No: 38/Pdt.Sus-PKPU/2019/PN Niaga Jkt Pst

MENGADILI : 1. Mengabulkan Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang sementara Para Pemohon PKPU selama 43 (empat puluh tiga) hari terhitung sejak putusan diucapkan ; 2. Menunjuk sdr. TITIK TEJANINGSIH, SH.MH, Hakim Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sebagai Hakim Pengawas untuk mengawasi proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang PT AIRLANGGA SAWIT JAYA ; 3. Mengangkat : 1) Sdr. KRISTIAN LUKAS P. SIMANJUNTAK, S.H. M.H. LL.M, Kurator dan Pengurus yang berkantor di Kantor Hukum LUKAS SIMANJUNTAK & ASSOCIATES, yang beralamat Jl. Kemanggisan Raya No. 34 Jakarta Barat, 11480 dengan Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus No. AHU-88.AH.04.03-2018 tertanggal 23 Januari 2018 ; 2) Sdr. Erwin Irawan, SH., berkantor di Lumban Tobing & Rekan, Gedung Lina Lantai 5/504, Jl. H.R. Rasuna Said Kav B-7, Kuningan, Jakarta Selatan. Kurator dan Pengurus dari Asosiasi Kurator dan Pengurus Indonesia (“AKPI”) yang terdaftar di Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU.AH.04.03-46 tertanggal 9 April 2015; dan 3) Sdr. Reinhard S.C. Situmorang, SH., MH., berkantor di Situmorang, Rahaja & Associates, Graha Mandiri, Lt. 17, Unit 1, Jl. Imam Bonjol No. 61, Jakarta Pusat 10310. Kurator dan Pengurus dari Asosiasi Kurator dan Pengurus Indonesia (“AKPI”) yang terdaftar di Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-71.AH.04.03-2018 tertanggal 18 Januari 2018; Sebagai Tim Pengurus dalam proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang terhadap Termohon PKPU (PT AIRLANGGA SAWIT JAYA); 4. Menetapkan bahwa hari sidang berikutnya pada Hari KAMIS, TANGGAL 25 APRIL 2019 bertempat di Pengadilan Negeri/Niaga Jakarta Pusat di Jalan Bungur Besar Raya No 24-28 Jakarta Pusat; 5. Memerintahkan Pengurus untuk memanggil Termohon Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (dalam PKPU) dan Kreditor yang dikenal melalui surat tercatat atau kurir untuk datang pada sidang yang telah ditetapkan di atas; 6. Menetapkan biaya pengurusan dan imbalan Jasa bagi pengurus akan ditetapkan kemudian setelah Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) berakhir; 7. Menangguhkan biaya permohonan Penundaan Kewajiban pembayaran Utang setelah PKPU berakhir ;