176 K/Pdt.Sus-PHI/2015

P U T U S A N

Nomor 176 K/Pdt.Sus-PHI/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

M A H K A M A H A G U N G

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial pada tingkat kasasi memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

1. MUHADI SALEH, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Kelurahan Uluindano Lingkungan II Kecamatan Tomohon Selatan, Kota Tomohon,

2. FEYBER MELO, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Kelurahan Kamasi Lingkungan IV Kecamatan Tomohon Tengah Kota Tomohon,

3. SUFRI BAHARUDIN, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Komo Luar Lingkungan III Kecamatan Wenang Kota Manado, dalam hal ini memberi kuasa kepada Franklin A.A. Montolalu, S.H., S.T., dan kawan, Para Advokat, beralamat di Jalan Pramuka Nomor 9, Sario, Kota Manado, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 12 Desember 2013, sebagai Para Pemohon Kasasi dahulu Penggugat I, II dan III;

m e l a w a n

1. PT. Pertamina Geothermal Energy, beralamat di Menara Cakrawala Lt. 15, Jalan M.H Thamrin Nomor 9, Jakarta Cq. PT Pertamina Geothermal Energy (PT. PGE) Area Lahendong, beralamat di Jalan Raya Tomohon Nomor 420, Kota Tomohon, Sulawesi Utara; dalam hal ini memberi kuasa kepada Dr. Soesilo Aribowo, S.H., M.H., M.Si., dan kawan-kawan, Para Advokat, beralamat di Jalan T.B. Simatupang Kav. 8, Kebagusan, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Agustus 2014,

2. PT. Cipta Jaya Perkasa, beralamat di Jalan Sam Ratulangi Nomor 383, Kota Manado,

3. PT. Kharisma Triputra Jaya, Alamat Jalan Kelapa Hybrida Raya Blok QK I Nomor 18, Kelapa Gading Permai, Jakarta. Cq. Kantor Cabang PT. Kharisma Triputra Jaya, beralamat di Jalan Pangol Nomor 73 Kelurahan Walian Kecamatan Tomohon Selatan Kota Tomohon,

4. PK. Dwi Karya, beralamat di Tonsea Lama, Kecamatan Tondano Kabupaten Minahasa,

5. Kopkarmila, beralamat di Jalan Raya Lansot Nomor 420, Kota Tomohon Provinsi Sulawesi Utara,

6. CV. Berdikari, beralamat di Jalan Sultan Hasanudin, Tuminting Kota Manado;

7. CV. Tirta Kencana, Alamat Jalan Raya Tomohon, Kelurahan Lansot Kota Tomohon;

8. CV. Putera Persada, beralamat di Kelurahan Winangun Lingkungan IV, Kota Manado;

9. NV. Haji Kalla, beralamat di Jalan H.O.S Cokroaminoto Nomor 1 Kota Makasar;

sebagai Para Termohon Kasasi dahulu Tergugat I sampai dengan IX;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Para Pemohon Kasasi dahulu sebagai Para Penggugat telah mengajukan gugatan terhadap Para Termohon Kasasi dahulu sebagai Para Tergugat di depan persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Manado, pada pokoknya sebagai berikut:

I. POKOK PERKARA

1. Bahwa Para Penggugat adalah Buruh/Pekerja di PT Pertamina Geothermal Energy (PT. PGE) Area Lahendong yang pelaksanaan pekerjaannya diserahkan kepada pihak lain atau perusahaan penyedia jasa tenaga kerja (Tergugat II sampai dengan Tergugat IX) dengan Jabatan, masa kerja serta upah terakhir yang perinciannya sebagai berikut:

• Muhadi Saleh, Jabatan Driver Bagian Pengadaan, Masa Kerja dari bulan Januari 1989 sampai dengan 31 Desember 2012 (23 Tahun), Upah Terakhir sebesar Rp1.753.064,00

• Feyber Melo, Jabatan: Driver Bagian Pengadaan, Masa Kerja dari bulan Oktober 2003 sampai dengan bulan Desember 2012 (9 Tahun 2 bulan) Upah Terakhir sebesar Rp1.549.722,00

• Sufri Baharudin, Jabatan Driver General Manager, Masa Kerja dari bulan Januari 1989 sampai dengan 31 Desember 2012 (23 Tahun), Upah Terakhir sebesar Rp 1.753.064,00

2. Bahwa Para Penggugat adalah Buruh/Pekerja di PT Pertamina Geothermal Energy Area Lahendong (Tergugat I) yang pelaksanaan pekerjaannya diserahkan kepada pihak lain atau perusahaan penyedia jasa Buruh/Pekerja (Tergugat II sampai dengan Tergugat IX) tersebut di atas, hal mana dari awal bekerja Penggugat selalu dialihkan oleh Tergugat I sesuai dengan surat pengalaman maupun fakta-fakta lain dari masing-masing Penggugat sebagai berikut:

• Muhadi Saleh, awal bekerja di PT Pertamina Geothermal Energy (PT.PGE) Area Lahendong yang diserahkan kepada perusahaan penyedia tenaga kerja (NV. Haji Kallah) sejak bulan Januari 1989 sampai dengan bulan Desember 1992, selanjutnya bulan Januari 1993 sampai dengan Agustus 1994 diambil alih oleh PT Pertamina Geothermal Energy (PT. PGE) Area Lahendong selaku perusahaan pemberi kerja, pada bulan September 1994 sampai dengan Agustus 1997 dialihkan ke CV.Cakrawala, pada bulan September 1997 sampai dengan Agustus 2000 dialihkan ke CV. Tirta Kencana, pada bulan agustus 2000 sampai dengan agustus 2003 dialihkan ke CV. Berdikari, pada bulan September 2003 sampai dengan Desember 2006 dialihkan ke PK. Dwi Karya, pada bulan januari 2007 sampai dengan desember 2009 dialihkan ke PT.Kharisma Triputra, pada bulan Januari 2010 sampai dengan Desember 2012 dialihkan ke PT. Cipta Jaya Perkasa, selanjutnya pada tanggal 1 Januari 2013 Penggugat tidak dipekerjakan lagi oleh PT.Pertamina Geothermal Energy (PT. PGE) Area Lahendong;

• Feyber Melo, awal bekerja di PT Pertamina Geothermal Energy (PT.PGE) Area Lahendong sejak 1 Oktober 2003 sampai dengan 31 Maret 2004 yang pekerjaannya diserahkan kepada perusahaan penyedia jasa tenaga kerja (KOPKARMILA), selanjutnya pada bulan September 2003 sampai dengan Desember 2006 dialihkan ke PK. Dwi karya, pada bulan januari 2007 sampai dengan desember 2009 dialihkan ke PT.Kharisma Triputra Jaya, pada bulan Januari 2010 sampai dengan Oktober 2012 dialihkan ke PT. Cipta Jaya Perkasa, selanjutnya pada tanggal 1 Januari Penggugat tidak di pekerjakan lagi oleh PT Pertamina Geothermal Energy (PT. PGE) Area Lahendong;

• Sufri Baharudin, awal bekerja di PT Pertamina Geothermal Energy (PT.PGE) Area Lahendong sejak bulan Januari 1989 sampai dengan Desember 1992 yang pekerjaannya diserahkan kepada perusahaan penyedia jasa tenaga kerja (NV. Haji Kallah), selanjutnya bulan Januari 1993 sampai dengan Agustus 1994 diambil alih oleh PT. Pertamina Geothermal Energy (PT. PGE) Area Lahendong, pada bulan September 1994 sampai dengan Agustus 1997 dialihkan ke CV. Cakrawala, pada bulan September 1997 sampai dengan Agustus 2000 dialihkan ke CV.Tirta Kencana, pada bulan Agustus 2000 sampai dengan Agustus 2003 dialihkan ke CV. Berdikari, pada bulan September 2003 sampai dengan Desember 2006 dialihkan ke PK. Dwi Karya, pada bulan Januari 2007 sampai dengan Desember 2009 ke PT. Kharisma Triputra, pada bulan Januari 2010 sampai dengan Desember 2012 ke PT. Cipta Jaya Perkasa, selanjutnya pada tanggal 1 Januari 2013 Penggugat tidak dipekerjakan lagi oleh PT Pertamina Geothermal Energy (PT. PGE) Area Lahendong;

3. Bahwa Para Penggugat adalah anggota Federasi Pertambangan Dan Energi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (FPE SBSI) Kota Tomohon, yang berafiliasi dan di bawah Koordinasi Wilayah Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (Korwil K-SBSI) Provinsi Sulawesi Utara, dengan Nomor Pencatatan sebagai berikut: Nomor 03/DTK/1.2/XII/2012 (PT. Cipta Jaya Perkasa)

4. Bahwa sejak Para Penggugat bekerja sebagai Karyawan di PT Pertamina Geothermal Energy Area Lahendong (Tergugat I) yang di serahkan ke perusahaan lain atau penyedia Tenaga Kerja, hal mana Para Tergugat tersebut di atas tidak pernah memberikan kesempatan kepada Para Penggugat untuk mempelajari atau setidaknya membaca dahulu isi dari perjanjian kerja dan perjanjian kerja tersebut tidak dibuatkan dalam rangkap 2 (dua) sehingga Para Penggugat tidak bisa memahami atau mengetahui isi dari perjanjian kerja tersebut oleh karena Penggugat juga tidak pernah diberikan salinan perjanjian kerja oleh Para Tergugat, hal mana perjanjian kerja ParaTergugat dengan Penggugat tidak memenuhi atau bertentangan dengan ketentuan Pasal 54 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang berbunyi “Perjanjian kerja sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) dibuat sekurang-kurangnya rangkap 2 (dua), yang mempunyai kekuatan hukum yang sama, serta pekerja/buruh dan pengusaha masing-masing mendapat 1 (satu) perjanjian kerja”;

5. Bahwa selama Para Penggugat bekerja di PT Pertamina Geothermal Energy Area Lahendong mengenai Upah, golongan Jabatan, mutasi dan promosi jabatan, ditentukan oleh Tergugat I melalui Surat Keputusan Direksi (SK);

6. Bahwa pengalihan atau penyerahan pekerjaan ke perusahaan lain yang diberlakukan Tergugat I jelas-jelas bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, terkesan lebih kepada penjualan tenaga manusia (perbudakan), hal mana pekerjaan yang dilakukan oleh Para Penggugat bersifat tetap, masa kerjanya telah berlangsung diatas 3 (tiga) tahun, upah, golongan jabatan, mutasi dan promosi jabatan ditentukan oleh Tergugat I akan tetapi status kerja atau hubungan kerja diserahkan atau dialihkan menjadi tanggung jawab perusahaan lain;

7. Bahwa keberadaan perusahaan penyedia tenaga kerja (outsourching) di PT.Pertamina Geothermal Energy Area Lahendong (Tergugat I) patutlah dipertanyakan keabsahannya, oleh karena tidak menyediakan tenaga kerjanya sendiri akan tetapi tenaga kerjanya disediakan atau ditentukan oleh Tergugat I, selain itu kebanyakan perusahaan penyedia tenaga kerja yang bekerja sama untuk menjual tenaga kerja dengan PT Pertamina Geothermal Energy Area Lahendong (Tergugat I) tidak berbadan hukum tapi hanya berbentuk C.V dan tidak memiliki izin dari instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan, hal mana bertentangan dengan norma-norma hukum Ketenagakerjaan, Pasal 65 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 yang berbunyi “Perusahaan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus berbadan hukum” dan Pasal 66 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 yang berbunyi “Penyedia jasa Pekerja/Buruh merupakan bentuk usaha yang berbadan hukum dan memiliki izin dari instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan” dan Pasal 66 ayat (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 berbunyi “Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2) huruf a, huruf b, dan huruf d serta ayat (3) tidak terpenuhi, maka demi hukum status hubungan kerja antara pekerja/buruh dan perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh beralih menjadi hubungan kerja antara pekerja/buruh dan perusahaan pemberi pekerjaan”;

8. Bahwa Tergugat I selama melakukan pengalihan atau penyerahan pekerjaan ke perusahaan lain (Tergugat II sampai dengan Tergugat IX) tidak melaksanakan mekanisme dengan baik sebagaimana amanat Perundang-undangan yang berlaku dan sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN), harusnya ada transparansi dalam pelaksanaan tender pekerjaan dan penyerahan pekerjaan ke perusahaan lain sesuai dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan hal mana menegaskan bahwa perusahaan yang tidak berbadan hukum (C.V) tidak dibenarkan dalam pelaksanaan sistem penyerahan sebagian pekerjaan ke perusahaan lain (outsourching) dan sebagai badan hukum publik Tergugat I berkewajiban menciptakan sistem pengelolaan administrasi keuangan Negara yang baik, transparan, bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;

9. Bahwa Para Penggugat sejak dan selama bekerja di PT Pertamina Geothermal Energy Area Lahendong (Tergugat I) selalu dialihkan oleh Tergugat I kepada Para Tergugat lainnya tersebut di atas, hal mana seringkali peralihan tersebut tidak dibuatkan perjanjian kerja kalaupun ada hanya untuk melengkapi persyaratan dari prosedur peralihan Tergugat I tanpa menjelaskan isi dan maksud dari perjanjian yang dibuat dengan Para Penggugat;

10. Bahwa pada tanggal 05 Maret 2012 Penggugat dan Tergugat I melakukan pertemuan bipartit untuk membicarakan tentang teknis penyusunan struktur skala upah sesuai Keputusan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Nomor KEP.49/MEN/IV/2004 dan status dari Penggugat dari PKWT agar diperbaharui menjadi PKWTT berdasarkan Pasal 59 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, jo Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27/PUU-IX/2011 akan tetapi pertemuan tersebut tidak ada penyelesaiannya

11. Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2009 (Nomor Per. 04/MEN/II/2009) Tentang Pencabutan Keputusan Menteri Tenaga Kerja Nomor Kep-27/MEN/2000 Tentang Program Santunan Pekerja Perusahaan Jasa Penunjang Pertambangan Minyak Dan Gas Bumi dikarenakan Kepmenakertrans Nomor Kep-27/MEN/2000 dianggap bertentangan dengan Pasal 59 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 serta peraturan pelaksanaannya (Kepmenakertrans Nomor Kep-100/Men/IV/2004), sehingga Kepmenakertrans Nomor Kep-27/MEN/2000 perlu dicabut dan dianggap tidak berlaku lagi;

12. Bahwa pada tanggal 12 Maret 2012 Penggugat menyurati Dinas Tenaga Kerja Kota Tomohon untuk membantu menyelesaikan permasalahan sistem kerja outsourching yang tidak sesuai prosedur hukum yang berlaku dan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) yang tidak sesuai dengan Pasal 59 ayat (1) b dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan berdasarkan Pasal 59 ayat (7) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, menyatakan “Perjanjian Kerja untuk waktu tertentu yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), ayat (4), ayat (5) dan ayat (6) maka demi hukum menjadi perjanjian kerja waktu tidak tertentu”;

13. Bahwa pada tanggal 13 April 2012 bertempat diruang rapat PT. PGE Area Lahendong Penggugat melakukan pertemuan dengan pihak Tergugat dihadiri oleh Disnaker Tomohon dan Tergugat I dan Tergugat II untuk membahas tentang status kerja dari karyawan PT. PGE Area Lahendong yang telah melakukan pekerjaan secara terus menerus akan tetapi pertemuan tersebut tidak ada titik temu;

14. Bahwa oleh karena sejak pertemuan tanggal 13 April 2012 tersebut diatas Tergugat I maupun Tergugat II tidak memberikan kejelasan dan kepastian untuk menyelesaikan permasalahan sistem kerja outsourching dan status kerja serta masa kerja dari Penggugat dan tidak ada tindakan lanjut dari Dinas Tenaga Kerja Tomohon, maka Penggugat pada tanggal 14 Juni 2012 melalui Koordinator Wilayah K-SBSI Provinsi Sulawesi Utara afiliasi dari Federasi Pertambangan dan Energi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (FPE SBSI) Kota Tomohon yang membawahi anggota serikat buruh (Para Penggugat) di PT Pertamina Geothermal Energi (PT. PGE) Area Lahendong menyurati Walikota Tomohon agar permasalahan Penggugat dapat ditangani dengan baik dan ada kepastian hukum mengenai status dari Penggugat akan tetapi tidak ada penyelesaian sampai Penggugat diberhentikan dari pekerjaannya sebagai buruh/pekerja di PT Pertamina Geothermal Energy (PT. PGE) Area Lahendong;

15. Bahwa oleh karena Pemerintah Kota Tomohon dan Dinas Tenaga Kerja Kota Tomohon tidak mampu dan tidak cakap serta tidak ada tindakan lanjut untuk menyelesaikan perselisihan hubungan industrial di PGE Area Lahendong, maka pada tanggal 19 Juli 2012 Penggugat menyurati Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Provinsi Sulawesi Utara untuk membantu menyelesaikan permasalahan karyawan PT. PGE Area Lahendong;

16. Bahwa selanjutnya pada tanggal 30 Juli 2012 Penggugat melakukan pertemuan di Kantor PT. PGE Area Lahendong bersama dengan Tergugat I dan Tergugat II serta tim Mediator dan Pengawas dari Dinas Tenaga Kerja Kota Tomohon Dan Dinas Tenaga Kerja & Transmigrasi Provinsi Sulawesi Utara, akan tetapi dalam pertemuan tersebut tidak ada penyelesaian atau tidak ada kepastian hukum tentang permasalahan Para Penggugat dan dari Dinas Tenaga Kerja Kota Tomohon menyerahkan penyelesaian permasalahan sistem kerja, status kerja dan masa kerja Penggugat kepada Dinas Tenaga Kerja & Transmigrasi Provinsi Sulawesi Utara dengan alasan yang kurang jelas;

17. Bahwa selanjutnya proses penyelesaian perselisihan status hubungan kerja dan masa kerja dari Para Penggugat ditangani oleh Mediator dan PPNS Dinas Tenaga Kerja & Transmigrasi Provinsi Utara untuk membantu menyelesaikan status hubungan kerja dan masa kerja dari Penggugat, akan tetapi Tergugat I melalui Tergugat II dengan tindakan sepihak dan melawan hukum memberhentikan Penggugat dengan cara mengeluarkan surat pengalaman kerja yang diberikan kepada masing-masing Penggugat dan tidak memperkenankan lagi Penggugat bekerja di PT Pertamina Geothermal Energy (PT. PGE) Area Lahendong, adapun surat pengalaman kerja sebagai berikut:

• Muhadi Saleh, Surat Pengalaman Kerja melalui PT. Cipta Jaya Perkasa (Tergugat II) tertanggal, 31 Desember 2012;

• Feyber Melo, Surat Pengalaman Kerja melalui PT. Cipta Jaya Perkasa (Tergugat II) tertanggal, 31 Desember 2012;

• Sufri Baharudin, Surat Pengalaman Kerja melalui PT. Cipta Jaya Perkasa (Tergugat II), Tertanggal 31 Desember 2012;

18. Bahwa sejak dikeluarkannya surat pengalaman kerja kepada masing-masing Penggugat tersebut pada point 11 di atas, mulai tanggal 1 Januari 2013 Penggugat diberhentikan sepihak tanpa surat PHK tertulis dan Para Penggugat tidak diperkenankan lagi bekerja atau berada di lokasi kerja PT.Pertamina Geothermal Energi (PT. PGE) Area Lahendong serta Upah dari para Penggugat tidak dibayarkan lagi oleh Tergugat I maupun Tergugat II;

19. Bahwa pada tanggal 01 Februari 2013 PPNS Dinas Tenaga Kerja & Transmigrasi Provinsi Utara mengeluarkan Surat Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Tuntutan Pekerja/Buruh PT. Pertamina Geothermal Energy Area Lahendong berpendapat bahwa Perjanjian Waktu Tertentu (PKWT) yang dilaksanakan selama ini bertentangan dengan ketentuan Pasal 59 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, tentang Ketenagakerjaan dan dengan sendirinya beralih menjadi Perjanjian Waktu Tidak Tertentu (PKWTT), dan Bahwa surat perjanjian pemborongan pekerjaan antara PT.Pertamina Geothermal Energy Area Lahendong (Tergugat I) dengan PT.Cipta Jaya Perkasa (Tergugat 2), CV. Mandala, Kopkarmila bertentangan dengan Pasal 65 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Jo. Keputusan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Nomor Kep. 101/Men/VI/2004 Tentang Tata Cara Perijinan Perusahaan Penyedia Jasa Pekerja/Buruh yang telah dicabut dan digantikan dengan Pertauran Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi RI Nomor 19 Tahun 2012, maka demi hukum Status Hubungan Kerja Pekerja/Buruh (Para Penggugat) dengan Perusahaan Penerima Pemborongan (Tergugat II) beralih menjadi hubungan kerja Pekerja/Buruh (Para Penggugat) dengan Perusahaan Pemberi Kerja (Tergugat I);

20. Bahwa pada tanggal 4 Februari 2013 Mediator Dinas Tenaga Kerja & Transmigrasi Provinsi Sulawesi Utara memanggil Para Tergugat, hal mana Para Tergugat tidak memenuhi Panggilan pertama, nanti Panggilan kedua tanggal 12 Februari 2012 serta Panggilan ketiga tanggal 25 Februari 2013 Tergugat baru memenuhi Panggilan dari Mediator Dinas Tenaga Kerja & Transmigrasi Provinsi Sulawesi Utara;

21. Bahwa pada tanggal 10 Mei 2013 Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan Dinas Tenaga Kerja & Transmigrasi Provinsi Sulawesi Utara mengeluarkan Surat Penetapan Nomor 560/DTKT.V/71/2013 Tentang Status Hubungan Kerja Penggugat yang menegaskan bahwa “Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) yang telah dilaksanakan selama ini oleh PT Pertamina Geothermal Energy (PT. PGE) Area Lahendong bertentangan dengan ketentuan Pasal 59 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan dan dengan sendirinya beralih menjadi “Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT)” dan “Demi Hukum status Hubungan Kerja Penggugat dengan Tergugat II (PT. Cipta Jaya Perkasa) beralih menjadi menjadi hubungan kerja dengan Tergugat I (PT Pertamina Geothermal Energi) Area Lahendong”;

22. Bahwa sejak Para Penggugat bekerja sesuai dengan masa kerja tersebut pada point 1 dan 2 di atas, pekerjaan yang dilakukan Para Penggugat berlangsung secara terus menerus akan tetapi pada bulan Desember 2012 Para Penggugat diwajibkan membuat surat lamaran baru dan tanpa ada kejelasan diterima atau tidak diterima kembali bekerja di PT Pertamina Geothermal Energy Area Lahendong, Tergugat I melalui Tergugat II mengeluarkan Surat Pengalaman Kerja kepada Para Penggugat dan pada tanggal 1 Januari 2013 Para Penggugat tidak dipekerjakan dan diperkenankan lagi berada di lingkungan kerja PT. Pertamina Geothermal Energy Area Lahendong (Tergugat I) tanpa ada pemberitahuan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) secara tertulis kepada Para Penggugat;

23. Bahwa pada tanggal 27 Mei 2013 Mediator Dinas Tenaga Kerja & Transmigrasi Provinsi Sulawesi Utara mengeluarkan Anjuran Tertulis

24. Bahwa berdasarkan Pasal 151 ayat (1) UU Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan yang berbunyi “Pengusaha, pekerja/buruh, serikat pekerja/serikat buruh dan pemerintah dengan segala upaya harus mengusahakan agar jangan terjadi pemutusan hubungan kerja”;

25. Bahwa sebelum Tergugat I melakukan pemutusan hubungan kerja melalui Tergugat 2 terhadap Para Penggugat, Tergugat I maupun Tergugat II tidak pernah merundingkan maksud tersebut dengan Penggugat maupun dengan Pengurus Komisariat Federasi Pertambangan dan Energi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (PK. FPE SBSI) di PT Pertamina Geothermal Energy (PT. PGE) Area Lahendong sebagai organisasi Penggugat;

Bahwa tindakan mana bertentangan dengan pasal 151 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, yang selengkapnya berbunyi “Dalam hal segala upaya telah dilakukan, tetapi pemutusan hubungan kerja tidak dapat dihindari, maka maksud pemutusan hubungan kerja wajib dirundingkan oleh pengusaha dan serikat pekerja/serikat buruh atau dengan pekerja/buruh apabila pekerja/buruh yang bersangkutan tidak menjadi anggota serikat pekerja/serikat buruh”;

26. Bahwa berdasarkan Pasal 155 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, berbunyi “Selama Putusan lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial belum ditetapkan, baik pengusaha maupun pekerja/buruh harus tetap melaksanakan segala kewajibannya”;

27. Bahwa Pemutusan Hubungan Kerja yang dilakukan Tergugat I melalui Tergugat II juga tanpa adanya skorsing sebagaimana diatur dalam Pasal 155 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan akan tetapi upah Penggugat tidak lagi dibayarkan oleh Tergugat I maupun Tergugat II sejak bulan Januari 2013, tersebut pada point 22. Atas perbuatan para Tergugat tersebut, Penggugat saat ini pengangguran sementara kehidupan keluarga semakin terancam dimana Penggugat memiliki tanggung jawab untuk menghidupi keluarganya;

II. PUTUSAN SELA

28. Bahwa berdasarkan Pasal 96 ayat (1) Undang-Undang Nomor 02 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, berbunyi: “Apabila dalam persidangan pertama, secara nyata-nyata pihak pengusaha terbukti tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 155 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Hakim Ketua sidang harus segera menjatuhkan Putusan Sela berupa perintah kepada pengusaha untuk membayar upah beserta hak-hak lainnya yang biasa diterima pekerja/buruh yang bersangkutan”;

29. Bahwa berdasarkan Pasal 96 ayat (2) Undang-Undang Nomor 02 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, berbunyi: “Putusan Sela sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) dapat dijatuhkan pada hari persidangan itu juga atau pada hari persidangan kedua”;

30. Bahwa berdasarkan Pasal 96 ayat (3) Undang-Undang Nomor 02 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, berbunyi “Dalam hal selama pemeriksaan sengketa masih berlangsung dan Putusan Sela sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) tidak juga dilaksanakan oleh pengusaha, Hakim Ketua Sidang memerintahkan Sita Jaminan dalam sebuah Penetapan Pengadilan Hubungan Industrial”;

31. Bahwa berdasarkan Pasal 96 ayat (4) Undang-Undang Nomor 02 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, berbunyi: “Putusan Sela sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan Penetapan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tidak dapat diajukan perlawanan dan/atau tidak dapat digunakan upaya hukum”;

32. Bahwa oleh karena Tergugat I telah melakukan tindakan sepihak dan bertentangan dengan hukum, sebagaimana dimaksud dalam point 22, point 26 dan point 27 tersebut diatas, maka berdasarkan Pasal 96 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tersebut di atas, mohon Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Manado menjatuhkan Putusan sela yang isinya memerintahkan Tergugat I (PT.Pertamina Geothermal Energy), untuk membayar secara tunai seluruh Upah Penggugat yang belum dibayar sejak bulan Januari 2013 sampai bulan Desember 2013 saat Penggugat mengajukan dan mendaftarkan gugatan ini ke kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Manado, masing-masing setiap bulannya sebagai berikut:

• Muhadi Saleh : Rp1.753.064,00 x 12 bulan=Rp21.036.768,00

• Feyber Melo : Rp1.549.722,00 x 12 bulan=Rp18.596.664,00

• Sufri Baharudin : Rp1.753.064,00 x 12 bulan=Rp21.036.768,00

33. Bahwa apabila Tergugat I lalai menjalankan putusan sela yang dimohonkan Para Penggugat pada sidang pertama dan/atau pada sidang kedua tersebut pada point 32 di atas, kiranya Yang Terhormat Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Manado berkenan Meletakkan Sita Jaminan atas satu Unit Mobil Tronton, Merk Hino, Type TRUT Kren dengan Nomor Polisi; DB 8273 GY, Warna Hijau Muda, Milik dari PT. Pertamina Geothermal Energi (PT. PGE) Area Lahendong;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan negeri Manado yang memeriksa dan memutus perkara ini berkenan memutus sebagai berikut:

DALAM PUTUSAN SELA

1. Mengabulkan permohonan Putusan Sela yang dimohonkan Penggugat

2. Memerintahkan Tergugat I (PT. Pertamina Geothermal Energy) untuk membayar kepada Penggugat seluruh upah Penggugat yang belum dibayar sejak bulan Januari 2013 sampai bulan Desember 2013 saat Penggugat mengajukan dan mendaftar gugatan ini ke Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Manado Masing-masing setiap bulannya sebagai berikut:

• Muhadi Saleh : Rp1.753.064,00 x 12 bulan=Rp21.036.768,00

• Feyber Melo : Rp1.549.722,00 x 12 bulan=Rp18.596.664,00

• Sufri Baharudin : Rp1.753.064,00 x 12 bulan=Rp21.036.768,00

3. Menyatakan Sita Jaminan yang dimohonkan Para Penggugat sah dan berharga

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;

2. Membatalkan Pemutusan Hubungan Kerja sepihak yang dilakukan Tergugat I (PT Pertamina Geothermal Energy) melalui Tergugat II (PT. Cipta Jaya Perkasa);

3. Menyatakan Tergugat I (PT Pertamina Geothermal Energy Area Lahendong) melalui Tergugat II (PT. Cipta Jaya Perkasa) telah melakukan tindakan Pemutusan Hubungan Kerja sepihak dan bertentangan dengan UU Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan;

4. Menyatakan sifat dan jenis pekerjaan Para Penggugat bersifat tetap dan tidak dapat di adakan untuk perjanjian waktu tertentu (PKWT);

5. Menyatakan Surat Pengalaman Kerja yang diberikan oleh Tergugat I (PT Pertamina Geothermal Energy) melalui Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX, kepada Para Penggugat tidak menghilangkan masa kerja dari Para Penggugat;

6. Menyatakan demi Hukum Status Hubungan Kerja Penggugat dengan Tergugat II (PT. Cipta Jaya Perkasa) beralih menjadi Hubungan Kerja dengan Tergugat I (PT Pertamina Geothermal Energy);

7. Memerintahkan Tergugat I (PT Pertamina Geothermal Energy) untuk memanggil, mempekerjakan kembali Para Penggugat pada kedudukan dan jabatannya semula dan mengangkat Para Penggugat sebagai Karyawan tetap PT Pertamina Geothermal Energy (PT. PGE) Area Lahendong, serta membayar upah proses secara tunai terhitung dari bulan Januari 2014 sampai perkara ini memiliki kekuatan hukum tetap;

8. Menghukum Tergugat I (PT Pertamina Geothermal Energy) membayar uang paksa (Dwangsom) kepada masing-masing Penggugat sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap harinya, apabila Tergugat I lalai menjalankan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap atau mengikat;

9. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara;

10. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (uitvoerbaar bij voorraad) meskipun timbul verzet atau kasasi

Apabila yang terhormat Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Manado berpendapat lain:

Subsidiair: Mohon Putusan yang adil dan benar

Bahwa, terhadap gugatan tersebut di atas, Tergugat I mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

Eksepsi Tergugat I:

Sebelum Tergugat I menyampaikan tanggapan atas gugatan Para Penggugat dalam pokok perkara, Tergugat I perlu menyampaikan eksepsi; Eksepsi Tergugat I ini merupakan tanggapan Tergugat I atas format atau rumusan dari dalil-dalil Para Penggugat di dalam surat gugatan. Format atau rumusan dari dalil-dalil Para Penggugat terdapat banyak ketidakjelasan atau ketidakserasian antara posita yang satu dengan posita yang lain, maupun antara posita dengan petitum. Tanggapan Tergugat I dalam eksepsi ini juga bukan suatu pengakuan atas kebenaran dari dalil-dalil tersebut. Jadi, di dalam eksepsi ini Tergugat I belum memberikan tanggapan atas kebenaran dalil Para Penggugat di dalam surat gugatan, karena hal itu akan ditanggapi oleh Tergugat I di dalam pokok perkara. Oleh karena itu, di dalam eksepsi ini Tergugat I sama sekali tidak menyinggung bukti-bukti yang ada. Eksepsi dari Tergugat I secara rinci diuraikan sebagai berikut:

1. Gugatan Para Penggugat Prematur Dan Mengandung Cacat Formil:

   1. Bahwa di dalam Bab II Undang-Undang PPHI Nomor 2 Tahun 2004 telah diatur perihal tata cara penyelesaian perselisihan hubungan industrial. Menurut ketentuan dalam Bab II tersebut pada pokoknya diatur bahwa gugatan mengenai perselisihan hubungan industrial hanya dapat diajukan ke pengadilan hubungan industrial (PHI). Sebelum gugatan tersebut diajukan ke PHI, perselisihan dimaksud wajib diselesaikan terlebih dahulu melalui mediasi, konsiliasi atau arbitrase. Namun, sebelum perselisihan hubungan industrial tersebut diselesaikan melalui mediasi, konsiliasi atau arbitrase, perselisihan dimaksud wajib diselesaikan terlebih dahulu melalui perundingan bipartit. Dengan demikian, menurut ketentuan dalam Bab II Undang-Undang PPHI Nomor 2 Tahun 2004, suatu perselisihan yang tidak dilakukan melalui tata cara yang sudah ditentukan sebagaimana disebutkan di atas, maka penyelesaian perselisihan tersebut tidak memenuhi syarat formil sehingga tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum apapun. Dengan perkataan lain, suatu gugatan perselisihan hubungan industrial yang tidak dilakukan melalui tata cara tersebut di atas, maka gugatan dimaksud harus dinyatakan tidak dapat diterima untuk seluruhnya (niet ontvankelijke verklaard);

   2. Bahwa gugatan Para Penggugat dalam perkara in casu memang telah dilampiri Anjuran dari Mediator pada Kantor Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) sebagaimana termuat dalam Surat Nomor 560/DTKT.IV/516/2013 tertanggal 27 Mei 2013. Namun, Anjuran tersebut merupakan anjuran sehubungan dengan pengaduan Sdr. Daniel J. Mandagi, Cs. pada tanggal 21 Januari 2013 perihal ”perselisihan PHK”. Hal itu secara jelas diketahui dari Surat Panggilan Mediasi yang disampaikan Kantor Disnakertrans Provinsi Sulut kepada Tergugat I (PT. Pertamina Geothermal Energy atau PT. PGE). Hal itu juga diperkuat dengan dalil-dalil Para Penggugat pada posita butir 17, 18, 20, 22, dan 22 – 27 surat gugatan yang pada pokoknya menceritakan proses mediasi di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi Sulawesi Utara. Di dalam posita tersebut dapat diketahui bahwa mediasi yang dilakukan merupakan mediasi berkaitan dengan perselisihan PHK;

Sementara itu, Para Penggugat di dalam gugatan in casu tidak pernah menyertakan/melampirkan Anjuran dari Mediator terkait dengan ”perselisihan hak”. Padahal, sebagaimana telah dipaparkan pada bagian pendahuluan di atas, gugatan Para Penggugat dalam perkara a quo merupakan gugatan perselisihan hak dan perselisihan PHK; Oleh karena perselisihan hak tersebut tidak dilampiri Anjuran dari Mediator, maka secara pasti dapat dikatakan bahwa perselisihan hak yang menjadi salah satu perselisihan dalam surat gugatan tersebut belum pernah dicatatkan ke Disnakertrans untuk diselesaikan melalui mediasi. Dengan perkataan lain, perselisihan hak tersebut belum pernah diupayakan untuk diselesaikan melalui mediasi;

3. Bahwa dengan merujuk pada uraian tersebut di atas dapat diketahui bahwa gugatan Para Penggugat dalam perselisihan hak jelas-jelas tidak memenuhi syarat formil atau tidak memenuhi tata cara penyelesaian perselisihan hubungan industrial sebagaimana diatur di dalam Bab II Undang-Undang PPHI Nomor 2 Tahun 2004, sehingga wajib ditolak atau setidak-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima untuk seluruhnya. Sementara itu, sebagaimana telah dijelaskan pada bagian pendahuluan di atas bahwa gugatan Para Penggugat dalam perselisihan PHK juga tidak dapat diperiksa, diadili dan diputus terlebih dahulu sebelum perselisihan hak yang terkait dengan perselisihan PHK tersebut telah diputus oleh pengadilan dan telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap;

4. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, secara pasti dapat dikatakan bahwa gugatan Para Penggugat, baik perihal perselisihan hak maupun perselisihan PHK jelas-jelas tidak memenuhi syarat formil atau tidak memenuhi tata cara penyelesaian perselisihan hubungan industrial sebagaimana diatur dalam UU PPHI Nomor 2/2004. Gugatan Para Penggugat tersebut juga dapat dikatakan sebagai gugatan yang prematur. Oleh karena itu, Gugatan Para Penggugat layak dinyatakan tidak dapat diterima untuk seluruhnya (niet ontvankelijke verklaard);

1. Gugatan Para Penggugat Tidak Jelas/Kabur (Obscuur Libel):

1. Bahwa suatu gugatan dianggap sebagai gugatan yang obscuur libel (tidak jelas/kabur) apabila di dalam surat gugatan tersebut tidak ada kesesuaian antara satu posita dengan posita yang lain dan tidak ada kesesuaian antara fundamentum petendi/posita dengan petitum; (lihat: Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, S.H., Hukum Acara Perdata Indonesia, Yogyakarta: Liberty, cetakan pertama, Oktober 1998, halaman 42). Jadi, di dalam eksepsi obscuur libel ini yang dipermasalahkan adalah mengenai formulasi dari surat gugatan, bukan kebenaran dari isi surat gugatan karena mengenai kebenaran dari isi surat gugatan akan disampaikan/dibahas di dalam bagian pokok perkara;

2. Bahwa pada posita butir 1, 2, 4, 5, 9 surat gugatan, Para Penggugat mendalilkan bahwa dirinya merupakan pekerja dari Tergugat I/PT. PGE. Dengan dalil yang semacam itu mengandung arti bahwa Para Penggugat memiliki hubungan kerja dengan Tergugat I. Hal itu dipertegas dengan dalil-dalil Para Penggugat pada bagian lain yang seolah-olah memberikan arti bahwa Para Penggugat memiliki hubungan kerja dengan Tergugat I;

3. Bahwa sementara itu, di dalam petitum butir 6 surat gugatan, Para Penggugat menyampaikan permohonan sebagai berikut:

”Menyatakan demi hukum status hubungan kerja Penggugat dengan Tergugat II (PT.Cipta Jaya Perkasa) beralih menjadi Hubungan Kerja dengan Tergugat I (PT. Pertamina Geothermal Energy)”;

Jika dilihat dari rumusan petitum tersebut, Para Penggugat ternyata juga berpendapat bahwa Para Penggugat memiliki hubungan kerja dengan Tergugat II (PT. Cipta Jaya Perkasa), yang selanjutnya hubungan kerja tersebut dimohonkan untuk dialihkan menjadi hubungan kerja dengan Tergugat I (PT. PGE). Permohonan tersebut jelas-jelas tidak sesuai atau bertentangan dengan posita surat gugatan Para Penggugat yang mendalilkan bahwa Para Penggugat memilki hubungan kerja dengan Tergugat I;

4. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, secara jelas dapat diketahui bahwa antara posita surat gugatan dengan petitum surat gugatan Para Penggugat terdapat ketidaksesuaian. Surat Gugatan yang semacam itu jelas-jelas mengandung dalil-dalil yang membingungkan atau kabur atau tidak jelas. Di dalam Surat Gugatan tersebut terdapat kebingungan sebenarnya Para Penggugat memiliki hubungan kerja dengan Tergugat I ataukah dengan Tergugat II. Jika Para Penggugat ingin mendalilkan bahwa saat ini memiliki hubungan kerja atau sebagai pekerja dari Tergugat I, maka Para Penggugat tidak perlu mengajukan permohonan agar hubungan kerjanya dialihkan ke Tergugat I. Namun, jika Para Penggugat memohon agar hubungan kerjanya dengan Tergugat II dialihkan kepada Tergugat I, maka di dalam posita, Para Penggugat mesti mendalilkan bahwa dirinya adalah pekerja dari Tergugat II, bukan pekerja dari Tergugat I; Namun, kenyataannya yang disampaikan Para Penggugat di dalam surat gugatan tidak sedemikian dan sebaliknya justru sangat membingungkan;

5. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, secara pasti dapat dikatakan bahwa gugatan Para Penggugat merupakan gugatan yang obscuur libel (tidak jelas/kabur) karena di dalam surat gugatan tersebut tidak ada kesesuaian antara satu dalil dengan dalil yang lain dan tidak ada kesesuaian antara fundamentum petendi/posita dengan petitum, sehingga gugatan yang sedemikian itu harus dinyatakan tidak dapat diterima untuk seluruhnya (niet ontvankelijke verklaard);

3. Gugatan Para Penggugat Error In Persona:

Terkait dengan kapasitas Tergugat I

1. Bahwa di dalam posita butir 1 dan 2 surat gugatan, Para Penggugat pada pokoknya mendalilkan bahwa Para Penggugat adalah pekerja dari Tergugat I dengan rincian sebagai berikut:

• Penggugat I bekerja di PT. PGE sejak bulan Januari 1989;

• Penggugat II bekerja di PT. PGE sejak bulan Oktober 2003;

• Penggugat III bekerja di PT. PGE sejak bulan Januari 1989;

2. Bahwa dalil Para Penggugat tersebut sangat mengherankan karena PT. Pertamina Geothermal Energy (Tergugat I) baru didirikan pada tanggal 12 Desember 2006 sebagaimana hal itu diketahui dari Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Pertamina Geothermal Energy Nomor 10 tertanggal 12 Desember 2006, yang dibuat di hadapan Marianne Vincentia Hamdani, S.H., Notaris di Jakarta. Dengan demikian, Tergugat I tidak mungkin memiliki hubungan kerja dengan Penggugat I sejak tahun 1989, dengan Penggugat II sejak tahun 2003, atau dengan Penggugat III sejak tahun 1989. Oleh karena sebelum tahun 2007, Tergugat I tidak mungkin memiliki hubungan kerja dengan Para Penggugat, maka gugatan Para Penggugat yang telah menggugat Tergugat I dalam perkara in casu jelas-jelas merupakan gugatan yang salah alamat atau error in persona;

3. Bahwa selanjutnya sejak berdirinya PT. PGE (Tergugat I) pada akhir tahun 2006 hingga saat ini, Tergugat I sama sekali tidak pernah melakukan hubungan kerja dengan Para Penggugat, sedemikian sehingga Tergugat I juga sama sekali tidak pernah melakukan PHK terhadap Para Penggugat. Sebagaimana diatur di dalam Pasal 50 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (selanjutnya disebut ”undang-undang Ketenagakerjaan”) bahwa hubungan kerja terjadi karena adanya perjanjian kerja antara pengusaha dan pekerja/buruh. Sementara itu, selama ini Tergugat I tidak pernah membuat atau mengadakan suatu perjanjian kerja dalam bentuk apapun dengan Para Penggugat. Selanjutnya, mengenai hal ini Tergugat I akan menanggapai secara rinci di dalam bagian pokok perkara;

4. Bahwa berdasarkan segala alasan tersebut di atas, secara meyakinkan dapat dikatakan bahwa gugatan Para Penggugat yang telah melibatkan/mengikutsertakan Tergugat I sebagai pihak dalam perselisihan PHK maupun perselisihan hak dalam perkara in casu jelas-jelas merupakan gugatan yang salah pihak atau error in persona. Oleh karena itu, gugatan Para Penggugat tersebut wajib dinyatakan tidak dapat diterima untuk seluruhnya (niet ontvankelijke verklaard);

4. Gugatan Para Penggugat Error In Persona:

Terkait Dengan Kapasitas Tergugat III, IV, VI sampai dengan Tergugat X:

1. Bahwa sebagaimana telah disampaikan di atas bahwa gugatan Para Penggugat merupakan gugatan atas perselisihan hak dan perselisihan PHK. Permohonan surat gugatan yang berkaitan dengan perselisihan hak terlihat pada petitum butir 4 dan 6 yang berbunyi sebagai berikut:

”4. Menyatakan sifat dan jenis pekerjaan Penggugat bersifat tetap dan tidak dapat di adakan untuk perjanjian waktu tertentu (PKWT);

6. Menyatakan demi Hukum Status Hubungan Kerja Penggugat dengan Tergugat II (PT. Cipta Jaya Perkasa), beralih menjadi hubungan kerja dengan Tergugat I (PT. Pertamina Geothermal Energy)”;

Sedangkan permohonan surat gugatan yang berkaitan dengan perselisihan PHK terlihat pada petitum butir 2, 3, dan 7 yang berbunyi sebagai berikut:

”2. Membatalkan Pemutusan Hubungan Kerja sepihak yang dilakukan Tergugat I melalui Tergugat II (PT. Cipta Jaya Perkasa);

”3. Menyatakan Pemutusan Hubungan Kerja yang dilakukan Tergugat I melalui Tergugat II sepihak dan bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003”;

”7. Memerintahkan Tergugat I (PT Pertamina Geothermal Energy) untuk memanggil, mempekerjakan kembali Para Penggugat pada kedudukan dan jabatannya semula dan mengangkat Penggugat sebagai Karyawan tetap PT. Pertamina Geothermal Energy (PT. PGE) Area Lahendong, serta membayar upah proses secara tunai terhitung dari bulan Januari 2014 sampai perkara ini memiliki kekuatan hukum tetap”;

Sementara itu, petitum-petitum surat gugatan yang lain dari sebenarnya tidak berkaitan langsung dengan perselisihan hak maupun perselisihan PHK;

2. Bahwa jika dilihat dari petitum-petitum sebagaimana telah dikutip di atas, secara jelas dapat diketahui bahwa sebenarnya gugatan Para Penggugat hanya terkait dengan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat V. Sedangkan, tergugat yang lain (Tergugat III, IV, VI sampai dengan Tergugat X) sebenarnya tidak terkait atau tidak memiliki kepentingan dalam perkara ini;

3. Bahwa selain itu, hubungan kerja antara Para Penggugat dengan Tergugat III, IV, VI sampai dengan Tergugat X sudah berakhir lebih dari 1 (satu) tahun sebelum gugatan dalam perkara ini didaftarkan di Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) pada Pengadilan Negeri (PN) Manado. Hubungan kerja antara Para Penggugat dengan Tergugat III, IV, VI sampai dengan Tergugat X tersebut juga didasarkan pada perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT) yang telah berkahir karena masa berlakunya PKWT tersebut telah berakhir. Apabila berakhirnya PKWT tersebut dianggap sebagai tindakan PHK maka hal itu sudah tidak dapat dipermasalahkan/digugat oleh Para Penggugat karena PKWT yang bersangkutan sudah berakhir lebih dari 1 (satu) tahun sebelum gugatan dalam perkara ini didaftarkan di PHI pada PN Manado. Hal itu sesuai dengan ketentuan Pasal 82 Undang-Undang Nomor: 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial yang berbunyi sebagai berikut:

“Gugatan oleh pekerja/buruh atas pemutusan hubungan kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 159 dan Pasal 171 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjan, dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 1 (satu) tahun sejak diterimanya atau diberitahukannya keputusan dari pihak pengusaha”;

4. Bahwa berdasarkan segala alasan tersebut di atas, secara meyakinkan dapat dikatakan bahwa Gugatan Para Penggugat merupakan gugatan yang salah dalam menentukan pihak-pihak tergugat. Gugatan yang semacam itu harus dinyatakan tidak dapat diterima untuk seluruhnya (niet ontvankelijke verklaard);

Eksepsi Tergugat II:

Bahwa gugatan yang diajukan para Penggugat obscuur libel atau tidak jelas karena para Penggugat menggugat para Tergugat termasuk Tergugat II (PT. Cipta Jaya Perkasa) pada fundamentum petendi/posita namun justru pada petitum memohon membatalkan pemutusan hubungan kerja yang dilakukan Tergugat I melalui Tergugat II (PT. Cipta Jaya Perkasa) bahkan juga menyatakan demi hukum status hubungan kerja Penggugat dengan Tergugat II (PT. Cipta Jaya Perkasa) beralih menjadi hubungan kerja dengan Tergugat I (PT.Pertamina Geothermal Energy);

Bahwa, terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Manado telah memberikan putusan Nomor 22/G/2013/PHI.MDO., tanggal 03 Juni 2014, yang amarnya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

• Menolak Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA:

• Menolak gugatan para Penggugat untuk seluruhnya;

- Membebankan biaya perkara pada Negara hingga kini Nihil;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Manado tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Kuasa Para Penggugat dan Kuasa Para Tergugat pada tanggal 3 Juni 2014, terhadap putusan tersebut, Para Penggugat melalui kuasanya berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 12 Desember 2013 mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 19 Juni 2014, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 22/Kas/PHI.G/2013/PN.Mdo., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Manado, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Manado pada tanggal 1 Juli 2014;

Bahwa memori kasasi telah disampaikan kepadaTergugat I sampai dengan VIII pada tanggal 21 Agustus 2014 dan Tergugat IX pada tanggal 30 September 2014, kemudian Tergugat I mengajukan kontra memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Manado pada tanggal 2 September 2014;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta keberatan-keberatannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi dalam memori kasasinya adalah:

1. Bahwa Pemohon tidak sependapat dengan pertimbangan hukum mejelis hakim Pengadilan Hubungan Industrial, yang amar putusannya sebagai berikut

1. DALAM EKSEPSI:

• Menolak Eksepsi Tergugat I untuk seluruhnya;

2. DALAM POKOK PERKARA:

• Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

• Membebankan biaya perkara pada Negara sebesar Nihil;

2. Bahwa majelis hakim tidak cermat dan telah keliru menilai fakta dan menerapkan hukum dalam putusannya, oleh karena hanya berdasarkan keterangan ahli dan Kepmenakertrans Nomor 220/MEN/X/2004 serta serta Kepmenakertrans Nomor 27/MEN/2000 Tentang Santunan Pekerja Migas;

3. Bahwa oleh karena itu, Hakim Tingkat Pertama yang memeriksa dan memutus perkara aquo, seharusnya mengabulkan gugatan Pemohon Kasasi dahulu Penggugat baik dalam Permohonan Putusan Sela maupun Dalam Pokok Perkara bila putusan mana didasarkan pada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, dengan mempertimbangkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27/PUU-IX/2011 dan Peraturan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Nomor 04 Tahun 2009 (Nomor Per. 04MEN/II/2009) Tentang Pencabutan Keputusan Menteri Tenga Kerja Nomor Kep-27/MEN/2000 Tentang Program Santunan Pekerja Perusahaan Jasa Penunjang Pertambangan Minyak dan Gas Bumi dikarenakan Kepmenakertrans Nomor Kep-27/MEN/2000 dianggap bertentangan dengan Pasal 59 UU Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan serta Peraturan Pelaksanaannya, sehingga Kepmenakertrans Nomor Kep-27/MEN/2000 dicabut dan tidak berlaku lagi; Dan dikuatkan dengan adanya Laporan hasil Pemeriksaan Pegawai Pengawas Provinsi Sulawesi Utara tertanggal 31 Januari 2013 dan Penetapan Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan Provinsi Sulawesi Utara Nomor 560/DTKT.V/71/2013, Vide bukti P.28, bukti P.29 dan bukti P.32;

4. Bahwa majelis hakim tidak cermat dan telah keliru dalam menilai fakta dan menerapkan hukum dalam putusannya tanpa mempertimbangkan bukti-bukti Penggugat (Bukti P.1 sampai dengan Bukti P.34), dan perkembangan hukum ketenagakerjaan yang mengalami banyak perubahan seiring dengan perlindungan terhadap tenaga kerja lebih khusus buruh/pekerja alih daya atau outsourcing yang pelaksanaannya tidak sesuai dengan maksud dan tujuan dari hukum itu sendiri, hal mana dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Pasal 64, Pasal 65 dan Pasal 66, dalam Undang-undang tersebut mengatur tentang Pekerjaan alih daya selanjutnya pelaksanaannya diatur dalam Kepmenakertran Nomor 220/MEN/X/2004, dan disempurnakan dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27/PUU-IX/2011, hal mana menegaskan bahwa sistem kontrak kerja atau perjanjian kerja waktu tertentu yang bertentangan dengan Pasal 59 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tidak mempunyai kekuatan mengikat;

5. Bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27/PUU-IX/2011 dalam salah satu pertimbangannya adalah menyatakan bahwa Norma Hukum antara pekerja/buruh alih daya atau outsourcing sama dengan pekerja/buruh yang bukan outsourcing yang artinya Perjanjian Kerja baik PKWT maupun PKWTT tidak boleh melanggar ketentuan Pasal 59 Undang-Undang 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, hal mana sangat jelas dalam ayat (4) menyatakan “Perjanjian Kerja Waktu Tertentu yang didasarkan atas jangka waktu tertentu dapat diadakan untuk paling lama 2 (dua) tahun dan hanya boleh diperpanjang 1 (satu) kali untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun”, hal mana sangat jelas dan terang Para Termohon Kasasi dahulu Para Tergugat telah keliru dalam menerapkan Perjanjian Kerja Waktu Ternetu karena bertentangan dengan Pasal 59 ayat (4) dan berdasarkan Pasal 59 ayat (7) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan menyatakan “Demi hukum menjadi Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT);

6. Bahwa sangat jelas dan terang Termohon Kasasi I dahulu Tergugat I telah keliru dalam menerapkan sistem kerja alih daya atau outsourcing, maka demi hukum hubungan kerja Termohon Kasasi dahulu Penggugat dengan Termohon Kasasi II dahulu Tergugat II beralih menjadi hubungan kerja dengan Tergugat I, hal mana seharusnya upah berjalan atau upah proses yang termuat dalam putusan sela Pemohon Kasasi dahulu Penggugat dapat dikabulkan oleh Majelis Hakim pada pengadilan tingkat pertama;

7. Bahwa pertimbangan hukum pada halaman 94 alinea 3 dalam putusan perkara a quo, yang selengkapnya menyatakan “Menimbang bahwa memperhatikan bukti-bukti yang relevan dengan perkara a quo dapat disimpulkan bahwa perselisihan ini berawal pada tanggal 29 Desember 2012 para Penggugat diperintahkan untuk mengikuti tes masuk pegawai dan hasilnya 12 (dua belas) orang dinyatakan tidak lulus tes, kemudian tanggal 1 januari 2013 tidak diperkenankan lagi bekerja atau berada dilokasi kerja PT. Pertamina Geothermal Energy (PT. PGE) Area Lahendong dan sejak itu upah para Penggugat sudah tidak dibayarkan lagi Tergugat I maupun Tergugat II”, hal mana pertimbangan tersebut telah keliru dan tidak cermat karena berdasarkan Bukti P.25 (Risalah Perundingan Bipartit) awal perselisihan tanggal 05 Maret 2012 yang dalam pertemuan bipartit yang dihadiri oleh Tergugat I, Tergugat II dan para Penggugat, membahas tentang skala upah dan sistem kerja alih daya atau outsourcing pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27/PUU-IX/2011 dan ironisnya masih dalam proses mediasi yang didahului oleh pemeriksaan Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan Provinsi Sulawesi Utara pada tanggal 29 Desember 2012 para Penggugat diperintahkan untuk mengikuti tes masuk pegawai dan tanpa ada alasan yang jelas para Penggugat pada tanggal 1 Januari 2013 tidak diperkenankan lagi untuk masuk kerja atau berada dilokasi kerja Tergugat I;

8. Bahwa sangat jelas dan terang bahwa awal perselisihan antara Para Penggugat dan para Tergugat berawal pada tanggal 05 Maret 2012 pada saat Para Penggugat melakukan pertemuan bipartit membahas tentang skala upah dan pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27/PUU-IX/2011 tentang sistem kerja pekerja/buruh alih daya atau outsourcing, bukan pada tanggal 01 Januari 2013;

9. Bahwa pertimbangan hukum pada halaman 96 alinea 1 dalam putusan perkara a quo, majelis hakim tidak cermat dan telah keliru menerapkan hukum mengenai Bukti T1-10 sampai dengan T1-12 tentang putusan kasasi perkara pekerja/outsourcing pertamina karena tidak ada relevansinya dengan perkara a quo, apalagi dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27/PUU-IX/2011 dan Penetapan Pengawas Ketenagakerjaan Provinsi Sulawesi Utara Nomor 560/DTKT.V/71/2013, maka fakta hukum telah berbeda dan Bukti T1-10 sampai dengan T1-12 tidak dapat dijadikan jurisprudensi dalam perkara a quo;

10. Bahwa pertimbangan hukum pada halaman 98 alinea 1 dalam putusan perkara a quo, majelis hakim tidak cermat dan telah keliru menerapkan hukum, apabila Majelis Hakim hanya berdasarkan perjanjian pemborongan pekerjaan antara Termohon Kasasi I dahulu Tergugat I dengan Termohon Kasasi II dahulu Tergugat II (PT. Cipta Jaya Perkasa), kemudian keabsahannya Majelis Hakim hanya mengacu pada Pasal 2 Kepmenakertrans Nomor 220/MEN/X/2004, Jo. Pasal 65 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 lewat keterangan ahli yang dihadirkan Termohon Kasasi dahulu Tergugat I, oleh karena sangat jelas bahwa para Termohon Kasasi I dahulu Tergugat I tidak dapat membuktikan adanya Perjanjian Pemborongan Pekerjaan Termohon Kasasi III dahulu Tergugat III, sampai dengan Termohon Kasasi IX dahulu Tergugat IX yang artinya bahwa perjanjian pemborongan pekerjaan telah keliru diterapkan oleh Termohon Kasasi I dahulu Tergugat I. Dan dalam penerapan hukum majelis hakim sangat tidak cermat dan tepat apabila unsur keabsahan hanya dilihat dari Pasal 2 Kepmenakertran Nomor 220/MEN/X/2004, jo Pasal 65 ayat (1) dan ayat (2) undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, oleh karena Pasal 3 Kepmenakertrans Nomor 220/MEN/X/2004 ayat (1) menyatakan “Dalam hal perusahaan pemberi pekerjaan akan menyerahkan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada perusahaan pemborongan pekerjaan harus diserahkan kepada perusahaan yang berbadan hukum dan Pasal 65 ayat (3) dan ayat (8) undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, yaitu:

Ayat (3) : Perusahaan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus berbentuk badan hukum;

Ayat (8) : Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), dan ayat (3) tidak terpenuhi, maka demi hukum status hubungan kerja pekerja/buruh dengan perusahaan penerima pemborongan beralih menjadi hubungan kerja pekerja/buruh dengan perusahaan pemberi pekerjaan;

11. Bahwa pertimbangan hukum pada halaman 93 alinea 2, Majelis Hakim telah keliru dan tidak cermat dalam membaca dan menyimpulkan gugatan Pemohon Kasasi dahulu Para Penggugat oleh karena dalam gugatan Point 4 berbunyi “bahwa sejak Para Penggugat bekerja sebagai karyawan di PT.Pertamina Geothermal Energy Area Lahendong (Tergugat I) yang diserahkan ke Perusahaan lain atau penyedia Tenaga Kerja, hal mana Para Tergugat tersebut di atas tidak pernah memberikan kesempatan kepada Para Penggugat untuk mempelajari atau setidaknya membaca dahulu isi dari perjanjian kerja dan perjanjian kerja tersebut di atas tidak pernah dibuat dalam rangkap 2 (dua) sehingga Para Penggugat juga tidak pernah diberikan salinan perjanjian kerja oleh Para Tergugat, hal mana perjanjian kerja Para Tergugat dengan Para Penggugat tidak memenuhi atau bertentangan dengan ketentuan Pasal 54 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang berbunyi “Perjanjian kerja sebagaiman yang dimaksud dalam ayat (1) dibuat sekurang-kurangnya rangkap 2 (dua), yang mempunyai kekuatan hukum yang sama, serta pekerja/buruh dan pengusaha masing-masing mendapat 1 (satu) perjanjian kerja”. Dan pada gugatan point 9 berbunyi “bahwa Para Penggugat sejak dan selama bekerja di PT. Pertamina Geothermal Energy Area Lahendong (Tergugat I) selalu dialihkan oleh Tergugat Tergugat I kepada Para Tergugat lainnya tersebut di atas, hal mana seringkali peralihan tersebut tidak dibuatkan perjanjian kerja kalaupun ada hanya untuk melengkapi persyaratan dari prosedur peralihan Tergugat I tanpa menjelaskan isi dan maksud dari perjanjian yang dibuat dengan Para Penggugat, hal mana sangat jelas dan terang bahwa Pemohon Kasasi dahulu Para Penggugat tidak pernah mengatakan tidak pernah menandatangani PKWT dan tidak tepat dan mengada-ada apabila gugatan point 4 dan point 9 Para Penggugat dikesampingkan hanya berdasarkan bukti T1-4A sampai dengan T1-4D dan T2-1 sampai dengan T2-6 karena faktanya perjanjian kerja hanya dibuat satu rangkap, salinan perjanjian kerja tidak pernah diberikan kepada Pemohon Kasasi dahulu Penggugat dan Tergugat I tidak bisa membuktikan adanya perjanjian kerja antara Termohon Kasasi dahulu Penggugat dengan Para Termohon Kasasi III dahulu Tergugat III sampai dengan Termohon Kasasi IX;

12. Bahwa keterangan saksi ahli hanya menerangkan tentang aturan-aturan atau undang-undang serta peraturan pelaksanaannya terkait dengan masalah ketenagakerjaan di Indonesia, yang tentunya tidak tepat apabila saksi ahli menafsirkan aturan-aturan dan undang-undang apalagi seakan-akan ingin masuk dan bertindak sebagai saksi fakta, sehingga patut dipertanyakan apabila Majelis Hakim sependapat dengan saksi ahli, timbul pertanyaan pendapat yang menurut aturan apa dan dasar apa pendapat dari saksi ahli atau menurut tafsiran saksi ahli yang pendapatnya serba memungkinkan dan dimungkinkan yang tidak berdasarkan fakta hukum;

13. Bahwa pertimbangan hukum pada halaman 100 alinea 1 dalam putusan perkara a quo, Majelis Hakim telah keliru dalam penerapan hukum hal mana Pasal 65 ayat (6) tidak serta merta mengatur tentang sah apabila Perjanjian Kerja dibuat secara tertulis karena keabsahannya diatur lebih lanjut dalam Pasal 65 ayat (7) yang sangat jelas dan tegas menerangkan bahwa keabsahan PKWTT atau PKWT apabila memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan apabila tidak terpenuhi maka PKWT demi hukum menjadi PKWTT;

14. Bahwa pertimbangan hukum pada halaman 100 alinea 2 sampai dengan alinea 4 dalam putusan perkara a quo, Majelis Hakim telah keliru dan salah mengartikan tentang bukti P.4 sampai dengan P.17 berupa surat Pengalaman Kerja Para Penggugat sebagai bukti pemberitahuan karena jelas lewat keterangan ketiga saksi Penggugat menyatakan bahwa Surat Pengalaman Kerja kadang diserahkan pada saat Termohon Kasasi dahulu Penggugat telah dialihkan lebih dahulu oleh Termohon Kasasi I dahulu Tergugat I kepada Termohon Kasasi/Para Tergugat lainnya, hal mana sangat tidak tepat dan tidak berdasar hukum apabila Surat Pengalaman Kerja diartikan oleh majelis hakim Judex Facti sebagai surat pemberitahuan berakhirnya kontrak;

15. Bahwa pertimbangan hukum pada halaman 101 dalam putusan perkara a quo, Majelis Hakim telah keliru mengartikan prinsip TUPE (Transfer of Undertaking protection of employment) karena bukan berarti Termohon Kasasi I dahulu Tergugat I berhak melakukan pelanggaran hukum, hal mana menegaskan bahwa majelis hakim telah keliru, tidak cermat dan salah menerapkan hukum dalam pertimbangan hukum perkara a quo karena prinsip TUPE tidak relevan lagi diberlakukan dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan serta pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27/PUU-IX/2011 tentang sistem kerja kontrak pekerja;

16. Bahwa pertimbangan hukum pada halaman 101 alinea 1 dan 2 dalam putusan perkara a quo, Majelis Hakim telah keliru apabila menilai dan mengenyampingkan penetapan dari Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan yang diberikan kewenangan oleh undang-undang secara sepihak tanpa melakukan pemeriksaan atau penelitian kembali secara empiris, oleh karena penetapan yang dibuat oleh Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan Provinsi Sulawesi Utara merupakan hasil dari penelitian dan pemeriksaan baik berdasarkan data dan fakta empiris yang didapat dari keterangan Termohon Kasasi I dahulu Tergugat I dan Pemohon Kasasi dahulu Penggugat serta keterangan dari pihak-pihak lain yang terkait dengan perkara a quo dan berdasarkan pada kajian hukum ketenagakerjaan, hal mana Penetapan Pengawai Pengawas Ketenagakerjaan Provinsi Sulawesi Utara adalah produk hukum yang mempunyai perbedaan kualitas dengan Anjuran Mediator yang dikeluarkan oleh Pegawai Mediator Ketenagakerjaan dan kedudukannya dalam perkara a quo adalah sebagai bukti memaksa (dwingend bewijs) vide Bukti P.29 dan Bukti P.30, sehingga jelas dan terang hubungan kerja dan hubungan hukum antara Pemohon Kasasi dahulu Penggugat dengan Termohon Kasasi I dahulu Tergugat I (PT. PGE);

17. Bahwa fakta dalam persidangan Pemohon Kasasi dalam sidang perkara a quo, Penggugat telah meminta dan memohon Majelis Hakim untuk menghadirkan Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan Provinsi Sulawesi Utara yang meniliti, memeriksa dan menetapkan hasil pemeriksaan dan penetapan vide Bukti P.29 dan Bukti P.30, sebagai saksi fakta agar perkara a quo menjadi jelas dan terang, akan tetapi dengan tegas Ketua Majelis PHI yang memeriksa perkara a quo menyatakan “tidak perlu memanggil karena pendapatnya atau kesaksiannya telah dituangkan dalam penetapan”;

18. Bahwa selanjutnya Penetapan Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan Provinsi Sulawesi Utara kemudian ditolak dan dikesampingkan oleh majelis hakim yang memeriksa dan memutus perkara a quo, dimana menunjukkan hakim telah secara sepihak menilai dan membatalkan hasil pemeriksaan dan Penetapan Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan yang diberikan kewenangan oleh undang-undang, hal mana bukan Kewenangan Pengadilan Hubungan Industrial untuk menguji dan menilai Hasil Pemeriksaan Penetapan Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan yang bersifat keputusan yang dikeluarkan oleh Pejabat Negara, apalagi Majelis Hakim hanya menguji dan menilai berdasarkan keterangan saksi ahli yang banyak menggunakan kata “dimungkinkan dan memungkinkan”, tidak berdasarkan kajian hukum dan mengambil dan menguji kembali keterangan-keterangan dari pihak-pihak yang terkait dengan perkara a quo;

19. Bahwa pertimbangan hukum pada halaman 102 alinea 1 dalam putusan perkara a quo, Majelis Hakim telah keliru dan tidak cermat dan salah menerapkan hukum Bukti T1-8 dianggap apabila alur proses produksi PT.PGE merupakan pelaporan pekerjaan penunjang ke Dinas Tenaga Kerja dan Kabupaten Kota, oleh karena pelaporan pekerjaan penunjang baru dibuat Termohon Kasasi pada tahun 2013 setelah adanya permasalahan ketenagakerjaan di PT. PGE, yang seharusnya pelaporan pekerjaan penunjang dibuat dan dilaporkan oleh Termohon Kasasi I dahulu Tergugat I pada saat awal memberlakukan pekerjaan alih daya atau outsourcing;

20. Bahwa pertimbangan hukum pada halaman 102 alinea 2 dan 3 dalam putusan perkara a quo, Majelis Hakim telah keliru dan tidak cermat dalam menerapkan hukum, karena telah jelas uraian Majelis Hakim dalam pertimbangan alinea pertama tentang Pasal 65 ayat (3) dan ayat (8) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang jelas dengan tegas menyatakan bahwa perusahaan penyedia tenaga kerja atau perusahaan alih daya harus berbadan hukum, apabila tidak terpenuhi maka demi hukum status hubungan kerja pekerja/buruh dengan perusahaan penerima pemborongan pekerjaan beralih menjadi hubungan kerja pekerja/buruh dengan perusahaan pemberi pekerjaan, dan fakta persidangan bahwa Termohon Kasasi IV dahulu Tergugat IV (PK. Dwi Karya), Termohon Kasasi VI dahulu Tergugat VI (CV. Berdikari), Termohon Kasasi VIII dahulu Tergugat VIII (CV. Cakrawala), Termohon Kasasi IX dahulu Tergugat IX (NV. Haji Kalla), adalah perusahaan yang tidak berbadan hukum;

21. Bahwa pertimbangan hukum pada halaman 102 alinea 3 dalam pokok perkara, majelis hakim telah keliru dan tidak cermat dalam memperhatikan bukti dan fakta dipersidangan karena terbukti Pemohon Kasasi dahulu Penggugat tidak pernah bekerja di CV. Tangendo Jaya, CV. Putera Persada, CV. Pelita Perkasa, maupun CV. Wijaya Agung;

22. Bahwa Permenakertrans Nomor 19 Tahun 2012 Pasal 3 ayat (2) jelas hanya dikecualikan bagi perusahaan pemborong pekerjaan yang bergerak di bidang pengadaan barang dan perusahaan pemborong pekerjaan yang bergerak dibidang jasa pemeliharaan dan perbaikan serta jasa konsultasi yang dalam melaksanakan pekerjaan tersebut mempekerjakan pekerja/buruh kurang dari 10 (sepuluh) orang, bahwa fakta pengadilan para Termohon Kasasi dahulu para Penggugat adalah pekerja yang secara terus menerus bekerja di PT. PGE (Termohon Kasasi I) yang pelaksanaan pekerjaan selalu dialihkan sepihak oleh Termohon Kasasi I kepada para Termohon Kasasi lainnya dan buruh/pekerja lebih dari 10 (sepuluh) orang, pekerjaan selalu sama akan tetapi Perusahaan penyedia tenaga kerja berbeda karena Para Penggugat sering kali dialihkan diperusahaan yang berbeda, kadangkala juga dialihkan di perusahaan penyedia tenaga kerja yang sama tergantung kebijakan Termohon Kasasi I dahulu Tergugat, sehingga para Pemohon Kasasi tidak mempunyai kepastian kerja serta proses peralihan tenaga kerja yang dilakukan oleh Termohon Kasasi I dahulu Tergugat I sepihak dan melawan hukum, tergantung keinginan dan kemauan dari Termohon Kasasi I dahulu Tergugat I tanpa memperhatikan aturan perundang-undangan yang berlaku dan mengabaikan asas-asas hukum sebagai badan hukum publik dan seharusnya PT. PGE sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) wajib menciptakan sistem pengelolaan administrasi keuangan Negara yang baik, bersih dan transparan untuk menghindari terjadinya Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) yang menyebabkan terjadinya kerugian Negara yang berdampak kepada masyarakat secara luas termasuk para Pemohon Kasasi dahulu para Penggugat;

23. Bahwa Pasal 4 ayat (1) Kepmenakertrans Nomor 220/MEN/X/2004, jelas Majelis Hakim sangat keliru dan tidak cermat penerapan hukumnya karena tidak berdasar dan tidak berdasarkan fakta persidangan dan ilusi dari majelis hakim yang memeriksa dan memutus perkara a quo, hal mana sangat mengada-ada dan tidak mungkin apabila di Provinsi Sulawesi Utara tidak ada perusahaan pemborongan pekerjaan yang berbadan hukum, karena sebagian besar Perusahaan BUMN dan Perseroan Terbatas di Provinsi Sulawesi Utara telah menyerahkan sebagian pekerjaan kepada perusahaan penyedia tenaga kerja atau perusahaan pemborongan pekerjaan;

24. Bahwa pertimbangan hukum halaman 104 alinea 4, majelis hakim keliru dan tidak cermat apabila surat keterangan pengalaman kerja vide bukti P-4 sampai dengan P-17 semuanya dikeluarkan oleh Termohon Kasasi II dahulu Tergugat II sampai dengan Termohon Kasasi XI dahulu Tergugat XI dan bahwa Bukti P-18 sampai dengan Bukti P-20 adalah ID Card yang dikeluarkan oleh Termohon Kasasi I dahulu Tergugat I (PT Pertamina Geothermal Energy Area Lahendong), hal mana menjadi terang dan jelas kedudukan dari para Pemohon Kasasi dengan Termohon Kasasi I dahulu Tergugat I (PT. PGE);

25. Bahwa pertimbangan hukum pada halaman 104 alinea 5 sampai dengan halaman 105 dalam putusan perkara a quo, Majelis Hakim telah keliru dan tidak cermat dalam memeriksa dan meneliti gugatan Para Pemohon Kasasi dahulu Para Penggugat, karena sangat jelas dan terang uraian dalam dalam pokok perkara dan kesinambungannya serta kesesuaian dengan petitum Pemohon Kasasi dahulu Penggugat;

26. Bahwa Pemohon Kasasi dahulu Penggugat menegaskan kembali dalam fakta persidangan, Santunan Pekerja Migas (SPM) adalah uang yang dipotong setiap bulannya oleh Kopkarmila sebagai Koperasi Karyawan Pertamina, hal mana seluruh pekerja/buruh baik pekerja/buruh PT.Pertamina Geothermal Energy maupun seluruh pekerja/buruh yang di outsourcing ke perusahaan pemborongan pekerjaan, diwajibkan oleh Termohon Kasasi I dahulu Tergugat I untuk menjadi anggota Kopkarmila dan SPM yang dimaksud dalam perkara a quo dapat dikategorikan sebagai bentuk pengembangan usaha dari Kopkarmila yang bisa dikategorikan SHU atau istilah sejenis yang menjadi kebijakan dari Kopkarmila yang keuntungannya bisa diambil perbulan sementara atau diambil bersamaan dengan SHU setiap tahunnya karena rata-rata Termohon Kasasi dahulu Penggugat masa kerjanya telah diatas 10 (sepuluh) tahun;

27. Bahwa Kopkarmila dibentuk oleh Tergugat I, yang keanggotaannya adalah seluruh pekerja/buruh PT. Pertamina Geothermal Energy Area Lahendong dan seluruh pekerja/buruh outsourcing di seluruh perusahaan penyedia tenaga kerja yang berada dan bekerja sama dengan Termohon Kasasi I dahulu Tergugat I, yang membedakan adalah bentuk keanggotaannya dimana untuk pekerja/buruh PT. Geothermal Energy Area Lahendong (Termohon Kasasi I) adalah anggota tetap dan untuk pekerja/buruh outsourcing keanggotaannya tidak tetap, dan setiap bulan upah Penggugat selalu dipotong iuran oleh Kopkarmila melalui Termohon Kasasi I dahulu Tergugat I, hal mana menjadi jelas dan terang bahwa SPM yang diterima oleh Pemohon Kasasi dahulu Tergugat adalah berupa hasil pengembangan usaha atau sejenis dengan Sisa Hasil Usaha dari Kopkarmila bukan sebagai uang pengganti pesangon yang dasar aturan hukumnya tidak berdasar lagi, karena dianggap bertentangan dengan Undang-Undang dan asas kepastian kerja;

28. Bahwa Hakim pada Pengadilan Tingkat Pertama, dalam memutus perkara a quo telah mengabaikan asas kepastian kerja dan asas kepastian hukum serta asas keadilan karena pertimbangan dari majelis hakim yang memeriksa dan memutus perkara a quo sarat tafsiran hukum, ilusi dan tidak sesuai dengan fakta-fakta persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama Memori Kasasi tanggal 1 Juli 2014 dan Kontra Memori Kasasi tanggal 2 September 2014 dihubungkan dengan pertimbangan Judex Facti, dalam hal ini Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Manado tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Manado telah benar dalam pertimbangan dan putusan menolak gugatan Para Penggugat dengan pertimbangan bahwa Para Penggugat/Pemohon ternyata tidak terbukti memiliki hubungan kerja dengan Pihak Tergugat I, namun Para Penggugat merupakan Para Pekerja yang disalurkan oleh Tergugat II sampai dengan Tergugat X dan terakhir hubungan kerjanya dengan PT. Cipta Jaya Perkasa dan Kopkarmila yang telah putus hubungan kerjanya karena PKWT (Perjanjian Kerja Waktu Tertentu) selesai, oleh karena itu maka gugatan Para Penggugat ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Manado dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi: 1. MUHADI SALEH, 2. FEYBER MELO, 3. SUFRI BAHARUDIN tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini di bawah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: 1. MUHADI SALEH, 2. FEYBER MELO, 3. SUFRI BAHARUDIN tersebut;

Membebankan biaya perkara kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada Mahkamah Agung pada hari Kamis tanggal 9 April 2015 oleh Dr.H.Supandi, S.H., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Arief Soedjito, S.H., M.H., dan Bernard,S.H.,M.M., Hakim-Hakim Ad Hoc PHI, masing-masing sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua dengan dihadiri oleh Anggota-Anggota tersebut dan oleh Nawangsari, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para Pihak.

Anggota-anggota, K e t u a,

Ttd/ H. Arief Soedjito, S.H., M.H. Ttd/ Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum.

Ttd/ Bernard,S.H., M.M.

Panitera Pengganti,

Ttd/ Nawangsari, S.H., M.H.

Untuk Salinan

Mahkamah Agung R.I.

a.n. Panitera

Panitera Muda Perdata Khusus

Rahmi Mulyati, SH.MH

NIP : 19591207 1985 12 2 002