152 K/Pdt.Sus-PHI/2013

P U T U S A N

Nomor 152 K/Pdt.Sus-PHI/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

M A H K A M A H A G U N G

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial dalam tingkat kasasi memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

PT. Langgeng Makmur Industri Tbk., yang berkedudukan di Jalan Letjen Sutoyo Nomor 256 waru Sidoarjo, yang diwakili oleh Direktur Kosasih, dalam hal ini memberi kuasa kepada Didik Prasetyo, S.H., M.M., Advokat pada Kantor “Didik Prasetyo & Associates”, yang beralamat di Jalan Kalianyar Wetan I/10, Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 November 2012;

Pemohon Kasasi dahulu Tergugat;

m e l a w a n

Samijan, bertempat tinggal di Jalam Renjani LK II, Kelurahan Kauman, Gg IV, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri, dalam hal ini memberi kuasa kepada Tarmidi Al Nurmuhtar dan Dian Ekawati, S.H., para Pengurus pada Federasi Serikat Buruh Madani (FSBM) Kabupaten Sidoarjo, yang beralamat di Jalan Jatisari Nomor 24, RT/RW 03/04, Pepelegi, Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo, berdasakan Surat Kuasa Khusus tertanggal 7 Desember 2012;

Termohon Kasasi dahulu Penggugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah mengajukan gugatan terhadap Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di depan persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah pekerja/buruh yang telah bekerja di PT (Perseroan Terbatas) Langgeng Makmur Industri Tbk, yang beralamat di Jl. Letjen Sutoyo - Waru - Sidoarjo, dengan masa kerja sejak November 1996;

2. Bahwa upah yang diterima Penggugat adalah Rp44.150.00,00 per hari atau Rp1.318.000,00 (satu juta tiga ratus delapan puluh ribu Rupiah) per bulan (Bukti P1);

3. Bahwa pada awalnya hubungan kerja antara para Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan harmonis;

4. Bahwa permasalahan ini berawal pada bulan maret 2010 Tergugat tidak mempekerjakan Penggugat dengan alasan Tergugat melakukan efisiensi terhadap sejumlah para pekerjanya;

5. Bahwa berdasarkan point 4 diatas Penggugat diberikan uang pesangon yang tidak sesuai sebagaimana yang telah di tentukan dalam Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003;

6. Bahwa Penggugat menolak tawaran uang pesangon tersebut dari Tergugat, dan pada akhirnya Penggugat tidak diperbolehkan masuk kerja atau, masuk ke lokasi perusahaan oleh Tergugat sejak tanggal 21 April 2010;

7. Bahwa dikarenakan Penggugat tidak diperbolehkan masuk untuk bekerja kembali oleh Tergugat, maka pada tanggal 25 Mei 2010 Penggugat mengajukan Permohonan ijin masuk kerja secara resmi dan tertulis kepada Tergugat (bukti P-2);

8. Bahwa surat resmi permohonan ijin masuk kerja a-quo, ternyata tidak mendapat tanggapan dari Tergugat, justru Tergugat membuat surat panggilan masuk kerja yang mana menurut kami surat panggilan tersebut tidak memenuhi asas kepatutan sebagaimana yang diatur dalam pasal 168 Undang - undang 13 Tahun 2003, terbukti surat panggilan yang dibuat Tergugat datang atau diterima dan kedatangan surat terlambat yaitu surat yang isinya disuruh menghadap HRD PT Langgeng makmur Industri Tbk Pada hari sabtu tanggal 5 Juni 2010 Pukul 09.00 sedangkan surat di terima pukul 13.00 (bukti P.3);

10.Bahwa setiap surat pemanggilan kerja secara tertulis oleh Tergugat, Penggugat selalu datang untuk memenuhi panggilan tersebut, akan tetapi tergugat tidak bersedia mempekerjakan kembali Penggugat (bukti P 4,5);

11.Bahwa permasalahan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat Tidak ada titik temu, maka pada tanggal 5 April 2010 Penggugat Melaporkan ke Dinas Sosial dan tenaga kerja Kab.Sidoarjo (bukti P.6);

12.Bahwa permasalahan a quo, pihak mediator Dinas Tenaga Kerja menganjurkan, yang berbunyi sebagai berikut:

1. Pengusaha PT. Langgeng makmur Industri Tbk, agar mempekerjakan kembali pekerja (sumi'at dkk/13 orang) dibagian/tempat semula dengan cara memanggil pekerja agar membuat surat pernyataan kesanggupan untuk masuk kerja kembali;

2. Pihak Pengusaha PT. Langgeng Makmur Industri Tbk, agar memberikan upah dan hak-hak lain yang biasa diterima kepada Pekerja (Sumi'at dkk/ 13 orang) selama tidak dipekerjakan sebesar 100%;

3. Dst (dalam Surat Anjuran terlampir);

13.Bahwa Penggugat menerima isi anjuran tersebut, akan tetapi Tergugat menolak anjuran dari pihak Mediator Dinas Tenaga. Kerja Kabupaten Sidoarjo (bukti P 7,8);

14.Bahwa oleh karena Tergugat menolak isi anjuran dari Mediator Dinas Tenaga Kerja Kab.Sidoarjo, sehingga sampai saat ini status para Penggugat tidak jelas dan digantung, maka berdasarkan hal tersebut Penggugat tetap ingin bekerja kembali seperti biasa (bukti P 9);

15.Bahwa pada tanggal 13 Juni 2011 Penggugat di panggil lagi dan di pekerjakan tetapi sejak tanggal 4 Oktober Penggugat sudah tidak dipekerjakan lagi hingga sekarang dengan alasan di skorsing dengan tanpa dasar dan alasan yang jelas dan surat skorsing juga tidak di berikan kepada Penggugat walaupun sudah di minta baik secara lisan atau tertulis (bukti P.10);

16.Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, Penggugat tidak pernah menerima upah selama tidak dipekerjakan oleh pihak Terguagat. Oleh karenanya senyatanya Tergugat telah melanggar pasal 155 ayat 3 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003, di kutip "Pengusaha dapat melakukan penyimpangan terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pasal 155 ayat 2 berupa tindakan skorsing kepada pekerja/buruh yang sedang dalam proses Pemutusan Hubungan Kerja dengan tetap wajib membayar upah beserta hak-hak lainnya yang biasa diterima pekerja/buruh";

17.Bahwa oleh karena Tergugat menolak anjuran a-quo, maka sesuai pasal 14 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004, maka patut dan layak Penggugat mengajukan Gugatan ke Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka Penggugat memohon Kepada Ketua Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya c.q Majelis Hakim pemeriksa perkara agar bersedia untuk mengabulkan dan memutuskan:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

2. Memerintahkan pada Tergugat untuk membayar uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, uang penggantian hak serta hak-hak lainnya yang belum diterima oleh Penggugat dengan perincian sebagai berikut:

• Uang Pesangon 2 x 9 x 1.318.000 = Rp.23.724.000,00

• Uang Penghargaan Masa Kerja 6 x 1.318.000 = Rp. 7.908.000,00

• Uang Penggantian Hak 31.632.000 x 15% = Rp. 4.744.800,00 Upah selama tidak dipekerjakan dari Maret 2010

Sampai Mei 2011 dan oktober 2011 sampai

sekarang= 23 bulan x 1.318.000,- = Rp.30.314.000,00

• THR Tahun 2010 = Rp. 1.318.000,00

Total = Rp.68.008.800,00

Terbilang = (tujuh puluh satu jutu sembilan ratus enam puluh dua ribu delapan ratus rupiah);

3. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara;

Atau;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa, terhadap gugatan tersebut di atas, Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Gugatan Kabur (obscuur libel);

1. Bahwa, suatu gugatan harus mempunyai keterkaitan antara, posita, dengan petitum agar gugatan tersebut terlihat sempurna, dimana dalam Posita gugatan Penggugat sama sekali tidak ada yang menjelaskan/membahas/ mengupas bahkan meminta tentang Pesangon sebagaimana pasal 156 ayat (2), ayat(3), dan ayat (4) UU No. 13 tahun 2003, sedangkan dalam petitum jelas-jelas Penggugat meminta kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara untuk memerintahkan Tergugat membayar Pesangon berdasarkan perhitungan pasal 156 ayat (2), ayat(3), dan ayat (4) UU No. 13 tahun 2003, sesuatu yang tidak dikemukakan dalam Posita tidak dapat dimintakan dalam Petitum sehingga mengenai gugatan a-quo jelas-jelas tidak sempurna dan juga membingungkan atau kabur dan tidak jelas, maka patutlah gugatan
   a quo dinyatakan ditolak atau setidak-tidaknya tidak dapat diterima;

2. Bahwa mohon Yang Mulia Majelis Hakim mencermati didalam posita sendiri apa yang diajukan dalam gugatan Penggugat sangatlah tidak sesuai dan bertolak belakang terlebih terhadap petitum, yang mana Penggugat menjadikan permasalahan pada, tahun 2010 yang mana sangatlah bertentangan dengan pasal 171 UU No. 13 Tahun 2003 jo pasal 82 UU No. 2 Tahun 2004 oleh karena gugatan hanya dapat diajukan dalam tenggang waktu 1 (satu) tahun sejak diterimanya keputusan, lalu tanpa dibedakan/ dipisah masih dalam posita yang sama diteruskan dengan permasalahan sejak bekerja tanggal 13 Juni 2011 hingga menurut Penggugat timbul skorsing yang tidak jelas kapan terjadinya sebagaimana ditulis dalam gugatan, yang mana dari permasalahan dimaksud tidak pernah dijelaskan adanya proses yang dijalankan hingga keluarnya Anjuran dari mediator sebagaimana seperti dimaksud dalam pasal 83 UU No. 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, oleh karenanya sudah sepantasnya jika yang mulia Majelis Hakim menolak gugatan dari Penggugat;

3. Bahwa, oleh karena gugatan Penggugat terlihat tidak jelas dan kabur bahkan kontradiktif (obscuur libel) sehingga gugatan Penggugat antara dalil Posita dengan Petitum tidak sinkron, sebagaimana pada putusan MA No. 3534 K/Sip/1984 disebutkan "gugatan dikatakan obscuur libel karena dalam gugatannya kacau dan kabur bahkan kontradiktif", maka sudah sepatutnya gugatan Penggugat dinyatakan ditolak atau setidak-tidaknya tidak dapat diterima;

Bahwa, terhadap gugatan tersebut, Tergugat mengajukan gugat balik (rekonvensi) sebagai berikut:

1. Bahwa dalil-dalil yang dikemukakan dalam konvensi dianggap dan dipergunakan kembali untuk dalam rekonvensi ini;

2. Bahwa Tergugat Konvensi dalam kedudukan sekarang sebagai Penggugat Rekonvensi akan mengajukan gugatan balik/balas terhadap Penggugat Konvensi dalam kedudukan sekarang sebagai Tergugat Rekonvensi;

3. Bahwa permasalahan bermula ketika Tergugat Rekonvensi tidak masuk bekerja tanpa alasan yang jelas / sah (mangkir) selama 5 hari berturut-turut sejak tanggal 21 s/d 26 Mei 2010, dan sudah dipanggil dengan patut/ Panggilan Kerja Pertama untuk kembali bekerja tanggal 28 Mei 2010, akan tetapi tanpa ada keterangan apapun tetap tidak masuk;

4. Bahwa selanjutnya Penggugat Rekonvensi melakukan Panggilan Kerja Kedua untuk bekerja pada tanggal 2 Juni 2010 dikarenakan Tergugat Rekonpensi sudah tidak masuk bekerja tanpa alasan yang jelas/sah (mangkir) selama 9 hari berturut-turut sejak tanggal 21 s/d 31 Mei 2010, akan tetapi tanpa ada keterangan apapun tetap tidak masuk;

5. Bahwa hingga Penggugat Rekonvensi melakukan Panggilan Kerja Ketiga terhadap Tergugat Rekonvensi untuk masuk bekerja tanggal 5 Juni 2010, dikarenakan selama 12 hari berturut-turut sejak tanggal 21 s/d 3 Juni 2010 Tergugat Rekonpensi tetap saja tidak masuk kerja tanpa adanya keterangan apapun juga;

6. Bahwa dikarenakan Tergugat Rekonvesi telah mangkir selama 12 hari berturut-turut tanpa keterangan yang sah, dan telah dipanggil dengan patut sebanyak 3 kali, namun Tergugat Rekonvensi tetap juga tidak juga masuk kerja, sebagaimana diatur dalam pasal 168 ayat (1) UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan maka Tergugat Rekonvensi sejak tanggal 7 Juni 2010 dikualifikasikan mengundurkan diri (vide bukti);

7. Bahwa selanjutnya setelah 14 bulan setelah Tergugat Rekonpensi dikualifikasikan mengundurkan diri, pada tanggal 13 Juni 2011 Tergugat Rekonpensi masuk bekerja sebagai karyawan baru sebagaimana aturan yang telah disampaikan dan dipahami, maka berarti sangat jelas jika masa kerja Tergugat Rekonpensi adalah dihitung/dimulai sejak tanggal 13 Juni 2011 (vide bukti);

8. Bahwa selanjutnya Tergugat Rekonvensi sejak menjadi karyawan baru, dalam bekerja pekerjaan berulangkali melakukan pelanggaran yakni meninggalkan tugas sebelum berakhirnva waktu tugas tanpa seijin atasan, yang mana sudah sering kali diperingatkan oleh atasannya dengan teguran secara lisan akan tetapi tetap saja kembali dilakukan pelanggaran tersebut;

9. Bahwa Tergugat Rekonvensi berulang kali mendapat teguran lisan dari atasan tetap saja kembali melakukan pelanggaran, hingga mengharuskan Penggugat Rekonvensi memberikan SP 2 (Surat Peringatan II) sebagaimana diatur dalam PKB (Perjanjian Kerja Bersama) dalam pasal 19 tentang Disiplin Kerja ayat 7.3.4 (vide bukti);

10. Bahwa selanjutnya Tergugat Rekonvensi tetap saja tidak dapat memperbaiki perilaku yang semestinya dengan pembinaan harusnya dapat memperbaiki/ berubah namun tetap saja kembali melakukan pelanggaran sehingga kembali mendapatkan SP 3 (Surat Peringatan III) (vide bukti);

11. Bahwa selain melakukan pelanggaran meninggalkan tugas sebelum berakhirnya waktu tugas tanpa seijin atasan, Tergugat Rekonpensi juga melakukan tindakan menyerang/memukul teman sekerja di lingkungan kerja/ditempat kerja;

12. Bahwa atas pelanggaran keterlaluan yang telah diperbuat Tergugat Rekonpensi dengan menyerang/memukul teman sekerja dilingkungan kerja/ditempat kerja, akhirnya Penggugat Rekonvensi melakukan proses hukum atas tindakan Tergugat Rekonvensi;

13. Bahwa Tergugat Rekonvensi walaupun telah diberikan Surat Peringatan (SP) berturut-­turut sebagaimana diatur dalam PKB (Perjanjian Kerja Bersama) pasal 19 tentang Disiplin Kerja ayat 7.3.4, namun tetap saja kembali melakukan pelanggaran bahkan sangat keterlaluan (memukul teman sekerja), hingga, proses hukum atas, pemukulan/penyerangan terhadap rekan kerja dijalankan sampai ke Pengadilan Negeri Sidoarjo, Tergugat Rekonpensi tidak pernah masuk kerja (vide bukti);

14. Bahwa terhadap proses hukum yang dilakukan maka pada tanggal 1 November 2011 keluar Putusan dari Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 60/ Pid.CR/2011/PN.Sda, yang menyatakan jika Tergugat Rekonvensi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindakan pidana; (vide bukti);

15. Bahwa atas bentuk pelanggaran disiplin kerja dari Tergugat Rekonvensi yang terbukti berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo, maka berdasarkan pasal 19 ayat 11 PKB (Perjanjian Kerja Bersama) PT. Langgeng Makmur Industri Tbk., maka Tergugat Rekonvensi berhak mendapatkan pesangon PHK dengan perhitungan masa kerja sejak 13 Juni 2011 s/d 28 Oktober 2011 (kurang dari 1 tahun) sebesar 15 % x Rp1.197.000,00 (1 bulan upah) = Rp179.550,00 (seratus tujuh puluh Sembilan ribu lima ratus lima puluh rupiah);

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka Penggugat Rekonvensi mohon kepada Ketua Pengadilan Hubungan Industrial Surabaya c.q yang mulia Majelis Hakim pemeriksa perkara ini agar berkenan memutuskan sebagai berikut:

Mengadili;

1. Dalam Eksepsi;

• Menerima Eksepsi Tergugat;

II. Dalam Pokok Perkara;

• Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

III. Dalam Rekonvensi;

1. Menyatakan menerima dan mengabulkan gugatan rekonvensi untuk seluruhnya;

2. Menyatakan sejak tanggal 7 Juni 2010 Tergugat Rekonvensi telah dikualifikasikan mengundurkan diri;

3. Menyatakan Tergugat Rekonvensi telah terbukti bersalah melakukan pelanggaran disiplin kerja sebagaimana Putusan dari Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 60/Pid.CR/2011/PN.Sda tanggal 1 November 2011;

4. Menghukum Tergugat Rekonvensi atas kesalahannya mendapatkan pesangon PHK dengan perhitungan masa kerja sejak 13 Juni 2011 s/d 28 Oktober 2011 (kurang dari 1 tahun) sebesar:

15 % x Rp1.197.000,00 (1 bulan upah) = Rp179.550,00 (seratus tujuh puluh sembilan ribu lima ratus lima puluh rupiah);

Atau;

Apabila yang mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) ;

Bahwa, terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya telah menjatuhkan putusan Nomor 72/G/2012/ PHI.Sby PN.Srg. tanggal 5 November 2012 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi;

Dalam Eksepsi;

• Mengabulkan eksepsi yang diajukan oleh Tergugat;

• Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard);

Dalam Pokok Perkara;

• Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet ontvankelijk verklaard);

Dalam Rekonvensi;

• Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard);

Dalam Konvensi dan Rekonvensi;

• Membebankan seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Negara;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat pada tanggal 5 November 2012, terhadap putusan tersebut, Tergugat melalui kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 November 2012 mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 22 November 2012, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 83/Kas/2012/PHI.SBY Jo. Nomor 72/G/2012/PHI.SBY., yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya tersebut pada tanggal 4 Desember 2012;

Bahwa memori kasasi dari Tergugat telah diberitahu kepada Penggugat pada tanggal 6 Desember 2012, terhadap memori kasasi dari Tergugat tersebut Penggugat mengajukan kontra memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya tersebut pada tanggal 18 Desember 2012 ;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Tergugat dalam memori kasasinya adalah:

1. Bahwa atas putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya tersebut pembanding sangat mengapresiasi serta menyatakan sangatlah tetap terhadap pertimbangan Majelis Hakim yang menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard), dikarenakan Judex Facti pengadilan tingkat pertama benar-benar menjunjung tinggi asas peradilan yang baik;

2. Bahwa sangatlah jelas jika gugatan yang diajukan Terbanding dahulu tidak jelas saling tumpang tindih dan kabur, bahkan secara nyata Terbanding telah mengakui sendiri dalam repliknya sebagaimana dijelaskan pada pertimbangan Judex Facti pengadilan tingkat pertama halaman 19 angka 2.6, yang menurut Pembanding pertimbangan Majelis Hakim sangatlah tepat;

3. Bahwa dalam pertimbangan Judex Facti pengadilan tingkat pertama halaman 19 angka 2.7 Pembanding sangat sependapat dengan Majelis Hakim, kalau memang timbul perselisihan baru sejak tanggal 4 Oktober 2011 maka hal tersebut adalah merupakan perselisihan yang baru dan terpisah serta tidak berkaitan dengan perselisihan sebelumnya yang telah terselesaikan dengan dilaksanakannya isi Anjuran Mediator Hubungan Industrial pada Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kabupaten Sidoarjo Nomor 560/690/404.3.3/2011 tertanggal 31 Mei 2011;

4. Bahwa Pembanding menyatakan sangat sependapat dan sangatlah tepat terhadap pertimbangan Judex Facti pengadilan tingkat pertama pada halaman 20 alinea pertama, jika Terbanding dalam menyusun gugatan pada fundamentum petendi tidak disusun secara cermat sehingga tidak dapat menjelaskan secara jelas dan terang akan fakta peristiwa yang mendasari pengajuan gugatan a quo;

5. Bahwa selanjutnya Pembanding juga menyatakan sangat sependapat dan sangatlah tepat terhadap pertimbangan Judex Facti pengadilan tingkat pertama halaman 20 alinea pertama, jika Terbanding dalam mengajukan gugatan aquo belum memenuhi syarat formil sebagaimana yang diwajibkan dalam ketentuan pasal 83 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004;

6. Bahwa pertimbangan Judex Facti pengadilan tingkat pertama yang mengabulkan eksepsi Tergugat dahulu sangatlah tepat, sehingga gugatan perkara aquo dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard);

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa keberatan-keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 3 Desember 2012 dan kontra memori kasasi tanggal 17 Desember 2012 dihubungkan dengan pertimbangan Judex Facti, dalam hal ini Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya tidak salah menerapkan hukum, dan lagi pula keberatan-keberatan kasasi a quo pada pokoknya membenarkan atau tidak keberatan atas putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Tergugat PT. Langgeng Makmur Industri Tbk., tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini Rp.150.000.000,00 (seratus lima puluh juta Rupiah) ke bawah, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M e n g a d i l i:

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi PT. Langgeng Makmur Industri Tbk., tersebut;

Membebankan biaya perkara kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada Mahkamah Agung, pada hari Kamis, tanggal 18 Juli 2013, oleh
Dr. H. Imam Soebechi, S.H., M.H., Ketua Muda Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Arsyad, S.H., M.H. dan Bernard, S.H., M.M., Hakim-Hakim Ad Hoc PHI pada Mahkamah Agung, masing-masing sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua dengan dihadiri oleh Anggota-anggota tersebut dan Barita Sinaga, S.H., M.H., Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota-anggota, K e t u a,

Ttd./ Ttd./

Arsyad, S.H., M.H. Dr. H. Imam Soebechi, S.H., M.H.

Ttd./

Bernard, S.H., M.M.

Panitera Pengganti,

Ttd./

Barita Sinaga, S.H., M.H.

Untuk Salinan

Mahkamah Agung RI

A.n. Panitera,

Panitera Muda Perdata Khusus,

Rahmi Mulyati, S.H., M.H.

NIP. 1959 1207 1985 12 2 002