Putusan PT SAMARINDA Nomor 09/Pid.Tipikor/2014/PT.KT.SMDA

P U T U S A N

Nomor : 09 /Pid.Tipikor/2014/PT.KT.SMDA

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tindak pidana korupsi dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa : --------------------------------------------------------------------------------

Nama lengkap : ZULKARNAIN SE.M.Kes Bin H.AMRIN MASYKUR;

Tempat lahir : Melak, Kutai Barat ;

Umur/tanggal lahir : 45 Tahun/22 Oktober 1968 ;

Jenis kelamin : Laki-laki ;

Kebangsaan : Indonesia ;

Tempat tinggal : Jalan Patimura RT 28, Kelurahan Melak Ulu, Kecamatan Melak Kabupaten Kutai Barat, Propinsi Kalimantan Timur;

A g a m a : I s l a m ;

Pekerjaan : PNS (Dinas Kesehatan Kabupaten Kutai Barat ;

Pendidikan : Magister Kesehatan (Strata 2 ) ;

Terdakwa dalam perkara ini tidak ditahan ;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh BURHAN RANRENG SH. Advokat & Konsultan Hukum, berkantor di Jalan Thoyeb Hadiwijaya Nomor 1 RT 54 Kelurahan Sempaja Selatan, Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda, Propinsi Kalimantan Timur, dengan surat kuasa khusus tertanggal 3 April 2013;-

Pengadilan Tinggi tersebut ; -------------------------------------------------------------------

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Samarinda tanggal 30 Oktober 2013 Nomor : 15/Pid.Tipikor/2013./PN.Smda. dalam perkara terdakwa tersebut diatas ; -------------------------------------------------------------

Menimbang, bahwa terdakwa in casu, telah di dakwa oleh Penuntut Umum, sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan No. Reg. Perk: PDS-02 / SDWR/03/ 2013 tanggal 18 Maret 2013 ;-------------------------------------------------------------------

Bahwa ia terdakwa ZULKARNAIN, SE, M.Kes Bin H. AMRIN MASYKUR pada tanggal 21 Juli 2008 atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2008, bertempat di kantor Dinas Kesehatan Kab. Kutai Barat atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda di Samarinda, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi menyalah gunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :-------------------

Berawal dengan adanya Proyek Pengadaan Kendaraan Operasional (Satu unit Mitsubishi Strada Triton Double Cabin 4x4) dinas Kesehatan Kabupaten Kutai Barat Tahun Anggaran 2008 sesuai dengan DPA SKPD(Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah) Dinas Kesehatan Kabupaten Kutai Barat Tahun Anggaran 2008 Nomor 1.02 01 02 05 5 2 sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) ;
Bahwa saksi GUSRAN Bin ABDUL HAJI SAMAD berdasarkan surat nomor:440-821/644/TU/2008 tanggal 10 Maret 2008 dan surat nomor:440-821/681/TU/2008 tertanggal 19 Maret 2008 tentang pengangkatan Pejabat Pelaksana Teknis Bagian Umum dan Perlengkapan pada Dinas Kesehatan Tahun Anggaran 2008, sedangkan yang berdasar surat nomor :0044/900/PA-BEND.P/I-2008 tanggal 2 Januari 2008 yang menjadi Pengguna anggaran pada dinas Kesehatan Tahun Anggaran 2008 adalah terdakwa ZULKARNAIN SE.M.Kes, dan Bendahara Pengeluaran Dinas Kesehatan Kabupaten Kutai Barat Tahun Anggaran 2008 adalah Saksi MISDI, Selanjutnya berdasarkan surat nomor 440-821/665/TU/2008 tanggal 17 Maret 2008 yang menjadi Ketua dan Sekretaris Panitia Lelang/Pengadaan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Kutai Barat tahun anggaran 2008 yaitu saksi EDY SURIANTO dan saksi PASKALIS DEDY S.Farm.Apt. ;---------------------------------------------------------------------------------
Bahwa terdakwa selaku Pengguna Anggaran di Dinas Kesehatan Kabupaten Kutai Barat pada Proyek Pengadaan Kendaraan Operasional (Satu unit Mitsubishi Strada Triton Double Cabin 4x4) dinas Kesehatan Kabupaten Kutai Barat Tahun Anggaran 2008 yang yaitu : ------------------------------------------------
Menunjuk PPTK, Pejabat pengadaan, mempunyai tugas Panitia Pemeriksa Barang ;
Menandatangani administrasi kelengkapan SPM (Surat Permintaan Membayar) untuk mengajukan pencairan dana proyek atau SP2D dan bertanggung jawab pekerjaan kepada Bupati Kutai Barat ;
Bahwa proses pelaksanaan lelang Pengadaan Kendaraan Operasional (Satu unit Mitsubishi Strada Triton Double Cabin 4x4) dinas Kesehatan dilaksanakan mulai awal Mei hingga penandatanganan kontrak tanggal 21 Juli 2008dengan metode pasca kualifikasi dimana dokumen kualifikasi dan dokumen penawaran diserahkan secara bersama-sama kepada panitia lelang ;-------------------------------
Bahwa setelah melalui tahapan lelang, akhirnya CV. Jangin Putratama yang mana berdasarkan Surat Keterangan Kuasa Khusus No. 045/Srt.KK – PT/VI/ 2008 tanggal 02 Juni 2008, saksi Maria Dewi selaku Direktur CV. Jangin Putratama memberikan kuasa kepada saksi HENDRIKUS GAMAS untuk bertindak atas nama CV. Jangin Putratama dalam hal menandatangai surat-surat, menerima/menyelesaikan administrasi keuangan dan pencairan dana kegiatan Pengadaan Mobil Operasional Dinas Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Kutai Barat, dinyatakan sebagai pemenang lelang pekerjaan jasa pengadaan barang di lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Kutai Barat tahun anggaran 2008 dan ditunjuk sebagai pelaksana pekerjaan pengadaan satu unit kendaraan operasional Dinas Kesehatan Kabupaten Kutai Barat yaitu kendaraan Mitsubishi Triton Double Cabin GLX warna merah dengan nilai sebesar Rp Rp 288.855.000,- (dua ratus delapan puluh delapan juta delapan ratus lima puluh lima ribu rupiah) sesuai dengan Surat Keputusan Nomor : 440.449.2/07/ GN.APBD / VII / 2008 tanggal 15 Juli 2008 ;-------------------------------------------

Bahwa berdasarkan Surat Perintah Mulai Kerja Nomor : 440.449.02/07/ SPMK.APBD/VII/2008 dan Kontrak/Surat Perjanjian Melaksanakan Pekerjaan Tahun 2008 Nomor : 440.449.2/07/KK-APBD/IX/2008 tanggal 21 Juli 2008, CV. Jangin Putratama mendapat perintah dari terdakwa selaku Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kutai Barat serta selaku Pengguna Anggaran untuk mengadakan 1 (satu) unit mobil operasional Dinas Kesehatan tahun 2008 dengan nilai kontrak Rp 288.855.000,- (dua ratus delapan puluh delapan juta delapan ratus lima puluh lima ribu rupiah) selama 120 (seratus dua puluh) hari ;------------

Bahwa atas dasar SPMK tersebut kemudian pihak CV. Jangin Putratama mengajukan pembayaran uang muka sebesar 30 % melalui surat Nomor : 031/JPT-DINKES/VII/2008 tanggal 28 Juli 2008 dengan cara transfer ke rekening Nomor : 0112074970 atas nama saksi HENDRIKUS GAMAS bukan ke rekening perusahaan Norek. 0111505829 dengan speciment atas nama Viktorius Hendri ;----------------------------------------------------------------------------------------
Bahwa selanjutnya Dinas Kesehatan Kabupaten Kutai Barat memproses pengajuan pencairan uang muka sebesar 30% melalui saksi GUSRAN Bin ABDUL HAJI SAMAD selaku PPTK dengan cara melengkapi administrasi seperti menandatangani Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor 011/SPP-LS/DINKES/2008 tanggal 28 Agustus 2008 sebesar Rp. 86.656.500,- untuk diproses ke Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Barat untuk diterbitkan SP2D No. 02812/SP2D-LS/DINKES/2008 tanggal 29 Agustus 2008 sebesar Rp 86.656.500,- (delapan puluh enam juta enam ratus lima puluh enam ribu lima ratus rupiah) sehingga sejumlah dana tersebut masuk ke rekening Nomor : 0112074970 atas nama HENDRIKUS GAMAS ;----------------------------
Bahwa dari dana sebesar Rp 86.656.500,- (delapan puluh enam juta enam ratus lima puluh enam ribu lima ratus rupiah) yang masuk ke rekening saksi HENDRIKUS GAMAS tersebut, oleh saksi HENDRIKUS GAMAS digunakan untuk pembayaran uang muka kendaraan Mitsubishi Triton Double Cabin GLX warna merah sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sedangkan sisanya digunakan untuk keperluan pribadi saksi HENDRIKUS GAMAS ;-----------------
Bahwa sampai berakhirnya masa kontrak tanggal 17 Nopember 2008, saksi HENDRIKUS GAMAS yang mewakili CV. Jangin Putratama sebagai pelaksana pekerjaan pengadaan tidak memenuhi kewajibannya yaitu menyerahkan kendaraan Mitsubishi Triton Double Cabin GLX warna merah kepada Dinas Kesehatan Kabupaten Kutai Barat ;-------------------------------------------------------
Bahwa agar dana yang telah dianggarkan tersebut tidak kembali ke kas daerah dan adanya surat pernyataan kesanggupan menyelesaikan pekerjaan nomor : 025/CV.JPT/XII/2008 dari HENDRIKUS GAMAS mewakili CV. Jangin Putratama yang isinya kesanggupan menyelesaikan pekerjaan sampai 100 % paling lambat 23 Desember 2008, atas inisiatip Terdakwa selaku Pengguna Anggaran Dinas Kesehatan maka dibuat dokumen atau surat-surat sebagai syarat pencairan dana sebesar 70 % dari nilai kontrak Rp 288.855.000,- (dua ratus delapan puluh delapan juta delapan ratus lima puluh lima ribu rupiah) diantaranya surat perihal pembayaran langsung 70 % Nomor : /CV.JPT/KB/XII/2008 dari CV. Jangin Putratama, Berita Acara Pemeriksaan Barang/Jasa Nomor : 440.027/ /PAN-TU/XII/2008 tanggal 9 Desember 2008 dan Berita Acara Penerimaan Barang Nomor : 440.027/ /Dinkes-TU/XII/2008 tanggal 10 Desember 2008 yang dibuat seolah-olah 1 (satu) unit mobil operasional merk Mitshubishi double cabin 4x4 sudah ada dan telah diserahterimakan dari CV. Jangin Putratama sebagai pelaksana pekerjaan pengadaan kepada Dinas Kesehatan Kabupaten Kutai Barat ;-------------------------
Bahwa dengan adanya permintaan pembayaran sebesar 70 % saksi GUSRAN Bin ABDUL HAJI SAMAD selaku PPTK memproses pengajuan permintaan pembayaran 70% untuk dimintakan persetujuan kepada terdakwa selaku Pengguna Anggran yang nantinya diteruskan kepada bendahara untuk diterbitkan SPM yang akan ditandatangani oleh terdakwa, dalam hal ini Terdakwa tetap menyetujui terhadap SPP pencairan 70% dan menandatangani SPM 70% tersebut walaupun terdakwa mengetahui bahwa item pekerjaan yaitu kendaraan Mitsubishi Triton Double Cabin GLX warna merah pada Dinas Kesehatan Kabupaten Kutai Barat tidak ada, dan tidak ada juga CCO/adendum (perpanjangan waktu) yaitu dengan cara melengkapi administrasi seperti menandatangani Surat Pengantar dan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor 01042/SPP-LS/DINKES/2008 tanggal 10 Desember 2008 sebesar Rp 202.198.500,- (dua ratus dua juta seratus sembilan puluh delapan ribu lima ratus rupiah) yang kemudian dilanjutkan ke Bagian Keuangan Sekretariat Kabupaten Kutai Barat, maka terbitlah SP2D No. 07684/SP2D-LS/DINKES/ 2008 tanggal 10 Desember 2008 sebesar Rp 202.198.500,- (dua ratus dua juta seratus sembilan puluh delapan ribu lima ratus rupiah), namun dana tersebut tidak dapat diambil sebelum pelaksanaan pekerjaan secara fisik terealisasi 100 % berdasarkan permintaan Terdakwa selaku Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kutai Barat melalui surat Nomor : 440.449.2/3463/PPK/2008 tanggal 30 Desember 2008 kepada Pimpinan Cabang Bank BPD Melak ;------------------------
Bahwa sampai tanggal 23 Desember 2008, saksi HENDRIKUS GAMAS yang mewakili CV. Jangin Putratama sebagai pelaksana pekerjaan pengadaan kepada Dinas Kesehatan Kabupaten Kutai Barat tidak juga memenuhi kewajibannya menyerahkan kendaraan Mitsubishi Triton Double Cabin GLX warna merah kepada Dinas Kesehatan Kabupaten Kutai Barat ;--------------------------------------
Bahwa selanjutnya saksi Maria Dewi selaku Direktur CV. Jangin Putratama, saksi Viktorius Hendri, dan saksi Eka Padmasari yang mengetahui bahwa 70 % dana proyek pengadaan kepada Dinas Kesehatan Kabupaten Kutai Barat sudah ada SP2D-nya lalu mendatangi Nafiar Idadi pegawai Bank BPD. cabang Melak yang bertugas sebagai bagian pelayanan kas daerah untuk meminta agar dana sebesar Rp 202.198.500,- (dua ratus dua juta seratus sembilan puluh delapan ribu lima ratus rupiah) dimasukkan ke rekening perusahaan Norek. 0111505829 bukan ke rekening 0112074970 atas nama HENDRIKUS GAMAS yang tertera dalam SP2D tanpa sepengetahuan saksi HENDRIKUS GAMAS sebagai wakil CV. Jangin Putratama, sehingga pada tanggal 31 Desember 2008 dana sebesar Rp 202.198.500,- (dua ratus dua juta seratus sembilan puluh delapan ribu lima ratus rupiah) dipindah bukukan dari kas daerah ke rekening perusahaan Norek. 0111505829 ;---------------------------------------------------------------------------------
Bahwa setelah dana masuk ke rekening 0111505829, melalui Cek Nomor GG 049279 yang ditandatangani oleh saksi Viktorius Hendri, dana sebesar Rp 441.000.000,- (empat ratus empat puluh satu juta rupiah) yang termasuk didalamnya dana 70 % dari nilai kontrak pengadaan mobil operasional Dinas Kesehatan Kabupaten Kutai Barat tahun 2008 sebesar 202.198.500,- (dua ratus dua juta seratus sembilan puluh delapan ribu lima ratus rupiah) diambil dari rekening 0111505829 oleh saksi Eka Padmasari kemudian digunakan oleh saksi Viktorius Hendri untuk membiayai proyek pengadaan sapi di Dinas Pertanian tahun 2008 ;-----------------------------------------------------------------------------------
Bahwa karena dana pengadaan mobil operasional Dinas Kesehatan Kabupaten Kutai Barat tahun 2008 sudah cair 100 % padahal belum ada penyerahan secara fisik kendaraan Mitsubishi Triton Double Cabin sehingga berdasarkan Laporan Hasil Audit Nomor : R-557/IPW 17.2/5/2011 tanggal 9 Nopember 2011, keuangan Negara/Daerah dirugikan dengan perincian :--------------------------------

-	Jumlah uang yang telah dicairkan dari kas daerah	Rp	288.855.000,-
-	PPN 10 %	Rp	26.259.545,-
-	Nilai fisik barang kendaraan	Rp	262.595.455,-
-	Nilai fisik barang di lapangan	Rp	0,-
-	Nilai kerugian negara	Rp	262.595.455,-

Bahwa dari nilai kerugian negara total yaitu sebesar Rp 262.595.455,- (dua ratus enam puluh dua juta lima ratus sembilan puluh lima ribu empat ratus lima puluh lima rupiah) tersebut, terdakwa telah memperkaya orang lain yaitu saksi HENDRIKUS GAMAS, yang telah mencairan tahap pertama sebesar 30 % setelah dikurangi biaya uang muka kendaraan Mitsubishi Triton Double Cabin GLX warna merah sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan saksi Viktorius Hendri yang mencairkan dana tahap II sebesar 70% dari nilai proyek yaitu sebesar Rp 202.198.500,- (dua ratus dua juta seratus sembilan puluh delapan ribu lima ratus rupiah) dikurangi PPN 10% ;----------------------------------

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ;-------------------------------------------------------

Menimbang, bahwa terdakwa dituntut Jaksa/Penuntut Umum, seperti termaktub dalam Requisitoir No. PDS-02/SDWR/03/2013, tanggal 4 Septeember 2013 yang pada Pokoknya meminta Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Samarinda memeriksa,mengadili dan memutus terdakwa dengan putusan sebagai berikut :---------------------------------------------------------------------------------------------

Menyatakan terdakwa ZULKARNAIN SE.M.Kes Bin H.AMRIN MASYKUR terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dakwaan Pasal 3 jo. Pasal 18 UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dan diperbaharui dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tetang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ; --------------------------------------------------------------------------------------
Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 3 ( tiga ) tahun dengan perintah Terdakwa supaya ditahan dan denda Rp 50.000.000,00 ( lima puluh juta rupiah) subsidair 1 (satu) tahun kurungan ;-
Menyatakan barang bukti berupa :--------------------------------------------------------

3 (tiga) lembar foto copy Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Ta. 2008 Kegiatan Pengadaan Kendaraaan / Operasional ;----------------------------------------------------------------------------
1 (satu) berkas fotocopy Dokumen Kontrak Pengadaan Kendaraan Operasional Dinas Kesehatan Kab. Kutai Barat dengan Nomor : 440.449.2 / 07 / KK-APBD / IX / 2008, tanggal 21 Juli 2008 ;--------------------------------
1 (satu) berkas foto copy Ringkasan Kontrak 30 % Pengadaan Kendaraan Operasional Dinas Kesehatan Kab. Kutai Barat ;
1 (satu) berkas foto copy Ringkasan Kontrak 70 % Pengadaan Kendaraan Operasional Dinas Kesehatan Kab. Kutai Barat ;----------------------------------
1 (satu) berkas foto copy SP2D ( surat perintah pencairan dana), tertanggal 29 Agustus 2008 senilai Rp. 86.656.500 (delapan puluh enam juta enam ratus lima puluh enam ribu lima ratus rupiah) ;------------------------------------
1 (satu) berkas foto copy SP2D ( surat perintah pencairan dana), tertanggal 10 Desember 2008 senilai Rp. 202.198.500 (dua ratus dua juta seratus sembilan puluh delapan ribu lima ratus rupiah) ;-----------------------------------
1 (satu) lembar Surat Keterangan Kuasa Khusus (asli) No. 045/Srt. KK-JPT/VI/2008, tanggal 02 Juni 2008, antara sdri. MARIA DEWI selaku pemberi kuasa dan sdr. HENDRIKUS GAMAS selaku penerima kuasa ;-----
1 (satu) berkas (asli) Dokumen Kontrak Pengadaan Kendaraan Operasional Dinas Kesehatan Kab. Kutai Barat dengan Nomor : 440/449.2/07/KK-APBD/2008, tanggal 21 Juli 2008 ;--------------------------------------------------
1 (satu) berkas (asli) Ringkasan Kontrak 70 % Pengadaan Kendaraan Operasional Dinas Kesehatan Kab. Kutai Barat ;----------------------------------
1 (satu) berkas asli SP2D ( surat perintah pencairan dana), tertanggal 29 Agustus 2008 senilai Rp. 86.656.500 (delapan puluh enam juta enam ratus lima puluh enam ribu lima ratus rupiah) ;-------------------------------------------
1 (satu) berkas asli SP2D ( surat perintah pencairan dana), tertanggal 10 Desember 2008 senilai Rp. 202.198.500 (dua ratus dua juta seratus sembilan puluh delapan ribu lima ratus rupiah) ;----------------------------------------------
1 (satu) lembar Asli Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh sdri. MARIA DEWI, tanggal 05 April 2010 ;-------------------------------------------------------

1 (satu) lembar Asli Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh sdri. MARIA DEWI, tanggal 23 Juni 2010 ;--------------------------------------------------------
Laporan Hasil Pemeriksaan Inspektorat Kabupaten Kutai Barat Nomor : 356/017/kasus/inspektorat-II/02/VIII/2011 tanggal 3 Agustus 2011 ;----------

Seluruhnya tetap terlampir dalam berkas perkara ; ------------------------------------

Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) ;---------------------------------------------------------------------------------------

Membaca berkas perkara dan surar-surat yang berhubungan dengan perkara aquo, serta Putusan Pengadilan Negeri Tipikor pada Pengadilan Samarinda No.15/Pid.Tipikor/2013/PN Smda, tanggal 30 Oktober 2013 yang Amarnya berbunyi sebagai berikut :---------------------------------------------------------------------------------------------

Menyatakan Terdakwa ZULKARNAIN SE.M.Kes Bin H. AMRIN MASYKUR, dengan identitas tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ”KORUPSI” ;-------------------
Menjatuhkan pidana oleh karenanya terhadap Terdakwa ZULKARNAIN SE.M.Kes Bin H. AMRIN MASYKUR, dengan pidana penjara selama 2 ( dua ) tahun dan pidana denda sebesar Rp 50.000.000.00 ( lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan ; -------------------------------------
Menetapkan barang bukti berupa :--------------------------------------------------------

3 (tiga) lembar foto copy Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Ta. 2008 Kegiatan Pengadaan Kendaraaan / Operasional ;----------------------------------------------------------------------------
1 (satu) berkas fotocopy Dokumen Kontrak Pengadaan Kendaraan Operasional Dinas Kesehatan Kab. Kutai Barat dengan Nomor : 440.449.2 / 07 / KK-APBD / IX / 2008, tanggal 21 Juli 2008 ;--------------------------------
1 (satu) berkas foto copy Ringkasan Kontrak 30 % Pengadaan Kendaraan Operasional Dinas Kesehatan Kab. Kutai Barat ;----------------------------------
1 (satu) berkas foto copy Ringkasan Kontrak 70 % Pengadaan Kendaraan Operasional Dinas Kesehatan Kab. Kutai Barat ;----------------------------------
1 (satu) berkas foto copy SP2D ( surat perintah pencairan dana), tertanggal 29 Agustus 2008 senilai Rp. 86.656.500 (delapan puluh enam juta enam ratus lima puluh enam ribu lima ratus rupiah) ;------------------------------------
1 (satu) berkas foto copy SP2D ( surat perintah pencairan dana), tertanggal 10 Desember 2008 senilai Rp. 202.198.500 (dua ratus dua juta seratus sembilan puluh delapan ribu lima ratus rupiah) ;-----------------------------------
1 (satu) lembar Surat Keterangan Kuasa Khusus (asli) No. 045/Srt. KK-JPT/VI/2008, tanggal 02 Juni 2008, antara sdri. MARIA DEWI selaku pemberi kuasa dan sdr. HENDRIKUS GAMAS selaku penerima kuasa ;-----
1 (satu) berkas (asli) Dokumen Kontrak Pengadaan Kendaraan Operasional Dinas Kesehatan Kab. Kutai Barat dengan Nomor : 440/449.2/07/KK-APBD/2008, tanggal 21 Juli 2008 ;--------------------------------------------------
1 (satu) berkas (asli) Ringkasan Kontrak 70 % Pengadaan Kendaraan Operasional Dinas Kesehatan Kab. Kutai Barat ;----------------------------------
1 (satu) berkas asli SP2D ( surat perintah pencairan dana), tertanggal 29 Agustus 2008 senilai Rp. 86.656.500 (delapan puluh enam juta enam ratus lima puluh enam ribu lima ratus rupiah) ;-------------------------------------------
1 (satu) berkas asli SP2D ( surat perintah pencairan dana), tertanggal 10 Desember 2008 senilai Rp. 202.198.500 (dua ratus dua juta seratus sembilan puluh delapan ribu lima ratus rupiah) ;----------------------------------------------
1 (satu) lembar Asli Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh sdri. MARIA DEWI, tanggal 05 April 2010 ;-------------------------------------------------------

1 (satu) lembar Asli Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh sdri. MARIA DEWI, tanggal 23 Juni 2010 ;--------------------------------------------------------
Laporan Hasil Pemeriksaan Inspektorat Kabupaten Kutai Barat Nomor : 356/017/kasus/inspektorat-II/02/VIII/2011 tanggal 3 Agustus 2011 ;----------

Seluruhnya tetap terlampir dalam berkas perkara ;--------------------------------------

Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 5.000,00 ( lima ribu rupiah) ;-----------------------------------------------------------------------

Menimbang, bahwa memperhatikan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda No. 09/Pid.Tipikor/2014/PT.KT.SMDA, tanggal 24 Maret 2014 tentang Penunjukan Majelis Hakim Tinggi Tindak Pidana Korupsi yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara ini ; --------------------------

Menimbang, Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda telah membaca Akta Pernyataan Banding oleh Terdakwa / Penasihat Hukumnya, pada tanggal 06 November 2013 sebagaimana tercatat dalam akta pernyataan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Samarinda, Sedangkan Jaksa / Penuntut Umum Pada Kejaksaan Negeri Tenggarong senyatanya menyatakan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Samarinda aquo, tanggal 04 November 2013 ;-------------------------------------------------------------

Menimbang, selanjutnya pernyataan banding baik dari Terdakwa / Penasihat Hukumnya dan dari Jaksa / Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada masing-masing pihak, tanggal 06 November 2013 sementara bagi Jaksa / Penuntut Umum tanggal 04 Desember 2013, serta mengingat pula keduanya baik penasihat hukum/ Terdakwa maupun Jaksa / Penuntut Umum, telah diberi kesempatan mempelajari berkas perkara terkait, masing-masing pada hari dan tanggal yang sama yakni tanggal 30 Januari 2014, seperti tertera pada Surat No. W18-UI/234/ PID. TIPIKOR.01.6/I/2014 ; --------------------------------------------------------------------

Menimbang, bahwa karena permohonan pengajuan pernyataan banding tersebut telah diajukan sesuai dengan syarat-syarat dan tenggang waktu yang ditetapkan oleh Undang-undang No.8 Tahun 1981 (KUHAP), maka permohonan banding oleh Jaksa / Penuntut Umum dan Terdakwa / Penasihat Hukum dalam perkara ini secara formal telah memenuhi syarat untuk diterima ;-------------------------

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim Tinggi Tindak Pidana Korupsi akan mempertimbangkan keberatan Terdakwa / Penasihat hukumnya yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Samarinda tanggal 13 Januari 2014, yang pada pokonya sebagai berikut :-----------------------------------------------------------

Tentang masalah obscuur libel ;-------------------------------------------------------------
Serta mengenai penilaian alat bukti yang tidak sinkron ;--------------------------------

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan tersebut Majelis Hakim Tinggi Tindak Pidana Korupsi berpendapat sebagai berikut :------------------------------

“ Bahwa Majelis Hakim Tinggi tidak sependapat dengan alasan keberatan tentang abscuur libelle dari terdakwa, karena pertimbangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tingkat pertama mengenai hal tersebut telah tepat dan benar, karenannya menurut hukum alasan tersebut patut dikesampingkan “ ;-------------------------------

“ Demikian pula dengan alasan keberatan mengenai tafsir alat bukti yang menurut pendapat Majelis Hakim Tinggi Tindak Pidana Korupsi, baik alat bukti kesaksian, keterangan ahli, dan bukti surat, tidak terdapat contradictio interminis, melainkan terbukti persesuainnya, bahkan barang bukti berupa pengembalian kerugian negara / daerah, senyatanya bersifat faktual, sehingga dengan demikian alasan keberatan tersebut patut dikesampingkan ;-------------------------------------------------------------

Menimbang, bahwasanya sedangkan terhadap memori banding Kejaksaan / Penuntut Umum yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tanggal 23 Desember 2013, Majelis Hakim Tinggi Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding menyimpulkan dan berpendapat, sebagai demikian :------------------------------

“ Bahwa tujuan pemidanaan tidak semata pemberatan melainkan keseimbangan antara derajat kesalahan dari perbuatan terdakwa serta posisi masyarakat, dimana secara faktual dengan kembalinya kerugian negara / daerah, meskipun tidak menghapuskan delik, akan tetapi juga merupakan pertimbangan tersendiri dari Majelis Hakim Tinggi dalam rangka menegakkan keadilan yang bersifat preventif sekaligus represif, maka dengan pertimbangan a quo, keberatan Penuntut Umum yang semata bersifat pemberatan tanpa secara kontekstual dan integratif dalam mengaitkan lahirnya suatu perbuatan in casu terdakwa, tidak dapat dipertimbangkan lebih lanjut ;---------------------------------------------------------------

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tinggi Tindak Pidana Korupsi selaku YUDEX FACTIE akan mengkaji penerapan kualifikasi delik dan pemidanaan yang dianggap terbukti dilakukan Terdakwa dalam Putusan Hakim Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama/Pengadilan Negeri Samarinda atas diri Terdakwa, khususnya dikaitkan dengan Bentuk Dakwaan Tunggal ;---

Menimbang, bahwa Dakwaan Tunggal TELAH dipertimbangkan secara tertib seperti adanya (is-as) maka dalam hal ini metode pertimbangan dan konstruksi terhadap dakwaan sebagai demikian secara formal dapat disetujui oleh Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi ( Vide.Rumusan Kamar Pidana Mahkamah Agung tanggal 8 - 10 Maret Tahun 2012, Hal.22 yo SEMA RI No.07 Tahun 2012 );-------------------------------------------------------------------------------------

Menimbang, bahwa setelah mencermati secara seksama pertimbangan dan alasan hukum putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama / Pengadilan Tindak Pidana Korupsi incassu, serta memperhatikan alat bukti kesaksian keterangan ahli, bukti surat maka menurut pendapat Majelis Hakim Tinggi Tindak Pidana Korupsi, pertimbangan dan putusan Pengadilan Tipikor Tingkat Pertama / Pengadilan Negeri Samarinda No. 15/Pid.Tipikor/2013/PN.Smda, tanggal 30 Oktober 2013 terhadap diri Terdakwa secara menyeluruh, maka Majelis Hakim Tinggi Tindak Pidana Korupsi, dapat menyetujui pertimbangan dan mengambil alih pertimbangan tersebut sebagai pertimbangannya, terkecuali mengenai lamanya pemidanaan (straffmaat) yang dirasa kurang adil, karenanya sepanjang mengenai hal tersebut haruslah diperbaiki, dengan alasan dan pertimbangan Majelis Hakim Tinggi Tindak Pidana Korupsi sebagai berikut :----------------------------------------------------------------

- Bahwa Terdakwa sama sekali tidak pernah menikmati kerugian negara/daerah sebagai akibat perbuatannya ;----------------------------------------------------------------

- Bahwa Terdakwa berusaha menyurat kepada Bank BPD Cabang Melak untuk tidak dicairkannya pembayaran termijn ke II sebesar 70 % dari nilai kontrak ;------

- Bahwa Terdakwa selama karirnya sebagai pegawai negeri selama pengabdiannya tidak pernah mengalami dan/atau melakukan perbuatan sebagaimana termaksud ;--

Menimbang, bahwa karena Terdakwa secara sah dan meyakinkan tetap dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana dalam Tingkat Banding, karenanya terhadap diri Terdakwa harus dibebani biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang besarnya akan dicantumkan pada amar putusan ; -------------------------------------

Mengingat, Pasal.3 jo Pasal 18 Undang-Undang No.31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU No.20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo dan UU No.46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tipikor, serta UU No.8 Tahun 1981 Tentang KUHAP dan peraturan lain yang terkait dengan perkara ini ;------------------------

M E N G A D I L I :

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa / Penasihat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum ; --------------------------------------------------------------------

2. Memperbaiki Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda No.15/Pid.Tipikor/2013/PN.Smda tanggal 30 Oktober 2013 sekedar amar putusan tentang pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa, sedang amar putusan selebihnya dikuatkan, sehingga amar putusan selengkapnya selengkapnya sebagai berikut :-------------------------------------------------------------

1. Menyatakan Terdakwa ZULKARNAIN SE.M.Kes Bin H. AMRIN MASYKUR, dengan identitas tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ”KORUPSI” ;---------------

2. Menjatuhkan pidana oleh karenanya terhadap Terdakwa ZULKARNAIN SE.M.Kes Bin H. AMRIN MASYKUR, dengan pidana penjara selama 1 ( Satu ) Tahun dan 6 ( Enam ) bulan, serta pidana denda sebesar Rp. 50.000.000.00 ( lima puluh juta rupiah ) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 ( dua ) bulan ; ------------------------------------------------------------------------

3. Menetapkan barang bukti berupa :--------------------------------------------------

3 (tiga) lembar foto copy Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Ta. 2008 Kegiatan Pengadaan Kendaraaan/Operasional ;--------------------------------------------------------
1 (satu) berkas fotocopy Dokumen Kontrak Pengadaan Kendaraan Operasional Dinas Kesehatan Kab. Kutai Barat dengan Nomor : 440.449.2 / 07 / KK-APBD / IX / 2008, tanggal 21 Juli 2008 ;-------------
1 (satu) berkas foto copy Ringkasan Kontrak 30 % Pengadaan Kendaraan Operasional Dinas Kesehatan Kab. Kutai Barat ;---------------
1 (satu) berkas foto copy Ringkasan Kontrak 70 % Pengadaan Kendaraan Operasional Dinas Kesehatan Kab. Kutai Barat ;---------------
1 (satu) berkas foto copy SP2D ( surat perintah pencairan dana), tertanggal 29 Agustus 2008 senilai Rp. 86.656.500 (delapan puluh enam juta enam ratus lima puluh enam ribu lima ratus rupiah) ;------------------
1 (satu) berkas foto copy SP2D ( surat perintah pencairan dana), tertanggal 10 Desember 2008 senilai Rp. 202.198.500 (dua ratus dua juta seratus sembilan puluh delapan ribu lima ratus rupiah) ;---------------
1 (satu) lembar Surat Keterangan Kuasa Khusus (asli) No. 045/Srt. KK-JPT/VI/2008, tanggal 02 Juni 2008, antara sdri. MARIA DEWI selaku pemberi kuasa dan sdr. HENDRIKUS GAMAS selaku penerima kuasa ;
1 (satu) berkas (asli) Dokumen Kontrak Pengadaan Kendaraan Operasional Dinas Kesehatan Kab. Kutai Barat dengan Nomor : 440/ 449.2/07/KK-APBD/2008, tanggal 21 Juli 2008 ;----------------------------
1 (satu) berkas (asli) Ringkasan Kontrak 70 % Pengadaan Kendaraan Operasional Dinas Kesehatan Kab. Kutai Barat ;-----------------------------
1 (satu) berkas asli SP2D ( surat perintah pencairan dana), tertanggal 29 Agustus 2008 senilai Rp. 86.656.500 (delapan puluh enam juta enam ratus lima puluh enam ribu lima ratus rupiah) ;-------------------------------
1 (satu) berkas asli SP2D ( surat perintah pencairan dana), tertanggal 10 Desember 2008 senilai Rp. 202.198.500 (dua ratus dua juta seratus sembilan puluh delapan ribu lima ratus rupiah) ;-----------------------------
1 (satu) lembar Asli Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh sdri. MARIA DEWI, tanggal 05 April 2010 ;---------------------------------------

1 (satu) lembar Asli Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh sdri. MARIA DEWI, tanggal 23 Juni 2010 ;----------------------------------------
Laporan Hasil Pemeriksaan Inspektorat Kabupaten Kutai Barat Nomor : 356/017/kasus/inspektorat-II/02/VIII/2011 tanggal 3 Agustus 2011 ;-----

Seluruhnya tetap terlampir dalam berkas perkara ;--------------------------------

4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 2.500,- ( Dua ribu lima ratus rupiah ) ;------------------------------------------------------

Demikian diputuskan dalam sidang/rapat permusyawaratan Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda pada hari Senin, tanggal 14 April 2014 oleh kami : LAURENSIUS SIBARANI, SH. Hakim Tinggi Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur sebagai Ketua Majelis, LEONARDUS BUTAR BUTAR, SH.MH. Hakim Tinggi Tipikor dan MOCHAMAD ILYAS, SH. MH. Hakim Ad-Hoc. Tipikor, masing - masing selaku Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini berdasarkan penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda tanggal 17 Februari 2014 Nomor : 09 / Pid.Tipikor / 2014 / PT.KT.Smda. putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasatanggal 15 April 2014 oleh Ketua Majelis, dengan didampingi oleh Hakim - Hakim Anggota, dibantu oleh HALIFAH, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum.

KETUA MAJELIS,

LAURENSIUS SIBARANI, SH

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

LEONARDUS BUTAR BUTAR, SH.MH. MOCHAMAD ILYAS, SH.MH.

PANITERA PENGGANTI,

HALIFAH, SH.

09/Pid.Tipikor/2014/PT.KT.SMDA

Other Participants (1)