni Surat PT.Langgeng Makmur Industri Tbk Nomor : 182/LM-1/HRD/ IX/15 tertanggal 14 September 2015 perihal Pemberitahuan Pencabutan Masa Skorsing dan Panggilan Untuk Bekerja kepada Sugiono menerangkan berdasarkan surat permohonan pekerja tertanggal 2 September 2015 tentang permintaan pelaksanaan putusan PHI Nomor : 54/G/2015/PHI.Sby. dan karena ketidakhadiran pekerja pada tanggal 5 September 2015 sesuai dengan surat perihal pencabutan masa skorsing serta permintaan untuk masuk bekerja Nomor : 179/LM-1/HRD/VIII/15 pukul 07.00 WIB di PT.Langgeng Makmur Industri Tbk. dan tanggal 11 September 2015 pukul 07.00 WIB di PT.LMI Tbk. perihal pencabutan masa skorsing dan panggilan masuk bekerja kembali Nomor : 181/LM-1/HRD/IX/15 yang kami kirimkan ke alamat pekerja dan juga untuk melaksanakan salah satu isi putusan Pengadilan Hubungan Industrial Surabaya serta sesuai surat somasi dari

Hal.49 dari 59 hal Put No.109/G/2015/PHI-Sby.

pekerja maka untuk ketiga kalinya kami minta saudara untuk mulai kembali masuk bekerja dan menghadap HRD pada tanggal 18 September 2015 pukul 07.00 WIB di PT.Langgeng Makmur Industri Tbk. Jl.Letjen Sutoyo No.256 Waru Sidoarjo dan pemberitahuan pencabutan surat skorsing ini sekaligus panggilan masuk bekerja; --------------------------------------------------------------------

--------Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat Tergugat yang diberi tanda T-4 yakni Surat PT.Langgeng Makmur Industri Tbk. Nomor : 184/LM/HRD/IX/ 15 tertanggal 21 September 2015 perihal : pemberitahuan dikualifikasikan mengundurkan diri dari PT.Langgeng Makmur Industri Tbk. kepada Sugiono menerangkan sesuai putusan Pengadilan Hubungan Industrial Surabaya perkara Nomor : 54/G/2015/PHI.Sby. yang memutuskan bahwa sdr.Sugiono kembali masuk bekerja dan ditempatkan dalam posisi semula maka perusahaan telah melaksanakan keputusan tersebut dengan mengirimkan surat panggilan sebagai berikut : -----------------------------------------------------------

1. Surat Nomor : 179/LM-1/HRD/VIII/15 tertanggal 1 September 2015 tentang pemberitahuan pencabutan masa skorsing dan panggilan masuk bekerja; ---------------------------------------------------------------------------------------

2. Surat Nomor : 181/LM-1/HRD/IX/15 tertanggal 7 September 2015 tentang pemberitahuan pencabutan masa skorsing dan panggilan masuk bekerja;

3. Surat Nomor : 182/LM-1/HRD/IX/15 tertanggal 14 September 2015 tentang pemberitahuan pencabutan masa skorsing dan panggilan masuk bekerja; --------------------------------------------------------------------------------------

Tetapi pekerja tidak pernah memenuhi panggilan masuk bekerja dan berdasarkan pasal 168 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 maka tindakan pekerja dikualifikasikan mengundurkan diri karena tidak masuk bekerja selama 3 (tiga) hari atau lebih secara berturut-turut tanpa keterangan yang sah; -----------------------------------------------------------------------------------------

--------Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat Tergugat yang diberi tanda T-5.a dan T-5.b yakni Surat Pernyataan tertanggal 19 Nopember 2015 a.n. Wawan Sugiharto jabatan : assisten manager produksi bagian : produksi aluminium dan a.n. Agus Sugiyanto jabatan : supervisor produksi bagian :

Hal.50 dari 59 hal Put No.109/G/2015/PHI-Sby.

produksi aluminium menerangkan bahwa Sugiono bagian Linggis A dan Dwi Fery Cahyono bagian Poles Teko A pada tanggal 18 Desember 2014, 29 Januari 2015, dan 3, 11, dan 20 Februari 2015 tidak pernah mengajukan ijin baik secara tertulis maupun lisan untuk melaksanakan kegiatan organisasi serikat. Yang saya ketahui dua nama tersebut di atas tidak masuk kerja sesuai jadwal dan tanpa seijin kepala bagian (saya); ---------------------------------

--------Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat Tergugat yang diberi tanda T-6 yakni Foto penempelan PKB menerangkan perjanjian kerja bersama PT.Langgeng Makmur Industri Tbk. ditempelkan di papan pengumuman perusahaan; -------------------------------------------------------------------------------------

--------Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat Tergugat yang diberi tanda T-1 yakni Perjanjian Kerja Bersama PT.Langgeng Makmur Industri Tbk. Unit I dan Unit II dengan Serikat Pekerja/Serikat Buruh periode tanggal 30 Mei 2011 – tanggal 01 Juni 2013 berikut Pendaftaran Perpanjangan Perjanjian Kerja Bersama periode tanggal 30 Juni 2014 – tanggal 29 Juni 2015 menentukan sebagai berikut : ---------------------------------------------------------------

Pasal 6 ayat (8) : --------------------------------------------------------------------------------

Dalam menangani permasalahan anggotanya, pengurus serikat pekerja/ serikat buruh harus terlebih dahulu mendapatkan ijin meninggalkan pekerjaan dari pimpinan departemennya masing-masing; ----------------------------------------

Pasal 6 ayat (9) : --------------------------------------------------------------------------------

Pengurus serikat pekerja/buruh atau yang mewakilinya berhak mendapatkan tunjangan tidak tetap berupa uang makan, uang transport, premi hadir selama menjalankan dispensasi dinas luar yang sudah mendapatkan persetujuan dari perusahaan; ---------------------------------------------------------------

Pasal 49 point 3 : -------------------------------------------------------------------------------

Perusahaan membantu pelaksanaan pemungutan iuran check of system (COS) dan tagihan koperasi melalui pemotongan gaji karyawan oleh juru bayar sepanjang tidak mengganggu kelancaran tugas juru bayar; ----------------

Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) : ---------------------------------------------------------------

Hal.51 dari 59 hal Put No.109/G/2015/PHI-Sby.

1. Perusahaan dan serikat pekerja/serikat buruh wajib memberitahukan, menjelaskan serta membagikan PKB ini kepada seluruh anggotanya; ------

2. Perusahaan dan serikat pekerja/serikat buruh berkewajiban untuk mentaati isi PKB ini dan menertibkan anggota-anggotanya serta dapat mengingatkan pihak lain, apabila tidak mengindahkan isi PKB ini; -----------

--------Menimbang, bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor : KEP-187/MEN/X/2004 tentang Iuran Anggota Serikat Pekerja/Serikat Buruh menentukan sebagai berikut : ---------------------------------

Pasal 3 ayat (1), (2) : --------------------------------------------------------------------------

1. Pembayaran iuran anggota dapat dilakukan melalui pemotongan upah setiap bulan; --------------------------------------------------------------------------------

2. Pemotongan upah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan oleh perusahaan; ---------------------------------------------------------------------------------

Pasal 5 : -------------------------------------------------------------------------------------------

1. Pengusaha hanya dapat melakukan pemungutan iuran anggota serikat pekerja/serikat buruh berdasarkan surat kuasa dari pekerja/buruh yang bersangkutan kepada pengusaha untuk memotong upah pekerja/buruh; --

2. Pemungutan iuran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dicatat secara khusus oleh pengusaha; ----------------------------------------------------------------

3. Dalam hal anggota serikat pekerja/serikat buruh berhenti dari keanggotaan serikat pekerja/serikat buruh maka pekerja/buruh yang bersangkutan membuat pencabutan kuasa pekerja/buruh yang bersangkutan kepada pengusaha untuk memotong upah; ----------------------

--------Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh menentukan sebagai berikut : ----

Pasal 29 : -----------------------------------------------------------------------------------------

1. Pengusaha harus memberi kesempatan kepada pengurus dan / atau anggota serikat pekerja / serikat buruh untuk menjalankan kegiatan serikat pekerja/serikat buruh dalam jam kerja yang disepakati oleh kedua belah pihak dan/atau yang diatur dalam perjanjian kerja bersama; -------------------

2. Dalam kesepakatan kedua belah pihak dan/atau perjanjian kerja bersama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus diatur mengenai : --------------

Hal.52 dari 59 hal Put No.109/G/2015/PHI-Sby.

1. jenis kegiatan yang diberikan kesempatan; ------------------------------------

2. tata cara pemberian kesempatan; ------------------------------------------------

3. pemberian kesempatan yang mendapat upah dan yang tidak mendapat upah; ------------------------------------------------------------------------

Pasal 28 : -----------------------------------------------------------------------------------------

Siapapun dilarang menghalang-halangi atau memaksa pekerja/buruh untuk membentuk atau tidak membentuk, menjadi pengurus atau tidak menjadi pengurus, menjadi anggota atau tidak menjadi anggota dan/atau menjalankan atau tidak menjalankan kegiatan serikat pekerja/serikat buruh dengan cara : ------------------------------------------------------------------------------------

1. melakukan pemutusan hubungan kerja, memberhentikan sementara, menurunkan jabatan, atau melakukan mutasi; -------------------------------------

2. tidak membayar atau mengurangi upah pekerja/buruh; -------------------------

3. melakukan intimidasi dalam bentuk apapun; ---------------------------------------

4. melakukan kampanye anti pembentukan serikat pekerja/serikat buruh; ----

--------Menimbang, bahwa dalil gugatan Para Penggugat mendalilkan Penggugat I menghadap Personalia tentang perselisihan anggota PK FKUI SBSI PT.Langgeng Makmur Industri Tbk. Unit I yang bernama M.Chatib dan Adis Afternando pada tanggal 15 Januari 2015 karena Para Penggugat telah mengajukan surat permohonan klarifikasi kepada pengusaha tertanggal 10 Januari 2015 sesuai bukti P-4 tanpa menggunakan form ijin keluar bagian tetapi sudah minta ijin kepada Kepala Bagiannya maka Majelis Hakim berpendapat surat permohonan klarifikasi tertanggal 10 Januari 2015 tidak mendapat persetujuan pengusaha karena tidak ada surat pengusaha tentang surat permohonan klarifikasi tersebut namun tidak ada bukti yang membuktikan Kepala Bagian melarang Penggugat I meninggalkan pekerjaannya untuk menghadap personalia serta Penggugat I tidak melaksanakan kegiatan serikat pekerja / serikat buruh tentang klarifikasi perselisihan anggota PK FKUI SBSI dengan Tergugat sesuai bukti P-4 sedangkan dalam bukti P-9 menerangkan Sugiono menghadap personalia untuk menanyakan penyelesaian klaim ganti rugi anggotanya tanpa form ijin

Hal.53 dari 59 hal Put No.109/G/2015/PHI-Sby.

keluar bagian dengan demikian Penggugat I melakukan perbuatan yang bertentangan dengan bukti surat P-4 jo. pasal 6 ayat 8 Perjanjian Kerja Bersama jo. pasal 29 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 sehingga Surat Peringatan 2 atas nama Sugiono tidak bertentangan dengan ketentuan pasal 161 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003; -------------------------------

--------Menimbang, bahwa dalil gugatan Para Penggugat mendalilkan Penggugat yang bernama Sugiono diputus hubungan kerjanya oleh Tergugat setelah mendapat Surat Peringatan III pada tanggal 9 April 2015 dan surat skorsing menuju pemutusan hubungan kerja pada tanggal 14 April 2015 tanpa menerima uang pesangon dan tidak mendapat Tunjangan Hari Raya Tahun 2015 dan perselisihan antara Sugiono dan Tergugat telah diputus oleh Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya dalam perkara Nomor : 54/G/2015/PHI.Sby. tanggal 27 Juli 2015 dengan amar putusan pada pokoknya mempekerjakan kembali Sugiono pada posisi dan jabatan semula dan menghukum Tergugat (perusahaan) untuk membayar upah skorsing sejak bulan April sampai dengan bulan Juni 2015 maka Majelis Hakim berpendapat petitum gugatan Para Penggugat dalam provisi angka 2, angka 3, angka 4, angka 5, angka 6 dan petitum gugatan dalam pokok perkara angka 6 tentang upah selama tidak dipekerjakan karena skorsing untuk Sugiono sejak bulan Juli 2015 sampai dengan bulan Nopember 2015 adalah bertentangan dengan bukti surat P-4 dan P-9 sehingga petitum gugatan Para Penggugat dalam provisi angka 2, angka 3, angka 4, angka 5, angka 6 dan petitum dalam pokok perkara angka 6 dinyatakan ditolak; ---------

--------Menimbang, bahwa dalil gugatan Para Penggugat mendalilkan upah Para Penggugat dipotong oleh Tergugat untuk kegiatan serikat pekerja/ serikat buruh namun tidak diberikan kepada PK FKUI SBSI PT.Langgeng Makmur Industri Tbk. maka Majelis Hakim berpendapat tidak ada bukti yang membuktikan surat kuasa Para Penggugat untuk pemotongan upah kepada PK FKUI SBSI PT.Langgeng Makmur Industri Tbk. diberikan kepada Tergugat sesuai ketentuan pasal 3 ayat (1), ayat (2) dan pasal 5 Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor : KEP-187/MEN/X/2004

Hal.54 dari 59 hal Put No.109/G/2015/PHI-Sby.

tentang Iuran Anggota Serikat Pekerja/Serikat Buruh jo. pasal 49 point 3 Perjanjian Kerja Bersama dengan demikian Tergugat tidak melakukan tindakan bertentangan dengan ketentuan pasal 28 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000; ---------------------------------------------------------------------------------

--------Menimbang, bahwa dalil gugatan Para Penggugat mendalilkan upah Para Penggugat selama menjalankan tugas organisasi serikat pekerja/serikat buruh tidak dibayar oleh Tergugat sedangkan Para Penggugat telah mengajukan permohonan dispensasi untuk menghadiri sidang mediasi di Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Sidoarjo sesuai dengan bukti surat P-6, P-7, P-8 untuk tanggal 18 Desember 2014, tanggal 11 Februari 2015, tanggal 20 Februari 2015 sedangkan bukti surat Tergugat yang diberi tanda T-5.a, T-5.b menerangkan Sugiono dan Dwi Ferry Cahyono tidak bekerja pada tanggal 18 Desember 2014, tanggal 29 Januari 2015, tanggal 3 Februari 2015, tanggal 11 Februari 2015 dan tanggal 20 Februari 2015 maka Majelis Hakim berpendapat Para Penggugat tidak bekerja pada tanggal 18 Desember 2014, tanggal 11 Februari 2015, tanggal 20 Februari 2015 karena tidak ada ijin meninggalkan pekerjaan dari Tergugat sesuai ketentuan pasal 6 ayat (8) Perjanjian Kerja Bersama jo. pasal 28 dan pasal 29 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 serta surat Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kabupaten Sidoarjo tidak diajukan kepada PK FKUI SBSI PT.Langgeng Makmur Industri Tbk. namun kepada Ketua DPC FKUI SBSI Kabupaten Sidoarjo selaku kuasanya sesuai bukti surat P-6, P-7, P-8, P-9, P-10, P-11 dan P-4 jo. pasal 123 HIR jo. pasal 87 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 dengan demikian petitum gugatan Para Penggugat dalam pokok perkara angka 3, angka 4 dan angka 6 tentang upah Para Penggugat selama menjalankan tugas organisasi serikat pekerja/serikat buruh dinyatakan ditolak; ---------------------------------------

--------Menimbang, bahwa dalil gugatan Para Penggugat mendalilkan Tergugat tidak memberikan salinan perjanjian kerja bersama (PKB) yang masih berlaku kepada Para Penggugat dan berdasarkan bukti surat T-1, T-2, T-6 tentang perjanjian kerja sama maka Majelis Hakim berpendapat

Hal.55 dari 59 hal Put No.109/G/2015/PHI-Sby.

Tergugat tidak melakukan tindakan bertentangan dengan ketentuan pasal 102, pasal 104, pasal 126 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 jo. pasal 25 dan pasal 28 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 dengan demikian petitum gugatan Para Penggugat dalam provisi angka 7 dan angka 8 dinyatakan ditolak; -----------------------------------------------------------------------------

--------Menimbang, bahwa oleh karena tidak terpenuhinya ketentuan sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 180 ayat (1) HIR jo. SEMA Nomor 3 Tahun 2000 jo. SEMA Nomor 4 Tahun 2001 maka Majelis Hakim berpendapat petitum gugatan Para Penggugat dalam pokok perkara angka 5 agar putusan dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya kasasi atau upaya hukum lainnya dinyatakan ditolak; -----------------------------------------

--------Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Para Penggugat yang menyatakan sah dan berharga sita jaminan maka Majelis Hakim berpendapat oleh karena tidak ada bukti yang membuktikan bahwa ada kekhawatiran Tergugat akan mengalihkan obyek sita jaminan maka petitum tersebut tidak memenuhi ketentuan pasal 227 HIR sehingga dengan demikian petitum gugatan Para Penggugat untuk sita jaminan dinyatakan ditolak; ------------------

--------Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti yang tidak dipertimbangkan secara satu-persatu telah dianggap dan menjadi pertimbangan dalam putusan ini; --------------------------------------------------------------------------------------

--------Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Para Penggugat dinyatakan ditolak untuk seluruhnya; ------------------------------------------------------

DALAM REKONPENSI : ---------------------------------------------------------------------

--------Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya telah mengajukan gugatan rekonpensi sebagaimana tersebut di atas; -----------------------------------

--------Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonpensi adalah yang terurai di atas; -------------------------------------------------

--------Menimbang, bahwa dalil gugatan rekonpensi Penggugat Rekonpensi mendalilkan Tergugat Rekonpensi bekerja pada Penggugat Rekonpensi sejak Januari 2012 sebagai karyawan tetap. Tergugat Rekonpensi atas nama Sugiono tidak memenuhi panggilan sebanyak 3 (tiga) kali sehingga

Hal.56 dari 59 hal Put No.109/G/2015/PHI-Sby.

dikualifikasikan mengundurkan diri sesuai pasal 168 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 maka Tergugat Rekonpensi tidak berhak atas upah sedangkan upahnya tidak sesuai fakta upah yang diterima Tergugat Rekonpensi yakni untuk upah tahun 2015 sebesar Rp.2.867.000,- dan upah tahun 2014 sebesar Rp.2.190.000,- ; -----------------------------------------------------

--------Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan tersebut, Tergugat Rekonpensi telah membantah dalam jawabannya yang pada pokoknya perselisihan ini adalah perselisihan hak namun menjadi perselisihan pemutusan hubungan kerja sedangkan perselisihan pemutusan hubungan kerjanya belum dilakukan perundingan bipartit, mediasi dan bertentangan dengan pasal 151 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003; -------------

--------Menimbang, bahwa dalam gugatan Penggugat Rekonpensi pada pokoknya menuntut mengabulkan gugatan rekonpensi dari Penggugat Rekonpensi untuk seluruhnya, menyatakan surat PHK yang dikeluarkan oleh PT.Langgeng Makmur Industri Tbk. sah demi hukum, menyatakan Tergugat Rekonpensi bersalah telah melakukan tindakan pelanggaran Undang-Undang dan Perjanjian Kerja Bersama yang merugikan perusahaan dan menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara; ------------------------------

--------Menimbang, bahwa segala uraian pertimbangan yang termuat dalam konpensi secara mutatis mutandis dianggap termasuk pula dalam rekonpensi ini; --------------------------------------------------------------------------------------------------

--------Menimbang, bahwa dalam gugatan rekonpensi ini baik Penggugat Rekonpensi maupun Para Tergugat Rekonpensi tidaklah mengajukan bukti-bukti tersendiri melainkan mempergunakan pula bukti-bukti yang diajukan dalam gugatan konpensi; ---------------------------------------------------------------------

--------Menimbang, bahwa dalam dalil gugatan Penggugat Rekonpensi mendalilkan Tergugat Rekonpensi atas nama Sugiono dikualifikasikan mengundurkan diri karena tidak bekerja sejak tanggal 1 September 2015 hingga saat ini sesuai bukti surat T-4 sedangkan Tergugat Rekonpensi mendalilkan perselisihan pemutusan hubungan kerjanya bertentangan dengan ketentuan pasal 151 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat Rekonpensi pada pokoknya adalah identik dengan gugatan Penggugat Konpensi dan telah

Hal.57 dari 59 hal Put No.109/G/2015/PHI-Sby.

dipertimbangkan dalam konpensi bahwa gugatan Para Penggugat aquo dalam konpensi adalah perselisihan hak sedangkan tindakan Tergugat Rekonpensi yang bernama Sugiono bertentangan dengan bukti surat P-4 dan P-9 dengan demikian petitum gugatan Penggugat Rekonpensi angka 2 dan angka 3 dinyatakan ditolak; ------------------------------------------------------------------

--------Menimbang, bahwa mengenai bukti-bukti yang tidak dipertimbangkan secara satu persatu telah dianggap dan menjadi pertimbangan dalam putusan ini; ---------------------------------------------------------------------------------------

--------Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat Rekonpensi dinyatakan ditolak untuk seluruhnya; --------------------------------------------------------------------

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI : ---------------------------------------------

--------Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini gugatan Para Penggugat Konpensi/Para Tergugat Rekonpensi ditolak untuk seluruhnya dan gugatan Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi ditolak untuk seluruhnya maka Para Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi haruslah dibebankan atas biaya yang timbul dalam perkara ini; -------------------------------

--------Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 58 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 ditentukan bahwa pihak-pihak yang berperkara tidak dikenakan biaya yang nilai gugatannya di bawah Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dan oleh karena nilai gugatan Para Penggugat di bawah Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), maka biaya perkara dalam perkara ini dibebankan kepada Negara; --------------------------------------------------

--------Memperhatikan ketentuan dalam HIR, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial dan peraturan -peraturan lain yang bersangkutan; ---------------------------------------------------------

M E N G A D I L I

DALAM KONPENSI : -------------------------------------------------------------------------

DALAM PROVISI : -----------------------------------------------------------------------------

Menolak tuntutan provisi Para Penggugat; ----------------------------------------------

DALAM EKSEPSI : ----------------------------------------------------------------------------

Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya; ------------------------------------------

Hal.58 dari 59 hal Put No.109/G/2015/PHI-Sby.

DALAM POKOK PERKARA : --------------------------------------------------------------

Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya; --------------------------------

DALAM REKONPENSI : ---------------------------------------------------------------------

Menolak gugatan Penggugat Rekonpensi untuk seluruhnya; -----------------------

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI : ---------------------------------------------

Membebankan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini kepada Negara; -

--------Demikian diputuskan di dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya pada hari Senin, tanggal 14 Desember 2015 oleh kami Jihad Arkanuddin, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Moh. Abdur Rohman, S.H, M.H. dan Ilasiani, S.H., M.H., sebagai Hakim-Hakim Anggota Ad-Hoc dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 4 Januari 2016 oleh Majelis Hakim tersebut di atas dengan dibantu oleh Sri Iswahyuningsih,S.H.,M.H., Panitera Pengganti Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya tersebut dengan dihadiri oleh Kuasa Para Penggugat dan Kuasa Tergugat; ---------------------------------------

Hakim Anggota, ttd Moh. Abdur Rohman, S.H., M.H. ttd Ilasiani, S.H, M.H.

Ketua Majelis, ttd Jihad Arkanuddin, S.H., M.H.

Panitera Pengganti ,

ttd

Sri Iswahyuningsih, S.H., M.H.

Hal.59 dari 59 hal Put No.109/G/2015/PHI-Sby.