37/Pdt.Sus-PKPU/2019/PN Niaga Jkt.Pst

Mengabulkan permohonan Pemohon PKPU yang diajukan oleh Pemohon PKPU terhadap Termohon PKPU ; Menyatakan PT. BUMI RAYA INVESTINDO dalam keadaan Penundaan Kewajiaban Pembayaran Utang (PKPU) sementara untuk paling lama 43 (empat puluh tiga) hari sejak putusan diucapkan ; Menunjuk Dr. Titik tejningsih, SH. MH. Hakim Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk bertindak sebagai Hakim Pengawas dalam proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Para Termohon PKPU ; Menunjuk dan mengangkat : KRISTIAN LUKAS P SIMANJUNTAK , SH. MH. LL.M, Kurator dan Pengurus, yang terdaftardi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus (SBPKP) Nomor AHU-88.AH.04.03-2018 tertanggal 23 Januari 2018, Jl. Kemanggisan Raya No. 34 Jakarta Barat, BONTOR OCTAVIANUS L TOBING, SE, SH. MH. Kurator dan Pengurus, yang terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus (SBPKP) Nomor AHU.AH.04.03-46 tertanggal 9 April 2015, berkedudukan di kantor Lumbang Tobing & Rekan, Gedung Lina Lantai 5/504, Jl. H R Rasuna Said Kav. B-7, Kuningan Jakarta Selatan ; REINHARD S.C SITUMORANG, SH. MH. Kurator dan Pengurus, yang terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus (SBPKP) Nomor AHU-71.AH.04.03-2018 tertanggal 18 Januari 2018, berkedudukan di kantor Situmorang, Raharja & Associates, Graha Mandiri Lt. 17unit 1, Jl. Imam Bonjol No.61, Jakarta Pusat ; Selaku Pengurus dalam perkara ini ; Menetapkan hari sidang berikutnya pada hari Kamis tanggal 25 April 2019 bertempat di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Jalan Bungur Besar Raya No. 24, 26, 28 Jakarta Pusat ; Memerintahkan Pengurus untuk memanggil para Kreditur yang dikenal dalam surat tercatat dan Debitur agar datang pada sidang yang telah ditetapkan diatas ; Menetapkan biaya pengurusan dan imbalan jasa bagi Pengurus akan ditetapkan kemudian setelah Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) berakhir ; Menghukum Termohon PKPU untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.286.000,00 (dua juta dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah) ;