PUTUSAN

Nomor: 32/PID.SUS/TPK/2017/PN.JKT.PST.

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan terhadap Terdakwa: Nama lengkap : Dr.EKO BUDIWIYONO,MBA Tempat lahir : Kediri
Umur/Tanggal lahir : 60 Tahun / 17 Maret 1956
Jenis kelamin : Laki laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Jalan Anggur II No.06 A Kelurahan.Cipete Selatan Kecamatan Cilandak Jakarta Selatan.

Agama : Islam
Pekerjaan : Pensiunan Direktur Utama Bank DKI. Pendidikan : S-3.

Terdakwa berada dalam tahanan berdasarkan penahanan oleh:

Penyidik tidak dilakukan penahanan;
Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat sejak tanggal 17 Januari 2017 sampai dengan tanggal 04 Februari 2017 di Rutan Klas I A Cipinang;
Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat sejak tanggal 05 Februari 2017 sampai dengan 06 Maret 2017 di Rutan Klas I A Cipindang;
Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sejak tanggal 03 Februari 2017 sampai dengan tanggal 04 Maret 2017 di Rutan Klas I A Cipinang;
Diperpanjang Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, sejak tanggal 05 Maret 2017 sampai dengan tanggal 03 Mei 2017 di Rumah Tahanan Negara (RUTAN) Klas I A Cipinang Jakarta;
Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta (pertama) sejak tanggal 04 Mei 2017 sampai dengan tanggal 02 Juni 2017 di RUTAN Klas I A Cipinang Jakarta;
Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta (kedua) sejak tanggal 03 Juni 2017 sampai dengan tanggal 02 Juli 2017 di RUTAN Klas I A Cipinang Jakarta;
Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum: Etza Imelda Fitri, SH, MH. Jonner Sipangkar, SH., Bayu Adji Hernawan, SH, MH, Meery Miranda, SH, Eko Aryanto, SH, Furry Fitriah Sayuri, SH, Rina, SH, Muhammad Fajar Miraji, SH, Muhammad Anzar Latifansyah, SH, Arman Hanis, SH, Irwan Irawan, SH, Deswal Arief, SH, Chandra Jaya, SH, Resha Argiansyah, SH, MH, Fikri Ikram Aristya, SH, MH, Ardyansyah Jintang, SH, Adinda Suci Ramadhani, SH, para Advokat yang tergabung dalam TIM PENASIHAT HUKUM yang beralamat kantor di K Link Tower Suite E Jalan Jenderal Gatot Subroto Kav. 59A 12920 Jakarta Selatan, bertindak baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 14 Februari 2017;
Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut;
Setelah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 32/PID.SUS/TPK/2017/ PN.JKT.PST. tanggal 03 Februari 2017 tentang Penetapan Majelis Hakim; Setelah membaca Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 32/PID.SUS/ TPK/2017/PN.JKT.PST. tanggal 07 Februari 2017 tentang Penetapan Hari Sidang;
Setelah mendengar pembacaan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut;
Setelah mendengar keterangan para saksi, pendapat Ahli, memeriksa bukti-bukti surat, dan barang bukti lainnya, serta mendengar keterangan Terdakwa dalam perkara ini;
Setelah mendengar pembacaan Tuntutan Pidana Jaksa Penuntut Umum yang dibacakan di depan persidangan pada tanggal 9 Juni 2017, pada pokoknya Supaya Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada
Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

Menyatakan terdakwa Dr. EKO BUDIWIYONO, MBA, terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Primair melanggar Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana.
Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Dr. EKO BUDIWIYONO, MBA dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan di Rutan.
Menjatuhkan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subsidair 6 (enam) bulan kurungan.
Menetapkan barang bukti berupa:
1. 1 (satu) Bundel copy sesuai dengan aslinya Sertipikat SHM No.143/Matagara dengan luas keseluruhan 1.627 M² berlokasi di Kel.Matagara, Kec.Tigaraksa Tangerang, Banten, tercatat atas nama Dewiyana Supianti
2. 1 (satu) Bundel copy sesuai dengan aslinya Sertipikat SHM No.144/Matagara dengan luas keseluruhan 950 M² berlokasi di Kel.Matagara, Kec.Tigaraksa Tangerang, Banten, tercatat atas nama Dewiyana Supianti
3. 1 (satu) Bundel copy sesuai dengan aslinya Sertipikat SHM No.145/Matagara dengan luas keseluruhan 195 M² berlokasi di Kel.Matagara, Kec.Tigaraksa Tangerang, Banten, tercatat atas nama Dewiyana Supianti
4. 1 (satu) Bundel copy sesuai dengan aslinya Sertipikat Hak Tanggungan Nomor: 14793/2011 Kabupaten Tanggerang propinsi Banten
5. 1 (satu) Bundel copy sesuai dengan aslinya Sertipikat SHM No.237/Panumbang dengan luas 4.751 M²berlokasi di Jl.Teluk Lada Bojen, Desa Teluk Lada Kec.Panimbang, Pandeglang, Banten,tercatat atas nama Dewiyana Supianti
6. 1 (satu) Bundel copy sesuai dengan aslinya Sertipikat Hak tanggungan Nomor: 874/2011 Kabupaten Pandeglang propinsi Banten
7. 1 (satu) Bundel copy sesuai dengan aslinya Sertipikat SHM No.5 luas 50.450 M² yang terletak di Jl.Lingkungan Desa Panumbang, Kec.Jampang Tengah Kab.Sukabumi, Jawa Barat, tercatat atas nama Dewiyana Supianti
8. 1 (satu) Bundel copy sesuai dengan aslinya Sertipikat SHM No.6 luas 31.955 M²yang terletak di Jl.Lingkungan Desa Panumbang, Kec.Jampang Tengah Kab.Sukabumi, Jawa Barat, SHM tercatat atas nama Dewiyana Supianti
9. 1 (satu) Bundel copy sesuai dengan aslinya Sertipikat SHM No.7 luas 39.500 M², yang terletak di Jl.Lingkungan Desa Panumbang, Kec.Jampang Tengah Kab.Sukabumi, Jawa Barat, tercatat atas nama Dewiyana Supianti
10. 1 (satu) Bundel copy sesuai dengan aslinya Sertipikat Hak Tanggungan Nomor: 2869/ 2011 Kabupaten Sukabumi Propinsi Jawa Barat
11. 1 (satu) Bundel copy sesuai dengan aslinya Sertipikat SHGB No.1512 luas 1.301 M², yang terletak di Jl.Raya Proklamasi Kel.Cimone Kec.Tangerang, Banten, tercatat atas nama Dewiyana Supianti
12. 1 (satu) Bundel copy sesuai dengan aslinya Sertipikat Hak Tanggungan Nomor: 535/2012 Kota Tanggerang Propinsi Banten
13. 1 (satu) Bundel copy sesuai dengan aslinya Sertipikat SHGB No.1513 luas 6.470 M², yang terletak di Jl.Raya Proklamasi Kel.Cimone Kec.Tangerang, Banten, tercatat atas nama Dewiyana Supianti
14. 1 (satu) Bundel copy sesuai dengan aslinya Sertipikat Hak Tanggungan Nomor: 529/2012 Kota Tanggerang Propinsi Banten
15. 1 (satu) Bundel copy sesuai dengan aslinya Sertipikat SHM No.1659 luas 90 M², yang terletak di Jl.Raya Proklamasi Kel.Cimone Kec.Tangerang, Banten, tercatat atas nama Dewiyana Supianti
16. 1 (satu) Bundel copy sesuai dengan aslinya Sertipikat Hak Tanggungan Nomor: 527/2012 Kota Tanggerang Propinsi Banten
17. 1 (satu) Bundel copy sesuai dengan aslinya Sertipikat SHM No.1660 luas 80 M², yang terletak di Jl.Raya Proklamasi Kel.Cimone Kec.Tangerang, Banten, tercatat atas nama Dewiyana Supianti
18. 1 (satu) Bundel copy sesuai dengan aslinya Sertipikat Hak Tanggungan Nomor: 528/2012 Kota Tanggerang Propinsi Banten
19. 1 (satu) Bundel copy sesuai dengan aslinya Sertipikat SHM No.1753 luas 560 M², yang terletak di Jl.Raya Proklamasi Kel.Cimone Kec.Tangerang, Banten, tercatat atas nama Dewiyana Supianti
20. 1 (satu) Bundel copy sesuai dengan aslinya Sertipikat Hak Tanggungan Nomor: 530/2012 Kota Tanggerang Propinsi Banten
21. 1 (satu) Bundel copy sesuai dengan aslinya Sertipikat SHM No.1727 luas 585 M², yang terletak di Jl.Raya Proklamasi Kel.Cimone Kec.Tangerang, Banten, tercatat atas nama Dewiyana Supianti, Sertipikat Hak Tanggungan Nomor: 532/2012 Kota Tanggerang Propinsi Banten
22. 1 (satu) Bundel copy sesuai dengan aslinya Sertipikat SHM No.1728 luas 560 M², yang terletak di Jl.Raya Proklamasi Kel.Cimone Kec.Tangerang, Banten, tercatat atas nama Dewiyana Supianti
23. 1 (satu) Bundel copy sesuai dengan aslinya Sertipikat Hak Tanggungan Nomor: 531/2012 Kota Tanggerang Propinsi Banten
24. 1 (satu) Bundel copy sesuai dengan aslinya Sertipikat SHM No.884/Cibuntu luas 5.515 M², yang terletak di Jl.Raya Setu Cibutung Kel.Cibuntu, Cibutung, Bekasi, tercatat atas nama Supendi
25. 1 (satu) Bundel copy sesuai dengan aslinya Sertipikat Hak Tanggungan Nomor: 706/2012 Kabupaten Bekasi Propinsi Jawa Barat
26. 1 (satu) Bundel copy sesuai dengan aslinya Sertipikat SHM No.885/Cibuntu luas 5.495 M², yang terletak di Jl.Raya Setu Cibutung Kel.Cibuntu, Cibutung, Bekasi, tercatat atas nama Supendi
27. 1 (satu) Bundel copy sesuai dengan aslinya Sertipikat Hak Tanggungan Nomor: 707/2012 Kabupaten Bekasi Propinsi Jawa Barat
28. 1 (satu) Bundel copy sesuai dengan aslinya Sertipikat SHM No.886/Cibuntu luas 12.375 M², yang terletak di Jl.Raya Setu Cibutung Kel.Cibuntu, Cibutung, Bekasi, tercatat atas nama Supendi
29. 1 (satu) Bundel copy sesuai dengan aslinya Sertipikat Hak Tanggungan Nomor: 705/2012 Kabupaten Bekasi Propinsi Jawa Barat
30. 1 (satu) Bundel copy sesuai dengan aslinya Sertipikat Hak Tanggungan Nomor: 11719/2013 Kabupaten Bekasi Propinsi Jawa Barat
31. 1 (satu) Bundel copy sesuai dengan aslinya Sertipikat SHM No.107/Cibuntu luas 6.550 M², yang terletak di Jl.Raya Curug, Desa Curog Kulon, Kec.Curug Kabupaten Tangerang, Banten, tercatat atas nama Supendi
32. 1 (satu) Bundel copy sesuai dengan aslinya Sertipikat Hak Tanggungan Nomor: 988/2012 Kabupaten Tanggerang Propinsi Banten
33. 1 (satu) Bundel copy sesuai dengan aslinya Sertipikat Hak Tanggungan Nomor: 2418/2014 Kabupaten Tanggerang Propinsi Banten
34. 1 (satu) Bundel copy sesuai dengan aslinya Sertipikat SHM No.1006/Menteng Dalam luas 772 M², yang terletak di Jl.Jaya Mandala No.10 Rt.010 Rw.02 Blok H Kel.Menteng Dalam Kec.TebetJakarta, tercatat atas nama Supendi
35. 1 (satu) Bundel copy sesuai dengan aslinya Sertipikat Hak Tanggungan Nomor: 5258/2014 Kota Jakarta Selatan Propinsi DKI Jakarta
36. 1 (satu) Bundel copy sesuai dengan aslinya Sertipikat SHM No.142/Matagara dengan luas keseluruhan 1.196 M² berlokasi di Kel.Matagara, Kec.Tigaraksa Tangerang, Banten, tercatat atas nama Dewiyana Supianti
37. 1 (satu) Bundel copy sesuai dengan aslinya Sertipikat SHM No.140/Matagara dengan luas keseluruhan 380 M² berlokasi di Kel.Matagara, Kec.Tigaraksa Tangerang, Banten, tercatat atas nama Dewiyana Supianti
38. 1 (satu) Bundel copy sesuai dengan aslinya Sertipikat SHM No.127/Matagara dengan luas keseluruhan 1.710 M² berlokasi di Kel.Matagara, Kec.Tigaraksa Tangerang, Banten, tercatat atas nama Dewiyana Supianti
39. 1 (satu) Bundel copy sesuai dengan aslinya Sertipikat SHM No.128/Matagara dengan luas keseluruhan 590 M² berlokasi di Kel.Matagara, Kec.Tigaraksa Tangerang, Banten, tercatat atas nama Dewiyana Supianti
40. 1 (satu) Bundel copy sesuai dengan aslinya Sertipikat SHM No.129/Matagara dengan luas keseluruhan 794 M² berlokasi di Kel.Matagara, Kec.Tigaraksa Tangerang, Banten, tercatat atas nama Dewiyana Supianti
41. 1 (satu) Bundel copy sesuai dengan aslinya Sertipikat SHM No.134/Matagara dengan luas keseluruhan 447 M² berlokasi di Kel.Matagara, Kec.Tigaraksa Tangerang, Banten, tercatat atas nama Dewiyana Supianti
42. 1 (satu) Bundel copy sesuai dengan aslinya Sertipikat SHM No.136/Matagara dengan luas keseluruhan 287 M² berlokasi di Kel.Matagara, Kec.Tigaraksa Tangerang, Banten, tercatat atas nama Dewiyana Supianti
43. 1 (satu) Bundel copy sesuai dengan aslinya Sertipikat SHM No.137/Matagara dengan luas keseluruhan 141 M² berlokasi di Kel.Matagara, Kec.Tigaraksa Tangerang, Banten, tercatat atas nama Dewiyana Supianti
44. 1 (satu) Bundel copy sesuai dengan aslinya Sertipikat SHM No.138/Matagara dengan luas keseluruhan 950 M² berlokasi di Kel.Matagara, Kec.Tigaraksa Tangerang, Banten, tercatat atas nama Dewiyana Supianti
45. 1 (satu) Bundel copy sesuai dengan aslinya Sertipikat SHM No.04215/Kelapa Dua dengan luas 634 M² berlokasi di Perumahan Islamic Village Jl.Alzaitun Raya/Alzaitun 3 Blok B-2 No.6 Kel.Kelapa Dua, Kec.Curug Tangerang, Banten, tercatat atas nama Dewiyana Supianti
46. 1 (satu) Bundel copy sesuai dengan aslinya Sertipikat Hak Tanggungan Nomor 14168/2011 Kabupaten Tanggerang Propinsi Banten
47. 1 (satu) Bundel copy sesuai dengan aslinya Sertipikat Hak Tanggungan Nomor 2451/2014 Kabupaten Tanggerang Propinsi Banten
48. 1 (satu) Bundel copy sesuai dengan aslinya Sertipikat SHM No.04182/Kelapa Dua dengan luas 360 M² berlokasi di Perumahan Islamic Village Jl.Qadr Raya No.32-34 Kel.Kelapa Dua Kec.Curug Kabupaten Tangerang, Banten,tercatat atas nama Dewiyana Supianti
49. 1 (satu) Bundel copy sesuai dengan aslinya Sertipikat SHM No.04183/Kelapa Dua dengan luas 360 M² berlokasi di Perumahan Islamic Village Jl.Qadr Raya No.32-34 Kel.Kelapa Dua Kec.Curug Kabupaten Tangerang, Banten,tercatat atas nama Dewiyana Supianti
50. 1 (satu) Bundel copy sesuai dengan aslinya Sertipikat Hak Tanggungan Nomor 14167/ 2011 Kabupaten Tanggerang Propinsi Banten
51. 1 (satu) Bundel copy sesuai dengan aslinya Sertipikat Hak Tanggungan Nomor 2452/ 2014 Kabupaten Tanggerang Propinsi Banten
52. 1 (satu) lembar copy sesuai dengan aslinya surat Nomor: 008/S.Perm./LH-DKI/II/2011 tanggal 16 Februari 2011 perihal Permohonan Peningkatan Fasilitas Kredit
53. 1 (satu) bundel copy sesuai dengan aslinya Memorandum Analisa Kredit No.059/GKM-Korp/III/2011 tanggal 18 Maret 2011
54. 1 (satu) bundel copy sesuai dengan aslinya Risalah Keputusan Komite Kredit Kategori A an. PT. Likotama Harum, Memorandum Analisa Kredit: No.059/GKM-Korp/III/2011 tanggal 18 Maret 2011
55. 1 (satu) bundel copy sesuai dengan aslinya Nota Dinas No.351/GRK- Kep/IV/2011 tanggal 11 April 2011 perihal: Uji Kepatuhan Atas Perpanjangan Jangka Waktu dan Tambahan Kredit Modal Kerja dan Pemberian Plafon Bank Garansi atas nama PT. Likotama Harum (PT. LH) untuk MAK No. 059/GKM-Korp/III/2011 tanggal 18 Maret 2011
56. 1 (satu) bundel copy sesuai dengan aslinya Memorandum Analisa Kredit No.136A/GKM-UKNS/VIII/2011 tanggal 10 Agustus 2011
57. 1 (satu) bundel copy sesuai dengan aslinya Risalah Keputusan Komite Kredit Kategori A an. PT. Likotama Harum, Memorandum Analisa Kredit: No.136A/GKM-UKNS/VIII/2011 tanggal 10 Agustus 2011
58. 1 (satu) Bundel copy sesuai dengan aslinya Perjanjian Kerjasama Antara PT.Lince Romauli Raya Dan PT. Likotama Harum No. 99 tanggal 22 Agustus 2011, Notaris Catur Virgo, SH
59. 1 (satu) Bundel copy sesuai dengan aslinya Akta Kuasa Direktur PT.Lince Romauli Raya No. 102 tanggal 23 Agustus 2011, Notaris & PPAT Catur Virgo, SH
60. 1 (satu) Bundel copy sesuai dengan aslinya Akta Kuasa Direktur CV. Yuafa Mandiri No. 103 tanggal 23 Agustus 2011, Notaris Catur Virgo, SH 58A. Addendum VIII Perjanjian Kredit Modal Kerja No.Akte: 37 tanggal 13 Oktober 2011 yang ditanda-tangani oleh DULLES TAMPUBOLON dan SAMSUL BAHRI dihadapan Poerbaningsih Adi Warsito-Notaris di Jakarta
61. 1 (satu) Bundel copy sesuai dengan aslinya Akta Perjanjian Pemberian Fasilitas Non Cash Loan (L/C Impor (Sight)/ SKBDN (Salinan) No. 22 tanggal 11 Nopember 2011, Notaris Aliya S. Azhar, SH., MH., M.Kn
62. 1 (satu) Bundel copy sesuai dengan aslinya Akta Pengalihan Hak Atas Piutang Sebagai Jaminan (Salinan) No. 23 tanggal 11 Nopember 2011, Notaris Aliya S. Azhar, SH., MH., M.Kn
63. 1 (satu) Lembar copy sesuai dengan aslinya Permohonan Penyaluran Tagihan No. LDA-RSU/JO/001/XI/2011 tanggal 16 Nopember 2011
64. 1 (satu) Eksemplar copy sesuai dengan aslinya Berita Acara Kunjungan Setempat Dan Konfirmasi tanggal 17 November 2011
65. 1 (satu) Lembar copy sesuai dengan aslinya Surat Kuasa Pemindahbukuan tanggal 21 Nopember 2011
66. 1 (satu) Lembar copy sesuai dengan aslinya Permohonan Pencairan Kredit No. 016/LH/DKI/XII/2011 tanggal 7 Desember 2011
67. 1 (satu) Eksemplar copy sesuai dengan aslinya Surat Perjanjian Pemborongan Pekerjaan No. 017/SPK/LH-MHJ/XII/2011 tanggal 7 Desember 2011
68. 1 (satu) Bundel copy sesuai dengan aslinya Memorandum Analisa Kredit No.263/GKM-KNS/XII/2011 tanggal 07 Desember 2011
69. 1 (satu) Bundel copy sesuai dengan aslinya Risalah Keputusan Komite Kredit Kategori A tanggal 08 Desember 2011 atas MAK No.263/GKM-KNS/XII/2011 tanggal 07 Desember 2011
70. 1 (satu) Eksemplar copy sesuai dengan aslinya Memorandum Pencairan Fasilitas Kredit an. PT. Likotama Harum No. 267/GKM- KNS/XII/2011 tanggal 12 Desember 2011
  68A. Addendum IX Perjanjian Kredit Modal Kerja No.Akte: 22 tanggal 12 Desember 2011 yang ditanda-tangani oleh DULLES TAMPUBOLON dan SAMSUL BAHRI dihadapan Indah Fatmawati, SH-Notaris Pengganti Poerbaningsih Adi Warsito
71. 1 (satu) Eksemplar copy sesuai dengan aslinya Memorandum Penarikan Kredit an. PT. Likotama Harum No. 2911/GMRK/XII/2011 tanggal 12 Desember 2011
72. 1 (satu) Lembar copy sesuai dengan aslinya Permohonan Pencairan Kredit (Rp.40.000.000.000,-) No. 002/LH/DKI/I/2012 tanggal 02 Januari 2012
73. 1 (satu) Lembar copy sesuai dengan aslinya Surat Perjanjian Pemborongan Pekerjaan (Rp 40.800.000.000) No. 001/SPK/LH- MHJ/I/2011 tanggal 2 Januari 2012
74. 1 (satu) Lembar copy sesuai dengan aslinya Permohonan Pencairan Kredit (Rp.30.000.000.000,-) No. 002/LH/DKI/I/2012 tanggal 02 Januari 2012
75. 1 (satu) Lembar copy sesuai dengan aslinya Surat Perjanjian Pemborongan Pekerjaan No. 001/SPK/LH-MHJ/I/2012 tanggal 2 Januari 2012
76. 1 (satu) Eksemplar copy sesuai dengan aslinya Surat Perjanjian Pemborongan Pekerjaan (Rp.31.350.000.000,-) No. 001/SPK/LH- MHJ/I/2011 tanggal 2 Januari 2012
77. 1 (satu) Eksemplar copy sesuai dengan aslinya Memorandum Review Persyaratan Penarikan Kredit No. 001/MRPK/GMRK/I/2012 tanggal 06 Januari 2012
78. 1 (satu) Eksemplar copy sesuai dengan aslinya Memorandum Pencairan Fasilitas Kredit an. PT. Likotama Harum No. 010/GKM/I/2012 tanggal 06 Januari 2012
79. 1 (satu) Lembar copy sesuai dengan aslinya Memorandum Penarikan Kredit an. PT. Likotama Harum No. 39/GMRK/I/2012 tanggal 06 Januari 2012
80. 1 (satu) Eksemplar copy sesuai dengan aslinya Memorandum Penarikan Kredit an. PT. Likotama Harum No. 46/GMRK/I/2012 tanggal 06 Januari 2012
81. 1 (satu) Lembar copy sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan Progress No. 006/LH/DKI/I/2011 tanggal 09 Januari 2012
82. 1 (satu) lembar asli Surat Nomor 028/LH/DKI/IV/2012 tanggal 18 April 2012 perihal Surat Permohonan Penambahan Plafond
83. 1 (satu) Bundel copy sesuai dengan aslinya Memorandum Analisa Kredit No.183/GKM-Korp/V/2012 tanggal 10 Mei 2012
84. 1 (satu) bundel copy sesuai dengan aslinya Risalah Keputusan Komite Kredit Kategori A 1, daftar hadir rapat, daftar hadir komite untuk Memorandum Analisa Kredit No.183/GKM-Korp/V/2012 tanggal 10 Mei 2012 diusulkan menjadi 250 M 1 (satu) Bundel copy sesuai dengan aslinya Risalah Keputusan Komite Kredit Kategori A1 atas MAK No.183/GKM-Korp/V/2012 tanggal 10 Mei 2012
85. 1 (satu) Lembar copy sesuai dengan aslinya Surat Kuasa Pemindah- bukuan tanggal 18 Mei 2012
86. 1 (satu) Eksemplar copy sesuai dengan aslinya Permohonan Pencairan Kredit No.047/LH/DKI/VI/2012 tanggal 20 Mei 2012
87. 1 (satu) Bundel copy sesuai dengan aslinya Perjanjian Joint Operation Untuk Pembangunan Jembatan Selat Rengit Desa Mekong Kecamatan Tebing Tinggi Barat Kab. Kepulauan Meranti-Provinsi Riau tanggal 28 Mei 2012
88. 1 (satu) bundel copy sesuai dengan aslinya Nota Dinas No.02/31/Div.Kep/V/ 2012 tanggal 31 Mei 2012 untuk MAK No.183/GKM-Korp/V/2012 tanggal 10 Mei 2012
89. 1 (satu) Bundel copy sesuai dengan aslinya Akta Addendum Perjanjian Kerjasama Operasi No. 81 tanggal 31 Mei 2012, Notaris & Pejabat Pembuat Akta Tanah, Khairina, SH
90. 1 (satu) Lembar copy sesuai dengan aslinya Permohonan Penyaluran Tagihan No. 001/ASPP-DKI/VI/2012 tanggal 18 Juni 2012
91. 1 (satu) Bundel copy sesuai dengan aslinya Akta Pernyataan (Salinan) No. 78 tanggal 19 Juni 2012, Notaris Ny. Poerbaningsih Adi Warsito, SH
92. 1 (satu) Bundel copy sesuai dengan aslinya Akta Addendum X (Sepuluh) Perjanjian Kredit Modal Kerja (Salinan) No. 79 tanggal 19 Juni 2012, Notaris Ny. Poerbaningsih Adi Warsito, SH
93. 1 (satu) Bundel copy sesuai dengan aslinya Akta Pengakuan Hutang (Salinan) No. 80 tanggal 19 Juni 2012, Notaris Ny. Poerbaningsih Adi Warsito, SH
94. 1 (satu) Bundel copy sesuai dengan aslinya Akta Addendum II Perjanjian Bank Garansi (Salinan) No. 81 tanggal 19 Juni 2012, Notaris Ny. Poerbaningsih Adi Warsito, SH
95. 1 (satu) Bundel copy sesuai dengan aslinya Akta Cessie Piutang Sebagai Jaminan (Salinan) No. 82 tanggal 19 Juni 2012, Notaris Ny. Poerbaningsih Adi Warsito, SH
96. 1 (satu) Eksemplar copy sesuai dengan aslinya Surat Perjanjian Pemborongan Pekerjaan No.007/SPK/LH-MHJ/VI/2012 tanggal 20 Juni 2012
97. 1 (satu) Eksemplar copy sesuai dengan aslinya Berita Acara Kunjungan Setempat Dan Konfirmasi tanggal 22 Juni 2012
98. 1 (satu) bundel asli Berita Acara Kunjungan Setempat dan Konfirmasi tanggal 26 Juni 2012 ditandatangani Hendri Kartika Andri dan I Ketut Satra selaku Kepala Divisi Korporasi (Pembangunan Bandara Sisi Udara Tanah Grogot)
99. 1 (satu) Eksemplar copy sesuai dengan aslinya Memorandum Review Persyaratan Penarikan Kredit No. 277/MRPK/GMRK/VI/2012 tanggal 27 Juni 2012
100. 1 (satu) Eksemplar copy sesuai dengan aslinya Memorandum Pencairan Fasilitas Kredit an. PT. Likotama Harum No. /GKM- KNS/VI/2012 tanggal 27 Juni 2012
101. 1 (satu) Eksemplar copy sesuai dengan aslinya Memorandum Pencairan Fasilitas Kredit an. PT. Likotama Harum No. 251/GKK- KNS/VI/2012 tanggal 27 Juni 2012
102. 1 (satu) Lembar copy sesuai dengan aslinya Penarikan Kredit a/n PT. Likotama Harum No. 2218/GMRK/VI/2012 tanggal 28 Juni 2012
103. 1 (satu) Lembar copy sesuai dengan aslinya Memorandum Penarikan Kredit a/n PT. Likotama Harum No. 2219/GMRK/VI/2012 tanggal 28 Juni 2012
104. 1 (satu) Lembar copy sesuai dengan aslinya Penarikan Kredit a/n PT. Likotama Harum No. 2224/GMRK/VI/2012 tanggal 28 Juni 2012
105. 1 (satu) Eksemplar copy sesuai dengan aslinya Memorandum Review Persyaratan Penarikan Kredit No. 282/MRPK/GMRK/VI/2012 tanggal 28 Juni 2012
106. 1 (satu) Lembar copy sesuai dengan aslinya Memorandum Penarikan Kredit an. PT. Likotama Harum No. 2225/GMRK/VI/2012 tanggal 28 Juni 2012
107. 1 (satu) Lembar copy sesuai dengan aslinya Surat Kuasa Pemindahbukuan tanggal 08 Oktober 2012
108. 1 (satu) Lembar copy sesuai dengan aslinya Permohonan Penyaluran Tagihan No. 001/GWN-DKI/X/2012 tanggal 18 Oktober 2012
109. 1 (satu) Bundel copy sesuai dengan aslinya Akta Perjanjian Kerjasama Antara PT. Relis Sapindo Utama Dengan PT. Likotama Harum No. 212 tanggal 18 Oktober 2012, Notaris & PPAT Herry Sosiawan, SH
110. 1 (satu) Bundel copy sesuai dengan aslinya Akta Kuasa Direksi No. 213 tanggal 18 Oktober 2012, Notaris & PPAT Herry Sosiawan, SH
111. 1 (satu) Eksemplar copy sesuai dengan aslinya Berita Acara Kunjungan Setempat Dan Konfirmasi tanggal 19 Oktober 2012
112. 1 (satu) Lembar copy sesuai dengan aslinya Permohonan Pencairan Kredit No. 082/LH/DKI/X/2012 tanggal 22 Oktober 2012
113. 1 (satu) Eksemplar copy sesuai dengan aslinya Surat Perjanjian Pemborongan Pekerjaan No. 013/SPK/LH-MHJ/X/2012 tanggal 22 Oktober 2012
114. 1 (satu) Eksemplar copy sesuai dengan aslinya Memorandum Pencairan Fasilitas Kredit an. PT. Likotama Harum No. 430/GKK- DK/X/2012 tanggal 22 Oktober 2012
115. 1 (satu) Lembar copy sesuai dengan aslinya Memorandum Penarikan Kredit a/n PT. Likotama Harum No. 3974/GMRK/X/2012 tanggal 23 Oktober 2012
116. 1 (satu) Eksemplar copy sesuai dengan aslinya Memorandum Review Persyaratan Penarikan Kredit No. 702/MRPK/GMRK/X/2012 tanggal 23 Oktober 2012
117. 1 (satu) Lembar copy sesuai dengan aslinya Memorandum Penarikan Kredit a/n PT. Likotama Harum No. 4033/GMRK/X/2012 tanggal 25 Oktober 2012
118. 1 (satu) Eksemplar copy sesuai dengan aslinya Memorandum Review Persyaratan Penarikan Kredit No. 722/MRPK/GMRK/X/2012 tanggal 25 Oktober 2012
119. 1 (satu) Eksemplar copy sesuai dengan aslinya Memorandum No. 436/GKK-DK/X/2012 tanggal 25 Oktober 2012 dari Devisi Korporasi Non Sindikasi kepada Pemimpim Grup Komersial dan Korporasi prihal Pencairan Fasilitas Krefit An. PT. Likotama Harum
120. 1 (satu) Eksemplar copy sesuai dengan aslinya Memorandum Review Persyaratan Penarikan Kredit No. 738/MRPK/GMRK/X/2012 tanggal 30 Oktober 2012
121. 1 (satu) Eksemplar copy sesuai dengan aslinya Memorandum Pencairan Fasilitas Kredit an. PT. Likotama Harum No. 446/GKK- DK/X/2012 tanggal 30 Oktober 2012
122. 1 (satu) Lembar copy sesuai dengan aslinya Memorandum Penarikan Kredit a/n PT. Likotama Harum No. 4100/GMRK/X/2012 tanggal 31 Oktober 2012
123. 1 (satu) Eksemplar copy sesuai dengan aslinya Memorandum No. 453/GKK-DK/XI/2012 tanggal 05 Nopember 2012 dari Devisi Korporasi Non Sindikasi kepada Pemimpim Grup Komersial dan Korporasi prihal Pencairan Fasilitas Krefit An. PT. Likotama Harum
124. 1 (satu) Lembar copy sesuai dengan aslinya Memorandum Penarikan Kredit a/n PT. Likotama Harum No. 4198/GMRK/XI/2012 tanggal 6 Nopember 2012
125. 1 (satu) Eksemplar copy sesuai dengan aslinya Memorandum Review Persyaratan Penarikan Kredit No. 768/MRPK/GMRK/XI/2012 tanggal 6 November 2012
126. 1 (satu) Bundel copy sesuai dengan aslinya Akta Addendum Perjanjian Kerjasama Operasi No. 107 tanggal 10 Desember 2012, Notaris & PPAT Herry Sosiawan, SH
127. 1 (satu) Lembar copy sesuai dengan aslinya Permohonan Pencairan Kredit No. 012/LH/DKI/II/2013 tanggal 20 Februari 2013
128. 1 (satu) Lembar copy sesuai dengan aslinya Surat Perjanjian Pemborongan Pekerjaan No. 002/SPK/LH-MHJ/II/2013 tanggal 20 Februari 2013
129. 1 (satu) Eksemplar copy sesuai dengan aslinya Berita Acara Kunjungan Setempat Dan Konfirmasi tanggal 15 Maret 2013
130. 1 (satu) Eksemplar copy sesuai dengan aslinya Memorandum Review Persyaratan Penarikan Kredit No. 173/MRPK/GMRK/III/2013 tanggal 25 Maret 2013
131. 1 (satu) Lembar copy sesuai dengan aslinya Memorandum Penarikan Kredit an. PT. Likotama Harum No. 989/MMO/GMRK/III/2013 tanggal 28 Maret 2013
132. 1 (satu) Lembar copy sesuai dengan aslinya Surat Kuasa Pemindahbukuan tanggal 18 April 2013
133. 1 (satu) Lembar copy sesuai dengan aslinya Permohonan Penyaluran Tagihan No.01/MHJ-DKI/IV/2013 tanggal 18 April 2013
134. 1 (satu) lembar copy sesuai dengan aslinya surat Nomor: 016/LH/DKI/IV/2013 tanggal 18 April 2013 perihal Permohonan Perpanjangan dan Penambahan Fasilitas Kredit
135. 1 (satu) Lembar copy sesuai dengan aslinya Permohonan Penyaluran Tagihan No. 01/MHJ-DKI/IV/2013 tanggal 18 April 2013
136. 1 (satu) Eksemplar copy sesuai dengan aslinya Berita Acara Konfirmasi tanggal 26 April 2013
137. 1 (satu) Eksemplar copy sesuai dengan aslinya Surat Perjanjian Pemborongan Pekerjaan No.003/SPK/LH-MHJ/IV/2013 tanggal 26 April 2013
138. 1 (satu) Lembar copy sesuai dengan aslinya Permohonan Pencairan Kredit No. 018/LH/DKI/IV/2013 tanggal 29 April 2013
139. 1 (satu) Lembar copy sesuai dengan aslinya Daftar Rencana Anggaran Pembiayaan Pekerjaan Pembangunan Gedung RSUD Kabupaten Kebumen Pemerintah Kabupaten Kebumen Dinas Pekerjaan Umum
140. 1 (satu) Eksemplar copy sesuai dengan aslinya Memorandum Penarikan Kredit a/n PT. Likotama Harum No. 1345/GMRK/IV/2013 tanggal 30 April 2013
141. 1 (satu) Eksemplar copy sesuai dengan aslinya Memorandum Review Persyaratan Penarikan Kredit No. 244/MRPK/GMRK/IV/2013 tanggal 30 April 2013
142. 1 (satu) Bundel copy sesuai dengan aslinya Memorandum Analisa Kredit No.247/GKK-DK/V/2013 tanggal 10 Mei 2013
143. 1 (satu) Bundel copy sesuai dengan aslinya Risalah Keputusan Komite Kredit Kategori A1 tanggal 29 Mei 2013 atas MAK No.247/GKK-DK/V/2013 tanggal 10 Mei 2013
144. 1 (satu) Lembar copy sesuai dengan aslinya Surat Nomor: 020/LH/DKI/V/2013 tanggal 21 Mei 2013 perihal permohonan Pencairan Kredit kepada Pimpinan Grup Komersial PT. Bank DKI Gedung MNC Tower Jln. Kebon Sirih Kav. 17 -19 Jakarta Pusat dari PT. LIkotama Harum
145. 1 (satu) Lembar copy sesuai dengan aslinya Memorandum Penarikan Kredit an. PT. Likotama Harum No. 1704/MMO/GMRK/V/2013 tanggal 27 Mei 2013
146. 1 (satu) Eksemplar copy sesuai dengan aslinya Kartu Monitoring Debitur tanggal 27 Mei 2013
147. 1 (satu) Lembar copy sesuai dengan aslinya Memorandum Penarikan Kredit an. PT. Likotama Harum No. 1719/MMO/GMRK/V/2013 tanggal 28 Mei 2013
148. 1 (satu) Eksemplar copy sesuai dengan aslinya Memorandum Pencairan Fasilitas Kredit an. PT. Likotama Harum No. 310/GKK- DK/V/2013 tanggal 27 Mei 2013
149. 1 (satu) Eksemplar copy sesuai dengan aslinya sesuai dengan aslinya Memorandum Review Persyaratan Penarikan Kredit No. 311/MRPK/GMRK/V/2013 tanggal 28 Mei 2013
150. 1 (satu) bundel copy sesuai dengan aslinya Nota Dinas No.09/29/Div- Kep/V/2013 tanggal 29 Mei 2013 untuk MAK No.247/GKK-DK/V/2013 tanggal 10 Mei 2013
151. 1 (satu) Eksemplar copy sesuai dengan aslinya Memorandum Analisa Kredit No.389/GKK-DK/VI/2013 tanggal 04 Juni 2013
152. 1 (satu) Bundel copy sesuai dengan aslinya Risalah Keputusan Komite Kredit Kategori B tanggal 28 Juni 2013 atas MAK No. 389/GKK-DK/VI/2013, tangal 4 Juni 2013
153. 1 (satu) Bundel copy sesuai dengan aslinya Akta Pernyataan (Salinan) No. 20 tanggal 08 Juli 2013, Notaris Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, SH
154. 1 (satu) Bundel copy sesuai dengan aslinya Akta Addendum XI (Sebelas) Perjanjian Kredit Modal Kerja (Salinan) No. 21 tanggal 08 Juli 2013, Notaris Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, SH
155. 1 (satu) Bundel copy sesuai dengan aslinya Akta Addendum XI (Sebelas) Perjanjian Kredit Modal Kerja Nomor 21 Notaris IR. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, SH tanggal 08 Juli 2013
156. 1 (satu Bundel copy sesuai dengan aslinya Akta Pengakuan Hutang (Salinan) No. 22 tanggal 08 Juli 2013, Notaris Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, SH
157. 1 (satu) Bundel copy sesuai dengan aslinya Akta Addendum III (Tiga) Perjanjian Bank Garansi No. 23 tanggal 08 Juli 2013, Notaris Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, SH
158. 1 (satu) Bundel copy sesuai dengan aslinya Akta Cessie Piutang Sebagai Jaminan (Salinan) No. 24 tanggal 08 Juli 2013, Notaris Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, SH
159. 1 (satu) Bundel copy sesuai dengan aslinya Akta Jaminan Fidusia (Salinan) No. 25 tanggal 08 Juli 2013, Notaris Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, SH
160. 1 (satu) Eksemplar copy sesuai dengan aslinya Bundel copy sesuai dengan aslinya Akta Jaminan Fidusia Nomor 25 Notaris IR. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, SH tanggal 08 Juli 2013
161. 1 (satu) Lembar copy sesuai dengan aslinya Polis Asuransi Kredit Modal Kerja No. 403.865.200.13.05009 tanggal 12 Juli 2013
162. 1 (satu) Eksemplar copy sesuai dengan aslinya Berita Acara Kunjungan Setempat Dan Konfirmasi tanggal 8 Oktober 2013
163. 1 (satu) Lembar copy sesuai dengan aslinya Permohonan Pencairan Kredit No. 029/SP/LH-DKI/X/2013 tanggal 10 Oktober 2013
164. 1 (satu) Eksemplar copy sesuai dengan aslinya Memorandum Pencairan Fasilitas Kredit an. PT. Likotama Harum No. 634/GKK- DK/X/2013 tanggal 10 Oktober 2013
165. 1 (satu) Eksemplar copy sesuai dengan aslinya Memorandum Penarikan Kredit a/n PT. Likotama Harum No. 3574/GMRK/X/2013 tanggal 11 Oktober 2013
166. 1 (satu) Eksemplar copy sesuai dengan aslinya Memorandum Review Persyaratan Penarikan Kredit No. 713/MRPK/GMRK/X/2013 tanggal 11 Oktober 2013
167. 1 (satu) Bundel copy sesuai dengan aslinya Akta Berita Acara Rapat Perseroan Terbatas PT. Wijaya Karya Nusantara No. 171 tanggal 23 Oktober 2013, Notaris & PPAT Herry Sosiawan, SH
168. 1 (satu) Bundel copy sesuai dengan aslinya Akta Jual Beli Saham No. 172 tanggal 23 Oktober 2013, Notaris & PPAT Herry Sosiawan, SH
169. 1 (satu) Lembar copy sesuai dengan aslinya Permohonan Pencairan Kredit No. 035/SP/LH-DKI/XI/2013 tanggal 26 November 2013
170. 1 (satu) Eksemplar copy sesuai dengan aslinya Memorandum Pencairan Fasilitas Kredit an. PT. Likotama Harum No. 763/GKK- DK/XI/2013 tanggal 26 November 2013
171. 1 (satu) Eksemplar copy sesuai dengan aslinya Memorandum Penarikan Kredit a/n PT. Likotama Harum No. 4266/GMRK/XI/2013 tanggal 27 November 2013
172. 1 (satu) Eksemplar copy sesuai dengan aslinya Memorandum Review Persyaratan Penarikan Kredit No. 887/GMRK/XI/2013 tanggal 27 November 2013
173. 1 (satu) Eksemplar copy sesuai dengan aslinya Berita Acara Konfirmasi tanggal 17 Januari 2014
174. 1 (satu) Lembar copy sesuai dengan aslinya Permohonan Pencairan Kredit No.04/LH-DKI/I/2014 tanggal 17 Januari 2014
175. 1 (satu) Eksemplar copy sesuai dengan aslinya Memorandum Pencairan Fasilitas Kredit an. PT. Likotama Harum No. 061/GKK- DK/I/2014 tanggal 20 Januari 2014
176. 1 (satu) Lembar copy sesuai dengan aslinya Memorandum Penarikan Kredit an. PT. Likotama Harum No. 159/MMO/GMRK/I/2014 tanggal 21 Januari 2014
177. 1 (satu) Lembar copy sesuai dengan aslinya Memorandum Penarikan Kredit an. PT. Likotama Harum No. 200/MMO/GMRK/I/2014 tanggal 24 Januari 2014
178. 1 (satu) Eksemplar copy sesuai dengan aslinya Memorandum Review Persyaratan Penarikan Kredit No. 56/MRPK/GMRK/I/2014 tanggal 27 Januari 2014
179. 1 (satu) Eksemplar copy sesuai dengan aslinya Memorandum Pencairan Fasilitas Kredit an. PT. Likotama Harum No. 088/GKK- DK/I/2014 tanggal 27 Januari 2014
180. 1 (satu) lembar asli Surat Nomor: 007/LH-DKI/II/2014 tanggal 13 Pebruari 2014 perihal Permohonan Persyaratan Pencairan Fasilitas Kredit
181. 1 (satu) Bundel copy sesuai dengan aslinya Memorandum Analisa Kredit No.164/GKK-DK/II/2014 tanggal 25 Pebruari 2014
182. 1 (satu) Bundel copy sesuai dengan aslinya Risalah Keputusan Komite Kredit Kategori A1 tanggal 05 Maret 2014 atas MAK No.164/GKK-DK/II/2014 tanggal 25 Pebruari 2014
183. 3 (tiga) lembar copy sesuai dengan aslinya Nota Dinas No.: 09/28/GKH-Kep/II/2014 tanggal 28 Pebruari 2014 perihal: Uji Kepatuhan Terhadap Rencana Perubahan Syarat Penarikan Fasilitas Kredit atas nama PT. Likotama Harum (PT.LH)
184. 1 (satu) Lembar copy sesuai dengan aslinya Permohonan Pencairan Kredit No. 012/LH/DKI/III/2014 tanggal 11 Maret 2014. (Rp.92.930.748.000,-)
185. 1 (satu) Lembar copy sesuai dengan aslinya Permohonan Pencairan Kredit No. 012/LH/DKI/III/2014 tanggal 11 Maret 2014. (Rp.102.223.798.000,-)
186. 1 (satu) Lembar copy sesuai dengan aslinya Daftar Rencana Anggaran Untuk Pekerjaan Pembangunan Pelabuhan Kawasan Dorak Selat Panjang Dinas Perhubungan, Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Kepulauan Meranti, tanggal 11 Maret 2014
187. 1 (satu) Eksemplar copy sesuai dengan aslinya Memorandum No. 250/GKK-DK/III/2014 tanggal 28 Maret 2014 dari Divisi Korporasi kepada pemimpin Grup Komersial dan Korporasi perihal Pencairan Fasilitas Kredit An. PT. Likotama Harum
188. 1 (satu) Lembar copy sesuai dengan aslinya Memorandum Penarikan Kredit KMK SPK an. PT. Likotama Harum No. 863/MMO/GRK/III/2014 tanggal 28 Maret 2014
189. 1 (satu) Lembar copy sesuai dengan aslinya Penarikan Kredit a/n PT. Likotama Harum No. 862/GRK/III/2014 tanggal 28 Maret 2014
190. 1 (satu) Eksemplar copy sesuai dengan aslinya Memorandum Review Persyaratan Penarikan Kredit No. 176/MRPK/GRK/III/2014 tanggal 28 Maret 2014
191. 1 (satu) Lembar copy sesuai dengan aslinya Permohonan Pencairan Kredit No. 013/LH/DKI/IV/2014 tanggal 7 April 2014
192. 1 (satu) Lembar copy sesuai dengan aslinya Permohonan Pencairan Kredit No. 013/LH/DKI/IV/2014 tanggal 07 April 2014
193. 1 (satu) Eksemplar copy sesuai dengan aslinya Memorandum No. /GKK-DK/IV/2014 tanggal 08 April 2014 dari Divisi Korporasi II kepada Pemimpin Grup KOmersial dan Korporasi perihal pencairan fasilitas kredit An. Likotama Harum
194. 1 (satu) Lembar copy sesuai dengan aslinya Memorandum Penarikan Kredit KMK SPK an. PT. Likotama Harum No. 989/MMO/GRK/IV/2014 tanggal 11 April 2014
195. 1 (satu) Eksemplar copy sesuai dengan aslinya Memorandum Review Persyaratan Penarikan Kredit No. 196/MRPK/GRK/IV/2014 tanggal 11 April 2014
196. 1 (satu) Eksemplar copy sesuai dengan aslinya Memorandum Review Persyaratan Penarikan Kredit No. 196/MRPK/GRK/IV/2014 tanggal 11 April 2014
197. 1 (satu) lembar asli surat nomor 018/LH-DKI/IV/2014 tanggal 17 April 2014 perihal Permohonan Perpanjangan Fasilitas Kredit Modal Kerja
198. 1 (satu) Lembar copy sesuai dengan aslinya Permohonan Pencairan Kredit No. 015/LH/DKI/IV/2014 tanggal 21 April 2014
199. 1 (satu) Eksemplar copy sesuai dengan aslinya Berita Acara Kunjungan Setempat Dan Konfirmasi tanggal 24 April 2014
200. 1 (satu) Eksemplar copy sesuai dengan aslinya Memorandum Pencairan Fasilitas Kredit an. PT. Likotama Harum No. 334/GKK- DK/IV/2014
201. 1 (satu) Eksemplar copy sesuai dengan aslinya Memorandum Pencairan Kredit a/n PT. Likotama Harum No. 1254/MMO/GRK/V/2014 tanggal 7 Mei 2014
202. 1 (satu) Eksemplar copy sesuai dengan aslinya Memorandum Review Persyaratan Penarikan Kredit No. 242/MRPK/GRK/V/2014 tanggal 9 Mei 2014
203. 1 (satu) Eksemplar copy sesuai dengan aslinya Memorandum Penarikan Kredit an. PT. Likotama Harum No. 1292/MMO/GRK/V/2014 tanggal 9 Mei 2014
204. 1 (satu) Bundel copy sesuai dengan aslinya Memorandum Analisa Kredit No.442/GKK-DK/V/2014 tanggal 22 Mei 2014
205. 1 (satu) Bundel copy sesuai dengan aslinya Risalah Keputusan Komite Kredit Kategori A1 tanggal 25 Juni 2014 atas MAK No.442/GKK-DK/V/2014 tanggal 22 Mei 2014
206. 1 (satu) bundel copy sesuai dengan aslinya Memorandum Analisa Kredit No.696/GKK-DK/VIII/2014 tanggal 26 Agustus 2014
207. 1 (satu) Bundel copy sesuai dengan aslinya Risalah Keputusan Komite Kredit Kategori A1 tanggal 28 Agustus 2014 atas MAK No.696/GKK-DK/VIII/2014 tanggal 26 Agustus 2014
208. 1 (satu) Eksemplar copy sesuai dengan aslinya Reaktivasi PT. Likotama Harum No. 100/ASK/IX/2014 tanggal 17 September 2014
209. 1 (satu) Lembar copy sesuai dengan aslinya Klaim Asuransi PT. Likotama Harum No. /GKK/IX/2014
210. 1 (satu) Eksemplar copy sesuai dengan aslinya Berita Acara Kunjungan Setempat Dan Konfirmasi tanggal 26 September 2014
211. 1 (satu) Lembar copy sesuai dengan aslinya Perpanjangan Jangka Waktu Asuransi Kredit a/n. Bank DKI QQ PT. Likotama Harum No. 1507/403-1/X/2014 tanggal 20 Oktober 2014
212. 1 (satu) Eksemplar copy sesuai dengan aslinya Memorandum Evaluasi CKPN Individual an. PT. Likotama Harum No. 3938/GRK/XII/2014 tanggal 30 Desember 2014
213. 1 (satu) Lembar copy sesuai dengan aslinya Pembentukan CKPN Individual an. PT. Likotama Harum No. 2167/GKK/XII/2014 tanggal 31 Desember 2014
214. 2 (dua) lembar copy sesuai dengan aslinya Keputusan Direksi PT. Bank DKI Nomor: 289 Tahun 2010 tanggal 24 Agustus 2010 Tentang Penugasan Sdr. Hendri Kartika Andri NRIK.13970105 Sebagai Analis Departemen Korporasi 1 Grup Komersial PT. Bank DKI
215. 1 (satu) bundel copy sesuai dengan aslinya Keputusan Pemimpin Grup Sumber Daya Manusia PT. Bank DKI Nomor: 54 Tahun 2011 tanggal 9 Februari 2011 Tentang Penugasan Karyawan PT. Bank DKI
216. 1 (satu) Eksemplar copy sesuai dengan aslinya Keputusan Direksi PT. Bank DKI No. 175 Tahun 2011 Tentang Pengangkatan Sebagai Karyawan Tetap Dan Penugasan Sdr. Gusti Indra Rahmadiansyah Sebagai Pemimpin Divisi Resiko Kredit Grup Manajemen Resiko Kredit PT. Bank DKI
217. 1 (satu) Eksemplar copy sesuai dengan aslinya Keputusan Direksi PT. Bank DKI No. 304 A Tahun 2010 Tentang Pengangkatan Sebagai Karyawan Tetap Dan Penugasan Sdr. Ridwan Faisal NRIK. 21310910 Sebagai Pemimpin Departemen Korporasi I Grup Komersial PT. Bank DKI
218. 1 (satu) Eksemplar copy sesuai dengan aslinya Keputusan Direksi PT. Bank DKI No. 13 Tahun 2011 Tentang Pengangkatan Sebagai Karyawan Tetap Dan Penugasan Sdr. Dulles Tampubolon Sebagai Pemimpin Grup Komersial Dan Korporasi PT. Bank DKI
219. 1 (satu) Eksemplar copy sesuai dengan aslinya Keputusan Direksi PT. Bank DKI No. 176 Tahun 2011 Tentang Pengangkatan Sebagai Karyawan Tetap Dan Penugasan Sdr. Karen Ezana Sebagai Pemimpin Divisi Korporasi Non Sindikasi Grup Komersial Dan Korporasi PT. Bank DKI
220. 1 (satu) Eksemplar copy sesuai dengan aslinya Keputusan Pemimpin Grup Sumber Daya Manusia PT. Bank DKI No. 92 Tahun 2012 Tentang Penugasan Sdr. Boyke Adrian NRIK. 14200205 Sebagai Account Officer Unit Usaha Menengah II Grup Komersial Dan Korporasi PT. Bank DKI
221. 1 (satu) Eksemplar copy sesuai dengan aslinya Keputusan Direksi PT. Bank DKI No.16 Tahun 2011 Tentang Penugasan Karyawan PT. Bank DKI
222. 1 (satu) Eksemplar copy sesuai dengan aslinya Keputusan Direksi PT. Bank DKI No. 12 Tahun 2011 Tentang Penugasan Sdr. Budi Pudjijono NRIK. 04061080 Sebagai Pemimpin Grup Manajemen Risiko Kredit PT. Bank DKI
223. 1 (satu) Eksemplar copy sesuai dengan aslinya Keputusan Direksi PT. Bank DKI No. 51 Tahun 2012 Tentang Penugasan Sdr. I Ketut Satre NRIK. 06201188 Sebagai Pemimpin Divisi Korporasi Non Sindikasi Grup Komersial Dan Korporasi PT. Bank DKI
224. 1 (satu) Eksemplar copy sesuai dengan aslinya Keputusan Direksi PT. Bank DKI No. 235 Tahun 2012 Tentang Penugasan Sdr. Riana Vitasari NRIK. 10780892 Sebagai Pejabat (PJ.) Pemimpin Divisi Administrasi Kredit Grup Manajemen Risiko Kredit PT. Bank DKI
225. 1 (satu) Eksemplar copy sesuai dengan aslinya Keputusan Direksi PT. Bank DKI No. 156 Tahun 2012 Tentang Penugasan Sdr. Mersianita NRIK. 09391290 Sebagai Auditor Senior Pada Divisi Audit I Grup Audit Intern PT. Bank DKI
226. 1 (satu) Eksemplar copy sesuai dengan aslinya Keputusan Direksi PT. Bank DKI No. 199 Tahun 2012 Tentang Penugasan Sdr. Danan Linggar Sasongko NRIK. 09750291 Sebagai Pejabat (PJ.) Pemimpin Grup Manajemen Risiko Kredit PT. Bank DKI
227. 1 (satu) Eksemplar copy sesuai dengan aslinya Keputusan Pemimpin Grup Sumber Daya Manusia PT. Bank DKI No. 93 Tahun 2012 Tentang Penugasan Sdr. Setiorini NRIK. 11750297 Sebagai Risk Officer Unit Risiko Kredit I Grup Manajemen Risiko Kredit PT. Bank DKI
228. 1 (satu) Eksemplar copy sesuai dengan aslinya Keputusan Pemimpin Grup Sumber Daya Manusia PT. Bank DKI No. 497 Tahun 2012 Tentang Penugasan Karyawan PT. Bank DKI
229. 2 (dua) lembar copy sesuai dengan aslinya Keputusan Direksi PT. Bank DKI Nomor: 115 Tahun 2013 tanggal 7 Mei 2013 Tentang Penugasan Sdr. Hendri Kartika Andri NRIK.13970105 Sebagai Account Manager Unit Korporasi Non Sindikasi Grup Komersial Dan Korporasi PT. Bank DKI
230. 1 (satu) Eksemplar copy sesuai dengan aslinya Keputusan Direksi PT. Bank DKI No. 381 Tahun 2013 Tentang Penugasan Sdr. Yeni Sugiharto NRIK. 11350796 Sebagai Pemangku Jabatan (PJ.) Pemimpin Grup Kepatuhan Dan Hukum PT. Bank DKI
231. 1 (satu) Eksemplar copy sesuai dengan aslinya Keputusan Direksi PT. Bank DKI No. 160 Tahun 2014 Tentang Penugasan Sdr. Endah Laksmitri NRIK. 11481096 Sebagai Pemimpin Divisi Kredit Korporasi I Grup Komersial Dan Korporasi PT. Bank DKI
232. 1 (satu) Eksemplar copy sesuai dengan aslinya Keputusan Direksi PT. Bank DKI No. 71 Tahun 2014 Tentang Penugasan Sdr. Rina Kisnindiyani NRIK.10920593 Sebagai Pemangku Jabatan (PJ) Pemimpin Divisi Kepatuhan Grup Kepatuhan Dan Hukum PT. Bank DKI
233. 1 (satu) Bundel copy sesuai dengan aslinya Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Bank DKI No.36 tanggal 15 Juli 2010 dibuat oleh Ny. Poerbaningsih Adi Warsito, SH, Notaris di Jakarta
234. 1 (satu) Bundel copy sesuai dengan aslinya Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Bank DKI No.84 tanggal 27 Desember 2010 dibuat oleh Ny. Poerbaningsih Adi Warsito, SH, Notaris di Jakarta
235. 1 (satu) Bundel copy sesuai dengan aslinya Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Bank DKI Tahun 2012 (salinan) No.23 tanggal 16 April 2012 dibuat oleh Ny. Poerbaningsih Adi Warsito, SH, Notaris di Jakarta
236. 1 (satu) lembar asli surat PT. Bank DKI No: 1030/GKK/VIII/2014 tanggal 26 Agustus 2014 Perihal: Perpanjangan Jangka Waktu Polis Asuransi Kredit an. PT Likotama Harum (“Likotama”)
237. 1 (satu) lembar copy sesuai dengan aslinya surat PT. Asuransi Jasa Indonesia (Persero) Divisi Asuransi Keuangan No. Srt.97/ASK/VIII/2014 tanggal 29 Agustus 2014 Perihal : Perpanjangan Jangka Waktu Polis Asuransi Kredit an. PT. Likotama Harum (“Likotama”)
238. 2 (dua) lembar copy sesuai dengan aslinya surat PT. Asuransi Jasa Indonesia (Persero) Divisi Asuransi Keuangan No. Srt.100/ASK/IX/2014 tanggal 17 September 2014 Perihal: Reaktivasi PT Likotama Harum
239. 1 (satu) lembar asli surat PT. Bank DKI No: 1259/GKK/IX/2014 tanggal 30 September 2014 Perihal: Pemenuhan Data Perpanjangan Polis Asuransi PT Likotama Harum, dengan lampiran:
  1. 1 (satu) lembar copy sesuai dengan aslinya notulen rapat Bank DKI tanggal 25 September 2014.
  2. 1 (satu) lembar copy sesuai dengan aslinya Laporan Auditor Independen Dan Laporan Keuangan PT. Likotama Harum No.040/XSX/GA/SC/LHX/DR/02.14 tanggal 28 Februari 2014
  3. 1 (satu) bundel copy sesuai dengan aslinya Memorandum Analisa Kredit No.696/GKK-DK/VIII/2014 tanggal 26 Agustus 2014.
  4. 2 (dua) bundel copy sesuai dengan aslinya BI Checking tanggal laporan 30 September 2014 dan tanggal laporan 24 Oktober 2010
240. 1 (satu) lembar copy sesuai dengan aslinya surat PT. Asuransi Jasa Indonesia (Persero) Kantor Cabang Bogor No.Srt.1507/403-1/X/2014 tanggal 20 Oktober 2014 Perihal: Perpanjangan Jangka Waktu Asuransi Kredit A/N. Bank DKI QQ PT. Likotama Harum
241. 1 (satu) lembar asli surat PT. Bank DKI No: 1462/GKK/X/2014 tanggal 24 Oktober 2014 Perihal: Klaim Asuransi Kredit an. PT Likotama Harum (“Likotama”)
242. 1 (satu) lembar asli surat PT. Bank DKI No: 1585/GKK/XI/2014 tanggal 19 November 2014 Perihal: Reminder Pengajuan Klaim Asuransi Kredit an. PT Likotama Harum (LH)
243. 1 (satu) bundel copy sesuai dengan aslinya surat PT. Asuransi Jasa Indonesia Kantor Cabang Bogor No.SD.1770/403-1/XII/2014 tanggal 1 Desember 2014 Perihal: Klaim Asuransi Kredit a/n PT Likotama Harum
244. 1 (satu) lembar asli surat PT. Bank DKI No: 014/GKK/I/2015 tanggal 8 Januari 2015 Perihal: Reminder Atas Surat Klaim Asuransi Kredit a.n PT Likotama Harum
245. 1 (satu) lembar copy sesuai dengan aslinya surat PT. Asuransi Jasa Indonesia (Persero) Divisi Asuransi Keuangan No.006/121-1/I/2015 tanggal 20 Januari 2015 Perihal: Reminder Atas Surat Klaim Asuransi Kredit A/n PT. Likotama Harum
246. 1 (satu) lembar asli surat PT. Bank DKI No: 715/GKK/V/2015 tanggal 20 Mei 2015 Perihal: Reminder II Atas Surat Klaim Asuransi Kredit an. PT Likotama Harum
247. 2 (dua) lembar copy sesuai dengan aslinya surat PT. Asuransi Jasa Indonesia Kantor Cabang Bogor No.1045/403-1/V/2015 tanggal 28 Mei 2015 Perihal: Klaim Asuransi Kredit a/n PT. Likotama Harum
248. 1 (satu) bundel copy sesuai dengan aslinya rekening koran Bank DKI No. 30377000581 atas nama PT. Likotama Harum periode Januari 2011 s/d Desember 2015
249. 1 (satu) bundel fotocopy sesuai dengan aslinya: Perjanjian Kerja No. 11/PS/DIR/II/2011 tanggal 28 Pebruari 2011 antara PT. Bank DKI dengan Gusti Indra Ramadiansyah
250. Fotocopy Surat No. 19/DIR/GSM/III/2011 tanggal 1 Maret 2011 kepada Gusti Indra Ramadiansyah perihal penunjukan tugas;
251. Fotocopy Keputusan Direksi Bank DKI No. 175 Tahun 2011 tentang Pengangkatan sebagai karyawan tetap dan penugasan Sdr. Gusti Indra Ramadiansyah sebagai Pemimpin Divisi Risiko Kredit Grup Manajemen Resiko Kredit Bank DKI;
252. Fotocopy Keputusan Direksi Bank DKI No. 258 Tahun 2013 tanggal 28 Desember 2011 tentang Penugasan karyawan pada Grup Manajemen Resiko Kredit PT. Bank DKI;
253. Fotocopy Keputusan Direksi Bank DKI No. 370 Tahun 2013 tanggal 31 Desember 2013 tentang Penugasan karyawan Grup Manajemen Resiko Kredit PT. Bank DKI;
254. Fotocopy sesuai dengan aslinya: Keputusan Direksi PT. Bank DKI No. 185 Tahun 2015 tentang penugasan Sdr. Gusti Indra Ramadiansyah NRK. 21940911 sebagai officer Unit Human Capital Supporting Grup Sumber Daya Manusia PT. Bank DKI;
255. AsliSurat keterangan No. 02/12/GKP/DKP/I/2016 tanggal 12 Januari 2016;
256. AsliSurat pernyataan dari I Ketut Indrayana PEmimpin Divisi Administrasi Kredit Bank DKI tanggal 8 Januai 2016;
257. AsliSurat pernyataan dari Sri Widyastuti Pemimpin Grup Komersial dan Koorporasi PT. Bank DKI tanggal 8 Januai 2016;
258. Fotocopy sesuai dengan aslinya: Surat gugatan tanggal 9 Juni 2015 oleh PT. Likotama Harum kepada PT. Bank DKI dan PT. Balai Lelang Star;
259. Fotocopy sesuai dengan aslinya: Surat dari Bank DKI No. 1655/GPA/VI/2015 tanggal 10 Juni 2015 kepada Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jakarta V perihal permohonan pembatalan lelang eksekusi Pasal 6 Undang-undang Hak Tanggungan dan Permohonan PengantarSKPT;
260. Fotocopy sesuai dengan aslinya: Surat dari Direktur Kepatuhan kepada Direktur Utama No. 28/DIR/XII/2014 tanggal 10 Desember 2014 perihal laporan adanya indikasi pelanggaran aspek kepatuhan dan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaan kredit atas nama PT. Likotama Harum;
261. Fotocopy sesuai dengan aslinya: Perjanjian kerjasama antara PT. Asuransi Jasa Indonesia dengan PT. Bank DKI tentang Penjamin Kredit Modal Kerja Konstruksi/ Pengadaan Barang dan Jasa No. 06A/AJI/II/2012 tanggal 16 Pebruari 2012
  5/PKS/DIR/II/2012
262. Fotocopy Perjanjian kerja Nomor: 11/PKSDIR/II/2011
263. Fotocopy Keputusan Direksi Nomor: 175 Tahun 2011
264. Fotocopy Keputusan Direksi Nomor: 258 Tahun 2011
265. Fotocopy Keputusan Direksi Nomor: 370 Tahun 2013
266. Fotocopy Keputusan Direksi Nomor: 185 Tahun 2015
267. Fotocopy Surat keterangan Nomor: 0212GKP/DKP/1/2016
268. Fotocopy Surat Pernyataan atas nama I Ketut Indrayana
269. Fotocopy Surat Pernyataan atas nama Sri Widiastuti
270. Fotocopy Permohonan Pembatalan Lelang Eksekusi pasal UU Hak Tanggungan dan Permohonan Pengantar SKPT
271. Fotocopy Laporan Adanya Indikasi Pelanggaran Aspek Kepatuhan dan Prinsip Kehati-hatian Dalam Pengelolaan Kredit atas nama PT. Likotama Harum
272. Fotocopy Perjanjian Kerjasama antara PT. Jasindo dengan Bank DKI
273. Fotocopy aplikasi pembuaan rekening atas nama Gusti Indra Rahmadiansyah
274. Fotocopy print out rekening nomor 1210004238659 atas nama Gusti Indra Rahmadiansyah
275. Fotocopy aplikasi pembuaan rekening atas nama H. Supendi
276. Fotocopy print out rekening nomor 1180008088877 atas nama H. Supendi;
Dikembalikan kepada Penyidik Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta melalui Jaksa Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain;
Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
Setelah mendengar Nota Pembelaan (Pledoi) dari Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang dibacakan didepan persidangan pada tanggal 16 Juni 2017, dan lampiran barang bukti dari Nomor: L-01 s.d. L-156 yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berkenan memutuskan:

Menyatakan Terdakwa Dr. Eko Budiwiyono, MBA, tidak terbukti secara sah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana yang telah didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum, baik di dalam dakwaan Primair melanggar Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang-undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 31 Tahun 1999 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana maupun dakwaan Subsidair melanggar Pasal 3 jo Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang- undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 31 Tahun 1999 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana;
Membebaskan Terdakwa Dr. Eko Budiwiyono, MBA, dari seluruh dakwaan Penuntut Umum tersebut (vrijspraak) atau setidak-tidaknya melepaskan Terdakwa Eko Budiwiyono, MBA, dari segala tuntutan hukum (ontslag van alle rechtsvervolging);
Membebaskan Terdakwa Eko Budiwiyono, MBA, dari denda yang diajukan Jaksa Penuntut Umum sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)
Memulihkan hak-hak Terdakwa Eko Budiwiyono, MBA, dalam kemampuan, kedudukan, dan harkat, serta martabatnya dalam keadaan semula;
Memerintahkan Jaksa Penuntut Umum untuk segera mengeluarkan Terdakwa Eko Budiwiyono, MBA, dari rumah tahanan negara, setelah putusan ini diucapkan;
Membebankan biaya perkara pada negara;

Setelah memperhatikan barang bukti yang dilampirkan dalam Nota pembelaan (pledoi) dari terdakwadan Penasihat Hukum terdakwa berupa photocopy dari photocopy yaitu berupa dokumen kredit dari barang bukti nomor L-1 sampai dengan L-90 dan barang bukti copy dari copy berupa bukti Perusahaan lain yang menggunakan true yaitu barang bukti dari nomor L-91 sampai dengan nomor L-102 barang bukti dokumen asuransi nomor L-103 sampai dengan L-116 barang bukri copy dari copy berupa dokumen jaminan dari barang bukti nomor L-117 sampai dengan L-126, barang bukri copy dari copy berupa dokumen perundang undangan dari barang bukti nomor L-127 sampai dengan L-145. barang bukri copy dari copy berupa resume asli dari barang bukti nomor L-146 sampai dengan L-150 serta barang bukri copy dari copy berupa laporan keuangan dari barang bukti nomor L-151 sampai dengan L-156;

Setelah mendengar Replik/Tanggapan dari Jaksa Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan pada hari itu juga tanggal 16 Juni 2017 yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya, dan juga telah mendengar Duplik dari Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Nota Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan di depan persidangan dengan Dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR:

Bahwa ia Terdakwa Dr. EKO BUDIWIYONO, MBA selaku Direktur Utama Bank DKI (berdasarkan Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT. Bank DKI sesuai Akta Nomor 84 Tanggal 27 Desember 2010 yang dibuat oleh Poerbaningsih Adi Warsito, Notaris di Jakarta, dan diangkat kembali berdasarkan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT. Bank DKI sesuai Akte nomor 1 tanggal 5 Januari 2015 yang dibuat oleh Ashoya Ratam, Notaris di Jakarta Selatan, bersama- sama dengan MULYATNO WIBOWO, GUSTI INDRA RAHMADIANSYAH (yang perkaranya diajukan penuntutan secara terpisah) beserta DULLES TAMPUBOLON, HENDRI KARTIKA ANDRI dan H.SUPENDI Bin AMIR (yang perkaranya sudah diajukan ke persidangan dan telah diputus oleh Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pusat) pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan lagi dengan pasti antara bulan Pebruari 2011 sampai dengan bulan September 2014, atau setidak-tidaknya pada suatu waktu antara Tahun 2011 sampai dengan Tahun 2014, bertempat di Kantor Bank DKI Jl.Ir.H.Juanda III No.7-9 Jakarta Pusat, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sesuai dengan Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 183/KMA/XII/2010 tanggal 28 Desember 2010, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan,beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu Korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa Bank DKI adalah Bank Umum yang merupakan Badan Usaha Milik Daerah yang kepemilikan sahamnya dimiliki oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta (sebanyak (99,95%) dan PD Pasar Jaya (sebanyak (0,05%)), dimana Bank DKI pertama kali didirikan di Jakarta dengan nama “PT Bank Pembangunan Daerah Djakarta Raya” sebagaimana termaktub dalam Akta Pendirian Perseroan Terbatas Perusahaan Bank Pembangunan Daerah Djakarta Raya (PT Bank Pembangunan Daerah Djakarta Raya) No. 30 tanggal 11 April 1961 dibuat oleh dan di hadapan Eliza Pondaag S.H., Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh penetapan Menteri Kehakiman Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. J.A.5/31/13 tanggal 11 April 1961 dan telah didaftarkan dalam buku register di Kantor Pengadilan Negeri Jakarta No. 1274 tanggal 26 Juni 1961 serta telah diumumkan dalam Tambahan No. 206 Berita Negara Republik Indonesia No. 41 tanggal 1 Juni 1962; dan selanjutnya pada tanggal 30 November 1992, Bank DKI resmi menjadi Bank Devisa, serta pada tahun 1999, Bank DKI berubah bentuk badan hukum dari Perusahaan Daerah menjadi Perseroan Terbatas;
Bahwa Bank DKI mempunyai debitur yaitu PT. Likotama Harum yang semula bernama “ PT. Likotama Harun” berdiri pada tanggal 6 Juli 1995 (sesuai dengan Akta Perseroan Terbatas PT. Likotama Harun Nomor 9 yang dibuat oleh Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah Ny. Izzat Chanun Sukowijono yang berkantor di Tangerang), berkedudukan serta berkantor pusat di Tangerang, merupakan Perusahaan yang antara lain menjalankan usaha dalam bidang biro jasa pelaksana konstruksi (kontraktor), sebagai pelaksana untuk pembangunan gedung-gedung, jalan-jalan, jembatan-jembatan, irigasi/ pengairan dan lain-lain usaha dalam bidang teknik pada umumnya termasuk pemasangan instalasi listrik, telepon, air, gas, air conditioning dan penangkal petir, telah tercatat sebagai Debitur Bank DKI dan mendapatkan fasilitas Kredit Modal Kerja – Surat Perintah Kerja (KMK-SPK) dari Bank DKI sejak tahun 2006 dengan plafond kredit awal sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah);
Bahwa pada tahun 2010 H.SUPENDI Bin AMIR membeli saham PT. Likotama Harum dengan mengatasnamakan anakknya yaitu DEWI YANA SUPIANTI sebanyak 118.750 lembar atau senilai Rp. 11.875.000.000,- (sebelas milyar delapan ratus tujuh puluh lima juta rupiah) sehingga tercatat sebagai pemegang saham mayoritas.Pada saat itu dilakukan pembelian saham tersebut H. SUPENDI Bin AMIR telah tercatat dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) Polda Banten dalam kasus Tindak Pidana Korupsi (sesuai dengan surat DPO yang diterbitkan Polda Banten Nomor Pol: DPO /37/VIII/2009/Reskrim tanggal 13 Agustus
1. 2009).Selanjutnya H. SUPENDI Bin AMIR menunjuk SAMSUL BAHRI sebagai Direktur PT. Likotama Harum (sesuai dengan Berita Acara Rapat Perseroan Terbatas PT. Likotama Harum sesuai dengan Akta Nomor 359 tanggal 31 Desember 2010 (yang dibuat oleh Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah Herry Sosiawan, SH, yang berkantor di Tangerang), yang mana SAMSUL BAHRI sebelumnya merupakan pegawai customer service pada sebuah usaha karaoke di Hotel Tematik dan juga mantan satpam kontrak valet parking;

Bahwa pada tanggal 16 Pebruari 2011, H. SUPENDI Bin AMIR meminta SAMSUL BAHRI selaku Direktur PT. Likotama Harum untuk menandatangani surat Permohonan Peningkatan Fasilitas Kredit Modal Kerja (KMK) atas nama PT Likotama Harum nomor: 008/S.Pemb/LH- DKI/II/2011 tertanggal 16 Pebruari 2011 ke Bank DKI yang sebelumnya plafond maksimal sebesar Rp. 14.000.000.000,- (empat belas milyar rupiah) menjadi sebesar Rp. 190.000.000.000,- (seratus sembilan puluh milyar rupiah) dengan melampirkan dokumen-dokumen antara lain berupa : data-data keuangan, data pegawai PT Likotama Harum, dan data-data proyek yang seolah-olah sedang dan akan dikerjakan oleh PT. Likotama Harum pada tahun 2011 dan tahun 2012 yaitu:

No	Nama Proyek/Pekerjaan	Pemberi Tugas	Kontrak	Nilai kontrak	Ket
1	2	3	4	5	6
	Proyek BUMN/BUMD
1	Pekerjaan persiapan Infrastruktur	PT PERTAMINA	Dalam proses	60.000.000.000
	- jenis pekerjaannya adalah perkerasan jalan, pipa gas, pagar dan bangunan pendukung
	Persiapan infrastruktur untuk mendukung kegaitan pengeboran gas alam
	Sub total			60.000.000.000

2	Pembangunan rumah pompa	PEMDA DKI	Dalam proses	20.000.000.000
	- Lokasi di Jakarta Barat (3 titik)
	- Jenis pekerjaannya adalah pembangunan rumah pompa, pompa genset, panel listrik, panel genset
	Pembangunan ini diperuntukan untuk penanggulangan banjir
	Sub total			20.000.000.000

3	Proyek Non Pemprop DKI
4	Pekerjaan pemb jalan di kab Meranti	Prop Kalteng	Dalam proses	85.000.000.000
5	Pekerjaan pemb jalan di kab Paser	Prop Kaltim	Dalam proses	45.000.000.000
	Pek infrastruktur penanggulangan bencana sungai Citarum	Prop Jawa Barat	Dalam proses	600.000.000.000
	- Jenis pek adalah pemasangan sheet file sisi sungai
	- Pekerjaan ini untuk mencegah dinding sungai
6	Pek drainase sungai	Prop Padang	Dalam	13.500.000.000
	erosi Lubuk Sikaping		proses
7	Pemb gedungKejaksaan	Prop Padang	Dalam proses	24.000.000.000
8	Pek water treatment Sukabumi	Prop Jawa Barat	Dalam proses	70.000.000.000
	Sub total			137.500.000.000

	Total proyek yg akan dikerjakan Tahun 2011 – 2012			917.500.000.000

Bahwa sesuai dengan Buku Pedoman Perusahaan (BPP) Perkreditan Keputusan Direksi Nomor 425 tanggal 30 Desember 2010 BAB I huruf E.1 Kredit Modal Kerja (KMK) (hal-7) adalah:
a. “Kredit Modal Kerja (selanjutnya disebut KMK) adalah Fasilitas kredit yang diberikan baik dalam rupiah maupun valuta asing untuk membiayai modal kerja perusahaan yang habis dalam satu siklus usaha dan dapat diperpanjang sesuai kebutuhan yang salah satu karakteristiknya adalah KMK transaksi khusus (transaksional) yang penarikannya dilakukan atas dasar dokumen atau kontrak yang diperjanjikan (underlying transaction);
Bahwa dengan adanya surat Permohonan Peningkatan Fasilitas Kredit atas nama PT Likotama Harum nomor: 008/S.Pemb/LH-DKI/II/2011 tertanggal 16 Pebruari 2011 tersebut, selanjutnya Grup Komersial dan Korporasi(GKK) yaitu HENDRI KARTIKA ANDRI (Acount Officer Divisi Korporasi Non Sindikasi), tanpa melakukan review atas pengumpulan data dan memastikan atas kelengkapan / keakuratan data serta informasi debitur/calon debitur (PT. Likotama Harum) bersama-sama dengan RIDWAN FAISAL (Acount Manajer Divisi Korporasi Non Sindikasi), dan KAREN EZANA (Pimpinan Divisi Korporasi Non Sindikasi), serta Group Manajemen Risiko Kredit(GMRK) yaitu BOYKE ADRIAN (Analis Departemen Resiko Kredit), ANDI NURHADI (Pimpinan Departemen Resiko Kredit) dan GUSTI INDRA RAHMADIANSYAH (Pimpinan Divisi Resiko Kredit) menyusun Memorandum Analisa Kredit (MAK) Nomor - 059/GKM-Korp/III/2011 tanggal 18 Maret 2011;
Bahwa selanjutnya Grup Komersial dan Korporasi(GKK) serta Group Manajemen Risiko Kredit (GMRK) merekomendasikan / mengusulkan permohonan kredit debitur/calon debitur korporasi non sindikasi (PT. Likotama Harum) sebagaimana yang tercantum dalam Memorandum Analisa Kredit (MAK) Nomor - 059/GKM-Korp/III/2011 tanggal 18 Maret 2011 tersebut kepada DULLES TAMPUBOLON (Pemimpin Grup Komersil dan Korporasi (GKK)) dan BUDI PUDJIJONO (Pemimpin Grup Manajemen Resiko Kredit(GMRK)) selaku Komite Kredit Tingkat Kedua;
Selanjutnya DULLES TAMPUBOLON (Pemimpin Grup Komersil dan Korporasi(GKK)) antara lain tanpa,
. Mengumpulkan dan memastikan validitas dokumen dan kelengkapan data berikut informasi debitur/calon debitur serta tanpa memverifikasi sesuai prosedur yang ditetapkan,
Melakukan pengecekan ketentuan terkait dengan proposalkredit yang diajukan.
Menyusun analisa kredit atas dasar data yang diterima dari (calon) debitur dan telah diverifikasi serta dilyakini kebenarannya.
Melakukan pengecekan ketentuan terkait dengan proposal kredit yang diajukan
bersama dengan BUDI PUDJIJONO (Pemimpin Grup Manajemen Resiko Kredit) selaku Komite Kredit Tingkat Kedua merekomendasikan/mengusulkan permohonan sebagaimana yang tercantum dalam Memorandum Analisa Kredit (MAK) Nomor - 059/GKM- Korp/III/2011 tanggal 18 Maret 2011 tersebut ke Grup Kepatuhan dan Hukum untuk dimintakan Uji Kepatuhan dan masukan/saran dari Unit Legal, dengan mencantumkan data-data sebagai berikut:

BERKAS DATA:
Laporan Keuangan Audited Per 31 Desember 2008 dan 31 Desember 2009 yang diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) Abdul Azis dengan opini wajar;
1. RINGKASAN MAK (angka 4,6):
  1. Fasilitas Existing: Jatuh Tempo 6 Juni 2011;
  2. Kemampuan Finansial dan Sumber Pelunasan Kredit:
  DSCR Likotama di atas 100 % sehingga perusahaan dapat memenuhi kewajiban pokok dan bunga kepada Bank dengan baik;

ISI Memorandum Analisa Kredit (angka 1, 4):

INFORMASI UMUM(huruf f, g):

Key Person: H. SUPENDI
Contract Person: SAMSUL BAHRI (Direktur Utama)

RESUME HASIL SITE VISIT
Belum dilakukan site visit ke lokasi proyek Likotama, site visit akan dilakukan setelah pencairan fasilitas KMK D. ANALISA KREDIT:

Analisa Kualitatif
1. b Aspek Management (angka 1,4)
1. SUPENDI : Key Person
2. SAMSUL BAHRI, Direktur (hal-11)
Menjabat sebagai Direktur yang sebelumnya pernah menjabat sebagai operasional manager pada PT. Anugrah Perkasa Tahun 2005 – 2010 dan sebagai stock n procurement manager di Hotel Indonesia Tahun 2003 – 2005. Pendidikan terakhir Sekolah Pelayaran Menengah Swasta Jakarta Tanjung Priuk tahun 1993- 1996;

ASPEK PEMASARAN (hal-12):
Rencana Pekerjaan Yang akan Dilaksanakan oleh Perusahaan pada Tahun 2011 – 2012 adalah sebesar Rp. 917.500.000.000,-. Dengan rincian proyek sebagai berikut:

No	Nama Proyek/Pekerjaan	Pemberi Tugas	Kontrak	Nilai kontrak 5	Ket 6
1	2	3	4	5	6
	Proyek BUMN/BUMD
1	Pekerjaan persiapan Infrastruktur	PT PERTAMINA	Dalam proses	60.000.000.000
	- jenis pekerjaannya adalah perkerasan jalan, pipa gas, pagar dan bangunan pendukung
	Persiapan infrastruktur untuk mendukung kegaitan pengeboran gas alam

	Sub total			60.000.000.000
				20.000.000.000
2	Pembangunan rumah pompa	PEMDA DKI	Dalam proses	20.000.000.000
	- Lokasi di Jakarta Barat (3 titik)
	- Jenis pekerjaannya adalah pembangunan rumah pompa, pompa genset, panel listrik, panel genset
	Pembangunan ini diperuntukan untuk penanggulangan banjir			20.000.000.000
	Sub total			20.000.000.000

3	Proyek Non Pemprop DKI			85.000.000.000
4	Pekerjaan pemb jalan di kab. Meranti	Prop Kalteng	Dalam proses	85.000.000.000 45.000.000.000
5	Pekerjaan pemb jalan di kab. Paser	Prop Kaltim	Dalam proses	45.000.000.000
	Pek infrastruktur penanggulangan bencana sungai Citarum	Prop Jawa Barat	Dalam proses	600.000.000.000
	- Jenis pek adalah pemasangan sheet file sisi sungai
	- Pekerjaan ini untuk mencegah dinding sungai
6	Pek drainase sungai erosi Lubuk Sikaping	Prop Padang	Dalam proses	13.500.000.000 24.000.000.000.
7	Pemb.gedung kejaksaan Pek water treatment Sukabumi	Prop.Padang	Dalam proses	24.000.000.000. 70.000.000.000.
8	Pek water treatment Sukabumi	Prop Jawa Barat	Dalam Proses	70.000.000.000.
	Sub Total			137.500.000.000.
	Total proyek yang akan dikerjakan tahun 2011-2012			917.500.000.000.

Perhitungan Kebutuhan Kredit (hal-17) :
Asumsi Utama yang dipergunakan pada perhitungan kredit untuk Debitur adalah sebagai berikut:
1. Sesuai dengan yang telah disampaikan pada aspek pemasaran, proyek yang akan dikerjakan oleh Likotama pada tahun 2011 – 2012 adalah sebesar Rp. 917.500.000.000,- (sembilan ratus tujuh belas milyar lima ratus juta rupiah);
2. Dari total proyek yang akan dikerjakan tersebut diasumsikan kemungkinan menangnya adalah sebesar 50 % sehingga nilai proyek yang akan dikerjakan oleh Likotama pada tahun 2011 -2012 sebesar Rp. 458.750.000.000,- (empat ratus lima puluh delepan milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah) ;
3. Dengan asumsi PPN dan Profit masing-masing sebesar 10 % maka nilai kontrak tersebut menjadi sebesar Rp. 367.000.000.000,- (tiga ratus enam puluh tujuh milyar rupiah);
4. Berdasarkan informasi dari Debitur uang muka rata-rata 20 % dari nilai kontrak;
5. Berdasarkan pola bisnis perusahaan selama ini pembayaran kepada suplier dilakukan dengan TT. Namun perusahaan juga berencana melakukan pembayaran kepada suplier di luar negeri yang belum lama berhubungan bisnis dengan perusahaan dengan menggunakan L/C. Kebutuhan L/C ini diperkirakan mencapai Rp. 30.000.000.000 (tiga puluh milyar rupiah);
6. Sehingga pembayaran maksimal yang dapat diberikan oleh Bank adalah sebesar (70%x(nilai kontrak-PPN-Profit) – uang muka = Rp. 256.000.000.000,- - (20 % x Rp. 458.750.000.000) = Rp. 164.250.000.000,- dan merekomendasikan sebagai berikut:
1. Tanah dan bangunan SHM No.04183/04182 Kelapa Dua tanggal 6 Januari 2011 Luas 720 m2 berlokasi di Perumahan Islamic Village JI.Qadr Raya No,32-34 Kel.Kelapa Dua Kec.Curug Kabupaten Tanggerang Banten senilai Rp. 1.346,4 juta pemegang hak adalah E.Kosasih (saudara H.Supendi, akan dibalik nama ke Dewi Yana Supiantl dengan nilai pengikatan sebesar Rp.7.926.810.000,-;
2. Tanah dan bangunan SHM No.04215/Kelapa Dua tanggal 21 Jan 2011 Luas 634 m2 berlokasi dl Perumahan Islamic Village JL.Alzaitu'n Raya/Alzaitun 3 Blok B-2 NO.6 Kel.Kelapa Dua Kec.Curug Tangerang Banten senilai Rp.1.141,2 juta, pemegang hak adalah Sueb (saudara H.Supendi akan dibalik nama Ice Dewi Yana Supianti dengan nilai pengikatan sebesar Rp.1.698. 770.000,-;
3. Tanah SHM No.. 128,129,134,136,137,138,140,142,143,144,145,1271 Matagara tanggal 21-12-2004, 2-12-2004, 7-02-2005, 01-03-2005, 01-03-2005, 01-3-2005, 04-03-2004, 04-03-2005, 04-03-2005, 04-03- 2005, 04-U3-2005, 21-12-2004 Luas 9.267 m2 berlokasi dl kel. Matagara, Kec.Tigaraksa Tangerang Banten senilai Rp.4.260.82 Juta, pemegang hak adalah sueb (saudara H.Supendi akan dibalik nama ke Dewi Yana Supianti dengan nilai pengikatan sebesar Rp.4.268.820.000,-;
4. Tanah dan bangunan SHM No.237/ Panumbang Tanggal 17-04-1993 Luas 4751 berlokasl di JI.Teluk Lada Bojen Desa Teluk Lada Kec.Panumbang Pandeglang Banten senilai Rp. 85,518 juta pemegarg hak adalah E.Kosasih (saudara H.Supendi akan dibalik nama ke Dewi Yana Supianti dengan nilai pengikatan sebesar Rp.1.87B.240.000,-;
5. Sebidang tanah seluas 121.905 m2 sesuai SHM No 5 tanggal 04-03- 1993 luas 50.450 m2, SHM No.6 tanggal, 17-04-1993 luas 31.955m2, SHM No.7 tanggal, 17-04-1993 luas 39.500 m2, yang terletak JI.Lingkungan Desa Panumbang Kec Jampang Tengah Kab.Sukabumi Jawa Barat ke-3 SHM tercatat atas nama E.Kosasih (saudara H.Supendi, akan dibalik nama ke Dewi Yana Supianti dengan nilai pengikatan sebesar Rp.2.681.910.000,-
6. Hydraulic Ekscavator Acera Geospec SK 200-8 Tahun 2008 4 unit senilai Rp.3.005 Juta Pemegang hak PT. Likotama Harum telah diikat fiducia sebesar Rp. 2.000.000.000,-.
Berdasarkan analisa tersebut diatas, direkomendasikan untuk disetujui usulan fasilitas a.n PT Likotama Harum sebagai berikut:

Perpanjangan fasilitas KMK SPK selama 12 bulan dengan tambahan limit dari semula sebesar Rp.14.000.000.000 menjadi sebesar Rp.140.000.000.000,-.
Pembukaan fasllitas NCL khusus Bank Garansi sebesar Rp.10.000.000.000,.
Penutupan fasllitas KMK PRK eksisting sebesar Rp. 3.500.000.000,-, dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:

I. REKOMENDASI :

Berdasarkan analisa tersebut diatas, direkomendasikan untuk disetujui usulan fasilitas a.n PT Likotama Harum sebagai berikut:

Perpanjangan fasilitas KMK SPK selama 12 bulan dengan tambahan limit dari semula sebesar Rp.14.000.000.000,- menjadi sebesar Rp.140.000.000.000,-.
Pembukaan fasllitas NCL khusus Bank Garansi sebesar Rp.10.000.000.000,.
Penutupan fasllitas KMK PRK eksisting sebesar Rp. 3.500.000.000,-, dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:
A. fasilitas KMK SPK

Limit Kredit Maksimal: :
Semula Rp. 14.000.000.000,- (empat belas milyar rupiah) ditambah sebesar Rp.126.000.000.000,- (seratus dua puluh enam milyar rupiah) sehingga menjadi Rp.140.000.000.000,- (seratus empat puluh milyar rupiah) (sub limit LC Rp. 30.000,000.000,-)
Jenis Kredit
Kredit Modal Kerja (KMK) – SPK dengan Sub Limit berupa L/C Sight/SKBDN.
Tujuan Penggunaan:
Tambahan modal kerja dalam dalam bidang usaha jasa konstruksi dan Pengadaan Barang dan proyek-proyek Pemprov DKI, BUMN, BUMD dan instansi pemerintah lainnya.
Jangka Waktu:
1 tahun sejak penanda tanganan PK, khusus untuk fasilitas L/C adalah L/C Sight
Pelunasan:
Pelunasan kredit bersumber dari tagihan proyek yang dibiayai. Penggunaan tagihan proyek diatur sebagai berikut:
1. Atas setiap termin yang diterima dari SPK/kontrak yang dibiayai Bank DKI, dapat dipergunakan oleh debitur untuk mempercepat penyelesaian proyek dan tidak untuk menurunkan baki debet KMK SPK sepanjang baki debet KMK SPK untuk proyek tersebut ditambah porsi retensi (persentase sesuai kontrak) masih tercover dengan 125% sisa tagihan.
2. Apabila kondisi pada butir a tersebut tidak tercapai, maka tagihan proyek harus dipergunakan untuk menurunkan baki debet / pelunasan kredit, dan apabila masih terdapat sisa dana hasil tagihan proyek, maka dapat dipergunakan oleh debitur.
3. (Tidak disampaikan kepada debitur - Best effort) Atas setiap pembayaran yang dilakukan oleh bouwheer, agar dilengkapi dengan informasi terkait nomor SPK atau nomor kontrak yang dibayarkan tersebut.
Agunan Non Fixed Asset:

Account Receivable yang akan diikat fiducia dengan nilai pengikatan sebesar Rp 64.152 Juta.
Cessie atas seluruh rencana nilai proyek Tahun 2011 yang akan dikerjakan yaitu sebesar Rp 458.750 juta.
Agunan Fixed Asset:

Jaminan yang telah diserahkan untuk fasilitas KMK, sebagai berikut:
1. Tanah dan bangunan SHM No.04183/04182 Kelapa Dua tanggal 6 Januari 2011 Luas 720 m2 berlokasi di Perumahan Islamic Village JI.Qadr Raya No,32-34 Kel.Kelapa Dua Kec.Curug Kabupaten Tanggerang Banten senilai Rp. 1.346,4 juta pemegang hak adalah E.Kosasih (saudara H.Supendi, akan dibalik nama ke Dewi Yana Supiantl dengan nilai pengikatan sebesar Rp.7.926.810.000,-;
1. Tanah dan bangunan SHM No.04215/Kelapa Dua tanggal 21 Jan 2011 Luas 634 m2 berlokasl dl Perumahan Islamic Village JL.Alzaitu'n Raya/Alzaitun 3 Blok B-2 NO.6 Kel.Kelapa Dua Kec.Curug Tangerang Banten senilai Rp.1.141,2 juta, pemegang hak adalah Sueb (saudara H.Supendi akan dibalik nama Ice Dewi Yana Supianti dengan nilai pengikatan sebesar Rp.1.698. 770.000,-;
2. Tanah SHM No. 128,129,134,136,137,138,140,142,143,144,145,1271 Matagara tanggal 21-12-2004, 2-12-2004, 7-02-2005, 01-03-2005, 01-03-2005, 01-3-2005, 04-03-2004, 04-03-2005, 04-03-2005, 04-03-2005, 04-U3- 2005, 21-12-2004 Luas 9.267 m2 berlokasi dl kel. Matagara, Kec.Tigaraksa Tangerang Banten senilai Rp.4.260.82 Juta, pemegang hak adalah Sueb (saudara H.Supendi akan dibalik nama ke Dewi Yana Supianti dengan nilai pengikatan sebesar Rp.4.268.820.000,;
3. Tanah dan bangunan SHM No.237/ Panumbang Tanggal 17-04-1993 Luas 4751 berlokasi di JI.Teluk Lada Bojen Desa Teluk Lada Kec.Panumbang Pandeglang Banten senilai Rp. 85,518 juta pemegang hak adalah E.Kosasih (saudara H.Supendi akan dibalik nama ke Dewi Yana Supianti dengan nilai pengikatan sebesar Rp.1.878.240.000,-;
4. SHM No 5 tanggal O4- 03-1993 luas 50.450 m2, SHM No.6 tanggal, 17-04-1993 luas 31.955m2, SHM No.7 tanggal, 17-04-1993 luas 39.500 m2, yang terletak JI.Lingkungan Desa Panumbang Kec Jampang Tengah Kab.Sukabumi Jawa Barat ke-3 SHM tercatat atas nama E.Kosasih (saudara H.Supendi, akan dibalik nama ke Dewi Yana Supianti dengan nilai pengikatan sebesar Rp.2.681.910.000,-
5. Hydraulic Ekscavator Acera Geospec SK 200-8 Tahun 2008 4 unit senilai Rp.3.005 Juta Pemegang hak PT. Likotama Harum. Telah diikat fiducia sebesar Rp. 2.000.000.000,-
Agunan yang akan diserahkan antara lain sebagai berikut:
1. Tanah SHG8 NO.1512 (an.PT.Rifi Sempana), SHGB NO.1513 (an.PT.Rifi Sempana) berlaku s/d 8 November 2015, SHM NO.1659 (an.Kasirun), SHM No.1660 (an.Kasirun), SHM NO.1728 (an.Djemiy), SHM No.I727(an.DjemiY), PPAT 649/92, SHM No.I726 (an.Djimiy), SHM No.1753 (an.Djemiy), PPAT No.648/93, SHM No.1754 (an.Djemiy), PPAT 649/931 Cimone Kec.Tangerang Banten Total luas 12.427 m2 berlokasi di JI.Raya Proklamasi Kel.Cimone Kec.Tangerang, Banten. (kesemuanya akan dibalik nama ke Dewi Yana Supianti dengan nilai pengikatan sebesar Rp.40.201.000.000,-.
2. Tanah SHM No.2874 an.Pendi Bin Haji Amir, Cimone Tgl.12 Agustus 1998 Luas 7885 M2 berlokasi di JI.Merdeka Kel.Cimone Tangerang Banten, 2 PPJB an.Fitriyana Fadila Luas tanah 101 M2 dan 102 M2 terletak pada lokasi yang sama sehingga total luas tanah sebesar 8088 M2 (nilai pengikatan sebesarRp.35.878.000.000,-;
3. Tanah SHM No. 884/885/886 Cibuntu tgl. 23 Febr 2009 Luas 23.385 m2 berlokasi di JI.Raya Setu Cibitung Kel.Cibuntu Cibitung Bekasi, pemegang hak Titi Kurniawati, BAC (nilai pengikatan sebesar Rp.23.376.000.000,-).
4. Tanah SHM No.107/ICibuntu TgI.23/3/1992 Luas 6.550 m2 berlokasi, di JI.Raya Curug Desa Curug Kulan Kec.Curug Kab.Tangerang Banten, pemegang hak RD.Husen (nilal pengikatan sebesar Rp.9.367.000.000,-);
Total nilai jaminan fixed asset adalah sebesar Rp.130.282.000.000,- SCR sebesar 87%.

D. Syarat Penarikan Fasilitas KMK SPK.

Telah menandatangani Addendum PK.
Atas tambahan limit fasilitas KMK SPK tersebut dapat dilakukan penarikan apabila fasilitas KMK PRK telah dinyatakan lunas.
Penarlkan fasilltas KMK SPK setelah mendapatkan persetujuan Bank DKI.
Mengajukan surat permohonan penarikan kredit 5 (lima) hari kerja sebelum rencana penarikan kredit dilakukan yang dilengkapi dengan asli dokumen Keputusan Pemenang lelang Tunggal/SPK/Kontrak atau true copy yang ditandatangani debitur dengan menunjukkan aslinya dan Purchase Order(PO) atau Invoice dari supplier.
Khusus untuk fasilitas KMK SPK sub limit L/C, ditambahkan pula dengan telah menyerahkan dokumen lain yang terkait dengan pembukaan L/C tersebut dan dapat diterima oleh Bank.
Menyerahkan asli Standing Instruction (SI) atas pembayaran proyek yang disetujui atau dicountersign bouwheer ke rekening escrow di Bank DKI dan tidak dapat diubah tanpa persetujuan dari Bank. Persyaratan ini dapat tidak dipenuhi apabila informasi tersebut telah ada dalam Kontrak. Apabila debitur tidak (dapat menyerahkan SI yang disetujui atau dicountersign oleh bouwheer, maka sebelum meiakukan penagihan ke bouwheer, dokumen penagihan harus disampaikan terlebih dahulu ke Bank DKI untuk mendapatkan persetujuan (Bank DKI melakukan pengecekan nomor rekening yang tercantum pada dokumen penagihan). Dalam hal terdapat ketentuan dari bowheer bahwa pembayaran proyek harus melalui rekening di Bank Pembangunan Daerah setempat selain Bank DKI, maka rekening pembayaran tagihan tersebut harus berbentuk escrow yang pengelolaannya harus dengan persetujuan dari Bank DKl yang dinyatakan dalam surat kuasa dari Debitur kepada Bank DKl.
Menyerahkan rencana penggunaan dana / budget cash flow kepada Bank DKI sesuai spesifikasi pekerjaan/proyek yang akan dikerjakan dan disetujui bank.
Apabila debitur bukan merupakan perusahaan yang memenangkan tender namun debitur akan melaksanakan pekerjaan proyek tersebut, maka debitur harus menyampaikan dokumen sebagai berikut :
1. Dokumen Perjanjian Kerjasama antara perusahaan pemenang lelang dengan debitur yang dibuat secara Notariel (untuk proyek dengan nilai kontrak diatas Rp 1 Milyar).
2. Asli Standing Instruction dari pemenang tender kepada bouwheer atas pembayaran proyek yang disetujui atau countersign bouwheer ke rekening escrow di Bank DKl dan tidak dapat diubah tanpa persetujuan dari Bank. Persyaratan ini dapat tidak dipenuhi apabila informasi tersebut telah ada dalam Kontrak.
3. Surat Kuasa dari pemenang tender kepada Bank DKI yang memberikan kuasa kepada Bank DKI untuk melakukan pemindahbukuan dana yang terdapat di rekening penerimaan pembayaran dari Bouwheer yang akan dipergunakan untuk penurunan baki debet pelunasan fasilitas.
4. Surat Kuasa yang dibuat secara notariel dari pemenang tender kepada PT Likotama Harum untuk melakukan segala kegiatan yang berhubungan dengan proyek yang dikerjakan.
Telah dilakukan konfirmasi atas dokumen perolehan proyek (keputusan pemenang lelang/SPK/SPMK) dan Standing Instruction (SI) oleh petugas bankkepada bouwheer mengenai kebenaran dokumen dan kepastian pembayaran tagihan melalui rekening escrow atas nama perusahaan pemenenang proyek di Bank DKI dan dilakukan peninjauan proyek jika proyek yang akan/telah dibiayai sudah berjalan.
Telah membuka rekening escrow di Bank DKI untuk menampung tagihan proyek yang dibiayai oleh Bank DKI.
Telah menyerahkan Akta Cessie Notarial yang antara lain berisi bahwa atas seluruh tagihan proyek yang dibiayai oleh Bank DKI, baik untuk proyek yang dimenangkan oleh debitur maupun proyek yang pengerjaannya dilakukan oleh debitur berdasarkan dokumen/perjanjian tertentu dengan perusahaan pemenang tender, dialihkan haknya untuk kepentingan Bank DKI.
Telah melakukan pengikatan sesuai ketentuan yang berlaku atas seluruh tambahan agunan yang diserahkan atau minimal Cover Note dari Notaris yang menyatakan bahwa:
- Agunan berupa SHM sedang dalam proses pengikatan secara Notariel.
- Akta Pengikatan Hak Tanggungan telah ditandatangani dan dokumen pendukung ke BPN telah lengkap.
- Kesanggupan Notaris apabila sertilkat Hak Tanggungan (SHT) telah selesai, maka asli SHT akan langsung diserahkan ke Bank DKI.
Untuk seluruh fixed asset yang diagunkan telah dilakukan proses balik nama kepada salah satu pengurus perusahaan.
Telah dilakukan pengikatan Hak Tanggungan atas agunan Fixed Asset atau minimal telah ada cover note dari notarls tentang pengikatan Hak Tanggungan telah diproses.
Untuk seluruh agunan yg dapat diasuransikan, telah dilakukan penutupan asuransinya.
(Tidak disampaikan kepada debitur) Penarikan fasilitas untuk setiap SPK atau proyek dilakukan dengan persetujuan dari Pemlmpin Grup Unit Bisnis.
(Tidak disampaikan kepada debitur) Atas setiap pencairan fasilitas per proyek, harus dilengkapi dengan jangka waktu pelunasannya. Jangka waktu pelunasan ditentukan berdasarkan jangka waktu SPK/kontrak ditambah dengan periode pembayaran dari bouwheer sesuai kontrak dan waktu yang diperlukan kontraktor: untuk mempersiapkan dokumen penagihan kepada bouwheer. Apabila pada tanggal jatuh tempo fasilitas tersebut belum lunas, maka jangka waktu pelunasannya dapat dlperpanjang dengan menyampaikan dokumen pendukung:
1. Addendum Kontrak, atau
2. Surat konfirmasl dari bouwheer yang menyatakan bahwa proyek tersebut telah selesai (dapat dibuktikan dengan Berita AcaraSerah Terima (BAST)) dan hanya menunggu proses pembayaran dari bouwheer.
3. Apabila dokumen tersebut tidak herhasil diperoleh, maka dapat diganti dengan dokumen Laporan Kunjungan oleh Unit Bisnis kepada bouwheer dengan isi yang sama dan disetujui oleh Pemimpin Divisinya.
4. Apabila berdasarkan konfirmasi tersebut ditemukan fakta bahwa proyek belum selesai pada tanggal seharusnya fasilitas tersebut lunas, maka debitur tidak diperkenankan untuk melakukan penarikan fasilitas yang lainnya. Apabila proyek telah selesai, maka Unit Bisnis harus mengingatkan debitur untuk segera menagih ke bouwheer serta mengusulkan perpanjangan jangka waktu pelunasannya (diusulkan agar dapat diputus oleh Pemimpin Unit Bisnis)
5. F. Syarat-syarat Lain.
1. Selama fasilitas belum lunas Debitur berkewajiban melakukan hal-hal sebagai berikut:
1. Menggunakan fasilitas kredit sesuai dengan tujuan penggunaan kredit.
Selama kredit belum lunas, tanpa persetujuan Bank DKI terlebih dahulu Debitur tidak diperkenankan (untuk point b,f):
1. Mengubah susunan pengurus dan pemegang saham
2. Mengalihkan/menyerahkan kepada pihak lain, sebagian atau seluruhnya atas hak dan kewajiban yang timbul berkaitan dengan PK

Bahwa pada waktu yang tidak dapat diingat lagi secara pasti pada tahun 2011, guna menindak lanjuti Permohonan Peningkatan Fasilitas Kredit Modal Kerja atas nama PT Likotama Harum nomor: 008/S.Pemb/LH- DKI/II/2011 tertanggal 16 Pebruari 2011 sebagaimana yang dituangkan dalam Memorandum Analisa Kredit (MAK) Nomor - 059/GKM-Korp/III/2011 tanggal 18 Maret 2011 tersebut; maka DULLES TAMPUBOLON (Pemimpin Grup Komersial dan Korporasi), bersama-sama dengan GUSTI INDRA RAHMADIANSYAH (Pemimpin Divisi Risiko Kredit), RIDWAN FAISAL (Acount Manajer Divisi Korporasi Non Sindikasi), HENDRI KARTIKA ANDRI (Acount Officer Divisi Korporasi Non Sindikasi), melakukan pertemuan dengan H. SUPENDI Bin AMIR antara lain di Hotel Kempenski Jakarta; dimana dalam pertemuan tersebut mereka bersepakat bahwa pemberian Peningkatan Fasilitas Kredit atas nama PT Likotama Harum seolah-olah tidak akan menimbulkan masalah/resiko;
Bahwa terhadap Memorandum Analisa Kredit (MAK) Nomor - 059/GKM- Korp/III/2011 tanggal 18 Maret 2011 tersebut, M. YUSLIM HUDA AKBAR (Pemimpin Grup Manajemen Resiko dan Kepatuhan) membuat Nota Dinas Nomor: 351/GRK-Kep/IV/2011 tanggal 11 April 2011, perihal Uji Kepatuhan atas perpanjangan Jangka Waktu dan Tambahan Kredit Modal Kerja dan Pemberian Plafon Bank Garansi atas nama PT. Likotama Harum, yang ditujukan kepada Plt. Direktur Kepatuhan, yang selanjutnya Plt. Direktur Kepatuhan (BENNY SANTOSO) pada tanggal 11 April 2011 memberikan pendapat terhadap rencana keputusan kredit atas nama PT. Likotama Harum sebagai berikut:
- Agar Grup GRK diperhatikan klausula mengenai escrow acount project syah yang berada di luar Jakarta;
- Agar dipastikan project yang akan diperoleh yang bersangkutan, mengingat banyaknya yang di luar Propinsi DKI;
Bahwa pada tanggal 11 April 2011, DULLES TAMPUBOLON (Pemimpin Grup Komersial dan Korporasi) dan BUDI PUDJIJONO (Pemimpin Grup Manajemen Risiko Kredit) selaku Komite Kredit Tingkat Kedua berserta Komite Kredit Tingkat Pertama yaitu KAREN EZANA (Pimpinan Divisi Korporasi Non Sindikasi) dan GUSTI INDRA RAHMADIANSYAH (Pemimpin Divisi Risiko Kredit), mengajukan Memorandum Analisa Kredit (MAK) Nomor - 059/GKM-Korp/III/2011 tanggal 18 Maret 2011 tersebut ke Rapat Komite Kredit Kategori A; dimana pada saat itu Terdakwa EKO BUDIWIYONO (Direktur Utama) selaku Komite Kredit Kategori A menghadirinya bersama-sama dengan:
1. BUDI PUDJIJONO (Pemimpin Grup Manajemen Risiko Kredit)
2. DULLES TAMPUBOLON (Pemimpin Grup Komersial dan Korporasi);
3. M. YUSLIM HUDA AKBAR (Pemimpin Grup Manajemen Resiko dan Kepatuhan)
4. GUSTI INDRA RAHMADIANSYAH (Pemimpin Divisi Risiko Kredit)
5. KAREN EZANA (Pimpinan Divisi Korporasi Non Sindikasi)
6. ANDI NURHADI (Pimpinan Departemen Resiko Kredit)
7. RIDWAN FAISAL (Acount Manajer Divisi Korporasi Non Sindikasi)
8. SENO PRABOWO (Pemimpin Departemen Legal);
9. BOYKE ADRIAN (Analis Departemen Resiko Kredit)
10. HENDRI KARTIKA ANDRI (Acount Officer Divisi Korporasi Non Sindikasi)
11. JONRIJAL (Analis GRK);
12. MULYATNO WIBOWO (Direktur Pemasaran);
13. BENNY SANTOSO (Direktur Keuangan);
Bahwa dalam rapat dimaksud Terdakwa EKO BUDIWIYONO (Direktur Utama) selaku Komite Kredit Katagori A mendengarkan pemaparan dari Grup Komersial dan Korporasi (GKK) dan Grup Manajemen Risiko Kredit (GMRK), dan Terdakwa EKO BUDIWIYONO tanpa:
Menyusun kebijakan dan strategi manajemen resiko secara tertulis dan komprehensif termasuk penetapan dan persetujuan limit resiko secara keseluruhan, per jenis resiko, dan per aktivitas fungsional (kegiatan usaha Bank).
Melaksanakan manajemen Risiko bagi Bank umum secara efektif berdasarkan Peraturan dan perundang-undangan berlaku.
Menyusun kebijakan, strategi, dan prosedur yang komprehensif terkait penerapan Manajemen Risiko Likuiditas dengan mempertimbangkan toleransi Risiko dan memperhatikan dampaknya terhadap permodalan.
Menjabarkan dan mengkomunikasikan kebijakan, strategi dan prosedur manajemen risiko
Melakukan peran aktif dalam mencegah adanya penyimpangan yang dilakukan oleh manajemen dalam menetapkan kebijakan berkaitan dengan prinsip kehati-hatian.
Melaksanakan prinsip-prinsip GCG (Good Corporate Governance) dalam setiap kegiatan usaha Bank pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.
Memantau dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan agar tingkat kesehatan Bank dapat dipenuhi.
Menjalankan usaha sesuai dengan prinsip pengelolaan Bank secara sehat berdasarkan CAMELS (capital, asset quality, management, earning, liquidity, dan sensitivity to market risk) sesuai ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
selanjutnya memutuskan untuk menyetujui usulan Memorandum Analisa Kredit (MAK) Nomor - 059/GKM-Korp/III/2011 tanggal 18 Maret 2011 tersebut di atas dengan keputusan sebagai berikut: A. FASILITAS KMK SPK dengan Sub Limit berupa L/C Sight/SKBDN:
1. Limit Kredit Maksimal: Semula Rp. 14.000.000.000,- (empat belas milyar rupiah) ditambah sebesar Rp. 126.000.000.000,- (seratus dua puluh enam rupiah) sehingga menjadi Rp. 140.000.000.000,- (seratus empat puluh milyar rupiah);
2. Tujuan Penggunaan: Tambahan Modal Kerja dalam bidang usaha jasa kostruksi dan pengadaan barang dari proyek-proyek Pemprov DKI dan Instansi Pemerintah lainnya, BUMN, dan BUMD;
3. Jangka Waktu : 1 (satu) tahun sejak tanggal penanda tanganan Perjanjian Kredit (PK), khusus untuk fasilitas L/C, adalah L/C Sight;
  dengan tambahan ketentuan, dalam Keputusannya, yaitu:
1. Key Person, Sdr. H. SUPENDI harus tercatat sebagai salah satu pengurus PT. Likotama Harum;
2. Debitur harus menyerahkan agunan yang lebih marketable, yaitu yang terletak di Daerah Patra Kuningan;
Bahwa Hasil Rapat Komite Kredit tanggal 11 April 2011 tersebut kemudian dituangkan dalam Risalah Keputusan Komite Kredit Katagori A, yang ditanda tangani oleh DULLES TAMPUBOLON (Pemimpin Grup Komersial dan Korporasi) dan BUDI PUDJIJONO (Pemimpin Grup Manajemen Risiko Kredit) selaku Komite Kredit Tingkat Kedua beserta Komite Kredit Tingkat Pertama yaitu KAREN EZANA (Pimpinan Divisi Korporasi Non Sindikasi)dan GUSTI INDRA RAHMADIANSYAH (Pemimpin Divisi Risiko Kredit), serta Komite Kredit Katagori A yaitu Terdakwa EKO BUDIWIYONO (Direktur Utama), MULYATNO WIBOWO (Direktur Pemasaran) dan BENNY SANTOSO (Direktur Keuangan);
Bahwa kemudian pada tanggal 10 Agustus 2011, Grup Komersial dan Korporasi (GKK) yaitu HENDRI KARTIKA ANDRI (Acount Officer Unit Korporasi Non Sindikasi), RIDWAN FAISAL (Acount Manager Unit Korporasi Non Sindikasi) dan Grup Managemen Resiko Kredit (GMRK) yaitu BOYKE ADRIAN (Analisis Resiko Kredit), ANDI NURHADI (Pimpinan Departemen Resiko Kredit), membuat Memorandum Analisa Kredit (MAK) Nomor – 136 A/GKM-UNKS/VIII/2011 tanggal 10 Agustus 2011, yang merupakan perubahan terhadap Memorandum Analisa Kredit (MAK) Nomor - 059/GKM-Korp/III/2011 tanggal 18 Maret 2011, dengan dilatar belakangi hal-hal sebagai berikut:
Sesuai dengan Risalah Rapat Komite Kredit tanggal 11 April 2011 mengenai pembahasan permohonan perpanjangan dan penambahan fasilitas Kredit Modal Kerja (KMK-SPK) atas nama Likotama yang tertuang di dalam Memorandum Analisa Kredit No. 059/ GKM-Korp /III 1 2011, Tanggal 18 Maret 2011, berikut ini kami sampaikan kondisi terkini dari Likotama:
1. Telah disetujui permohonan perpanjangan dan penambahan fasilitas Kredit Modal Kerja an. PT Likotama sebesar Rp. 140.000.000.000,- (seratus empat puluh milyar rupiah);
2. SPPK telah ditandatangani oleh Debirur dan dikembalikan kepada Bank DKl. Namun demikian, Debitur meminta waktu untuk penyelesaian pajak dari beberapa agunan yang akan diikat oleh Bank DKI mengingat nominal dari pajak tersebut yang cukup besar.
3. Pada saat fasilitas eksisting Debitur jatuh tempo tanggal 6 Juni 2011 yang lalu, proses penyelesaian pajak dari agunan-agunan tersebut belum selesai sehingga dilakukan reaktivasi atas fasilitas tersebut dengan jangka waktu 2 bulan, hingga 6 Agustus 2011.
4. Berdasarkan informasi dari Debitur, saat ini proses penyelesaian pajak telah selesai. Namun terdapat agunan yang dibeli dari developer yaitu PPJB an.Fitriyana Fadila dengan luas tanah 101 M2 (nilai jual Rp.732.000.000,-) dan PPJB an.Fitriyana Fadila dengan luas tanah 102 M2 (nilai jual Rp.735.000.000,-) berlokasi di JI.Merdeka Kel.Cimone Tangerang Banten dengan kondisi masih sertifikat induk dan memerlukan waktu lebih lama lagi untuk pemecahannya.
5. Untuk agunan Tanah SHM No.2874 an.Pendi Bin Haji AMIR, /Cimone Tgl.12 Agustus 1998/ Luas 7885 M² berlokasi di JI.Merdeka Kel.Cimone Tangerang Banten berdasarkan memorandum dari Corporate Secretary No.1414/Corsec/Memo/VIII/2011 Tanggal 9 Agustus 2011 masih terdapat potensi akan adanya gugatan dari pihak terkait yakni Hj.Murtafiah Bt.H.Arsudin dan Saadiah Bt.H.Arsudin.
6. Sehubungan dengan hal tersebut, Debitur mengajukan permohonan agar agunan yang masih dalam bentuk PPJB seluas 101 M² dan 102 M² dapat digantikan aleh deposito untuk sementara waktu, hingga proses pemecahan sertifikatnya selesai sedangkan untuk agunan tanah SHM No.2874 an.Pendi Bin Haji AMIR, Cimone Tgl.12 Agustus 1998 Luas 7885 M² berlokasi di JI.Merdeka Kel.Cimone Tangerang Banten tetap dijadikan agunan dan dilakukan pengikatan sempurna namun dikarenakan masih adanya potensi gugatan maka telah dimintakan tambahan penjaminan asuransi sebesar nilai tanah yaitu sebesar Rp.35.000.000.000,- (tiga puluh lima milyar rupiah);
Selanjutnya DULLES TAMPUBOLON (Pimpinan Grup Komersial dan Korporasi) dan BUDI PUDJIJONO (Pimpinan Grup Managemen Resiko Kredit) selaku Komite Kredit Tingkat Kedua beserta Grup Komersial dan Korporasi (GKK) yaitu HENDRI KARTIKA ANDRI (Account Officer Unit Korporasi Non Sindikasi), RIDWAN FAISAL (Acount Manager Unit Korporasi Non Sindikasi), serta Komite Kredit Tingkat Pertama yaitu KAREN EZANA (Pimpinan Divisi Korporasi Non Sindikasi) dan GUSTI INDRA RAHMADIANSYAH (Pimpinan Divisi Resiko Kredit), menyetujui dan menandatangani Memorandum Analisa Kredit (MAK) Nomor – 136 A/GKM-UNKS/VIII/2011 tanggal 10 Agustus 2011;
Bahwa pada tanggal 8 September 2011, DULLES TAMPUBOLON (Pimpinan Grup Komersial dan Korporasi) dan BUDI PUDJIJONO (Pimpinan Grup Managemen Resiko Kredit) selaku Komite Kredit Tingkat Kedua, serta Komite Kredit Tingkat Pertama yaitu KAREN EZANA (Pimpinan Divisi Korporasi Non Sindikasi) dan GUSTI INDRA RAHMADIANSYAH (Pimpinan Divisi Resiko Kredit) mengajukan Memorandum Analisa Kredit (MAK) Nomor – 136 A/GKM-UNKS/VIII/2011 tanggal 10 Agustus 2011 tersebut ke Rapat Komite Kredit, dimana pada saat itu Terdakwa EKO BUDIWIYONO (Direktur Utama) selaku Komite Kredit Kategori A menghadirinya bersama-sama dengan:
1. BUDI PIDJIJONO (Pimpinan Grup Managemen Resiko Kredit);
2. DULLES TAMPUBOLON (Pemimpin Grup Komersial dan Korporasi);
3. M. YUSLIM HUDA AKBAR (Pimpinan Grup Resiko dan Kepatuhan);
4. GUSTI INDRA RAHMADIANSYAH (Pimpinan Divisi Resiko Kredit);
5. KAREN EZANA (Pimpinan Divisi Korporasi Non Sindikasi);
6. YENI SUGIHARTO (Pimpinan Divisi Sisdur dan Kepatuhan)
7. ANDI NURHADI(Pimpinan Departemen Resiko Kredit);
8. RIDWAN FAISAL (Acount Manager Divisi Korporasi Non Sindikasi);
9. SENO PRABOWO (Pimpinan Departemen Legal);
10. BOYKE ADRIAN(Analisis Departemen Resiko Kredit);
11. HENDRI KARTIKA ANDRI (Acount Officer Divisi Korporasi Non Sindikasi);
12. MULYATNO WIBOWO (Direktur Pemasaran);
13. BENNY SANTOSO (Direktur Keuangan);
14. AGUS SURYANTONO (Direktur Kepatuhan).
Bahwa dalam rapat dimaksud Terdakwa EKO BUDIWIYONO (Direktur Utama) selaku Komite Kredit Katagori A mendengarkan pemaparan dari Grup Komersial dan Korporasi (GKK) dan Grup Manajemen Risiko Kredit (GMRK), dan Terdakwa EKO BUDIWIYONO tanpa:
- Menyusun kebijakan dan strategi manajemen resiko secara tertulis dan komprehensif termasuk penetapan dan persetujuan limit resiko secara keseluruhan, per jenis resiko, dan per aktivitas fungsional (kegiatan usaha Bank).
- Melaksanakan manajemen Risiko bagi Bank umum secara efektif berdasarkan Peraturan dan perundang-undangan berlaku.
- Menyusun kebijakan, strategi, dan prosedur yang komprehensif terkait penerapan Manajemen Risiko Likuiditas dengan mempertimbangkan toleransi Risiko dan memperhatikan dampaknya terhadap permodalan.
- Menjabarkan dan mengkomunikasikan kebijakan, strategi dan prosedur manajemen risiko
- Melakukan peran aktif dalam mencegah adanya penyimpangan yang dilakukan oleh manajemen dalam menetapkan kebijakan berkaitan dengan prinsip kehati-hatian.
- Melaksanakan prinsip-prinsip GCG (Good Corporate Governance) dalam setiap kegiatan usaha Bank pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.
- Memantau dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan agar tingkat kesehatan Bank dapat dipenuhi.
- Menjalankan usaha sesuai dengan prinsip pengelolaan Bank secara sehat berdasarkan CAMELS (capital, asset quality, management, earning, liquidity, dan sensitivity to market risk) sesuai ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
  selanjutnya memutuskan untuk menyetujui usulan Perubahan agunan atas nama PT. Likotama Harum sebagaimana yang tercantum dalam Memorandum Analisa Kredit (MAK) Nomor – 136 A/GKM-UNKS/VIII/2011 tanggal 10 Agustus 2011, yaitu sebagai berikut:
  - Semula : PPJB a.n. Fitriyana Fadila dengan Iuas tanah 101 m2 (nilai jual Rp. 732.000.000,- tujuh ratus tiga puluh dua juta rupiah) dan PPJB a.n. Fitriyana Fadila dengan Iuas tanah 102 m2 (nilai jual Rp. 735.000.000,-) (berlokasi di JI. Merdeka Kelurahan Cimone Tangerang Banten)
  - Menjadi : Deposito sebesar Rp. 1,5 Milyar.
  - Semula : Tanah SHM No. 2874 an. Pendi Bin Hajj Amir, berlokasi di JI. Merdeka Kelurahan Cimone Tangerang Banten. {nilai pasar ini didapatkan dari total nilai agunan sebesar Rp.35.878.000.000,- (tiga puluh lima milyar delapan ratus tujuh puluh depan juta rupiah) dikurangi dengan total nilai 2 PPJB: diatas sebesar Rp.1.467.000.000,- (satu milyar empat ratus enam puluh tujuh juta rupiah)}
    Menjadi : Tetap namun ditambahkan dengan penjaminan asuransi sebesar Rp.35.000,000.000,- (tiga puluh lima milyar rupiah)
Bahwa Hasil Rapat Komite Kredit Katagori A tanggal 8 September 2011 tersebut kemudian dituangkan dalam Risalah Keputusan Komite Kredit Katagori A, yang ditanda tangani oleh DULLES TAMPUBOLON (Pemimpin Grup Komersial dan Korporasi) dan BUDI PUDJIJONO (Pemimpin Grup Manajemen Risiko Kredit) selaku Komite Kredit Tingkat Kedua beserta Komite Kredit Tingkat Pertama yaitu KAREN EZANA (Pimpinan Divisi Korporasi Non Sindikasi) dan GUSTI INDRA RAHMADIANSYAH (Pemimpin Divisi Risiko Kredit), serta Komite Kredit Katagori A yaitu Terdakwa EKO BUDIWIYONO (Direktur Utama), MULYATNO WIBOWO (Direktur Pemasaran) dan BENNY SANTOSO (Direktur Keuangan);
Bahwa sebagai tindak lanjut terhadap Memorandum Analisa Kredit (MAK) Nomor - 059/GKM-Korp/III/2011 tanggal 18 Maret 2011 tersebut, maka DULLES TAMPUBOLON selaku pihak yang mewakili Bank DKI dan SAMSUL BAHRI selaku Direktur PT Likotama Harum melakukan pengikatan Pemberian Jaminan Cesie sesuai dengan Akta No. 8 tanggal 15 Agustus 2011, yang dibuat oleh, BENNY EFRAN, Sarjana Hukum, Notaris Kota Jakarta, yang dalam akte tersebut memuat pokok perjanjian kedua belah pihak antara lain isinya sebagai berikut: “Dengan ini, sekarang untuk nantinya menyerahkan (mencedeer) sebagai jaminan kepada PT. BANK DKI tersebut yaitu semua tagihan- tagihan/Piutang Dagang (Usaha) Pihak Pertama/Pemberi Jaminan/ PT. Likotama Harum kepada Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan Instansi Pemerintah lainnya, berkaitan dengan seluruh rencana nilai proyek Tahun 2011 (dua ribu sebelas) yang akan dikerjakan oleh Pihak Pertama/Pemberi Jaminan/PT. Likotama Harum, hingga jumlah Rp. 458.750.000.000,- (empat ratus lima puluh delapan milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah)”;
Bahwa setelah dilakukan pengikatan Pemberian Jaminan Cesie sesuai dengan Akta No. 8 tanggal 15 Agustus 2011, selanjutnya DULLES TAMPUBULON selaku pihak yang mewakili Bank DKI dan SAMSUL BAHRI selaku Direktur PT Likotama Harum membuat dan menandatangani Adendum Perjanjian Kredit VIII (sebagaimana dimuat dalam Akte No.37 tanggal 13 Oktober 2011 yang dibuat oleh Poerbaningsih Adi Warsito, Notaris di Jakarta).
Bahwa untuk menindak lanjuti proses Permohonan / Pemberian Peningkatan Fasilitas Kredit PT. Likotama Harum, selanjutnya RIDWAN FAISAL (AM. Korporasi Non Sindikasi) dengan diketahui DULLES TAMPUBOLON, melakukan kunjungan (On The Spot) terhadap proyek pembangunan Bandara Sisi Udara Tanah Grogot di Kabupaten Paser. Pada saat melakukan kunjungan tersebut RIDWAN FAISAL tidak memastikan secara faktual mengenai kebenaran PT. Likotama Harum yang mengerjakan pekerjaan tersebut, karena pada saat melakukan konfirmasi hanya menanyakan kepada Pemerintah Kabupaten Paser “Apakah benar proyek tersebut dikerjakan oleh Lampiri - Relis, (Kerja Sama Opersi/ KSO) sesuai Surat Penetapan Pemenang Pelelangan Nomor: 027/02/Dishub Kominfo/BBSU/X/2011 tanggal 14 Nopember 2011 dari Pemerintah Kabupaten Paser Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika” (sebagaimana yang tercantum dalam Berita Acara Kunjungan Setempat dan Konfirmasi tanggal 17 Nopember 2011 yang ditandatangani oleh RIDWAN FAISAL dan diketahui oleh DULLES TAMPUBOLON). Dengan mengajukan pertanyaan demikian, Pemerintah Kabupaten Paser tidak mengetahui mengenai hubungan antara PT Likotama Harum dengan pelaksanaan pekerjaan tersebut, sedangkan dari sisi Bank DKI tidak dapat memastikan mengenai apakah benar PT. Likotama Harum yang mengerjakan proyek yang akan dibiayai oleh Bank DKI.
Bahwa sesuai Memorandum Analisa Kredit (MAK) Nomor - 059/GKM- Korp/III/2011 tanggal 18 Maret 2011 beserta perubahannya yang memberikan kemudahan kepada PT. Likotama Harum dalam melakukan penarikan kredit, yaitu dapat mengajukan surat permohonan penarikan kredit hanya dengan melampirkan true copy dari kontrak/ SPK yang ditandatangani debitur dengan menunjukkan aslinya dan Purchase Order(PO) atau Invoice dari supplier dan Likotama Harum tidak harus merupakan Perusahaan yang memenangkan tender atau tidak harus yang menandatangani kontrak, berarti bahwa PT. Likotama Harum tidak memiliki hak tagih secara langsung kepada pemberi pekerjaan / Bouwheer dalam hal ini Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) ataupun Badan Usaha Milik Daerah (BUMD); maka SAMSUL BAHRI selaku Direktur PT. Likotama Harum pada saat mengajukan Surat Permohonan Pencairan Kredit, Nomor 016/LH/DKI/XII/2011 tanggal 7 Desember 2011 yang ditujukan kepada Pimpinan Group Komersial PT. Bank DKI, melampirkan dokumen- dokumen Proyek/Pekerjaan yang bukan merupakan Proyek/Pekerjaan sebagaimana yang tertuang dalam Memorandum Analisa Kredit (MAK). Surat permohonan tersebut pada intinya menyampaikan permohonan pencairan fasilitas SPK senilai Rp. 20.000.000.000,- (dua puluh miliar rupiah), dan menyebutkan bahwa dana tersebut akan dipergunakan untuk membiayai Pengadaan Konstruksi Bangunan Sisi Udara (Multi years 4 Tahun) dengan nilai pekerjaan Rp. 389.910.554.000, dengan permintaan agar penyalurannya melalui rekening suplier/sub-kontraktor yaitu; PT. Mangkubuana Hutama Jaya, No.rekening 303.08.02359.3, Bank DKI Cabang Walikota Jakarta Barat.
Bahwa sebelum surat permohonan pencairan kredit dimaksud ditindak lanjuti, ternyata PT. Likotama Harum tidak melaksanakan ketentuan mengenai Perubahan agunan atas nama PT. Likotama Harum sebagaimana yang tertuang dalam Memorandum Analisa Kredit (MAK) Nomor – 136 A/GKM-UNKS/VIII/2011 tanggal 10 Agustus 2011, sehingga kemudian pada tanggal 7 Desember 2011 Grup Komersial dan Korporasi (GKK) yaitu HENDRI KARTIKA ANDRI (Acount Officer Unit Korporasi Non Sindikasi) dan RIDWAN FAISAL (Acount Manager Unit Korporasi Non Sindikasi) dan Grup Managemen Resiko Kredit (GMRK) yaitu BOYKE ADRIAN (Analisis Resiko Kredit) dan ANDI NURHADI (Pimpinan Departemen Resiko Kredit) mengusulkan kembali Memorandum Analisa Kredit (MAK) Nomor – 263/GKM-KNS/XII/2011 tanggal 7 Desember 2011, yang antara lain mencantumkan data-data sebagai berikut:
- Point I. Permasalahan (hal-2) menguraikan sebagai berikut:
1. Hingga saat ini proses pengikatan seluruh agunan yang akan diserahkan telah dapat dilakukan kecuali agunan berupa Tanah SHM No.2874 an.Pendi Bin Haji AMIR, Cimone Tgl.12 Agustus 1998 Luas 7885 m2 berlokasi di JI.Merdeka Kel.Cimone Tangerang Banten. (nilai pasar Rp.34.411.000.000,-) yang disebabkan oleh nama pemilik agunan yang tertera di SHM, yaitu Pendi Bin Haji Amir berbeda dengan yang tertera di KTP, yaitu Supendi. Sedangkan penutupan asuransi telah tersedia dari Asuransi Jasindo dengan No Polis 202.865.200.11.05017 dengan nilai pertanggungan Rp. 35 Milyar.
2. Saat ini Debitur telah diberikan kuasa dari pemenang pelelangan yaitu: Lampiri - Relis KSO, untuk mengerjakan Proyek Pembangunan Bandara Tanah Grogot - Kalimantan Timur melalui Penetapan Pemenang Pelelangan No. 027/02/DISHUBKOMINFO/BBSU/Xl/2011 tanggal 14 November 2011 yang dikeluarkan oleh Dinas Perhubungan Kominfo Kabupaten Paser dengan nilai proyek sebesar Rp. 389.910.554.000,-. Proyek ini dimulai sejak tahun 2011 hingga tahun 2015.
3. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Paser No. 9 tahun 2011 tentang Pembiayaan Pembangunan Tahun Jamak, anggaran untuk proyek tersebut di tahun 2011 adalah sebesar Rp.10.400.000.000,-.
4. Saat ini seluruh peralatan berat yang diperlukan untuk proyek tersebut telah berada di lokasi namun belum dapat memulai pekerjaan karena kekurangan modal kerja.
5. Mengingat seluruh agunan belum dapat diikat secara sempurna, maka Debitur belum dapat melakukan penarikan terhadap tambahan fasilitas KMK - SPK yang diperoleh dari Bank DKI. Dengan demikian diusulkan untuk dapat dilakukan penurunan limit fasilitas KMK - SPK yang diikuti oleh penarikan atas agunan yang akan diserahkan pada butir 2 tersebut di atas, agar security coverage ratio tetap terjaga.
- Point III. Pertimbangan (hal-6) menguraikan sebagai berikut:
1. Likotama merupakan Debitur Bank DKI sejak tahun 2006 dengan performance yang baik.
2. GKK beserta GMRK telah melakukan site visit ke Proyek Pembangunan Bandara Tanah Grogot - Kalimantan Timur pada tanggal 17 November 2011 dan melakukan konfirmasi langsung kepada bowheer dari proyek tersebut (dhi. Dinas Perhubungan Kominfo Kabupaten Paser) dengan hasil baik. Dari hasil site visit tersebut, diketahui bahwa proyek harus telah dimulai pada akhir tahun 2011. Namun demikian meskipun seluruh peralatan Debitur telah siap di lokasi proyek, pekerjaan belum dapat dilakukan karena Debitur kekurangan modal kerja (sesuai dengan yang telah dituangkan pada bagian Permasalahan MAK ini).
3. SCR fixed asset tidak mengalami perubahan, yaitu tetap sebesar 92%. Namun demikian, SCR total agunan bertambah dari 465% menjadi 590%.
4. Proses pengikatan agunan berupa Tanah SHM No.2874 an.Pendi Bin Haji AMIR, Cimone Tgl.12 Agustus 1998 Luas 7885 M2 berlokasi di JI.Merdeka Kel.Cimone Tangerang Banten. (nilai pasar Rp.34.411.000.000,-) diperkirakan akan memakan waktu lama.
5. Sesuai BPP Perkreditan Segmen Komersial No.425 Tanggal 30 Desember 2010 Bab II Butir C perihal Batas Kewenangan, kewenangan memutus perubahan ketentuan, syarat kredit/covenant dan penukaran/penggantian agunan untuk limit kewenangan Komite Kredit Katagori A diputus oleh Direktur Unit bisnis dan Direktur Lainnya selain Direktur Kepatuhan
- Point IV. angka 1, 2,4,5,6,7, Usulan (hal-7) menguraikan sebagai berikut:
1. Penurunan limit fasilitas KMK - SPK dari semula Rp. 140 Milyar (sub limit LC Rp. 30 Milyar) menjadi Rp. 102,5 Milyar (sub limit LC Rp. 30 Milyar);
2. Pelepasan agunan yang akan diserahkan berupa Tanah SHM No.2874 an.Pendi Bin Haji AMIR/Cimone Tgl.12 Agustus 1998 Luas 7885 m2 berlokasi di JI.Merdeka Kel.Cimone Tangerang Banten. (nilai pasar Rp.34.411.000.000,-)
3. Perubahan pada syarat penarikan fasilitas KMK - SPK Poin 12 menjadi sebagai berikut: Telah melakukan pengikatan sesuai ketentuan yang berlaku atas seluruh tambahan agunan (khusus agunan fixed asset hanya dilakukan pengikatan untuk tanah yang memiliki sertiftkat) yang diserahkan atau minimal Cover Note dari Notaris yang menyatakan bahwa:
  - Agunan berupa SHM/SHGB sedang dalam proses pengikatan secara Notariel.
  - Akta Pengikatan Hak Tanggungan telah ditandatangani dan dokumen pendukung ke BPN telah lengkap.
  - Kesanggupan Notaris apabila Sertiftkat Hak Tanggungan (SHT) telah selesai, maka asli SHT akan langsung diserahkan ke Bank DKI.
  - Telah menandatangani akta gadai deposito
4. (Tambahan Syarat Penarikan) Atas agunan berupa AJB, debitur harus menyerahkan cover note notaris terkait proses peningkatan hak AJB tersebut menjadi sertifikat.
5. (Tambahan Syarat Penarikan) Telah menyerahkan SKM notaril atas agunan berupa AJB
6. (Tambahan Syarat Lainnya) Apabila sertifikat atas agunan yang saat ini berupa AJB telah selesai, harus langsung dilakukan pengikatan sempurna sebesar nilai pasarnya (selama proses pengikatan, harus tersedia cover note dari notaris terkait proses pengikatan agunan tersebut)
Selanjutnya DULLES TAMPUBOLON (Pimpinan Grup Komersial dan Korporasi) dan BUDI PUDJIJONO (Pimpinan Grup Managemen Resiko Kredit) selaku Komite Kredit Tingkat Kedua beserta Grup Komersial dan Korporasi (GKK) yaitu HENDRI KARTIKA ANDRI (Acount Officer Unit Korporasi Non Sindikasi), RIDWAN FAISAL (Acount Manager Unit Korporasi Non Sindikasi) dan Grup Managemen Resiko Kredit (GMRK) yaitu BOYKE ADRIAN (Analisis Resiko Kredit), dan ANDI NURHADI (Pimpinan Departemen Resiko Kredit), serta Komite Kredit Tingkat Pertama yaitu KAREN EZANA (Pimpinan Divisi Korporasi Non Sindikasi) dan GUSTI INDRA RAHMADIANSYAH (Pimpinan Divisi Resiko Kredit) menyetujui dan menandatangani Memorandum Analisa Kredit (MAK) Nomor – 263/GKM-KNS/XII/2011 tanggal 7 Desember 2011 tersebut;
Kemudian pada tanggal 8 Desember 2011, DULLES TAMPUBOLON (Pimpinan Grup Komersial dan Korporasi) dan BUDI PUDJIJONO (Pimpinan Grup Managemen Resiko Kredit) selaku Komite Kredit Tingkat Kedua beserta Komite Kredit Tingkat Pertama yaitu KAREN EZANA (Pimpinan Divisi Korporasi Non Sindikasi) dan GUSTI INDRA RAHMADIANSYAH (Pimpinan Divisi Resiko Kredit) mengajukan Memorandum Analisa Kredit (MAK) Nomor – 263/GKM-KNS/XII/2011 tanggal 7 Desember 2011 tersebut ke Rapat Komite Kredit, dimana pada saat itu Terdakwa EKO BUDIWIYONO (Direktur Utama) selaku Komite Kredit Kategori A menghadirinya bersama-sama dengan:
1. BUDI PIDJIJONO (Pimpinan Grup Managemen Resiko Kredit);
2. DULLES TAMPUBOLON (Pemimpin Grup Komersial dan Korporasi);
3. GUSTI INDRA RAHMADIANSYAH (Pimpinan Divisi Resiko Kredit);
4. KAREN EZANA (Pimpinan Divisi Korporasi Non Sindikasi);
5. ANDI NURHADI(Pimpinan Departemen Resiko Kredit);
6. RIDWAN FAISAL (Acount Manager Unit Korporasi Sindikasi);
7. BOYKE ADRIAN(Analis Resiko Kredit);
8. HENDRI KARTIKA ANDRI (Acount Officer Unit Korporasi Sindikasi);
9. R.A AISYAH (Analis GRK);
10. JONRIZAL (Analis GRK);
11. SIGIT RUSSENO (Yuris);
12. ANDRI FIRMANSYAH (Asst. Adm Departemen Corporate Legal);
13. MULYATNO WIBOWO (Direktur Pemasaran);
14. BENNY SANTOSO (Direktur Keuangan);
15. AGUS SURYANTONO (Direktur Kepatuhan).
Bahwa dalam rapat dimaksud Terdakwa EKO BUDIWIYONO (Direktur Utama) selaku Komite Kredit Katagori A mendengarkan pemaparan dari Grup Komersial dan Korporasi (GKK) dan Grup Manajemen Risiko Kredit (GMRK), dan Terdakwa EKO BUDIWIYONO tanpa:
- Menyusun kebijakan dan strategi manajemen resiko secara tertulis dan komprehensif termasuk penetapan dan persetujuan limit resiko secara keseluruhan, per jenis resiko, dan per aktivitas fungsional (kegiatan usaha Bank).
- Melaksanakan manajemen Risiko bagi Bank umum secara efektif berdasarkan Peraturan dan perundang-undangan berlaku.
- Menyusun kebijakan, strategi, dan prosedur yang komprehensif terkait penerapan Manajemen Risiko Likuiditas dengan mempertimbangkan toleransi Risiko dan memperhatikan dampaknya terhadap permodalan.
- Menjabarkan dan mengkomunikasikan kebijakan, strategi dan prosedur manajemen risiko
- Melakukan peran aktif dalam mencegah adanya penyimpangan yang dilakukan oleh manajemen dalam menetapkan kebijakan berkaitan dengan prinsip kehati-hatian.
- Melaksanakan prinsip-prinsip GCG (Good Corporate Governance) dalam setiap kegiatan usaha Bank pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.
- Memantau dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan agar tingkat kesehatan Bank dapat dipenuhi.
- Menjalankan usaha sesuai dengan prinsip pengelolaan Bank secara sehat berdasarkan CAMELS (capital, asset quality, management, earning, liquidity, dan sensitivity to market risk) sesuai ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
  selanjutnya memutuskan untuk menyetujui usulan sebagaimana Memorandum Analisa Kredit (MAK) Nomor – 263/GKM-KNS/XII/2011 tanggal 7 Desember 2011, dengan tambahan ketentuan yaitu: “atas seluruh proyek yang dikerjakan oleh debitur baik yang dibiayai Bank DKI maupun yang tidak dibiayai, harus disalurkan melalui Bank DKI berdasarkan standing instruction debitur kepada bouwheer
Bahwa Hasil Rapat Komite Kredit tanggal 8 Desember 2011 tersebut kemudian dituangkan dalam Risalah Keputusan Komite Kredit Katagori A, yang ditanda tangani oleh DULLES TAMPUBOLON (Pemimpin Grup Komersial dan Korporasi) dan BUDI PUDJIJONO (Pemimpin Grup Manajemen Risiko Kredit) selaku Komite Kredit Tingkat Kedua beserta Komite Kredit Tingkat Pertama yaitu KAREN EZANA (Pimpinan Divisi Korporasi Non Sindikasi) dan GUSTI INDRA RAHMADIANSYAH (Pemimpin Divisi Risiko Kredit), serta Komite Kredit Katagori A yaitu Terdakwa EKO BUDIWIYONO (Direktur Utama), MULYATNO WIBOWO (Direktur Pemasaran) dan BENNY SANTOSO (Direktur Keuangan);
Bahwa atas persetujuan terhadap Memorandum Analisa Kredit (MAK) Nomor – 263/GKM-KNS/XII/2011 tanggal 7 Desember 2011 tersebut, selanjutnya DULLES TAMPUBOLON selaku pihak yang mewakili Bank DKI bersama dengan SAMSUL BAHRI selaku Direktur PT Likotama Harum membuat dan menandatangani Addendum IX Perjanjian Kredit (sesuai Akte No.22 tanggal 12 Desember 2011 yang dibuat oleh INDAH FATMAWATI, SH Notaris pengganti dari Poerbaningsih Adi Warsito);
Bahwa kemudian sebagai tindak lanjut terhadap Surat Permohonan Pencairan Kredit Nomor 016/LH/DKI/XII/2011 tanggal 7 Desember 2011 dari PT. Likotama Harum sebagaimana tersebut di atas, selanjutnya KAREN EZANA selaku Divisi Korporasi Non Sindikasi dan DULES TAMPUBOLON (Pemimpin Grup Komersial dan Korporasi) membuat dan menandatangani Memorandum No.267/GKM-KNS/XII/2011 tanggal 12 Desember 2011, yang antara lain mencantumkan data debitur, kondisi keuangan, data jaminan, data fasilitas kredit, data proyek, perhitungan proyek, persyaratan penarikan kredit, yang dalam kesimpulannya menyetujui Permohonan Pencairan Kredit dimaksud
Bahwa terhadap Memorandum No.267/GKM-KNS/XII/2011 tanggal 12 Desember 2011 tersebut, selanjutnya dilakukan review oleh GMRK yang dituangkan dalam Memorandum No.2911/GMRK/XII/11 Tanggal 12 Desember 2011, perihal Penarikan kredit PT Likotama Harum yang ditanda tangani oleh GUNAWAN AMING selaku Pemimpin Divisi Administrasi Kredit sebagai pengusul dan disetujui oleh BUDI PUDJIONO selaku Pemimpin Grup Managemen Risiko.
Bahwa selanjutnya Bank DKI mentransfer dana sebesar Rp. 20.000.000.000,- (dua puluh milyar rupiah) ke rekening No. 303.08.02359.3 An. Mangkubuana Hutama sesuai Surat Permohonan Pencairan Kredit PT. Likotama HarumNomor 016/LH/DKI/XII/2011 tanggal 7 Desember 2011;
Bahwa setelah PT. Likotama Harum mencairkan Dana Pinjaman Kredit tersebut, ternyata uangnya bukan digunakan untuk membiayai proyek- proyek sebagaimana diuraikan dalam Memorandum Analisis Kredit No. 059/GKM-Korp/III/2011 tanggal 18 Maret 2011, melainkan untuk membayai pekerjaan lainnya diantaranya yaitu untuk membiayai proyek/pekerjaan Pengadaan Konstruksi Bangunan Bandara Sisi Udara Tanah Grogot Kabupaten Paser dengan masa kontrak selama 4 (empat) Tahun yaitu sejak tanggal 22 Desember 2011 sampai dengan 15 Agustus 2015 yang Penyedia Barang dan Jasanya atau Pemenang Lelangnya tertera atas nama PT. Lampiri Djaya Abadi – PT. Relis Sapindo Utama (KSO), dan juga sebagian dari dana tersebut dipergunakan untuk kepentingan H. SUPENDI Bin AMIR;
Bahwa dalam menyusun Memorandum Analisis Kredit No. 059/GKM- Korp/III/2011 tanggal 18 Maret 2011 yang ditindak lanjuti dengan proses pencairan kredit oleh Bank DKI kepada PT. Likotama Harum, tidak berpedoman pada prinsip kehati-hatian dan tidak sesuai dengan Buku Pedoman Perusahaan (BPP) Perkreditan Keputusan Direksi Nomor 425 tanggal 30 Desember 2010 tentang Kebijakan dan Prosedur Kredit Komersial yaitu:
BAB III huruf C.2.b. (hal-7) mengenai proses pemberian kredit yang menyebutkan Kunjungan ke lokasi usaha (On the Spot) / langsung ke tempat (calon) debitur untuk melihat secara Fisik kebenaran data permohonan kredit serta menggali aktivitas usaha (calon) debitur. Pada saat melakukan kunjungan ke tempat (calon) debitur tidak memastikan secara faktual mengenai kebenaran PT. Likotama harum yang mengerjakan proyek tersebut.
BAB I huruf E angka 1. huruf a (hal-7) yang memberikan definisi Kredit Modal Kerja (KMK) adalah Fasilitas kredit yang diberikan baik dalam rupiah maupun valuta asing untuk membiayai modal kerja perusahaan yang habis dalam satu siklus usaha dan dapat diperpanjang sesuai kebutuhan; yang salah satu karakteristiknya adalah KMK transaksi khusus (transaksional) yang penarikannya dilakukan atas dasar dokumen atau kontrak yang diperjanjikan (underlying transaction), bahwa jenis usaha yang diajukan dalam Memorandum Analisis Kredit No. 059/GKM-Korp/III/2011 tanggal 18 Maret 2011 sebanyak 8 (delapan) item pekerjaan merupakan proyek / pekerjaan untuk jangka waktu 1 (satu) Tahun yaitu Tahun 2011 – 2012 dan tidak ada syarat maupun ketentuan penggunaan dana kredit untuk kepentingan usaha lebih dari 1 (satu) Tahun, demikian pula yang disebutkan dalam Surat Pemberitahuan Persetujuan Kredit tanggal 12 Mei 2011,Perjanjian Kredit tanggal 13 Oktober 2011 yang dibuat oleh Poerbaningsih Adi Warsito, Notaris di Jakarta, namun PT. Likotama Harum telah mengajukan pencairan kredit untuk pembangunan Bandara Udara Sisi Udara Tanah Grogot atas nama PT Lampiri dan PT Relis (KSO) dengan kontrak kerja selama 4 (empat) Tahun (multiyears) yaitu sejak tanggal 22 Desember 2011 sampai dengan Agustus 2015;
Bab III, Proses Pemberian Kredithuruf F tentang Analisa Kredit sub 1, Analisa Kwalitatif huruf b Karakter Managemen (hal. 18) poin 1 tentang; keharusan untuk menganalisa Pengalaman usahadan Profesionalisme pengurus dibidangnya. Antara lain informasi mengenai tingkat pendidikan, pengalaman dibidang industri perusahaan maupun di industri terkait lainnya.
Bahwa dalam menyusun Memorandum Analisis Kredi No. 059/GKM- Korp/III/2011 tanggal 18 Maret 2011 tidak dilakukan analisa mengenai pendidikan dan pengalaman SAMSUL BAHRI yang berlatar belakang seorang Satpam yang mengurusi valet parkir dan penjaga usaha hiburan Karaoke ;
Bab III, Proses Pemberian Kredit huruf F tentang Analisa Kredit sub 1, tentang Analisa Kwalitatif huruf b Karakter Managemen point 9 (hal. 19) tentang kasushukum yang terkait dengan pengurus perusahaan maupun keputusan yang bermasalah dari manajemen sehubungan dengan operasional perusahaan.
Dalam Memorandum Analisis Kredi No. 059/GKM-Korp/III/2011 tanggal 18 Maret 2011 menyebutkan SUPENDI sebagai Key Person atau seorang yang berperan paling penting di PT Likotama Harum dan sebagai dasar untuk pemberian kredit kepada PT Likotama Harum, akan tetapi terhadap H. SUPENDI Bin AMIR tidak dilakukan analisa mengenai alasan mengapa H. SUPENDI Bin AMIR tidak masuk dalam struktur kepengurusan PT Likotama Harum; sehingga Komite Kredit Katagori A dalam rapat komite kredit tanggal 11 April 2011 memutuskan agar H. SUPENDI Bin AMIR masuk ke dalam jajaran pengurus selaku Komisaris PT. Likotama Harum, dimana saat itu H. SUPENDI Bin AMIR telah masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) Polda Banten sejak Tahun 2009 dalam perkara korupsi Dana Bantuan Kementerian Koperasi & UKM sebesar Rp. 17.015.000.000,- (sesuai Daftar Pencarian Orang (DPO) Polda Banten dalam kasus Tindak Pidana Korupsi (sesuai dengan surat DPO yang diterbitkan Polda Banten Nomor Pol: DPO /37/VIII/2009/Reskrim tanggal 13 Agustus 2009) ;
BAB III huruf D. Syarat Efektip / Penarikan Kredit ke-4 (hal-56) yang menyebutkan bahwa “Debitur menyerahkan asli kontrak kerja / Surat Perintah Kerja dan standing instruction dari pemilik proyek / bouwheer untuk menyalurkan termijn proyek melalui Bank DKI (khusus KMK untuk konstruksi), bukan true foto copy kontrak/Surat Perintah kerja sebagaimana dituangkan dalam Memorandum Analisis Kredit No. 059/GKM-Korp/III/2011 tanggal 18 Maret 2011 Point 4 tentang Syarat Penarikan Fasilitas KMK SPK.
Bahwa selanjutnya sebelum Kredit Modal Kerja- Surat Perintah Kerja (KMK-SPK) PT Likotama Harum yang jatuh tempo tanggal 6 Juni 2012, H. SUPENDI Bin AMIR kembali meminta SAMSUL BAHRI (Direktur PT Likotama Harum) mengajukan Surat Permohonan Perpanjangan dan Penambahan Plafon Kredit Nomor: 028/LH/DKI/IV/2012 tanggal 18 April 2012, dari semula sebesar Rp. 102.500.000.000,- (seratus dua milyar lima ratus juta rupiah) ditambah sebesar Rp. 147.500.000,000,- (seratus empat puluh tujuh millar lima ratus juta rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp. 250.000.000,000,- (dua ratus lima puluh miliar rupiah):
Bahwa dengan adanya Surat Permohonan tersebut, selanjutnya Grup Komersial dan Korporasi yaitu RIDWAN FAISAL (Acount Manager Unit Korporasi Non Sindikasi) tanpa melakukan review atas pengumpulan data dan memastikan atas kelengkapan / keakuratan data serta informasi debitur/calon debitur (PT. Likotama Harum) dan Group Manajemen Resiko Kredit yaitu RONNY SILVANO (Risk Officer Unit Risiko Kredit I) menyusun permohonan tersebut dalam Memorandum Analisa Kredit (MAK) Nomor – 183/GKM-Korp/V/2012 tanggal 10 Mei 2012 ;
Bahwa selanjutnya Grup Komersial dan Korporasi serta Group Manajemen Risiko Kredit merekomendasikan / mengusulkan permohonan kredit debitur/calon debitur korporasi non sindikasi (PT. Likotama Harum) sebagaimana yang tercantum dalam Memorandum Analisa Kredit (MAK) Nomor – 183/GKM-Korp/V/2012 tanggal 10 Mei 2012 tersebut kepada DULLES TAMPUBOLON (Pemimpin Grup Komersil dan Korporasi) dan DANAN LINGGAR SASONGKO (Pgs. Pimpinan Grup Manajemen Risiko Kredit) selaku Komite Kredit Tingkat Kedua;
Bahwa selanjutnya DULLES TAMPUBOLON (Pemimpin Grup Komersil dan Korporasi) antara lain tanpa:
Mengumpulkan dan memastikan validitas dokumen dan kelengkapan data berikutinformasi debitur/calon debitur serta tanpa memverifikasi sesuai prosedur yang ditetapkan,
Melakukan pengecekan ketentuan terkait dengan proposalkredit yang diajukan.
Menyusun analisa kredit atas dasar data yang diterima dari (calon) debitur dan telah diverifikasi serta dilyakini kebenarannya
Melakukan pengecekan ketentuan terkait dengan proposal kredit yang diajukan bersama dengan DANAN LINGGAR SASONGKO (Pjs. Pimpinan Grup Manajemen Risiko Kredit) selaku Komite Kredit Tingkat Kedua merekomendasikan/mengusulkan permohonan sebagaimana yang tercantum dalam Memorandum Analisa Kredit (MAK) Nomor – 183/GKM- Korp/V/2012 tanggal 10 Mei 2012 tersebut kepada Grup Kepatuhan dan Hukum untuk dimintakan Uji Kepatuhan dan masukan / saran dari Unit Legal, dengan mencantumkan data-data sebagai berikut:

RINGKASAN MEMORANDUM ANALISA KREDIT (point 7, 8):

Kemampuan Finansial dan Sumber Pelunasan:
DSCR (Debt Service Corporage Ratio / Kemampuan membayar angsuran) Likotama diproyeksikan di atas 100% sehingga perusahaan dapat memenuhi kewajiban pokok dan bunga kepada Bank dengan baik;
Aqunan Non Fixed Asset:

Account Receivable dengan nilai pengikatan sebesar Rp 64.152.000.000,-. Telah diikat fiducia
Cessie atas seluruh rencana nilai proyek Tahun 2012 yang akan dikerjakan yaitu sebesar Rp 302,945 juta. Akan diikat cessie
Deposito an, Dewiyana Supiyanti senilai Rp, 1.500.000.000,-ARO 12 bulan. Telah diikat gadai dan surat kuasa mencairkan
Penjaminan Asuransi dari perusahaan Asuransi yang disetujui oleh Agunan Fixed Asset;
Jaminan yang telah diserahkan untuk fasilitas KMK adalah sebagai berikut:

Tanah dan bangunan SHM No,04183/04182 Kelapa Dua tanggal 6 Januari 2011 Luas 720 M2 berlokasi di Perumahan Islamic Village JI.Qadr Raya No.32-34 Kel.Kelapa Dua Kec.Curug Kabupaten Tangerang Banten pemegang hak adalah Dewiyana Supianti. Telah diikat HT dengan nilai pengikatan sebesar Rp,7.926.810.000,-. Nilai asuransi sebesar Rp,6.580,410,000,-.
Tanah dan bangunan SHM No.04215/ Kelapa Dua tanggal 21 Januari 2011 Luas 634 M2 berlokasi di Perumahan Islamic Village JL.Alzaitun Raya/Alzaitun 3. Blok B-2 No,6 Kel.Kelapa Dua Kec.Curug Tangerang Banten, pemegang hak adalah Dewiyana Supianti. Telah diikat HT dengan nilai pengikatan sebesar Rp.1.698,770,000,-, Nilai asuransi sebesar Rp.500.000.000,-.
Tanah SHM No. 128,129,134,136,137,138,140,142,143,144,145,127/ Matagara tanggal 21-12-2004,2-12-2004, 7-02- 2005, 01-03-2005, 01-03- 2005, 01 -03-2005, 04-03-2004, 04-03 -2005, 04-03-2005, 04-03-2005, 04- 03-2005, 21-12-2004 Luas 9,267 M2 berlokasi di kel. Matagara, Kec.Tigaraksa Tangerang Banten, pemegang hak adalah Dewiyana Supianti. Telah diikat HT dengan nilai pengikatan sebesar Rp.4.268.820.000, -
Tanah dan bangunan SHM No.237 / Panumbang Tanggal 17-04-1993 Luas 4751 berlokasi di JLTeluk Lada Bojen Desa Teluk Lada Kec.Panimbang Pandeglang Banten pemegang hak adalah Dewiyana Supianti. Telah diikat HT dengan nilai pengikatan sebesar Rp.1.878.240. 000,-. Nilai asuransi sebesar Rp.1.792.720.000,-.
Sebidang tanah seluas 121.905 M2 sesuai SHM No.5 tanggal 04-03-1993 luas 50.450 M2, SHM NO.6 tanggal, 17-04-1993 Juas 31.955 M2, SHM No.7 tanggal, 17-04-1993 luas 39.500 M2, yang terletak di Jl.Lingkungan Desa Panumbang Kec. Jampang Tengah Kab.Sukabumi Jawa Barat ke- 3 SHM tercatat atas nama Dewiyana Supianti. Telah diikat HT dengan nilai pengikatan sebesar Rp.2.681.910.000, -.
Hydraulic Ekscavator Acera Geospec SK200-8 Tahun 2008 4 unit senilai Rp.3.005 Juta Pemegang hak PT.Likotama Harum. Nilai asuransi sebesar Rp.3.005.000.000,-. Telah diikat fiducia sebesar Rp.2.000.000.000,-
Tanah SHGB No.1512 (an. Dewiyana Supiyanti), SHGB No.I513 (an. Dewiyana Supiyanti) berlaku sid 8 November 2015, SHM No.1659 (an. Dewiyana Supiyanti), SHM No.1660 (an. Dewiyana Supiyanti), SHM No.I728 (an. Dewiyana Supiyanti), SHM No.I727 (an. Dewiyana Supiyanti), AJB No.847/2011 Luas 300 M2 (dari Budi Kartika,ke Dewiyana Supiyanti), SHM NO.1753 (an. Dewiyana Supiyanti), AJB No.846/2011 Luas 290 M2 (dari Janto Lukman (qq.Lana Karta Sasmita) Ke Dewiyana Supiyanti), AJB No.845/2011 Luas 421 (dari Janto Lukman (qq.Lana Karta Sasmita) Ke Dewiyana Supiyanti). Total Luas 12.427 M2 berlokasi di JI.Raya Proklamasi Kel.Cimone Kec.Tangerang, Banten,Telah diikat HT dengan nilai pengikatan sebesar Rp. 40.201.000.000, -.
Tanah SHM No.884/885/886 Cibuntu tgl 23 Februari 2009 Luas 23.385 M2 berlokasi di JI.Raya Setu Cibitung Kel.Cibuntu Cibitung Bekasi, pemegang hak Supendi. Telah dikat HT dengan nilai pengikatan sebesar Rp.23.376.000.000, -.

Tanah SHM No.107 /Cibuntu Tgl.23/3/l992 Luas 6.550 M2 berlokasi di JI.Raya Curug Desa Curug Kulon Kec..Curug Kab.Tangerang Banten, pemegang hak Dewiyana Supiyanti. Telah diikat HT dengan nilai pengikatan sebesar Rp.9.367.000.000, -.

Tanah dan bangunan SHM No.1006/Menteng Dalam Tgl. 7 Agustus 2003 Luas 772 M2 berlokasi Jl Jaya Mandala No.lo Rt.10 RW.02 Blok H Kel.Menteng Dalam Kec..Tebet Jakarta, pemegang hak Dewiyana Supiyanti. Masih dalam proses pengikatan HT di BPN setempat sebesar Rp.12.811.000.000,-. Nilai asuransi sebesar Rp.2.192.000.000,- Total nilai jaminan fixed asset adalah sebesar Rp.107.215 juta dengan SCR sebesar 41 %.

II. LATAR BELAKANG:

PT Likotama Harum merupakan Debitur Eksisting Grup Komersial dan Korporasi - Divisi Komersial Bank DKI sejak tahun 2006;

Sesuai dengan Suratnya pada tanggal 18 April 2012, Likotama mengajukan penambahan plafond KMK - SPK dari Rp. 102.500.000.000,- menjadi Rp. 250.000.000.000,-, mengingat nilai proyek eksisting dan rencana proyek pada tahun 2012 - 2013 mencapai Rp. 1.578.000.000,- sehingga perusahaan memerlukan tambahan modal kerja dari Bank DKI berupa cash loan.

III. ISI MEMORANDUM ANALISA KREDIT:

Informasi Debitur dan Grup:
Mengacu kepada MAK No. 059/GKM-Korp/III/2011, Tanggal 18 Maret 2011.

Resume Hasil Site Visit:
Pada tanggal 30 April - 1 Mei 2012 telah dilakukan Site Visit ke lokasi proyek Likotama dengan nllai terbesar yang keduanya berlokasi di Tanah Grogot - Kalimantan Timur, dengan hasil kunjungan sebagai berikut:

Proyek yang ditinjau yaitu

Pembangunan jalan multiyears, Paket 1. Multiyears 3 tahun - Kecamatan Tanah Grogot dengan nilai proyek Rp. 29.110.134.000,
Pengadaan Konstruksi Bangunan Sisi Udara (Multi Years 5 Tahun) – Kecamatan Tanah Grogot dengan nilai Rp. 389.910.554.000,-

Progress proyek Pembangunan Jalan yang dicapai oleh debitur berdasarkan laporan progress per 16 April 2012, yang telah diperiksa oleh bowheer dan konsultan pengawas, adalah sebesar 50,816% dari nilai proyek atau senilai Rp. 14.792.605.693,-. Sementara itu, jumlah fasilitas yang telah ditarik oleh debitur adalah sebesar Rp. 8.600.000.000,-. Dengan memperhitungkan porsi self financing debitur, target progress proyek dengan jumlah fasilitas yang telah ditarik tersebut adalah Rp.12.285.714.285,- (42,200%). Dengan demikian, progress yang telah dicapai oleh debitur saat ini telah melampaui target progress proyek yang telah dibiayai oleh Bank. Pada tanggal 23 April 2012, Likotama kembali mengajukan penarikan sebesar Rp. 6 Milyar untuk menyelesaikan proyek ini.
Progress proyek per 31 Mei 2012 telah mencapai 72.90% dengan nilai progress Rp. 21.221.287.686,-Progress tersebut telah melampaui target yang ditetapkan sebesar 143% dari jumlah penarikan, yaitu sebesar Rp. 20.857.142.857,,-.
Progress proyek Bandara per Mei 2012 yang dicapai oleh debitur adalah sebesar 22,30% dari nilai proyek atau senilai Rp. 86.963.891.863,-. Sementara itu, jumlah fasilitas yang telah ditarik oleh debitur adalah sebesar Rp. 50.000.000.000,-. Dengan memperhitungkan porsi self financing debitur, target progress proyek dengan jumlah fasilitas yang telah ditarik tersebut adalah Rp.71.428.571.428,- (18,32%). Sehingga progress proyek tersebut telah melampaui target yang ditetapkan.

Review Covenant/ Syarat-syarat Kredit:
Fasilitas Debitur

Fasilitas di Bank DKI:
Utlilisasi dari fasilitas KMK - SPK tersebut mencapai Rp. 110.388 juta atau 108%. Sementara itu, utilisasi dari fasilitas BG nya sebesar 0% yang disebabkan oleh proyek - proyek yang diperoleh oleh Debitur memakai bendera perusahaan lain dan BG nya ditangani oleh masing-masing perusahaan pemilik bendera tersebut.
Fasitas tersebut diberikan untuk membiayai proyek sebagai berikut:

Pembangunan jalan Multiyears paket 1. Multiyears 3 tahun Kecamatan Tanah Grogot;
Pengadaan konstruksi bangunan sisi udara (Multiyears 5 tahun) dari Pemerintah Kabupaten Paser;
Pekerjaan Penggantian Panel Listrik pada gedung Kementrian Koperasi dan UKM;
Pekerjaan Pengembangan sarana dan Prasarana Gedung SME Tower dan UKM Center;
Pembangunan Pasar Tumenggungan;
Pekerjaan Pembangunan Gerai Retail Gedung Smesco UKM;
D. Analisa Kredit;

Analisa Kualitatif

Aspek Yuridis (pendirian, perizinan, permohonan)

Legalitas Pendirian Usaha
Mengacu kepada MAK No. 059/GKM-Korp/III/20ll, Tanggal 18 Maret 2011 dengan update sebagai berikut:
Akta No. 357 tanggal 19 April 2011 yang dibuat di hadapan Notaris Herty Sosiawan, SH, Notaris di Tangerang, pengesahan Menkumham No. AHU- AH.01.l0-17970 tanggal 13 Juni 2011.
Legalitas Perizinan
Mengacu kepada MAK No. 059/GKM-Korp/III/2011, Tanggal18 Maret 2011
Legalitas Permohonan Kredit
Surat Permohonan PT Likotama Harum No.028//LH/DKI/IV/2012 tanggal 18 April 2012 Perihal Surat Permohonan Penambahan Plafond yang dltandatangani oleh Samsul Bahri selaku Direktur Likotama. Sesuai Anggaran Dasar perusahaan, Direksi harus mendapatkan izin dari Dewan Komisaris untuk meminjam uang dan menjaminkan kekayaan perusahaan kepada Bank. Surat izin dari Dewan komisaris tersebut telah disyaratkan pada syarat penandatanganan PK.
Perhitungan Kebutuhan Kredit (hal-17):
Asumsi utama yang dipergunakan pada perhitungan kredit untuk Debitur adalah sebagai berikut;

Sesuai dengan yang telah disampaikan pada aspek pemasaran, rencana proyek yang akan dikerjakan oleh Likotama pada tahun 2012 - 2013 adalah sebesar Rp. 1.578.760 juta.
Dari total rencana proyek yang akan dikerjakan tersebut, diasumsikan kemungkinan menangnya adalah sebesar 50% sehingga nilai rencana proyek yang akan dikerjakan oleh Likotama pada tahun 2012 - 2013 adalah sebesar Rp. 789.380 juta.
Sementara itu, nilai proyek eksisting pada tahun 2012 - 2013 adalah sebesar Rp. 344.705. Sehingga total proyek yang akan dikerjakan oleh perusahaan adalah sebesar Rp. 1.134.085 juta. Rata - rata nilai proyek untuk tahun 2012- 2013 adalah sebesar Rp. 567.042 Juta
Dengan asumsi PPn, profit dan uang muka masing - masing sebesar 10%, maka nilai kontrak tersebut menjadi Rp. 408.270 juta.

Rekomendasi;
Berdasarkan analisa tersebut diatas, direkomendasikan untuk disetujui usulan fasilitas a.n PT Likotama Harum sebagai berikut:

Perpanjangan fasilitas KMK SPK selama 12 bulan dengan tambahan limit dari semula sebesar Rp.102.500.000.000 menjadi sebesar Rp.250.000.000.000,-.
Perpanjangan fasilltas NCL khusus Bank Garansi sebesar Rp. 10,000,000.000,-, dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:
A. Fasilitas KMK SPK.

Limit Kredit Maksimal :
Semula Rp. 102.500,000.000,- (seratus dua milyar lima ratus Juta rupiah) ditambah sebesar Rp.147.500.000.000,- (seratus empat puluh tujuh milyar lima ratus juta rupiah) sehingga menjadi Rp. 250.000.000.000,- (dua ratus lima puluh milyar rupiah.
Jenis Kredit:
Kredit Modal Kerja (KMK) – SPK
Tujuan Penggunaan:
Tambahan modal kerja dalam bidang usaha jasa konstruksi dan Pengadaan Barang dari proyek-proyek Pemprov, BUMN, BUMD dan lnstansi pemerintah lainnya.
Jangka waktu:
1 (satu) tahun sejak tanggal jatuh tempo, yaitu hingga tanggal 6 Juni 2013.
Tarif kredit: --
Commitment fee:--
Pelunasan:
Pelunasan kredit bersumber dari tagihan proyek yang dibiayai.Penggunaan tagihan proyek diatur sebagai berikut:

Atas setiap termin yang diterima dari SPK/kontrak yang dibiayai Bank DKI, dapat dipergunakan oleh debitur untuk mempercepat penyelesaian proyek dan tidak untuk menurunkan baki debet KMK SPK sepanjang baki debet KMK SPK untuk proyek tersebut ditambah porsi retensi (persentase sesuai kontrak) masih ter-cover dengan 125% sisa tagihan.
Apabila kondisi pada butir a tersebut tidak tercapai, maka tagihan proyek harus dipergunakan untuk menurunkan baki debet / pelunasan kredit, dan apabila masih terdapat sisa dana hasil tagihan proyek, maka dapat dipergunakan oleh debitur.
(Tidak disampaikan kepada debitur - Best effort) Atas setiap pembayaran yang dilakukan oleh bouwheer, agar dilengkapi dengan informasi terkail nomor SPK atau nomor kontrak yang dibayarkan tersebut.

Agunan Kredit:
Aqunan Non Fixed Asset:

Account Receivable dengan nilai pengikatan sebesar Rp 64.152.000.000, Telah diikat fiducia
Cessie atas seluruh rencana nilai proyek Tahun 2012 yang akan dikerjakan yaitu sebesar Rp.302.945 juta.
Akan diikat cessie
Deposito an. Dewiyana Supiyanti senilai Rp. 1.500.000.000,- ARO 12 bulan.
Telah diikat gadai dan surat kuasa mencairkan
Penjaminan Asuransi dari perusahaan Asuransi yang disetujui oleh Bank DKI sebesar Rp.80.000.000.000,- Agunan Fixed Asset:
Jaminan yang telah diserahkan untuk fasilitas KMK adalah sebagai berikut:

Tanah dan bangunan SHM No.04183/04182 Kelapa Dua tanggal 6 Januari 2011 Luas 720 m2 berJokasi di Perumahan Islamic Village JI.Qadr Raya No.32-34 Kel.Kelapa Dua Kec.Curug Kabupaten Tangerang Banten pemegang hak adalah Dewiyana Supianti.
Telah diikat HT dengan nilai pengikatan sebesar Rp.7.926.810.000,-. Nilai asuransi sebesar Rp.6.580.410.000,-.
Tanah dan bangunan SHM NO.04215/ Kelapa Dua tanggal 21 Jan 2011 Luas 634 m2 berlokasi di Perumahan Islamic Village Jl.Alzaitun Raya/Alzaitun 3 Siok 8-2 No.6 Kel.Kelapa Dua Kec.Curug Tangerang Banten, pemegang hak adalah Dewiyana Supianti.
Telah diikat HT dengan nilai pengikatan sebesar Rp.1.698.770.000,-. Nilai asuransi sebesar Rp.500.000.000,-.
Tanah SHM No.128,129,134,136,137,138,140,142,143,144,145,127 / Matagara tanggal 21-12-2004, 2-12-2004, 7-02-2005, 01-03- 2005, 01-03- 2005, 01-03- 2005, 04-03- 2004, 04-03 -2005, 04-03-2005, 04-03-2005, 04-03-2005, 21-12-2004 Luas 9.267 m2 berlokasi di kel.Matagara, Kec.Tigaraksa Tangerang Banten, pemegang hak adalah Dewiyana Supianti
Telah diikat HT dengan nilai pengikatan sebesar Rp.4.268.820.000, -
Tanah dan bangunan SHM No.237 / Panumbang Tanggal 17-04-1993 Luas 4751 berlokasi di JI.Teluk Lada Bojen Desa Teluk Lada Kec.Panimbang Pandeglang Banten pemegang hak adalah Dewiyana Supianti.
Telah diikat HT dengan nilai pengikatan sebesar Rp.1.878.240.000, -. Nilai asuransi sebesar Rp.1.792.720.000,-.
Sebidang tanah seluas 121.905 m2 sesuai SHM No5 tanggal04-03-1993 luas 50.450 m2, SHM NO.6 tanggal, 17-04-1993 luas 31.955 m2, SHM No.7 tanggal, 17-04-1993 luas 39.500 m2, yang terletak di JI.Lingkungan Desa Panumbang Kec.Jampang Tengah Kab.sukabumj Jawa Barat ke- 3 SHM tercatat atas nama Dewiyana Supianti.
Telah diikat HT dengan nilai pengikatan sebesar Rp.2.681.910.000, -.
Hydraulic Ekscavator Acera Geospec SK200-8 Tahun 2008 4 unit senilai Rp.3.005 Juta Pemegang hak PT.Likotama Harum Nilai asuransi sebesar Rp.3.005.000.000,-.
Telah diikat fiducia sebesar Rp.2.000.000.000,-
Tanah SHGB NO.1512 (an. Dewiyana Supiyanti), SHGB No.I513 (an. Dewiyana Supiyanti) berlaku sid 8 November 2015, SHM No.1659 (an. Dewiyana Supiyanti), SHM No.1660 (an. Dewiyana Supiyanti), SHM No.I725 (an. Dewiyana Supiyanti), SHM No.I727 (an. Dewiyana Supiyanti), AJB No.847/2011 Luas 300 M2 (dari Budi Kartika ke Dewiyana Supiyanti), SHM No.1753 (an. Dewiyana Supiyanti), AJB No.846/2011 Luas 290 M2 {dari Janto Lukman(qq. Lana Karta sasmita), AJB No.845/2011 Luas 421 (dari Janto Lukman (qq. Lana Karta Sasmfta) Ke Dewiyana Supiyanti). Total Luas 12.427 m2 berlokasi di JI.Raya Proklamasi Kel.Cimone Kec.Tangerang Banten,
Telah diikat HT dengan nilai pengikatan sebesar Rp.40.201.000.000, -.
Tanah SHM No.884/885/886 Cibuntu tgl.23 Februari 2009 luas 23.385 m2 berlokasi di JI.Raya Setu Cibitung Kel.Cibuntu Cibitung Bekasi, pemegang hak Supendi.
Telah dikat HT dengan nilai pengikatan sebesar Rp.23. 376.000.000, -.

Tanah SHM NO.107/Cibuntu TgI.23/3/1992 Luas 6.550 m2 berlokasi 'di JI.Raya Curug Desa Curog Kulon Kec.Curug Kab.Tangerang Banten, pemegang hak Dewiyana Supiyanti
Telah diikat HT dengan nilai pengikatan sebesar Rp.9.367.000.000, -.
Tanah dan bangunan SHM No.1006/Menteng Dalam Tgl.07 Agustus 2003 Luas 772 m2 berlokasi Jl.Jaya Mandala No.10 Rt.010 RW.02 Blok H Kel.Menteng Dalam Kec..Tebet Jakarta, pemegang hak Dewiyana Supiyanti
Masih dalam proses pengikatan HT di BPN setempat sebesar Rp. 12.811.000.000,-.
Total nilai jaminan fixed asset adalah sebesar Rp.107.215 juta dengan SCR sebesar 41% D. Syarat Penarikan Fasilitas Kmk Spk.
D.1. Penarikan Pertama Untuk Setiap Proyek:

Telah menandatangani Addendum PK.
Telah menyerahkan penjaminan asuransi dari perusahaan asuransi yang disetujui oleh Bank DKI sebesar Rp.80.000.000.000,- atau minimal izin prinsip.
Mengajukan surat permohonan penarikan kredit 5 (lima) hari kerja sebelum rencana penarikan kredit dilakukan yang dilengkapi dengan asli dokumen Keputusan Pemenang lelang Tunggal/SPK/Kontrak atau true copy yang ditandatangani debitur dengan menunjukkan aslinya dan Purchase Order (PO) atau Invoice dari supplier.
Menyerahkan asli Standing Instruction (SI) atas pembayaran proyek yang disetujui atau dicountersign bouwheer ke rekening escrow di Bank OKl dan tidak dapat diubah tanpa persetujuan dari Bank. Persyaratan ini dapat tidak dipenuhi apabila informasi tersebut telah ada dalam Kontrak.
Menyerahkan rencana penggunaan dana / budget cash flow kepada Bank DKI sesuai spesifikasi pekerjaan/proyek yang akan dikerjakan dan disetujui bank.
Apabila debitur bukan merupakan perusahaan yang memenangkan tender namun debitur akan melaksanakan pekerjaan proyek tersebut, maka debitur harus menyampaikan dokumen sebagai berikut:

Dokumen Perjanjian Kerjasama antara perusahaan pemenang lelang dengan debitur yang dibuat secara Notariel (untuk proyek dengan nilai kontrak diatas Rp 1 Milyar).
Asli Standing Instruction dari pemenang tender kepada bouwheer atas pembayaran proyek yang disetujui atau countersign bouwheer ke rekening escrow di Bank DKl dan tidak dapat diubah tanpa persetujuan dari Bank.
Persyaratan mi dapat tidak dipenuhi apabila informasl tersebut telah ada dalam Kontrak.
Surat Kuasa dari pemenang tender kepada Bank DKI yang memberikan kuasa kepada Bank DKI untuk melakukan pemindah bukuan dana yang terdapat di rekening penerimaan pembayaran dari Bouwheer yang akan dipergunakan untuk penurunan baki debet atau pelunasan fasilitas.
Surat Kuasa yang dibuat secara notariel dari pemenang tender kepada PT Likotama Harum untuk melakukan segala kegiatan yang berhubungan dengan proyek yang dikerjakan

Telah dilakukan konfirmasi atas dokumen perolehan proyek (keputusan pemenang lelang/SPK/SPMK) dan Standing Instruction (SI) oleh pelugas bank kepada bouwheer mengenai kebenaran dokumen dan kepastian pembayaran tagihan melalui rekening escrow atas nama perusahaan pemenang proyek di Bank DKI.
Telah membuka rekening escrow di Bank DKl untuk menampung tagihan proyek yang dibiayai oleh Bank DKI.
Telah menyerahkan Akta Cessie Notariel yang antara lain berisi bahwa atas seluruh tagihan proyek yang dibiayai oleh Bank DKI, baik untuk proyek yang dimenangkan oleh Debitur maupun proyek yang pengerjaannya dilakukan oleh debitur berdasarkan dokumen/perjanjian tertentu dengan perusahaan pemenang tender, dialihkan haknya untuk kepentingan Bank DKI.
Khusus untuk proyek Multiyears, harus menyerahkan bukti pengesahan anggaran dari DPR / DPRD D.2. Penarikan Berikutnya untuk Setiap Proyek

Mengajukan surat permohonan penarikan kredit 5 (lima) hari kerja sebelum rencana penarikan kredit dilakukan.
Menyerahkan rencana penggunaan dana / budget cash flow kepada Bank DKI sesuai spesifikasi pekerjaan/proyek yang akan dikerjakan dan disetujui bank.
Menyerahkan laporan progress proyek yang telah dibiayai oleh penarikan sebelumnya.

Bahwa terhadap MAK tersebut, pada tanggal 31 Mei 2012, Y. SUGIHARTO selaku Pemimpin Divisi Kepatuhan membuat Nota Dinas No. 02/31/Div.Kep/V/2012, yang ditujukan kepada Direktur Kepatuhan (AGUS SURYANTONO), yang dalam kesimpulannya menyatakan sebagai berikut:
Tidak terdapat fotocopy KTP dan NPWP atas nama Pengurus Perusahaan ;
Pada Uji Kepatuhan terdahulu (Memorandum Analisa Kredit (MAK) No. 059/GKM-Korp/III/2011 tanggal 18 Maret 2011 maupun Memorandum Analisa Kredit (MAK) pada saat ini (Memorandum Analisa Kredit (MAK) No. 183/GKM-Korp/V/ 2012, tanggal 10 Mei 2012), tidak terdapat fotocopy Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK) dan informasi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) pada agunan berupa bangunan;
Tidak terdapat informasi kepemilikan jaminan berupa deposito;
Sesuai Memorandum Analisa Kredit (MAK) No. 183/GKM-Korp/V/ 2012, tanggal 10 Mei 2012 hal. 21, analisa dan mitigasi resiko kredit masih mengacu kepada (Memorandum Analisa Kredit (MAK) No. 059/GKM- Korp/III/2011 tanggal 18 Maret 2011) dengan plafon sebesar Rp.102.500.000.000,- (seratus dua milyar lima ratus juta rupiah) padahal tujuan Memorandum Analisa Kredit (MAK) adalah penambahan plafon kredit menjadi sebesar Rp. 250.000.000.000,- (dua ratus lima puluh milyar rupiah) sehingga seharusnya dibuatkan analisa dan mitigasi resiko baru mengingat resikonya juga bertambah:
Tidak terdapat penilaian agunan yang dilakukan oleh penilai independen.
Tidak terdapat review penilaian agunan yang dilakukan oleh penilai internal.
Tidak terdapat informasi nilai bangunan dan tanah secara jelas dan pasti mengenai nilai pertanggungan asuransi, sehingga tidak diketahui telah sesuai dengan ketentuan atau belum;
dan selanjutnya AGUS SURYANTONO selaku Direktur Kepatuhan memberikan perndapat sebagai berikut:
Hasil uji kepatuhan agar mendapat perhatian dan tindak lanjut;
Pelaksanaan selanjutnya agar senantiasa memperhatikan aspek kepatuhan, prinsip prudent dan menerapkan manajemen resiko pada setiap tahapan proses;
Bahwa pada saat proses penyusunan Memorandum Analisa Kredit (MAK) Nomor – 183/GKM-Korp/V/2012 tanggal 10 Mei 2012, posisi fasilitas eksisting PT. Likotama Harum (dana yang masih outstanding atau telah dipergunakan oleh PT Likotama Harum yang ditarik dari fasilitas kredit sebelumnya dan belum dikembalikan ke Bank DKI) pertanggal 7 Mei 2012 yang jatuh tempo tanggal 6 Juni 2012 adalah sebesar Rp. 87.006.000.000,- (delapan puluh tujuh milyar enam juta rupiah) dengan status lancar;
Bahwa kemudian pada tanggal 11 Juni 2012, DULLES TAMPUBOLON (Pimpinan Grup Komersial dan Korporasi) dan DANAN LINGGAR SASONGKO (Pgs. Pimpinan Grup Manajemen Risiko Kredit) selaku Komite Tingkat Kedua, beserta Komite Tingkat Pertama yaitu I KETUT SATRA (Pimpinan Divisi Korporasi Non Sindikasi) dan GUSTI INDRA RAHMADIANSYAH (Pimpinan Divisi Risiko Kredit I) mengajukan Memorandum Analisa Kredit (MAK) Nomor – 183/GKM-Korp/V/2012 tanggal 10 Mei 2012 tersebut ke Rapat Komite Kredit, dimana pada saat itu Terdakwa EKO BUDIWIYONO (Direktur Utama) selaku Komite Kredit Kategori A menghadirinya bersama-sama dengan:
1. DANAN LINGGAR SASONGKO (Pgs. Pimpinan Grup Manajemen Risiko Kredit)
2. DULLES TAMPUBOLON (Pemimpin Grup Komersial dan Korporasi);
3. GUSTI INDRA RAHMADIANSYAH (Pemimpin Divisi Risiko Kredit I)
4. I KETUT SATRA (Pimpinan Divisi Korporasi Non Sindikasi)
5. YENI SUGIHARTO (Pemimpin Divisis Kepatuhan);
6. RIDWAN FAISAL (Acount Manajer Divisi Korporasi Non Sindikasi)
7. RINA KISNINDIYANI (Compliance Manager);
8. SENO PRABOWO (Pemimpin Departemen Corporate Legal);
9. HENDRI KARTIKA ANDRI (Acount Officer Divisi Korporasi Non Sindikasi)
10. RONY SILVANO (Risk Officer Unit Risiko Kredit I);
11. JONRIJAL (Compliance Manager);
12. MARTONO SOEPRAPTO (Direktur Operasional);
13. MULYATNO WIBOWO (Direktur Pemasaran);
14. BENNY SANTOSO (Direktur Keuangan);
15. AGUS SURYANTONO (Direktur Kepatuhan);
Bahwa dalam rapat dimaksud Terdakwa EKO BUDIWIYONO (Direktur Utama) selaku Komite Kredit Katagori A 1 mendengarkan pemaparan dari Grup Komersial dan Korporasi (GKK) dan Grup Manajemen Risiko Kredit (GMRK), dan Terdakwa EKO BUDIWIYONO tanpa:
- Menyusun kebijakan dan strategi manajemen resiko secara tertulis dan komprehensif termasuk penetapan dan persetujuan limit resiko secara keseluruhan, per jenis resiko, dan per aktivitas fungsional (kegiatan usaha Bank).
- Melaksanakan manajemen Risiko bagi Bank umum secara efektif berdasarkan Peraturan dan perundang-undangan berlaku.
- Menyusun kebijakan, strategi, dan prosedur yang komprehensif terkait penerapan Manajemen Risiko Likuiditas dengan mempertimbangkan toleransi Risiko dan memperhatikan dampaknya terhadap permodalan.
- Menjabarkan dan mengkomunikasikan kebijakan, strategi dan prosedur manajemen risiko
- Melakukan peran aktif dalam mencegah adanya penyimpangan yang dilakukan oleh manajemen dalam menetapkan kebijakan berkaitan dengan prinsip kehati-hatian.
- Melaksanakan prinsip-prinsip GCG (Good Corporate Governance) dalam setiap kegiatan usaha Bank pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.
- Memantau dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan agar tingkat kesehatan Bank dapat dipenuhi.
- Menjalankan usaha sesuai dengan prinsip pengelolaan Bank secara sehat berdasarkan CAMELS (capital, asset quality, management, earning, liquidity, dan sensitivity to market risk) sesuai ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
- selanjutnya memutuskan untuk menyetujui usulan Memorandum Analisa Kredit (MAK) Nomor – 183/GKM-Korp/V/2012 tanggal 10 Mei 2012 tersebut, dengan ketentuan:
1. Penambahan limit yang disetujui sebesar Rp. 30.000,000.000,- (tiga puluh milyar rupiah),
2. Agunan berupa penjaminan asuransi sebesar Rp. 60.000.000.000,- (enam puluh milyar rupiah)
U.p Unit Bisnis:

Monitoring proyek dan tagihan harus dilakukan dengan ketat.
Lakukan konfirmasi ke Notaris, apakah biaya proses pensertifikatan atas 3 (tiga) Akta Jual Beli masing-masing No, 847/2011, 846/2011 dan 845/2011 dan biaya pengikatan Hak Tanggungan atas SHM No. 1006 an. Dewiyana Supiyanti telah dipenuhi oleh Debitur.

Bahwa Hasil Rapat Komite Kredit tanggal 11 Juni 2012 tersebut kemudian dituangkan dalam Risalah Keputusan Komite Kredit Katagori A 1, yang ditanda tangani oleh DULLES TAMPUBOLON (Pimpinan Grup Komersial dan Korporasi) dan DANAN LINGGAR SASONGKO (Pgs. Pimpinan Grup Manajemen Risiko Kredit) selaku Komite Tingkat Kedua, beserta Komite Tingkat Pertama yaitu I KETUT SATRA (Pimpinan Divisi Korporasi Non Sindikasi) dan GUSTI INDRA RAHMADIANSYAH (Pimpinan Divisi Risiko Kredit I), serta Komite Kredit Katagori A1 yaitu Terdakwa EKO BUDIWIYONO (Direktur Utama), MARTONO SOEPRAPTO (Direktur Operasional), MULYATNO WIBOWO (Direktur Pemasaran) dan BENNY SANTOSO (Direktur Keuangan);
Bahwa dengan disetujuinya Memorandum Analisa Kredit (MAK) Nomor – 183/GKM-Korp/V/2012 tanggal 10 Mei 2012 tersebut, selanjutnya DULLES TAMPUBOLON selaku pihak yang mewakili Bank DKI dan SAMSUL BAHRI selaku Direktur PT. Likotama Harum membuat dan menandatangani akta Addendum X Perjanjian Kredit Modal Kerja Nomor : 79 tanggal 19 Juni 2012 dihadapan Poerbaningsih Adi Warsito, Notaris di Jakarta.
Bahwa selanjutnya SAMSUL BAHRI selaku Direktur PT. Likotama Harum mengajukan Surat Permohonan Pencairan Kredit Nomor; 082/LH/DKI/X/2012 tanggal 22 Oktober 2012 perihal Permohonan pencairan Kredit sebesar Rp. 20.000.000.000,- (dua puluh miliar rupiah) yang penggunaanya untuk pembangunan pelabuhan Kawasan Dorak. Bahwa dokumen proyek yang dilampirkan dalam surat permohonan tersebut bukanlah proyek yang tercantum dalam MAK Nomor – 183/GKM-Korp/V/2012 tanggal 10 Mei 2012, melainkan proyek lain yaitu:

Pekerjaan Pembangunan Pelabuhan Kawasan Dorak Kabupaten Meranti (Multiyears) tanggal kontrak 05 Oktober 2012 sampai dengan 03 Oktober 2015, dimana kontrak atas pekerjaan dimaksud ditandatangani oleh JOHN CHAIDIR selaku Direktur PT Glinding Mas Wahana dengan nilai proyek sebesar Rp.447.611.387.000,- (empat ratus empat puluh tujuh milyar enam ratus sebelas juta tiga ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah);
2 Pekerjaan Pembangunan Jembatan Selat Rengit Kabupaten Meranti (Multiyears) tanggal kontrak 11 Oktober 2012 sampai dengan 09 Januari 2015, dimana kontrak atas pekerjaan dimaksud ditandatangani oleh IR DHARMA ARIFIADI selaku General Manager Divisi I Medan PT Nindya Karya atas nama KSOPT Nindya Karya-PT Mangkubuana dan PT Relis dengan nilai kontrak sebesar Rp.447.611.387.000,- (empat ratus empat puluh tujuh juta enam ratus sebelas ribu tiga ratus delapan puluh tujuh rupiah);
3 Pekerjaan Pembangunan Gedung RSUD Kebumen Kabupaten Kebumen tanggal kontrak11 April 2013 sampai dengan 16 Nopember 2014, dimana kontrak atas pekerjaan dimaksud ditandatangani oleh RUSLI PATRA selaku Direktur PT Relis dengan nilai kontrak sebesar Rp.104.736.111.000,- (seratus empat milyar tujuh ratus tiga puluh enam juta seratus sebelas ribu rupiah).

Bahwa seharusnya Grup Komersial dan Korporasi (GKK) yaitu RIDWAN FAISAL (Acount Manager Unit Korporasi Non Sindikasi) dan Group Manajemen Resiko Kredit (GMRK) yaitu RONNY SILVANO (Risk Officer Unit Risiko Kredit I), dalam melakukan pencairan dana mendasarkan pada dokumen-dokumen kontrak kerja atau Surat Perintah Kerja (SPK) sesuai yang tercantum dalam Memorandum Analisa Kredit (MAK) yang telah disetujui; namun dalam pelaksanaannya PT. Likotama Harum dengan sepengetahuan DULLES TAMPUBOLON, HENDRI KARTIKA ANDRI, RIDWAN FAISAL, KAREN EZANA, BOYKE ADRIAN, ANDI NURHADI dan GUSTI INDRA RAHMADIANSYAH, dalam melakukan pencairan kredit menggunakan dokumen-dokumen proyek lain yang tidak terdapat dalam MAK sebagai dasar pencairannya.
Bahwa walaupun Divisi Kepatuhan melalui Nota Dinas No. 02/31/Div.Kep/V/2012 tanggal 31 Mei 2012 telah menyampaikan pendapatnya agar Grup Komersial dan Korporasi melakukan pengecekan kepada pihak yang memiliki hubungan bisnis dengan debitur, namun pada saat melakukan pencairan kredit, hal tersebut tidak dilakukan terhadap pihak pemenang lelang yaitu antara lain:

JOHN CHAIDIR selaku Direktur PT Glindingmas Wahana / perusahaan pemenang lelang dalam Pekerjaan Pembangunan Pelabuhan Kawasan Dorak Kabupaten Meranti, tidak mengetahui apabila Pekerjaan Pembangunan Pelabuhan Kawasan Dorak kabupaten Meranti yang lelangnya dimenangkan oleh perusahaannya berhubungan dengan PT Likotama Harum dan SUPENDI (Ultimate Owner), apalagi berhubungan dengan pembiayaan kredit dari Bank DKI;
Sebelumnya JOHN CHAIDIR diminta oleh RUSLI PATRA (sesama pengurus di GAPEKSINDO) mengikuti lelang untuk kepentingan RUSLI PATRA, namun setelah lelang dimenangkan olehnya, JOHN CHAIDIR diminta oleh RUSLI PATRA untuk menandatangani beberapa dokumen yaitu Perjanjian Kerjasama dan Kuasa Direksi yang isinya menyerahkan paket tersebut untuk dilaksanakan oleh SAMSUL BAHRI yang sepengetahuannya adalah pekerja (pegawai) RUSLI PATRA;
Bahwa tanpa sepengetahuan dari JOHN CHAIDIR dan tanpa melakukan pengajuan permohonan ke Bank DKI, PT Glindingmas Wahana juga mendapatkan fasilitias Bank Garansi dari Bank DKI senilai Rp.4.646.537.400,- (empat milyar enam ratus empat puluh enam juta lima ratus tiga puluh tujuh ribu empat ratus rupiah) dalam pengerjaanPembangunan Pelabuhan Kawasan Dorak kabupaten Meranti dengan nilai proyek sebesar Rp.102.223.798.000 (seratus dua milyar dua ratus dua puluh tiga juta tujuh ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah);
IR DHARMA ARIFIADI selaku General Manager Divisi I Medan PT Nindya Karyasebagai pimpinan Join Operation PT Nindya Karya–PT Mangkubuana–PTRelis dan selaku pemenang lelang dan penandatangan kontrak / perjanjian dengan Pemerintah kabupaten Meranti dalam Pekerjaan Pembangunan Jembatan Selat Rengit, sebab IR DHARMA ARIFIADI tidak tahu menahu bahwa pekerjaan tersebut nyatanya dilaksanakan secara fisik oleh PT Likotama Harum.IR DHARMA ARIFIADI hanya mengetahui bahwa RUSLI PATRA meminta kepada dirinya untuk melaksanakan pekerjaan tersebut dan tidak mengetahui kalau ternyata RUSLI PATRA meneruskannya lagi kepada SAMSUL BAHRI selaku Direktur PT Likotama Harum. Perbuatan RUSLI PATRA yang mengalihkan tanggungjawab kepada SAMSUL BAHRI dalam pelaksanaan pekerjaan Pembangunan Jembatan Selat Rengit Kabupaten Meranti telah melanggar Perjanjian (Joint Operation /Jo) antara PT Nindya, Mangkubuana dan Relis tanggal 28 Mei 2012, Pasal 3 yang isinya yaitu: “Kewajiban, yakni Seluruh anggota sepakat untuk tidak membentuk kerja sama operasi dengan pihak lain.”
Selain itu HENDRI KARTIKA ANDRI dengan diketahui I. KETUT SATRA (Pemimpin Grup Komersial dan Korporasi Divisi Korporasi Non Sindikasi) pada saat melakukan kunjungan (On The Spot) terhadap pekerjaan pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah Pemerintah Kabupaten Kebumen pada tanggal 22 Juni 2012, HENDRI KARTIKA ANDRI tidak pernah memastikan secara faktual mengenai kebenaran PT. Likotama Harum yang mengerjakan pekerjaan tersebut, karena pada saat melakukan konfirmasi hanya menanyakan “apakah benar proyek tersebut dikerjakan oleh PT. Adisyam Putra Perkasa ?”, dan pada saat melakukan kunjungan / Site Visit (On The Spot) pada tanggal 26 Juni 2012 ke Unit Layanan Pengadaan Pemerintah Kabupaten Paser Tanah Grogot Kalimantan Timur hanya menanyakan kepada Bouwheer (Pemerintah Kabupaten Paser Tanah Grogot Kalimantan Timur),”apakah benar proyek tersebut dikerjakan oleh PT. Lampiri – Relis, KSO?”, dengan tidak menanyakan apakah proyek / pekerjaan tersebut dikerjakan oleh PT. Likotama Harum maka dengan demikian Bouwheer tidak mengetahui mengenai hubungan antara PT Likotama Harum dengan pelaksanaan pekerjaan tersebut, sedangkan dari sisi Bank DKI tidak dapat memastikan mengenai kebenaran PT. Likotama Harum yang mengerjakan proyek yang dibiayai oleh Bank DKI.

Bahwa dalam menyusun Memorandum Analisa Kredit (MAK) Nomor – 183/GKM-Korp/V/2012 tanggal 10 Mei 2012 dan dilanjutkan dengan proses pencairan kredit oleh Bank DKI kepada PT. Likotama Harum, tidak sesuai dengan / melanggar Buku Pedoman Perusahaan (BPP) Perkreditan Keputusan Direksi Nomor 425 tanggal 30 Desember 2010 tentang Kebijakan dan Prosedur Kredit Komersial:

Bab III huruf C. Data dan Sumber Informasi Debitur, a. Data dan informasi yang dibutuhkan angka 3. Ijin Usaha dan Tanda Daftar Perusahaan (TDP) dari Instansi yang berwenang (halaman 3).Bahwa PT Likotma Harum tidak memiliki izin Usaha Jasa Konstruksi, tidak memiliki Sertifikat Badan Usaha (SBU) jatuh tempo, sehingga tidak memungkinkan untuk mengikuti, memenangkan lelang dan mengerjakan proyek Pemerintah atas nama dirinya sendiri.
BAB II ORGANISASI DAN KEWENANGAN, huruf A. ORGANISASI angka 1 Unit Kerja Pengelola, Fungsi Tugas dan Tanggung Jawab point 4 dan 5 (halaman 1) yang mengatur:
Mengumpulkan dan memastikan validitas dokumen dan kelengkapan data berikut informasi debitur/calon debitur serta bertanggung jawab memverifikasi sesuaiproseduryangditetapkan.
Melakukan kunjungan ke (calon) debitur (onthespot) sebagai bagian dari pemantauan kredit dan apabila dipandang perlu dapat mengikut-sertakan unit yang mengelola risiko kredit.

Bahwa selanjutnya sebelum KMK-SPK tersebut jatuh tempo tanggal 6 Juni 2013, H. SUPENDI Bin AMIR kembali meminta SAMSUL BAHRI (Direktur PT Likotama Harum) untuk mengajukan Surat Permohonan Perpanjangan dan Penambahan Fasilitas Kredit Nomor : 016/LH/DKI/IV/2013 tanggal 18 April 2013, yang pada pokoknya memohon perpanjangan dan penambahan fasilitas kredit menjadi sebesar Rp. 250.000.000.000,- (dua ratus lima puluh milyar rupiah);
Bahwa dengan adanya Surat Permohonan Perpanjangan dan Penambahan Fasilitas Kredit Nomor: 016/LH/DKI/IV/2013 tanggal 18 April 2013 tersebut, selanjutnya Grup Komersial dan Korporasi yaitu HENDRI KARTIKA ANDRI (Pj. Acount Manager Unit Korporasi Non Sindikasi) tanpa melakukan review atas pengumpulan data dan memastikan atas kelengkapan / keakuratan data serta informasi debitur/calon debitur (PT. Likotama Harum) dan Group Manajemen Resiko Kredit yaitu SETIORINI (Risk Officer Unit Risiko Kredit I) beserta I KETUT SATRA (Pimpinan Divisi Korporasi Non Sindikasi) serta GUSTI INDRA RAHMADIANSYAH (Pimpinan Divisi Risiko Kredit I) selaku Komite Kredit Tingkat Pertama, menyusun permohonan tersebut dalam Memorandum Analisa Kredit (MAK) Nomor – 247/GKK-DK-/V/2013 tanggal 10 Mei 2013;
Bahwa selanjutnya Grup Komersial dan Korporasi serta Group Manajemen Risiko Kredit merekomendasikan / mengusulkan permohonan kredit debitur/calon debitur korporasi non sindikasi (PT. Likotama Harum) sebagaimana yang tercantum dalam Memorandum Analisa Kredit (MAK) Nomor – 247/GKK-DK-/V/2013 tanggal 10 Mei 2013 tersebut kepada DULLES TAMPUBOLON (Pemimpin Grup Komersil dan Korporasi) dan DANAN LINGGAR SASONGKO (Pj. Pimpinan Grup Manajemen Risiko Kredit) selaku Komite Kredit Tingkat Kedua;
Bahwa selanjutnya DULLES TAMPUBOLON (Pemimpin Grup Komersil dan Korporasi) antara lain tanpa:
Mengumpulkan dan memastikan validitas dokumen dan kelengkapan data berikutinformasi debitur/calon debitur serta tanpa memverifikasi sesuai prosedur yang ditetapkan,
Melakukan pengecekan ketentuan terkait dengan proposalkredit yang diajukan.
Menyusun analisa kredit atas dasar data yang diterima dari (calon) debitur dan telah diverifikasi serta dilyakini kebenaranya
Melakukan pengecekan ketentuan terkait dengan proposal kredit yang diajukan bersama dengan DANAN LINGGAR SASONGKO (Pj. Pimpinan Grup Manajemen Risiko Kredit) selaku Komite Kredit Tingkat Kedua merekomendasikan/mengusulkan permohonan sebagaimana yang tercantum dalam Memorandum Analisa Kredit (MAK) tersebut ke Grup Kepatuhan dan Hukum untuk dimintakan Uji Kepatuhan dan masukan / saran dari Unit Legal, dengan mencantumkan data-data sebagai berikut:

RINGKASAN MAK (point 5,7,8):

Fasilitas eksisting pertanggal 1 Mei 213 sebesar Rp. 116.723. 000.000,- dengan keterangan Lancar
Kemampuan finansial dan sumber pelunasan kredit: DSCR Likotama diproyeksikan di atas 100 % sehingga perusahaan dapat memenuhi kewajiban pokok dan bunga kepada Bank dengan baik.
Agunan Kredit:
Aqunan Non Fixed Asset:

Account Receivable Tahun 2012 dengan nilai pengikatan sebesar Rp 91.594.170.080,-
Akan diikat fiducia
Cessie atas seluruh rencana nilai proyek Tahun 2013 yang akan dikerjakan yaitu sebesar Rp 132.589 juta.
Akan diikat cessie
Deposito an. Dewiyana Supiyanti senilai Rp. 1.500.000.000,- ARO 12 bulan.
Telah diikat gadai dan surat kuasa mencairkan dan telah diblokir.
Penjaminan Asuransi dari perusahaan Asuransi yang disetujui oleh Bank DKI sebesar Rp.60.000.000.000,- menjadi Rp. 100.000.000.000,- Agunan Fixed Asset:
Jaminan yang telah diserahkan untuk fasilitas KMK adalah sebagai berikut:

Tanah dan bangunan SHM No.04183/04182 Kelapa Dua tanggal 6 Januari 2011 Luas 720 m2 berJokasi di Perumahan Islamic Village JI.Qadr Raya No.32-34 Kel.Kelapa Dua Kec.Curug Kabupaten Tangerang Banten pemegang hak adalah Dewiyana Supianti.
Telah diikat HT I dengan nilai pengikatan sebesar Rp.7.926.810.000,-.
Akan diikat HT II sebesar Rp. 226.000.000,-
Nilal asuransi sebesar Rp.6.580.410.000,-.
Tanah dan bangunan SHM NO.04215/ Kelapa Dua tanggal 21 Jan 2011 Luas 634 m2 berlokasi di Perumahan Islamic Village Jl.Alzaitun Raya/Alzaitun 3 Siok 8-2 No.6 Kel.Kelapa Dua Kec.Curug Tangerang Banten, pemegang hak adalah Dewiyana Supianti.
Telah diikat HT dengan nilai pengikatan sebesar Rp.1.698.770.000,-.
Akan diikat HT II sebesar Rp. 1.731.000.000,-
Nilai asuransi sebesar Rp.500.000.000,-. dan akan ditambahkan asuransi sebesar Rp. 127.000.000,-
Tanah SHM No.128,129,134,136,137,138,140,142,143,144,145,127 I Matagara tanggal 21-12-2004, 2-12-2004, 7-02-2005, 01-03-2005, 01-03- 2005, 01-03-2005, 04-03-2004, 04-03-2005, 04-03- 2005, 04-03-2005, 04- 03-2005, 21-12-2004 Luas 9.267 m2 berlokasi di kel.Matagara, Kec.Tigaraksa Tangerang Banten, pemegang hak adalah Dewiyana Supianti
Telah diikat HT I dengan nilai pengikatan sebesar Rp.4.268.820.000, -
Akan diikat HT II sebesar Rp. 4.072.000.000,-
diikat HT I dengan nilai pengikatan sebesar Rp.1.878.240.000, -.
Nilai asuransi sebesar Rp.1.792.720.000.-
Sebidang tanah seluas 121.905 m2 sesuai SHM No5 tanggal 04-03-1993 luas 50.450 m2, SHM No.6 tanggal, 17-04-1993 luas 31.955 m2, SHM NO.7 tanggal, 17-04-1993 luas 39.500 m2, yang terletak di JI.Lingkungan Desa Panumbang Kec.Jampang Tengah Kab.Sukabumi Jawa Barat ke- 3 SHM tercatat atas nama Dewiyana Supianti.
Telah diikat HT I dengan nilai pengikatan sebesar Rp.2.681.910.000, -.
Akan diikat HT II sebesar Rp. 3.921.000.000,-
Telah diikat fiducia sebesar Rp.2.000.000.000,-
Nilai asuransi sebesar Rp. 3.005.000.000,-
Hydraulic Ekscavator Acera Geospec SK200-8 Tahun 2008 4 unit senilai Rp.3.005 Juta Pemegang hak PT.Llkotama Harum Nilal asuransi sebesar Rp.3.005.000.000,-.
Telah diikat fiducia sebesar Rp.2.000.000.000,-
Nilai asuransi sebesar Rp. 3.005.000.000,-
Tanah SHGB NO.1512 (an. Dewiyana Supiyanti), SHGB No.I513 (an. Dewiyana Supiyanti) berlaku s/d 8 November 2015, SHM No.1659 (an. Dewiyana Supiyanti), SHM No.1660 (an. Dewiyana Supiyanti), SHM No.1725 (an. Dewiyana Supiyanti), SHM No.1727 (an. Dewiyana Supiyanti), AJB No.847/2011 Luas 300 M2 (dari Budi Kartika ke Dewiyana Supiyanti), SHM No.1753 (an. Dewiyana Supiyanti), AJB No.846/2011 Luas 290 M2 {dari Janto Lukman(qq. Lana Karta sasmita), AJB No.845/2011 Luas 421 (dari Janto Lukman (qq. Lana Karta Sasmfta) Ke Dewiyana Supiyanti). Total Luas 12.427 m2 berlokasi di JI.Raya Proklamasi Kel.Cimone Kec.Tangerang Banten,
Telah diikat HT dengan nilai pengikatan sebesar Rp.36.930.000.000, -.
Tanah SHM No.884/885/886 Cibuntu tgl.23 Febr 2009 luas 23.385 m2 berlokasi di JI.Raya Setu Cibitung Kel.Cibuntu Cibitung Bekasi, pemegang hak Supendi.
Telah dikat HT I dengan nilai pengikatan sebesar Rp.23. 376.000.000, -. Untuk SHM No. 886 akan diikat HT II sebesar Rp. 5.875.000.000,-

Tanah SHM NO.107/Cibuntu TgI.23/3/1992 Luas 6.550 m2 berlokasi di JI.Raya Curug Desa Curog Kulon Kec.Curug Kab.Tangerang Banten, pemegang hak Dewiyana Supiyanti
Telah diikat HT dengan nilai pengikatan sebesar Rp.9.367.000.000, -. Akan diikat HT II sebesar Rp. 2.342.000.000,-
Tanah dan bangunan SHM No.l006/Menteng Dalam Tgl.07 Agustus 2003 Luas 772 m2 berlokasi Jl.Jaya Mandala No.10 Rt.010 RW.02 Blok H Kel.Menteng Dalam Kec.Tebet Jakarta, pemegang hak Dewiyana Supiyanti Telah diikat HT I dengan nilai pengikat sebesar Rp. 12.881.000.000,- Akan diikat HT II sebesar Rp. 11.039.000.000,- Nilai Asuransi sebesar Rp.1. 192.000.000,- dan akan ditambahkan asuransi sebesar Rp.858.000.000,-

III. ISI MEMORANDUM ANALISA KREDIT:

Informasi Umum (huruf f):

Key Person : H. SUPENDI (selaku Komiaris PT. Likotama Harum)

Informasi Debitur dan Grup:
Mengacu kepada MAK No. 224/GKM-Korp/VI/2012, Tanggal 7 Juni 2012
Dengan Update sebagai berikut:
Berdasarkan laporan keuangan per 31 Desember 2012 posisi dana PT.Likotama Harum sebesar Rp.110.086.680,- di Bank DKI.
Penjelasan Kronologis Antara PT.Likotama Harum dengan CV.Besma Agung (salah satu bendera PT. Likotama Harum)
Menunjuk surat CV. Besma No.17/BA/SI-DKI/III/2013 tanggal 21 Maret 2013 perihal pelaksanaan SI yang ditunda dan ditembuskan ke Bank Indonesia, dengan ini kami sampaikan penjelasannya sebagai berikut:

Pada Tanggal 29 September 2010 CV.Besma Agung yang diwakili oleh Sdr.Faried Arifin dan Sdr.Tito Hariyanto selaku persero komanditer memberikan kuasa direksi kepada Sdr. Fitriadi untuk melaksanakan pekerjaan pengadaan dan pemasangan OSP FORMSJ dan Akses Telkom 2010 (Area Reg.2 JKT) membuka rekening di Bank DKI Cabang Walikota Barat serta tindakan – tindakan lainnya sehubungan kepentingan pekerjaan tersebut sesuai kuasa direksi No.70 oleh Notaris Catur Virgo, SH.
Pada tanggal 30 September 2010 Sdr.Fitriadi selaku kuasa direksi dari CV.Besma membuka rekening CV.Besma Agung di Bank DKI Capem Walikota Jakarta Barat, specimen ditandatangani oleh Sdr. Fitriadi selaku kuasa direksi CV.Besma.
Berdasarkan Perjanjian Kerja Sama JO antara CV.Besma Agung dengan PT.Likotama Harum Tanggal 24 Februari 2011 yang dibuat secara Notariel oleh Notaris Catur Virgo, SH dan ditandatangani oleh Sdr. Tito Hariyanto selaku salah satu Direktur CV. Besma Agung dengan Sdr. Samsul Bahri selaku Direktur PT.Likotama Harum menggantikan Sdr. Fitriadi. Kerjasama JO ini menyatakan kesepakatan kedua belah pihak untuk bersama – sama bekerja sama dengan melaksanakan pekerjaan yang akan diperoleh CV.Besma Agung dan atau PT.Likotama Harum.
Pada Tanggal 11 Maret 2011 Perjanjian No.062/HK.02/030503/2011 mengenai pengadaan jasa sub kontraktor proyek modernisasi jaringan kabel tembaga antara PT.Inti dengan CV.Besma Agung dimana dalam perjanjian tersebut lingkup pekerjaan termasuk pengadaan jasa penggelaran OSP dan pelolosan proyek pekerjaan Deployment OSP proyek Trade In Trade Out PT.Telkom yang berlokasi di STO Gandaria Ring dan STO Gandaria ODC-1 (TITO). Perjanjian tersebut ditandatangani oleh Sdr. Tito Hariyanto selaku salah satu Direktur CV.Besma Agung selanjutnya berdasarkan SPK No.115/PL.00/SPK/305031/2011 atas proyek TITO. CV.Besma Agung bersama – sama dengan PT.Likotama Harum mengerjakan proyek tersebut yang masing – masing mempunyai sharing dalam bentuk modal dan keahlian teknis.
Pada Tanggal 17 Juni 2011 CV.BESMA telah melakukan pengalihan pembayaran dari PT.INTI (Industri Telekomunikasi Indonesia) selaku pemilik proyek seharusnya sesuai SI No BA/002/II/2011 Tanggal 16 Februari 2011 pembayaran ke Bank DKI Cabang walikota Jakbar namun CV.Besma Agung mengalihkan pembayaran tersebut ke Bank Muamalat tanpa seijin Bank DKI (Group Komersial Bank DKI), sehingga PT.LIKOTAMA HARUM membuat surat pemberitahuan / somasi pada tanggal 9 Agustus 2011 dan pada tanggal 13 Agustus 2012 kepada PT.INTI serta mengklaim CV.Besma Agung atas pengalihan tagihan proyek tersebut ke Bank Muamalat.
Setelah dilakukan somasi oleh PT.Likotama Harum pada Tanggal 24 September 2012 kedua pihak antara PT.INTI dengan CV.Besma Agung menyepakati bahwa semua SPK/PO atas nama CV.Besma Agung harus menyalurkan seluruh tagihan yang ada ke rekening CV.Besma Agung di Bank DKI Cabang Walikota Jakarta Barat.
Dari penjelasan diatas, saat ini Cabang Walikota Jakarta Barat masih memblokir dana tagihan yang masuk ke rekening CV.Besma Agung No. 303.08.02471.9 sebesar RP.582.362.305,-.

Dan pada tanggal 6 Mei 2013 telah dibuat surat pernyataan bersama antara PT. Likotama Harum yang diwakili oleh Sdr. Samsul Bahri (Direktur Utama) dan CV. Besma Agung yang diwakili oleh Sdr. Tito Haryanto (Direktur) dengan kesepakatan sebagai berikut:

Surat SI PT. Likotama Harum No.100/DKI-LH/XI/2012 Tgl. 21 November 2012, telah disepakati untuk membatalkan dan setuju dengan penolakan yang dilakukan oleh Bank DKI Cab. Walikota Jakarta Barat No.159/WKJB/XI/2012 Tgl.25/11/2012 dan tidak akan mempermasalahkan hal tersebut dikemudian hari.
Surat CV. Besma Agung No.17/BA/SI-DKI/III/2013 Tgl.21 Maret 2013 yang ditujukan kepada Bank DKI Pusat dan Bank Indonesia serta surat No.14/BA/SI-DKI/II/2013 Tgl.25/02/2013 yang ditujukan kepada Bank DKI dan telah dinyatakan batal.
Dengan kesepakatan ini, bahwa segala urusan yang berhubungan antara PT. Likotama Harum, Bank DKI dan CV. Besma Agung dinyatakan selesai.
1. Resume Hasil Site Visit: Pada tanggal 26 April 2013 telah dilakukan site visit ke salah satu lokasi proyek PT. Likotama yaitu Pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Gedung RSUD Kabupaten Kebumen dengan nilai Rp.107.153.000.000,- (seratus tujuh milyar seratus lima puluh tiga juta rupiah) yang dimenangkan oleh salah satu benderanya yaitu PT Relis Sapindo Utama dengan APBD 2013 sebesar Rp. 58.235.000.000 (lima puluh delapan milyar dua ratus tiga puluh lima juta rupiah) dan APBD 2014 sebesar Rp.48.918.000.000,- (empat puluh delapan milyar sembilan ratus delapan belas juta rupiah).
Hasil kunjungannya sebagai berikut:

Proyek ini dikerjakan selama 584 HK (Hari Kerja) yaitu dari tanggal 11 April 2013 sampai dengan 16 Nopember 2014;
Pemberi proyek adalah Dinas PU Kabupaten Kebumen Jawa Tengah;
SPPBJ Proyek No. 050/704.1 tanggal 11 April 2013;
Proyek ini baru akan dilaksanakan di bulan Mei 2013;

IV. FASILITAS DEBITUR:

Fasilitas di Bank DKI
Utilisasi dari fasilitas KMK SPK tersebut mencapai 80 %, sementara itu utilisasi dari fasilitas BG nya sebesar 0 % yang disebabkan oleh proyek proyek yang diperoleh Debitur yang memakai bendera perusahaan lain dan BG nya ditangani oleh masing masing perusahaan pemilik bendera tersebut maka diusulan kali ini akan dirubah peruntukan penerbitan BG bisa dipakai oleh bendera perusahaan lain terkait proyek yang akan dilaksanakan.
D. ANALISA KREDIT

Analisa Kualitatif
a). Aspek Yuridis (pendirian, perizinan, permohonan)

Legalitas Pendirian Usaha
Mengacu kepada MAK No. 224/GKM-Korp/VI/2012, Tanggal 7 Juni 2012
Legalitas Perizinan
Mengacu kepada MAK No. 224/GKM-Korp/VI/2012, Tanggal 7 Juni 2012 b). Aspek Management BerdasarkanAkta No. 357 tanggal 19 April 2011 yang dibuat di hadapan Notaris Herry Sosiawan, SH, notaris di Tangerang, susunan pengurus Likotama adalah sebagai berikut: Susunan Pemegang Saham adalah sebagai berikut: Berikut CV dari pengurus Likotama:
Nama Jabatan Hubungan
Samsul Bahri Direktur
Dwiyana Supriyanti Komisaris Utama AnakKomisaris
Supendi Komisaris

Nama Jumlah
(lembar) Nominal
(Rp. Juta) %
Dewi Yana Supianti
Supendi 118.750
6.250 11.875
625 95%
5%
Total 125.000 12.500 100%

SUPENDI (Komisaris);
SAMSUL BAHRI (Direktur);
Warga negara Indonesia. Lahir pada tahun 1978 di Tanggerang, Menjabat sebagai Direktur sejak tahun 2010 s.d sekarang. Sebelumnya pernah menjabat sebagai Operational Manager pada PT. Anugrah Perkasa pada tahun 2005 s.d 2010 dan sebagai Stock and Procurement Manager di Hotel Indonesia tahun 2003 s.d 2005. Pendidikan terakhir yang ditempuh adalah Sekolah Pelayaran Menengah Swasta Jakarta, Tanjung Priuk dari tahun 1993 s.d 1996;

Aspek Teknis Produksi
Mengacu kepada MAK No. 224/GKM-Korp/VI/2012, Tanggal 7 Juni 2012 dengan update realisasi proyek tahun 2012 s/d sekarang sebagai berikut (hal 12-13):

Pengadaan Konstruksi Bangunan sisi Udara (Multiyears 5 tahun) dari Pemerintahan Kabupaten Paser;
Pembanguna Pelabuhan Kawasan Dorak Selapanjang Riau;
Pekerjaan Renovasi Unit Hotel Kesambi Hijau Semarang;
Pekerjaan Pembangunan Jembatan Selat Rengit;
Pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Gedung RSUD Kabupaten Kebumen;
ii. Aspek Pemasaran: (hal-14)
Mengacu kepada MAK Nomor: 224/GKM-Korp/VI/2012 tanggal 7 Juni 2012 dengan up date sebagai berikut
Proyek eksisting dan rencana pekerjaan yang akan dilaksanakan oleh perusahaan pada tahun 2013-2014 adalah sebesar Rp. 1.224.270 juta dengan rincian pryek sebagai berikut: Rencana proyek: PROYEK EKSISTING:

No	Lokasi	Bowheer	Nama Pekerjaan	Waktu Pelaksana an
1	Semarang	Pemprop Jawa Tengah	Pembangunan RS Tugu Rejo	9 Bulan
2	Semarang	Dinas PU Pemkab Semarang	Pembangunan RSUD Kab Kebumen	15 Bulan
3	Riau	Pemkab Bengkalis	Pembangunan Jalan Lingkar Duri Timur	3 Tahun
4	Lampung	Pemkab Pering Sewu	Pembangunan Islamic Center	Multiyears
			Pembangunan RSUD
			Pembangunan Jalan
			Pembangunan kantor DPRD
5	DKI Jakarta	Departemen Koperasi dan UK	Pembangunan Gedung deputi	7 Bulan
6	DKI Jakarta	Pemda DKI	Pembangunan Rumah Pompa dan Pembangunan Jalan	2 Bulan

No	Nama Proyek	Perusahaan Pelaksanan Proyek	Nama Bowheer	Jangka Waktu	Outstanding
1	Pengadaan Konstruksi Sisi Udara Multiyeas Kab Paser	Lampiri – Relis KSO	Pemkab Paser	22-15-12- 2011 s/d 28- 06-2015	34.216.852.569
2	Pemb Pelabuhan Kawasan	PT Glinding Mas Wahana	Dihubkom dan Informatika	5-10-2012 s/d 3-1-2015	4.836.070.273
	Dorak Selat Panjang Riau		Kab Meranti
3	Pekerjaan Renovasi Unit Hotel Kosambi Hijau Semarang	PT Mangkubuana Hutama Jaya	Perusahaan Daerah Jawa Tengah	21-11-2012 s/d 7-7-2013	12.670.173.265
4	Pembangunan Jembatan Selat Rengit	PT Nindya, PT Relis dan Mangkubuana	Pemkab Kepulauan Meranti	11-10-2012 s/d 09-01- 2015	50.000.000.000
5	Pembangunan gedung RSUD Kabupaten Kebumen	PT Relis	Dinas PU Kab Kebumen	11-04-2013 s/d 16-11- 2014	15.000.000.000
	Jumlah				116.723.096.10 7

I. REKOMENDASI (HAL-24)
Berdasarkan analisa tersebut diatas, direkomendasikan untuk disetujui usulan fasilitas atas nama PT Likotama Harum sebagai berikut:

Perpanjangan fasilitas KMK SPK selama 12 bulan dengan tambahan limit dari semula sebesar Rp.132.500.000.000 menjadi sebesar Rp.230.000.000.000,-.
Perpanjangan fasilitas NCL khusus Bank Garansi semula sebesar Rp. 10.000.000.000,- diturunkan menjadi sebesar Rp.6.000.000.000,-.
dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut: A. Fasilitas KMK SPK pemegang hak adalah Dewiyana Supianti.

Telah diikat HT I dengan nilai pengikatan sebesar
Rp.7.926.810.000,-.
Akan diikat HT II sebesar Rp.226.000.000,- (untuk SHM
No.04182)
Nilai asuransi sebesar Rp.6.580.410.000,-.
b. Tanah dan bangunan SHM No.04215/ Kelapa Dua tanggal
21 Jan 2011 Luas 634 m2 berlokasi di Perumahan Islamic Village
JL.Alzaitun Raya/Alzaitun 3 Blok B-2 No.6 Kel.Kelapa Dua
Kec.Curug Tangerang Banten, pemegang hak adalah Dewiyana
Supianti

Telah diikat HT I dengan nilai pengikatan sebesar
Rp.1.698.770.000,-.
Akan diikat HT II sebesar Rp.1.731.000.000,- (untuk SHM
No.04215)
Nilai asuransi sebesar Rp.500.000.000,- dan akan ditambahkan
asuransi sebesar Rp.127.000.000,-.
c. Tanah SHM No.128, 129, 134, 136, 137, 138, 140, 142,
143, 144, 145, 127/ Matagara tanggal 21-12-2004, 2-12-2004, 7-
02-2005, 01-03-2005, 01-03-2005, 01-03-2005, 04-03-2004, 04-
03-2005, 04-03-2005, 04-03-2005, 04-03-2005, 21-12-2004 Luas
9.267 m2 berlokasi di kel.Matagara, Kec.Tigaraksa Tangerang
Banten, pemegang hak adalah Dewiyana Supianti

Telah diikat HT I dengan nilai pengikatan sebesar
Rp.4.268.820.000,-
Akan diikat HT II sebesar Rp.4.072.000.000,- (untuk SHM No.128)
d. Tanah dan bangunan SHM No.237 / Panumbang Tanggal
17-04-1993 Luas 4751 berlokasi di Jl.Teluk Lada Bojen Desa
Teluk Lada Kec.Panimbang Pandeglang Banten pemegang hak
adalah Dewiyana Supianti.
Telah diikat HT I dengan nilai pengikatan sebesar
Rp.1.878.240.000,-.
Nilai asuransi sebesar Rp.1.792.720.000,-.
e. Sebidang tanah seluas 121.905 m2 sesuai SHM No.5
tanggal 04-03-1993 luas 50.450 m2, SHM No.6 tanggal, 17-04-
1993 luas 31.955 m2, SHM No.7 tanggal, 17-04-1993 luas 39.500
m2, yang terletak di Jl.Lingkungan Desa Panumbang
Kec.Jampang Tengah Kab.Sukabumi Jawa Barat ke-3 SHM
tercatat atas nama Dewiyana Supianti.
Telah diikat HT I dengan nilai pengikatan sebesar
Rp.2.681.910.000,-.

1.	Limit Kredit Maksimal	:	Semula Rp. 132.500.000.000,- (seratus tiga puluh dua milyar lima ratus juta rupiah) ditambah sebesar Rp. 97.500.000.000,- (sembilan puluh tujuh milyar lima ratus juta rupiah) sehingga menjadi Rp.230.000.000.000,- (dua ratus tiga puluh milyar rupiah)
2.	Jenis Kredit	:	Kredit Modal Kerja (KMK) – SPK
3.	Tujuan Penggunaan	:	Tambahan modal kerja dalam bidang usaha jasa konstruksi dan Pengadaan Barang dari proyek-proyek Pemprov, BUMN, BUMD dan instansi pemerintah lainnya.
4.	Jangka Waktu	:	1 (satu) tahun sejak tanggal jatuh tempo tanggal 6 Juni 2013 s/d tanggal 6 Juni 2014.
5.	Tarif kredit	:	b. Bunga : 12% p.a dan dapat ditinjau setiap saat. Pembayaran bunga dilakukan setiap bulan tanggal 25. c. Provisi : 1% dari limit kredit d. Biaya administrasi : Rp 100.000.000,- e. Denda tunggakan : 150% dari tarif bunga yang berlaku per tahun
6.	Commitment Fee	:	0,5% dari limit kredit yang belum ditarik apabila utilisasi fasilitas kurang dari 70%, yang dibayar pada saat jatuh tempo.
7.	Pelunasan	:	Pelunasan kredit bersumber dari tagihan proyek yang dibiayai. Penggunaan tagihan proyek diatur sebagai berikut : a. Atas setiap termin yang diterima dari SPK/kontrak yang dibiayai Bank DKI, dapat dipergunakan oleh debitur untuk mempercepat penyelesaian proyek dan tidak untuk menurunkan baki debet KMK SPK sepanjang baki debet KMK SPK untuk proyek tersebut ditambah porsi retensi (persentase sesuai kontrak) masih tercover dengan 125% sisa tagihan. b. Apabila kondisi pada butir a tersebut tidak tercapai, maka tagihan proyek harus dipergunakan untuk menurunkan baki debet / pelunasan kredit, dan apabila masih terdapat sisa dana hasil tagihan proyek, maka dapat dipergunakan oleh debitur.
8.	Agunan Kredit	:	Agunan Non Fixed Asset : a. Account Receivable Tahun 2012 dengan nilai pengikatan sebesar Rp.91.594.170.080,-. Akan diikat fiducia notariil dan dilakukan pendaftaran ulang. b. Cessie atas seluruh rencana nilai proyek Tahun 2013 yang akan dikerjakan yaitu sebesar Rp 132.589 juta. Akan diikat cessie notariil c. Deposito an. Dewiyana Supiyanti senilai Rp. 1.500.000.000,- ARO 12 bulan. Telah diikat gadai dan surat kuasa mencairkan serta telah di lakukan pemblokiran. d. Penjaminan Asuransi dari perusahaan Asuransi yang disetujui oleh Bank DKI semula sebesar Rp. 60.000.000.000,- menjadi sebesar Rp.100.000.000.000,- Agunan Fixed Asset : Jaminan yang telah diserahkan untuk fasilitas KMK adalah sebagai berikut: a. Tanah dan bangunan SHM No.04183 dan No.04182/Kelapa Dua tanggal 6 Januari 2011 Luas 720 m2 berlokasi di Perumahan Islamic Village Jl.Qadr Raya No.32-34 Kel.Kelapa Dua Kec.Curug Kabupaten Tangerang Banten

Akan diikat HT II sebesar Rp.3.921.000.000,- (untuk SHM No.5)
f. Hydraulic Ekscavator Acera Geospec SK200-8 Tahun
2008 4 unit senilai Rp.3.005 Juta Pemegang hak PT.Likotama
Harum.
Telah diikat fiducia sebesar Rp.2.000.000.000,-
Nilai Asuransi sebesar Rp.3.005.000.000,-
g. Tanah SHGB No.1512 (an. Dewiyana Supiyanti), SHGB
No.1513 (an. Dewiyana Supiyanti) berlaku s/d 8 November 2015,
SHM No.1659 (an. Dewiyana Supiyanti), SHM No.1660 (an.
Dewiyana Supiyanti), SHM No.1728 (an. Dewiyana Supiyanti),
SHM No.1727 (an. Dewiyana Supiyanti), SHM No.1726 (an.
Dewiyana Supiyanti ) AJB No.847/2011 Luas 300 M2 (dari Budi
Kartika ke Dewiyana Supiyanti), SHM No.1753 (an. Dewiyana
Supiyanti),SHM No.1754 (an. Dewiyana Supiyanti), AJB
No.846/2011 Luas 290 M2 (dari Janto Lukman (qq.Lana Karta
Sasmita) Ke Dewiyana Supiyanti), AJB No.845/2011 Luas 421 M2
(dari Janto Lukman (qq.Lana Karta Sasmita) Ke Dewiyana
Supiyanti). Total Luas 12.427 m2 berlokasi di Jl.Raya Proklamasi
Kel.Cimone Kec.Tangerang, Banten.
Telah diikat HT I dengan nilai pengikatan sebesar
Rp.36.930.000.000,-.
h. Tanah SHM No.884/885/886 Cibuntu tgl.23 Febr 2009
Luas 23.385 m2 berlokasi di Jl.Raya Setu Cibitung Kel.Cibuntu
Cibitung Bekasi, pemegang hak Supendi
Telah dikat HT I dengan nilai pengikatan sebesar
Rp.23.376.000.000,-.
Untuk SHM No.886 akan diikat HT II sebesar Rp.5.875.000.000,-
i. Tanah SHM No.107 /Cibuntu Tgl.23/3/1992 Luas 6.550
m2 berlokasi di Jl.Raya Curug Desa Curog Kulon Kec.Curug
Kab.Tangerang Banten, pemegang hak Dewiyana Supiyanti.
Telah diikat HT I dengan nilai pengikatan sebesar Rp.
9.367.000.000,-.
Akan diikat HT II sebesar Rp.2.342.000.000,- (untuk SHM No.107)

j. Tanah dan bangunan SHM No.1006/Menteng Dalam
Tgl.07 Agustus 2003 Luas 772 m2 berlokasi Jl.Jaya Mandala
No.10 Rt.010 Rw.02 Blok H Kel.Menteng Dalam Kec.Tebet
Jakarta, pemegang hak Dewiyana Supiyanti
Telah diikat HT I dengan nilai pengikatan sebesar Rp.
12.881.000.000,-.
Akan diikat HT II sebesar Rp.11.039.000.000,-.
Nilai asuransi Rp.2.192.000.000,- dan akan ditambahkan asuransi
sebesar Rp.858.000.000,-.
Atas seluruh agunan fasilitas yang dimiliki PT. Likotama Harum

			berlaku cross collateral dan cross default dengan seluruh fasilitas yang ada serta wajib diserahkan dan diikat sesuai ketentuan perundangan yang berlaku. Biaya-biaya yang timbul sehubungan dengan pengikatan agunan dan penutupan asuransi menjadi beban debitur. Atas seluruh agunan yang bukan atas nama debitur, harus dilengkapi dengan surat pernyataan dari pemilik agunan dan pasangan (suami/istri) yang berisi persetujuan bahwa aset yang mereka miliki dijadikan agunan untuk menjamin fasilitas kredit yang diterima debitur dari Bank DKI berdasarkan Perjanjian Kredit dan addendum-addendumnya.
9.	Lain – lain	:

B.Syarat Penarikan Fasilitas KMK SPK (point 4, 5,6,8,11,12,13):

Mengajukan surat permohonan penarikan kredit 5 (lima) hari kerja sebelum rencana penarikan kredit dilakukan yang dilengkapi dengan asli dokumen Keputusan Pemenang Lelang Tunggal/SPK/Kontrak atau true copy yang ditandatangani debitur dengan menunjukkan aslinya dan Purchase Order (PO) atau Invoice dari supplier.
Menyerahkan asli Standing Instruction (SI) atas pembayaran proyek yang disetujui atau dicountersign bouwheer ke rekening escrow di Bank DKI dan tidak dapat diubah tanpa persetujuan dari Bank. Persyaratan ini dapat tidak dipenuhi apabila informasi tersebut telah ada dalam Kontrak.
Menyerahkan rencana penggunaan dana / budget cash flow kepada Bank DKI sesuai spesifikasi pekerjaan/proyek yang akan dikerjakan dan disetujui bank.
Telah dilakukan konfirmasi atas dokumen perolehan proyek (keputusan pemenang lelang/SPK/SPMK) dan Standing Instruction (SI) oleh petugas bank kepada bouwheer mengenai kebenaran dokumen dan kepastian pembayaran tagihan melalui rekening escrow atas nama perusahaan pemenang proyek di Bank DKI.
Telah menyerahkan Akta Cessie Notariil yang antara lain berisi bahwa atas seluruh tagihan proyek yang dibiayai oleh Bank DKI baik untuk proyek yang dimenangkan oleh debitur maupun proyek yang pengerjaannya dilakukan oleh debitur berdasarkan dokumen/perjanjian tertentu dengan perusahaan pemenang tender, dialihkan haknya untuk kepentingan Bank DKI.
Apabila fasilitas ini akan dipergunakan oleh anak perusahaan PT. Likotama Harum maka harus menyerahkan akta notariil yang menyatakan bahwa kepemilikan PT. Likotama Harum di ke – 3 anak perusahaan yaitu PT. Relis Sapindo Utama, PT. Mangkubuana Hutama Jaya dan PT. Glinding Mas Wahana minimal sebesar 51%.
Khusus untuk proyek Multiyears, harus menyerahkan bukti pengesahan anggaran dari DPR/DPRD B. Syarat-syarat Penerbitan Bank Garansi (point 3):
Fasilitas ini hanya dapat dipergunakan oleh PT. Likotama Harum dengan anak perusahaannya yang terdiri dari PT. Relis Sapindo Utama, PT. Glinding Mas Wahana, PT. Mangkubuana Hutama Jaya. Atas ke – 3 perusahaan tersebut akan dilakukan jual beli saham yang nantinya PT. Likotama Harum akan memiliki share minimal sebesar 51%.
C. Syarat Lain – Lain.

Selama fasilitas belum lunas, debitur berkewajiban untuk melakukan hal- hal sebagai berikut(huruf j):

Menyampaikan akta perubahan Anggaran Dasar (AD) perseroan setiap ada perubahan AD disertai kelengkapan dokumentasinya.

Selama kredit belum lunas, tanpa persetujuan Bank DKI terlebih dahulu Debitur tidak diperkenankan untuk (huruf b):

Mengubah susunan pengurus dan pemegang saham

Tahun 2013 PT. Likotama Harum harus mendapatkan proyek atas nama sendiri.

Bahwa pada waktu yang tidak dapat diingat lagi secara pasti pada tahun 2013, guna menindak lanjuti Surat Permohonan Perpanjangan dan Penambahan Fasilitas Kredit Nomor: 016/LH/DKI/IV/2013 tanggal 18 April 2013 sebagaimana yang dituangkan dalam Memorandum Analisa Kredit Nomor: 247/GKK-DK/V/2013 tanggal 10 Mei 2013 tersebut; maka DULLES TAMPUBOLON (Pemimpin Grup Komersial dan Korporasi), bersama-sama dengan GUSTI INDRA RAHMADIANSYAH (Pemimpin Divisi Risiko Kredit I), I KETUT SATRA (Pimpinan Divisi Korporasi Non Sindikasi), MULYATNO WIBOWO (Direktur Pemasaran), melakukan pertemuan dengan H. SUPENDI Bin AMIR antara lain di Hotel Kempenski Jakarta; dimana dalam pertemuan tersebut membahas mengenai adanya permasalahan atas peminjaman bendera perusahaan oleh H. SUPENDI Bin AMIR, dan H. SUPENDI Bin AMIR bersedia untuk mengambil alih saham 51 % dari PT. Relis Sapindo Utama, PT. Glinding Mas Wahana, dan PT. Mangkubuana Hutama Jaya;
Bahwa terhadap Memorandum Analisa Kredit Nomor: 247/GKK- DK/V/2013 tanggal 10 Mei 2013, Y. SUGIHARTO selaku Pemimpin Divisi Kepatuhan telah membuat Nota Dinas No: 09/29 /Div.Kep/V/2013 tanggal 29 Mei 2013, yang pada pokoknya dalam kesimpulannya sebagai berikut:

KAP yang diperguanakan oleh PT. Likotama Harum bukan rekanan Bank;
Tidak terdapat fotocopy dan NPWP atas naha SUPENDI (Komisaris PT. Likotama Harum);
Tidak terdapat informasi ijin usaha jasa konstruksi (IUJK).Hal ini telah disampaikan pada hasil uji kepatuhan terdahulu dan sampai saat ini tidak terdapat informasi mengenai hal tersebut pada MAK;
Nomor Pengenal Infortir Khusus (NPIK) Nomor 1.36.19.07.07495 telah habis masa berlakunya tanggal 17 April 2013;
Terdapat nilai pertanggungan asuransi lebih rendah dari nilai pasar agunan yaitu:

Nilai pertanggungan asuransi atas bangunan pada SHM No. 04215/Kelapa Dua sebesar Rp.500.000.000.,- sedangkan nilai pasar agunan sebesar Rp. 586.000.000,-
Nilai pertanggungan asuransi atas bangunan pada SHM Nomor 237/Panin Bank sebesar Rp.1.793.000.000,-, sedangkan nilai pasar agunan sebesar Rp. 2.178.000.000,-;
dan selanjutnya dalam Rekomendasi, pada pokoknya sebagai berikut:
Agar dilakukan pengecekan kepadabouwheer mengenai proyek yang sedang dan atau akan dikerjakan oleh Debitur termasuk SPK / Kontrak / Perjanjian/ Surat Perjanjian / Surat Penunjukkan langsung/ Pemenang Lelang Tunggal / Standing Instruction dan dibuat Berita Acara Pengecekan keasliannya kepada Bouwheer. Terhadap hal tersebut agar dipastikan SI ditanda tangani oleh Debitur, Bouwheer dan Bank DKI dengan ketentuan SI tidak dapat dipindah tangankan ke Bank / pihak lain tanpa persetujuan Bank DKI. Untuk kepentingan pembuktian di Pengadilan maka akan lebih kuat apabila SI dibuat secara Notariil.
Dalam hal proyek menggunakan perusahaan lain, perjanjian kerjasama anatara perusahaan pemenang proyek dengan debitur agar dibuat secara notariil dan dibuatkan surat kuasa pemindah bukuan apabila tagihan harus masuk dahulu ke dalam rekening perusahaan lain di Bank DKI dan dilakukan monitoring dengan baik terhadap setiap transfer dana tagihan yang masuk tersebut. Berkaitan dengan risiko hukum yang lebih berat, untuk menghindari terjadinya permasalahan hukum yang dapat merugikan Bank di masa yang akan datang;
Penggunaan Kantor Akuntan Publik, Perusahaan Asuransi, Aprisial Indipenden, Notaris serta Konsultan lain yang digunakan Bank harus sesuai dengan ketentuan SK Direksi Nomor 425 Tahun 2010;
Selanjutnya AGUS SURYANTONO selaku Direktur Kepatuhan memberikan pendapat sebagai berikut:
Hasil uji kepatuhan atas debitur agar mendapat perhatian dan tindak lanjut ;
Pelaksanaan selanjutnya agar senantiasa memperhatikan aspek kepatuhan terhadap ketentuan, menerapkan prinsip kehati-hatian, dan manajemen resiko pada setiap tahapan proses;
Bahwa pada saat proses penyusunan Memorandum Analisa Kredit Nomor: 247/GKK-DK/V/2013 tanggal 10 Mei 2013, posisi fasilitas eksisting PT. Likotama Harum (dana yang masih outstanding atau telah dipergunakan oleh PT Likotama Harum yang ditarik dari fasilitas kredit sebelumnya dan belum dikembalikan ke Bank DKI) pertanggal 1 Mei 2013 yang jatuh tempo tanggal 6 Juni 2013 adalah sebesar Rp. 116.723.000.000,- (seratus enam belas milyar tujuh ratus dua puluh tiga juta rupiah) dengan status lancar;
Bahwa selanjutnya pada tanggal 29 Mei 2013, DULLES TAMPUBOLON (Pimpinan Grup Komersial dan Korporasi) dan DANAN LINGGAR SASONGKO (Pj. Pimpinan Grup Manajemen Risiko Kredit) selaku Komite Tingkat Kedua, beserta Komite Kredit Tingkat Pertama yaitu I KETUT SATRA (Pimpinan Divisi Korporasi Non Sindikasi) dan GUSTI INDRA RAHMADIANSYAH (Pimpinan Divisi Risiko Kredit I) mengajukan Memorandum Analisa Kredit Nomor: 247/GKK-DK/V/2013 tanggal 10 Mei 2013 tersebut ke Rapat Komite Kredit, dimana pada saat itu Terdakwa EKO BUDIWIYONO (Direktur Utama) selaku Komite Kredit Kategori A menghadirinya bersama-sama dengan :

DANAN LINGGAR SASONGKO (Pj. Pimpinan Grup Manajemen Risiko Kredit)
DULLES TAMPUBOLON (Pemimpin Grup Komersial dan Korporasi);
GUSTI INDRA RAHMADIANSYAH (Pimpinan Divisi Resiko Kredit);
I KETUT SATRA (Pimpinan Divisi Korporasi Non Sindikasi)
YENI SUGIHARTO (Pemimpin Divisi Kepatuhan)
RINA KISNINDIYANI (Compliance Manager Divisi Kepatuhan);
SENO PRABOWO (Pemimpin Departemen Legal);
SIGIT RUSSENO (Yurist);
HENDRI KARTIKA ANDRI (Pj. Acount Manager Unit Korporasi Non Sindikasi);
SETIORINI (Risk Officer Unit Risiko Kredit I)
HERU EKO YANTO (Compliance Manager Divisi Kepatuhan);
JONRIZAL (Compliance Manager Divisi Kepatuhan);
MULYATNO WIBOWO (Direktur Pemasaran);
BENNY SANTOSO (Direktur Keuangan);
AGUS SURYANTONO (Direktur Kepatuhan).

Bahwa dalam rapat dimaksud Terdakwa EKO BUDIWIYONO (Direktur Utama) selaku Komite Kredit Katagori A mendengarkan pemaparan dari Grup Komersial dan Korporasi (GKK) dan Grup Manajemen Risiko Kredit (GMRK), dan Terdakwa EKO BUDIWIYONO tanpa:
Menyusun kebijakan dan strategi manajemen resiko secara tertulis dan komprehensif termasuk penetapan dan persetujuan limit resiko secara keseluruhan, per jenis resiko, dan per aktivitas fungsional (kegiatan usaha Bank).
Melaksanakan manajemen Risiko bagi Bank umum secara efektif berdasarkan Peraturan dan perundang-undangan berlaku.
Menyusun kebijakan, strategi, dan prosedur yang komprehensif terkait penerapan Manajemen Risiko Likuiditas dengan mempertimbangkan toleransi Risiko dan memperhatikan dampaknya terhadap permodalan.
Menjabarkan dan mengkomunikasikan kebijakan, strategi dan prosedur manajemen risiko
Melakukan peran aktif dalam mencegah adanya penyimpangan yang dilakukan oleh manajemen dalam menetapkan kebijakan berkaitan dengan prinsip kehati-hatian.
Melaksanakan prinsip-prinsip GCG (Good Corporate Governance) dalam setiap kegiatan usaha Bank pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.
Memantau dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan agar tingkat kesehatan Bank dapat dipenuhi.
Menjalankan usaha sesuai dengan prinsip pengelolaan Bank secara sehat berdasarkan CAMELS (capital, asset quality, management, earning, liquidity, dan sensitivity to market risk) sesuai ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
selanjutnya memutuskan untuk menyetujui usulan Memorandum Analisa Kredit Nomor: 247/GKK-DK/V/2013 tanggal 10 Mei 2013 tersebut di atas dengan tambahan ketentuan sebagai berikut:

Fasilitas BG tetap sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah);
Untuk proyek-proyek yang akan dibiayai oleh Bank DKI wajib menggunakan BG yang diterbitkan oleh Bank DKI (syarat lain-lain dan surat pernyataan dari Debitur).
Pada saat perpanjangan penutupan asuransi, nilai pertanggungan asuransi bangunan disesuaikan menjadi sebesar nilai pasarnya (syarat penarikan kredit)

Bahwa Hasil Rapat Komite Kredit tanggal 29 Mei 2013 tersebut kemudian dibuat Risalah Keputusan Komite Kredit Katagori A I, yang selanjutnya ditanda tangani oleh Komite Kredit Tingkat Kedua selaku DULLES TAMPUBOLON (Pimpinan Grup Komersial dan Korporasi) dan DANAN LINGGAR SASONGKO (Pj. Pimpinan Grup Manajemen Risiko Kredit), Komite Kredit Tingkat Pertama yaitu I KETUT SATRA (Pimpinan Divisi Korporasi Non Sindikasi) dan GUSTI INDRA RAHMADIANSYAH (Pimpinan Divisi Risiko Kredit I); serta Komite Kredit Katagori A1 yaitu terdakwa EKO BUDIWIYONO (Direktur Utama), BENNY SANTOSO (Direktur Keuangan) dan MULYATNO WIBOWO (Direktur Pemasaran);
Bahwa dengan adanya persetujuan Memorandum Analisa Kredit Nomor: 247/GKK-DK/V/2013 tanggal 10 Mei 2013 tersebut, selanjutnya DULLES TAMPUBOLON sebagai pihak yang mewakili Bank DKI dan SAMSUL BAHRI selaku Direktur Utama PT Likotama Harum menandatangani adendum pernjanjian Perpanjangan dan Penambahan Fasilitas Kredit pada tanggal 8 Juli 2013,sebagaimana akte Nomor: 21 tanggal 08 Juli 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh Ir Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, SH, Notaris di Jakarta.
Bahwa dalam Memorandum Analisis Kredit Nomor: 247/GKK-DK/V/2013 tanggal 10 Mei 2013, telah mencantumkan bahwa PT Relis Sapindo Utama, PT Mangkubuana Hutama Jaya dan PT Glindingmas Wahana adalah anak perusahaan dari PT Likotama Harum, padahal sebenarnya H. SUPENDI Bin AMIR selaku Komisaris PT. Likotama Harum baru melakukan pembuatan akte pengalihan saham yang semata- mata hanya untuk memenuhi kelengkapan administrasi pencairan kredit karena tidak disertai dengan transaksi pembayaran saham kepada PT Relis Sapindo Utama dan PT Mangkubuana Hutama, yang masing-masing akta pengalihan sebagai berikut:

Tanggal 10 Juli 2013, untuk PT Mangkubuana HutamaJayadenganAkta Berita Acara Rapat Perusahaan dan Jual Beli Saham akte No. 31dan 37 yang dibuat dihadapan TOMMY SETIAWAN, Notaris pengganti dari HERY SOSIAWAN, Notaris di Tangerang, yang sekaligus dibuat pembatalannya pada tanggal yang sama dan oleh Notaris yang sama dengan Akte No.38 dan kemudian dibuat kembali Jual Beli sahamnya dengan Akte No. 39 pada tanggal yang sama oleh Notaris yang sama pula.
Tanggal 26 Agustus 2013, untuk PT Relis Sapindo dengan Akta Berita Acara Rapat Perusahaan dan Jual Beli SahamAkte No. 94 dan 95 yang dibuat dihadapan TOMMY SETIAWAN, Notaris pengganti dari HERY SOSIAWAN, Notaris di Tangerang, Sedangkan H. SUPENDI Bin AMIR selaku Komisaris PT. Likotama Harum tidak berhasil membuat akte pengalihan saham atau pembelian saham PT Glindingmas Wahana dari JOHN CHAIDIR;

Bahwa walaupun belum ada akta Notaris Pengalihan Saham terhadap PT Glindingmas Wahana ke PT Likotama Harum, sehingga persyaratan sebagaimana yang tercantum dalam Memorandum Analisa Kredit Nomor: 247/GKK-DK/V/2013 tanggal 10 Mei 2013 yaitu keharusan PT. Likotama Harum untuk memiliki saham minimal sebesar 51% belum terpenuhi, namun SAMSUL BAHRI selaku Direktur PT. Likotama Harum tetap mengajukan pencairan, dimana selanjutnya Grup Komersial dan Korporasi (GKK) dan Grup Managemen Resiko Kredit (GMRK) memproses pencairan kredit kepada PT. Likotama Harum, dengan antara lain membuat dan menandatangani:
Memorandum Nomor: 634/GKK-DK/X/2013 tanggal 10 Oktober 2013 sebagai tindak lanjut dari Surat Permohonan Pencairan Kredit dari SAMSUL BAHRI (selaku Direktur PT. LIkotama Harum) Nomor: 029/SP/LH-DKI/X/2013 tanggal 10 Oktober 2013, yang pada pokoknya memohon pencairan dana untuk proyek dari Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika, Pemerintah Kabupaten Paser sebesar Rp.55.000.000.000,- (lima puluh milyar rupiah) dalam pengadaan konstruksi bangunan Bandara Sisi Udara (Multi years 5 tahun);
Memorandum Nomor: 763/GKK-DK/XI/2013 tanggal 26 Nopember 2013 sebagai tindak lanjut dari Surat Permohonan Pencairan Kredit dari SAMSUL BAHRI (selaku Direktur PT. LIkotama Harum) Nomor: 035/SP/LH-DKI/XI/2013 tanggal 26 Nopember 2013, yang pada pokoknya memohon pencairan dana untuk proyek dari Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika, Pemerintah Kabupaten Paser sebesar Rp.20.000.000.000,- (dua puluh milyar rupiah) dalam pengadaan konstruksi bangunan Bandara Sisi Udara (Multi years 5 tahun);
Bahwa pencairan dana dimaksud tidak digunakan untuk proyek yang dikerjakan oleh PT. Likotama Harum sebagaimana yang dipersyaratkan dalam Memorandum Analisis Kredit Nomor: 247/GKK- DK/V/2013 tanggal 10 Mei 2013, namun digunakan untuk proyek lain antara lain untuk membiayai pembangunan Hotel Kesambi Semarang Jawa Tengah. Bahwa Grup Komersial dan Korporasi dan Grup Managemen Resiko Kredit tidak pernah mengecek kebenaran apakah PT. Likotama Harum yang mengerjakan pekerjaan tersebut;
Bahwa setelah pencairan dana tersebut, selanjutnya H. SUPENDI Bin H. AMIR melakukan pengalihan saham dan penggantian pengurus PT Likotama Harum dengan cara membuat akte pengalihan saham yang atas namanya maupun atas nama anaknya (DEWIAYANA SUPIANTI) kepada SAMSUL BAHRI, AGUS PRIYANTO dan ALFIN MASYHAR (sesuai dengan Akte Nomor: 163 dan 164 tanggal 30 Agustus 2013 dan Akte No. 475, 476 dan 477tanggal 29 Nopember 2013), yang masing-masing dibuat dihadapan Notaris HERRY SOSIAWAN tentang Berita Acara Rapat PT Likotama Harum,sehinggasusunan Pengurus PT Likotama Harum menjadi sebagai berikut:
Direktur: SAMSUL BAHRI
Dewan Komisaris
Komisaris Utama : AGUS PRIYANTO
Komisaris : ALFIN AL MASYHAR
Perubahan tersebut kemudian dicatat di Kementerian Hukum dan HAM sesuai surat dari Kementerian Hukum dan HAM Nomor: AHU-AH.0110-03084 tanggal 29 Januari 2014.
Bahwa setelah perubahan susunan pengurus tersebut, selanjutnya H. SUPENDI Bin AMIR meminta SAMSUL BAHRI untuk membuat dan mengajukan Surat Permohonan Persyaratan Pencairan Kredit kepada Bank DKI JakartaNomor: 007/LH-DKI/II/2014 tanggal 13 Pebruari 2014 perihal Permohonan Persyaratan Pencairan Fasilitas Kredit kepada pihak Bank DKI Jakarta;
Bahwa dengan adanya Surat Permohonan Persyaratan Pencairan Fasilitas Kredit Nomor: 007/LH-DKI/II/2014 tanggal 13 Pebruari 2014 tersebut, selanjutnya Grup Komersial dan Korporasi yaitu HENDRI KARTIKA ANDRI (Account Manajer Korporasi II) tanpa melakukan review atas pengumpulan data dan memastikan atas kelengkapan / keakuratan data serta informasi debitur/calon debitur(PT. Likotama Harum) dan Group Manajemen Risiko Kredit yaitu SETIORINI (Risk Officer Unit Risiko Kredit I), beserta Komite Kredit Tingkat Pertama yaitu I KETUT SATRA (Pimpinan Divisi Korporasi I) dan GUSTI INDRA RAHMADIANSYAH (Pimpinan Divisi Risiko Kredit I) menyusun permohonan tersebut dalam Memorandum Analisa Kredit (MAK) Nomor – 164/GKK-DK-/II/2014 tanggal 25 Pebruari 2014;
Bahwa selanjutnya Grup Komersial dan Korporasi serta Group Manajemen Risiko Kredit merekomendasikan / mengusulkan permohonan kredit debitur/calon debitur korporasi non sindikasi (PT. Likotama Harum) sebagaimana tercantum dalam Memorandum Analisa Kredit (MAK) Nomor – 164/GKK-DK-/II/2014 tanggal 25 Pebruari 2014 tersebut kepada DULLES TAMPUBOLON (Pemimpin Grup Komersil dan Korporasi) dan GUSTI INDRA RAHMADIANSYAH (Pgs. Pimpinan Grup Manajemen Risiko Kredit) selaku Komite Kredit Tingkat Kedua;
Bahwa selanjutnya DULLES TAMPUBOLON (Pemimpin Grup Komersil dan Korporasi) antara lain tanpa:
Mengumpulkan dan memastikan validitas dokumen dan kelengkapan data berikutinformasi debitur/calon debitur serta tanpa memverifikasi sesuai prosedur yang ditetapkan,
Melakukan pengecekan ketentuan terkait dengan proposalkredit yang diajukan.
Menyusun analisa kredit atas dasar data yang diterima dari (calon) debitur dan telah diverifikasi serta dilyakini kebenarannya
Melakukan pengecekan ketentuan terkait dengan proposal kredit yang diajukan bersama dengan GUSTI INDRA RAHMADIANSYAH (Pgs. Pimpinan Grup Manajemen Risiko Kredit) selaku Komite Kredit Tingkat Kedua, merekomendasikan/mengusulkan permohonan sebagaimana yang tercantum dalam Memorandum Analisa Kredit (MAK) Nomor – 164/GKK- DK-/II/2014 tanggal 25 Pebruari 2014 tersebut kepada Grup Kepatuhan dan Hukum untuk dimintakan Uji Kepatuhan dan masukan / saran dari Unit Legal, dengan mencantumkan data-data sebagai berikut:

RINGKASAN MEMORANDUM ANALISA KREDIT (point: 7,8):

Kemampuan finansial dan sumber pelunasan kredit:
DSCR Likotama Tahun 2013 di atas 100 % sehingga perusahaan dapat memenuhi kewajiban pokok dan bunga kepada Bank dengan baik.
Agunan Kredit:
Aqunan Non Fixed Asset:

Account Receivable Tahun 2012 dengan nilai pengikatan sebesar Rp 91.594.170.080,-
Telah diikat diikat fiducia sesuai dengan akta no. 24 tanggal 8 Juli 2013.
Cessie atas seluruh rencana nilai proyek Tahun 2013 yang akan dikerjakan yaitu sebesar Rp 132.589 juta.
Telah diikat diikat Cessie sesuai dengan akta no. 25 tanggal 8 Juli 2013
Deposito an. Dewiyana Supiyanti senilai Rp. 1.500.000.000,- ARO 12 bulan sesuai surat deposito Bank DKI no. 004.28/0911/2407 tanggal 28 September 2011.
Penjaminan Asuransi dari perusahaan Asuransi yang disetujui oleh Bank DKI semula sebesar Rp. 60.000.000.000,- menjadi sebesar Rp. 100.000.000.000,- sesuai polis No. 403.865.200.13.05009 tanggal 12 Juli 2013.
Agunan Fixed Asset:
Jaminan yang telah diserahkan untuk fasilitas KMK adalah sebagai berikut:

Tanah dan bangunan SHM No.04183/04182 Kelapa Dua tanggal 6 Januari 2011 Luas 720 m2 berJokasi di Perumahan Islamic Village JI.Qadr Raya No.32-34 Kel.Kelapa Dua Kec.Curug Kabupaten Tangerang Banten pemegang hak adalah Dewiyana Supianti.
Telah diikat HT I dengan nilai pengikatan sebesar Rp.7.926.810.000,-. Akan diikat HT II sebesar Rp. 226.000.000,-
Niial asuransi sebesar Rp.6.580.410.000,-.
Tanah dan bangunan SHM NO.04215/ Kelapa Dua tanggal 21 Jan 2011 Luas 634 m2 berlokasi di Perumahan Islamic Village Jl.Alzaitun Raya/Alzaitun 3 Siok 8-2 No.6 Kel.Kelapa Dua Kec.Curug Tangerang Banten, pemegang hak adalah Dewiyana Supianti.
Telah diikat HT dengan nilai pengikatan sebesar Rp.1.698.770.000,-. Akan diikat HT II sebesar Rp. 1.731.000.000,-
Nilai asuransi sebesar Rp.500.000.000,-. dan akan ditambahkan asuransi sebesar Rp. 127.000.000,-
Tanah SHM No.128,129,134,136,137,138,140,142,143,144,145,127 /Matagara tanggal 21-12-2004, 2-12-2004, 7-02-2005, 01-03- 2005, 0 1- 03-2005, 01 -03- 2005, 04-03- 2004, 04-03 -2005, 04-03- 2005, 04-03- 2005, 04-03-2005, 21-12-2004 Luas 9.267 m2 berlokasi di kel.Matagara, Kec.Tigaraksa Tangerang Banten, pemegang hak adalah Dewiyana Supianti
Telah diikat HT I dengan nilai pengikatan sebesar Rp.4.268.820.000, - Telah diikat HT II sebesar Rp. 4.072.000.000,- (untuk SHM No. 128)
Tanah dan bangunan SHM No.237 / Panumbang Tanggal 17-04-1993 Luas 4751 berlokasi di JI.Teluk Lada Bojen Desa Teluk Lada Kec.Panimbang Pandeglang Banten pemegang hak adalah Dewiyana Supianti.
Telah diikat HT I dengan nilai pengikatan sebesar Rp.1.878.240.000, -. Nilai asuransi sebesar Rp.1.792.720.000,-.
Sebidang tanah seluas 121.905 m2 sesuai SHM No5 tanggal 04-03-1993 luas 50.450 m2, SHM No.6 tanggal, 17-04-1993 luas 31.955 m2, SHM No.7 tanggal, 17-04-1993 luas 39.500 m2, yang terletak di JI.Lingkungan Desa Panumbang Kec.Jampang Tengah Kab.Sukabumi Jawa Barat ke- 3 SHM tercatat atas nama Dewiyana Supianti.
Telah diikat HT I dengan nilai pengikatan sebesar Rp.2.681.910.000, -. Akan diikat HT II sebesar Rp. 3.921.000.000,-
Hydraulic Ekscavator Acera Geospec SK200-8 Tahun 2008 4 unit senilai Rp.3.005 Juta Pemegang hak PT.Likotama Harum Nilal asuransi sebesar Rp.3.005.000.000,-.
Telah diikat fiducia sebesar Rp.2.000.000.000,-
Nilai asuransi sebesar Rp. 3.005.000.000,-
Tanah SHGB NO.1512 (an. Dewiyana Supiyanti), SHGB No.I513 (an. Dewiyana Supiyanti) berlaku sid 8 November 2015, SHM No.1659 (an. Dewiyana Supiyanti), SHM No.1660 (an. Dewiyana Supiyanti), SHM No.I725 (an. Dewiyana Supiyanti), SHM No.I727 (an. Dewiyana Supiyanti), AJB No.847/2011 Luas 300 M2 (dari Budi Kartika ke Dewiyana Supiyanti), SHM No.1753 (an. Dewiyana Supiyanti), AJB No.846/2011 Luas 290 M2 {dari Janto Lukman(qq. Lana Karta sasmita), AJB No.845/2011 Luas 421 (dari Janto Lukman (qq. Lana Karta Sasmfta) Ke Dewiyana Supiyanti). Total Luas 12.427 m2 berlokasi di JI.Raya Proklamasi Kel.Cimone Kec.Tangerang Banten, Telah diikat HT dengan nilai pengikatan sebesar Rp.36.930.000.000, -.
Tanah SHM No.884/885/886 Cibuntu tgl.23 Febr 2009 luas 23.385 m2 berlokasi di JI.Raya Setu Cibitung Kel.Cibuntu Cibitung Bekasi, pemegang hak Supendi.
Telah dikat HT I dengan nilai pengikatan sebesar Rp.23. 376.000.000, -. Untuk SHM No. 886 akan diikat HT II sebesar Rp. 5.875.000.000,-

Tanah SHM NO.107/Cibuntu TgI.23/3/1992 Luas 6.550 m2 berlokasi 'di JI.Raya Curug Desa Curog Kulon Kec..Curug Kab.Tangerang Banten, pemegang hak Dewiyana Supiyanti
Telah diikat HT dengan nilai pengikatan sebesar Rp.9.367.000.000, -. Akan diikat HT II sebesar Rp. 2.342.000.000,- (untuk SHM No. 107)
Tanah dan bangunan SHM No.l006/Menteng Dalam Tgl.07 Agustus 2003 Luas 772 m2 berlokasi Jl.Jaya Mandala NO.IO Rt.OlO RW.02 Blok H Kel.Menteng Dalam Kec.Tebet Jakarta, pemegang hak Dewiyana Supiyanti Telah diikat HT I dengan nilai pengikat sebesar Rp. 12.881.000.000,- Telah diikat HT II sebesar Rp. 11.039.000.000,-
Nilai Asuransi sebesar Rp. 2.192.000.000,- dan telah ditambahkan asuransi sebesar Rp. 858.000.000,-

Rekomendasi: Semula:
Syarat penarikan kredit no.12 adalah sebagai berikut:
Apabila fasilitas ini akan dipergunakan oleh anak perusahaan PT. Likotama Harum maka harus menyerahkan akta notariil yang menyatakan bahwa kepemilikan PT. Likotama Harum di ke-3 anak perusahaan yaitu PT. Relis Sappindo Utama / PT. Mangkubuana Hutama Jaya dan PT.Glinding Mas Wahana minimal sebesar 51 %.
Menjadi:
Syarat penarikan kredit no. 12 adalah sebagai berikut:
Apabila fasilitas ini akan dipergunakan oleh anak perusahaan PT. Likotama Harum maka harus menyerahkan akta notariil yang menyatakan bahwa kepemilikan PT. Likotama Harum di ke-2 anak perusahaan yaitu PT. Relis Sappindo Utama, PT. Mangkubuana Hutama Jaya minimal sebesar 51 %.
Khusus untuk proyek dari PT. Glindingmas Wahana sesuai kontrak / SPPBJ Nomor. 550/Dishub.Kominfo/SPPBJ/IX/2012 /158 tanggal 25 September 2012, yaitu: Proyek Pekerjaan Pembangunan Pelabuhan Kawasan Dorak Selat Panjang Dinas Perhubungan Dinas Komunikasi dan Informatika dengan nilai Rp. 92.930.748.000,- dipersyaratkan untuk menyerah dokumen sebagai berikut:

Dokumen Perjanjian kerjasama antara perusahaan pemenang lelang dengan debitur yang dibuat secara notariel (untuk proyek dengan nilai kontrak di atas satu milyar);
Asli Standing Instruction dari pemenang tender kepada bowheer atas pembayaran proyek yang disetujui atau countersign bowheer ke rekening escrow di Bank DKI dan tidak dapat diubah tanpa persetujuan dari Bank. Persyaratan ini dapat tidak dipenuhi apabila informasi tersebut telah ada dalam kontrak;
Surat Kuasa dari pemenang tender kepada Bank DKI yang memberikan kuasa kepada Bank DKI untuk melakukan pemindh bukuan dana yang terdapat di rekening penerimaan pembayaran dri bowheer yang akan dipergunakan untuk penurunan baki debet atau pelunasan fasilitas;
Surat kuasa yang dibuat secara notariel dari pemenang tender kepada PT. Likotama Harum untuk melakukan segala kegiatan yang berhubungan dengan proyek yang dikerjakan.

II. LATAR BELAKANG:

Sesuai dengan suratnya pada tanggal 13 Pebruari 2014, Likotama mengajukan perubahan syarat penarikan kredit yaitu pada syarat penarikan kredit nomor 12 disebutkan bahwa:
Apabila fasilitas ini akan dipergunakan oleh anak perusahaan PT. Likotama Harum maka harus menyerahkan akta notariil yang menyatakan bahwa kepemilikan PT. Likotama Harum di ke-3 anak perusahaan yaitu PT. Relis Sappindo Utam, PT. Mangkubuana Hutama Jaya dan PT.Glinding Mas Wahana minimal sebesar 51 %.

Atas salah satu syarat penarikan kredit tersebut PT. Likotama Harum mengajukan permohonan perubahan pengambil alihan saham terhadap PT. Glindingmas Wahana sebesar 51 % sehingga hanya berupa pemakaian bendera / perusahaan. Hal ini karena salah satu pengurus PT. Glindingmas Wahana masih terkait dengan keluarga Gubernur Banten yaitu JHON CHAIDIR (isteri yang bersangkutan yang bernama Ratu Tatu Chasanah adalah adik dari Gubernur Banten Ratu Atut Chosiah) yang nantinya dikhawatirkan berdampak hukum pada PT. Likotama Harum;

III. ISI MEMORANDUM ANALISA KREDIT:

Informasi Umum:

Key Person : H. SUPENDI (selaku Komiaris PT. Likotama Harum)
1. Resume Hasil Site Visit:
  Pada tanggal 22 Agustus 2013 telah dilakukan site visit ke lokasi proyek PT. Likotama Harum yaitu Pekerjaan Pelabuhan Kawasan Dorak Selat Panjang Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika dengan nilai Rp.92.930.748.000,- (sembilan puluh dua milyar sembilan ratus tiga puluh juta tujuh ratus empat puluh delapan ribu rupiah) yang dimenangkan oleh PT Glindingmas Wahana.
Hasil kunjungannya sebagai berikut:

Proyek yang dikerjakan adalah Pekerjaan Pelabuhan Kawasan Dorak Selat Panjang Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika ;
Jangka waktu pekerjaan multiyears selama 820 hari kalender (5 Oktober 2012 s/d 3 Januari 2015);
Sesuai dengan Berita Acara kunjungan setempat tanggal 22 Agustus 2013 direncanakan Debitur akan meneruskan pekerjaannya sesuai target progres yang telah ditetapkan sampai dengan akhir tahun 2014 ± 100 % (berdasarkan jadwal proyek yang telah ditetapkan);

IV. FASILITAS DEBITUR:

Fasilitas di Bank DKI (hal-7)
Utilisasi dari fasilitas KMK SPK tersebut mencapai 82 %, sementara itu utilisasi dari fasilitas BG nya sampai dengan saat ini telah digunakan untuk proyek- proyek peningkatan sarana dan prasarana perkantoran bagi LPKSP oleh PT. Mangkubuana Hutama Jaya sesuai dengan Penetapan Lelang Nomor 588 / PUM/POKJA.1/SM/VI/2013 tanggal 12 Juni 2013 sebesar Rp. 8.532.520.000,- Berikut Data Proyek PT. Likotama Harum yang masih ada out standing:

Pengadaan Konstruksi Bangunan Sisi Udara (Multiyears 5 tahun) dari Pmerintah Kabupten Paser;
Pekerjaan Pembanguan Jembatan Selat Rengit;
Pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Gedung RSUD Kabupaten Kebumen;
C. PEMBAHASAN (angka 3):
Usulan:
Apabila fasilitas ini akan dipergunakan oleh anak perusahaan PT. Likotama Harum maka harus menyerahkan akta notariil yang menyatakan bahwa kepemilikan PT. Likotama Harum di ke-2 anak perusahaan yaitu PT. Relis Sappindo Utama, PT. Mangkubuana Hutama Jaya minimal sebesar 51 % Khusus untuk proyek dari PT. Glindingmas Wahana sesuai kontrak / SPPBJ Nomor. 550/Dishub.Kominfo/SPPBJ/IX/2012 /158 tanggal 25 September 2012, yaitu: Proyek Pekerjaan Pembangunan Pelabuhan Kawasan Dorak Selat Panjang Dinas Perhubungan Dinas Komunikasi dan Informatika dengan nilai Rp. 92.930.748.000,- dipersyaratkan untuk menyerah dokumen sebagai berikut:

Dokumen Perjanjian kerjasama antara perusahaan pemenang lelang dengan debitur yang dibuat secara notariel (untuk proyek dengan nilai kontrak di atas satu milyar);
Asli Standing Instruction dari pemenang tender kepada bowheer atas pembayaran proyek yang disetujui atau countersign bowheer ke rekening escrow di Bank DKI dan tidak dapat diubah tanpa persetujuan dari Bank. Persyaratan ini dapat tidak dipenuhi apabila informasi tersebut telah ada dalam kontrak;
Surat Kuasa dari pemenang tender kepada Bank DKI yang memberikan kuasa kepada Bank DKI untuk melakukan pemindh bukuan dana yang terdapat di rekening penerimaan pembayaran dri bowheer yang akan dipergunakan untuk penurunan baki debet atau pelunasan fasilitas;
Surat kuasa yang dibuat secara notariel dari pemenang tender kepada PT. Likotama Harum untuk melakukan segala kegiatan yang berhubungan dengan proyek yang dikerjakan.

Pertimbangan:
Pertimbangan disetujuinya usulan di atas adalah sebagai berikut:

PT. Likotama Harum telah melakukan akuisisi saham sebesar Rp. 51 % terhadap PT. Relis Sapindo Utama sesuai dengan Akte Pernyataan Jual Beli Saham Notariel Nomor 489 tanggal 30 Desember 2013, dan PT. Mangkubuana Hutama Jaya sesuai dengan Akte Pernyataan Jual Beli Saham Notariel Nomor 37 tanggal 10 Juli 2013;
Pemenuhan kewajiban PT. Likotama Harum kepada Bank DKI setiap bulannya sampai dengan saat ini lancar (call 1);
Atas seluruh tagihan proyek yang dibiayai oleh Bank DKI telah masuk ke rekening escrow dengan tertib;
Proyek Pekerjaan Pelabuhan Kawasan Dorak Selat Panjang Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika merupakan Proyek yang sudah dibiayai oleh Bank DKI sebelum persyaratan tentang akuisisi saham dipersyaratkan;
Dengan adanya potensi kasus hukum yang ada di PT. Glinding Mas Wahana, maka Bank DKI sependapat dengan debitur untuk tidak mengakuisisi saham PT. Glinding Mas Wahana;
Bank DKI masih diamankan dengan adanya PKS (Perjanjian Kerja Sama) antara PT. Likotama Harum dengan PT. Glinding Mas Wahana, dimana persyaratan ini sudah lazim dipergunakan untuk industri jasa konstruksi;

F. REKOMENDASI: Berdasarkan analisa tersebut di atas, direkomendasikan untuk disetujui usulan perubahan syarat penarikan fasilitas kredit Nomor 12 atas nama PT. Likotama Harum sebagai berikut:
Semula:
Apabila fasilitas ini akan dipergunakan oleh anak perusahaan PT. Likotama Harum maka harus menyerahkan akta notariil yang menyatakan bahwa kepemilikan PT. Likotama Harum di ke-3 anak perusahaan yaitu PT. Relis Sappindo Utama / PT. Mangkubuana Hutama Jaya dan PT.Glinding Mas Wahana minimal sebesar 51 %.

Menjadi:
Apabila fasilitas ini akan dipergunakan oleh anak perusahaan PT. Likotama Harum maka harus menyerahkan akta notariil yang menyatakan bahwa kepemilikan PT. Likotama Harum di ke-2 anak perusahaan yaitu PT. Relis Sappindo Utama, PT. Mangkubuana Hutama Jaya minimal sebesar 51 %.

Khusus untuk proyek dari PT. Glindingmas Wahana sesuai kontrak / SPPBJ Nomor. 550/Dishub.Kominfo/SPPBJ/IX/2012 /158 tanggal 25 September 2012, yaitu: Proyek Pekerjaan Pembangunan Pelabuhan Kawasan Dorak Selat Panjang Dinas Perhubungan Dinas Komunikasi dan Informatika dengan nilai Rp. 92.930.748.000,- dipersyaratkan untuk menyerah dokumen sebagai berikut:

Dokumen Perjanjian kerjasama antara perusahaan pemenang lelang dengan debitur yang dibuat secara notariel (untuk proyek dengan nilai kontrak di atas satu milyar);
Asli Standing Instruction dari pemenang tender kepada bowheer atas pembayaran proyek yang disetujui atau countersign bowheer ke rekening escrow di Bank DKI dan tidak dapat diubah tanpa persetujuan dari Bank. Persyaratan ini dapat tidak dipenuhi apabila informasi tersebut telah ada dalam kontrak;
Surat Kuasa dari pemenang tender kepada Bank DKI yang memberikan kuasa kepada Bank DKI untuk melakukan pemindah bukuan dana yang terdapat di rekening penerimaan pembayaran dari bowheer yang akan dipergunakan untuk penurunan baki debet atau pelunasan fasilitas;
Surat kuasa yang dibuat secara notariel dari pemenang tender kepada PT. Likotama Harum untuk melakukan segala kegiatan yang berhubungan dengan proyek yang dikerjakan.

Bahwa dalam Memorandum Analisa Kredit (MAK) Nomor – 164/GKK-DK- /II/2014 tanggal 25 Pebruari 2014 tersebut di atas, tidak mencantumkan adanya pengalihan saham PT Likotama Harum dari H. SUPENDI BIN AMIR dan DEWIAYANA SUPIANTI (anak H. SUPENDI BIN AMIR) kepada AGUS PRIYANTO dan ALFIN MASYHAR, serta tidak mencantumkan penggantian pengurus (Komisaris Utama PT Likotama Harum) dari DEWIAYANA SUPIANTI kepada AGUS PRIYANTO, dan Komisari dari H. SUPENDI BIN AMIR kepada ALFIN MASYHAR;
Bahwa atas Memorandum Analisa Kredit (MAK) Nomor – 164/GKK-DK- /II/2014 tanggal 25 Pebruari 2014 tersebut, Y. SUGIHARTO (Pj. Pemimpin Grup Kepatuhan dan Hukum) dalam Nota Dinas No.09 /28/GKH-Kep/11/2014tanggal 28 Pebruari 2014, yang ditujukan kepada Direktur Kepatuhan dan Hukum telah memberikan saran antara lain sebagai berikut: “ Untuk prinsip kehati-hatian, disarankan untuk tidak lagi membiayai proyek yang dimenangkanoleh PT Gelindingmas Wahana, mengingat RATU TATU CHASANAH yang menjabat Wakil Bupati Serang adalah adik kandung dari RATU ATUT CHOSIAH (Gubernur Banten) yang saat ini diperiksa KPK terkait dugaan Korupsi yang melibatkan keluarganya, sehingga terdapat potensi resiko terhadap pemberiankredit kepada PT Likotama Harum“.
Selanjutnya AGUS SURYANTONO selaku Direktur Kepatuhan dan Hukum memberikan pendapat sebagai berikut, “hasil uji kepatuhan ini dan hasil uji kepatuhan terdahulu (U.p. No. Din.Kep. No. 04/29/Div/Kep/V/2013 tanggal 29 Mei 2013)agar mendapat perhatian dan tindak lanjut”;
Kemudian pada tanggal 5 Maret 2014, DULLES TAMPUBOLON (Pimpinan Grup Komersial dan Korporasi) dan GUSTI INDRA RAHMADIANSYAH (Pgs. Pimpinan Grup Manajemen Risiko Kredit) selaku Komite Kredit Tingkat Kedua, beserta Komite Kredit Tingkat Pertama yaitu I KETUT SATRA (Pimpinan Divisi Korporasi I) dan GUSTI INDRA RAHMADIANSYAH (Pimpinan Divisi Risiko Kredit I), serta Grup Komersial dan Korporasi yaitu HENDRI KARTIKA ANDRI (Acount Manajer Korporasi II) dan Group Manajemen Risiko Kredit yaitu SETIORINI (Risk Officer Unit Risiko Kredit I) mengajukan Memorandum Analisa Kredit (MAK) Nomor – 164/GKK-DK-/II/2014 tanggal 25 Pebruari 2014 tersebut ke Rapat Komite Kredit, dimana pada saat itu Terdakwa EKO BUDIWIYONO (Direktur Utama) selaku Komite Kredit Kategori A menghadirinya bersama-sama dengan:

GUSTI INDRA RAHMADIANSYAH (Pgs. Pemimpin Grup Manajemen Risiko Kredit);
RIANA VITASARI (Pgs. Pemimpin Grup Manajemen Resiko Kredit);
DULLES TAMPUBOLON (Pemimpin Grup Komersial dan Korporasi);
YENI SUGIHARTO (Pj. Pemimpin Grup Kepatuhan dan Hukum);
I KETUT SATRA (Pemimpin Divisi Korporasi I);
SENO PRABOWO (Pemimpin Departemen Corporate Legal);
RINA KISNINDIYANI (Manager Unit Kepatuhan);
HENDRI KARTIKA ANDRI (Account Manajer Korporasi);
SETIORINI (Risk Officer Unit Risiko Kredit I);
HERU EKO YANTO (Officer Unit Kepatuhan);
BENNY SANTOSO (Direktur Keuangan);
MARTONO SOEPRAPTO (Direktur Operasional);
MULYATNO WIBOWO (Direktur Korporasi dan Syariah);

Bahwa dalam rapat dimaksud Terdakwa EKO BUDIWIYONO (Direktur Utama) selaku Komite Kredit Katagori A1 mendengarkan pemaparan dari Grup Komersial dan Korporasi (GKK) dan Grup Manajemen Risiko Kredit (GMRK), dan Terdakwa EKO BUDIWIYONO tanpa:
Menyusun kebijakan dan strategi manajemen resiko secara tertulis dan komprehensif termasuk penetapan dan persetujuan limit resiko secara keseluruhan, per jenis resiko, dan per aktivitas fungsional (kegiatan usaha Bank).
Melaksanakan manajemen Risiko bagi Bank umum secara efektif berdasarkan Peraturan dan perundang-undangan berlaku.
Menyusun kebijakan, strategi, dan prosedur yang komprehensif terkait penerapan Manajemen Risiko Likuiditas dengan mempertimbangkan toleransi Risiko dan memperhatikan dampaknya terhadap permodalan.
Menjabarkan dan mengkomunikasikan kebijakan, strategi dan prosedur manajemen risiko
Melakukan peran aktif dalam mencegah adanya penyimpangan yang dilakukan oleh manajemen dalam menetapkan kebijakan berkaitan dengan prinsip kehati-hatian.
Melaksanakan prinsip-prinsip GCG (Good Corporate Governance) dalam setiap kegiatan usaha Bank pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.
Memantau dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan agar tingkat kesehatan Bank dapat dipenuhi.
Menjalankan usaha sesuai dengan prinsip pengelolaan Bank secara sehat berdasarkan CAMELS (capital, asset quality, management, earning, liquidity, dan sensitivity to market risk) sesuai ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

selanjutnya memutuskan untuk menyetujui usulan Memorandum Analisa Kredit (MAK) Nomor – 164/GKK-DK-/II/2014 tanggal 25 Pebruari 2014 tersebut di atas dengan tambahan ketentuan “
“Dana tagihan proyek pekerjaan Pembangunan Pelabuhan Kawasan Dorak Selat Panjang Dinas Perhubungan Komunikasi dan informatika yang masuk ke rekening escrow atas nama PT. Glinding Mas Wahana di Bank DKI harus dipergunakan untuk menurunkan baki debet KMK SPK pada hari yang sama”.

Persetujuan terhadap usulan Memorandum Analisa Kredit (MAK) Nomor – 164/GKK-DK-/II/2014 tanggal 25 Pebruari 2014, yaitu menyangkut: USULAN:
Semula:
Apabila fasilitas ini akan dipergunakan oleh anak perusahaan PT. Likotama Harum maka harus menyerahkan akta notariil yang menyatakan bahwa kepemilikan PT. Likotama Harum di ke-3 anak perusahaan yaitu PT. Relis Sappindo Utama / PT. Mangkubuana Hutama Jaya dan PT.Glinding Mas Wahana minimal sebesar 51 %.

Menjadi:
Apabila fasilitas ini akan dipergunakan oleh anak perusahaan PT. Likotama Harum maka harus menyerahkan akta notariil yang menyatakan bahwa kepemilikan PT. Likotama Harum di ke-2 anak perusahaan yaitu PT. Relis Sappindo Utama, PT. Mangkubuana Hutama Jaya minimal sebesar 51 %.

Dokumen Perjanjian kerjasama antara perusahaan pemenang lelang dengan debitur yang dibuat secara notariel (untuk proyek dengan nilai kontrak di atas satu milyar);
Asli Standing Instruction dari pemenang tender kepada bowheer atas pembayaran proyek yang disetujui atau countersign bowheer ke rekening escrow di Bank DKI dan tidak dapat diubah tanpa persetujuan dari Bank. Persyaratan ini dapat tidak dipenuhi apabila informasi tersebut telah ada dalam kontrak;
Surat Kuasa dari pemenang tender kepada Bank DKI yang memberikan kuasa kepada Bank DKI untuk melakukan pemindah bukuan dana yang terdapat di rekening penerimaan pembayaran dari bowheer yang akan dipergunakan untuk penurunan baki debet atau pelunasan fasilitas;
Surat kuasa yang dibuat secara notariel dari pemenang tender kepada PT. Likotama Harum untuk melakukan segala kegiatan yang berhubungan dengan proyek yang dikerjakan dengan ketentuan dan persyaratan kredit lainnya sebagaimana tercantum dalam Memorandum Analisa Kredit (MAK) Nomor – 164/GKK-DK-/II/2014 tanggal 25 Pebruari 2014.

Bahwa hasil Rapat Komite Kredit tanggal 5 Maret 2014 tersebut kemudian dibuat Risalah Keputusan Komite Kredit Katagori A1, yang selanjutnya ditanda tangani oleh Komite Kredit Tingkat Kedua selaku DULLES TAMPUBOLON (Pemimpin Grup Komersial dan Korporasi), RIANA VITASARI (Pgs. Pemimpin Grup Manajemen Resiko Kredit) dan GUSTI INDRA RAHMADIANSYAH (Pgs. Pemimpin Grup Manajemen Resiko Kredit), Komite Kredit Tingkat Pertama yaitu I KETUT SATRA (Pemimpin Divisi Korporasi I) dan GUSTI INDRA RAHMADIANSYAH (Pemimpin Divisi Risiko Kredit I) serta Komite Kredit Katagori A1 yaitu terdakwa EKO BUDIWIYONO (Direktur Utama), BENNY SANTOSO (Direktur Keuangan), MULYATNO WIBOWO (Direktur Korporasi dan Syariah), dan MARTONO SOEPRAPTO (Direktur Operasional);
Bahwa dalam penyusunan Memorandum Analisis Kredit Nomor: 247/GKK-DK/V/2013 tanggal 10 Mei 2013 yang dilanjutkan dengan penyusunan Memorandum Analisa Kredit (MAK) Nomor – 164/GKK-DK- /II/2014 tanggal 25 Pebruari 2014, melanggar Buku Pedoman Perusahaan (BPP) Perkreditan Keputusan Direksi No.221 tanggal 30 September 2013 tentang Kebijakan dan Prosedur Kredit Komersial:
Bab III Proses Pemberian Kredit, E. Analisa Kredit, 2. Analisa Group Perusahaan (hal-11), yang menentukan bahwa:
“Dalam melakukan analisa terhadap group perusahaan, perlu memperhatikan informasi-informasi, seperti:

Analisa hubungan kepemilikan (termasuk ultimate shareholder) dan keterkaitan usaha atas perusahaan dalam group (disertai company tree).
Analisa BMPK.
Permasalahan yang sedang dihadapi perusahaan dalam group seperti masalah hukum, informasi pasar modal dan sebagainya.
Track record setiap perusahaan dalam group.
Informasi dari wali amanat apabila debitur group mengeluarkan surat berharga/bonds.
Perusahaan dalamn group yang dijadikan sebagai perusahaan bayangan (paper company) baik di dalam negeri maupun di luar negeri”.
Dengan demikian analisa kredit seharusnya dilakukan juga terhadap PT Relis Sapindo, PT Mangkubuana dan PT Glindingmas Wahana yang disebut sebagai anak perusahaan PT Likotama Harum;

BAB. III huruf G Covenant, 3. Pelanggaran covenant (hal 44):
“Apabila Debitur tidak memenuhi Covenant yang telah ditetapkan (Pelanggaran Covenant) sesuai dengan perjanjian kredit maka harus segera diambil tindakan dan mengambil langkah-langkah sebagai berikut:

Pelanggaran Covenant harus diberitahukan secara tertulis kepada debitur dan diinformasikan kepada Pemegang Kewenangan Memutus Kredit sesuai dengan limit kewenangannya;
Terhadap pelanggaran atas Covenant harus dilakukan tindak lanjut (Flow up) monitoring untuk periode berikutnya, serta acount strategi terhadap debitu tersebut;

Bab III Proses Pemberian Kredit, F. Analisis Kredit huruf b Karakter dan Managemen angka 1, 3, 9 (hal- 18)

Pengalaman Usaha dan profesionalisme pengurus di bidangnya, antara lain informasi mengenai tingkat pendidikan, pengalaman di bidang industri perusahaan maupun di industri terkait lainnya, refer pada MAK yang lalu untuk diketahui apakah terjadi perubahan atau tidak, apakah melanggar covenant atau tidak.
Pergantian Pengurus / Suksesi;
Kasus Hukum terkait dengan pengurus perusahaan maupun keputusan yang bermasalah dari manajemen sehubungan dengan operasional perusahaan.

Bahwa sebelum KMK-SPK jatuh tempo tanggal 6 Juni 2014, H. SUPENDI Bin AMIR meminta kepada SAMSUL BAHRI untuk mengajukan Permohonan Perpanjangan Fasilitas Kredit Modal Kerja Surat Perintah Kerja (KMK- SPK) atas nama PT Likotama Harum; selanjutnya SAMSUL BAHRI menandatangani dan mengirimkan Surat Permohonan Perpanjangan Fasilitas KMK-SPK atas nama PT Likotama Harum No. 018/lH/DKI/IV/2014 tanggal 17 April 2014;
Bahwa dengan adanya Surat Permohonan Perpanjangan Fasilitas Kredit Modal Kerja Nomor: 018/lH/DKI/IV/2014 tanggal 17 April 2014 tersebut, selanjutnya Grup Komersial dan Korporasi yaitu HENDRI KARTIKA ANDRI (Acount Manajer Korporasi) tanpa melakukan review atas pengumpulan data dan memastikan atas kelengkapan / keakuratan data serta informasi debitur/calon debitur (PT. Likotama Harum) bersama dengan Group Manajemen Risiko Kredit yaitu SETIORINI (Risk Officer Unit Risiko Kredit) serta Komite Kredit Tingkat Pertama yaitu I KETUT SATRA (Pjs. Pemimpin Divisi Korporasi ) dan GUSTI INDRA RAHMADIANSYAH (Pemimpin Divisi Risiko Kredit) menyusun permohonan tersebut dalam Memorandum Analisa Kredit (MAK) Nomor – 442/GKK-DK-/V/2014 tanggal 22 Mei 2014;
Bahwa selanjutnya Grup Komersial dan Korporasi dan Group Manajemen Risiko Kredit mengusulkan Memorandum Analisa Kredit Nomor – 442/GKK-DK-/V/2014 tanggal 22 Mei 2014 tersebut kepada DULLES TAMPUBOLON (Pemimpin Grup Komersial dan Korporasi) dan DANAN LINGGAR SASONGKO (Pemimpin Grup Manajemen Risiko Kredit) selaku Komite Kredit Tingkat Kedua;
Bahwa selanjutnya DULLES TAMPUBOLON (Pemimpin Grup Komersil dan Korporasi) antara lain tanpa:
Mengumpulkan dan memastikan validitas dokumen dan kelengkapan data berikutinformasi debitur/calon debitur serta tanpa memverifikasi sesuai prosedur yang ditetapkan,
Melakukan pengecekan ketentuan terkait dengan proposalkredit yang diajukan.
Menyusun analisa kredit atas dasar data yang diterima dari (calon) debitur dan telah diverifikasi serta dilyakini kebenarannya
Melakukan pengecekan ketentuan terkait dengan proposal kredit yang diajukan bersama dengan DANAN LINGGAR SASONGKO (Pemimpin Grup Manajemen Risiko Kredit) selaku Komite Kredit Tingkat Kedua merekomendasikan/mengusulkan permohonan sebagaimana yang tercantum dalam Memorandum Analisa Kredit (MAK) Nomor – 442/GKK- DK-/V/2014 tanggal 22 Mei 2014 tersebut kepada Grup Kepatuhan dan Hukum untuk dimintakan Uji Kepatuhan dan masukan / saran dari Unit Legal, dengan mencantumkan data-data sebagai berikut:

I. RINGKASAN MEMORANDUM ANALISASA KREDIT

Kemampuan finansial dan sumber pelunasan kredit: DSCR Likotama diproyeksikan di atas 100% sehingga perusahaan dapat memenuhi kewajiban pokokdan bunga kepada Bank dengan baik.

III. ISI MEMORANDUM ANALISASA KREDIT

Informasi Umum

Key Person: H. SUPENDI
Susunan Pengurus dan Permodalan:
Berdasarkan Akta No.155 tanggal 22 Mei 2014 yang dibuat dihadapan Notaris Herry Sosiawan, SH,Notaris di Tangerang, susunan penqurus Likotama adalah sebagai berikut:
Komisaris: H. SUPENDI.

Resume Hasil Site Visit:
Pada tanggal 23 April 2014 telah dilakukan Site Visit ke salah satu lokasi proyek PT. Likotama Harum yaitu Pekerjaan Pengadaan Konstruksi Bangunan Sisi Udara (Multiyears 5 Tahun) dari Pemerintahan Kabupaten Paser, Kalimantan Timur sebesar Rp.389.910.554.000,. Jangka waktu pekerjaan Multi Years 5 tahun terhitung dan tanggal 15 Desember 2011 dan berakhir sampai dengan tanggal 28 Agustus 2015 yang dimenangkan oleh Lampiri - Relis,KSOdengan kondisi sebagai berikut:

Progress proyek Bandara sampai dengan 23 April 2014 yang dicapai oleh debitur adalah sebesar 64,1160% dari nilai proyek Rp.354.464.140.000,- (berdasarkan laporan penilai independen) atau senilai Rp.227.268.300.978,17,-. Sementara itu, jumlah fasilitas yang telah ditarik untuk proyek ini adalah sebesar Rp.155.S30.085.818,. Dengan memperhitungkan porsi self financing debitur, target progress proyek dengan jumlah fasilitas yang telah ditarik tersebut adalah Rp.222.185.836.882,- (62,68% dari nilai proyek) sehingga terjadi deviasi positif sebesar Rp.5.082.464.095,. (1,433%) yang artinya progress proyek tersebut telah melampaui target yang ditetapkan.
Direncanakan debitur akan meneruskan pekerjaannya sesuai target progress yang telah ditetapkan di tahun 2014 + 80% (berdasarkan jadwal proyek yang telah ditetapkan)
IV FASILITAS DEBITUR Fasilitas di Bank DKI: Atas fasilitas BG tersebut telah digunakan oleh PT. Likotama Harum yakni oleh anak perusahaan yang telah diakuisisi yaitu PT. Mangkubuana Hutama Jaya yaitu berupa jaminan pembayaran atas proyek Peningkatan sarana dan Prasarana Perkantoran Bagi LPKSP Kementerian Koperasi Usaha Kedl dan Menengah RI terdiri dari 2 Bank Garansi total sebesar Rp.8.532.520.000,. dengan nilai masing-masing sebesar Rp.6.399.390.000,- dan Rp.2.133.130.000,-, berlaku sejak 17 Desember 2013 sampai dengan 31 Desember 2013
Utilisasi dari fasilitas KMK -.SPK tersebut mencapai 68%. Sementara itu, utilisasi dari fasilitas BG nya sampai dengan saat ini tetah digunakan untuk proyek - proyek Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkantoran Bagi LPKSP oleh PT. Mangkubuana Hutama Jaya sesuai dengan Penetapan Lelang No,588/Pum/Pokja.1/SM/VI/2013 tanggal 12 Juni 2013 sebesar Rp.8.532.520.000.-

ANALISA KREDIT

Analisa kualitatif

Aspek Managemen
Pengurus PT. Likotama Harum sebagai komisaris: SUPENDI.
Karakter Managemen
PT Likotama Harum telah melakukan perubahan Pengurus dan Pemegang Saham tanpamemberitahukan sebelumnya kepada Bank DKI, berikut kronologisnya:

Menunjuk Akta Addendum XI PK KMK SPK No.21 tgl 8 Juli 2013, yang dibuat dihadapan Notaris Ir. Nanette Catiyanie Handari Adi Warsito, SH, dalam pasal 14 diatur bahwa PT Likotama Harum tidak diperkenankan melakukan hal - hal berikut tanpa persetujuan tertulis dari Bank terlebih dahulu termasuk akan tetapi tidak terbatas pada yaitu salah satunya berupa perubahan pengurus dan pemegang saham.
Sehubungan dengan hal tersebut, berdasarkan monitoring Bank DKI diketahui bahwa pada tanggal 30 Agustus 2013, tanggal 29 November 2013 dan tanggal 17 Maret 2014, PT.Likotama Harum telah melakukan perubahan Pengurus dan Pemegang Saham tanpa memberitahukan sebelumnya kepada Bank DKI.
Adapun alasan perubahan pengurus dan pemegang saham adalah sebagai berikut:

Bapak Alfin Al Masyhar dan Bapak Agus Priyanto (salah satu orang kepercayaan dari Bp.Supendi) dipercaya untuk mengurusi tagihan eksisting proyek PT. Likotama Harum danmempermudah kelancaran operasional proyek eksisting.
Komisaris Utama (Dewi Yana Supianti) saat ini beraktivitas di luar negeri sehingga sangat sulit untuk mengurus tagihan - tagihan proyek eksisting PT. Likotama Harum.
Pada akhirnya Perubahan pengurus dan pemegang saham PT. Likotama Harum telahkembali ke semula.

Kepada PT. Ukotama Harum telah diberikan surat teguran No.276/GKK/IlI/2014 Tanggal 24 Maret 2014 untuk dapat menjaga komitmen atas pemenuhan covenant Pasal 14 pada Addendum XI PK KMK SPK No,21 tgl 8 Juli 2013, yang dibuat dihadapan Notaris Ir, Nanettecahyanje Handari Adi Warsito, SH.

I. REKOMENDASI

A. Fasilitas KMK SPK

Jangka waktu: 12 (dua belas) bulan sejak jatuh tempo tanggal 6 Juni 2014 sampai dengan tanggal 6 Juni 2015.
D. Syarat Penarikan Fasilitas KMK SPK

Telah menandatangani Addendum PK notariil.
Telah menyerahkan perpanjangan penjaminan asuransi dari perusahaan asuransi rekanan Bank DKI sebesar Rp.100.000.000.000,- atau minimal izin prinsip.
Mengajukan surat permohonan penarikan kredit 5 (lima) hari kerja sebelum rencana penarikankredit dilakukan yang dilengkapi dengan asli dokumen Keputusan Pemenang Lelang Tunggal/SPK/Kontrak atau true copy yang ditandatangani debitur dengan menunjukkan aslinya dan Purchase Order (PO) atau Invoice dari supplier.
Menyerahkan asli Standing Instruction (SI) atas pembayaran proyek yang disetujui atau dicountersign bouwheer ke rekening escrow di Bank DKI dan tidak dapat diubah tanpa persetujuan dari Bank. Persyaratan ini dapat tidak dipenuhi apabila informasi tersebut telah ada dalam Kontrak.
Menyerahkan rencana penggunaan dana / budget cash flow kepada Bank DKI sesuai spesifikasi pekerjaan/proyek yang akan dikerjakan dan disetujui bank.
Untuk SHGB No.1512 dan SHGB No.1513 yang masa berlakunya sampai dengan 8 November 2015 atas nama Dewiyana Supiyanti untuk dilakukan proses perpanjangan, atau minimal covernotenotaris.
Apabila untuk proyek yang sama dilakukan penarikan lebih dari 1 (satu) kali, maka untuk penarikan yang ke - 2 dan seterusnya debitur harus menyerahkan dokumen pertanggung-jawaban penggunaan dana penarikan sebelumnya serta khusus untuk proyek pekerjaan fisik telah dilakukan peninjauan proyek tersebut.
Telah dilakukan konfirmasi atas dokumen perolehan proyek (keputusan pemenang lelang/SPK/SPMK) dan Standing Instruction (SI) oleh petugas bank kepada bouwheer mengenai kebenaran dokumen dan kepastian pembayaran tagihan melalui rekening escrow atas nama perusahaan pemenang proyek di Bank DKl.
Telah membuka rekening escrow di Bank DKI untuk menampung tagihan proyek yang dibiayai oleh Bank DKI.
Telah melakukan pengikatan sesuai ketentuan yang berlaku terhadap agunan yang diserahkan atau minimal Cover Note dari Notaris yang menyatakan bahwa:

Agunan berupa SHM No.. 04183 dan 04182/Kelapa Dua, SHM NO.04215/Kelapa Dua, SHMNO.128, 129, 134, 136,.137, 138, 140, 142, 143, 144, 145, 127 / Matagara, SHM NO.237/Panumbang, SHM No. 5,6,7/Panumbang, SHGB NO.1512, 1513, 1659, 1660, 1728, 1727, 1726, 1753, 1754/Cimone, SHM No. 107/Curug Kulon, SHM No.884, 885, 886/Cibuntu,SHM NO.107/Cibuntu, SHM NO.1006/Menteng Dalam
Agunan berupa Account Receivable Tahun 2013 serta cessie atas seluruh rencana nilai proyek Tahun 2014 yang akan dikerjakan.
Akta Pengikatan Hak Tanggungan dan Akta Jaminan Fidusia telah ditandatangani dan dokumen pendukung ke BPN dan Lembaga Fidusia telah lengkap.
Kesanggupan Notaris apabila Sertifikat Hak Tanggungan (SHT), sertifikat Jaminan Fidusia (SJF)telah setesai, maka asli SHT dan SJF akan langsung diserahkan ke Bank DKI.

Telah menyerahkan Akta Cessie Notariil yang antara lain berisi bahwa atas seluruh tagihan proyekyang dibiayai oleh Bank DKI baik untuk proyek yang dimenangkan oleh debitur maupun proyekyang pengerjaannya dilakukan oleh debitur berdasarkan dokumen/perjanjian tertentu dengan perusahaan pemenang tender, dialihkan haknya untuk kepentingan Bank DKI.
12.Khusus untuk proyek dari PT. Glinding Mas Wahana sesuai kontrak/SPPBJ No.550/DisthubkominfoPPBJ/lX/2012/158 tanggal 25-09-2012 yaitu proyek Pekerjaan Pembangunan Pelabuhan Kawasan Dorak Selat Panjang Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika dengan nilai Rp.92.930.748.000,- PT. Likotama Harum tidak perlu melakukan akuisisi 51% saham PT. Glinding Mas Wahana, dengan dipersyaratkan untuk menyerahkan dokumen sebagai berikut:

Dokumen Perjanjian Kerjasama antara perusahaan pemenang lelang dengan debitur yang dibuat secara Notariel (untuk proyek dengan nilai kontrak diatas Rp 1 Milyar).
Asli Standing Instruction dari pemenang tender kepada bouwheer atas pembayaran proyek yang disetujui atau countersign bouwheer ke rekening escrow di Bank DKI dan tidak dapat diubah tanpa persetujuan dari Bank. Persyaratan ini dapat tidak dipenuhi apabila informasi tersebut telah ada dalam Kontrak.
Surat Kuasa dari pemenang tender kepada Bank DKI yang memberikan kuasa kepada Bank DKI untuk melakukan pemindahbukuan dana yang terdapat di rekening penerimaan pembayaran dari Bouwheer yang akan dipergunakan untuk penurunan baki debet atau pelunasan fasilitas.
Surat Kuasa yang dibuat secara notariel dari pemenang tender kepada PT Likotama Harum untuk melakukan segala kegiatan yang berhubungan dengan proyek yang dikerjakan.

Khusus untuk proyek Multiyears, harus menyerahkan bukti pengesahan anggaran dari DPR/DPRD
Fasilitas ini hanya dapat dipergunakan oleh PT. Likotama Harum dengan anak perusahaannya yang terdiri dari PT. Relis Sapindo Utama, PT. Mangkubuana Hutama Jaya dan juga dapat dipergunakan untuk Joint Operation (JO).

Bahwa atas Memorandum Analisis Kredit No.442/GKK-DK/V/2014, tanggal 22 Mei 2014 tersebut, selanjutnya Y. SUGIHARTO sekalu Pj. Pemimpin Grup Kepatuhan dan Hukum membuat Nota Dinas Nomor 22/24/GKH- Kep/VI/2014 tanggal 24 Juni 2014, yang ditujukan kepada Direktur Kepatuhan, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Tidak terdapat dokumen pendukung berupa:

Surat Permohonan Perpanjangan kredit yang telah ditandatangani pengurus perusahaan yang berwenang
Tidak diungkap dalam MAK mengenai permasalahan hukum yang saat ini dihadapi oleh PT Likotama Harum dan atau pengurus Perusahaan serta perusahaan yang dipinjam oleh PT Likotama Harum untuk mengerjakan proyek

Berdasarkan informasi dari media elektronik Sdr.SAMSUL BAHRI yang diduga sebagai Sdr.SAMSUL BAHRI selaku Direktur PT Likotama Harum saat ini ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus proyek pengadaan lift, Hal ini harus dijadikan pertimbangan dalam pemberian fasilitas dan pengelolaan debitur, mengingat selama PT Likotama Harum menerima fasilitas kredit tidak diperbolehkan mempunyai permasalahan hukum yang berdampak signifikan terhadap kelancaran pembayaran kewajiban kepada Bank
Pemberian kredit kepada PT Likotama Harum harus sesuai dengan underlying transaction yang didukung dengan sumber pengembalian yang jelas dan controllable Selanjutnya AGUS SURYANTONO selaku Direkur Kepatuhan memberikan pendapatnya yaitu:

Rekomendasi atas hasil uji kepatuhan agar mendapat perhatian dan tindak lanjut;
Pelaksanaan selanjutnya agar senantiasa memperhatikan aspek kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku, menerapkan prinsip kehati- hatian dan manajemen resiko pada setiap tahapan proses;
Bahwa kemudian pada tanggal 25 Juni 2014, DULLES TAMPUBOLON (Pemimpin Grup Komersial dan Korporasi) dan DANAN LINGGAR SASONGKO (Pemimpin Grup Manajemen Risiko Kredit) selaku Komite Kredit Tingkat Kedua, beserta Komite Kredit Tingkat Pertama yaitu I KETUT SATRA (Pgs. Pemimpin Divisi Korporasi) dan GUSTI INDRA RAHMADIANSYAH (Pemimpin Divisi Risiko Kredit), mengajukan Memorandum Analisa Kredit (MAK) Nomor – 442/GKK-DK-/V/2014 tanggal 22 Mei 2014 tersebut ke Rapat Komite Kredit, yang dihadiri oleh:

DANAN LINGGAR SASONGKO ( Pemimpin Grup Manajemen Risiko Kredit)
DULLES TAMPUBOLON (Pemimpin Grup Komersial dan Korporasi);
YENI SUGIHARTO (Pj. Pemimpin Grup Kepatuhan);
I KETUT SATRA (Pemimpin Divisi Korporasi);
RINA KISNINDIYANI (Pj. Pempimpin Divisi Kepatuhan);
SENO PRABOWO (Pj. Pemimpin Divisi Hukum);
HENDRI KARTIKA ANDRI (Acount Manajer Unit Korporasi);
SIGIT RUSSENO (Officer Unit Legal);
SRI HADININGSIH (Officer Unit Kepatuhan);

Kemudian dalam Rapat Komite Kredit tersebut disetujui usulan Memorandum Analisa Kredit (MAK) Nomor – 442/GKK-DK-/V/2014 tanggal 22 Mei 2014 tersebut di atas dengan tambahan ketentuan: “Untuk meningkatkan kinerja Perusahaan agar Pengurus yang diindikasikan bermasalah perludievaluasi/diganti”.
Adapun persetujuan usulan Memorandum Analisa Kredit (MAK) Nomor – 442/GKK-DK-/V/2014 tanggal 22 Mei 2014, yaitu menyangkut: USULAN: Disetujui permohonan fasilitas kredit atas nama PT. Likotama Harum sebagai berikut: A. Fasilitas KMK SPK

Limit Kredit : Rp.230.000.000.000,. (dua ratus tiga puluh miliar rupiah)
Jangka Waktu Fasilitas : 12 (dua belas) bulan sejak jatuh tempo tanggal 6 Juni 2014 sampai dengan tanggal 6 Juni 2015
Suku Bunga : 12,5% p.a dan dapat ditinjau setiap saat pembayaran bungadilakukan setiap bulan tanggal 25.
B. Fasilitas Bank Garansi

Plafon BG : Rp.10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah)
Jangka Waktu Fasilitas : 12 (dua belas) bulan sejak jatuh tempo tanggal 6 Juni 2014 s.dtanggal 6 Juni 2015 Dengan ketentuan dan persyaratan kredit lainnya sebagaimana tercantum dalam Memorandum Analisa Kredit No. 442/GKK-DK/V/2014, Tanggal 22 Mei 2014.

Bahwa atas Memorandum Analisa Kredit (MAK) Nomor – 442/GKK-DK- /V/2014 tanggal 22 Mei 2014 tersebut tidak ditindak lanjuti dengan Perjanjian Pengikatan kredit (penandatanganan adendum perjanjian) secara Notariil karena PT Likotama Harum tidak dapat memenuhi persyaratan perpanjangan kredit berupa:
pembayaran Premi Asuransi Penjaminan Kredit sebesar Rp. 1.250.218.000,- (satu milyar dua ratus lima puluh juta dua ratus delapan belas ribu rupiah)
pembayaran commitment fee sebesar Rp.366.295.000,-(tiga ratus enam puluh enam juta dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah)
Bahwa walaupun tidak dilanjutkan dengan Akta Notariil Perjanjian Pengikatan Kredit, dan sesuai Memorandum Analisa Kredit (MAK) Nomor
- 442/GKK-DK-/V/2014 tanggal 22 Mei 2014, 4. Analisa Kredit. 2. Security and Coverage (halaman 25) yang menyebutkan baki debet (yang sudah diserap) PT. Likotama Harum tertanggal 26 April 2014 sebesar Rp. 200.228.000.000,- (dua ratus milyar dua ratus dua puluh delapan juta rupiah), dan belum dikembalikan ke Bank DKI serta hanya dilakukan pembayaran bunga; kemudian untuk menghindari jatuh temponya kredit yang mewajibkan PT. Likotama Harum untuk melakukan pembayaran pokok kredit beserta bunganya; selanjutnya Grup Komersial dan Korporasi yaitu HENDRI KARTIKA ANDRI (Acount Manajer Unit Korporasi II) dan SETIORINI (Risk Officer Unit Risiko Kredit I) dan Komite Kredit Tingkat Pertama yaitu I KETUT SATRA (Pemimpin Divisi Korporasi
1. dan GUSTI INDRA RAHMADIANSYAH (Pemimpin Divisi Risiko Kredit
1. membuat Memorandum Analisa Kredit (MAK) Reaktivasi No. 575/GKK-DKM/VI/2014 tanggal 30 Juni 2014, dan selanjutnya pada tanggal 30 Juni 2014 membahasnya dalam Rapat Komite Kredit Katagori B, yang dihadiri oleh:

DANAN LINGGAR SASONGKO ( Pemimpin Grup Manajemen Risiko Kredit)
DULLES TAMPUBOLON (Pemimpin Grup Komersial dan Korporasi);
GUSTI INDRA RAHMADIANSYAH (Pemimpin Divisi Risiko Kredit I)
I KETUT SATRA (Pemimpin Divisi Korporasi II);
HENDRI KARTIKA ANDRI (Acount Manajer Unit Korporasi II)
SETIORINI (Risk Officer Unit Risiko Kredit I)

Bahwa hasil Rapat Komite Kredit Katagori B tanggal 30 Juni 2014 tersebut, selanjutnya dibuatkan Risalah Keputusan Komite Kredit Katagori B yang ditanda tangani oleh DULLES TAMPUBOLON (Pemimpin Gruo Komersial dan Korporasi) dan DANAN LINGGAR SASONGKO (Pemimpin Grup Manajemen Risiko Kredit) selaku Komite Kredit Tingkat Kedua, serta Komite Kredit Tingkat Pertama yaitu I KETUT SATRA (Pemimpin Divisi Korporasi II) dan GUSTI INDRA RAHMADIANSYAH (Pemimpin Divisi Risiko Kredit I), yang memutuskan sebagai berikut: USULAN: Disetujui permohonan reaktivasi fasilitas kredit atas nama PT. Likotama Harum dengan ketentuan sebagai berikut:
KMK SPK plafon sebesar Rp.230.000.000.000.-
Bank Garansi sebesar Rp.10.000.000.000.-
Reaktivasi ini diusulkan selama 2 (dua) bulan sejak tanggal 6 Juni 2014 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2014.
Ketentuan:

Selama periode rekativasi debitur tidak diperkenankan melakukan penarikan fasilitas KMK;
Selama periode rekativasi debitur tidak diperkenankan menerbitkan Bank Garansi;
Syarat dan ketentuan sebagaimana perjanjian kredit dan addendumnya yang berlaku saat ini;
Dengan ketentuan dan syarat selengkapnya sesuai Memorandum Analisa Kredit (MAK) Reaktivasi No. 575/GKK-DKM/VI/2014 tanggal 30 Juni 2014.
KEPUTUSAN:
Setelah mendengarkan pemaparan dari Divisi korporasi II dan Divisi Risiko Kredit I pada tanggal 30 Juni 2014, maka Komite Kredit katagori B memutuskan untuk menyetujui usulan tersebut.

Bahwa sampai dengan bulan Juli 2014 PT. Likotama Harum tidak lagi melakukan pembayaran baik pokok maupun bunganya; dan sampai dengan jatuh tempo tanggal 06 Agustus 2014, PT Likotama Harum masih belum juga membayar premi asuransi, commitment fee bahkan tidak membayar pokok maupun bunganya; sehingga Grup Komersial dan Korporasi yaitu HENDRI KARTIKA ANDRI (Acount Manajer Unit Korporasi II) dan SETIORINI (Risk Officer Unit Risiko Kredit I) dan Komite Tingkat Pertama yaitu ENDAH LAKSMITRI (Pgs. Pemimpin Divisi Korporasi II) dan GUSTI INDRA RAHMADIANSYAH (Pemimpin Divisi Risiko Kredit I) kembali membuat Memorandum Analisa Kredit (MAK) Reaktivasi Nomor. 696/GKK-DK/VIII/2014 tanggal 26 Agustus 2014, dan selanjutnya pada tanggal 28 Agustus 2014 membahasnya dalam Rapat Komite Kredit Katagori B, yang dihadiri oleh:

DANAN LINGGAR SASONGKO ( Pemimpin Grup Manajemen Risiko Kredit)
DULLES TAMPUBOLON (Pemimpin Grup Komersial dan Korporasi);
GUSTI INDRA RAHMADIANSYAH (Pemimpin Divisi Risiko Kredit I)
ENDAH LAKSMITRI (Pgs. Pemimpin Divisi Korporasi II);
HENDRI KARTIKA ANDRI (Acount Manajer)
SETIORINI (Risk Officer Unit Risiko Kredit I)

Bahwa hasil Rapat Komite Kredit Katagori B tanggal 28 Agustus 2014 tersebut, selanjutnya dibuatkan Risalah Keputusan Komite Kredit Katagori B yang ditanda tangani oleh DULLES TAMPUBOLON (Pemimpin Gruo Komersial dan Korporasi) dan DANAN LINGGAR SASONGKO (Pemimpin Grup Manajemen Risiko Kredit) selaku Komite Kredit Katagori B, beserta Komite Kredit Tingkat Pertama yaitu ENDAH LAKSMITRI (Pgs. Pemimpin Divisi Korporasi II) dan GUSTI INDRA RAHMADIANSYAH (Pemimpin Divisi Risiko Kredit I), yang memutuskan sebagai berikut: USULAN:
Disetujui usulan resktivasi ke - II fasilitas kredit atas nama PT. Likotama Harum dengan rincian sebagai berikut:
KMK SPK plafon sebesar Rp.230.000.000.000.-
Bank Garansi sebesar Rp.10.000.000.000.-
Reaktivasi ini diusulkan selama 2 (dua) bulan sejak tanggal 6 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2014.
Ketentuan:

Selama periode rekativasi, debitur tidak diperkenankan melakukan penarikan fasilitas KMK;
Selama periode rekativasi, debitur tidak diperkenankan menerbitka Bank Garansi;
Syarat dan ketentuan sebagaimana perjanjian kredit dan addendumnya yang berlaku saat ini;
KEPUTUSAN:
Setelah mendengarkan pemaparan dari Divisi korporasi II dan Divisi Risiko Kredit I pada tanggal 28 Agustus 2014, maka Komite Kredit katagori B memutuskan untuk menyetujui usulan tersebut.

Bahwa sampai dengan jatuh tempo Reaktivasi II pada tanggal 06 Oktober 2014 PT. Likotama Harum tidak memenuhi persyaratan-persyaratan Bank DKI serta tidak lagi melakukan pembayaran pokok, bunga sehingga kredit dinyatakan jatuh tempo dan PT. Likotama Harum berkewajiban mengembalikan Kredit baik pokok maupun bunganya;
Bahwa pihak Bank DKI selanjutnya pada tanggal 24 Oktober 2014 dan 19 Nopember 2014 mengajukan klaim asuransi ke PT Jasindo, namun PT Jasindo melalui surat No.SD.1770/403-1/XII/2014 tanggal 01 Desember 2014 menolak pengajuan klaim tersebut dengan alasan keterlambatan; hal tersebut dikarenakan adanya 2 (dua) kali Reaktifasi terhadap kredit PT Likotama Harum, yang seharusnya klaim asuransi tersebut diajukan paling lambat tanggal 06 September 2014, sehingga PT Bank DKI mengalami kehilangan potensi pengembalian sebagian kerugian dari kredit macet PT Likotama Harum sebesar Rp.100.000.000.000,- (seratus milyar rupiah);
Bahwa dalam menyusun Memorandum Analisa Kredit (MAK) Nomor – 442/GKK-DK-/V/2014 tanggal 22 Mei 2014, serta dilanjutkan dengan penyusunan Memorandum Analisa Kredit (MAK) Reaktivasi No. 575/GKK- DKM/VI/2014 tanggal 30 Juni 2014 dan Memorandum Analisa Kredit (MAK) Reaktivasi Nomor. 696/GKK-DK/VIII/2014 tanggal 26 Agustus 2014, melanggar Buku Pedoman Perusahaan (BPP) Perkreditan Keputusan Direksi No.221 tanggal 30 September 2013 tentang Kebijakan dan Prosedur Kredit Komersial:
Bab VI Pemantauan Kredit, C. Annual Review, 2. Reaktivasi, (halaman-8) "Dalam hal MAK perpanjangan telah disetujui oleh Komite Kredit sesuai limit kewenangannya dan SPPK telah ditandatangani debitur,maka dengan sangat selektif dapat dilakukan reaktivasi. b. Reaktivasi rekening hanya dapat dilakukan dengan sangat selektif untuk kepentingan bank,bukan karena kesalahan debitur dan MAK telah mendapat keputusan dari Komite Kredit sesuai limit kewenangannya".
Buku Pedoman Perusahaan (BPP) Perkreditan Kebijakan Dan Prosedur Kredit Komersial dan Korporasi Keputusan Direksi No.221 Tanggal 7 Oktober 2013 Bab III Proses Pemberian Kredit, F. Analisa Kredit, 1. Analisa Kualitatif, b. Karakter dan Manajemen, (Hal. 18-19,) "Kasus Hukum terkait pengurus perusahaan maupun keputusan yang bermasalah dari manajemen sehubungan dengan operasional perusahaan", seharusnya telah diketahui bahwa Direktur Utama PT. Likotama Harum,SAMSUL BAHRI ditetapkan sebagai tersangka kasuskorupsi Pengadaan Lift di Kementerian Koperasi & Usaha Kecil Menengah karena telah diberitakan di beberapa media termasuk di Kompas.com tanggal 19 Juni 2014.
Bahwa berdasarkan Nota Dinas Grup Audit Intern, Nomor: 31/NDI/GAI/II/2015 tanggal 25 Pebruari 2015, Perihal Laporan Akhir Audit Khusus Kredit Modal Kerja (KMK) –SPK kepada Debitur a/n PT. Likotama Harum di Grup Komersial dan Korporasi, yang dibuat dan ditanda tangani oleh DARU WISAKSONO (Pemimpin Grup Audit Intern PT. Bank DKI) (hal – 19), terdapat Penyalahgunaan tujuan Kredit (Side streaming), yaitu penarikan dana yang tidak dipergunakan sesuai dengan tujuan penarikan, akan tetapi ditransfer ke Bank lain untuk kepentingan pembayaran cicilan PT. Likotama Harum atau untuk pembiayaan proyek lain yang tidak dibiayai oleh Bank DKI, dan indikasi (Potensi) side streaming yaitu penarikan dana secara tunai oleh H. SUPENDI Bin AMIR, SAMSUL BAHRI maupun karyawan PT. Likotama Harum lainnya dengan Cek/Giro debitur sebagai berikut:

Proyek Pekerjaan Pembangunan Jembatan Selat Rengit:

Pencairan ke-1 No.303.08.02471.9 An. Likotama Harum sebesar Rp. 31.068.497.176,- Tanggal 13 Des 2012, dengan rincian sebagai beikut:

Ambilan CK0026833 a.n GEOFFRY Rp. 6.420.797.100 tanggal 13 Desember 2012;
Ambilan CK0026834 a.n GEOFFRY Rp. 2.444.637.350 tanggal 13 Desember 2012;
Ambilan CK0026835 a.n GEOFFRY Rp. 21.200.000.000 tanggal 13 Desember 2012;
Ambilan CK0026836 Rp. 1.000.000.000,- Transfer ke PT. Relis tanggal 14 Desember 2012;
Bahwa dari pencairan sebesar Rp. 31.068.497.176,-, terjadi Potensi Side Streaming dan Side Streaming sebagai berikut:
Potensi Side Streaming dengan total sebesar Rp. 18.975.000.000, karena dilakukannya pemindah bukuan (RTGS) ke:
H. SUPENDI sebesar Rp. 18.200.000.000,-
GEOFFRY sebesar Rp. 345.000.000,-
AMAN.R sebesar Rp. 400.000.000,-
AHMAD HAMBALI sebesar Rp. 30.000.000,-
Side Streaming dengan total sebesar Rp. 2.567.223.750, karena digunakan untuk:
Pembangunan Proyek RSUD Kebumen total sebesar Rp. 1.809.568.500,-
Proyek Hotel Kesambi total sebesar Rp. 83.665.250,-
Proyek Geray SMESCO total sebesar Rp. 500.000.000,-
Proyek Dorak Jaminan Uang Muka PT. Glinding Mas Wahana total
sebesar Rp. 174.000.000,-

Pencairan ke-2 No.303.08.02471.9 An. Likotama Harum sebesar Rp. 50.000.000.000,- Tanggal 23 Januari 2013, dengan rincian sebagai beikut :

Ambilan CK0052178 a.n GEOFFRY Rp. 50.000.000.000,- tanggal 25 Januari 2013;
Bahwa dari pencairan sebesar Rp. 50.000.000.000,- terjadi Potensi Side Streaming dan Side Streaming sebagai berikut:
Potensi Side Streaming dengan total sebesar Rp.48.212.380.000, karena dilakukannya pemindah bukuan (RTGS) ke:
H. SUPENDI sebesar Rp. 48.062.380.000,-
GEOFFRY sebesar Rp. 150.000.000,-
Side Streaming dengan total sebesar Rp. 143.750.000,- karena digunakan untuk:
Cicilan BII Finance tanggal 26 PT. Likotama Harum No. Kontrak 50301110056 s/d 60 total sebesar Rp. 143.750.000,-

Pencairan ke-3 No.303.08.02471.9 An. Likotama Harum sebesar Rp. 54.000.000.000,- Tanggal 28 Agustus 2013, dengan rincian sebagai beikut:

CK0052194/Ambil Tunai Cek a.n H. SUPENDI sebesar Rp. 52.279.932.597,-
Beban Bunga Agustus 2013 Rp. 1.669.370.838,- tanggal 29 Agustus 2013; Bahwa dari pencairan sebesar Rp. 54.000.000.000,-, terjadi Potensi Side Streaming dan Side Streaming sebagai berikut:
Potensi Side Streaming dengan total sebesar Rp. 43.800.000.000,- karena dilakukannya pemindah bukuan (RTGS) ke:
H. SUPENDI sebesar Rp. 43.800.000.000,-
Side Streaming dengan total sebesar Rp. 3.784.618.286, karena digunakan untuk:
Pembayaran Cicilan BII Finance total sebesar Rp. 446.944.000,-
Proyek RSUD Kebumen total sebesar Rp.1.248.052.000,-
Proyek Bandara Sisi Udara total sebesar Rp. 500.000.000,-
Proyek Kuningan total sebesar Rp. 94.705.000,-
Proyek Kesambi total sebesar Rp.1.459.917.286,-

Pekerjaan Pembangunan Pelabuhan Kawasan Dorak:

Pencairan ke-1 No.303.08.02359.3 An. Likotama Harum sebesar Rp. 10.850.020.248.- Tanggal 23 Oktober 2012, dengan rincian sebagai beikut:

Ambilan CC0202619 a.n GEOFFRY Rp. 10.850.020.248.- tanggal 23 Oktober 2012;
Bahwa dari pencairan sebesar Rp. 10.850.020.248.- terjadi Potensi Side Streaming dan Side Streaming sebagai berikut:
Potensi Side Streaming dengan total sebesar Rp. 18.975.000.000, karena dilakukannya pemindah bukuan (RTGS) ke:
Hj. IDA FARIDA sebesar Rp. 500.000.000,-
GEOFFRY sebesar Rp. 115.000.000,-
ROY SAYOGA S sebesar Rp. 280.587.500,-
HADY SASTRAJAYA sebesar Rp. 660.000.000,-
Side Streaming dengan total sebesar Rp. 2.862.154.130, karena digunakan untuk:
Pembanguan Proyek RSUD Kebumen total sebesar Rp. 853.815.630,-
Proyek Bandara Sisi Udara total sebesar Rp. 1.455.000.000,-
Pembyarana Cicilan total sebesar Rp. 553.338.500,-

Pencairan ke-3 No.303.08.02359.3 An. Likotama Harum sebesar Rp. 2.318.159.689.- Tanggal 31Oktober 2012, dengan rincian sebagai beikut:

Ambilan CC0242532 a.n GEOFFRY Rp. 2.318.159.689.- Tanggal 31Oktober 2012;
Bahwa dari pencairan sebesar Rp. 2.318.159.689.- terjadi Potensi Side Streaming dan Side Streaming sebagai berikut:
Side Streaming dengan total sebesar Rp. 1.586.980.000,- karena digunakan untuk:
Proyek Pasar Tumenggungan sebesar Rp. 947.560.000,-
Proyek Bandara Sisis Udara sebesar Rp. 52.700.000,-
Proyek Garut sebesar Rp. 586.720.000,-

Pencairan ke-4 No.303.08.02359.3 An. Likotama Harum sebesar Rp. 2.700.000.000.- Tanggal 11 Juni 2012, dengan rincian sebagai beikut:

Ambilan CC0242533 a.n GEOFFRY Rp. 2.700.000.000.- tanggal 11 Juni 2012;
Bahwa dari pencairan sebesar Rp. 2.700.000.000.- terjadi Potensi Side Streaming dan Side Streaming sebagai berikut:
Potensi Side Streaming dengan total sebesar Rp. 1.210.000.000, karena dilakukannya pemindah bukuan (RTGS) ke:
H. SUPENDI sebesar Rp. 850.000.000,-
ROY SAYOGA sebesar Rp. 200.000.000,-
HADI SASTRAJAYA sebesar Rp. 110.000.000,-
AHMAD JAJULI sebesar Rp. 50.000.000,-
Side Streaming dengan total sebesar Rp. 135.800.000,- karena digunakan untuk:
Pembanguan Proyek RSUD Kebumen total sebesar Rp. 135.800.000,-

Pencairan ke-5 No. 303.08.02.471.9 An. Likotama Harum sebesar Rp. 10.800.000.000.- Tanggal 8 Maret 2014, dengan rincian sebagai beikut:

Ambilan Cek a.n GEOFFRY tanggal 1 April 2014, dengan jumlah total sebesar Rp.8.994.170.775,-
Beban Bunga teratanggal 28 Maret 2014 sebesar Rp. 1.915.142.587,- Bahwa dari pencairan sebesar Rp. 10.800.000.000.- terjadi Potensi Side Streaming dan Side Streaming sebagai berikut:
Potensi Side Streaming dengan total sebesar Rp. 3.200.000.000,- karena dilakukannya pemindah bukuan (RTGS) ke:
LIE YANCE sebesar Rp. 200.000.000,-
AMIN ILMI TOHA sebesar Rp.3.000.000.000,-

Pencairan ke-6. 303.08.02.471.9 An. Likotama Harum sebesar Rp. 14.650.000.000.- Tanggal 11 April 2014, dengan rincian sebagai beikut:

Ambilan Cek a.n GEOFFRY tanggal 11 April 2014, dengan jumlah total sebesar Rp.14.542.793.452.-;
Bahwa dari pencairan sebesar Rp. 14.542.793.452.- terjadi Side Streaming sebagai berikut:
Side Streaming dengan total sebesar Rp. 3.307.870.252,- karena digunakan untuk:
Proyek Bandara Sisi Udara total sebesar Rp. 2.100.052.752,-;
Proyek Kuningan total sebesar Rp. 120.000.000,-;
Proyek RSUD Kebumen total sebesar Rp. 889.117.500,-;
Proyek Semarang total sebesar Rp. 159.000.000,-;
Bayar Utang ke Ibu Hamdah total sebesar Rp. 39.700.000,-;

Pekerjaan Pengadaan Konstruksi Bangunan Sisi Udara Tanah Grogot :

Pencairan ke-1 No.303.08.02359.3 An. PT. Mangkubuana Hutama Jayasebesar Rp. 20.000.000.000.- Tanggal 12 Desember 2011, dengan rincian sebagai beikut:

Ambilan Cek a.n Aman, Samsul, dengan jumlah total Rp. 20.557.000.000.-;
Bahwa dari pencairan sebesar Rp.20.557.000.000.- terjadi Potensi Side Streaming dan Side Streaming sebagai berikut:
Potensi Side Streaming dengan total sebesar Rp. 3.656.000.000, karena dilakukannya pemindah bukuan (RTGS) ke:
GEOFFRY sebesar Rp.. 3.656.000.000,-
Side Streaming dengan total sebesar Rp. 914.454.500,-, karena digunakan untuk:
Pembayaran Cicilan dengan jumlah total sebesar Rp. 214.454.500,-
Digunakan untul lainnya, Ibu Hj. Ida Farisa dan Fitri dengan total sebesar Rp. 700.000.000,-

Pencairan ke-2 No.303.08.02359.3 An. PT. Mangkubuana Hutama Jaya sebesar Rp. 30.000.000.000.- Tanggal 6 Januari 2012, dengan rincian sebagai beikut:

Ambilan a.n Aman, Septi, Fauzi, Samsul, Geofery dengan jumlah total Rp. 30.004.110.500.-;
Bahwa dari pencairan sebesar Rp. 30.004.110.500.- terjadi Potensi Side Streaming dan Side Streaming sebagai berikut:
Potensi Side Streaming dengan total sebesar Rp. 7.870.000.000,- karena dilakukannya pemindah bukuan (RTGS) ke:
SEPTI LYDIA sebesar Rp. 250.000.000,-;
GEOFEERY sebesar Rp. 420.000.000,-;
H. SUPENDI sebesar Rp.3.485.000.000,-;
Side Streaming dengan total sebesar Rp. 1.518.204.500,-, karena digunakan untuk:
Pembayaran Cicilan dengan jumlah total sebesar Rp. 214.454.500,-
Digunakan untul lainnya dengan total sebesar Rp. 1.303.750.000,-

Pencairan ke-3 No.303.08.02359.3 An. PT. Mangkubuana Hutama Jaya sebesar Rp.17.900.000.000.- Tanggal 29 Juni 2012, dengan rincian sebagai berikut:

Ambilan Cek a.n GEOFFRY dan SAMSUL BAHRI dengan total sebesar Rp. 25.960.000.000.- Bahwa dari pencairan sebesar Rp. 25.960.000.000.- terjadi Potensi Side Streaming sebagai berikut:
Potensi Side Streaming dengan total sebesar Rp. 24.435.000.000,- karena dilakukannya pemindah bukuan (RTGS) ke:
H. SUPENDI sebesar Rp. 24.435.000.000,-

Pencairan ke-4 No.303.08.02359.3 An. PT. Mangkubuana Hutama Jaya sebesar Rp.30.000.000.000.- Tanggal 28 Maret 2013, dengan rincian sebagai berikut:

Ambilan Cek CC0242536 a.n GEOFFRY tertanggal 1 April 2013 sebesar Rp. 30.000.000.000.- Bahwa dari pencairan sebesar Rp. 30.000.000.000.- terjadi Potensi Side Streaming sebagai berikut:
Potensi Side Streaming dengan total sebesar Rp. 26.400.000.000.- karena dilakukannya pemindah bukuan (RTGS) ke:
-H. SUPENDI sebesar Rp. 26.400.000.000.-

Pencairan ke-5 No. 303.08.02.471.9 An. Likotama Harum sebesar Rp. 41.630.085.818.- Tanggal 11 Oktober 2013, dengan rincian sebagai beikut:
- Ambilan Cek a.n GEOFFRY, MAHMUD FAUZI, ANGGI NOVITA dan AMAN.R tanggal dengan jumlah total sebesar Rp. 41.800.000.000,-;
Bahwa dari pencairan sebesar Rp. 41.800.000.000,- terjadi Potensi Side Streaming dan Side Streaming sebagai berikut:

Potensi Side Streaming dengan total sebesar Rp. 24.730.000.000,- karena dilakukannya pemindah bukuan (RTGS) ke:
H. SUPENDI sebesar Rp.24.230.000.000,-;
ESRON NAPITUPULU sebesar Rp. 500.000.000,-;
Side Streaming dengan total sebesar Rp. 11.453.450.708,-, karena digunakan untuk:
Pembayaran Cicilan dengan jumlah total sebesar Rp. 73.226.000.,-
Proyek Jembatan Selat Rengit total sebesar Rp. 10.092.625.000,-
Proyek Hotel Kesambi total sebesar Rp. 287.597.708,-
Proyek Hotel Kebumen total sebesar Rp. 1.000.000.000,-

Pencairan ke-6 No. 303.08.02.471.9 An. Likotama Harum sebesar Rp. 16.000.000.000.- Tanggal 27 Nopember 2013, dengan rincian sebagai beikut:
- Ambilan Cek a.n SAMSUL No. CK 0229058 tanggal 27 Nopember 2013 sebesar Rp.13.500.000.000,-
- Bunga Pinjaman tanggal 27 Nopember 2013 sebesar Rp. 2.478.012.953,-;
Bahwa dari pencairan sebesar Rp. 16.000.000.000.-,- terjadi Potensi Side Streaming sebagai berikut:

Potensi Side Streaming dengan total sebesar Rp. 13.100.000.000,- karena dilakukannya pemindah bukuan (RTGS) ke:
H. SUPENDI sebesar Rp. 13.100.000.000,-

Pencairan ke-7 No. 303.08.02.471.9 An. Likotama Harum sebesar Rp. 29.771.871.567.- Tanggal 12 Mei 2014, dengan rincian sebagai beikut:
- Ambilan Cek a.n MAHMUD dengan jumlah total sebesar Rp. 29.775.000.000,-;
Bahwa dari pencairan sebesar Rp. 29.775.000.000,- terjadi Potensi Side Streaming dan Side Streaming sebagai berikut:

Potensi Side Streaming dengan total sebesar Rp. 2.075.843.777,- karena dilakukannya pemindah bukuan (RTGS) ke:
H. SUPENDI sebesar Rp. 2.075.843.777,-;
Side Streaming dengan total sebesar Rp. 4.607.604.340-, karena digunakan untuk:
Pembayaran Cicilan dengan jumlah total sebesar Rp. 546.645.000.,-
Proyek Jembatan Selat Rengit total sebesar Rp. 1.159.300.000,-
Proyek Kuningan total sebesar Rp. 79.420.168,-
Proyek Hotel Kesambi total sebesar Rp. 223.889.007,-
- Proyek RSUD Kebumen total sebesar Rp. 2.598.350.165,-

Pekerjaan Pembangunan Gedung RSUD Kabupaten Kebumen:

Pencairan ke-1 No. 303.08.02.471.9 An. Likotama Harum sebesar Rp. 16.800.000.000.- Tanggal 27 Januari 2014, dengan rincian sebagai beikut :

Ambilan Cek a.n No. CK0229069-71 dengan jumlah total Rp. 14.709.390.000.-;
Beban Bunga tanggal 28 Januari 2014 sebesar Rp. 2.098.575.638,- Bahwa dari pencairan sebesar Rp. 16.800.000.000.- terjadi Potensi Side Streaming dan Side Streaming sebagai berikut:
Potensi Side Streaming dengan total sebesar Rp. 50.000.000, karena dilakukannya pemindah bukuan (RTGS) ke:
H. SUPENDI sebesar Rp. 50.000.000,-
Side Streaming dengan total sebesar Rp. 3.675.572.000,-, karena digunakan untuk:
Pembayaran Cicilan dengan jumlah total sebesar Rp. 679.672.000,-
Proyek Jembatan Selat Rengit total sebesar Rp. 1.000.000.000,-
Proyek Bandara Sisi Udara total sebesar Rp. 115.900.000,-
Proyek Kuningan total sebesar Rp. 1.880.000.000,-
Berdasarkan Nota Dinas Grup Audit Intrn, Nomor: 31/NDI/GAI/II/2015 tanggal 25 Pebruari 2015 tersebut, dalam kesimpulannya sebagai berikut:

Terdapat Kelemahan dan Pelanggaran Prosedur Perkreditan terhadap Pemberian KMK-SPK kepada Debitur a/n PT. Likotama Harum yang mengakibatkan:

Kredit menjadi macet sebesar Rp. 230.000.000.000,-
Bank berpotensi menanggung kerugian sekurang-kurangnya sebesar Rp. 92.644.760.677,-;
Bank menanggung biaya cadangan kerugian penurunan nilai (CKPN) Tahun 2014 sebesar Rp.77.008.598.511,-

Terdapat penyalahgunaan tujuan kredit (Side streaming) dan indikasi Side streaming oleh Debitur terhadap Dana Pencairan /Penarikan Kredit untuk ke-4 (empat) proyek yang dibiayai, dari total pencairan kredit sebesar Rp. 410.652.255.859,-, dengan rincian:

No.	Nama Proyek	Total Pencairan/ Penarikan Kredit (Rp. )	Side Streaming (Rp. )	Indikasi Side Streaming (Rp. )
1.	Pekerjaan Pembangunan Jembatan Selat Rengit	135.068.497.076	6.495.592.036	110.987.380.000
2.	Pekerjaan Pembangunan Pelabuhan Kawasan Dorak	42.704.897.505	7.892.804.382	6.265.587.500
3.	Pekerjaan Pembangunan Bandara Sisi Udara Tanah Grogot	185.301.957.385	18.493.714.048	102.266.843.777
4.	Pekerjaan Pembangunan RSUD Kebumen	47.576.903.893	19.471.975.629	12.166.472.371
Total		410.652.255.859	52.354.086.095	231.686.283.648

Dari hasil site visit / on the spot (OTS) ke lokasi proyek dan Bouwheer tanggal 19 s/d 22 Januari 2015, diketahui sebagai berikut:

No.	Nama Proyek	Progress terakhir	Potensi Tagihan	Pemutusan Kontrak
1.	Pekerjaan Pembangunan Jembatan Selat Rengit	16,61 %	Rp. 7.144.448.827,- (sebelum pajak) kepastian pembayaran menunggu rekomendasi BPK	30-12- 2014
2.	Pekerjaan Pembangunan Pelabuhan Kawasan Dorak	40,7613 %	Rp. 6.133.427.880,- (sebelum pajak) kepastian pembayaran menunggu rekomendasi BPK	31-12- 2014
3.	Pengadaan Konstruksi Bangunan Bandara Sisi Udara Tanah Grogot	32 %	Tidak ada potensi tagihan berdasarkan surat dari Dinas Perhubungan Pemerintah Kabupaten Paser Nomor : 553/193/Perhubungan tanggal 9 Pebruari 2015, perihal pemberitahuan bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan (LHP) BPKP Perwakilan Kalimantan Timur Nomor : LATT-	24-09- 2014
			950/PW17/3/2014 tanggal 29 Desember 2014, perihal Laporan Hasil Audit dengan tujuan tertentu atas pelaksanaan pembangunan Bandara Sisi Utara Kabupaten Paser Kalimantan Timur disampaikan bahwa realisasi progress fisik dilaporkan baru mencapai 23.0109 %
4.	Pekerjaan Pembangunan RSUD Kebumen	100 %	Nilai tagihan tidak diketahui menunggu penyelesaian proses hukum	-

Fasilitas kredit tidak tercover oleh asuransi penjaminan kredit dari PT. Jasindo sebesar Rp.100.000.000.000,- (seratus milyar rupiah) sesuai dengan surat dari Asuransi Jasindo Nomor: SD. 1770/403-1/XII/2014 tanggal 1 Desember 2014, perihal Klaim Asuransi Kredit atas nama PT. Likotama Harum dan Agunan Fixed Asset tidak tercover asuransi kerugian ;
Jaminan berupa 3 (tiga) akta jual beli (AJB) yang berlokasi di Jalan Raya Proklamasi Kelurahan Cimone Kecamatan Tanggerang Banten dengan luas tanah masing-masing 300 M2, 290 M2, dan 421 M2 tidak dilakukan peningkatan hak;

Bahwa terhadap uang hasil pencairan kredit dari Bank DKI (yang masuk ke rekening atas nama SUPENDI di Bank Mandiri No. Rekening 118-00- 0808687-7), selanjutnya oleh H. SUPENDI BIN AMIR, pada tanggal tanggal 8 Juni 2012,ditransfer kepada GUSTI INDRA RAHMADIANSYAH (Pemimpin Divisi Resiko Kredit I) Bank DKI sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyaluran Kredit PT. Likotama Harum pada Bank DKI Nomor: SR-868/PW09/5/2015 tanggal 22 Desember 2015, yang dibuat dan ditanda tangani oleh GUSTINA ARUMSARI AK. MH. CFE. CfrA. CA (Kepala Bidang Investigasi) dan kawan-kawan serta diketahui oleh BONNY ANANG DWIJANTO selaku Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Propinsi DKI Jakarta, sebagaimana disebutkan pada butir 7, kerugian keuangan negara atas penyaluran kredit PT. Likotama Harum pada Bank DKI sebesar Rp.269.733.649.291,- (dua ratus enam puluh sembilan milyar tujuh ratus tiga puluh tiga juta enam ratus empat puluh sembilan ribu dua ratus sembilan puluh satu rupiah), dengan perhitungan sebagai berikut:
1. Saldo Baki debet per 31 Juni 2014
229.999.985.000,-
2. Bunga Tahun 2014 Bulan:
Juli 2.391.534.982,-
Agustus 2.475.694.007,- September 2.475.693.960,- Oktober 2.475.693.960,- Nopember 2.395.832.864,- Desember 2.395.832.864,-

Jumlah 14.610.282.637,-
3. Bunga Bulan Januari – Maret 2015:
Januari 2.475.693.959,-
Pebruari 2.475.693.960,- Maret 2.236.110.673,-

Jumlah 7.187.498.592,-
4. Pencairan Deposito PT. Likotama Harum (1.500.000.000) (1.500.000.000,-)
5.Saldo Baki Debet Per 31 Maret 2015
250.297.766.229,-
6. Bunga Bulan April – Nopember 2015:
April 2.539.409.222,-
Mei 2.300.867.602,- Juni 2.459.548.127,- Juli 2.459.548.127,- Agustus 2.380.207.865,- September 2.456.546.127,- Oktober 2.380.207.865,- Nopember 2.459.548.127 Jumlah 19.435.883.062,-
7.Total Kerugian Keuangan Negara
269.733.649.291,-
(Dua ratus enam puluh sembilan milyar tujuh ratus tiga puluh tiga juta enam ratus empat puluh sembilan ribu dua ratus sembilan puluh satu rupiah).
Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Dr. EKO BUDIWIYONO, MBA bersama-sama dengan MULYATNO WIBOWO, GUSTI INDRA RAHMADIANSYAH (yang perkaranya diajukan penuntutan secara terpisah) beserta DULLES TAMPUBOLON, HENDRI KARTIKA ANDRI dan H.SUPENDI Bin AMIR (yang perkaranya sudah diajukan ke persidangan dan sudah diputus oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat) yang telah memperkaya diri sendiri atau orang lain yaitu H. SUPENDI BIN AMIR atau suatu Korporasi yaitu PT. LIKOTAMA HARUM, sehingga merugikan keuangan negara atau perekonomian negara sebesar Rp. 269.733.649.291,- (dua ratus enam puluh sembilan milyar tujuh ratus tiga puluh tiga juta enam ratus empat puluh sembilan ribu dua ratus sembilan puluh satu rupiah), sebagaimana Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyaluran Kredit PT. Likotama Harum pada Bank DKI Nomor: SR-868/PW09/5/2015 tanggal 22 Desember 2015 tersebut di atas atau setidak-tidaknya sejumlah tersebut;

Perbuatan Terdakwa Dr. EKO BUDIWIYONO, MBA bersama-sama dengan MULYATNO WIBOWO, GUSTI INDRA RAHMADIANSYAH (yang perkaranya diajukan penuntutan secara terpisah) beserta DULLES TAMPUBOLON, HENDRI KARTIKA ANDRI dan H.SUPENDI Bin AMIR (yang perkaranya sudah diajukan ke persidangan dan sudah diputus oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 UU Nomor: 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU Nomor: 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo pasal 64 ayat (1) KUHP;

SUBSIDAIR:

Bahwa ia Terdakwa Dr. EKO BUDIWIYONO, MBA selaku Direktur Utama Bank DKI (berdasarkan Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT. Bank DKI sesuai Akta Nomor 84 Tanggal 27 Desember 2010 yang dibuat oleh Poerbaningsih Adi Warsito, Notaris di Jakarta, dan diangkat kembali berdasarkan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT. Bank DKI sesuai Akte nomor 1 tanggal 5 Januari 2015 yang dibuat oleh Ashoya Ratam, Notaris di Jakarta Selatan, bersama-sama dengan MULYATNO WIBOWO, GUSTI INDRA RAHMADIANSYAH (yang perkaranya diajukan penuntutan secara terpisah) beserta DULLES TAMPUBOLON, HENDRI KARTIKA ANDRI dan H.SUPENDI Bin AMIR (yang perkaranya sudah diajukan ke persidangan dan telah diputus oleh Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pusat) pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan lagi dengan pasti antara bulan Pebruari 2011 sampai dengan bulan September 2014, atau setidak-tidaknya pada suatu waktu antara Tahun 2011 sampai dengan Tahun 2014, bertempat di Kantor Bank DKI Jl. Ir. H. Juanda III No. 7-9 Jakarta Pusat, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta Pusat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan, beberapa perbuatan meskipun masing masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu Korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa Dr. EKO BUDIWIYONO, MBA selaku Direktur Utama Bank DKI (berdasarkan Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT. Bank DKI sesuai Akta Nomor 84 Tanggal 27 Desember 2010 yang dibuat oleh Poerbaningsih Adi Warsito, Notaris di Jakarta, dan diangkat kembali berdasarkan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT. Bank DKI sesuai Akte nomor 1 tanggal 5 Januari 2015 yang dibuat oleh Ashoya Ratam, Notaris di Jakarta Selatan, mempunyai tugas dan kewenangan sebagai berikut: A. Tugas, Wewenang dan tanggung jawab direksi secara umum

Tugas dan Kewajiban

Tugas dan kewajiban Direksi dalam pengurusan atau pengelolaan bank

Menjalankan pengurusan atau pengelolaan Bank dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab untuk kepentingan Bank sesuai dengan Kewenangan dan tanggungjawabnya sejalan dengan maksud dan tujuan Bank dengan kebijakan yang dipandang tepat, dalam batas yang ditentukanm dalam Undang-Undang PT dan/atau Anggaran dasar Bank serta peraturan Perundang-undangan lainnya.
Mengurus kekayaan Bank sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
Menetapkan susunan organisasi dan tata kerja Bank dengan persetujuan Deswan Komisaris
Melakukan koordinasi dengan Lembaga Keuangan dan Lembaga Perbankan terkait.

Tugas dan kewajiban direksi sehubungan dengan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan.
Menyusun Rencana Kerja (Rencana Bisnis) tahunan sebelum dimulainya Tahun buku yang akan datang dan menyampaikannya kepada Dewan Komisaris untuk mendapatkan persetujuan dan selanjutnya dikirim ke Otoritas Jasa Keuangan. Dalam menyusun Rencana Bisnis ini Direksi berpedoman kepada Anggaran dasar, Peraturan Bank Indonesia/OJK, dan Peraturan Perundang-undangan lainnya.
Tugas dan Kewajiban Direksi sehubungan dengan pelaksanaan Manajemen resiko.

Menyusun kebijakan dan strategi manajemen resiko secara tertulis dan komprehensif termasuk penetapan dan persetujuan limit resiko secara keseluruhan, per jenis resiko, dan per aktivitas fungsional (kegiatan usaha Bank).
Melaksanakan manajemen Risiko bagi Bank umum secara efektif berdasarkan Peraturan dan perundang-undangan berlaku.
Melaksanakan manajemen risiko dalam penggunaan teknologi informasi oleh bank umum berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Menyusun kebijakan, strategi, dan prosedur yang komprehensif terkait penerapan Manajemen Risiko Likuiditas dengan mempertimbangkan toleransi Risiko dan memperhatikan dampaknya terhadap permodalan.
Menjabarkan dan mengkomunikasikan kebijakan, strategi dan prosedur manajemen risiko
Menyusun kebijakan dan strategi Manajemen Risiko dilakukan sekurang- kurangnya satu kali dalam satu Tahun atau dalam frekuensi yang lebih tinggi dalam hal terdapat perubahan faktor faktor yang mempengaruhi kegiatan usaha Bank secara signifikan.
Menyusun kebijakan dan strategi Manajemen Risiko dilakukan sekurang- kurangnya satu kali dalam satu Tahun atau dalam frekuensi yang lebih tinggi dalam hal terdapat perubahan faktor faktor yang mempengaruhi kegiatan usaha Bank secara signifikan.
Melakukan peran aktif dalam mencegah adanya penyimpangan yang dilakukan oleh manajemen dalam menetapkan kebijakan berkaitan dengan prinsip kehati-hatian.
Melakukan evaluasi segera terhadap kondisi likuiditas dan profil Risiko Bank apabila terjadi perubahan yang signifikan antara lain atas kondisi- kondisi berikut:

peningkatan biaya penghimpunan dana;
peningkatan konsentrasi aset atau kewajiban;
peningkatan liquidity gap;
keterbatasan alternatif sumber pendanaan;
pelampauan yang material terhadap limit;
penurunan signifikan pada portofolio aset likuid berkualitas tinggi; dan/atau
perubahan kondisi pasar yang dapat menyebabkan permasalahan di masa datang; dan melakukan penyesuaian kebijakan dan strategi Manajemen Risiko untuk Risiko Likuiditas yang diperlukan berdasarkan hasil evaluasi.
Tugas dan Kewajiban Direksi sehubungan dengan Laporan

Direksi membuat dan menyampaikan Laporan Tahunan dengan keterangan, dan penjelasan sesuai dengan tata cara yang ditetapkan oleh Bank Indonesia/OJK kepada RUPS setelah ditelaah oleh Dewan Komisaris dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah Tahun buku Bank berakhir.
Laporan Tahunan ditandatangani oleh semua anggota Direksi dan semua anggota Dewan Komisaris dan disediakan di Kantor Pusat Bank sejak tanggal panggilan RUPS untuk dapat diperiksa oleh pemegang saham.
Laporan Tahunan ini juga di sampaikan kepada Bank Indonesia/OJK paling lambat 5 (lima) bulan setelah Tahun buku berakhir.
Dalam hal terdapat anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris yang tidak menandatangani Laporan Tahunan, yang bersangkutan harus menyebutkan alasannya secara tertulis, atau alasan tersebut dinyatakan oleh Direksi dalam surat tersendiri yang dilekatkan dalam Laporan Tahunan.
Dalam hal terdapat anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris yang tidak menandatangani Laporan Tahunan dan tidak memberi alasan secara tertulis, yang bersangkutan dianggap telah menyetujui isi Laporan Tahunan.
Menyampaikan laporan kepada Bank Indonesia/OJK setiap akhir bulan Juni dan Desember, selambat-lambatnya 1(satu) bulan setelah bulan laporan tentang pelaksanaan tugas Direktur Kepatuhan, yaitu:

Kepatuhan, dan laporan pokok-pokok pelaksanaan tugas Direktur.
laporan khusus mengenai kebijakan dan/atau keputusan Direksi yang menurut pendapat Direktur Kepatuhan telah menyimpang dari peraturan Bank Indonesia dan/atau peraturan perundangundangan lain yang berlaku. Dalam laporan bulan Desember juga disampaikan:

Action Plan pelaksanaan program Anti Pencucian Uang (APU) dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (PPT) bulan Desember 2009.
Laporan Rencana Pengkinian Data menyangkut informasi dan dokumen calon nasabah dan nasabah Bank, yang untuk pertama kalinya dimuat dalam laporan bulan Desember 2010; dan
Laporan Realisasi Pengkinian Data menyangkut informasi dan dokumen calon nasabah dan nasabah Bank, yang untuk pertama kalinya dimuat dalam laporan bulan Desember 2011.
Tugas dan Kewajiban Direksi sehubungan dengan pelaksanaan GCG.

Melaksanakan prinsip-prinsip GCG dalam setiap kegiatan usaha Bank pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.
Dalam rangka pelaksanaan aspek independensi dalam setiap kegiatan usaha Bank pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi, Direksi memberikan kebebasan sepenuhnya tanpa mencampuri atau mempengaruhi keputusan yang akan diambil oleh pejabat atau tim yang telah mendapat pelimpahan wewenang memutus untuk hal-hal tertentu dan batas-batas yang telah ditetapkan oleh Direksi.
Melaksanakan Keputusan Menteri BUMN Nomor KEP-117/M-MBU/2002, tanggal 31 Juli 2002 tentang penerapan praktek Good Corporate Governance pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
Memiliki pedoman dan tata tertib kerja Direksi yang bersifat mengikat bagi setiap anggota Direksi, yang mencantumkan paling kurang mengenai pengaturan etika kerja, waktu kerja, dan pengaturan Rapat Direksi.
Membentuk paling kurang Satuan Kerja Audit Intern, Satuan Kerja Manajemen Risiko, Komite Manajemen Risiko, dan Satuan Kerja Kepatuhan dalam rangka melaksanakan prinsip-prinsip Good Corporate Governance.
Menyediakan data dan informasi yang akurat, relevan dan tepat waktu kepada dewan Komisaris.
Melaksanakan kewajiban yang ditetapkan ketentuan Bank Indonesia/OJK dalam rangka pemeriksaan Bank oleh Bank Indonesia/OJK antara lain berupa memperlihatkan dan/atau memberikan kepada pemeriksa dokumen yang dibutuhkan serta memberikan bantuan dalam rangka memperoleh kebenaran dari segala keterangan, dokumen dan penjelasan yang didapat pemeriksa.
Memberikan segala keterangan yang diperlukan untuk pelaksanaan pemeriksaan terhadap Bank berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Negeri, dalam hal terdapat dugaan perbuatan melawan hukum oleh Bank, Direksi, atau Dewan Komisaris yang merugikan Bank, Pemegang Saham atau pihak ketiga. Dalam hal permintaan keterangan tersebut menyangkut keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya, pemberian keterangan tersebut terlebih dahulu harus memperoleh izin dari Bank Indonesia/OJK.
Menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari Satuan Kerja Audit Intern Bank, auditor eksternal, hasil pengawasan Bank Indonesia/OJK dan/atau hasil pengawasan otoritas lain.
Mengungkapkan benturan kepentingan dalam setiap keputusan yang menyangkut anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi dan Pejabat Eksekutif.
Mengungkapkan kepada pegawai kebijakan Bank yang bersifat strategis di bidang kepegawaian.
Melakukan penilaian (self assessment) atas pelaksanaan Good Corporate Governance Bank paling kurang 1 (satu) kali dalam seTahun yang tata cara penilaiannya diatur dengan Surat Edaran Bank Indonesia.
Corporate Governance kepada pemegang saham, Bank Indonesia/OJK, Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI), Lembaga pemeringkat diIndonesia, Asosiasi-asosiasi Bank di Indonesia, Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia (LPPI), 2 (dua) lembaga penelitian di bidang ekonomi dan keuangan, 2 (dua) majalah ekonomidan keuangan, paling lambat 5 (lima) bulan setelah Tahun buku berakhir.
Dalam\laporan pelaksanaan Good Corporate Governance tersebut diungkapkan mengenai.

Kepemilikan saham yang mencapai 5% (lima perseratus) atau lebih, baik pada Bank yang bersangkutan maupun pada Bank dan perusahaan lain, yang berkedudukan di dalam dan di luar negeri.
Hubungan keuangan dan hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi lainnya dan/atau pemegang saham pengendali Bank.
Remunerasi dan fasilitas pada laporan pelaksanaan Good Corporate Governance.
Tugas dan Kewajiban Direksi sehubungan dengan Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank.

Melaksanakan kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia/OJK.
Melaksanakan kewajiban tindakan perbaikan (mandatory supervisory actions) segera setelah diterimanya surat pemberitahuan dari Bank Indonesia/OJK terkait dengan Tindak Lanjut Pengawasan dan Penetapan Status Bank tentang kewajiban penyediaan modal minimum dalam hal Bank dalam pengawasan khusus (special surveillance).

Tugas dan Kewajiban Direksi sehubungan dengan RUPS

Menyelenggarakan RUPS tahunan dengan terlebih dahulu melakukan pemanggilan kepada pemegang saham dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS diterima.
Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris tidak hadir atau berhalangan untuk memimpin RUPS, maka RUPS dipimpin oleh salah seorang anggota Direksi.
Memberikan keterangan berkenaan dengan Bank kepada pemegang saham dalam forum RUPS sepanjang berhubungan dengan mata acara rapat dan tidak bertentangan dengan kepentingan Bank.
Mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham melalui Rapat Umum Pemegang Saham.
Memberitahukan keputusan RUPS mengenai pengurangan modal kepada semua kreditor dengan mengumumkan dalam 1 (satu) atau lebih Surat Kabar dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal keputusan RUPS.

Tugas dan Kewajiban Direksi sehubungan dengan Kesehatan Bank.

Direksi dan Komisaris wajib memantau dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan agar tingkat kesehatan Bank dapat dipenuhi.
Menjalankan usaha sesuai dengan prinsip pengelolaan Bank secara sehat berdasarkan CAMELS (capital, asset quality, management, earning, liquidity, dan sensitivity to market risk) sesuai ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
Menyampaikan action plan kepada Bank Indonesia/OJK yang memuat langkah-langkah perbaikan yang wajib dilaksanakan oleh Bank terhadap permasalahan signifikan dengan target waktu penyelesaian selama periode tertentu atas permintaan Bank Indonesia/OJK kepada Dewan Komisaris, Direksi, dan atau pemegang saham.

Tugas dan Kewajiban Direksi sehubungan dengan Satuan Kerja Audit Intern (SKAI).

Membuat dan melaksanakan Pedoman Standar Sistem Pengendalian Intern bagi Bank Umum sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia/OJK, meliputi:

Pelaksanaan kebijakan dan strategi yang disetujui oleh Dewan Komisaris.
Pengembangan prosedur untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau dan mengendalikan risiko yang dihadapi Bank.
Pembentukan suatu struktur organisasi yangmencerminkan kewenangan, tanggung jawab dan hubungan pelaporan yang jelas.
Memastikan pendelegasian wewenang berjalan secara efektif yang didukung oleh penerapan akuntabilitas.
Penetapan kebijakan dan strategi serta prosedur pengendalian intern.
Pemantauan kecukupan dan efektifitas dari sistem pengendalian intern.

Menyampaikan laporan kepada Bank Indonesia/OJK tentang pelaksanaan fungsi audit intern, yaitu:

Laporan pengangkatan atau pemberhentian kepala SKAI yang disertai dengan pertimbangan dan alasan pengangkatan atau pemberhentian selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setelah tanggal pengangkatan atau pemberhentian kepala SKAI.
Laporan pelaksanaan dan pokok-pokok hasil audit intern termasuk informasi hasil audit yang bersifat rahasia setiap akhir bulan Juni dan Desember, selambat-lambatnya 2 (dua) bulan setelah bulan laporan.
Laporan khusus mengenai setiap temuan auditintern yang diperkirakan dapat mengganggu kelangsungan usaha bank selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak temuan audit diketahui.
Laporan hasil kaji ulang pihak ekstern yang memuat pendapat tentang hasil kerja SKAI dan kepatuhannya terhadap Standar Pelaksanaan Fungsi Audit Intern Bank serta perbaikan yangmungkin dilakukan sekurang- kurangnya sekali dalam 3 (tiga) tahun, selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah hasil kaji ulang oleh pihak ekstern diterima oleh Bank.
Tugas dan Kewajiban Direksi sehubungan dengan bidang Administrasi dan Dokumentasi.

Membuat dokumen keuangan Bank sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Dokumen Perusahaan.
Memelihara dan menyimpan seluruh daftar, risalah, dokumen keuangan dan dokumen Bank lainnya di tempat kedudukan Bank.
Membuat daftar pemegang saham, daftar khusus, risalah RUPS, dan risalah Rapat Direksi.
Mengadakan dan menyimpan daftar pemegang saham dan daftar khusus yang memuat keterangan mengenai saham anggota Direksi dan Dewan Komisaris beserta keluarganya dalam Perseroan dan/atau pada Perseroan lain serta tanggal saham itu diperoleh.
Mencatat pemindahan hak atas saham, tanggal, dan hari pemindahan hak tersebut dalam daftar pemegang saham atau daftar khusus dan memberitahukan perubahan susunan pemegang saham kepada Menteri untuk dicatat dalam daftar Perseroan paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal pencatatan pemindahan hak.
Melaporkan kepada Bank mengenai saham yang dimiliki anggota Direksi dan/atau keluarganya dalam Bank dan Perseroan lain untuk selanjutnya dicatat dalam daftar khusus. Anggota Direksi yang tidak melaksanakan kewajiban tersebut bertanggung jawab secara pribadi apabila menimbulkan kerugian bagi Bank.
Melaporkan pengangkatan dan/atau penggantian Direktur Unit Usaha Syariah (UUS) paling lambat 10 (sepuluh) hari setelah tanggal pengangkatan dan/atau penggantian tersebut.
Dalam hal terjadi pengangkatan, penggantian, dan pemberhentian anggota Dewan Komisaris, Direksi. wajib memberitahukan perubahan tersebut kepada Menteri untuk dicatat dalam daftar Perseroan dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal keputusan RUPS tersebut
kepada Bank Indonesi/OJK paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja setelah tanggal pengangkatan efektif, setiap terjadi pengangkatan anggota Dewan Komisaris disertai dengan risalah/notulen Rapat Umum Pemegang Saham.
Dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak diketahui, Direksi harus mengumumkan batalnya pengangkatan anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan dalam Surat Kabar dan memberitahukannya kepada Menteri untuk dicatat dalam daftar Perseroan.

Tugas dan Kewajiban Direksi sehubungan dengan Penerapan Program Anti Pencucian Uang (APU) Dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (PPT) Bagi Bank Umum
Dalam menerapkan Program APU dan PPT Bagi Bank Umum, tugas dan kewajiban Direksi sekurang-kurangnya meliputi hal-hal sebagai berikut adalah:

Melakukan pengawasan aktif paling kurang mencakup:

memastikan Bank memiliki kebijakan dan prosedur program APU dan PPT;
mengusulkan kebijakan dan prosedur tertulis program APU dan PPT kepada Dewan Komisaris;
memastikan penerapan program APU dan PPT dilaksanakan sesuai dengan kebijakan dan prosedur tertulis yang telah ditetapkan;
memastikan bahwa satuan kerja yang melaksanakan kebijakan dan prosedur program APU dan PPT terpisah dari satuan kerja yang mengawasi penerapannya;
membentuk unit kerja khusus yang melaksanakan program APU dan PPT dan/atau menunjuk pejabat yang bertanggungjawab terhadap Program APU dan PPT di Kantor Pusat;
memastikan bahwa pejabat yang ditunjuk untuk bertanggungjawab atas penerapan Program APU dan PPTmemiliki kemampuan yang memadai dan memiliki kewenangan untuk mengakses seluruh data Nasabah dan informasi lainnya yang terkait;
pengawasan atas kepatuhan satuan kerja dalam menerapkan Program APU dan PPT;
memastikan bahwa Kantor Cabang dan Kantor Cabang Pembantu Bank memiliki pegawai yang menjalankan fungsi unit kerja khusus atau pejabat yang melaksanakan Program APU dan PPT;

memastikan bahwa kebijakan dan prosedur tertulis mengenai program APU dan PPT sejalan dengan perubahan dan pengembangan produk, jasa, dan teknologi Bank serta sesuai dengan perkembangan modus pencucian uang atau pendanaan terorisme; dan
memastikan bahwa seluruh pegawai, khususnya pegawai dari unit kerja terkait dan pegawai baru, telah mengikuti pelatihan yang berkaitan dengan Program APU dan PPT secara berkala.
memiliki komitmen terhadap penerapan Program APU dan PPT yang antara lain tercermin dari penyediaan sumber daya yang memadai; dan
memahami, mengidentifikasi dan meminimalkan risiko-risiko yang mungkin timbul dalam penerapan Program APU dan PPT, antara lain operational risk, legal risk, concentration risk dan reputational risk.

Memberikan persetujuan atas Laporan Rencana Pengkinian Data dan Laporan Realisasi Pengkinian Data kepada Bank Indonesia/OJK yang menyangkut informasi dan dokumen calon nasabah dan nasabah Bank

Tugas dan Kewajiban Direksi Lainnya

Melaksanakan kaji ulang secara berkala dengan frekuensi yang disesuaikan kebutuhan Bank (per semester) terhadap Grup yang di bawah supervisinya.
Mengajukan pernyataan pendaftaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal dalam hal Bank telah memenuhi kriteria sebagai Perseroan Publik.
Menyusun rancangan penggabungan dalam hal Bank akan menggabungkan diri atau menerima penggabungan bank lain.
Bertindak selaku likuidator dalam hal terjadi pembubaran Bank berdasarkan keputusan RUPS, jangka waktu berdirinya Bank yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar telah berakhir, atau dengan dicabutnya kepailitan berdasarkan keputusan Pengadilan Niaga dan RUPS tidak menunjuk likuidator.
Seluruh anggota Direksi wajib berdomisili di Indonesia.

Wewenang dan Hak Direksi

Wewenang Direksi
Direksi Bank mempunyai kewenangan sebagai berikut:

Mewakili Bank di dalam dan di luar pengadilan, mengikat Bank dengan pihak lain serta menjalankan segala tindakan yang tidak bertentangan dengan ketentuan perundang- undangan dan atau Anggaran Dasar Bank, baik mengenai pengurusan maupun pemilikan, akan tetapi dengan pembatasan bahwa untuk:

Meminjam dan atau meminjamkan uang atas nama Bank di atas jumlah tertentu, harus mendapat persetujuan dari Dewan Komisaris, kecuali penyaluran dana dan pemberian kredit dan/atau pembiayaan yang merupakan usaha pokok Bank.
Mendirikan usaha baru atau turut serta pada perusahaan lain, harus: (1) Mendapat persetujuan dari RUPS.
(2) Memperoleh persetujuan Bank Indonesia/OJK.
(3) Di bidang keuangan, kecuali dalam rangka rekstrukturisasi kredit/pembiayaan penyertaan modal dapat dilakukan di bidang lain dengan tetap mempedomani ketentuan Bank Indonesia.
Atas persetujuan RUPS mengalihkan, melepaskan hak atau menjadikan jaminan utang kekayaan Bank yang merupakan lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih Bank dalam 1 (satu) Tahun buku, baik satu atau beberapa transaksi yang berdiri sendiri ataupun yang berkaitan satu sama lain. RUPS tersebut harus dihadiri atau diwakili para pemegang saham yang memilik paling sedikit (tiga per empat) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan disetujui oleh paling sedikit (tiga per empat) dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam rapat. Persetujuan RUPS tersebut tidak diperlukan terhadap tindakan pengalihan kekayaan Bank yang dilakukan oleh Direksi sebagai pelaksanaan kegiatan usaha Bank.
Berdasarkan persetujuan RUPS, dapat melakukan:
(1) Mengeluarkan surat-surat obligasi;
(2) Menggadaikan barang-barang milik Bank.

Memberikan kuasa tertulis kepada seorang atau
Anggota Direksi yang tidak berperkara dengan Bank berwenang mewakili Bank, apabila terjadi perkara di pengadilan antara Bank dengan anggota Direksi yang lain atau terdapat benturan kepentingan Bank dengan kepentingan anggota Direksi yang lain.
Mengangkat dan memberhentikan karyawan berdasarkan peraturan perusahaan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Mengangkat anggota komite yang dibentuk berdasarkan keputusan rapat Dewan Komisaris.
Melakukan kewenangan di bidang Perkreditan/ Pembiayaan, Tresuri, Logistik, SDM dan Kewenangan operasional lainnya mengacu pada aturan yang berlaku di Bank.
Melakukan kewenangan dalam penerapan Program APU dan PPT paling kurang mencakup hal-hal sebagai berikut:

menyusun kebijakan dan strategi Risk Based Approach(RBA) secara tertulis dan komprehensif;
menetapkan dan mengevaluasi transaksi yang memerlukan persetujuan pejabat senior; dan
mengevaluasi secara berkala untuk memastikan ketepatan kebijakan, prosedur dan penetapan tingkat risiko dari area yang berisiko tinggi, Politically Exposed Person (PEP), Cross Border Correspondent Banking.

Menetapkan pembagian dividen interim dalam keputusan Direksi untuk memperoleh persetujuan Dewan Komisaris, apabila:

Jumlah kekayaan bersih Bank tidak menjadi lebih kecil dari jumlah modal yang ditempatkan dan disetor ditambah cadangan wajib;
Tidak mengganggu atau menyebabkan Bank tidak dapat memenuhi kewajibannya kepada kreditor atau mengganggu kegiatan Bank.

Memberi izin kepada pemegang saham untuk memeriksa daftar pemegang saham, daftar khusus, risalah RUPS dan laporan tahunan, serta mendapatkan salinan risalah RUPS dan salinan laporan tahunan, atas permohonan tertulis dari pemegang saham.

Hak Direksi
Direksi Bank mempunyai hak sebagai berikut:

Menerima gaji dan tunjangan yang besarnya ditetapkan berdasarkan keputusan RUPS. Dalam hal kewenangan RUPS dilimpahkan kepada Dewan Komisaris besarnya gaji dan tunjangan ditetapkan berdasarkan keputusan rapat Dewan Komisaris.
Anggota Direksi berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis kepada Perseroan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya.
Anggota Direksi yang diberhentikan sementara oleh Dewan Komisaris berhak menjabat kembali jabatannya semula apabila pemberhentian sementara itu menjadi batal demi hukum akibat dalam 30 (tigapuluh) hari setelah pemberhentian sementara, Direksi atau Dewan Komisaris tidak mengadakan RUPS.
Membela diri atas rencana pemberhentian yang bersangkutan dengan ketentuan sebagai berikut:

Dalam hal pemberhentian akan dilakukan berdasarkan Keputusan RUPS, Direksi berhak untuk membela diri dalam RUPS tersebut sebelum keputusan diambil.
Dalam hal keputusan untuk memberhentikan anggota Direksi akan dilakukan dengan keputusan di luar RUPS (berdasarkan circular resolution), anggota Direksi yang bersangkutan berhak mendapatkan pemberitahuan terlebih dahulu tentang rencana pemberhentian dan berhak untuk membela diri sebelum keputusan pemberhentian diambil

Tanggung Jawab Direksi

Tanggungjawab Direksi sehubungan dengan pengurusan Bank

Direksi bertanggungjawab penuh atas pelaksanaan kepengurusan Bank.
Segala keputusan Direksi yang diambil sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja mengikat dan menjadi tanggung jawab seluruh anggota Direksi.
Pengambilan keputusan oleh Dewan Komisaris menyangkut penyediaan dana kepada pihak terkait dan hal-hal lain yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar atau peraturan perundang-undangan yang berlaku merupakan bagian dari tugas pengawasan oleh Komisaris sehingga tidak meniadakan tanggung jawab Direksi atas pelaksanaan kepengurusan Bank.

Tanggungjawab Direksi sehubungan dengan Kerugian Bank

Setiap anggota Direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi dan tanggung renteng atas kerugian Bank apabila bersalah atau lalai dalam menjalankan tugasnya.
Anggota Direksi tidak dapat dipertanggungjawabkan atas kerugian Bank apabila dapat membuktikan bahwa kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya, telah melakukan pengurusan dengan itikad baik dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Bank, tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang mengakibatkan kerugian, dan telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut.
Anggota Direksi dan Dewan Komisaris bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian Bank, dalam hal pemegang saham tidak dapat mengembalikan dividen interim.
Apabila Direksi melakukan kegiatan melampaui tugas dan kewenangannya (ultra vires/beyond power) dan kesalahan atau kelalaian Direksi dalam menjalankan tugasnya tersebut mengakibatkan kerugian Bank, maka pemegang saham yang mewakili paling sedikit 1/10 (satu persepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara dapat menggugat Direksi untuk bertanggung jawab penuh secara pribadi.
Perbuatan hukum yang dilakukan untuk dan atas nama Perseroan oleh anggota Direksi setelah pengangkatannya batal, adalah tidak sah dan menjadi tanggung jawab pribadi anggota Direksi yang telah dibatalkan pengangkatannya. Hal tersebut tidak mengurangi tanggung jawab yang bersangkutan terhadap terjadinya kerugian Bank akibat kesalahan atau kelalaian dalam menjalankan tugasnya.3

Tanggungjawab Direksi sehubungan dengan Penerapan Manajemen Risiko

Bertanggung jawab atas pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko dan eksposur risiko yang diambil oleh Bank secara keseluruhan, termasuk mengevaluasi dan memberikan arahan strategi Manajemen Risiko berdasarkan laporan yang disampaikan oleh Satuan Kerja Manajemen Risiko dan penyampaian laporan pertanggungjawaban kepada Dewan Komisaris secara triwulanan.
Direksi bersama-sama dengan Dewan Komisaris bertanggung jawab atas efektifitas penerapan Manajemen Risiko untuk Risiko Likuiditas.

Tanggungjawab Direksi sehubungan dengan Penerapan Program Anti Pencucian Uang (APU) Dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (PPT) Bagi Bank UmumDireksi dalam penerapan Program APU dan PPT Bagi Bank Umum bertanggungjawab atas pelaksanaan kebijakan Risk Based Approach (RBA) dan eksposur risiko yang diambil oleh Bank secara keseluruhan..
Tanggung jawab Direksi sehubungan dengan Laporan Tahunan. Anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris bertanggung jawab secara tanggung renteng terhadap pihak yang dirugikan dalam hal laporan keuangan yang disediakan ternyata tidak benar dan/atau menyesatkan. Anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris dibebaskan dari tanggung jawab sebagaimana dimaksud apabila terbukti bahwa keadaan tersebut bukan karena kesalahannya.
Tanggungjawab Direksi sehubungan dengan Kepailitan Bank:

Setiap anggota Direksi secara tanggung renteng bertanggung jawab atas seluruh kewajiban yang tidak terlunasi dari harta pailit, dalam hal kepailitan Bank terjadi karena kesalahan atau kelalaian Direksi dan harta pailit tidak cukup untuk membayar seluruh kewajiban Bank dalam kepailitan tersebut. Tanggung jawab setiap anggota Direksi ini juga berlaku terhadap mantan anggota Direksi yang salah atau lalai yang pernah menjabat sebagai anggota Direksi dalam jangka waktu 5 (lima) Tahun sebelum putusan pernyataan pailit diucapkan.
Anggota Direksi tidak bertanggungjawab atas kepailitan Bank apabila dapat membuktikan bahwa kepailitan tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya, telah melakukan pengurusan dengan itikad baik, kehati- hatian, dan penuh tanggungjawab untuk kepentingan Perseroan- dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan, tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang dilakukan, dan telah mengambil tindakan untuk mencegah terjadinya kepailitan.
Perbuatan hukum yang dilakukan untuk dan atas nama Perseroan oleh anggota Direksi setelah pengangkatannya batal, adalah tidak sah dan menjadi tanggung jawab pribadi anggota Direksi yang telah dibatalkan pengangkatannya. Hal tersebut tidak mengurangi tanggung jawab yang bersangkutan terhadap terjadinya pailit akibat kesalahan atau kelalaian dalam menjalankan tugasnya.

Tanggung jawab Direksi lainnya
Ketentuan mengenai tanggung jawab Direksi atas kesalahan dan kelalaiannya yang diatur dalam Undang-undang tentang Perseroan Terbatas tidak mengurangi ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang tentang Hukum Pidana.
Tugas dan Wewenang Khusus Direktur Utama berdasarkan Bab III Lampiran SK Direksi No. 316 Tahun 2010 Tanggal 20-09-2010

Tugas dan Kewajiban

Menandatangani bukti kepemilikan saham Bank berupa Surat Saham untuk pemilikan 1 (satu) saham dan Surat Kolektif Saham untuk kepemilikan 2 (dua) saham atau lebih, dan Surat Saham Pengganti bersama-sama Komisaris Utama Bank.
Melakukan supervisi terhadap Grup Audit Intern, Grup Perencanaan Strategis, dan Corporate Secretary.
Memastikan kegiatan pengelolaan pemeriksaan (audit) berjalan sesuai dengan kebijakan, sistem dan prosedur yang berlaku.
Menciptakan dan memelihara sistem pengendalian intern yang efektif serta memastikan bahwa sistem tersebut berjalan secara aman dan sehat sesuai tujuan pengendalian intern yang ditetapkan Bank.
Memastikan terpenuhinya SDM yang profesional dan berintegritas tinggi melalui kebijakan sistem manajemen dan strategi pengelolaan SDM yang terarah, transparan dan komprehensif.
Menandatangani laporan kepda Bank Indonesia/OJK mengenai pelaksanaan fungsi audit intern, yaitu:

Laporan pengangkatan atau pemberhentian kepada SKAI yang disertai dengan pertimbangan dan alasan pengangkatan atau pemberhentian.
Laporan pelaksanaan dan pokok-pokok hasil audit intern termasuk informasi hasil audit yang bersifat rahasia.
Laporan khusus mengenai setiap temuan audit intern yang diperkirakan dapat menggangu kelangsungan usaha bank.
Laporan hasil kaji ulang pihak ekstern yang memuat pendapat tentang hasil kerja SKAI dan kepatuhannya terhadap Standar Pelaksanaan Fungsi Audit Intern Bank serta perbaikan yang mungkin dilakukan.

Memastikan peningkatan kompetensi SDM yang terkait dengan penerapan manajemen risiko, antara lain dengan cara menyelenggarakan program pendidikan dan latihan yang berkesinambungan terutama yang berkaitan dengan sistem dan proses Manajemen Risiko.
Memastikan kebijakan dan strategi Manajemen Risiko secara tertulis dan komprehensif termasuk penetapan dan persetujuan limit risiko secara keseluruhan, per jenis risiko, penyusunan kebijakan dan strategi Manajemen Risiko serta per aktivitas fungsional kegiatan usaha Bank.

Memastikan pengelolaan manajemen kehumasan dan kesekretariatan dilakukan secara efektif dan efisien.
Bersama-sama Direktur Kepatuhan menandatangani laporan Bank tentang pelaksanaan tugas Direktur Kepatuhan kepada Bank Indonesia/OJK.
Memberikan persetujuan terhadap action plan pelaksanaan Program APU dan PPT bersama-sama Direktur Kepatuhan.

Wewenang

Direktur Utama berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Bank.
Menetapkan pembagian tugas dan wewenang anggota Direksi dalam hal RUPS tidak menetapkannya.
Mengangkat dan memberhentikan Kepala SKAI dengan persetujuan Dewan Komisaris.
Melimpahkan kewenangannya kepada salah satu Direksi, apabila Direktur Utama menjalankan dinas luar sehingga tidak dapat menjalankan fungsinya, kecuali terhadap hal-hal yang prinsip dan strategis serta mempengaruhi kegiatan operasional jangka panjang seperti:

Memutus kenaikan penghasilan pegawai, penjatuhan sanksi hukuman disiplin, mutasi pejabat, promosi pejabat dan memutus kredit/pembiayaan.
Melakukan evaluasi dan monitoring atas tindak lanjut hasil temuan audit terhadap Grup di bawah supervisinya.

Bersama dengan Dewan Komisaris menugaskan dan memberhentikan salah satu anggota Direksi sebagai Direktur Kepatuhan dengan mendapat persetujuan terlebih dahulu dari Bank Indonesia/OJK.
Bersama dengan Dewan Komisaris menunjuk Direktur Unit Usaha Syariah (UUS) yang bertanggung jawab penuh terhadap UUS.

Bahwa Bank DKI adalah Bank Umum yang merupakan Badan Usaha Milik Daerah yang kepemilikan sahamnya dimiliki oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta (sebanyak (99,95%) dan PD Pasar Jaya (sebanyak (0,05%)), dimana Bank DKI pertama kali didirikan di Jakarta dengan nama “PT Bank Pembangunan Daerah Djakarta Raya” sebagaimana termaktub dalam Akta Pendirian Perseroan Terbatas Perusahaan Bank Pembangunan Daerah Djakarta Raya (PT Bank Pembangunan Daerah Djakarta Raya) No. 30 tanggal 11 April 1961 dibuat oleh dan di hadapan Eliza Pondaag S.H., Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh penetapan Menteri Kehakiman Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. J.A.5/31/13 tanggal 11 April 1961 dan telah didaftarkan dalam buku register di Kantor Pengadilan Negeri Jakarta No. 1274 tanggal 26 Juni 1961 serta telah diumumkan dalam Tambahan No. 206 Berita Negara Republik Indonesia No. 41 tanggal 1 Juni 1962; dan selanjutnya pada tanggal 30 November 1992, Bank DKI resmi menjadi Bank Devisa, serta pada tahun 1999, Bank DKI berubah bentuk badan hukum dari Perusahaan Daerah menjadi Perseroan Terbatas;
Bahwa Bank DKI mempunyai debitur yaitu PT. Likotama Harum yang semula bernama “ PT. Likotama Harun” berdiri pada tanggal 6 Juli 1995 (sesuai dengan Akta Perseroan Terbatas PT. Likotama Harun Nomor 9 yang dibuat oleh Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah Ny. Izzat Chanun Sukowijono yang berkantor di Tangerang), berkedudukan serta berkantor pusat di Tangerang, merupakan Perusahaan yang antara lain menjalankan usaha dalam bidang biro jasa pelaksana konstruksi (kontraktor), sebagai pelaksana untuk pembangunan gedung-gedung, jalan-jalan, jembatan-jembatan, irigasi/ pengairan dan lain-lain usaha dalam bidang teknik pada umumnya termasuk pemasangan instalasi listrik, telepon, air, gas, air conditioning dan penangkal petir, telah tercatat sebagai Debitur Bank DKI dan mendapatkan fasilitas Kredit Modal Kerja – Surat Perintah Kerja (KMK-SPK) dari Bank DKI sejak tahun 2006 dengan plafond kredit awal sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah);
Bahwa pada tahun 2010H. SUPENDI Bin AMIR membeli saham PT. Likotama Harum dengan mengatasnamakan anakknya yaitu DEWI YANA SUPIANTI sebanyak 118.750 lembar atau senilai Rp. 11.875.000.000,- (sebelas milyar delapan ratus tujuh puluh lima juta rupiah) sehingga tercatat sebagai pemegang saham mayoritas.Pada saat itu dilakukan pembelian saham tersebut H. SUPENDI Bin AMIR telah tercatat dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) Polda Banten dalam kasus Tindak Pidana Korupsi (sesuai dengan surat DPO yang diterbitkan Polda Banten Nomor Pol: DPO /37/VIII/2009/Reskrim tanggal 13 Agustus
1. 2009).Selanjutnya H. SUPENDI Bin AMIR menunjuk SAMSUL BAHRI sebagai Direktur PT. Likotama Harum (sesuai dengan Berita Acara Rapat Perseroan Terbatas PT. Likotama Harum sesuai dengan Akta Nomor 359 tanggal 31 Desember 2010 (yang dibuat oleh Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah Herry Sosiawan, SH, yang berkantor di Tangerang), yang mana SAMSUL BAHRI sebelumnya merupakan pegawai customer service pada sebuah usaha karaoke di Hotel Tematik dan juga mantan satpam kontrak valet parking;

Bahwa pada tanggal 16 Pebruari 2011, H. SUPENDI Bin AMIR meminta SAMSUL BAHRI selaku Direktur PT. Likotama Harum untuk menandatangani surat Permohonan Peningkatan Fasilitas Kredit Modal Kerja (KMK) atas nama PT Likotama Harum nomor: 008/S.Pemb/LH- DKI/II/2011 tertanggal 16 Pebruari 2011 ke Bank DKI yang sebelumnya plafond maksimal sebesar Rp. 14.000.000.000,- (empat belas milyar rupiah) menjadi sebesar Rp. 190.000.000.000,- (seratus sembilan puluh milyar rupiah)dengan melampirkan dokumen-dokumen antara lain berupa : data-data keuangan, data pegawai PT Likotama Harum, dan data-data proyek yang yang seolah-olahsedang dan akan dikerjakan oleh PT. Likotama Harum pada tahun 2011 dan tahun 2012 yaitu:

No	Nama Proyek/Pekerjaan	Pemberi Tugas	Kontrak	Nilai kontrak	Ket
1	2	3	4	5	6
	Proyek BUMN/BUMD
1	Pekerjaan persiapan Infrastruktur	PT PERTAMINA	Dalam proses	60.000.000.000
	- jenis pekerjaannya adalah perkerasan jalan, pipa gas, pagar dan bangunan pendukung
	Persiapan infrastruktur untuk mendukung kegaitan pengeboran gas alam
	Sub total			60.000.000.000

2	Pembangunan rumah pompa	PEMDA DKI	Dalam proses	20.000.000.000
	- Lokasi di Jakarta Barat (3 titik)
	- Jenis pekerjaannya adalah pembangunan rumah pompa, pompa genset, panel listrik, panel genset
	Pembangunan ini diperuntukan untuk penanggulangan banjir
	Sub total			20.000.000.000

3	Proyek Non Pemprop DKI
4	Pekerjaan pemb jalan di kab Meranti	Prop Kalteng	Dalam proses	85.000.000.000
5	Pekerjaan pemb jalan di kab Paser	Prop Kaltim	Dalam proses	45.000.000.000
	Pek infrastruktur penanggulangan bencana sungai Citarum	Prop Jawa Barat	Dalam proses	600.000.000.00 0
	- Jenis pek adalah pemasangan sheet file sisi sungai
	- Pekerjaan ini untuk mencegah dinding sungai
6	Pek drainase sungai erosi Lubuk Sikaping	Prop Padang	Dalam proses	13.500.000.000
7	Pemb gedungKejaksaan	Prop Padang	Dalam proses	24.000.000.000
8	Pek water treatment Sukabumi	Prop Jawa Barat	Dalam proses	70.000.000.000
	Sub total			137.500.000.00 0

	Total proyek yg akan dikerjakan Tahun 2011 – 2012			917.500.000.00 0

Bahwa sesuai dengan Buku Pedoman Perusahaan (BPP) Perkreditan Keputusan Direksi Nomor 425 tanggal 30 Desember 2010 BAB I huruf E.1 Kredit Modal Kerja (KMK) (hal-7) adalah:

“Kredit Modal Kerja (selanjutnya disebut KMK) adalah Fasilitas kredit yang diberikan baik dalam rupiah maupun valuta asing untuk membiayai modal kerja perusahaan yang habis dalam satu siklus usaha dan dapat diperpanjang sesuai kebutuhan yang salah satu karakteristiknya adalah KMK transaksi khusus (transaksional) yang penarikannya dilakukan atas dasar dokumen atau kontrak yang diperjanjikan (underlying transaction);

Bahwa dengan adanya surat Permohonan Peningkatan Fasilitas Kredit atas nama PT Likotama Harum nomor: 008/S.Pemb/LH-DKI/II/2011 tertanggal 16 Pebruari 2011 tersebut, selanjutnya Grup Komersial dan Korporasi(GKK) yaitu HENDRI KARTIKA ANDRI (Acount Officer Divisi Korporasi Non Sindikasi), tanpa melakukan review atas pengumpulan data dan memastikan atas kelengkapan / keakuratan data serta informasi debitur/calon debitur (PT. Likotama Harum) bersama-sama dengan RIDWAN FAISAL (Acount Manajer Divisi Korporasi Non Sindikasi), dan KAREN EZANA (Pimpinan Divisi Korporasi Non Sindikasi), serta Group Manajemen Risiko Kredit(GMRK) yaitu BOYKE ADRIAN (Analis Departemen Resiko Kredit), ANDI NURHADI (Pimpinan Departemen Resiko Kredit) dan GUSTI INDRA RAHMADIANSYAH (Pimpinan Divisi Resiko Kredit) menyusun Memorandum Analisa Kredit (MAK) Nomor - 059/GKM-Korp/III/2011 tanggal 18 Maret 2011;
Bahwa selanjutnya Grup Komersial dan Korporasi(GKK) serta Group Manajemen Risiko Kredit (GMRK) merekomendasikan / mengusulkan permohonan kredit debitur/calon debitur korporasi non sindikasi (PT. Likotama Harum) sebagaimana yang tercantum dalam Memorandum Analisa Kredit (MAK) Nomor - 059/GKM-Korp/III/2011 tanggal 18 Maret 2011 tersebut kepada DULLES TAMPUBOLON (Pemimpin Grup Komersil dan Korporasi (GKK)) dan BUDI PUDJIJONO (Pemimpin Grup Manajemen Resiko Kredit(GMRK)) selaku Komite Kredit Tingkat Kedua;
Selanjutnya DULLES TAMPUBOLON (Pemimpin Grup Komersil dan Korporasi(GKK)) antara lain tanpa,
Mengumpulkan dan memastikan validitas dokumen dan kelengkapan data berikutinformasi debitur/calondebitur serta tanpa memverifikasi sesuaiproseduryangditetapkan,
Melakukan pengecekan ketentuan terkait dengan proposalkredit yang diajukan.
Menyusun analisa kredit atas dasar data yang diterima dari (calon) debitur dan telah diverifikasi serta dilyakini kebenarannya
Melakukan pengecekan ketentuan terkait dengan proposal kredit yang diajukan
bersama dengan BUDI PUDJIJONO (Pemimpin Grup Manajemen Resiko Kredit) selaku Komite Kredit Tingkat Kedua merekomendasikan/mengusulkan permohonan sebagaimana yang tercantum dalam Memorandum Analisa Kredit (MAK) Nomor - 059/GKM- Korp/III/2011 tanggal 18 Maret 2011 tersebut ke Grup Kepatuhan dan Hukum untuk dimintakan Uji Kepatuhan dan masukan/saran dari Unit Legal, dengan mencantumkan data-data sebagai berikut:
BERKAS DATA:
Laporan Keuangan Audited Per 31 Desember 2008 dan 31 Desember 2009 yang diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) Abdul Azis dengan opini wajar;

RINGKASAN MAK (angka 4,6):
1. Fasilitas Existing: Jatuh Tempo 6 Juni 2011;
2. Kemampuan Finansial dan Sumber Pelunasan Kredit:
  DSCR Likotama di atas 100 % sehingga perusahaan dapat memenuhi kewajiban pokok dan bunga kepada Bank dengan baik;
ISI Memorandum Analisa Kredit (angka 1, 4):

INFORMASI UMUM(huruf f, g):

Key Person: H. SUPENDI
Contract Person: SAMSUL BAHRI (Direktur Utama)
1. RESUME HASIL SITE VISIT
Belum dilakukan site visit ke lokasi proyek Likotama, site visit akan dilakukan setelah pencairan fasilitas KMK D. ANALISA KREDIT:

Analisa Kualitatif

b Aspek Management (angka 1,4)

SUPENDI : Key Person
SAMSUL BAHRI, Direktur (hal-11)
Menjabat sebagai Direktur yang sebelumnya pernah menjabat sebagai operasional manager pada PT. Anugrah Perkasa Tahun 2005 – 2010 dan sebagai stock n procurement manager di Hotel Indonesia Tahun 2003 – 2005. Pendidikan terakhir Sekolah Pelayaran Menengah Swasta Jakarta Tanjung Priuk tahun 1993-1996;

ASPEK PEMASARAN (hal-12):
Rencana Pekerjaan Yang akan Dilaksanakan oleh Perusahaan pada Tahun 2011 – 2012 adalah sebesar Rp. 917.500.000.000,-. Dengan rincian proyek sebagai berikut:

No	Nama Proyek/Pekerjaan	Pemberi Tugas 3	Kontrak 4	Nilai kontrak 5	Ket 6
1	2	3	4	5	6
	Proyek BUMN/BUMD	PT	Dalam	60.000.000.000
1	Pekerjaan persiapan Infrastruktur	PT PERTAMINA	Dalam proses	60.000.000.000
	- jenis pekerjaannya adalah perkerasan jalan, pipa gas, pagar dan bangunan pendukung
	Persiapan infrastruktur untuk mendukung kegaitan pengeboran gas alam
	Sub total			60.000.000.000

2	Pembangunan rumah pompa	PEMDA DKI	Dalam proses	20.000.000.000
	- Lokasi di Jakarta Barat (3 titik)
	- Jenis pekerjaannya adalah pembangunan rumah pompa, pompa genset, panel listrik, panel genset
	Pembangunan ini diperuntukan untuk penanggulangan banjir
	Sub total			20.000.000.000

3	Proyek Non Pemprop DKI
4	Pekerjaan pemb jalan di kab. Meranti	Prop Kalteng	Dalam proses	85.000.000.000
5	Pekerjaan pemb jalan di kab. Paser	Prop Kaltim	Dalam proses	45.000.000.000
	Pek infrastruktur penanggulangan bencana sungai Citarum	Prop Jawa Barat	Dalam proses	600.000.000.00 0
	- Jenis pek adalah pemasangan sheet file sisi sungai
	- Pekerjaan ini untuk mencegah dinding sungai
6	Pek drainase sungai erosi Lubuk Sikaping	Prop Padang	Dalam proses	13.500.000.000
7	Pemb. gedung Kejaksaan	Prop Padang	Dalam proses	24.000.000.000
8	Pek water treatment Sukabumi	Prop Jawa Barat	Dalam proses	70.000.000.000
	Sub total			137.500.000.00 0

	Total proyek yg akan dikerjakan Tahun 2011 – 2012			917.500.000.00 0

Perhitungan Kebutuhan Kredit (hal-17) :
Asumsi Utama yang dipergunakan pada perhitungan kredit untuk Debitur adalah sebagai berikut:

Sesuai dengan yang telah disampaikan pada aspek pemasaran, proyek yang akan dikerjakan oleh Likotama pada tahun 2011 – 2012 adalah sebesar Rp. 917.500.000.000,- (sembilan ratus tujuh belas milyar lima ratus juta rupiah);
Dari total proyek yang akan dikerjakan tersebut diasumsikan kemungkinan menangnya adalah sebesar 50 % sehingga nilai proyek yang akan dikerjakan oleh Likotama pada tahun 2011 -2012 sebesar Rp. 458.750.000.000,- (empat ratus lima puluh delepan milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah) ;
Dengan asumsi PPN dan Profit masing-masing sebesar 10 % maka nilai kontrak tersebut menjadi sebesar Rp. 367.000.000.000,- (tiga ratus enam puluh tujuh milyar rupiah);
Berdasarkan informasi dari Debitur uang muka rata-rata 20 % dari nilai kontrak;
Berdasarkan pola bisnis perusahaan selama ini pembayaran kepada suplier dilakukan dengan TT. Namun perusahaan juga berencana melakukan pembayaran kepada suplier di luar negeri yang belum lama berhubungan bisnis dengan perusahaan dengan menggunakan L/C. Kebutuhan L/C ini diperkirakan mencapai Rp. 30.000.000.000 (tiga puluh milyar rupiah);
Sehingga pembayaran maksimal yang dapat diberikan oleh Bank adalah sebesar (70%x(nilai kontrak-PPN-Profit) – uang muka = Rp. 256.000.000.000,- - (20 % x Rp. 458.750.000.000) = Rp. 164.250.000.000,- dan merekomendasikan sebagai berikut:

Permohonan Penambahan Limit KMK-SPK yang diajukan Likotama menjadi Rp.190.000.000.000,- (seratus sembilan puluh milyar rupiah) (sub Limit L/C 30 milyar rupiah) dapat disetujui dengan limit Rp. 140.000.000.000,- (seratus empat puluh milyar rupiah) (sub Limit L/C 30 milyar rupiah);
Permohonan fasilitas Bank Garansi sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) direkomendasikan untuk dapat disetujui;
G. AGUNAN DAN COVERAGE:

Tanah dan bangunan SHM No.04183/04182 Kelapa Dua tanggal 6 Januari 2011 Luas 720 m2 berlokasi di Perumahan Islamic Village JI.Qadr Raya No,32-34 Kel.Kelapa Dua Kec.Curug Kabupaten Tanggerang Banten senilai Rp. 1.346,4 juta pemegang hak adalah E.Kosasih (saudara H.Supendi, akan dibalik nama ke Dewi Yana Supiantl dengan nilai pengikatan sebesar Rp.7.926.810.000,-;
Tanah dan bangunan SHM No.04215/Kelapa Dua tanggal 21 Jan 2011 Luas 634 m2 berlokasi dl Perumahan Islamic Village JL.Alzaitu'n Raya/Alzaitun 3 Blok B-2 NO.6 Kel.Kelapa Dua Kec.Curug Tangerang Banten senilai Rp.1.141,2 juta, pemegang hak adalah Sueb (saudara H.Supendi akan dibalik nama Ice Dewi Yana Supianti dengan nilai pengikatan sebesar Rp.1.698. 770.000,-;
Tanah SHM No.. 128,129,134,136,137,138,140,142,143,144,145,127 / Matagara tanggal 21-12-2004, 2-12-2004, 7-02-2005, 01-03-2005, 01-03- 2005, 01-3-2005, 04-03-2004, 04-03-2005, 04-03-2005, 04-03-2005, 04- U3-2005, 21-12-2004 Luas 9.267 m2 berlokasi dl kel. Matagara, Kec.Tigaraksa Tangerang Banten senilai Rp.4.260.82 Juta, pemegang hak adalah sueb (saudara H.Supendi akan dibalik nama ke Dewi Yana Supianti dengan nilai pengikatan sebesar Rp.4.268.820.000,-;
Tanah dan bangunan SHM No.237/ Panumbang Tanggal 17-04-1993 Luas 4751 berlokasl di JI.Teluk Lada Bojen Desa Teluk Lada Kec.Panumbang Pandeglang Banten senilai Rp. 85,518 juta pemegarg hak adalah E.Kosasih (saudara H.Supendi akan dibalik nama ke Dewi Yana Supianti dengan nilai pengikatan sebesar Rp.1.87B.240.000,-;
Sebidang tanah seluas 121.905 m2 sesuai SHM No 5 tanggal 04-03-1993 luas 50.450 M2, SHM No.6 tanggal, 17-04-1993 luas 31.955 M2, SHM No.7 tanggal, 17-04-1993 luas 39.500 m2, yang terletak JI.Lingkungan Desa Panumbang Kec Jampang Tengah Kab.Sukabumi Jawa Barat ke-3 SHM tercatat atas nama E.Kosasih (saudara H.Supendi, akan dibalik nama ke Dewi Yana Supianti dengan nilai pengikatan sebesar Rp.2.681.910.000,-
Hydraulic Ekscavator Acera Geospec SK 200-8 Tahun 2008 4 unit senilai Rp.3.005 Juta Pemegang hak PT. Likotama Harum telah diikat fiducia sebesar Rp.2.000.000.000,-.
Berdasarkan analisa tersebut diatas, direkomendasikan untuk disetujui usulan fasilitas a.n PT Likotama Harum sebagai berikut:

Perpanjangan fasilitas KMK SPK selama 12 bulan dengan tambahan limit dari semula sebesar Rp.14.000.000.000 menjadi sebesar Rp.140.000.000.000,-.
Pembukaan fasllitas NCL khusus Bank Garansi sebesar Rp.10.000.000.000,.
Penutupan fasllitas KMK PRK eksisting sebesar Rp. 3.500.000.000,-, dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:

I. REKOMENDASI :

Berdasarkan analisa tersebut diatas, direkomendasikan untuk disetujui usulan fasilitas a.n PT Likotama Harum sebagai berikut:

Perpanjangan fasilitas KMK SPK selama 12 bulan dengan tambahan limit dari semula sebesar Rp.14.000.000.000,- menjadi sebesar Rp.140.000.000.000,-.
Pembukaan fasllitas NCL khusus Bank Garansi sebesar Rp.10.000.000.000,.
Penutupan fasllitas KMK PRK eksisting sebesar Rp. 3.500.000.000,-, dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut: A. fasilitas KMK SPK

Limit Kredit Maksimal: :
Semula Rp.14.000.000.000,- (empat belas milyar rupiah) ditambah sebesar Rp.126.000.000.000,- (seratus dua puluh enam milyar rupiah) sehingga menjadi Rp.140.000.000.000,- (seratus empat puluh milyar rupiah) (sub limit LC Rp.30.000,000.000,-)
Jenis Kredit
Kredit Modal Kerja (KMK) – SPK dengan Sub Limit berupa L/C Sight/SKBDN.
Tujuan Penggunaan:
Tambahan modal kerja dalam dalam bidang usaha jasa konstruksi dan Pengadaan Barang dan proyek-proyek Pemprov DKI, BUMN, BUMD dan instansi pemerintah lainnya.
Jangka Waktu:
1 tahun sejak penanda tanganan PK, khusus untuk fasilitas L/C adalah L/C Sight
Pelunasan:
Pelunasan kredit bersumber dari tagihan proyek yang dibiayai. Penggunaan tagihan proyek diatur sebagai berikut:

Atas setiap termin yang diterima dari SPK/kontrak yang dibiayai Bank DKI, dapat dipergunakan oleh debitur untuk mempercepat penyelesaian proyek dan tidak untuk menurunkan baki debet KMK SPK sepanjang baki debet KMK SPK untuk proyek tersebut ditambah porsi retensi (persentase sesuai kontrak) masih tercover dengan 125% sisa tagihan.
Apabila kondisi pada butir a tersebut tidak tercapai, maka tagihan proyek harus dipergunakan untuk menurunkan baki debet / pelunasan kredit, dan apabila masih terdapat sisa dana hasil tagihan proyek, maka dapat dipergunakan oleh debitur.
(Tidak disampaikan kepada debitur - Best effort) Atas setiap pembayaran yang dilakukan oleh bouwheer, agar dilengkapi dengan informasi terkait nomor SPK atau nomor kontrak yang dibayarkan tersebut.

Agunan Non Fixed Asset:

Account Receivable yang akan diikat fiducia dengan nilai pengikatan sebesar Rp 64.152 Juta.
Cessie atas seluruh rencana nilai proyek Tahun 2011 yang akan dikerjakan yaitu sebesar Rp 458.750 juta.
Agunan Fixed Asset:

Jaminan yang telah diserahkan untuk fasilitas KMK, sebagai berikut:

Tanah dan bangunan SHM No.04183/04182 Kelapa Dua tanggal 6 Januari 2011 Luas 720 m2 berlokasi di Perumahan Islamic Village JI.Qadr Raya No,32-34 Kel.Kelapa Dua Kec.Curug Kabupaten Tanggerang Banten senilai Rp. 1.346,4 juta pemegang hak adalah E.Kosasih (saudara H.Supendi, akan dibalik nama ke Dewi Yana Supiantl dengan nilai pengikatan sebesar Rp.7.926.810.000,-;

Tanah dan bangunan SHM No.04215/Kelapa Dua tanggal 21 Jan 2011 Luas 634 m2 berlokasl dl Perumahan Islamic Village JL.Alzaitu'n Raya/Alzaitun 3 Blok B-2 NO.6 Kel.Kelapa Dua Kec.Curug Tangerang Banten senilai Rp.1.141,2 juta, pemegang hak adalah Sueb (saudara H.Supendi akan dibalik nama Ice Dewi Yana Supianti dengan nilai pengikatan sebesar Rp.1.698. 770.000,-;
Tanah SHM No. 128,129,134,136,137,138,140,142,143,144,145,127 / Matagara tanggal 21-12-2004, 02-12-2004, 7-02-2005, 01-03-2005, 01- 03-2005, 01-03-2005, 04-03-2004, 04-03-2005, 04-03-2005, 04-03-2005, 04-03-2005, 21-12-2004 Luas 9.267 M2 berlokasi dl kel. Matagara, Kec.Tigaraksa Tangerang Banten senilai Rp.4.260.82 Juta, pemegang hak adalah Sueb (saudara H.Supendi akan dibalik nama ke Dewi Yana Supianti dengan nilai pengikatan sebesar Rp.4.268.820.000,;
Tanah dan bangunan SHM No.237/ Panumbang Tanggal 17-04-1993 Luas 4751 berlokasi di JI.Teluk Lada Bojen Desa Teluk Lada Kec.Panumbang Pandeglang Banten senilai Rp. 85,518 juta pemegang hak adalah E.Kosasih (saudara H.Supendi akan dibalik nama ke Dewi Yana Supianti dengan nilai pengikatan sebesar Rp.1.878.240.000,-;
SHM No 5 tanggal O4- 03-1993 luas 50.450 m2, SHM No.6 tanggal, 17- 04-1993 luas 31.955 M2, SHM No.7 tanggal, 17-04-1993 luas 39.500 m2, yang terletak JI.Lingkungan Desa Panumbang Kec Jampang Tengah Kab.Sukabumi Jawa Barat ke-3 SHM tercatat atas nama E.Kosasih (saudara H.Supendi, akan dibalik nama ke Dewi Yana Supianti dengan nilai pengikatan sebesar Rp.2.681.910.000,-
Hydraulic Ekscavator Acera Geospec SK 200-8 Tahun 2008 4 unit senilai Rp.3.005 Juta Pemegang hak PT. Likotama Harum. Telah diikat fiducia sebesar Rp. 2.000.000.000,-

Agunan yang akan diserahkan antara lain sebagai berikut:

Tanah SHG8 NO.1512 (an.PT.Rifi Sempana), SHGB NO.1513 (an.PT.Rifi Sempana) berlaku s/d 8 November 2015, SHM NO.1659 (an.Kasirun), SHM No.1660 (an.Kasirun), SHM NO.1728 (an.Djemiy), SHM No.I727(an.DjemiY), PPAT 649/92, SHM No.I726 (an.Djimiy), SHM No.1753 (an.Djemiy), PPAT No.648/93, SHM No.1754 (an.Djemiy), PPAT 649/931 Cimone Kec.Tangerang Banten Total luas 12.427 m2 berlokasi di JI.Raya Proklamasi Kel.Cimone Kec.Tangerang, Banten. (kesemuanya akan dibalik nama ke Dewi Yana Supianti dengan nilai pengikatan sebesar Rp.40.201.000.000,-.
Tanah SHM No.2874 an.Pendi Bin Haji Amir, Cimone Tgl.12 Agustus 1998 Luas 7885 M2 berlokasi di JI.Merdeka Kel.Cimone Tangerang Banten, 2 PPJB an.Fitriyana Fadila Luas tanah 101 M2 dan 102 M2 terletak pada lokasi yang sama sehingga total luas tanah sebesar 8088 M2 (nilai pengikatan sebesarRp.35.878.000.000,-;
Tanah SHM No. 884/885/886 Cibuntu tgl. 23 Febr 2009 Luas 23.385 m2 berlokasi di JI.Raya Setu Cibitung Kel.Cibuntu Cibitung Bekasi, pemegang hak Titi Kurniawati, BAC (nilai pengikatan sebesar Rp.23.376.000.000,-).
Tanah SHM No.107/ICibuntu TgI.23/3/1992 Luas 6.550 m2 berlokasi, di JI.Raya Curug Desa Curug Kulan Kec.Curug Kab.Tangerang Banten, pemegang hak RD.Husen (nilal pengikatan sebesar Rp.9.367.000.000,-);
Total nilai jaminan fixed asset adalah sebesar Rp.130.282.000.000,- SCR sebesar 87% D. Syarat Penarikan Fasilitas KMK SPK.

Telah menandatangani Addendum PK.
Atas tambahan limit fasilitas KMK SPK tersebut dapat dilakukan penarikan apabila fasilitas KMK PRK telah dinyatakan lunas.
Penarlkan fasilltas KMK SPK setelah mendapatkan persetujuan Bank DKI.
Mengajukan surat permohonan penarikan kredit 5 (lima) hari kerja sebelum rencana penarikan kredit dilakukan yang dilengkapi dengan asli dokumen Keputusan Pemenang lelang Tunggal/SPK/Kontrak atau true copy yang ditandatangani debitur dengan menunjukkan aslinya dan Purchase Order(PO) atau Invoice dari supplier.
Khusus untuk fasilitas KMK SPK sub limit L/C, ditambahkan pula dengan telah menyerahkan dokumen lain yang terkait dengan pembukaan L/C tersebut dan dapat diterima oleh Bank.
Menyerahkan asli Standing Instruction (SI) atas pembayaran proyek yang disetujui atau dicountersign bouwheer ke rekening escrow di Bank DKI dan tidak dapat diubah tanpa persetujuan dari Bank. Persyaratan ini dapat tidak dipenuhi apabila informasi tersebut telah ada dalam Kontrak. Apabila debitur tidak (dapat menyerahkan SI yang disetujui atau dicountersign oleh bouwheer, maka sebelum meiakukan penagihan ke bouwheer, dokumen penagihan harus disampaikan terlebih dahulu ke Bank DKI untuk mendapatkan persetujuan (Bank DKI melakukan pengecekan nomor rekening yang tercantum pada dokumen penagihan). Dalam hal terdapat ketentuan dari bowheer bahwa pembayaran proyek harus melalui rekening di Bank Pembangunan Daerah setempat selain Bank DKI, maka rekening pembayaran tagihan tersebut harus berbentuk escrow yang pengelolaannya harus dengan persetujuan dari Bank DKl yang dinyatakan dalam surat kuasa dari Debitur kepada Bank DKl.
Menyerahkan rencana penggunaan dana / budget cash flow kepada Bank DKI sesuai spesifikasi pekerjaan/proyek yang akan dikerjakan dan disetujui bank.
Apabila debitur bukan merupakan perusahaan yang memenangkan tender namun debitur akan melaksanakan pekerjaan proyek tersebut, maka debitur harus menyampaikan dokumen sebagai berikut :

Dokumen Perjanjian Kerjasama antara perusahaan pemenang lelang dengan debitur yang dibuat secara Notariel (untuk proyek dengan nilai kontrak diatas Rp 1 Milyar).
Asli Standing Instruction dari pemenang tender kepada bouwheer atas pembayaran proyek yang disetujui atau countersign bouwheer ke rekening escrow di Bank DKl dan tidak dapat diubah tanpa persetujuan dari Bank. Persyaratan ini dapat tidak dipenuhi apabila informasi tersebut telah ada dalam Kontrak.
Surat Kuasa dari pemenang tender kepada Bank DKI yang memberikan kuasa kepada Bank DKI untuk melakukan pemindahbukuan dana yang terdapat di rekening penerimaan pembayaran dari Bouwheer yang akan dipergunakan untuk penurunan baki debet pelunasan fasilitas.
Surat Kuasa yang dibuat secara notariel dari pemenang tender kepada PT Likotama Harum untuk melakukan segala kegiatan yang berhubungan dengan proyek yang dikerjakan.

Telah dilakukan konfirmasi atas dokumen perolehan proyek (keputusan pemenang lelang/SPK/SPMK) dan Standing Instruction (SI) oleh petugas bankkepada bouwheer mengenai kebenaran dokumen dan kepastian pembayaran tagihan melalui rekening escrow atas nama perusahaan pemenenang proyek di Bank DKI dan dilakukan peninjauan proyek jika proyek yang akan/telah dibiayai sudah berjalan.
Telah membuka rekening escrow di Bank DKI untuk menampung tagihan proyek yang dibiayai oleh Bank DKI.
Telah menyerahkan Akta Cessie Notarial yang antara lain berisi bahwa atas seluruh tagihan proyek yang dibiayai oleh Bank DKI, baik untuk proyek yang dimenangkan oleh debitur maupun proyek yang pengerjaannya dilakukan oleh debitur berdasarkan dokumen/perjanjian tertentu dengan perusahaan pemenang tender, dialihkan haknya untuk kepentingan Bank DKI.
Telah melakukan pengikatan sesuai ketentuan yang berlaku atas seluruh tambahan agunan yang diserahkan atau minimal Cover Note dari Notaris yang menyatakan bahwa:

Agunan berupa SHM sedang dalam proses pengikatan secara Notariel.
Akta Pengikatan Hak Tanggungan telah ditandatangani dan dokumen pendukung ke BPN telah lengkap.
Kesanggupan Notaris apabila sertilkat Hak Tanggungan (SHT) telah selesai, maka asli SHT akan langsung diserahkan ke Bank DKI.

Untuk seluruh fixed asset yang diagunkan telah dilakukan proses balik nama kepada salah satu pengurus perusahaan.
Telah dilakukan pengikatan Hak Tanggungan atas agunan Fixed Asset atau minimal telah ada cover note dari notarls tentang pengikatan Hak Tanggungan telah diproses.
Untuk seluruh agunan yg dapat diasuransikan, telah dilakukan penutupan asuransinya.
(Tidak disampaikan kepada debitur) Penarikan fasilitas untuk setiap SPK atau proyek dilakukan dengan persetujuan dari Pemlmpin Grup Unit Bisnis.
(Tidak disampaikan kepada debitur) Atas setiap pencairan fasilitas per proyek, harus dilengkapi dengan jangka waktu pelunasannya. Jangka waktu pelunasan ditentukan berdasarkan jangka waktu SPK/kontrak ditambah dengan periode pembayaran dari bouwheer sesuai kontrak dan waktu yang diperlukan kontraktor: untuk mempersiapkan dokumen penagihan kepada bouwheer. Apabila pada tanggal jatuh tempo fasilitas tersebut belum lunas, maka jangka waktu pelunasannya dapat dlperpanjang dengan menyampaikan dokumen pendukung:

Addendum Kontrak, atau
Surat konfirmasl dari bouwheer yang menyatakan bahwa proyek tersebut telah selesai (dapat dibuktikan dengan Berita AcaraSerah Terima (BAST)) dan hanya menunggu proses pembayaran dari bouwheer.
Apabila dokumen tersebut tidak herhasil diperoleh, maka dapat diganti dengan dokumen Laporan Kunjungan oleh Unit Bisnis kepada bouwheer dengan isi yang sama dan disetujui oleh Pemimpin Divisinya.
Apabila berdasarkan konfirmasi tersebut ditemukan fakta bahwa proyek belum selesai pada tanggal seharusnya fasilitas tersebut lunas, maka debitur tidak diperkenankan untuk melakukan penarikan fasilitas yang lainnya. Apabila proyek telah selesai, maka Unit Bisnis harus mengingatkan debitur untuk segera menagih ke bouwheer serta mengusulkan perpanjangan jangka waktu pelunasannya (diusulkan agar dapat diputus oleh Pemimpin Unit Bisnis)
F. Syarat-syarat Lain.

Selama fasilitas belum lunas Debitur berkewajiban melakukan hal-hal sebagai berikut:

Menggunakan fasilitas kredit sesuai dengan tujuan penggunaan kredit.
1. Selama kredit belum lunas, tanpa persetujuan Bank DKI terlebih dahulu Debitur tidak diperkenankan (untuk point b,f):
Mengubah susunan pengurus dan pemegang saham
Mengalihkan/menyerahkan kepada pihak lain, sebagian atau seluruhnya atas hak dan kewajiban yang timbul berkaitan dengan PK

Bahwa pada waktu yang tidak dapat diingat lagi secara pasti pada tahun 2011, guna menindak lanjuti Permohonan Peningkatan Fasilitas Kredit Modal Kerja atas nama PT Likotama Harum nomor: 008/S.Pemb/LH- DKI/II/2011 tertanggal 16 Pebruari 2011 sebagaimana yang dituangkan dalam Memorandum Analisa Kredit (MAK) Nomor - 059/GKM-Korp/III/2011 tanggal 18 Maret 2011 tersebut; maka DULLES TAMPUBOLON (Pemimpin Grup Komersial dan Korporasi), bersama-sama dengan GUSTI INDRA RAHMADIANSYAH (Pemimpin Divisi Risiko Kredit), RIDWAN FAISAL (Acount Manajer Divisi Korporasi Non Sindikasi), HENDRI KARTIKA ANDRI (Acount Officer Divisi Korporasi Non Sindikasi), melakukan pertemuan dengan H. SUPENDI Bin AMIR antara lain di Hotel Kempenski Jakarta, dimana dalam pertemuan tersebut mereka bersepakat bahwa pemberian Peningkatan Fasilitas Kredit atas nama PT Likotama Harum seolah-olah tidak akan menimbulkan masalah/resiko;
Bahwa terhadap Memorandum Analisa Kredit (MAK) Nomor - 059/GKM- Korp/III/2011 tanggal 18 Maret 2011 tersebut, M. YUSLIM HUDA AKBAR (Pemimpin Grup Manajemen Resiko dan Kepatuhan) membuat Nota Dinas Nomor: 351/GRK-Kep/IV/2011 tanggal 11 April 2011, perihal Uji Kepatuhan atas perpanjangan Jangka Waktu dan Tambahan Kredit Modal Kerja dan Pemberian Plafon Bank Garansi atas nama PT. Likotama Harum, yang ditujukan kepada Plt. Direktur Kepatuhan, yang selanjutnya Plt. Direktur Kepatuhan (BENNY SANTOSO) pada tanggal 11 April 2011 memberikan pendapat terhadap rencana keputusan kredit atas nama PT. Likotama Harum sebagai berikut:
- Agar Grup GRK diperhatikan klausula mengenai escrow acount project syah yang berada di luar Jakarta;
Agar dipastikan project yang akan diperoleh yang bersangkutan, mengingat banyaknya yang di luar Propinsi DKI “;
Bahwa pada tanggal 11 April 2011, DULLES TAMPUBOLON (Pemimpin Grup Komersial dan Korporasi) dan BUDI PUDJIJONO (Pemimpin Grup Manajemen Risiko Kredit) selaku Komite Kredit Tingkat Kedua berserta Komite Kredit Tingkat Pertama yaitu KAREN EZANA (Pimpinan Divisi Korporasi Non Sindikasi) dan GUSTI INDRA RAHMADIANSYAH (Pemimpin Divisi Risiko Kredit), mengajukan Memorandum Analisa Kredit (MAK) Nomor - 059/GKM-Korp/III/2011 tanggal 18 Maret 2011 tersebut ke Rapat Komite Kredit Kategori A; dimana pada saat itu Terdakwa EKO BUDIWIYONO (Direktur Utama) selaku Komite Kredit Kategori A menghadirinya bersama-sama dengan:

BUDI PUDJIJONO (Pemimpin Grup Manajemen Risiko Kredit)
DULLES TAMPUBOLON (Pemimpin Grup Komersial dan Korporasi);
M. YUSLIM HUDA AKBAR (Pemimpin Grup Manajemen Resiko dan Kepatuhan)
GUSTI INDRA RAHMADIANSYAH (Pemimpin Divisi Risiko Kredit)
KAREN EZANA (Pimpinan Divisi Korporasi Non Sindikasi)
ANDI NURHADI (Pimpinan Departemen Resiko Kredit)
RIDWAN FAISAL (Acount Manajer Divisi Korporasi Non Sindikasi)
SENO PRABOWO (Pemimpin Departemen Legal);
BOYKE ADRIAN (Analis Departemen Resiko Kredit)
HENDRI KARTIKA ANDRI (Acount Officer Divisi Korporasi Non Sindikasi)
JONRIJAL (Analis GRK);
MULYATNO WIBOWO (Direktur Pemasaran);
BENNY SANTOSO (Direktur Keuangan);

Bahwa dalam rapat dimaksud Terdakwa EKO BUDIWIYONO (Direktur Utama) selaku Komite Kredit Katagori A mendengarkan pemaparan dari Grup Komersial dan Korporasi (GKK) dan Grup Manajemen Risiko Kredit (GMRK), dan Terdakwa EKO BUDIWIYONO tanpa:
Menyusun kebijakan dan strategi manajemen resiko secara tertulis dan komprehensif termasuk penetapan dan persetujuan limit resiko secara keseluruhan, per jenis resiko, dan per aktivitas fungsional (kegiatan usaha Bank).
Melaksanakan manajemen Risiko bagi Bank umum secara efektif berdasarkan Peraturan dan perundang-undangan berlaku.
Menyusun kebijakan, strategi, dan prosedur yang komprehensif terkait penerapan Manajemen Risiko Likuiditas dengan mempertimbangkan toleransi Risiko dan memperhatikan dampaknya terhadap permodalan.
Menjabarkan dan mengkomunikasikan kebijakan, strategi dan prosedur manajemen risiko
Melakukan peran aktif dalam mencegah adanya penyimpangan yang dilakukan oleh manajemen dalam menetapkan kebijakan berkaitan dengan prinsip kehati-hatian.
Melaksanakan prinsip-prinsip GCG (Good Corporate Governance) dalam setiap kegiatan usaha Bank pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.
Memantau dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan agar tingkat kesehatan Bank dapat dipenuhi.
Menjalankan usaha sesuai dengan prinsip pengelolaan Bank secara sehat berdasarkan CAMELS (capital, asset quality, management, earning, liquidity, dan sensitivity to market risk) sesuai ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
selanjutnya memutuskan untuk menyetujui usulan Memorandum Analisa Kredit (MAK) Nomor - 059/GKM-Korp/III/2011 tanggal 18 Maret 2011 tersebut di atas dengan keputusan sebagai berikut:
A. FASILITAS KMK SPK dengan Sub Limit berupa L/C Sight/SKBDN:

Limit Kredit Maksimal : Semula Rp. 14.000.000.000,- (empat belas milyar rupiah) ditambah sebesar Rp. 126.000.000.000,- (seratus dua puluh enam rupiah) sehingga menjadi Rp. 140.000.000.000,- (seratus empat puluh milyar rupiah);
Tujuan Penggunaan : Tambahan Modal Kerja dalam bidang usaha jasa kostruksi dan pengadaan barang dari proyek-proyek Pemprov DKI dan Instansi Pemerintah lainnya, BUMN, dan BUMD;
Jangka Waktu : 1 (satu) tahun sejak tanggal penanda tanganan Perjanjian Kredit (PK), khusus untuk fasilitas L/C, adalah L/C Sight;
dengan tambahan ketentuan, dalam Keputusannya, yaitu:

Key Person, Sdr. H. SUPENDI harus tercatat sebagai salah satu pengurus PT. Likotama Harum;
Debitur harus menyerahkan agunan yang lebih marketable, yaitu yang terletak di Daerah Patra Kuningan;

Bahwa Hasil Rapat Komite Kredit tanggal 11 April 2011 tersebut kemudian dituangkan dalam Risalah Keputusan Komite Kredit Katagori A, yang ditanda tangani oleh DULLES TAMPUBOLON (Pemimpin Grup Komersial dan Korporasi) dan BUDI PUDJIJONO (Pemimpin Grup Manajemen Risiko Kredit) selaku Komite Kredit Tingkat Kedua beserta Komite Kredit Tingkat Pertama yaitu KAREN EZANA (Pimpinan Divisi Korporasi Non Sindikasi)dan GUSTI INDRA RAHMADIANSYAH (Pemimpin Divisi Risiko Kredit), serta Komite Kredit Katagori A yaitu Terdakwa EKO BUDIWIYONO (Direktur Utama), MULYATNO WIBOWO (Direktur Pemasaran) dan BENNY SANTOSO (Direktur Keuangan);
Bahwa kemudian pada tanggal 10 Agustus 2011, Grup Komersial dan Korporasi (GKK) yaitu HENDRI KARTIKA ANDRI (Acount Officer Unit Korporasi Non Sindikasi), RIDWAN FAISAL (Acount Manager Unit Korporasi Non Sindikasi) dan Grup Managemen Resiko Kredit (GMRK) yaitu BOYKE ADRIAN (Analisis Resiko Kredit), ANDI NURHADI (Pimpinan Departemen Resiko Kredit), membuat Memorandum Analisa Kredit (MAK) Nomor – 136 A/GKM-UNKS/VIII/2011 tanggal 10 Agustus 2011, yang merupakan perubahan terhadap Memorandum Analisa Kredit (MAK) Nomor - 059/GKM-Korp/III/2011 tanggal 18 Maret 2011, dengan dilatar belakangi hal-hal sebagai berikut:
Sesuai dengan Risalah Rapat Komite Kredit tanggal 11 April 2011 mengenai pembahasan permohonan perpanjangan dan penambahan fasilitas Kredit Modal Kerja (KMK-SPK) atas nama Likotama yang tertuang di dalam Memorandum Analisa Kredit No. 059/ GKM-Korp /III 1 2011, Tanggal 18 Maret 2011, berikut ini kami sampaikan kondisi terkini dari Likotama:

Telah disetujui permohonan perpanjangan dan penambahan fasilitas Kredit Modal Kerja an. PT Likotama sebesar Rp. 140.000.000.000,- (seratus empat puluh milyar rupiah);
SPPK telah ditandatangani oleh Debirur dan dikembalikan kepada Bank DKl. Namun demikian, Debitur meminta waktu untuk penyelesaian pajak dari beberapa agunan yang akan diikat oleh Bank DKI mengingat nominal dari pajak tersebut yang cukup besar.
Pada saat fasilitas eksisting Debitur jatuh tempo tanggal 6 Juni 2011 yang lalu, proses penyelesaian pajak dari agunan-agunan tersebut belum selesai sehingga dilakukan reaktivasi atas fasilitas tersebut dengan jangka waktu 2 bulan, hingga 6 Agustus 2011.
Berdasarkan informasi dari Debitur, saat ini proses penyelesaian pajak telah selesai. Namun terdapat agunan yang dibeli dari developer yaitu PPJB an.Fitriyana Fadila dengan luas tanah 101 M2 (nilai jual Rp.732.000.000,-) dan PPJB an.Fitriyana Fadila dengan luas tanah 102 M2 (nilai jual Rp.735.000.000,-) berlokasi di JI.Merdeka Kel.Cimone Tangerang Banten dengan kondisi masih sertifikat induk dan memerlukan waktu lebih lama lagi untuk pemecahannya.
Untuk agunan Tanah SHM No.2874 an.Pendi Bin Haji AMIR, /Cimone Tgl.12 Agustus 1998/ Luas 7885 M² berlokasi di JI.Merdeka Kel.Cimone Tangerang Banten berdasarkan memorandum dari Corporate Secretary No.1414/Corsec/Memo/VIII/2011 Tanggal 9 Agustus 2011 masih terdapat potensi akan adanya gugatan dari pihak terkait yakni Hj.Murtafiah Bt.H.Arsudin dan Saadiah Bt.H.Arsudin.
Sehubungan dengan hal tersebut, Debitur mengajukan permohonan agar agunan yang masih dalam bentuk PPJB seluas 101 M² dan 102 M² dapat digantikan aleh deposito untuk sementara waktu, hingga proses pemecahan sertifikatnya selesai sedangkan untuk agunan tanah SHM No.2874 an.Pendi Bin Haji AMIR, Cimone Tgl.12 Agustus 1998 Luas 7885 M² berlokasi di JI.Merdeka Kel.Cimone Tangerang Banten tetap dijadikan agunan dan dilakukan pengikatan sempurna namun dikarenakan masih adanya potensi gugatan maka telah dimintakan tambahan penjaminan asuransi sebesar nilai tanah yaitu sebesar Rp.35.000.000.000,- (tiga puluh lima milyar rupiah);

Selanjutnya DULLES TAMPUBOLON (Pimpinan Grup Komersial dan Korporasi) dan BUDI PUDJIJONO (Pimpinan Grup Managemen Resiko Kredit) selaku Komite Kredit Tingkat Kedua beserta Grup Komersial dan Korporasi (GKK) yaitu HENDRI KARTIKA ANDRI (Account Officer Unit Korporasi Non Sindikasi), RIDWAN FAISAL (Acount Manager Unit Korporasi Non Sindikasi), serta Komite Kredit Tingkat Pertama yaitu KAREN EZANA (Pimpinan Divisi Korporasi Non Sindikasi) dan GUSTI INDRA RAHMADIANSYAH (Pimpinan Divisi Resiko Kredit), menyetujui dan menandatangani Memorandum Analisa Kredit (MAK) Nomor – 136 A/GKM-UNKS/VIII/2011 tanggal 10 Agustus 2011;
Bahwa pada tanggal 8 September 2011, DULLES TAMPUBOLON (Pimpinan Grup Komersial dan Korporasi) dan BUDI PUDJIJONO (Pimpinan Grup Managemen Resiko Kredit) selaku Komite Kredit Tingkat Kedua, serta Komite Kredit Tingkat Pertama yaitu KAREN EZANA (Pimpinan Divisi Korporasi Non Sindikasi) dan GUSTI INDRA RAHMADIANSYAH (Pimpinan Divisi Resiko Kredit) mengajukan Memorandum Analisa Kredit (MAK) Nomor – 136 A/GKM-UNKS/VIII/2011 tanggal 10 Agustus 2011 tersebut ke Rapat Komite Kredit, dimana pada saat itu Terdakwa EKO BUDIWIYONO (Direktur Utama) selaku Komite Kredit Kategori A menghadirinya bersama-sama dengan:

BUDI PIDJIJONO (Pimpinan Grup Managemen Resiko Kredit);
DULLES TAMPUBOLON (Pemimpin Grup Komersial dan Korporasi);
M. YUSLIM HUDA AKBAR (Pimpinan Grup Resiko dan Kepatuhan);
GUSTI INDRA RAHMADIANSYAH (Pimpinan Divisi Resiko Kredit);
KAREN EZANA (Pimpinan Divisi Korporasi Non Sindikasi);
YENI SUGIHARTO (Pimpinan Divisi Sisdur dan Kepatuhan)
ANDI NURHADI(Pimpinan Departemen Resiko Kredit);
RIDWAN FAISAL (Acount Manager Divisi Korporasi Non Sindikasi);
SENO PRABOWO (Pimpinan Departemen Legal);
BOYKE ADRIAN(Analisis Departemen Resiko Kredit);
HENDRI KARTIKA ANDRI (Acount Officer Divisi Korporasi Non Sindikasi) ;
MULYATNO WIBOWO (Direktur Pemasaran);
BENNY SANTOSO (Direktur Keuangan);
AGUS SURYANTONO (Direktur Kepatuhan).

Bahwa dalam rapat dimaksud Terdakwa EKO BUDIWIYONO (Direktur Utama) selaku Komite Kredit Katagori A mendengarkan pemaparan dari Grup Komersial dan Korporasi (GKK) dan Grup Manajemen Risiko Kredit (GMRK), dan Terdakwa EKO BUDIWIYONO tanpa:
Menyusun kebijakan dan strategi manajemen resiko secara tertulis dan komprehensif termasuk penetapan dan persetujuan limit resiko secara keseluruhan, per jenis resiko, dan per aktivitas fungsional (kegiatan usaha Bank).
Melaksanakan manajemen Risiko bagi Bank umum secara efektif berdasarkan Peraturan dan perundang-undangan berlaku.
Menyusun kebijakan, strategi, dan prosedur yang komprehensif terkait penerapan Manajemen Risiko Likuiditas dengan mempertimbangkan toleransi Risiko dan memperhatikan dampaknya terhadap permodalan.
Menjabarkan dan mengkomunikasikan kebijakan, strategi dan prosedur manajemen risiko
Melakukan peran aktif dalam mencegah adanya penyimpangan yang dilakukan oleh manajemen dalam menetapkan kebijakan berkaitan dengan prinsip kehati-hatian.
Melaksanakan prinsip-prinsip GCG (Good Corporate Governance) dalam setiap kegiatan usaha Bank pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.
Memantau dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan agar tingkat kesehatan Bank dapat dipenuhi.
Menjalankan usaha sesuai dengan prinsip pengelolaan Bank secara sehat berdasarkan CAMELS (capital, asset quality, management, earning, liquidity, dan sensitivity to market risk) sesuai ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
selanjutnya memutuskan untuk menyetujui usulan Perubahan agunan atas nama PT. Likotama Harum sebagaimana yang tercantum dalam Memorandum Analisa Kredit (MAK) Nomor – 136 A/GKM- UNKS/VIII/2011 tanggal 10 Agustus 2011, yaitu sebagai berikut:
- Semula : PPJB a.n. Fitriyana Fadila dengan Iuas tanah 101 m2 (nilai jual Rp. 732.000.000,- tujuh ratus tiga puluh dua juta rupiah) dan PPJB a.n. Fitriyana Fadila dengan Iuas tanah 102 m2 (nilai jual Rp. 735.000.000,-) (berlokasi di JI. Merdeka Kelurahan Cimone Tangerang Banten);
- Menjadi : Deposito sebesar Rp. 1,5 Milyar.
- Semula : Tanah SHM No. 2874 an. Pendi Bin Hajj Amir, berlokasi di JI. Merdeka Kelurahan Cimone Tangerang Banten. {nilai pasar ini didapatkan dari total nilai agunan sebesar Rp. 35.878.000.000,- (tiga puluh lima milyar delapan ratus tujuh puluh depan juta rupiah) dikurangi dengan total nilai 2 PPJB: diatas sebesar Rp.1.467.000.000,- (satu milyar empat ratus enam puluh tujuh juta rupiah)}
  Menjadi : Tetap namun ditambahkan dengan penjaminan asuransi sebesar Rp.35.000,000.000,- (tiga puluh lima milyar rupiah);
Bahwa Hasil Rapat Komite Kredit Katagori A tanggal 8 September 2011 tersebut kemudian dituangkan dalam Risalah Keputusan Komite Kredit Katagori A, yang ditanda tangani oleh DULLES TAMPUBOLON (Pemimpin Grup Komersial dan Korporasi) dan BUDI PUDJIJONO (Pemimpin Grup Manajemen Risiko Kredit) selaku Komite Kredit Tingkat Kedua beserta Komite Kredit Tingkat Pertama yaitu KAREN EZANA (Pimpinan Divisi Korporasi Non Sindikasi) dan GUSTI INDRA RAHMADIANSYAH (Pemimpin Divisi Risiko Kredit), serta Komite Kredit Katagori A yaitu Terdakwa EKO BUDIWIYONO (Direktur Utama), MULYATNO WIBOWO (Direktur Pemasaran) dan BENNY SANTOSO (Direktur Keuangan);
Bahwa sebagai tindak lanjut terhadap Memorandum Analisa Kredit (MAK) Nomor - 059/GKM-Korp/III/2011 tanggal 18 Maret 2011 tersebut, maka DULLES TAMPUBOLON selaku pihak yang mewakili Bank DKI dan SAMSUL BAHRI selaku Direktur PT Likotama Harum melakukan pengikatan Pemberian Jaminan Cesie sesuai dengan Akta No. 8 tanggal 15 Agustus 2011, yang dibuat oleh, BENNY EFRAN, Sarjana Hukum, Notaris Kota Jakarta, yang dalam akte tersebut memuat pokok perjanjian kedua belah pihak antara lain isinya sebagai berikut:
“Dengan ini, sekarang untuk nantinya menyerahkan (mencedeer) sebagai jaminan kepada PT. BANK DKI tersebut yaitu semua tagihan- tagihan/Piutang Dagang (Usaha) Pihak Pertama/Pemberi Jaminan/ PT. Likotama Harum kepada Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan Instansi Pemerintah lainnya, berkaitan dengan seluruh rencana nilai proyek Tahun 2011 (dua ribu sebelas) yang akan dikerjakan oleh Pihak Pertama/Pemberi Jaminan/PT. Likotama Harum, hingga jumlah Rp. 458.750.000.000,- (empat ratus lima puluh delapan milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah)”;
Bahwa setelah dilakukan pengikatan Pemberian Jaminan Cesie sesuai dengan Akta No. 8 tanggal 15 Agustus 2011, selanjutnya DULLES TAMPUBULON selaku pihak yang mewakili Bank DKI dan SAMSUL BAHRI selaku Direktur PT Likotama Harum membuat dan menandatangani Adendum Perjanjian Kredit VIII (sebagaimana dimuat dalam Akte No.37 tanggal 13 Oktober 2011 yang dibuat oleh Poerbaningsih Adi Warsito, Notaris di Jakarta).
Bahwa untuk menindak lanjuti proses Permohonan / Pemberian Peningkatan Fasilitas Kredit PT. Likotama Harum, selanjutnya RIDWAN FAISAL (AM. Korporasi Non Sindikasi) dengan diketahui DULLES TAMPUBOLON, melakukan kunjungan (On The Spot) terhadap proyek pembangunan Bandara Sisi Udara Tanah Grogot di Kabupaten Paser. Pada saat melakukan kunjungan tersebut RIDWAN FAISAL tidak memastikan secara faktual mengenai kebenaran PT. Likotama Harum yang mengerjakan pekerjaan tersebut, karena pada saat melakukan konfirmasi hanya menanyakan kepada Pemerintah Kabupaten Paser “Apakah benar proyek tersebut dikerjakan oleh Lampiri - Relis, (Kerja Sama Opersi/ KSO) sesuai Surat Penetapan Pemenang Pelelangan Nomor: 027/02/Dishub Kominfo/BBSU/X/2011 tanggal 14 Nopember 2011 dari Pemerintah Kabupaten Paser Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika” (sebagaimana yang tercantum dalam Berita Acara Kunjungan Setempat dan Konfirmasi tanggal 17 Nopember 2011 yang ditandatangani oleh RIDWAN FAISAL dan diketahui oleh DULLES TAMPUBOLON). Dengan mengajukan pertanyaan demikian, Pemerintah Kabupaten Paser tidak mengetahui mengenai hubungan antara PT Likotama Harum dengan pelaksanaan pekerjaan tersebut, sedangkan dari sisi Bank DKI tidak dapat memastikan mengenai apakah benar PT. Likotama Harum yang mengerjakan proyek yang akan dibiayai oleh Bank DKI.
Bahwa sesuai Memorandum Analisa Kredit (MAK) Nomor - 059/GKM- Korp/III/2011 tanggal 18 Maret 2011 beserta perubahannya yang memberikan kemudahan kepada PT. Likotama Harum dalam melakukan penarikan kredit, yaitu dapat mengajukan surat permohonan penarikan kredit hanya dengan melampirkan true copy dari kontrak/ SPK yang ditandatangani debitur dengan menunjukkan aslinya dan Purchase Order(PO) atau Invoice dari supplier dan Likotama Harum tidak harus merupakan Perusahaan yang memenangkan tender atau tidak harus yang menandatangani kontrak, berarti bahwa PT. Likotama Harum tidak memiliki hak tagih secara langsung kepada pemberi pekerjaan / Bouwheer dalam hal ini Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) ataupun Badan Usaha Milik Daerah (BUMD); maka SAMSUL BAHRI selaku Direktur PT. Likotama Harum pada saat mengajukan Surat Permohonan Pencairan Kredit, Nomor 016/LH/DKI/XII/2011 tanggal 7 Desember 2011 yang ditujukan kepada Pimpinan Group Komersial PT. Bank DKI, melampirkan dokumen- dokumen Proyek/Pekerjaan yang bukan merupakan Proyek/Pekerjaan sebagaimana yang tertuang dalam Memorandum Analisa Kredit (MAK). Surat permohonan tersebut pada intinya menyampaikan permohonan pencairan fasilitas SPK senilai Rp. 20.000.000.000,- (dua puluh miliar rupiah), dan menyebutkan bahwa dana tersebut akan dipergunakan untuk membiayai Pengadaan Konstruksi Bangunan Sisi Udara (Multi years 4 Tahun) dengan nilai pekerjaan Rp. 389.910.554.000, dengan permintaan agar penyalurannya melalui rekening suplier/sub-kontraktor yaitu; PT. Mangkubuana Hutama Jaya, No.rekening 303.08.02359.3, Bank DKI Cabang Walikota Jakarta Barat.
Bahwa sebelum surat permohonan pencairan kredit dimaksud ditindak lanjuti, ternyata PT. Likotama Harum tidak melaksanakan ketentuan mengenai Perubahan agunan atas nama PT. Likotama Harum sebagaimana yang tertuang dalam Memorandum Analisa Kredit (MAK) Nomor – 136 A/GKM-UNKS/VIII/2011 tanggal 10 Agustus 2011, sehingga kemudian pada tanggal 7 Desember 2011 Grup Komersial dan Korporasi (GKK) yaitu HENDRI KARTIKA ANDRI (Acount Officer Unit Korporasi Non Sindikasi) dan RIDWAN FAISAL (Acount Manager Unit Korporasi Non Sindikasi) dan Grup Managemen Resiko Kredit (GMRK) yaitu BOYKE ADRIAN (Analisis Resiko Kredit) dan ANDI NURHADI (Pimpinan Departemen Resiko Kredit) mengusulkan kembali Memorandum Analisa Kredit (MAK) Nomor – 263/GKM-KNS/XII/2011 tanggal 7 Desember 2011, yang antara lain mencantumkan data-data sebagai berikut:
- Point I. Permasalahan (hal-2) menguraikan sebagai berikut:

Hingga saat ini proses pengikatan seluruh agunan yang akan diserahkan telah dapat dilakukan kecuali agunan berupa Tanah SHM No.2874 an.Pendi Bin Haji AMIR, Cimone Tgl.12 Agustus 1998 Luas 7885 m2 berlokasi di JI.Merdeka Kel.Cimone Tangerang Banten. (nilai pasar Rp.34.411.000.000,-) yang disebabkan oleh nama pemilik agunan yang tertera di SHM, yaitu Pendi Bin Haji Amir berbeda dengan yang tertera di KTP, yaitu Supendi. Sedangkan penutupan asuransi telah tersedia dari Asuransi Jasindo dengan No Polis 202.865.200.11.05017 dengan nilai pertanggungan Rp. 35 Milyar.
Saat ini Debitur telah diberikan kuasa dari pemenang pelelangan yaitu : Lampiri - Relis KSO, untuk mengerjakan Proyek Pembangunan Bandara Tanah Grogot - Kalimantan Timur melalui Penetapan Pemenang Pelelangan No. 027/02/DISHUBKOMINFO/BBSU/Xl/2011 tanggal 14 November 2011 yang dikeluarkan oleh Dinas Perhubungan Kominfo Kabupaten Paser dengan nilai proyek sebesar Rp. 389.910.554.000,-. Proyek ini dimulai sejak tahun 2011 hingga tahun 2015.
Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Paser No. 9 tahun 2011 tentang Pembiayaan Pembangunan Tahun Jamak, anggaran untuk proyek tersebut di tahun 2011 adalah sebesar Rp.10.400.000.000,-.
Saat ini seluruh peralatan berat yang diperlukan untuk proyek tersebut telah berada di lokasi namun belum dapat memulai pekerjaan karena kekurangan modal kerja.
Mengingat seluruh agunan belum dapat diikat secara sempurna, maka Debitur belum dapat melakukan penarikan terhadap tambahan fasilitas KMK - SPK yang diperoleh dari Bank DKI. Dengan demikian diusulkan untuk dapat dilakukan penurunan limit fasilitas KMK - SPK yang diikuti oleh penarikan atas agunan yang akan diserahkan pada butir 2 tersebut di atas, agar security coverage ratio tetap terjaga.
- Point III. Pertimbangan (hal-6) menguraikan sebagai berikut:

Likotama merupakan Debitur Bank DKI sejak tahun 2006 dengan performance yang baik.
GKK beserta GMRK telah melakukan site visit ke Proyek Pembangunan Bandara Tanah Grogot - Kalimantan Timur pada tanggal 17 November 2011 dan melakukan konfirmasi langsung kepada bowheer dari proyek tersebut (dhi. Dinas Perhubungan Kominfo Kabupaten Paser) dengan hasil baik. Dari hasil site visit tersebut, diketahui bahwa proyek harus telah dimulai pada akhir tahun 2011. Namun demikian meskipun seluruh peralatan Debitur telah siap di lokasi proyek, pekerjaan belum dapat dilakukan karena Debitur kekurangan modal kerja (sesuai dengan yang telah dituangkan pada bagian Permasalahan MAK ini).
SCR fixed asset tidak mengalami perubahan, yaitu tetap sebesar 92%. Namun demikian, SCR total agunan bertambah dari 465% menjadi 590%.
Proses pengikatan agunan berupa Tanah SHM No.2874 an.Pendi Bin Haji AMIR, Cimone Tgl.12 Agustus 1998 Luas 7885 M2 berlokasi di JI.Merdeka Kel.Cimone Tangerang Banten. (nilai pasar Rp.34.411.000.000,-) diperkirakan akan memakan waktu lama.
Sesuai BPP Perkreditan Segmen Komersial No.425 Tanggal 30 Desember 2010 Bab II Butir C perihal Batas Kewenangan, kewenangan memutus perubahan ketentuan, syarat kredit/covenant dan penukaran/penggantian agunan untuk limit kewenangan Komite Kredit Katagori A diputus oleh Direktur Unit bisnis dan Direktur Lainnya selain Direktur Kepatuhan
- Point IV. angka 1, 2,4,5,6,7, Usulan (hal-7) menguraikan sebagai berikut :

Penurunan limit fasilitas KMK - SPK dari semula Rp. 140 Milyar (sub limit LC Rp. 30 Milyar) menjadi Rp. 102,5 Milyar (sub limit LC Rp. 30 Milyar);
Pelepasan agunan yang akan diserahkan berupa Tanah SHM No.2874 an.Pendi Bin Haji AMIR/Cimone Tgl.12 Agustus 1998 Luas 7885 m2 berlokasi di JI.Merdeka Kel.Cimone Tangerang Banten. (nilai pasar Rp.34.411.000.000,-)
Perubahan pada syarat penarikan fasilitas KMK - SPK Poin 12 menjadi sebagai berikut: Telah melakukan pengikatan sesuai ketentuan yang berlaku atas seluruh tambahan agunan (khusus agunan fixed asset hanya dilakukan pengikatan untuk tanah yang memiliki sertiftkat) yang diserahkan atau minimal Cover Note dari Notaris yang menyatakan bahwa:

Agunan berupa SHM/SHGB sedang dalam proses pengikatan secara Notariel.
Akta Pengikatan Hak Tanggungan telah ditandatangani dan dokumen pendukung ke BPN telah lengkap.
Kesanggupan Notaris apabila Sertiftkat Hak Tanggungan (SHT) telah selesai, maka asli SHT akan langsung diserahkan ke Bank DKI.
Telah menandatangani akta gadai deposito

(Tambahan Syarat Penarikan) Atas agunan berupa AJB, debitur harus menyerahkan cover note notaris terkait proses peningkatan hak AJB tersebut menjadi sertifikat.
(Tambahan Syarat Penarikan) Telah menyerahkan SKM notaril atas agunan berupa AJB
(Tambahan Syarat Lainnya) Apabila sertifikat atas agunan yang saat ini berupa AJB telah selesai, harus langsung dilakukan pengikatan sempurna sebesar nilai pasarnya (selama proses pengikatan, harus tersedia cover note dari notaris terkait proses pengikatan agunan tersebut)

Selanjutnya DULLES TAMPUBOLON (Pimpinan Grup Komersial dan Korporasi) dan BUDI PUDJIJONO (Pimpinan Grup Managemen Resiko Kredit) selaku Komite Kredit Tingkat Kedua beserta Grup Komersial dan Korporasi (GKK) yaitu HENDRI KARTIKA ANDRI (Acount Officer Unit Korporasi Non Sindikasi), RIDWAN FAISAL (Acount Manager Unit Korporasi Non Sindikasi) dan Grup Managemen Resiko Kredit (GMRK) yaitu BOYKE ADRIAN (Analisis Resiko Kredit), dan ANDI NURHADI (Pimpinan Departemen Resiko Kredit), serta Komite Kredit Tingkat Pertama yaitu KAREN EZANA (Pimpinan Divisi Korporasi Non Sindikasi) dan GUSTI INDRA RAHMADIANSYAH (Pimpinan Divisi Resiko Kredit) menyetujui dan menandatangani Memorandum Analisa Kredit (MAK) Nomor – 263/GKM-KNS/XII/2011 tanggal 7 Desember 2011 tersebut;
Kemudian pada tanggal 8 Desember 2011, DULLES TAMPUBOLON (Pimpinan Grup Komersial dan Korporasi) dan BUDI PUDJIJONO (Pimpinan Grup Managemen Resiko Kredit) selaku Komite Kredit Tingkat Kedua beserta Komite Kredit Tingkat Pertama yaitu KAREN EZANA (Pimpinan Divisi Korporasi Non Sindikasi) dan GUSTI INDRA RAHMADIANSYAH (Pimpinan Divisi Resiko Kredit) mengajukan Memorandum Analisa Kredit (MAK) Nomor – 263/GKM-KNS/XII/2011 tanggal 7 Desember 2011 tersebut ke Rapat Komite Kredit, dimana pada saat itu Terdakwa EKO BUDIWIYONO (Direktur Utama) selaku Komite Kredit Kategori A menghadirinya bersama-sama dengan:

BUDI PIDJIJONO (Pimpinan Grup Managemen Resiko Kredit);
DULLES TAMPUBOLON (Pemimpin Grup Komersial dan Korporasi);
GUSTI INDRA RAHMADIANSYAH (Pimpinan Divisi Resiko Kredit);
KAREN EZANA (Pimpinan Divisi Korporasi Non Sindikasi);
ANDI NURHADI(Pimpinan Departemen Resiko Kredit);
RIDWAN FAISAL (Acount Manager Unit Korporasi Sindikasi);
BOYKE ADRIAN(Analis Resiko Kredit);
HENDRI KARTIKA ANDRI (Acount Officer Unit Korporasi Sindikasi);
R.A AISYAH (Analis GRK);
JONRIZAL (Analis GRK);
SIGIT RUSSENO (Yuris);
ANDRI FIRMANSYAH (Asst. Adm Departemen Corporate Legal);
MULYATNO WIBOWO (Direktur Pemasaran);
BENNY SANTOSO (Direktur Keuangan);
AGUS SURYANTONO (Direktur Kepatuhan).

Bahwa dalam rapat dimaksud Terdakwa EKO BUDIWIYONO (Direktur Utama) selaku Komite Kredit Katagori A mendengarkan pemaparan dari Grup Komersial dan Korporasi (GKK) dan Grup Manajemen Risiko Kredit (GMRK), dan Terdakwa EKO BUDIWIYONO tanpa:
Menyusun kebijakan dan strategi manajemen resiko secara tertulis dan komprehensif termasuk penetapan dan persetujuan limit resiko secara keseluruhan, per jenis resiko, dan per aktivitas fungsional (kegiatan usaha Bank).
Melaksanakan manajemen Risiko bagi Bank umum secara efektif berdasarkan Peraturan dan perundang-undangan berlaku.
Menyusun kebijakan, strategi, dan prosedur yang komprehensif terkait penerapan Manajemen Risiko Likuiditas dengan mempertimbangkan toleransi Risiko dan memperhatikan dampaknya terhadap permodalan.
Menjabarkan dan mengkomunikasikan kebijakan, strategi dan prosedur manajemen risiko
Melakukan peran aktif dalam mencegah adanya penyimpangan yang dilakukan oleh manajemen dalam menetapkan kebijakan berkaitan dengan prinsip kehati-hatian.
Melaksanakan prinsip-prinsip GCG (Good Corporate Governance) dalam setiap kegiatan usaha Bank pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.
Memantau dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan agar tingkat kesehatan Bank dapat dipenuhi.
Menjalankan usaha sesuai dengan prinsip pengelolaan Bank secara sehat berdasarkan CAMELS (capital, asset quality, management, earning, liquidity, dan sensitivity to market risk) sesuai ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
selanjutnya memutuskan untuk menyetujui usulan sebagaimana Memorandum Analisa Kredit (MAK) Nomor – 263/GKM-KNS/XII/2011 tanggal 7 Desember 2011,dengan tambahan ketentuan yaitu: “atas seluruh proyek yang dikerjakan oleh debitur baik yang dibiayai Bank DKI maupun yang tidak dibiayai, harus disalurkan melalui Bank DKI berdasarkan standing instruction debitur kepada bouwheer;
Bahwa Hasil Rapat Komite Kredit tanggal 8 Desember 2011 tersebut kemudian dituangkan dalam Risalah Keputusan Komite Kredit Katagori A, yang ditanda tangani oleh DULLES TAMPUBOLON (Pemimpin Grup Komersial dan Korporasi) dan BUDI PUDJIJONO (Pemimpin Grup Manajemen Risiko Kredit) selaku Komite Kredit Tingkat Kedua beserta Komite Kredit Tingkat Pertama yaitu KAREN EZANA (Pimpinan Divisi Korporasi Non Sindikasi) dan GUSTI INDRA RAHMADIANSYAH (Pemimpin Divisi Risiko Kredit), serta Komite Kredit Katagori A yaitu Terdakwa EKO BUDIWIYONO (Direktur Utama), MULYATNO WIBOWO (Direktur Pemasaran) dan BENNY SANTOSO (Direktur Keuangan);
Bahwa atas persetujuan terhadap Memorandum Analisa Kredit (MAK) Nomor – 263/GKM-KNS/XII/2011 tanggal 7 Desember 2011 tersebut, selanjutnya DULLES TAMPUBOLON selaku pihak yang mewakili Bank DKI bersama dengan SAMSUL BAHRI selaku Direktur PT Likotama Harum membuat dan menandatangani Addendum IX Perjanjian Kredit (sesuai Akte No.22 tanggal 12 Desember 2011 yang dibuat oleh INDAH FATMAWATI, SH Notaris pengganti dari Poerbaningsih Adi Warsito);
Bahwa kemudian sebagai tindak lanjut terhadap Surat Permohonan Pencairan Kredit Nomor 016/LH/DKI/XII/2011 tanggal 7 Desember 2011 dari PT. Likotama Harum sebagaimana tersebut di atas, selanjutnya KAREN EZANA selaku Divisi Korporasi Non Sindikasi dan DULES TAMPUBOLON (Pemimpin Grup Komersial dan Korporasi) membuat dan menandatangani Memorandum No.267/GKM-KNS/XII/2011 tanggal 12 Desember 2011, yang antara lain mencantumkan data debitur, kondisi keuangan, data jaminan, data fasilitas kredit, data proyek, perhitungan proyek, persyaratan penarikan kredit, yang dalam kesimpulannya menyetujui Permohonan Pencairan Kredit dimaksud;
Bahwa terhadap Memorandum No.267/GKM-KNS/XII/2011 tanggal 12 Desember 2011 tersebut, selanjutnya dilakukan review oleh GMRK yang dituangkan dalam Memorandum No.2911/GMRK/XII/11 Tanggal 12 Desember 2011, perihal Penarikan kredit PT Likotama Harum yang ditanda tangani oleh GUNAWAN AMING selaku Pemimpin Divisi Administrasi Kredit sebagai pengusul dan disetujui oleh BUDI PUDJIONO selaku Pemimpin Grup Managemen Risiko.
Bahwa selanjutnya Bank DKI mentransfer dana sebesar Rp. 20.000.000.000,- (dua puluh milyar rupiah) ke rekening No. 303.08.02359.3 An. Mangkubuana Hutama sesuai Surat Permohonan Pencairan Kredit PT. Likotama HarumNomor 016/LH/DKI/XII/2011 tanggal 7 Desember 2011;
Bahwa setelah PT. Likotama Harum mencairkan Dana Pinjaman Kredit tersebut, ternyata uangnya bukan digunakan untuk membiayai proyek- proyek sebagaimana diuraikan dalam Memorandum Analisis Kredit No. 059/GKM-Korp/III/2011 tanggal 18 Maret 2011, melainkan untuk membayai pekerjaan lainnya diantaranya yaitu untuk membiayai proyek/pekerjaan Pengadaan Konstruksi Bangunan Bandara Sisi Udara Tanah Grogot Kabupaten Paser dengan masa kontrak selama 4 (empat) Tahun yaitu sejak tanggal 22 Desember 2011 sampai dengan 15 Agustus 2015 yang Penyedia Barang dan Jasanya atau Pemenang Lelangnya tertera atas nama PT. Lampiri Djaya Abadi – PT. Relis Sapindo Utama (KSO), dan juga sebagian dari dana tersebut dipergunakan untuk kepentingan H. SUPENDI Bin AMIR;
Bahwa dalam menyusun Memorandum Analisis Kredit No. 059/GKM- Korp/III/2011 tanggal 18 Maret 2011 yang ditindak lanjuti dengan proses pencairan kredit oleh Bank DKI kepada PT. Likotama Harum, tidak berpedoman pada prinsip kehati-hatian dan tidak sesuai dengan Buku Pedoman Perusahaan (BPP) Perkreditan Keputusan Direksi Nomor 425 tanggal 30 Desember 2010 tentang Kebijakan dan Prosedur Kredit Komersial yaitu:
BAB III huruf C.2.b. (hal-7) mengenai proses pemberian kredit yang menyebutkan Kunjungan ke lokasi usaha (On the Spot) / langsung ke tempat (calon) debitur untuk melihat secara Fisik kebenaran data permohonan kredit serta menggali aktivitas usaha (calon) debitur. Pada saat melakukan kunjungan ke tempat (calon) debitur tidak memastikan secara faktual mengenai kebenaran PT. Likotama harum yang mengerjakan proyek tersebut.
BAB I huruf E angka 1. huruf a (hal-7) yang memberikan definisi Kredit Modal Kerja (KMK) adalah Fasilitas kredit yang diberikan baik dalam rupiah maupun valuta asing untuk membiayai modal kerja perusahaan yang habis dalam satu siklus usaha dan dapat diperpanjang sesuai kebutuhan; yang salah satu karakteristiknya adalah KMK transaksi khusus (transaksional) yang penarikannya dilakukan atas dasar dokumen atau kontrak yang diperjanjikan (underlying transaction), bahwa jenis usaha yang diajukan dalam Memorandum Analisis Kredit No. 059/GKM-Korp/III/2011 tanggal 18 Maret 2011 sebanyak 8 (delapan) item pekerjaan merupakan proyek / pekerjaan untuk jangka waktu 1 (satu) Tahun yaitu Tahun 2011 – 2012 dan tidak ada syarat maupun ketentuan penggunaan dana kredit untuk kepentingan usaha lebih dari 1 (satu) Tahun, demikian pula yang disebutkan dalam Surat Pemberitahuan Persetujuan Kredit tanggal 12 Mei 2011,Perjanjian Kredit tanggal 13 Oktober 2011 yang dibuat oleh Poerbaningsih Adi Warsito, Notaris di Jakarta, namun PT. Likotama Harum telah mengajukan pencairan kredit untuk pembangunan Bandara Udara Sisi Udara Tanah Grogot atas nama PT Lampiri dan PT Relis (KSO) dengan kontrak kerja selama 4 (empat) Tahun (multiyears) yaitu sejak tanggal 22 Desember 2011 sampai dengan Agustus 2015;
Bab III, Proses Pemberian Kredithuruf F tentang Analisa Kredit sub 1, Analisa Kwalitatif huruf b Karakter Managemen (hal. 18) poin 1 tentang; keharusan untuk menganalisa Pengalaman usahadan Profesionalisme pengurus dibidangnya. Antara lain informasi mengenai tingkat pendidikan, pengalaman dibidang industri perusahaan maupun di industri terkait lainnya.
Bahwa dalam menyusun Memorandum Analisis Kredi No. 059/GKM- Korp/III/2011 tanggal 18 Maret 2011 tidak dilakukan analisa mengenai pendidikan dan pengalaman SAMSUL BAHRI yang berlatar belakang seorang Satpam yang mengurusi valet parkir dan penjaga usaha hiburan Karaoke ;
Bab III, Proses Pemberian Kredit huruf F tentang Analisa Kredit sub 1, tentang Analisa Kwalitatif huruf b Karakter Managemen point 9 (hal. 19) tentang kasushukum yang terkait dengan pengurus perusahaan maupun keputusan yang bermasalah dari manajemen sehubungan dengan operasional perusahaan.
Dalam Memorandum Analisis Kredi No. 059/GKM-Korp/III/2011 tanggal 18 Maret 2011 menyebutkan SUPENDI sebagai Key Person atau seorang yang berperan paling penting di PT Likotama Harum dan sebagai dasar untuk pemberian kredit kepada PT Likotama Harum, akan tetapi terhadap H. SUPENDI Bin AMIR tidak dilakukan analisa mengenai alasan mengapa H. SUPENDI Bin AMIR tidak masuk dalam struktur kepengurusan PT Likotama Harum; sehingga Komite Kredit Katagori A dalam rapat komite kredit tanggal 11 April 2011 memutuskan agar H. SUPENDI Bin AMIR masuk ke dalam jajaran pengurus selaku Komisaris PT. Likotama Harum, dimana saat itu H. SUPENDI Bin AMIR telah masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) Polda Banten sejak Tahun 2009 dalam perkara korupsi Dana Bantuan Kementerian Koperasi & UKM sebesar Rp. 17.015.000.000,- (sesuai Daftar Pencarian Orang (DPO) Polda Banten dalam kasus Tindak Pidana Korupsi (sesuai dengan surat DPO yang diterbitkan Polda Banten Nomor Pol: DPO /37/VIII/2009/Reskrim tanggal 13 Agustus 2009) ;
BAB III huruf D. Syarat Efektip / Penarikan Kredit ke-4 (hal-56) yang menyebutkan bahwa “Debitur menyerahkan asli kontrak kerja / Surat Perintah Kerja dan standing instruction dari pemilik proyek / bouwheer untuk menyalurkan termijn proyek melalui Bank DKI (khusus KMK untuk konstruksi), bukan true foto copy kontrak/Surat Perintah kerja sebagaimana dituangkan dalam Memorandum Analisis Kredit No. 059/GKM-Korp/III/2011 tanggal 18 Maret 2011 Point 4 tentang Syarat Penarikan Fasilitas KMK SPK.
Bahwa selanjutnya sebelum Kredit Modal Kerja- Surat Perintah Kerja (KMK-SPK) PT Likotama Harum yang jatuh tempo tanggal 6 Juni 2012, H. SUPENDI Bin AMIR kembali meminta SAMSUL BAHRI (Direktur PT Likotama Harum) mengajukan Surat Permohonan Perpanjangan dan Penambahan Plafon Kredit Nomor: 028/LH/DKI/IV/2012 tanggal 18 April 2012, dari semula sebesar Rp. 102.500.000.000,- (seratus dua milyar lima ratus juta rupiah) ditambah sebesar Rp. 147.500.000,000,- (seratus empat puluh tujuh millar lima ratus juta rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp. 250.000.000,000,- (dua ratus lima puluh miliar rupiah):
Bahwa dengan adanya Surat Permohonan tersebut, selanjutnya Grup Komersial dan Korporasi yaitu RIDWAN FAISAL (Acount Manager Unit Korporasi Non Sindikasi) tanpa melakukan review atas pengumpulan data dan memastikan atas kelengkapan / keakuratan data serta informasi debitur/calon debitur (PT. Likotama Harum) dan Group Manajemen Resiko Kredit yaitu RONNY SILVANO (Risk Officer Unit Risiko Kredit I) menyusun permohonan tersebut dalam Memorandum Analisa Kredit (MAK) Nomor – 183/GKM-Korp/V/2012 tanggal 10 Mei 2012 ;
Bahwa selanjutnya Grup Komersial dan Korporasi serta Group Manajemen Risiko Kredit merekomendasikan / mengusulkan permohonan kredit debitur/calon debitur korporasi non sindikasi (PT. Likotama Harum) sebagaimana yang tercantum dalam Memorandum Analisa Kredit (MAK) Nomor – 183/GKM-Korp/V/2012 tanggal 10 Mei 2012 tersebut kepada DULLES TAMPUBOLON (Pemimpin Grup Komersil dan Korporasi) dan DANAN LINGGAR SASONGKO (Pgs. Pimpinan Grup Manajemen Risiko Kredit) selaku Komite Kredit Tingkat Kedua;
Bahwa selanjutnya DULLES TAMPUBOLON (Pemimpin Grup Komersil dan Korporasi) antara lain tanpa:
Mengumpulkan dan memastikan validitas dokumen dan kelengkapan data berikutinformasi debitur/calon debitur serta tanpa memverifikasi sesuai prosedur yang ditetapkan,
Melakukan pengecekan ketentuan terkait dengan proposalkredit yang diajukan.
Menyusun analisa kredit atas dasar data yang diterima dari (calon) debitur dan telah diverifikasi serta dilyakini kebenarannya
Melakukan pengecekan ketentuan terkait dengan proposal kredit yang diajukan bersama dengan DANAN LINGGAR SASONGKO (Pjs. Pimpinan Grup Manajemen Risiko Kredit) selaku Komite Kredit Tingkat Kedua merekomendasikan/mengusulkan permohonan sebagaimana yang tercantum dalam Memorandum Analisa Kredit (MAK) Nomor – 183/GKM- Korp/V/2012 tanggal 10 Mei 2012 tersebut kepada Grup Kepatuhan dan Hukum untuk dimintakan Uji Kepatuhan dan masukan / saran dari Unit Legal, dengan mencantumkan data-data sebagai berikut:

RINGKASAN MEMORANDUM ANALISA KREDIT (point 7, 8):
1. Kemampuan Finansial dan Sumber Pelunasan:
  DSCR (Debt Service Corporage Ratio / Kemampuan membayar angsuran) Likotama diproyeksikan di atas 100% sehingga perusahaan dapat memenuhi kewajiban pokok dan bunga kepada Bank dengan baik;

Aqunan Non Fixed Asset:

Account Receivable dengan nilai pengikatan sebesar Rp 64.152.000.000,-. Telah diikat fiducia
Cessie atas seluruh rencana nilai proyek Tahun 2012 yang akan dikerjakan yaitu sebesar Rp 302,945 juta. Akan diikat cessie
Deposito an, Dewiyana Supiyanti senilai Rp, 1.500.000.000,-ARO 12 bulan. Telah diikat gadai dan surat kuasa mencairkan
Penjaminan Asuransi dari perusahaan Asuransi yang disetujui oleh Bank DKI sebesar Rp. 80.000,000.000,- Agunan Fixed Asset;
Jaminan yang telah diserahkan untuk fasilitas KMK adalah sebagai berikut:

Tanah dan bangunan SHM No,04183/04182 Kelapa Dua tanggal 6 Januari 2011 Luas 720 M2 berlokasi di Perumahan Islamic Village JI.Qadr Raya No.32-34 Kel.Kelapa Dua Kec.Curug Kabupaten Tangerang Banten pemegang hak adalah Dewiyana Supianti. Telah diikat HT dengan nilai pengikatan sebesar Rp,7.926.810.000,-. Nilai asuransi sebesar Rp,6.580,410,000,-.
Tanah dan bangunan SHM No.04215/ Kelapa Dua tanggal 21 Januari 2011 Luas 634 M2 berlokasi di Perumahan Islamic Village JL.Alzaitun Raya/Alzaitun 3. Blok B-2 No,6 Kel.Kelapa Dua Kec.Curug Tangerang Banten, pemegang hak adalah Dewiyana Supianti. Telah diikat HT dengan nilai pengikatan sebesar Rp.1.698,770,000,-, Nilai asuransi sebesar Rp.500.000.000,-.
Tanah SHM No. 128,129,134,136,137,138,140,142,143,144,145,127/ Matagara tanggal 21-12-2004, 2-12-2004, 7-02- 2005, 01-03-2005, 01-03- 2005, 01 -03-2005, 04-03-2004, 04-03 -2005, 04-03- 2005, 04-03-2005, 04-03-2005, 21-12-2004 Luas 9,267 M2 berlokasi di kel. Matagara, Kec.Tigaraksa Tangerang Banten, pemegang hak adalah Dewiyana Supianti. Telah diikat HT dengan nilai pengikatan sebesar Rp.4.268.820.000, -
Tanah dan bangunan SHM No.237 / Panumbang Tanggal 17-04-1993 Luas 4751 berlokasi di JLTeluk Lada Bojen Desa Teluk Lada Kec.Panimbang Pandeglang Banten pemegang hak adalah Dewiyana Supianti. Telah diikat HT dengan nilai pengikatan sebesar Rp.1.878.240. 000,-. Nilai asuransi sebesar Rp.1.792.720.000,-.
Sebidang tanah seluas 121.905 M2 sesuai SHM No.5 tanggal 04-03-1993 luas 50.450 M2, SHM NO.6 tanggal, 17-04-1993 Juas 31.955 M2, SHM No.7 tanggal, 17-04-1993 luas 39.500 M2, yang terletak di Jl.Lingkungan Desa Panumbang Kec. Jampang Tengah Kab.Sukabumi Jawa Barat ke- 3 SHM tercatat atas nama Dewiyana Supianti. Telah diikat HT dengan nilai pengikatan sebesar Rp.2.681.910.000, -.
Hydraulic Ekscavator Acera Geospec SK200-8 Tahun 2008 4 unit senilai Rp.3.005 Juta Pemegang hak PT.Likotama Harum. Nilai asuransi sebesar Rp.3.005.000.000,-. Telah diikat fiducia sebesar Rp.2.000.000.000,-
Tanah SHGB No.1512 (an. Dewiyana Supiyanti), SHGB No.I513 (an. Dewiyana Supiyanti) berlaku sid 8 November 2015, SHM No.1659 (an. Dewiyana Supiyanti), SHM No.1660 (an. Dewiyana Supiyanti), SHM No.I728 (an. Dewiyana Supiyanti), SHM No.I727 (an. Dewiyana Supiyanti), AJB No.847/2011 Luas 300 M2 (dari Budi Kartika,ke Dewiyana Supiyanti), SHM NO.1753 (an. Dewiyana Supiyanti), AJB No.846/2011 Luas 290 M2 (dari Janto Lukman (qq.Lana Karta Sasmita) Ke Dewiyana Supiyanti), AJB No.845/2011 Luas 421 (dari Janto Lukman (qq.Lana Karta Sasmita) Ke Dewiyana Supiyanti). Total Luas 12.427 M2 berlokasi di JI.Raya Proklamasi Kel.Cimone Kec.Tangerang, Banten,Telah diikat HT dengan nilai pengikatan sebesar Rp. 40.201.000.000, -.
Tanah SHM No.884/885/886 Cibuntu tgl 23 Februari 2009 Luas 23.385 M2 berlokasi di JI.Raya Setu Cibitung Kel.Cibuntu Cibitung Bekasi, pemegang hak Supendi. Telah dikat HT dengan nilai pengikatan sebesar Rp.23.376.000.000, -.

Tanah SHM No.107 /Cibuntu Tgl.23/3/l992 Luas 6.550 M2 berlokasi di JI.Raya Curug Desa Curug Kulon Kec..Curug Kab.Tangerang Banten, pemegang hak Dewiyana Supiyanti. Telah diikat HT dengan nilai pengikatan sebesar Rp.9.367.000.000, -.

Tanah dan bangunan SHM No.1006/Menteng Dalam Tgl. 7 Agustus 2003 Luas 772 M2 berlokasi Jl Jaya Mandala No.lo Rt.10 RW.02 Blok H Kel.Menteng Dalam Kec..Tebet Jakarta, pemegang hak Dewiyana Supiyanti. Masih dalam proses pengikatan HT di BPN setempat sebesar Rp.12.811.000.000,-. Nilai asuransi sebesar Rp.2.192.000.000,- Total nilai jaminan fixed asset adalah sebesar Rp.107.215 juta dengan SCR sebesar 41 %.

II. LATAR BELAKANG:

PT Likotama Harum merupakan Debitur Eksisting Grup Komersial dan Korporasi - Divisi Komersial Bank DKI sejak tahun 2006;

Sesuai dengan Suratnya pada tanggal 18 April 2012, Likotama mengajukan penambahan plafond KMK - SPK dari Rp. 102. 500.000.000,- menjadi Rp. 250.000.000.000,-, mengingat nilai proyek eksisting dan rencana proyek pada tahun 2012 - 2013 mencapai Rp. 1.578.000.000,- sehingga perusahaan memerlukan tambahan modal kerja dari Bank DKI berupa cash loan.

III. ISI MEMORANDUM ANALISA KREDIT:

Informasi Debitur dan Grup:
Mengacu kepada MAK No. 059/GKM-Korp/III/2011, Tanggal 18 Maret 2011.

Resume Hasil Site Visit:
Pada tanggal 30 April - 1 Mei 2012 telah dilakukan Site Visit ke lokasi proyek Likotama dengan nllai terbesar yang keduanya berlokasi di Tanah Grogot - Kalimantan Timur, dengan hasil kunjungan sebagai berikut:

-- Proyek yang ditinjau yaitu

Pembangunan jalan multiyears, Paket 1. Multiyears 3 tahun - Kecamatan Tanah Grogot dengan nilai proyek Rp. 29.110.134.000,
Pengadaan Konstruksi Bangunan Sisi Udara (Multi Years 5 Tahun) – Kecamatan Tanah Grogot dengan nilai Rp. 389.910.554.000,-

Progress proyek Pembangunan Jalan yang dicapai oleh debitur berdasarkan laporan progress per 16 April 2012, yang telah diperiksa oleh bowheer dan konsultan pengawas, adalah sebesar 50,816% dari nilai proyek atau senilai Rp. 14.792.605.693,-. Sementara itu, jumlah fasilitas yang telah ditarik oleh debitur adalah sebesar Rp. 8.600.000.000,-. Dengan memperhitungkan porsi self financing debitur, target progress proyek dengan jumlah fasilitas yang telah ditarik tersebut adalah Rp.12.285.714.285,- (42,200%). Dengan demikian, progress yang telah dicapai oleh debitur saat ini telah melampaui target progress proyek yang telah dibiayai oleh Bank. Pada tanggal 23 April 2012, Likotama kembali mengajukan penarikan sebesar Rp. 6 Milyar untuk menyelesaikan proyek ini.
Progress proyek per 31 Mei 2012 telah mencapai 72.90% dengan nilai progress Rp. 21.221.287.686,-Progress tersebut telah melampaui target yang ditetapkan sebesar 143% dari jumlah penarikan, yaitu sebesar Rp. 20.857.142.857,,-.
Progress proyek Bandara per Mei 2012 yang dicapai oleh debitur adalah sebesar 22,30% dari nilai proyek atau senilai Rp. 86.963.891.863,-. Sementara itu, jumlah fasilitas yang telah ditarik oleh debitur adalah sebesar Rp. 50.000.000.000,-. Dengan memperhitungkan porsi self financing debitur, target progress proyek dengan jumlah fasilitas yang telah ditarik tersebut adalah Rp.71.428.571.428,- (18,32%). Sehingga progress proyek tersebut telah melampaui target yang ditetapkan.

Review Covenant/ Syarat-syarat Kredit: Fasilitas Debitur

Fasilitas di Bank DKI: Utlilisasi dari fasilitas KMK - SPK tersebut mencapai Rp. 110.388 juta atau 108%. Sementara itu, utilisasi dari fasilitas BG nya sebesar 0% yang disebabkan oleh proyek - proyek yang diperoleh oleh Debitur memakai bendera perusahaan lain dan BG nya ditangani oleh masing-masing perusahaan pemilik bendera tersebut.
Fasitas tersebut diberikan untuk membiayai proyek sebagai berikut:

Pembangunan jalan Multiyears paket 1. Multiyears 3 tahun Kecamatan Tanah Grogot;
Pengadaan konstruksi bangunan sisi udara (Multiyears 5 tahun) dari Pemerintah Kabupaten Paser;
Pekerjaan Penggantian Panel Listrik pada gedung Kementrian Koperasi dan UKM;
Pekerjaan Pengembangan sarana dan Prasarana Gedung SME Tower dan UKM Center;
Pembangunan Pasar Tumenggungan;
Pekerjaan Pembangunan Gerai Retail Gedung Smesco UKM;
E. Analisa Kredit;

Analisa Kualitatif

Aspek Yuridis (pendirian, perizinan, permohonan)

Legalitas Pendirian Usaha
Mengacu kepada MAK No. 059/GKM-Korp/III/20ll, Tanggal 18 Maret 2011 dengan update sebagai berikut:
Akta No. 357 tanggal 19 April 2011 yang dibuat di hadapan Notaris Herty Sosiawan, SH, Notaris di Tangerang, pengesahan Menkumham No. AHU- AH.01.l0-17970 tanggal 13 Juni 2011.
Legalitas Perizinan
Mengacu kepada MAK No. 059/GKM-Korp/III/2011, Tanggal18 Maret 2011
Legalitas Permohonan Kredit
Surat Permohonan PT Likotama Harum No.028//LH/DKI/IV/2012 tanggal 18 April 2012 Perihal Surat Permohonan Penambahan Plafond yang dltandatangani oleh Samsul Bahri selaku Direktur Likotama. Sesuai Anggaran Dasar perusahaan, Direksi harus mendapatkan izin dari Dewan Komisaris untuk meminjam uang dan menjaminkan kekayaan perusahaan kepada Bank. Surat izin dari Dewan komisaris tersebut telah disyaratkan pada syarat penandatanganan PK.
Perhitungan Kebutuhan Kredit (hal-17):
Asumsi utama yang dipergunakan pada perhitungan kredit untuk Debitur adalah sebagai berikut;

Sesuai dengan yang telah disampaikan pada aspek pemasaran, rencana proyek yang akan dikerjakan oleh Likotama pada tahun 2012 - 2013 adalah sebesar Rp. 1.578.760 juta.
Dari total rencana proyek yang akan dikerjakan tersebut, diasumsikan kemungkinan menangnya adalah sebesar 50% sehingga nilai rencana proyek yang akan dikerjakan oleh Likotama pada tahun 2012 - 2013 adalah sebesar Rp. 789.380 juta.
Sementara itu, nilai proyek eksisting pada tahun 2012 - 2013 adalah sebesar Rp. 344.705. Sehingga total proyek yang akan dikerjakan oleh perusahaan adalah sebesar Rp. 1.134.085 juta. Rata - rata nilai proyek untuk tahun 2012- 2013 adalah sebesar Rp. 567.042 Juta
Dengan asumsi PPn, profit dan uang muka masing - masing sebesar 10%, maka nilai kontrak tersebut menjadi Rp. 408.270 juta.
J. Rekomendasi;
Berdasarkan analisa tersebut diatas, direkomendasikan untuk disetujui usulan fasilitas a.n PT Likotama Harum sebagai berikut:

Perpanjangan fasilitas KMK SPK selama 12 bulan dengan tambahan limit dari semula sebesar Rp.102.500.000.000 menjadi sebesar Rp.250.000.000.000,-.
Perpanjangan fasilltas NCL khusus Bank Garansi sebesar Rp. 10,000,000.000,-, dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:
B. Fasilitas KMK SPK.

Limit Kredit Maksimal :
Semula Rp. 102.500,000.000,- (seratus dua milyar lima ratus Juta rupiah) ditambah sebesar Rp.147.500.000.000,- (seratus empat puluh tujuh milyar lima ratus juta rupiah) sehingga menjadi Rp. 250.000.000.000,- (dua ratus lima puluh milyar rupiah.
Jenis Kredit: Kredit Modal Kerja (KMK) – SPK
Tujuan Penggunaan:
Tambahan modal kerja dalam bidang usaha jasa konstruksi dan Pengadaan Barang dari proyek-proyek Pemprov, BUMN, BUMD dan lnstansi pemerintah lainnya.
Jangka waktu:
1 (satu) tahun sejak tanggal jatuh tempo, yaitu hingga tanggal 6 Juni 2013.
Tarif kredit: --
Commitment fee:--
Pelunasan:
Pelunasan kredit bersumber dari tagihan proyek yang dibiayai.Penggunaan tagihan proyek diatur sebagai berikut:

Atas setiap termin yang diterima dari SPK/kontrak yang dibiayai Bank DKI, dapat dipergunakan oleh debitur untuk mempercepat penyelesaian proyek dan tidak untuk menurunkan baki debet KMK SPK sepanjang baki debet KMK SPK untuk proyek tersebut ditambah porsi retensi (persentase sesuai kontrak) masih ter-cover dengan 125% sisa tagihan.
Apabila kondisi pada butir a tersebut tidak tercapai, maka tagihan proyek harus dipergunakan untuk menurunkan baki debet / pelunasan kredit, dan apabila masih terdapat sisa dana hasil tagihan proyek, maka dapat dipergunakan oleh debitur.
(Tidak disampaikan kepada debitur - Best effort) Atas setiap pembayaran yang dilakukan oleh bouwheer, agar dilengkapi dengan informasi terkail nomor SPK atau nomor kontrak yang dibayarkan tersebut.

Agunan Kredit:
Aqunan Non Fixed Asset:

Account Receivable dengan nilai pengikatan sebesar Rp 64.152.000.000, Telah diikat fiducia
Cessie atas seluruh rencana nilai proyek Tahun 2012 yang akan dikerjakan yaitu sebesar Rp 302.945 juta.
Akan diikat cessie
Deposito an. Dewiyana Supiyanti senilai Rp. 1.500.000.000,- ARO 12 bulan.
Telah diikat gadai dan surat kuasa mencairkan
Penjaminan Asuransi dari perusahaan Asuransi yang disetujui oleh Bank DKI sebesar Rp.80.000.000.000,- Agunan Fixed Asset:
Jaminan yang telah diserahkan untuk fasilitas KMK adalah sebagai berikut:

Tanah dan bangunan SHM No.04183/04182 Kelapa Dua tanggal 6 Januari 2011 Luas 720 M2 berJokasi di Perumahan Islamic Village JI.Qadr Raya No.32-34 Kel.Kelapa Dua Kec.Curug Kabupaten Tangerang Banten pemegang hak adalah Dewiyana Supianti.
Telah diikat HT dengan nilai pengikatan sebesar Rp.7.926.810.000,-. Nilai asuransi sebesar Rp.6.580.410.000,-.
Tanah dan bangunan SHM NO.04215/ Kelapa Dua tanggal 21 Jan 2011 Luas 634 M2 berlokasi di Perumahan Islamic Village Jl.Alzaitun Raya/Alzaitun 3 Siok 8-2 No.6 Kel.Kelapa Dua Kec.Curug Tangerang Banten, pemegang hak adalah Dewiyana Supianti.
Telah diikat HT dengan nilai pengikatan sebesar Rp.1.698.770.000,-. Nilai asuransi sebesar Rp.500.000.000,-.
Tanah SHM No.128,129,134,136,137,138,140,142,143,144,145,127 / Matagara tanggal 21-12-2004, 2-12-2004, 7-02-2005, 01-03- 2005, 01-03- 2005, 01-03- 2005, 04-03- 2004, 04-03 -2005, 04-03-2005, 04-03-2005, 04-03-2005, 21-12-2004 Luas 9.267 M2 berlokasi di kel.Matagara, Kec.Tigaraksa Tangerang Banten, pemegang hak adalah Dewiyana Supianti
Telah diikat HT dengan nilai pengikatan sebesar Rp.4.268.820.000, -
Tanah dan bangunan SHM No.237 / Panumbang Tanggal 17-04-1993 Luas 4751 berlokasi di JI.Teluk Lada Bojen Desa Teluk Lada Kec.Panimbang Pandeglang Banten pemegang hak adalah Dewiyana Supianti.
Telah diikat HT dengan nilai pengikatan sebesar Rp.1.878.240.000, -.
Nilai asuransi sebesar Rp.1.792.720.000,-.
Sebidang tanah seluas 121.905 m2 sesuai SHM No5 tanggal04-03-1993 luas 50.450 m2, SHM NO.6 tanggal, 17-04-1993 luas 31.955 m2, SHM No.7 tanggal, 17-04-1993 luas 39.500 m2, yang terletak di JI.Lingkungan Desa Panumbang Kec.Jampang Tengah Kab.sukabumj Jawa Barat ke- 3 SHM tercatat atas nama Dewiyana Supianti.
Telah diikat HT dengan nilai pengikatan sebesar Rp.2.681.910.000, -.
Hydraulic Ekscavator Acera Geospec SK200-8 Tahun 2008 4 unit senilai Rp.3.005 Juta Pemegang hak PT.Likotama Harum Nilai asuransi sebesar Rp.3.005.000.000,-.
Telah diikat fiducia sebesar Rp.2.000.000.000,-
Tanah SHGB NO.1512 (an. Dewiyana Supiyanti), SHGB No.I513 (an. Dewiyana Supiyanti) berlaku sid 8 November 2015, SHM No.1659 (an. Dewiyana Supiyanti), SHM No.1660 (an. Dewiyana Supiyanti), SHM No.I725 (an. Dewiyana Supiyanti), SHM No.I727 (an. Dewiyana Supiyanti), AJB No.847/2011 Luas 300 M2 (dari Budi Kartika ke Dewiyana Supiyanti), SHM No.1753 (an. Dewiyana Supiyanti), AJB No.846/2011 Luas 290 M2 {dari Janto Lukman(qq. Lana Karta sasmita), AJB No.845/2011 Luas 421 (dari Janto Lukman (qq. Lana Karta Sasmfta) Ke Dewiyana Supiyanti). Total Luas 12.427 m2 berlokasi di JI.Raya Proklamasi Kel.Cimone Kec.Tangerang Banten,
Telah diikat HT dengan nilai pengikatan sebesar Rp.40.201.000.000, -.
Tanah SHM No.884/885/886 Cibuntu tgl.23 Februari 2009 luas 23.385 m2 berlokasi di JI.Raya Setu Cibitung Kel.Cibuntu Cibitung Bekasi, pemegang hak Supendi.
Telah dikat HT dengan nilai pengikatan sebesar Rp.23. 376.000.000, -.

Tanah SHM NO.107/Cibuntu TgI.23/3/1992 Luas 6.550 m2 berlokasi 'di JI.Raya Curug Desa Curog Kulon Kec.Curug Kab.Tangerang Banten, pemegang hak Dewiyana Supiyanti
Telah diikat HT dengan nilai pengikatan sebesar Rp.9.367.000.000, -.
Tanah dan bangunan SHM No.1006/Menteng Dalam Tgl.07 Agustus 2003 Luas 772 m2 berlokasi Jl.Jaya Mandala No.10 Rt.010 RW.02 Blok H Kel.Menteng Dalam Kec..Tebet Jakarta, pemegang hak Dewiyana Supiyanti
Masih dalam proses pengikatan HT di BPN setempat sebesar Rp. 12.811.000.000,-.
Total nilai jaminan fixed asset adalah sebesar Rp.107.215 juta dengan SCR sebesar 41% E. Syarat Penarikan Fasilitas Kmk Spk.
D.1. Penarikan Pertama Untuk Setiap Proyek:

Telah menandatangani Addendum PK.
Telah menyerahkan penjaminan asuransi dari perusahaan asuransi yang disetujui oleh Bank DKI sebesar Rp.80.000.000.000,- atau minimal izin prinsip.
Mengajukan surat permohonan penarikan kredit 5 (lima) hari kerja sebelum rencana penarikan kredit dilakukan yang dilengkapi dengan asli dokumen Keputusan Pemenang lelang Tunggal/SPK/Kontrak atau true copy yang ditandatangani debitur dengan menunjukkan aslinya dan Purchase Order (PO) atau Invoice dari supplier.
Menyerahkan asli Standing Instruction (SI) atas pembayaran proyek yang disetujui atau dicountersign bouwheer ke rekening escrow di Bank OKl dan tidak dapat diubah tanpa persetujuan dari Bank. Persyaratan ini dapat tidak dipenuhi apabila informasi tersebut telah ada dalam Kontrak.
Menyerahkan rencana penggunaan dana / budget cash flow kepada Bank DKI sesuai spesifikasi pekerjaan/proyek yang akan dikerjakan dan disetujui bank.
Apabila debitur bukan merupakan perusahaan yang memenangkan tender namun debitur akan melaksanakan pekerjaan proyek tersebut, maka debitur harus menyampaikan dokumen sebagai berikut:

Dokumen Perjanjian Kerjasama antara perusahaan pemenang lelang dengan debitur yang dibuat secara Notariel (untuk proyek dengan nilai kontrak diatas Rp 1 Milyar).
Asli Standing Instruction dari pemenang tender kepada bouwheer atas pembayaran proyek yang disetujui atau countersign bouwheer ke rekening escrow di Bank DKl dan tidak dapat diubah tanpa persetujuan dari Bank. Persyaratan mi dapat tidak dipenuhi apabila informasl tersebut telah ada dalam Kontrak.
Surat Kuasa dari pemenang tender kepada Bank DKI yang memberikan kuasa kepada Bank DKI untuk melakukan pemindah bukuan dana yang terdapat di rekening penerimaan pembayaran dari Bouwheer yang akan dipergunakan untuk penurunan baki debet atau pelunasan fasilitas.
Surat Kuasa yang dibuat secara notariel dari pemenang tender kepada PT Likotama Harum untuk melakukan segala kegiatan yang berhubungan dengan proyek yang dikerjakan

Telah dilakukan konfirmasi atas dokumen perolehan proyek (keputusan pemenang lelang/SPK/SPMK) dan Standing Instruction (SI) oleh pelugas bank kepada bouwheer mengenai kebenaran dokumen dan kepastian pembayaran tagihan melalui rekening escrow atas nama perusahaan pemenang proyek di Bank DKI.
Telah membuka rekening escrow di Bank DKl untuk menampung tagihan proyek yang dibiayai oleh Bank DKI.
Telah menyerahkan Akta Cessie Notariel yang antara lain berisi bahwa atas seluruh tagihan proyek yang dibiayai oleh Bank DKI, baik untuk proyek yang dimenangkan oleh Debitur maupun proyek yang pengerjaannya dilakukan oleh debitur berdasarkan dokumen/perjanjian tertentu dengan perusahaan pemenang tender, dialihkan haknya untuk kepentingan Bank DKI.
Khusus untuk proyek Multiyears, harus menyerahkan bukti pengesahan anggaran dari DPR / DPRD D.2. Penarikan Berikutnya untuk Setiap Proyek

Mengajukan surat permohonan penarikan kredit 5 (lima) hari kerja sebelum rencana penarikan kredit dilakukan.
Menyerahkan rencana penggunaan dana / budget cash flow kepada Bank DKI sesuai spesifikasi pekerjaan/proyek yang akan dikerjakan dan disetujui bank.
Menyerahkan laporan progress proyek yang telah dibiayai oleh penarikan sebelumnya.

Bahwa terhadap MAK tersebut, pada tanggal 31 Mei 2012, Y. SUGIHARTO selaku Pemimpin Divisi Kepatuhan membuat Nota Dinas No. 02/31/Div.Kep/V/2012, yang ditujukan kepada Direktur Kepatuhan (AGUS SURYANTONO), yang dalam kesimpulannya menyatakan sebagai berikut:
Tidak terdapat fotocopy KTP dan NPWP atas nama Pengurus Perusahaan ;
Pada Uji Kepatuhan terdahulu (Memorandum Analisa Kredit (MAK) No. 059/GKM-Korp/III/2011 tanggal 18 Maret 2011 maupun Memorandum Analisa Kredit (MAK) pada saat ini (Memorandum Analisa Kredit (MAK) No. 183/GKM-Korp/V/ 2012, tanggal 10 Mei 2012), tidak terdapat fotocopy Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK) dan informasi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) pada agunan berupa bangunan;
Tidak terdapat informasi kepemilikan jaminan berupa deposito;
Sesuai Memorandum Analisa Kredit (MAK) No. 183/GKM-Korp/V/ 2012, tanggal 10 Mei 2012 hal. 21, analisa dan mitigasi resiko kredit masih mengacu kepada (Memorandum Analisa Kredit (MAK) No. 059/GKM- Korp/III/2011 tanggal 18 Maret 2011) dengan plafon sebesar Rp.102.500.000.000,- (seratus dua milyar lima ratus juta rupiah) padahal tujuan Memorandum Analisa Kredit (MAK) adalah penambahan plafon kredit menjadi sebesar Rp. 250.000.000.000,- (dua ratus lima puluh milyar rupiah) sehingga seharusnya dibuatkan analisa dan mitigasi resiko baru mengingat resikonya juga bertambah:
Tidak terdapat penilaian agunan yang dilakukan oleh penilai independen.
Tidak terdapat review penilaian agunan yang dilakukan oleh penilai internal.
Tidak terdapat informasi nilai bangunan dan tanah secara jelas dan pasti mengenai nilai pertanggungan asuransi, sehingga tidak diketahui telah sesuai dengan ketentuan atau belum;
selanjutnya AGUS SURYANTONO selaku Direktur Kepatuhan memberikan perndapat sebagai berikut:
Hasil uji kepatuhan agar mendapat perhatian dan tindak lanjut;
Pelaksanaan selanjutnya agar senantiasa memperhatikan aspek kepatuhan, prinsip prudent dan menerapkan manajemen resiko pada setiap tahapan proses;
Bahwa pada saat proses penyusunan Memorandum Analisa Kredit (MAK) Nomor – 183/GKM-Korp/V/2012 tanggal 10 Mei 2012, posisi fasilitas eksisting PT. Likotama Harum (dana yang masih outstanding atau telah dipergunakan oleh PT Likotama Harum yang ditarik dari fasilitas kredit sebelumnya dan belum dikembalikan ke Bank DKI) pertanggal 7 Mei 2012 yang jatuh tempo tanggal 6 Juni 2012 adalah sebesar Rp. 87.006.000.000,- (delapan puluh tujuh milyar enam juta rupiah) dengan status lancar;
Bahwa kemudian pada tanggal 11 Juni 2012, DULLES TAMPUBOLON (Pimpinan Grup Komersial dan Korporasi) dan DANAN LINGGAR SASONGKO (Pgs. Pimpinan Grup Manajemen Risiko Kredit) selaku Komite Tingkat Kedua, beserta Komite Tingkat Pertama yaitu I KETUT SATRA (Pimpinan Divisi Korporasi Non Sindikasi) dan GUSTI INDRA RAHMADIANSYAH (Pimpinan Divisi Risiko Kredit I) mengajukan Memorandum Analisa Kredit (MAK) Nomor – 183/GKM-Korp/V/2012 tanggal 10 Mei 2012 tersebut ke Rapat Komite Kredit, dimana pada saat itu Terdakwa EKO BUDIWIYONO (Direktur Utama) selaku Komite Kredit Kategori A menghadirinya bersama-sama dengan:

DANAN LINGGAR SASONGKO (Pgs. Pimpinan Grup Manajemen Risiko Kredit)
DULLES TAMPUBOLON (Pemimpin Grup Komersial dan Korporasi);
GUSTI INDRA RAHMADIANSYAH (Pemimpin Divisi Risiko Kredit I)
I KETUT SATRA (Pimpinan Divisi Korporasi Non Sindikasi)
YENI SUGIHARTO (Pemimpin Divisis Kepatuhan);
RIDWAN FAISAL (Acount Manajer Divisi Korporasi Non Sindikasi)
RINA KISNINDIYANI (Compliance Manager);
SENO PRABOWO (Pemimpin Departemen Corporate Legal);
HENDRI KARTIKA ANDRI (Acount Officer Divisi Korporasi Non Sindikasi)
RONY SILVANO (Risk Officer Unit Risiko Kredit I);
JONRIJAL (Compliance Manager);
MARTONO SOEPRAPTO (Direktur Operasional);
MULYATNO WIBOWO (Direktur Pemasaran);
BENNY SANTOSO (Direktur Keuangan);
AGUS SURYANTONO (Direktur Kepatuhan);

Bahwa dalam rapat dimaksud Terdakwa EKO BUDIWIYONO (Direktur Utama) selaku Komite Kredit Katagori A 1 mendengarkan pemaparan dari Grup Komersial dan Korporasi (GKK) dan Grup Manajemen Risiko Kredit (GMRK), dan Terdakwa EKO BUDIWIYONO tanpa:
Menyusun kebijakan dan strategi manajemen resiko secara tertulis dan komprehensif termasuk penetapan dan persetujuan limit resiko secara keseluruhan, per jenis resiko, dan per aktivitas fungsional (kegiatan usaha Bank).
Melaksanakan manajemen Risiko bagi Bank umum secara efektif berdasarkan Peraturan dan perundang-undangan berlaku.
Menyusun kebijakan, strategi, dan prosedur yang komprehensif terkait penerapan Manajemen Risiko Likuiditas dengan mempertimbangkan toleransi Risiko dan memperhatikan dampaknya terhadap permodalan.
Menjabarkan dan mengkomunikasikan kebijakan, strategi dan prosedur manajemen risiko
Melakukan peran aktif dalam mencegah adanya penyimpangan yang dilakukan oleh manajemen dalam menetapkan kebijakan berkaitan dengan prinsip kehati-hatian.
Melaksanakan prinsip-prinsip GCG (Good Corporate Governance) dalam setiap kegiatan usaha Bank pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.
Memantau dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan agar tingkat kesehatan Bank dapat dipenuhi.
Menjalankan usaha sesuai dengan prinsip pengelolaan Bank secara sehat berdasarkan CAMELS (capital, asset quality, management, earning, liquidity, dan sensitivity to market risk) sesuai ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
selanjutnya memutuskan untuk menyetujui usulan Memorandum Analisa Kredit (MAK) Nomor – 183/GKM-Korp/V/2012 tanggal 10 Mei 2012 tersebut, dengan ketentuan:
1. Penambahan limit yang disetujui sebesar Rp. 30.000,000.000,- (tiga puluh milyar rupiah),
2. Agunan berupa penjaminan asuransi sebesar Rp. 60.000.000.000,- (enam puluh milyar rupiah)
U.p Unit Bisnis:

Monitoring proyek dan tagihan harus dilakukan dengan ketat.
Lakukan konfirmasi ke Notaris, apakah biaya proses pensertifikatan atas 3 (tiga) Akta Jual Beli masing-masing No, 847/2011, 846/2011 dan 845/2011 dan biaya pengikatan Hak Tanggungan atas SHM No. 1006 an. Dewiyana Supiyanti telah dipenuhi oleh Debitur.

Bahwa Hasil Rapat Komite Kredit tanggal 11 Juni 2012 tersebut kemudian dituangkan dalam Risalah Keputusan Komite Kredit Katagori A 1, yang ditanda tangani oleh DULLES TAMPUBOLON (Pimpinan Grup Komersial dan Korporasi) dan DANAN LINGGAR SASONGKO (Pgs. Pimpinan Grup Manajemen Risiko Kredit) selaku Komite Tingkat Kedua, beserta Komite Tingkat Pertama yaitu I KETUT SATRA (Pimpinan Divisi Korporasi Non Sindikasi) dan GUSTI INDRA RAHMADIANSYAH (Pimpinan Divisi Risiko Kredit I), serta Komite Kredit Katagori A1 yaitu Terdakwa EKO BUDIWIYONO (Direktur Utama), MARTONO SOEPRAPTO (Direktur Operasional), MULYATNO WIBOWO (Direktur Pemasaran) dan BENNY SANTOSO (Direktur Keuangan);
Bahwa dengan disetujuinya Memorandum Analisa Kredit (MAK) Nomor – 183/GKM-Korp/V/2012 tanggal 10 Mei 2012 tersebut, selanjutnya DULLES TAMPUBOLON selaku pihak yang mewakili Bank DKI dan SAMSUL BAHRI selaku Direktur PT. Likotama Harum membuat dan menandatangani akta Addendum X Perjanjian Kredit Modal Kerja Nomor : 79 tanggal 19 Juni 2012 dihadapan Poerbaningsih Adi Warsito, Notaris di Jakarta.
Bahwa selanjutnya SAMSUL BAHRI selaku Direktur PT. Likotama Harum mengajukan Surat Permohonan Pencairan Kredit Nomor; 082/LH/DKI/X/2012 tanggal 22 Oktober 2012 perihal Permohonan pencairan Kredit sebesar Rp. 20.000.000.000,- (dua puluh miliar rupiah) yang penggunaanya untuk pembangunan pelabuhan Kawasan Dorak. Bahwa dokumen proyek yang dilampirkan dalam surat permohonan tersebut bukanlah proyek yang tercantum dalam MAK Nomor – 183/GKM-Korp/V/2012 tanggal 10 Mei 2012, melainkan proyek lain yaitu:

Pekerjaan Pembangunan Pelabuhan Kawasan Dorak Kabupaten Meranti (Multiyears) tanggal kontrak 05 Oktober 2012 sampai dengan 03 Oktober 2015, dimana kontrak atas pekerjaan dimaksud ditandatangani oleh JOHN CHAIDIR selaku Direktur PT Glinding Mas Wahana dengan nilai proyek sebesar Rp.447.611.387.000,- (empat ratus empat puluh tujuh milyar enam ratus sebelas juta tiga ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah);
2 Pekerjaan Pembangunan Jembatan Selat Rengit Kabupaten Meranti (Multiyears) tanggal kontrak 11 Oktober 2012 sampai dengan 09 Januari 2015, dimana kontrak atas pekerjaan dimaksud ditandatangani oleh IR DHARMA ARIFIADI selaku General Manager Divisi I Medan PT Nindya Karya atas nama KSOPT Nindya Karya-PT Mangkubuana dan PT Relis dengan nilai kontrak sebesar Rp.447.611.387.000,- (empat ratus empat puluh tujuh juta enam ratus sebelas ribu tiga ratus delapan puluh tujuh rupiah);
3 Pekerjaan Pembangunan Gedung RSUD Kebumen Kabupaten Kebumen tanggal kontrak11 April 2013 sampai dengan 16 Nopember 2014, dimana kontrak atas pekerjaan dimaksud ditandatangani oleh RUSLI PATRA selaku Direktur PT Relis dengan nilai kontrak sebesar Rp.104.736.111.000,- (seratus empat milyar tujuh ratus tiga puluh enam juta seratus sebelas ribu rupiah).

Bahwa seharusnya Grup Komersial dan Korporasi (GKK) yaitu RIDWAN FAISAL (Acount Manager Unit Korporasi Non Sindikasi) dan Group Manajemen Resiko Kredit (GMRK) yaitu RONNY SILVANO (Risk Officer Unit Risiko Kredit I), dalam melakukan pencairan dana mendasarkan pada dokumen-dokumen kontrak kerja atau Surat Perintah Kerja (SPK) sesuai yang tercantum dalam Memorandum Analisa Kredit (MAK) yang telah disetujui; namun dalam pelaksanaannya PT. Likotama Harum dengan sepengetahuan DULLES TAMPUBOLON, HENDRI KARTIKA ANDRI, RIDWAN FAISAL, KAREN EZANA, BOYKE ADRIAN, ANDI NURHADI dan GUSTI INDRA RAHMADIANSYAH, dalam melakukan pencairan kredit menggunakan dokumen-dokumen proyek lain yang tidak terdapat dalam MAK sebagai dasar pencairannya.
Bahwa walaupun Divisi Kepatuhan melalui Nota Dinas No. 02/31/Div.Kep/V/2012 tanggal 31 Mei 2012 telah menyampaikan pendapatnya agar Grup Komersial dan Korporasi melakukan pengecekan kepada pihak yang memiliki hubungan bisnis dengan debitur, namun pada saat melakukan pencairan kredit, hal tersebut tidak dilakukan terhadap pihak pemenang lelang yaitu antara lain:

JOHN CHAIDIR selaku Direktur PT Glindingmas Wahana / perusahaan pemenang lelang dalam Pekerjaan Pembangunan Pelabuhan Kawasan Dorak Kabupaten Meranti, tidak mengetahui apabila Pekerjaan Pembangunan Pelabuhan Kawasan Dorak kabupaten Meranti yang lelangnya dimenangkan oleh perusahaannya berhubungan dengan PT Likotama Harum dan SUPENDI (Ultimate Owner), apalagi berhubungan dengan pembiayaan kredit dari Bank DKI;
Sebelumnya JOHN CHAIDIR diminta oleh RUSLI PATRA (sesama pengurus di GAPEKSINDO) mengikuti lelang untuk kepentingan RUSLI PATRA, namun setelah lelang dimenangkan olehnya, JOHN CHAIDIR diminta oleh RUSLI PATRA untuk menandatangani beberapa dokumen yaitu Perjanjian Kerjasama dan Kuasa Direksi yang isinya menyerahkan paket tersebut untuk dilaksanakan oleh SAMSUL BAHRI yang sepengetahuannya adalah pekerja (pegawai) RUSLI PATRA;
Bahwa tanpa sepengetahuan dari JOHN CHAIDIR dan tanpa melakukan pengajuan permohonan ke Bank DKI, PT Glindingmas Wahana juga mendapatkan fasilitias Bank Garansi dari Bank DKI senilai Rp.4.646.537.400,- (empat milyar enam ratus empat puluh enam juta lima ratus tiga puluh tujuh ribu empat ratus rupiah) dalam pengerjaanPembangunan Pelabuhan Kawasan Dorak kabupaten Meranti dengan nilai proyek sebesar Rp.102.223.798.000 (seratus dua milyar dua ratus dua puluh tiga juta tujuh ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah);
IR DHARMA ARIFIADI selaku General Manager Divisi I Medan PT Nindya Karyasebagai pimpinan Join Operation PT Nindya Karya–PT Mangkubuana–PTRelis dan selaku pemenang lelang dan penandatangan kontrak / perjanjian dengan Pemerintah kabupaten Meranti dalam Pekerjaan Pembangunan Jembatan Selat Rengit, sebab IR DHARMA ARIFIADI tidak tahu menahu bahwa pekerjaan tersebut nyatanya dilaksanakan secara fisik oleh PT Likotama Harum.IR DHARMA ARIFIADI hanya mengetahui bahwa RUSLI PATRA meminta kepada dirinya untuk melaksanakan pekerjaan tersebut dan tidak mengetahui kalau ternyata RUSLI PATRA meneruskannya lagi kepada SAMSUL BAHRI selaku Direktur PT Likotama Harum. Perbuatan RUSLI PATRA yang mengalihkan tanggungjawab kepada SAMSUL BAHRI dalam pelaksanaan pekerjaan Pembangunan Jembatan Selat Rengit Kabupaten Meranti telah melanggar Perjanjian (Joint Operation /Jo) antara PT Nindya, Mangkubuana dan Relis tanggal 28 Mei 2012, Pasal 3 yang isinya yaitu: “Kewajiban, yakni Seluruh anggota sepakat untuk tidak membentuk kerja sama operasi dengan pihak lain.”
Selain itu HENDRI KARTIKA ANDRI dengan diketahui I. KETUT SATRA (Pemimpin Grup Komersial dan Korporasi Divisi Korporasi Non Sindikasi) pada saat melakukan kunjungan (On The Spot) terhadap pekerjaan pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah Pemerintah Kabupaten Kebumen pada tanggal 22 Juni 2012, HENDRI KARTIKA ANDRI tidak pernah memastikan secara faktual mengenai kebenaran PT. Likotama Harum yang mengerjakan pekerjaan tersebut, karena pada saat melakukan konfirmasi hanya menanyakan “apakah benar proyek tersebut dikerjakan oleh PT. Adisyam Putra Perkasa ?”, dan pada saat melakukan kunjungan / Site Visit (On The Spot) pada tanggal 26 Juni 2012 ke Unit Layanan Pengadaan Pemerintah Kabupaten Paser Tanah Grogot Kalimantan Timur hanya menanyakan kepada Bouwheer (Pemerintah Kabupaten Paser Tanah Grogot Kalimantan Timur),”apakah benar proyek tersebut dikerjakan oleh PT. Lampiri – Relis, KSO?”, dengan tidak menanyakan apakah proyek / pekerjaan tersebut dikerjakan oleh PT. Likotama Harum maka dengan demikian Bouwheer tidak mengetahui mengenai hubungan antara PT Likotama Harum dengan pelaksanaan pekerjaan tersebut, sedangkan dari sisi Bank DKI tidak dapat memastikan mengenai kebenaran PT. Likotama Harum yang mengerjakan proyek yang dibiayai oleh Bank DKI.

Bahwa dalam menyusun Memorandum Analisa Kredit (MAK) Nomor – 183/GKM-Korp/V/2012 tanggal 10 Mei 2012 dan dilanjutkan dengan proses pencairan kredit oleh Bank DKI kepada PT. Likotama Harum, tidak sesuai dengan / melanggar Buku Pedoman Perusahaan (BPP) Perkreditan Keputusan Direksi Nomor 425 tanggal 30 Desember 2010 tentang Kebijakan dan Prosedur Kredit Komersial:

Bab III huruf C. Data dan Sumber Informasi Debitur, a. Data dan informasi yang dibutuhkan angka 3. Ijin Usaha dan Tanda Daftar Perusahaan (TDP) dari Instansi yang berwenang (halaman 3).Bahwa PT Likotma Harum tidak memiliki izin Usaha Jasa Konstruksi, tidak memiliki Sertifikat Badan Usaha (SBU) jatuh tempo, sehingga tidak memungkinkan untuk mengikuti, memenangkan lelang dan mengerjakan proyek Pemerintah atas nama dirinya sendiri.
BAB II ORGANISASI DAN KEWENANGAN, huruf A. ORGANISASI angka 1 Unit Kerja Pengelola, Fungsi Tugas dan Tanggung Jawab point 4 dan 5 (halaman 1) yang mengatur:
Mengumpulkan dan memastikan validitas dokumen dan kelengkapan data berikut informasi debitur/calon debitur serta bertanggung jawab memverifikasi sesuaiproseduryangditetapkan.
Melakukan kunjungan ke (calon) debitur (onthespot) sebagai bagian dari pemantauan kredit dan apabila dipandang perlu dapat mengikut-sertakan unit yang mengelola risiko kredit.

Bahwa selanjutnya sebelum KMK-SPK tersebut jatuh tempo tanggal 6 Juni 2013, H. SUPENDI Bin AMIR kembali meminta SAMSUL BAHRI (Direktur PT Likotama Harum) untuk mengajukan Surat Permohonan Perpanjangan dan Penambahan Fasilitas Kredit Nomor : 016/LH/DKI/IV/2013 tanggal 18 April 2013, yang pada pokoknya memohon perpanjangan dan penambahan fasilitas kredit menjadi sebesar Rp. 250.000.000.000,- (dua ratus lima puluh milyar rupiah);
Bahwa dengan adanya Surat Permohonan Perpanjangan dan Penambahan Fasilitas Kredit Nomor: 016/LH/DKI/IV/2013 tanggal 18 April 2013 tersebut, selanjutnya Grup Komersial dan Korporasi yaitu HENDRI KARTIKA ANDRI (Pj. Acount Manager Unit Korporasi Non Sindikasi) tanpa melakukan review atas pengumpulan data dan memastikan atas kelengkapan / keakuratan data serta informasi debitur/calon debitur (PT. Likotama Harum) dan Group Manajemen Resiko Kredit yaitu SETIORINI (Risk Officer Unit Risiko Kredit I) beserta I KETUT SATRA (Pimpinan Divisi Korporasi Non Sindikasi) serta GUSTI INDRA RAHMADIANSYAH (Pimpinan Divisi Risiko Kredit I) selaku Komite Kredit Tingkat Pertama, menyusun permohonan tersebut dalam Memorandum Analisa Kredit (MAK) Nomor – 247/GKK-DK-/V/2013 tanggal 10 Mei 2013;
Bahwa selanjutnya Grup Komersial dan Korporasi serta Group Manajemen Risiko Kredit merekomendasikan / mengusulkan permohonan kredit debitur/calon debitur korporasi non sindikasi (PT. Likotama Harum) sebagaimana yang tercantum dalam Memorandum Analisa Kredit (MAK) Nomor – 247/GKK-DK-/V/2013 tanggal 10 Mei 2013 tersebut kepada DULLES TAMPUBOLON (Pemimpin Grup Komersil dan Korporasi) dan DANAN LINGGAR SASONGKO (Pj. Pimpinan Grup Manajemen Risiko Kredit) selaku Komite Kredit Tingkat Kedua;
Bahwa selanjutnya DULLES TAMPUBOLON (Pemimpin Grup Komersil dan Korporasi) antara lain tanpa:
Mengumpulkan dan memastikan validitas dokumen dan kelengkapan data berikutinformasi debitur/calon debitur serta tanpa memverifikasi sesuai prosedur yang ditetapkan,
Melakukan pengecekan ketentuan terkait dengan proposalkredit yang diajukan.
Menyusun analisa kredit atas dasar data yang diterima dari (calon) debitur dan telah diverifikasi serta dilyakini kebenaranya
Melakukan pengecekan ketentuan terkait dengan proposal kredit yang diajukan bersama dengan DANAN LINGGAR SASONGKO (Pj. Pimpinan Grup Manajemen Risiko Kredit) selaku Komite Kredit Tingkat Kedua merekomendasikan/mengusulkan permohonan sebagaimana yang tercantum dalam Memorandum Analisa Kredit (MAK) tersebut ke Grup Kepatuhan dan Hukum untuk dimintakan Uji Kepatuhan dan masukan / saran dari Unit Legal, dengan mencantumkan data-data sebagai berikut:

RINGKASAN MAK (point 5,7,8):

Fasilitas eksisting pertanggal 1 Mei 213 sebesar Rp. 116.723. 000.000,- dengan keterangan Lancar
Kemampuan finansial dan sumber pelunasan kredit:
DSCR Likotama diproyeksikan di atas 100 % sehingga perusahaan dapat memenuhi kewajiban pokok dan bunga kepada Bank dengan baik.
Agunan Kredit:
Aqunan Non Fixed Asset:

Account Receivable Tahun 2012 dengan nilai pengikatan sebesar Rp 91.594.170.080,-
Akan diikat fiducia
Cessie atas seluruh rencana nilai proyek Tahun 2013 yang akan dikerjakan yaitu sebesar Rp 132.589 juta.
Akan diikat cessie
Deposito an. Dewiyana Supiyanti senilai Rp. 1.500.000.000,- ARO 12 bulan.
Telah diikat gadai dan surat kuasa mencairkan dan telah diblokir.
Penjaminan Asuransi dari perusahaan Asuransi yang disetujui oleh Bank DKI sebesar Rp.60.000.000.000,- menjadi Rp. 100.000.000.000,- Agunan Fixed Asset:
Jaminan yang telah diserahkan untuk fasilitas KMK adalah sebagai berikut:

Tanah dan bangunan SHM No.04183/04182 Kelapa Dua tanggal 6 Januari 2011 Luas 720 m2 berJokasi di Perumahan Islamic Village JI.Qadr Raya No.32-34 Kel.Kelapa Dua Kec.Curug Kabupaten Tangerang Banten pemegang hak adalah Dewiyana Supianti.
Telah diikat HT I dengan nilai pengikatan sebesar Rp.7.926.810.000,-.
Akan diikat HT II sebesar Rp. 226.000.000,-
Nilal asuransi sebesar Rp.6.580.410.000,-.
Tanah dan bangunan SHM NO.04215/ Kelapa Dua tanggal 21 Jan 2011 Luas 634 m2 berlokasi di Perumahan Islamic Village Jl.Alzaitun Raya/Alzaitun 3 Siok 8-2 No.6 Kel.Kelapa Dua Kec.Curug Tangerang Banten, pemegang hak adalah Dewiyana Supianti.
Telah diikat HT dengan nilai pengikatan sebesar Rp.1.698.770.000,-.
Akan diikat HT II sebesar Rp. 1.731.000.000,-
Nilai asuransi sebesar Rp.500.000.000,-. dan akan ditambahkan asuransi sebesar Rp. 127.000.000,-
Tanah SHM No.128,129,134,136,137,138,140,142,143,144,145,127 / Matagara tanggal 21-12-2004, 2-12-2004, 7-02-2005, 01-03-2005, 01-03- 2005, 01-03-2005, 04-03-2004, 04-03-2005, 04-03- 2005, 04-03-2005, 04- 03-2005, 21-12-2004 Luas 9.267 m2 berlokasi di kel.Matagara, Kec.Tigaraksa Tangerang Banten, pemegang hak adalah Dewiyana Supianti
Telah diikat HT I dengan nilai pengikatan sebesar Rp.4.268.820.000, -
Akan diikat HT II sebesar Rp. 4.072.000.000,-
Tanah dan bangunan SHM No.237 / Panumbang Tanggal 17-04-1993 Luas 4751 M2 berlokasi di JI.Teluk Lada Bojen Desa Teluk Lada Kec.Panimbang Pandeglang Banten pemegang hak adalah Dewiyana Supianti.
Telah diikat HT I dengan nilai pengikatan sebesar Rp.1.878.240.000, -.
Nilai asuransi sebesar Rp.1.792.720.000,-.
Sebidang tanah seluas 121.905 M2 sesuai SHM No5 tanggal04-03-1993 luas 50.450 M2, SHM No.6 tanggal, 17-04-1993 luas 31.955 M2, SHM NO.7 tanggal, 17-04-1993 luas 39.500 M2, yang terletak di JI.Lingkungan Desa Panumbang Kec.Jampang Tengah Kab.Sukabumi Jawa Barat ke- 3 SHM tercatat atas nama Dewiyana Supianti.
Telah diikat HT I dengan nilai pengikatan sebesar Rp.2.681.910.000, -.
Akan diikat HT II sebesar Rp. 3.921.000.000,-
Hydraulic Ekscavator Acera Geospec SK200-8 Tahun 2008 4 unit senilai Rp.3.005 Juta Pemegang hak PT.Llkotama Harum Nilal asuransi sebesar Rp.3.005.000.000,-.
Telah diikat fiducia sebesar Rp.2.000.000.000,- Nilai asuransi sebesar Rp. 3.005.000.000,-
Tanah SHGB NO.1512 (an. Dewiyana Supiyanti), SHGB No.I513 (an. Dewiyana Supiyanti) berlaku s/d 8 November 2015, SHM No.1659 (an. Dewiyana Supiyanti), SHM No.1660 (an. Dewiyana Supiyanti), SHM No.1725 (an. Dewiyana Supiyanti), SHM No.1727 (an. Dewiyana Supiyanti), AJB No.847/2011 Luas 300 M2 (dari Budi Kartika ke Dewiyana Supiyanti), SHM No.1753 (an. Dewiyana Supiyanti), AJB No.846/2011 Luas 290 M2 {dari Janto Lukman(qq. Lana Karta sasmita), AJB No.845/2011 Luas 421 (dari Janto Lukman (qq. Lana Karta Sasmfta) Ke Dewiyana Supiyanti). Total Luas 12.427 m2 berlokasi di JI.Raya Proklamasi Kel.Cimone Kec.Tangerang Banten,
Telah diikat HT dengan nilai pengikatan sebesar Rp.36.930.000.000, -.
Tanah SHM No.884/885/886 Cibuntu tgl.23 Febr 2009 luas 23.385 M2 berlokasi di JI.Raya Setu Cibitung Kel.Cibuntu Cibitung Bekasi, pemegang hak Supendi.
Telah dikat HT I dengan nilai pengikatan sebesar Rp.23. 376.000.000, -. Untuk SHM No. 886 akan diikat HT II sebesar Rp. 5.875.000.000,-

Tanah SHM NO.107/Cibuntu TgI.23/3/1992 Luas 6.550 M2 berlokasi di JI.Raya Curug Desa Curog Kulon Kec.Curug Kab.Tangerang Banten, pemegang hak Dewiyana Supiyanti
Telah diikat HT dengan nilai pengikatan sebesar Rp.9.367.000.000, -. Akan diikat HT II sebesar Rp. 2.342.000.000,-
Tanah dan bangunan SHM No.l006/Menteng Dalam Tgl.07 Agustus 2003 Luas 772 M2 berlokasi Jl.Jaya Mandala No.10 Rt.010 RW.02 Blok H Kel.Menteng Dalam Kec.Tebet Jakarta, pemegang hak Dewiyana Supiyanti Telah diikat HT I dengan nilai pengikat sebesar Rp. 12.881.000.000,- Akan diikat HT II sebesar Rp. 11.039.000.000,-
Nilai Asuransi sebesar Rp. 1.192.000.000,- dan akan ditambahkan asuransi sebesar Rp.858.000.000,-

III. ISI MEMORANDUM ANALISA KREDIT:

Informasi Umum (huruf f):

Key Person : H. SUPENDI (selaku Komiaris PT. Likotama Harum)

Informasi Debitur dan Grup:
Mengacu kepada MAK No. 224/GKM-Korp/VI/2012, Tanggal 7 Juni 2012
Dengan Update sebagai berikut: Berdasarkan laporan keuangan per 31 Desember 2012 posisi dana PT.Likotama Harum sebesar Rp.110.086.680,- di Bank DKI.
Penjelasan Kronologis Antara PT.Likotama Harum dengan CV.Besma Agung (salah satu bendera PT. Likotama Harum)
Menunjuk surat CV. Besma No.17/BA/SI-DKI/III/2013 tanggal 21 Maret 2013 perihal pelaksanaan SI yang ditunda dan ditembuskan ke Bank Indonesia, dengan ini kami sampaikan penjelasannya sebagai berikut:

Pada Tanggal 29 September 2010 CV.Besma Agung yang diwakili oleh Sdr.Faried Arifin dan Sdr.Tito Hariyanto selaku persero komanditer memberikan kuasa direksi kepada Sdr. Fitriadi untuk melaksanakan pekerjaan pengadaan dan pemasangan OSP FORMSJ dan Akses Telkom 2010 (Area Reg.2 JKT) membuka rekening di Bank DKI Cabang Walikota Barat serta tindakan – tindakan lainnya sehubungan kepentingan pekerjaan tersebut sesuai kuasa direksi No.70 oleh Notaris Catur Virgo, SH.
Pada tanggal 30 September 2010 Sdr.Fitriadi selaku kuasa direksi dari CV.Besma membuka rekening CV.Besma Agung di Bank DKI Capem Walikota Jakarta Barat, specimen ditandatangani oleh Sdr. Fitriadi selaku kuasa direksi CV.Besma.
Berdasarkan Perjanjian Kerja Sama JO antara CV.Besma Agung dengan PT.Likotama Harum Tanggal 24 Februari 2011 yang dibuat secara Notariel oleh Notaris Catur Virgo, SH dan ditandatangani oleh Sdr. Tito Hariyanto selaku salah satu Direktur CV. Besma Agung dengan Sdr. Samsul Bahri selaku Direktur PT.Likotama Harum menggantikan Sdr. Fitriadi. Kerjasama JO ini menyatakan kesepakatan kedua belah pihak untuk bersama – sama bekerja sama dengan melaksanakan pekerjaan yang akan diperoleh CV.Besma Agung dan atau PT.Likotama Harum.
Pada Tanggal 11 Maret 2011 Perjanjian No.062/HK.02/030503/2011 mengenai pengadaan jasa sub kontraktor proyek modernisasi jaringan kabel tembaga antara PT.Inti dengan CV.Besma Agung dimana dalam perjanjian tersebut lingkup pekerjaan termasuk pengadaan jasa penggelaran OSP dan pelolosan proyek pekerjaan Deployment OSP proyek Trade In Trade Out PT.Telkom yang berlokasi di STO Gandaria Ring dan STO Gandaria ODC-1 (TITO). Perjanjian tersebut ditandatangani oleh Sdr. Tito Hariyanto selaku salah satu Direktur CV.Besma Agung selanjutnya berdasarkan SPK No.115/PL.00/SPK/305031/2011 atas proyek TITO. CV.Besma Agung bersama – sama dengan PT.Likotama Harum mengerjakan proyek tersebut yang masing – masing mempunyai sharing dalam bentuk modal dan keahlian teknis.
Pada Tanggal 17 Juni 2011 CV.BESMA telah melakukan pengalihan pembayaran dari PT.INTI (Industri Telekomunikasi Indonesia) selaku pemilik proyek seharusnya sesuai SI No BA/002/II/2011 Tanggal 16 Februari 2011 pembayaran ke Bank DKI Cabang walikota Jakbar namun CV.Besma Agung mengalihkan pembayaran tersebut ke Bank Muamalat tanpa seijin Bank DKI (Group Komersial Bank DKI), sehingga PT.LIKOTAMA HARUM membuat surat pemberitahuan / somasi pada tanggal 9 Agustus 2011 dan pada tanggal 13 Agustus 2012 kepada PT.INTI serta mengklaim CV.Besma Agung atas pengalihan tagihan proyek tersebut ke Bank Muamalat.
Setelah dilakukan somasi oleh PT.Likotama Harum pada Tanggal 24 September 2012 kedua pihak antara PT.INTI dengan CV.Besma Agung menyepakati bahwa semua SPK/PO atas nama CV.Besma Agung harus menyalurkan seluruh tagihan yang ada ke rekening CV.Besma Agung di Bank DKI Cabang Walikota Jakarta Barat.
Dari penjelasan diatas, saat ini Cabang Walikota Jakarta Barat masih memblokir dana tagihan yang masuk ke rekening CV.Besma Agung No. 303.08.02471.9 sebesar RP.582.362.305,-.
Dan pada tanggal 6 Mei 2013 telah dibuat surat pernyataan bersama antara PT. Likotama Harum yang diwakili oleh Sdr. Samsul Bahri (Direktur Utama) dan CV. Besma Agung yang diwakili oleh Sdr. Tito Haryanto (Direktur) dengan kesepakatan sebagai berikut:

Surat SI PT. Likotama Harum No.100/DKI-LH/XI/2012 Tgl. 21 November 2012, telah disepakati untuk membatalkan dan setuju dengan penolakan yang dilakukan oleh Bank DKI Cab. Walikota Jakarta Barat No.159/WKJB/XI/2012 Tgl.25/11/2012 dan tidak akan mempermasalahkan hal tersebut dikemudian hari.
Surat CV. Besma Agung No.17/BA/SI-DKI/III/2013 Tgl.21 Maret 2013 yang ditujukan kepada Bank DKI Pusat dan Bank Indonesia serta surat No.14/BA/SI-DKI/II/2013 Tgl.25/02/2013 yang ditujukan kepada Bank DKI dan telah dinyatakan batal.
Dengan kesepakatan ini, bahwa segala urusan yang berhubungan antara PT. Likotama Harum, Bank DKI dan CV. Besma Agung dinyatakan selesai.

Resume Hasil Site Visit:
Pada tanggal 26 April 2013 telah dilakukan site visit ke salah satu lokasi proyek PT. Likotama yaitu Pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Gedung RSUD Kabupaten Kebumen dengan nilai Rp. 107.153.000.000,- (seratus tujuh milyar seratus lima puluh tiga juta rupiah) yang dimenangkan oleh salah satu benderanya yaitu PT Relis Sapindo Utama dengan APBD 2013 sebesar Rp. 58.235.000.000 (lima puluh delapan milyar dua ratus tiga puluh lima juta rupiah) dan APBD 2014 sebesar Rp. 48.918.000.000,- (empat puluh delapan milyar sembilan ratus delapan belas juta rupiah).
Hasil kunjungannya sebagai berikut:

Proyek ini dikerjakan selama 584 HK (Hari Kerja) yaitu dari tanggal 11 April 2013 sampai dengan 16 Nopember 2014;
Pemberi proyek adalah Dinas PU Kabupaten Kebumen Jawa Tengah;
SPPBJ Proyek No. 050/704.1 tanggal 11 April 2013;
Proyek ini baru akan dilaksanakan di bulan Mei 2013;

IV. FASILITAS DEBITUR:

Fasilitas di Bank DKI
Utilisasi dari fasilitas KMK SPK tersebut mencapai 80 %, sementara itu utilisasi dari fasilitas BG nya sebesar 0 % yang disebabkan oleh proyek proyek yang diperoleh Debitur yang memakai bendera perusahaan lain dan BG nya ditangani oleh masing masing perusahaan pemilik bendera tersebut maka diusulan kali ini akan dirubah peruntukan penerbitan BG bisa dipakai oleh bendera perusahaan lain terkait proyek yang akan dilaksanakan.
D. ANALISA KREDIT

Analisa Kualitatif
c). Aspek Yuridis (pendirian, perizinan, permohonan)

Legalitas Pendirian Usaha
Mengacu kepada MAK No. 224/GKM-Korp/VI/2012, Tanggal 7 Juni 2012
Legalitas Perizinan
Mengacu kepada MAK No. 224/GKM-Korp/VI/2012, Tanggal 7 Juni 2012 d). Aspek Management BerdasarkanAkta No. 357 tanggal 19 April 2011 yang dibuat di hadapan Notaris Herry Sosiawan, SH, notaris di Tangerang, susunan pengurus Likotama adalah sebagai berikut: Susunan Pemegang Saham adalah sebagai berikut:
Nama Jabatan Hubungan
Samsul Bahri Direktur
Dwiyana Supriyanti Komisaris Utama AnakKomisaris
Supendi Komisaris

Nama Jumlah
(lembar) Nominal
(Rp. Juta) %
Dewi Yana Supianti
Supendi 118.750
6.250 11.875
625 95%
5%
Total 125.000 12.500 100%

Berikut CV dari pengurus Likotama:
SUPENDI (Komisaris);
SAMSUL BAHRI (Direktur);
Warga negara Indonesia. Lahir pada tahun 1978 di Tanggerang, Menjabat sebagai Direktur sejak tahun 2010 s.d sekarang. Sebelumnya pernah menjabat sebagai Operational Manager pada PT. Anugrah Perkasa pada tahun 2005 s.d 2010 dan sebagai Stock and Procurement Manager di Hotel Indonesia tahun 2003 s.d 2005. Pendidikan terakhir yang ditempuh adalah Sekolah Pelayaran Menengah Swasta Jakarta, Tanjung Priuk dari tahun 1993 s.d 1996;

Aspek Teknis Produksi
Mengacu kepada MAK No. 224/GKM-Korp/VI/2012, Tanggal 7 Juni 2012 dengan update realisasi proyek tahun 2012 s/d sekarang sebagai berikut (hal 12-13):

Pengadaan Konstruksi Bangunan sisi Udara (Multiyears 5 tahun) dari Pemerintahan Kabupaten Paser;
Pembanguna Pelabuhan Kawasan Dorak Selapanjang Riau;
Pekerjaan Renovasi Unit Hotel Kesambi Hijau Semarang;
Pekerjaan Pembangunan Jembatan Selat Rengit;
ii. Aspek Pemasaran: (hal-14)
Mengacu kepada MAK Nomor: 224/GKM-Korp/VI/2012 tanggal 7 Juni 2012 dengan up date sebagai berikut
Proyek eksisting dan rencana pekerjaan yang akan dilaksanakan oleh perusahaan pada tahun 2013-2014 adalah sebesar Rp. 1.224.270 juta dengan rincian pryek sebagai berikut:
Rencana proyek: PROYEK EKSISTING:

No	Lokasi	Bowheer	Nama Pekerjaan	Waktu Pelaksana an
1	Semarang	Pemprop Jawa Tengah	Pembangunan RS Tugu Rejo	9 Bulan
2	Semarang	Dinas PU Pemkab Semarang	Pembangunan RSUD Kab Kebumen	15 Bulan
3	Riau	Pemkab Bengkalis	Pembangunan Jalan Lingkar Duri Timur	3 Tahun
4	Lampung	Pemkab Pering Sewu	Pembangunan Islamic Center	Multiyears
			Pembangunan RSUD
			Pembangunan Jalan
			Pembangunan kantor DPRD
5	DKI Jakarta	Departemen Koperasi dan UK	Pembangunan Gedung deputi	7 Bulan
6	DKI Jakarta	Pemda DKI	Pembangunan Rumah Pompa dan Pembangunan Jalan	2 Bulan

No	Nama Proyek	Perusahaan Pelaksanan Proyek	Nama Bowheer	Jangka Waktu	Outstanding
1	Pengadaan Konstruksi Sisi Udara Multiyeas Kab Paser	Lampiri – Relis KSO	Pemkab Paser	22-15-12- 2011 s/d 28-06-2015	34.216.852.569
2	Pemb Pelabuhan Kawasan Dorak Selat Panjang Riau	PT Glinding Mas Wahana	Dihubkom dan Informatika Kab Meranti	5-10-2012 s/d 3-1- 2015	4.836.070.273
3	Pekerjaan Renovasi Unit	PT Mangkubuana	Perusahaan Daerah Jawa	21-11-2012 s/d 7-7-	12.670.173.265
	Hotel Kosambi Hijau Semarang	Hutama Jaya	Tengah	2013
4	Pembangunan Jembatan Selat Rengit	PT Nindya, PT Relis dan Mangkubuana	Pemkab Kepulauan Meranti	11-10-2012 s/d 09-01- 2015	50.000.000.000
5	Pembangunan gedung RSUD Kabupaten Kebumen	PT Relis	Dinas PU Kab Kebumen	11-04-2013 s/d 16-11- 2014	15.000.000.000
	Jumlah				116.723.096.107

I. REKOMENDASI (HAL-24)
Berdasarkan analisa tersebut diatas, direkomendasikan untuk disetujui usulan fasilitas atas nama PT Likotama Harum sebagai berikut:

Perpanjangan fasilitas KMK SPK selama 12 bulan dengan tambahan limit dari semula sebesar Rp.132.500.000.000 menjadi sebesar Rp.230.000.000.000,-.
Perpanjangan fasilitas NCL khusus Bank Garansi semula sebesar Rp. 10.000.000.000,- diturunkan menjadi sebesar Rp.6.000.000.000,-.
dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:
A. Fasilitas KMK SPK

1.	Limit Kredit Maksimal	:	Semula Rp. 132.500.000.000,- (seratus tiga puluh dua milyar lima ratus juta rupiah) ditambah sebesar Rp. 97.500.000.000,- (sembilan puluh tujuh milyar lima ratus juta rupiah) sehingga menjadi Rp. 230.000.000.000,- (dua ratus tiga puluh milyar rupiah)
2.	Jenis Kredit	:	Kredit Modal Kerja (KMK) – SPK
3.	Tujuan Penggunaan	:	Tambahan modal kerja dalam bidang usaha jasa konstruksi dan Pengadaan Barang dari proyek-proyek Pemprov, BUMN, BUMD dan instansi pemerintah lainnya.
4.	Jangka Waktu	:	1 (satu) tahun sejak tanggal jatuh tempo tanggal 6 Juni 2013 s/d tanggal 6 Juni 2014.
5.	Tarif kredit	:	b. Bunga : 12% p.a dan dapat ditinjau setiap saat. Pembayaran bunga dilakukan setiap bulan tanggal 25. c. Provisi : 1% dari limit kredit d. Biaya administrasi : Rp 100.000.000,- e. Denda tunggakan : 150% dari tarif bunga yang berlaku per tahun
6.	Commitment Fee	:	0,5% dari limit kredit yang belum ditarik apabila utilisasi
			fasilitas kurang dari 70%, yang dibayar pada saat jatuh tempo.
7.	Pelunasan	:	Pelunasan kredit bersumber dari tagihan proyek yang dibiayai. Penggunaan tagihan proyek diatur sebagai berikut : a. Atas setiap termin yang diterima dari SPK/kontrak yang dibiayai Bank DKI, dapat dipergunakan oleh debitur untuk mempercepat penyelesaian proyek dan tidak untuk menurunkan baki debet KMK SPK sepanjang baki debet KMK SPK untuk proyek tersebut ditambah porsi retensi (persentase sesuai kontrak) masih tercover dengan 125% sisa tagihan. b. Apabila kondisi pada butir a tersebut tidak tercapai, maka tagihan proyek harus dipergunakan untuk menurunkan baki debet / pelunasan kredit, dan apabila masih terdapat sisa dana hasil tagihan proyek, maka dapat dipergunakan oleh debitur.
8.	. Agunan Kredit	:	Agunan Non Fixed Asset : a. Account Receivable Tahun 2012 dengan nilai pengikatan sebesar Rp 91.594.170.080,-. Akan diikat fiducia notariil dan dilakukan pendaftaran ulang. b. Cessie atas seluruh rencana nilai proyek Tahun 2013 yang akan dikerjakan yaitu sebesar Rp 132.589 juta. Akan diikat cessie notariil c. Deposito an. Dewiyana Supiyanti senilai Rp. 1.500.000.000,- ARO 12 bulan. Telah diikat gadai dan surat kuasa mencairkan serta telah di lakukan pemblokiran. d. Penjaminan Asuransi dari perusahaan Asuransi yang disetujui oleh Bank DKI semula sebesar Rp. 60.000.000.000,- menjadi sebesar Rp.100.000.000.000,- Agunan Fixed Asset : Jaminan yang telah diserahkan untuk fasilitas KMK adalah sebagai berikut: a. Tanah dan bangunan SHM No.04183 dan No.04182/Kelapa Dua tanggal 6 Januari 2011 Luas 720 m2 berlokasi di Perumahan Islamic Village Jl.Qadr Raya No.32-34 Kel.Kelapa Dua Kec.Curug Kabupaten Tangerang Banten pemegang hak adalah Dewiyana Supianti.

Telah diikat HT I dengan nilai pengikatan sebesar
Rp.7.926.810.000,-.
Akan diikat HT II sebesar Rp.226.000.000,- (untuk SHM
No.04182)
Nilai asuransi sebesar Rp.6.580.410.000,-.
b. Tanah dan bangunan SHM No.04215/ Kelapa
Dua tanggal 21 Jan 2011 Luas 634 m2 berlokasi di
Perumahan Islamic Village JL.Alzaitun Raya/Alzaitun 3
Blok B-2 No.6 Kel.Kelapa Dua Kec.Curug Tangerang
Banten, pemegang hak adalah Dewiyana Supianti
Telah diikat HT I dengan nilai pengikatan sebesar
Rp.1.698.770.000,-.
Akan diikat HT II sebesar Rp.1.731.000.000,- (untuk
SHM No.04215)
Nilai asuransi sebesar Rp.500.000.000,- dan akan
ditambahkan asuransi sebesar Rp.127.000.000,-.
c. Tanah SHM No.128, 129, 134, 136, 137, 138,
140, 142, 143, 144, 145, 127/ Matagara tanggal 21-12-
2004, 2-12-2004, 7-02-2005, 01-03-2005, 01-03-2005,
01-03-2005, 04-03-2004, 04-03-2005, 04-03-2005, 04-
03-2005, 04-03-2005, 21-12-2004 Luas 9.267 M2
berlokasi di kel.Matagara, Kec.Tigaraksa Tangerang
Banten, pemegang hak adalah Dewiyana Supianti
Telah diikat HT I dengan nilai pengikatan sebesar
Rp.4.268.820.000,-
Akan diikat HT II sebesar Rp.4.072.000.000,- (untuk
SHM No.128)
d. Tanah dan bangunan SHM No.237 / Panumbang
Tanggal 17-04-1993 Luas 4751 M2 berlokasi di Jl.Teluk
Lada Bojen Desa Teluk Lada Kec.Panimbang
Pandeglang Banten pemegang hak adalah Dewiyana
Supianti.
Telah diikat HT I dengan nilai pengikatan sebesar
Rp.1.878.240.000,-.
Nilai asuransi sebesar Rp.1.792.720.000,-.
e. Sebidang tanah seluas 121.905 m2 sesuai SHM
No.5 tanggal 04-03-1993 luas 50.450 M2, SHM No.6
tanggal, 17-04-1993 luas 31.955 M2, SHM No.7 tanggal,
17-04-1993 luas 39.500 M2, yang terletak di
Jl.Lingkungan Desa Panumbang Kec.Jampang Tengah
Kab.Sukabumi Jawa Barat ke-3 SHM tercatat atas nama
Dewiyana Supianti.
Telah diikat HT I dengan nilai pengikatan sebesar
Rp.2.681.910.000,-.
Akan diikat HT II sebesar Rp.3.921.000.000,- (untuk
SHM No.5)
f. Hydraulic Ekscavator Acera Geospec SK200-8
Tahun 2008 4 unit senilai Rp.3.005 Juta Pemegang hak
PT.Likotama Harum.
Telah diikat fiducia sebesar Rp.2.000.000.000,-
Nilai Asuransi sebesar Rp.3.005.000.000,-
g. Tanah SHGB No.1512 (an. Dewiyana Supiyanti),
SHGB No.1513 (an. Dewiyana Supiyanti) berlaku s/d 8
November 2015, SHM No.1659 (an. Dewiyana
Supiyanti), SHM No.1660 (an. Dewiyana Supiyanti),
SHM No.1728 (an. Dewiyana Supiyanti), SHM No.1727
(an. Dewiyana Supiyanti), SHM No.1726 (an. Dewiyana
Supiyanti ) AJB No.847/2011 Luas 300 M2 (dari Budi
Kartika ke Dewiyana Supiyanti), SHM No.1753 (an.
Dewiyana Supiyanti),SHM No.1754 (an. Dewiyana
Supiyanti), AJB No.846/2011 Luas 290 M2 (dari Janto
Lukman (qq.Lana Karta Sasmita) Ke Dewiyana
Supiyanti), AJB No.845/2011 Luas 421 M2 (dari Janto
Lukman (qq.Lana Karta Sasmita) Ke Dewiyana
Supiyanti). Total Luas 12.427 M2 berlokasi di Jl.Raya
Proklamasi Kel.Cimone Kec.Tangerang, Banten.
Telah diikat HT I dengan nilai pengikatan sebesar
Rp.36.930.000.000,-.
h. Tanah SHM No.884/885/886 Cibuntu tgl.23
Febr 2009 Luas 23.385 M2 berlokasi di Jl.Raya Setu
Cibitung Kel.Cibuntu Cibitung Bekasi, pemegang hak
Supendi
Telah dikat HT I dengan nilai pengikatan sebesar
Rp.23.376.000.000,-.
Untuk SHM No.886 akan diikat HT II sebesar
Rp.5.875.000.000,-
i. Tanah SHM No.107 /Cibuntu Tgl.23/3/1992
Luas 6.550 M2 berlokasi di Jl.Raya Curug Desa Curog
Kulon Kec.Curug Kab.Tangerang Banten, pemegang hak
Dewiyana Supiyanti.
Telah diikat HT I dengan nilai pengikatan sebesar Rp.
9.367.000.000,-.
Akan diikat HT II sebesar Rp.2.342.000.000,- (untuk
SHM No.107)
j. Tanah dan bangunan SHM No.1006/Menteng
Dalam Tgl.07 Agustus 2003 Luas 772 m2 berlokasi
Jl.Jaya Mandala No.10 Rt.010 Rw.02 Blok H
Kel.Menteng Dalam Kec.Tebet Jakarta, pemegang hak

			Dewiyana Supiyanti Telah diikat HT I dengan nilai pengikatan sebesar Rp. 12.881.000.000,-. Akan diikat HT II sebesar Rp.11.039.000.000,-. Nilai asuransi Rp.2.192.000.000,- dan akan ditambahkan asuransi sebesar Rp.858.000.000,-. Atas seluruh agunan fasilitas yang dimiliki PT. Likotama Harum berlaku cross collateral dan cross default dengan seluruh fasilitas yang ada serta wajib diserahkan dan diikat sesuai ketentuan perundangan yang berlaku. Biaya-biaya yang timbul sehubungan dengan pengikatan agunan dan penutupan asuransi menjadi beban debitur. Atas seluruh agunan yang bukan atas nama debitur, harus dilengkapi dengan surat pernyataan dari pemilik agunan dan pasangan (suami/istri) yang berisi persetujuan bahwa aset yang mereka miliki dijadikan agunan untuk menjamin fasilitas kredit yang diterima debitur dari Bank DKI berdasarkan Perjanjian Kredit dan addendum-addendumnya.
9.	. Lain – lain	:	Fasilitas ini hanya dapat dipergunakan oleh PT. Likotama Harum dengan anak perusahaannya yang terdiri dari PT. Relis Sapindo Utama, PT. Glinding Mas Wahana, PT. Mangkubuana Hutama Jaya. Atas ke – 3 perusahaan tersebut akan dilakukan jual beli saham yang nantinya PT. Likotama Harum akan memiliki share minimal sebesar 51% dan juga dapat dipergunakan untuk Joint Operation (JO).

B. Syarat Penarikan Fasilitas KMK SPK (point 4, 5,6,8,11,12,13):

Mengajukan surat permohonan penarikan kredit 5 (lima) hari kerja sebelum rencana penarikan kredit dilakukan yang dilengkapi dengan asli dokumen Keputusan Pemenang Lelang Tunggal/SPK/Kontrak atau true copy yang ditandatangani debitur dengan menunjukkan aslinya dan Purchase Order (PO) atau Invoice dari supplier.
Menyerahkan asli Standing Instruction (SI) atas pembayaran proyek yang disetujui atau dicountersign bouwheer ke rekening escrow di Bank DKI dan tidak dapat diubah tanpa persetujuan dari Bank. Persyaratan ini dapat tidak dipenuhi apabila informasi tersebut telah ada dalam Kontrak.
Menyerahkan rencana penggunaan dana / budget cash flow kepada Bank DKI sesuai spesifikasi pekerjaan/proyek yang akan dikerjakan dan disetujui bank.
Telah dilakukan konfirmasi atas dokumen perolehan proyek (keputusan pemenang lelang/SPK/SPMK) dan Standing Instruction (SI) oleh petugas bank kepada bouwheer mengenai kebenaran dokumen dan kepastian pembayaran tagihan melalui rekening escrow atas nama perusahaan pemenang proyek di Bank DKI.
Telah menyerahkan Akta Cessie Notariil yang antara lain berisi bahwa atas seluruh tagihan proyek yang dibiayai oleh Bank DKI baik untuk proyek yang dimenangkan oleh debitur maupun proyek yang pengerjaannya dilakukan oleh debitur berdasarkan dokumen/perjanjian tertentu dengan perusahaan pemenang tender, dialihkan haknya untuk kepentingan Bank DKI.
Apabila fasilitas ini akan dipergunakan oleh anak perusahaan PT. Likotama Harum maka harus menyerahkan akta notariil yang menyatakan bahwa kepemilikan PT. Likotama Harum di ke – 3 anak perusahaan yaitu PT. Relis Sapindo Utama, PT. Mangkubuana Hutama Jaya dan PT. Glinding Mas Wahana minimal sebesar 51%.
Khusus untuk proyek Multiyears, harus menyerahkan bukti pengesahan anggaran dari DPR/DPRD C. Syarat-syarat Penerbitan Bank Garansi (point 3):
Fasilitas ini hanya dapat dipergunakan oleh PT. Likotama Harum dengan anak perusahaannya yang terdiri dari PT. Relis Sapindo Utama, PT. Glinding Mas Wahana, PT. Mangkubuana Hutama Jaya. Atas ke – 3 perusahaan tersebut akan dilakukan jual beli saham yang nantinya PT. Likotama Harum akan memiliki share minimal sebesar 51%.
D. Syarat Lain – Lain.

Selama fasilitas belum lunas, debitur berkewajiban untuk melakukan hal-hal sebagai berikut(huruf j):

Menyampaikan akta perubahan Anggaran Dasar (AD) perseroan setiap ada perubahan AD disertai kelengkapan dokumentasinya.

Selama kredit belum lunas, tanpa persetujuan Bank DKI terlebih dahulu Debitur tidak diperkenankan untuk (huruf b):

Mengubah susunan pengurus dan pemegang saham

Tahun 2013 PT. Likotama Harum harus mendapatkan proyek atas nama sendiri.

Bahwa pada waktu yang tidak dapat diingat lagi secara pasti pada tahun 2013, guna menindak lanjuti Surat Permohonan Perpanjangan dan Penambahan Fasilitas Kredit Nomor: 016/LH/DKI/IV/2013 tanggal 18 April 2013 sebagaimana yang dituangkan dalam Memorandum Analisa Kredit Nomor: 247/GKK-DK/V/2013 tanggal 10 Mei 2013 tersebut; maka DULLES TAMPUBOLON (Pemimpin Grup Komersial dan Korporasi), bersama-sama dengan GUSTI INDRA RAHMADIANSYAH (Pemimpin Divisi Risiko Kredit I), I KETUT SATRA (Pimpinan Divisi Korporasi Non Sindikasi), MULYATNO WIBOWO (Direktur Pemasaran), melakukan pertemuan dengan H. SUPENDI Bin AMIR antara lain di Hotel Kempenski Jakarta; dimana dalam pertemuan tersebut membahas mengenai adanya permasalahan atas peminjaman bendera perusahaan oleh H. SUPENDI Bin AMIR, dan H. SUPENDI Bin AMIR bersedia untuk mengambil alih saham 51 % dari PT. Relis Sapindo Utama, PT. Glinding Mas Wahana, dan PT. Mangkubuana Hutama Jaya;
Bahwa terhadap Memorandum Analisa Kredit Nomor: 247/GKK- DK/V/2013 tanggal 10 Mei 2013, Y. SUGIHARTO selaku Pemimpin Divisi Kepatuhan telah membuat Nota Dinas No: 09/29 /Div.Kep/V/2013 tanggal 29 Mei 2013, yang pada pokoknya dalam kesimpulannya sebagai berikut:

KAP yang diperguanakan oleh PT. Likotama Harum bukan rekanan Bank;
Tidak terdapat fotocopy dan NPWP atas naha SUPENDI (Komisaris PT. Likotama Harum);
Tidak terdapat informasi ijin usaha jasa konstruksi (IUJK).Hal ini telah disampaikan pada hasil uji kepatuhan terdahulu dan sampai saat ini tidak terdapat informasi mengenai hal tersebut pada MAK;
Nomor Pengenal Infortir Khusus (NPIK) Nomor 1.36.19.07.07495 telah habis masa berlakunya tanggal 17 April 2013;
Terdapat nilai pertanggungan asuransi lebih rendah dari nilai pasar agunan yaitu:

Nilai pertanggungan asuransi atas bangunan pada SHM No. 04215/Kelapa Dua sebesar Rp. 500.000.000.,- sedangkan nilai pasar agunan sebesar Rp. 586.000.000,-
Nilai pertanggungan asuransi atas bangunan pada SHM Nomor 237/Panin Bank sebesar Rp. 1.793.000.000,-, sedangkan nilai pasar agunan sebesar Rp. 2.178.000.000,-;
dan selanjutnya dalam Rekomendasi, pada pokoknya sebagai berikut:
Agar dilakukan pengecekan kepadabouwheer mengenai proyek yang sedang dan atau akan dikerjakan oleh Debitur termasuk SPK / Kontrak / Perjanjian/ Surat Perjanjian / Surat Penunjukkan langsung/ Pemenang Lelang Tunggal / Standing Instruction dan dibuat Berita Acara Pengecekan keasliannya kepada Bouwheer. Terhadap hal tersebut agar dipastikan SI ditanda tangani oleh Debitur, Bouwheer dan Bank DKI dengan ketentuan SI tidak dapat dipindah tangankan ke Bank / pihak lain tanpa persetujuan Bank DKI. Untuk kepentingan pembuktian di Pengadilan maka akan lebih kuat apabila SI dibuat secara Notariil.
Dalam hal proyek menggunakan perusahaan lain, perjanjian kerjasama anatara perusahaan pemenang proyek dengan debitur agar dibuat secara notariil dan dibuatkan surat kuasa pemindah bukuan apabila tagihan harus masuk dahulu ke dalam rekening perusahaan lain di Bank DKI dan dilakukan monitoring dengan baik terhadap setiap transfer dana tagihan yang masuk tersebut. Berkaitan dengan risiko hukum yang lebih berat, untuk menghindari terjadinya permasalahan hukum yang dapat merugikan Bank di masa yang akan datang;
Penggunaan Kantor Akuntan Publik, Perusahaan Asuransi, Aprisial Indipenden, Notaris serta Konsultan lain yang digunakan Bank harus sesuai dengan ketentuan SK Direksi Nomor 425 Tahun 2010;
Selanjutnya AGUS SURYANTONO selaku Direktur Kepatuhan memberikan pendapat sebagai berikut:
Hasil uji kepatuhan atas debitur agar mendapat perhatian dan tindak lanjut ;
Pelaksanaan selanjutnya agar senantiasa memperhatikan aspek kepatuhan terhadap ketentuan, menerapkan prinsip kehati-hatian, dan manajemen resiko pada setiap tahapan proses;
Bahwa pada saat proses penyusunan Memorandum Analisa Kredit Nomor: 247/GKK-DK/V/2013 tanggal 10 Mei 2013, posisi fasilitas eksisting PT. Likotama Harum (dana yang masih outstanding atau telah dipergunakan oleh PT Likotama Harum yang ditarik dari fasilitas kredit sebelumnya dan belum dikembalikan ke Bank DKI) pertanggal 1 Mei 2013 yang jatuh tempo tanggal 6 Juni 2013 adalah sebesar Rp. 116.723.000.000,- (seratus enam belas milyar tujuh ratus dua puluh tiga juta rupiah) dengan status lancar;
Bahwa selanjutnya pada tanggal 29 Mei 2013, DULLES TAMPUBOLON (Pimpinan Grup Komersial dan Korporasi) dan DANAN LINGGAR SASONGKO (Pj. Pimpinan Grup Manajemen Risiko Kredit) selaku Komite Tingkat Kedua, beserta Komite Kredit Tingkat Pertama yaitu I KETUT SATRA (Pimpinan Divisi Korporasi Non Sindikasi) dan GUSTI INDRA RAHMADIANSYAH (Pimpinan Divisi Risiko Kredit I) mengajukan Memorandum Analisa Kredit Nomor: 247/GKK-DK/V/2013 tanggal 10 Mei 2013 tersebut ke Rapat Komite Kredit, dimana pada saat itu Terdakwa EKO BUDIWIYONO (Direktur Utama) selaku Komite Kredit Kategori A menghadirinya bersama-sama dengan :

DANAN LINGGAR SASONGKO (Pj. Pimpinan Grup Manajemen Risiko Kredit)
DULLES TAMPUBOLON (Pemimpin Grup Komersial dan Korporasi);
GUSTI INDRA RAHMADIANSYAH (Pimpinan Divisi Resiko Kredit);
I KETUT SATRA (Pimpinan Divisi Korporasi Non Sindikasi)
YENI SUGIHARTO (Pemimpin Divisi Kepatuhan)
RINA KISNINDIYANI (Compliance Manager Divisi Kepatuhan);
SENO PRABOWO (Pemimpin Departemen Legal);
SIGIT RUSSENO (Yurist);
HENDRI KARTIKA ANDRI (Pj. Acount Manager Unit Korporasi Non Sindikasi);
SETIORINI (Risk Officer Unit Risiko Kredit I)
HERU EKO YANTO (Compliance Manager Divisi Kepatuhan);
JONRIZAL (Compliance Manager Divisi Kepatuhan);
MULYATNO WIBOWO (Direktur Pemasaran);
BENNY SANTOSO (Direktur Keuangan);
AGUS SURYANTONO (Direktur Kepatuhan).

Bahwa dalam rapat dimaksud Terdakwa EKO BUDIWIYONO (Direktur Utama) selaku Komite Kredit Katagori A mendengarkan pemaparan dari Grup Komersial dan Korporasi (GKK) dan Grup Manajemen Risiko Kredit (GMRK), dan Terdakwa EKO BUDIWIYONO tanpa:
Menyusun kebijakan dan strategi manajemen resiko secara tertulis dan komprehensif termasuk penetapan dan persetujuan limit resiko secara keseluruhan, per jenis resiko, dan per aktivitas fungsional (kegiatan usaha Bank).
Melaksanakan manajemen Risiko bagi Bank umum secara efektif berdasarkan Peraturan dan perundang-undangan berlaku.
Menyusun kebijakan, strategi, dan prosedur yang komprehensif terkait penerapan Manajemen Risiko Likuiditas dengan mempertimbangkan toleransi Risiko dan memperhatikan dampaknya terhadap permodalan.
Menjabarkan dan mengkomunikasikan kebijakan, strategi dan prosedur manajemen risiko
Melakukan peran aktif dalam mencegah adanya penyimpangan yang dilakukan oleh manajemen dalam menetapkan kebijakan berkaitan dengan prinsip kehati-hatian.
Melaksanakan prinsip-prinsip GCG (Good Corporate Governance) dalam setiap kegiatan usaha Bank pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.
Memantau dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan agar tingkat kesehatan Bank dapat dipenuhi.
Menjalankan usaha sesuai dengan prinsip pengelolaan Bank secara sehat berdasarkan CAMELS (capital, asset quality, management, earning, liquidity, dan sensitivity to market risk) sesuai ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
selanjutnya memutuskan untuk menyetujui usulan Memorandum Analisa Kredit Nomor: 247/GKK-DK/V/2013 tanggal 10 Mei 2013 tersebut di atas dengan tambahan ketentuan sebagai berikut:

Fasilitas BG tetap sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah);
Untuk proyek-proyek yang akan dibiayai oleh Bank DKI wajib menggunakan BG yang diterbitkan oleh Bank DKI (syarat lain-lain dan surat pernyataan dari Debitur).
Pada saat perpanjangan penutupan asuransi, nilai pertanggungan asuransi bangunan disesuaikan menjadi sebesar nilai pasarnya (syarat penarikan kredit)

Bahwa Hasil Rapat Komite Kredit tanggal 29 Mei 2013 tersebut kemudian dibuat Risalah Keputusan Komite Kredit Katagori A I, yang selanjutnya ditanda tangani oleh Komite Kredit Tingkat Kedua selaku DULLES TAMPUBOLON (Pimpinan Grup Komersial dan Korporasi) dan DANAN LINGGAR SASONGKO (Pj. Pimpinan Grup Manajemen Risiko Kredit), Komite Kredit Tingkat Pertama yaitu I KETUT SATRA (Pimpinan Divisi Korporasi Non Sindikasi) dan GUSTI INDRA RAHMADIANSYAH (Pimpinan Divisi Risiko Kredit I); serta Komite Kredit Katagori A1 yaitu terdakwa EKO BUDIWIYONO (Direktur Utama), BENNY SANTOSO (Direktur Keuangan) dan MULYATNO WIBOWO (Direktur Pemasaran);
Bahwa dengan adanya persetujuan Memorandum Analisa Kredit Nomor: 247/GKK-DK/V/2013 tanggal 10 Mei 2013 tersebut, selanjutnya DULLES TAMPUBOLON sebagai pihak yang mewakili Bank DKI dan SAMSUL BAHRI selaku Direktur Utama PT Likotama Harum menandatangani adendum pernjanjian Perpanjangan dan Penambahan Fasilitas Kredit pada tanggal 8 Juli 2013,sebagaimana akte Nomor: 21 tanggal 08 Juli 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh Ir Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, SH, Notaris di Jakarta.
Bahwa dalam Memorandum Analisis Kredit Nomor: 247/GKK-DK/V/2013 tanggal 10 Mei 2013, telah mencantumkan bahwa PT Relis Sapindo Utama, PT Mangkubuana Hutama Jaya dan PT Glindingmas Wahana adalah anak perusahaan dari PT Likotama Harum, padahal sebenarnya H. SUPENDI Bin AMIR selaku Komisaris PT. Likotama Harum baru melakukan pembuatan akte pengalihan saham yang semata- mata hanya untuk memenuhi kelengkapan administrasi pencairan kredit karena tidak disertai dengan transaksi pembayaran saham kepada PT Relis Sapindo Utama dan PT Mangkubuana Hutama, yang masing-masing akta pengalihan sebagai berikut:

Tanggal 10 Juli 2013, untuk PT Mangkubuana HutamaJayadenganAkta Berita Acara Rapat Perusahaan dan Jual Beli Saham akte No. 31dan 37 yang dibuat dihadapan TOMMY SETIAWAN, Notaris pengganti dari HERY SOSIAWAN, Notaris di Tangerang, yang sekaligus dibuat pembatalannya pada tanggal yang sama dan oleh Notaris yang sama dengan Akte No.38 dan kemudian dibuat kembali Jual Beli sahamnya dengan Akte No. 39 pada tanggal yang sama oleh Notaris yang sama pula.
Tanggal 26 Agustus 2013, untuk PT Relis Sapindo dengan Akta Berita Acara Rapat Perusahaan dan Jual Beli SahamAkte No. 94 dan 95 yang dibuat dihadapan TOMMY SETIAWAN, Notaris pengganti dari HERY SOSIAWAN, Notaris di Tangerang, sedangkan H. SUPENDI Bin AMIR selaku Komisaris PT. Likotama Harum tidak berhasil membuat akte pengalihan saham atau pembelian saham PT Glindingmas Wahana dari JOHN CHAIDIR;

Bahwa walaupun belum ada akta Notaris Pengalihan Saham terhadap PT Glindingmas Wahana ke PT Likotama Harum, sehingga persyaratan sebagaimana yang tercantum dalam Memorandum Analisa Kredit Nomor: 247/GKK-DK/V/2013 tanggal 10 Mei 2013 yaitu keharusan PT. Likotama Harum untuk memiliki saham minimal sebesar 51% belum terpenuhi, namun SAMSUL BAHRI selaku Direktur PT. Likotama Harum tetap mengajukan pencairan, dimana selanjutnya Grup Komersial dan Korporasi (GKK) dan Grup Managemen Resiko Kredit (GMRK) memproses pencairan kredit kepada PT. Likotama Harum, dengan antara lain membuat dan menandatangani:
Memorandum Nomor: 634/GKK-DK/X/2013 tanggal 10 Oktober 2013 sebagai tindak lanjut dari Surat Permohonan Pencairan Kredit dari SAMSUL BAHRI (selaku Direktur PT. LIkotama Harum) Nomor: 029/SP/LH-DKI/X/2013 tanggal 10 Oktober 2013, yang pada pokoknya memohon pencairan dana untuk proyek dari Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika, Pemerintah Kabupaten Paser sebesar Rp.55.000.000.000,- (lima puluh milyar rupiah) dalam pengadaan konstruksi bangunan Bandara Sisi Udara (Multi years 5 tahun);
Memorandum Nomor: 763/GKK-DK/XI/2013 tanggal 26 Nopember 2013 sebagai tindak lanjut dari Surat Permohonan Pencairan Kredit dari SAMSUL BAHRI (selaku Direktur PT. LIkotama Harum) Nomor: 035/SP/LH-DKI/XI/2013 tanggal 26 Nopember 2013, yang pada pokoknya memohon pencairan dana untuk proyek dari Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika, Pemerintah Kabupaten Paser sebesar Rp.20.000.000.000,- (dua puluh milyar rupiah) dalam pengadaan konstruksi bangunan Bandara Sisi Udara (Multi years 5 tahun);
Bahwa pencairan dana dimaksud tidak digunakan untuk proyek yang dikerjakan oleh PT. Likotama Harum sebagaimana yang dipersyaratkan dalam Memorandum Analisis Kredit Nomor: 247/GKK- DK/V/2013 tanggal 10 Mei 2013, namun digunakan untuk proyek lain antara lain untuk membiayai pembangunan Hotel Kesambi Semarang Jawa Tengah. Bahwa Grup Komersial dan Korporasi dan Grup Managemen Resiko Kredit tidak pernah mengecek kebenaran apakah PT. Likotama Harum yang mengerjakan pekerjaan tersebut;
Bahwa setelah pencairan dana tersebut, selanjutnya H. SUPENDI Bin H. AMIR melakukan pengalihan saham dan penggantian pengurus PT Likotama Harum dengan cara membuat akte pengalihan saham yang atas namanya maupun atas nama anaknya (DEWIAYANA SUPIANTI) kepada SAMSUL BAHRI, AGUS PRIYANTO dan ALFIN MASYHAR (sesuai dengan Akte Nomor: 163 dan 164 tanggal 30 Agustus 2013 dan Akte No. 475, 476 dan 477tanggal 29 Nopember 2013), yang masing-masing dibuat dihadapan Notaris HERRY SOSIAWAN tentang Berita Acara Rapat PT Likotama Harum,sehinggasusunan Pengurus PT Likotama Harum menjadi sebagai berikut:
Direktur : SAMSUL BAHRI
Dewan Komisaris
Komisaris Utama : AGUS PRIYANTO
Komisaris : ALFIN AL MASYHAR
Perubahan tersebut kemudian dicatat di Kementerian Hukum dan HAM sesuai surat dari Kementerian Hukum dan HAM Nomor: AHU-AH.0110-03084 tanggal 29 Januari 2014.
Bahwa setelah perubahan susunan pengurus tersebut, selanjutnya H. SUPENDI Bin AMIR meminta SAMSUL BAHRI untuk membuat dan mengajukan Surat Permohonan Persyaratan Pencairan Kredit kepada Bank DKI JakartaNomor: 007/LH-DKI/II/2014 tanggal 13 Pebruari 2014 perihal Permohonan Persyaratan Pencairan Fasilitas Kredit kepada pihak Bank DKI Jakarta;
Bahwa dengan adanya Surat Permohonan Persyaratan Pencairan Fasilitas Kredit Nomor: 007/LH-DKI/II/2014 tanggal 13 Pebruari 2014 tersebut, selanjutnya Grup Komersial dan Korporasi yaitu HENDRI KARTIKA ANDRI (Account Manajer Korporasi II) tanpa melakukan review atas pengumpulan data dan memastikan atas kelengkapan / keakuratan data serta informasi debitur/calon debitur(PT. Likotama Harum) dan Group Manajemen Risiko Kredit yaitu SETIORINI (Risk Officer Unit Risiko Kredit I), beserta Komite Kredit Tingkat Pertama yaitu I KETUT SATRA (Pimpinan Divisi Korporasi I) dan GUSTI INDRA RAHMADIANSYAH (Pimpinan Divisi Risiko Kredit I) menyusun permohonan tersebut dalam Memorandum Analisa Kredit (MAK) Nomor – 164/GKK-DK-/II/2014 tanggal 25 Pebruari 2014;
Bahwa selanjutnya Grup Komersial dan Korporasi serta Group Manajemen Risiko Kredit merekomendasikan / mengusulkan permohonan kredit debitur/calon debitur korporasi non sindikasi (PT. Likotama Harum) sebagaimana tercantum dalam Memorandum Analisa Kredit (MAK) Nomor – 164/GKK-DK-/II/2014 tanggal 25 Pebruari 2014 tersebut kepada DULLES TAMPUBOLON (Pemimpin Grup Komersil dan Korporasi) dan GUSTI INDRA RAHMADIANSYAH (Pgs. Pimpinan Grup Manajemen Risiko Kredit) selaku Komite Kredit Tingkat Kedua;
Bahwa selanjutnya DULLES TAMPUBOLON (Pemimpin Grup Komersil dan Korporasi) antara lain tanpa:
Mengumpulkan dan memastikan validitas dokumen dan kelengkapan data berikutinformasi debitur/calon debitur serta tanpa memverifikasi sesuai prosedur yang ditetapkan,
Melakukan pengecekan ketentuan terkait dengan proposalkredit yang diajukan.
Menyusun analisa kredit atas dasar data yang diterima dari (calon) debitur dan telah diverifikasi serta dilyakini kebenarannya
Melakukan pengecekan ketentuan terkait dengan proposal kredit yang diajukan bersama dengan GUSTI INDRA RAHMADIANSYAH (Pgs. Pimpinan Grup Manajemen Risiko Kredit) selaku Komite Kredit Tingkat Kedua, merekomendasikan/mengusulkan permohonan sebagaimana yang tercantum dalam Memorandum Analisa Kredit (MAK) Nomor – 164/GKK- DK-/II/2014 tanggal 25 Pebruari 2014 tersebut kepada Grup Kepatuhan dan Hukum untuk dimintakan Uji Kepatuhan dan masukan / saran dari Unit Legal, dengan mencantumkan data-data sebagai berikut:

RINGKASAN MEMORANDUM ANALISA KREDIT (point: 7,8):

Kemampuan finansial dan sumber pelunasan kredit:
DSCR Likotama Tahun 2013 di atas 100 % sehingga perusahaan dapat memenuhi kewajiban pokok dan bunga kepada Bank dengan baik.
Agunan Kredit:
Aqunan Non Fixed Asset:

Account Receivable Tahun 2012 dengan nilai pengikatan sebesar Rp 91.594.170.080,-
Telah diikat diikat fiducia sesuai dengan akta no. 24 tanggal 8 Juli 2013.
Cessie atas seluruh rencana nilai proyek Tahun 2013 yang akan dikerjakan yaitu sebesar Rp 132.589 juta.
Telah diikat diikat Cessie sesuai dengan akta no. 25 tanggal 8 Juli 2013
Deposito an. Dewiyana Supiyanti senilai Rp. 1.500.000.000,- ARO 12 bulan sesuai surat deposito Bank DKI no. 004.28/0911/2407 tanggal 28 September 2011.
Penjaminan Asuransi dari perusahaan Asuransi yang disetujui oleh Bank DKI semula sebesar Rp.60.000.000.000,- menjadi sebesar Rp. 100.000.000.000,- sesuai polis No. 403.865.200.13.05009 tanggal 12 Juli 2013.
Agunan Fixed Asset:
Jaminan yang telah diserahkan untuk fasilitas KMK adalah sebagai berikut:

Tanah dan bangunan SHM No.04183/04182 Kelapa Dua tanggal 6 Januari 2011 Luas 720 M2 berJokasi di Perumahan Islamic Village JI.Qadr Raya No.32-34 Kel.Kelapa Dua Kec.Curug Kabupaten Tangerang Banten pemegang hak adalah Dewiyana Supianti.
Telah diikat HT I dengan nilai pengikatan sebesar Rp.7.926.810.000,-. Akan diikat HT II sebesar Rp. 226.000.000,-
Niial asuransi sebesar Rp.6.580.410.000,-.
Tanah dan bangunan SHM NO.04215/ Kelapa Dua tanggal 21 Jan 2011 Luas 634 M2 berlokasi di Perumahan Islamic Village Jl.Alzaitun Raya/Alzaitun 3 Siok 8-2 No.6 Kel.Kelapa Dua Kec.Curug Tangerang Banten, pemegang hak adalah Dewiyana Supianti.
Telah diikat HT dengan nilai pengikatan sebesar Rp.1.698.770.000,-.
Akan diikat HT II sebesar Rp. 1.731.000.000,-
Nilai asuransi sebesar Rp.500.000.000,-. dan akan ditambahkan asuransi sebesar Rp. 127.000.000,-
--- Tanah SHM No.128,129,134,136,137,138,140,142,143,144,145,127 / Matagara tanggal 21-12-2004, 2-12-2004, 07-02-2005, 01-03- 2005, 01- 03-2005, 01-03-2005, 04-03- 2004, 04-03-2005, 04-03- 2005, 04-03-2005, 04-03-2005, 21-12-2004 Luas 9.267 M2 berlokasi di kel.Matagara, Kec.Tigaraksa Tangerang Banten, pemegang hak adalah Dewiyana Supianti
Telah diikat HT I dengan nilai pengikatan sebesar Rp.4.268.820.000, - Telah diikat HT II sebesar Rp. 4.072.000.000,- (untuk SHM No. 128)
-- Tanah dan bangunan SHM No.237 / Panumbang Tanggal 17-04-1993 Luas 4751 M2 berlokasi di JI.Teluk Lada Bojen Desa Teluk Lada Kec.Panimbang Pandeglang Banten pemegang hak adalah Dewiyana Supianti.
Telah diikat HT I dengan nilai pengikatan sebesar Rp.1.878.240.000, -. Nilai asuransi sebesar Rp.1.792.720.000,-.
Sebidang tanah seluas 121.905 M2 sesuai SHM No5 tanggal 04-03-1993 luas 50.450 M2, SHM No.6 tanggal, 17-04-1993 luas 31.955 M2, SHM No.7 tanggal, 17-04-1993 luas 39.500 M2, yang terletak di JI.Lingkungan Desa Panumbang Kec.Jampang Tengah Kab.Sukabumi Jawa Barat ke- 3 SHM tercatat atas nama Dewiyana Supianti.
Telah diikat HT I dengan nilai pengikatan sebesar Rp.2.681.910.000, -. Akan diikat HT II sebesar Rp. 3.921.000.000,-
-- Hydraulic Ekscavator Acera Geospec SK200-8 Tahun 2008 4 unit senilai Rp.3.005 Juta Pemegang hak PT.Likotama Harum Nilal asuransi sebesar Rp.3.005.000.000,-.
Telah diikat fiducia sebesar Rp.2.000.000.000,-
Nilai asuransi sebesar Rp. 3.005.000.000,-
-- Tanah SHGB NO.1512 (an. Dewiyana Supiyanti), SHGB No.I513 (an. Dewiyana Supiyanti) berlaku sid 8 November 2015, SHM No.1659 (an. Dewiyana Supiyanti), SHM No.1660 (an. Dewiyana Supiyanti), SHM No.I725 (an. Dewiyana Supiyanti), SHM No.I727 (an. Dewiyana Supiyanti), AJB No.847/2011 Luas 300 M2 (dari Budi Kartika ke Dewiyana Supiyanti), SHM No.1753 (an. Dewiyana Supiyanti), AJB No.846/2011 Luas 290 M2 {dari Janto Lukman(qq. Lana Karta sasmita), AJB No.845/2011 Luas 421 (dari Janto Lukman (qq. Lana Karta Sasmfta) Ke Dewiyana Supiyanti).
Total Luas 12.427 m2 berlokasi di JI.Raya Proklamasi Kel.Cimone Kec.Tangerang Banten,
Telah diikat HT dengan nilai pengikatan sebesar Rp.36.930.000.000, -.
Tanah SHM No.884/885/886 Cibuntu tgl.23 Febr 2009 luas 23.385 m2 berlokasi di JI.Raya Setu Cibitung Kel.Cibuntu Cibitung Bekasi, pemegang hak Supendi.
Telah dikat HT I dengan nilai pengikatan sebesar Rp.23. 376.000.000, -. Untuk SHM No. 886 akan diikat HT II sebesar Rp. 5.875.000.000,-

--- Tanah SHM NO.107/Cibuntu TgI.23/3/1992 Luas 6.550 m2 berlokasi 'di JI.Raya Curug Desa Curog Kulon Kec..Curug Kab.Tangerang Banten, pemegang hak Dewiyana Supiyanti
Telah diikat HT dengan nilai pengikatan sebesar Rp.9.367.000.000, -. Akan diikat HT II sebesar Rp. 2.342.000.000,- (untuk SHM No. 107)
--- Tanah dan bangunan SHM No.l006/Menteng Dalam Tgl.07 Agustus 2003 Luas 772 M2 berlokasi Jl.Jaya Mandala NO.IO Rt.OlO RW.02 Blok H Kel.Menteng Dalam Kec.Tebet Jakarta, pemegang hak Dewiyana Supiyanti Telah diikat HT I dengan nilai pengikat sebesar Rp. 12.881.000.000,- Telah diikat HT II sebesar Rp. 11.039.000.000,-
Nilai Asuransi sebesar Rp. 2. 192.000.000,- dan telah ditambahkan asuransi sebesar Rp. 858.000.000,-:

Rekomendasi:
Semula:
Syarat penarikan kredit no.12 adalah sebagai berikut:
Apabila fasilitas ini akan dipergunakan oleh anak perusahaan PT. Likotama Harum maka harus menyerahkan akta notariil yang menyatakan bahwa kepemilikan PT. Likotama Harum di ke-3 anak perusahaan yaitu PT. Relis Sappindo Utama / PT. Mangkubuana Hutama Jaya dan PT.Glinding Mas Wahana minimal sebesar 51 %.
Menjadi:
Syarat penarikan kredit no. 12 adalah sebagai berikut:
Apabila fasilitas ini akan dipergunakan oleh anak perusahaan PT. Likotama Harum maka harus menyerahkan akta notariil yang menyatakan bahwa kepemilikan PT. Likotama Harum di ke-2 anak perusahaan yaitu PT. Relis Sappindo Utama, PT. Mangkubuana Hutama Jaya minimal sebesar 51 %.
Khusus untuk proyek dari PT. Glindingmas Wahana sesuai kontrak / SPPBJ Nomor. 550/Dishub.Kominfo/SPPBJ/IX/2012 /158 tanggal 25 September 2012, yaitu: Proyek Pekerjaan Pembangunan Pelabuhan Kawasan Dorak Selat Panjang Dinas Perhubungan Dinas Komunikasi dan Informatika dengan nilai Rp. 92.930.748.000,- dipersyaratkan untuk menyerah dokumen sebagai berikut:

Dokumen Perjanjian kerjasama antara perusahaan pemenang lelang dengan debitur yang dibuat secara notariel (untuk proyek dengan nilai kontrak di atas satu milyar);
Asli Standing Instruction dari pemenang tender kepada bowheer atas pembayaran proyek yang disetujui atau countersign bowheer ke rekening escrow di Bank DKI dan tidak dapat diubah tanpa persetujuan dari Bank. Persyaratan ini dapat tidak dipenuhi apabila informasi tersebut telah ada dalam kontrak;
Surat Kuasa dari pemenang tender kepada Bank DKI yang memberikan kuasa kepada Bank DKI untuk melakukan pemindh bukuan dana yang terdapat di rekening penerimaan pembayaran dri bowheer yang akan dipergunakan untuk penurunan baki debet atau pelunasan fasilitas;
Surat kuasa yang dibuat secara notariel dari pemenang tender kepada PT. Likotama Harum untuk melakukan segala kegiatan yang berhubungan dengan proyek yang dikerjakan.

II. LATAR BELAKANG:

Glindingmas Wahana masih terkait dengan keluarga Gubernur Banten yaitu JHON CHAIDIR (isteri yang bersangkutan yang bernama Ratu Tatu Chasanah adalah adik dari Gubernur Banten Ratu Atut Chosiah) yang nantinya dikhawatirkan berdampak hukum pada PT. Likotama Harum;

III. ISI MEMORANDUM ANALISA KREDIT:

Informasi Umum:

Key Person : H. SUPENDI (selaku Komiaris PT. Likotama Harum)
1. Resume Hasil Site Visit:
  Pada tanggal 22 Agustus 2013 telah dilakukan site visit ke lokasi proyek PT. Likotama Harum yaitu Pekerjaan Pelabuhan Kawasan Dorak Selat Panjang Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika dengan nilai Rp. 92.930.748.000,- (sembilan puluh dua milyar sembilan ratus tiga puluh juta tujuh ratus empat puluh delapan ribu rupiah) yang dimenangkan oleh PT Glindingmas Wahana.
Hasil kunjungannya sebagai berikut:

Proyek yang dikerjakan adalah Pekerjaan Pelabuhan Kawasan Dorak Selat Panjang Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika ;
Jangka waktu pekerjaan multiyears selama 820 hari kalender (5 Oktober 2012 s/d 3 Januari 2015);
Sesuai dengan Berita Acara kunjungan setempat tanggal 22 Agustus 2013 direncanakan Debitur akan meneruskan pekerjaannya sesuai target progres yang telah ditetapkan sampai dengan akhir tahun 2014 ± 100 % (berdasarkan jadwal proyek yang telah ditetapkan);

IV. FASILITAS DEBITUR:

Fasilitas di Bank DKI (hal-7)
Utilisasi dari fasilitas KMK SPK tersebut mencapai 82 %, sementara itu utilisasi dari fasilitas BG nya sampai dengan saat ini telah digunakan untuk proyek- proyek peningkatan sarana dan prasarana perkantoran bagi LPKSP oleh PT. Mangkubuana Hutama Jaya sesuai dengan Penetapan Lelang Nomor 588 / PUM/POKJA.1/SM/VI/2013 tanggal 12 Juni 2013 sebesar Rp. 8.532.520.000,- Berikut Data Proyek PT. Likotama Harum yang masih ada out standing:

Pengadaan Konstruksi Bangunan Sisi Udara (Multiyears 5 tahun) dari Pmerintah Kabupten Paser;
Pekerjaan Pembanguan Jembatan Selat Rengit;
Pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Gedung RSUD Kabupaten Kebumen;
C. PEMBAHASAN (angka 3):
Usulan:
Apabila fasilitas ini akan dipergunakan oleh anak perusahaan PT. Likotama Harum maka harus menyerahkan akta notariil yang menyatakan bahwa kepemilikan PT. Likotama Harum di ke-2 anak perusahaan yaitu PT. Relis Sappindo Utama, PT. Mangkubuana Hutama Jaya minimal sebesar 51 % Khusus untuk proyek dari PT. Glindingmas Wahana sesuai kontrak / SPPBJ Nomor. 550/Dishub.Kominfo/SPPBJ/IX/2012 /158 tanggal 25 September 2012, yaitu: Proyek Pekerjaan Pembangunan Pelabuhan Kawasan Dorak Selat Panjang Dinas Perhubungan Dinas Komunikasi dan Informatika dengan nilai Rp. 92.930.748.000,- dipersyaratkan untuk menyerah dokumen sebagai berikut:

Dokumen Perjanjian kerjasama antara perusahaan pemenang lelang dengan debitur yang dibuat secara notariel (untuk proyek dengan nilai kontrak di atas satu milyar);
Asli Standing Instruction dari pemenang tender kepada bowheer atas pembayaran proyek yang disetujui atau countersign bowheer ke rekening escrow di Bank DKI dan tidak dapat diubah tanpa persetujuan dari Bank. Persyaratan ini dapat tidak dipenuhi apabila informasi tersebut telah ada dalam kontrak;
Surat Kuasa dari pemenang tender kepada Bank DKI yang memberikan kuasa kepada Bank DKI untuk melakukan pemindh bukuan dana yang terdapat di rekening penerimaan pembayaran dri bowheer yang akan dipergunakan untuk penurunan baki debet atau pelunasan fasilitas;
Surat kuasa yang dibuat secara notariel dari pemenang tender kepada PT. Likotama Harum untuk melakukan segala kegiatan yang berhubungan dengan proyek yang dikerjakan.

Pertimbangan:
Pertimbangan disetujuinya usulan di atas adalah sebagai berikut:

PT. Likotama Harum telah melakukan akuisisi saham sebesar Rp. 51 % terhadap PT. Relis Sapindo Utama sesuai dengan Akte Pernyataan Jual Beli Saham Notariel Nomor 489 tanggal 30 Desember 2013, dan PT. Mangkubuana Hutama Jaya sesuai dengan Akte Pernyataan Jual Beli Saham Notariel Nomor 37 tanggal 10 Juli 2013;
Pemenuhan kewajiban PT. Likotama Harum kepada Bank DKI setiap bulannya sampai dengan saat ini lancar (call 1);
Atas seluruh tagihan proyek yang dibiayai oleh Bank DKI telah masuk ke rekening escrow dengan tertib;
Proyek Pekerjaan Pelabuhan Kawasan Dorak Selat Panjang Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika merupakan Proyek yang sudah dibiayai oleh Bank DKI sebelum persyaratan tentang akuisisi saham dipersyaratkan;
Dengan adanya potensi kasus hukum yang ada di PT. Glinding Mas Wahana, maka Bank DKI sependapat dengan debitur untuk tidak mengakuisisi saham PT. Glinding Mas Wahana;
Bank DKI masih diamankan dengan adanya PKS (Perjanjian Kerja Sama) antara PT. Likotama Harum dengan PT. Glinding Mas Wahana, dimana persyaratan ini sudah lazim dipergunakan untuk industri jasa konstruksi;

Dokumen Perjanjian kerjasama antara perusahaan pemenang lelang dengan debitur yang dibuat secara notariel (untuk proyek dengan nilai kontrak di atas satu milyar);
Asli Standing Instruction dari pemenang tender kepada bowheer atas pembayaran proyek yang disetujui atau countersign bowheer ke rekening escrow di Bank DKI dan tidak dapat diubah tanpa persetujuan dari Bank. Persyaratan ini dapat tidak dipenuhi apabila informasi tersebut telah ada dalam kontrak;
Surat Kuasa dari pemenang tender kepada Bank DKI yang memberikan kuasa kepada Bank DKI untuk melakukan pemindah bukuan dana yang terdapat di rekening penerimaan pembayaran dari bowheer yang akan dipergunakan untuk penurunan baki debet atau pelunasan fasilitas;
Surat kuasa yang dibuat secara notariel dari pemenang tender kepada PT. Likotama Harum untuk melakukan segala kegiatan yang berhubungan dengan proyek yang dikerjakan.

Bahwa dalam Memorandum Analisa Kredit (MAK) Nomor – 164/GKK-DK- /II/2014 tanggal 25 Pebruari 2014 tersebut di atas, tidak mencantumkan adanya pengalihan saham PT Likotama Harum dari H. SUPENDI BIN AMIR dan DEWIAYANA SUPIANTI (anak H. SUPENDI BIN AMIR) kepada AGUS PRIYANTO dan ALFIN MASYHAR, serta tidak mencantumkan penggantian pengurus (Komisaris Utama PT Likotama Harum) dari DEWIAYANA SUPIANTI kepada AGUS PRIYANTO, dan Komisari dari H. SUPENDI BIN AMIR kepada ALFIN MASYHAR;
Bahwa atas Memorandum Analisa Kredit (MAK) Nomor – 164/GKK-DK- /II/2014 tanggal 25 Pebruari 2014 tersebut, Y. SUGIHARTO (Pj. Pemimpin Grup Kepatuhan dan Hukum) dalam Nota Dinas No.09 /28/GKH-Kep/11/2014tanggal 28 Pebruari 2014, yang ditujukan kepada Direktur Kepatuhan dan Hukum telah memberikan saran antara lain sebagai berikut: “ Untuk prinsip kehati-hatian, disarankan untuk tidak lagi membiayai proyek yang dimenangkanoleh PT Gelindingmas Wahana, mengingat RATU TATU CHASANAH yang menjabat Wakil Bupati Serang adalah adik kandung dari RATU ATUT CHOSIAH (Gubernur Banten) yang saat ini diperiksa KPK terkait dugaan Korupsi yang melibatkan keluarganya, sehingga terdapat potensi resiko terhadap pemberiankredit kepada PT Likotama Harum“.
Selanjutnya AGUS SURYANTONO selaku Direktur Kepatuhan dan Hukum memberikan pendapat sebagai berikut, “hasil uji kepatuhan ini dan hasil uji kepatuhan terdahulu (U.p. No. Din.Kep. No. 04/29/Div/Kep/V/2013 tanggal 29 Mei 2013)agar mendapat perhatian dan tindak lanjut”;
Kemudian pada tanggal 5 Maret 2014, DULLES TAMPUBOLON (Pimpinan Grup Komersial dan Korporasi) dan GUSTI INDRA RAHMADIANSYAH (Pgs. Pimpinan Grup Manajemen Risiko Kredit) selaku Komite Kredit Tingkat Kedua, beserta Komite Kredit Tingkat Pertama yaitu I KETUT SATRA (Pimpinan Divisi Korporasi I) dan GUSTI INDRA RAHMADIANSYAH (Pimpinan Divisi Risiko Kredit I), serta Grup Komersial dan Korporasi yaitu HENDRI KARTIKA ANDRI (Acount Manajer Korporasi II) dan Group Manajemen Risiko Kredit yaitu SETIORINI (Risk Officer Unit Risiko Kredit I) mengajukan Memorandum Analisa Kredit (MAK) Nomor – 164/GKK-DK-/II/2014 tanggal 25 Pebruari 2014 tersebut ke Rapat Komite Kredit, dimana pada saat itu Terdakwa EKO BUDIWIYONO (Direktur Utama) selaku Komite Kredit Kategori A menghadirinya bersama-sama dengan:

GUSTI INDRA RAHMADIANSYAH (Pgs. Pemimpin Grup Manajemen Risiko Kredit);
RIANA VITASARI (Pgs. Pemimpin Grup Manajemen Resiko Kredit);
DULLES TAMPUBOLON (Pemimpin Grup Komersial dan Korporasi);
YENI SUGIHARTO (Pj. Pemimpin Grup Kepatuhan dan Hukum);
I KETUT SATRA (Pemimpin Divisi Korporasi I);
SENO PRABOWO (Pemimpin Departemen Corporate Legal);
RINA KISNINDIYANI (Manager Unit Kepatuhan);
HENDRI KARTIKA ANDRI (Account Manajer Korporasi);
SETIORINI (Risk Officer Unit Risiko Kredit I);
HERU EKO YANTO (Officer Unit Kepatuhan);
BENNY SANTOSO (Direktur Keuangan);
MARTONO SOEPRAPTO (Direktur Operasional);
MULYATNO WIBOWO (Direktur Korporasi dan Syariah);

Bahwa dalam rapat dimaksud Terdakwa EKO BUDIWIYONO (Direktur Utama) selaku Komite Kredit Katagori A1 mendengarkan pemaparan dari Grup Komersial dan Korporasi (GKK) dan Grup Manajemen Risiko Kredit (GMRK), dan Terdakwa EKO BUDIWIYONO tanpa:
Menyusun kebijakan dan strategi manajemen resiko secara tertulis dan komprehensif termasuk penetapan dan persetujuan limit resiko secara keseluruhan, per jenis resiko, dan per aktivitas fungsional (kegiatan usaha Bank).
Melaksanakan manajemen Risiko bagi Bank umum secara efektif berdasarkan Peraturan dan perundang-undangan berlaku.
Menyusun kebijakan, strategi, dan prosedur yang komprehensif terkait penerapan Manajemen Risiko Likuiditas dengan mempertimbangkan toleransi Risiko dan memperhatikan dampaknya terhadap permodalan.
Menjabarkan dan mengkomunikasikan kebijakan, strategi dan prosedur manajemen risiko
Melakukan peran aktif dalam mencegah adanya penyimpangan yang dilakukan oleh manajemen dalam menetapkan kebijakan berkaitan dengan prinsip kehati-hatian.
Melaksanakan prinsip-prinsip GCG (Good Corporate Governance) dalam setiap kegiatan usaha Bank pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.
Memantau dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan agar tingkat kesehatan Bank dapat dipenuhi.
Menjalankan usaha sesuai dengan prinsip pengelolaan Bank secara sehat berdasarkan CAMELS (capital, asset quality, management, earning, liquidity, dan sensitivity to market risk) sesuai ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
selanjutnya memutuskan untuk menyetujui usulan Memorandum Analisa Kredit (MAK) Nomor – 164/GKK-DK-/II/2014 tanggal 25 Pebruari 2014 tersebut di atas dengan tambahan ketentuan “
“Dana tagihan proyek pekerjaan Pembangunan Pelabuhan Kawasan Dorak Selat Panjang Dinas Perhubungan Komunikasi dan informatika yang masuk ke rekening escrow atas nama PT. Glinding Mas Wahana di Bank DKI harus dipergunakan untuk menurunkan baki debet KMK SPK pada hari yang sama”.
Persetujuan terhadap usulan Memorandum Analisa Kredit (MAK) Nomor – 164/GKK-DK-/II/2014 tanggal 25 Pebruari 2014, yaitu menyangkut:
USULAN:
Semula:
Apabila fasilitas ini akan dipergunakan oleh anak perusahaan PT. Likotama Harum maka harus menyerahkan akta notariil yang menyatakan bahwa kepemilikan PT. Likotama Harum di ke-3 anak perusahaan yaitu PT. Relis Sappindo Utama / PT. Mangkubuana Hutama Jaya dan PT.Glinding Mas Wahana minimal sebesar 51 %.
Menjadi:
Apabila fasilitas ini akan dipergunakan oleh anak perusahaan PT. Likotama Harum maka harus menyerahkan akta notariil yang menyatakan bahwa kepemilikan PT. Likotama Harum di ke-2 anak perusahaan yaitu PT. Relis Sappindo Utama, PT. Mangkubuana Hutama Jaya minimal sebesar 51 %.
Khusus untuk proyek dari PT. Glindingmas Wahana sesuai kontrak / SPPBJ Nomor. 550/Dishub.Kominfo/SPPBJ/IX/2012 /158 tanggal 25 September 2012, yaitu: Proyek Pekerjaan Pembangunan Pelabuhan Kawasan Dorak Selat Panjang Dinas Perhubungan Dinas Komunikasi dan Informatika dengan nilai Rp. 92.930.748.000,- dipersyaratkan untuk menyerah dokumen sebagai berikut:

Dokumen Perjanjian kerjasama antara perusahaan pemenang lelang dengan debitur yang dibuat secara notariel (untuk proyek dengan nilai kontrak di atas satu milyar);
Asli Standing Instruction dari pemenang tender kepada bowheer atas pembayaran proyek yang disetujui atau countersign bowheer ke rekening escrow di Bank DKI dan tidak dapat diubah tanpa persetujuan dari Bank.
Persyaratan ini dapat tidak dipenuhi apabila informasi tersebut telah ada dalam kontrak;
Surat Kuasa dari pemenang tender kepada Bank DKI yang memberikan kuasa kepada Bank DKI untuk melakukan pemindah bukuan dana yang terdapat di rekening penerimaan pembayaran dari bowheer yang akan dipergunakan untuk penurunan baki debet atau pelunasan fasilitas;
Surat kuasa yang dibuat secara notariel dari pemenang tender kepada PT. Likotama Harum untuk melakukan segala kegiatan yang berhubungan dengan proyek yang dikerjakan
dengan ketentuan dan persyaratan kredit lainnya sebagaimana tercantum dalam Memorandum Analisa Kredit (MAK) Nomor – 164/GKK-DK-/II/2014 tanggal 25 Pebruari 2014.

Bahwa hasil Rapat Komite Kredit tanggal 5 Maret 2014 tersebut kemudian dibuat Risalah Keputusan Komite Kredit Katagori A1, yang selanjutnya ditanda tangani oleh Komite Kredit Tingkat Kedua selaku DULLES TAMPUBOLON (Pemimpin Grup Komersial dan Korporasi), RIANA VITASARI (Pgs. Pemimpin Grup Manajemen Resiko Kredit) dan GUSTI INDRA RAHMADIANSYAH (Pgs. Pemimpin Grup Manajemen Resiko Kredit), Komite Kredit Tingkat Pertama yaitu I KETUT SATRA (Pemimpin Divisi Korporasi I) dan GUSTI INDRA RAHMADIANSYAH (Pemimpin Divisi Risiko Kredit I) serta Komite Kredit Katagori A1 yaitu terdakwa EKO BUDIWIYONO (Direktur Utama), BENNY SANTOSO (Direktur Keuangan), MULYATNO WIBOWO (Direktur Korporasi dan Syariah), dan MARTONO SOEPRAPTO (Direktur Operasional);
Bahwa dalam penyusunan Memorandum Analisis Kredit Nomor: 247/GKK-DK/V/2013 tanggal 10 Mei 2013 yang dilanjutkan dengan penyusunan Memorandum Analisa Kredit (MAK) Nomor – 164/GKK-DK- /II/2014 tanggal 25 Pebruari 2014, melanggar Buku Pedoman Perusahaan (BPP) Perkreditan Keputusan Direksi No.221 tanggal 30 September 2013 tentang Kebijakan dan Prosedur Kredit Komersial:
Bab III Proses Pemberian Kredit, E. Analisa Kredit, 2. Analisa Group Perusahaan (hal-11), yang menentukan bahwa:
“Dalam melakukan analisa terhadap group perusahaan, perlu memperhatikan informasi-informasi, seperti:

Analisa hubungan kepemilikan (termasuk ultimate shareholder) dan keterkaitan usaha atas perusahaan dalam group (disertai company tree).
Analisa BMPK.
Permasalahan yang sedang dihadapi perusahaan dalam group seperti masalah hukum, informasi pasar modal dan sebagainya.
Track record setiap perusahaan dalam group.
Informasi dari wali amanat apabila debitur group mengeluarkan surat berharga/bonds.
Perusahaan dalamn group yang dijadikan sebagai perusahaan bayangan (paper company) baik di dalam negeri maupun di luar negeri”.
dengan demikian analisa kredit seharusnya dilakukan juga terhadap PT Relis Sapindo, PT Mangkubuana dan PT Glindingmas Wahana yang disebut sebagai anak perusahaan PT Likotama Harum;

BAB. III huruf G Covenant, 3. Pelanggaran covenant (hal 44):
“Apabila Debitur tidak memenuhi Covenant yang telah ditetapkan (Pelanggaran Covenant) sesuai dengan perjanjian kredit maka harus segera diambil tindakan dan mengambil langkah-langkah sebagai berikut:

Pelanggaran Covenant harus diberitahukan secara tertulis kepada debitur dan diinformasikan kepada Pemegang Kewenangan Memutus Kredit sesuai dengan limit kewenangannya;
Terhadap pelanggaran atas Covenant harus dilakukan tindak lanjut (Flow up) monitoring untuk periode berikutnya, serta acount strategi terhadap debitu tersebut;

Bab III Proses Pemberian Kredit, F. Analisis Kredit huruf b Karakter dan Managemen angka 1, 3, 9 (hal- 18)

Pengalaman Usaha dan profesionalisme pengurus di bidangnya, antara lain informasi mengenai tingkat pendidikan, pengalaman di bidang industri perusahaan maupun di industri terkait lainnya, refer pada MAK yang lalu untuk diketahui apakah terjadi perubahan atau tidak, apakah melanggar covenant atau tidak.
Pergantian Pengurus / Suksesi;
Kasus Hukum terkait dengan pengurus perusahaan maupun keputusan yang bermasalah dari manajemen sehubungan dengan operasional perusahaan.

Bahwa sebelum KMK-SPK jatuh tempo tanggal 6 Juni 2014, H. SUPENDI Bin AMIR meminta kepada SAMSUL BAHRI untuk mengajukan Permohonan Perpanjangan Fasilitas Kredit Modal Kerja Surat Perintah Kerja (KMK- SPK) atas nama PT Likotama Harum; selanjutnya SAMSUL BAHRI menandatangani dan mengirimkan Surat Permohonan Perpanjangan Fasilitas KMK-SPK atas nama PT Likotama Harum No. 018/lH/DKI/IV/2014 tanggal 17 April 2014;
Bahwa dengan adanya Surat Permohonan Perpanjangan Fasilitas Kredit Modal Kerja Nomor: 018/lH/DKI/IV/2014 tanggal 17 April 2014 tersebut, selanjutnya Grup Komersial dan Korporasi yaitu HENDRI KARTIKA ANDRI (Acount Manajer Korporasi) tanpa melakukan review atas pengumpulan data dan memastikan atas kelengkapan / keakuratan data serta informasi debitur/calon debitur (PT. Likotama Harum) bersama dengan Group Manajemen Risiko Kredit yaitu SETIORINI (Risk Officer Unit Risiko Kredit) serta Komite Kredit Tingkat Pertama yaitu I KETUT SATRA (Pjs. Pemimpin Divisi Korporasi ) dan GUSTI INDRA RAHMADIANSYAH (Pemimpin Divisi Risiko Kredit) menyusun permohonan tersebut dalam Memorandum Analisa Kredit (MAK) Nomor – 442/GKK-DK-/V/2014 tanggal 22 Mei 2014;
Bahwa selanjutnya Grup Komersial dan Korporasi dan Group Manajemen Risiko Kredit mengusulkan Memorandum Analisa Kredit Nomor – 442/GKK-DK-/V/2014 tanggal 22 Mei 2014 tersebut kepada DULLES TAMPUBOLON (Pemimpin Grup Komersial dan Korporasi) dan DANAN LINGGAR SASONGKO (Pemimpin Grup Manajemen Risiko Kredit) selaku Komite Kredit Tingkat Kedua;
Bahwa selanjutnya DULLES TAMPUBOLON (Pemimpin Grup Komersil dan Korporasi) antara lain tanpa:
Mengumpulkan dan memastikan validitas dokumen dan kelengkapan data berikutinformasi debitur/calon debitur serta tanpa memverifikasi sesuai prosedur yang ditetapkan,
Melakukan pengecekan ketentuan terkait dengan proposalkredit yang diajukan.
Menyusun analisa kredit atas dasar data yang diterima dari (calon) debitur dan telah diverifikasi serta dilyakini kebenarannya
Melakukan pengecekan ketentuan terkait dengan proposal kredit yang diajukan bersama dengan DANAN LINGGAR SASONGKO (Pemimpin Grup Manajemen Risiko Kredit) selaku Komite Kredit Tingkat Kedua merekomendasikan/mengusulkan permohonan sebagaimana yang tercantum dalam Memorandum Analisa Kredit (MAK) Nomor – 442/GKK- DK-/V/2014 tanggal 22 Mei 2014 tersebut kepada Grup Kepatuhan dan Hukum untuk dimintakan Uji Kepatuhan dan masukan / saran dari Unit Legal, dengan mencantumkan data-data sebagai berikut:

I. RINGKASAN MEMORANDUM ANALISASA KREDIT

Kemampuan finansial dan sumber pelunasan kredit: DSCR Likotama diproyeksikan di atas 100% sehingga perusahaan dapat memenuhi kewajiban pokokdan bunga kepada Bank dengan baik.

III. ISI MEMORANDUM ANALISASA KREDIT

Informasi Umum (poin g,j)

Key Person: H. SUPENDI
Susunan Pengurus dan Permodalan:
Berdasarkan Akta No.155 tanggal 22 Mei 2014 yang dibuat dihadapan Notaris Herry Sosiawan, SH,Notaris di Tangerang, susunan penqurus Likotama adalah sebagai berikut:
Komisaris: H. SUPENDI.

Resume Hasil Site Visit:
Pada tanggal 23 April 2014 telah dilakukan Site Visit ke salah satu lokasi proyek PT. Likotama Harum yaitu Pekerjaan Pengadaan Konstruksi Bangunan Sisi Udara (Multiyears 5 Tahun) dari Pemerintahan Kabupaten Paser, Kalimantan Timur sebesar Rp.389.910.554.000,. Jangka waktu pekerjaan Multi Years 5 tahun terhitung dan tanggal 15 Desember 2011 dan berakhir sampai dengan tanggal 28 Agustus 2015 yang dimenangkan oleh Lampiri - Relis,KSOdengan kondisi sebagai berikut:

Progress proyek Bandara sampai dengan 23 April 2014 yang dicapai oleh debitur adalah sebesar 64,1160% dari nilai proyek Rp.354.464.140.000,- (berdasarkan laporan penilai independen) atau senilai Rp.227.268.300.978,17,-. Sementara itu, jumlah fasilitas yang telah ditarik untuk proyek ini adalah sebesar Rp.155.S30.085.818,. Dengan memperhitungkan porsi self financing debitur, target progress proyek dengan jumlah fasilitas yang telah ditarik tersebut adalah Rp.222.185.836.882,- (62,68% dari nilai proyek) sehingga terjadi deviasi positif sebesar Rp.5.082.464.095,. (1,433%) yang artinya progress proyek tersebut telah melampaui target yang ditetapkan.
Direncanakan debitur akan meneruskan pekerjaannya sesuai target progress yang telah ditetapkan di tahun 2014 + 80% (berdasarkan jadwal proyek yang telah ditetapkan)
IV FASILITAS DEBITUR Fasilitas di Bank DKI: Atas fasilitas BG tersebut telah digunakan oleh PT. Likotama Harum yakni oleh anak perusahaan yang telah diakuisisi yaitu PT. Mangkubuana Hutama Jaya yaitu berupa jaminan pembayaran atas proyek Peningkatan sarana dan Prasarana Perkantoran Bagi LPKSP Kementerian Koperasi Usaha Kedl dan Menengah RI terdiri dari 2 Bank Garansi total sebesar Rp.8.532.520.000,. dengan nilai masing-masing sebesar Rp.6.399.390.000,- dan Rp.2.133.130.000,-, berlaku sejak 17 Desember 2013 sampai dengan 31 Desember 2013
Utilisasi dari fasilitas KMK -.SPK tersebut mencapai 68%. Sementara itu, utilisasi dari fasilitas BG nya sampai dengan saat ini tetah digunakan untuk proyek - proyek Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkantoran Bagi LPKSP oleh PT. Mangkubuana Hutama Jaya sesuai dengan Penetapan Lelang No,588/Pum/Pokja.1/SM/VI/2013 tanggal 12 Juni 2013 sebesar Rp.8.532.520.000.-

ANALISA KREDIT

Analisa kualitatif

Aspek Managemen
Pengurus PT. Likotama Harum sebagai komisaris: SUPENDI.
Karakter Managemen
PT Likotama Harum telah melakukan perubahan Pengurus dan Pemegang Saham tanpamemberitahukan sebelumnya kepada Bank DKI, berikut kronologisnya:

Menunjuk Akta Addendum XI PK KMK SPK No.21 tgl 8 Juli 2013, yang dibuat dihadapan Notaris Ir. Nanette Catiyanie Handari Adi Warsito, SH, dalam pasal 14 diatur bahwa PT Likotama Harum tidak diperkenankan melakukan hal - hal berikut tanpa persetujuan tertulis dari Bank terlebih dahulu termasuk akan tetapi tidak terbatas pada yaitu salah satunyaberupa perubahan pengurus dan pemegang saham.
Sehubungan dengan hal tersebut, berdasarkan monitoring Bank DKI diketahui bahwa padatanggal 30 Agustus 2013, tanggal 29 November 2013 dan tanggal 17 Maret 2014, PTLikotama Harum telah melakukan perubahan Pengurus dan Pemegang Saham tanpa memberitahukan sebelumnya kepada Bank DKI.
Adapun alasan perubahan pengurus dan pemegang saham adalah sebagai berikut :

Bapak Alfin Al Masyhar dan Bapak Agus Priyanto (salah satu orang kepercayaan dari Bp.Supendi) dipercaya untuk mengurusi tagihan eksisting proyek PT. Likotama Harum danmempermudah kelancaran operasional proyek eksisting.
Komisaris Utama (Dewi Yana Supianti) saat ini beraktivitas di luar negeri sehingga sangat sulit untuk mengurus tagihan - tagihan proyek eksisting PT. Likotama Harum.
Pada akhirnya Perubahan pengurus dan pemegang saham PT. Likotama Harum telahkembali ke semula.

Kepada PT. Ukotama Harum telah diberikan surat teguran No.276/GKKjIlI/2014 Tanggal 24Maret 2014 untuk dapat menjaga komitmen atas pemenuhan covenant Pasal 14 pada Addendum XI PK KMK SPK No,21 tgl 8 Juli 2013, yang dibuat dihadapan Notaris Ir, Nanettecahyanje Handari Adi Warsito, SH.

I. REKOMENDASI

A. Fasilitas KMK SPK

Jangka waktu: 12 (dua belas) bulan sejak jatuh tempo tanggal 6 Juni 2014 sampai dengan tanggal 6 Juni 2015.
D. Syarat Penarikan Fasilitas KMK SPK

Telah menandatangani Addendum PK notariil.
Telah menyerahkan perpanjangan penjaminan asuransi dari perusahaan asuransi rekanan Bank DKI sebesar Rp.100.000.000.000,- atau minimal izin prinsip.
Mengajukan surat permohonan penarikan kredit 5 (lima) hari kerja sebelum rencana penarikankredit dilakukan yang dilengkapi dengan asli dokumen Keputusan Pemenang Lelang Tunggal/SPK/Kontrak atau true copy yang ditandatangani debitur dengan menunjukkan aslinyadan Purchase Order (PO) atau Invoice dari supplier.
Menyerahkan asli Standing Instruction (SI) atas pembayaran proyek yang disetujui ataudicountersign bouwheer ke rekening escrow di Bank DKI dan tidak dapat diubah tanpa persetujuan dari Bank. Persyaratan ini dapat tidak dipenuhi apabila informasi tersebut telah ada dalam Kontrak.
Menyerahkan rencana penggunaan dana / budget cash flow kepada Bank DKI sesuai spesifikasi pekerjaan/proyek yang akan dikerjakan dan disetujui bank.
Untuk SHGB No.1512 dan SHGB No.1513 yang masa berlakunya sampai dengan 8 November 2015 atas nama Dewiyana Supiyanti untuk dilakukan proses perpanjangan, atau minimal covernotenotaris.
Apabila untuk proyek yang sama dilakukan penarikan lebih dari 1 (satu) kali, maka untuk penarikan yang ke - 2 dan seterusnya debitur harus menyerahkan dokumen pertanggung-jawaban penggunaan dana penarikan sebelumnya serta khusus untuk proyek pekerjaan fisik telah dilakukan peninjauan proyek tersebut.
Telah dilakukan konfirmasi atas dokumen perolehan proyek (keputusan pemenang lelang/SPK/SPMK) dan Standing Instruction (SI) oleh petugas bank kepada bouwheer mengenai kebenaran dokumen dan kepastian pembayaran tagihan melalui rekening escrow atas nama perusahaan pemenang proyek di Bank DKl.
Telah membuka rekening escrow di Bank DKI untuk menampung tagihan proyek yang dibiayai oleh Bank DKI.
Telah melakukan pengikatan sesuai ketentuan yang berlaku terhadap agunan yang diserahkan atau minimal Cover Note dari Notaris yang menyatakan bahwa:

Agunan berupa SHM No.. 04183 dan 04182/Kelapa Dua, SHM NO.04215/Kelapa Dua, SHMNO.128, 129, 134, 136,.137, 138, 140, 142, 143, 144, 145, 127 / Matagara, SHM NO.237/Panumbang, SHM No. 5,6,7/Panumbang, SHGB NO.1512, 1513, 1659, 1660, 1728, 1727, 1726, 1753, 1754/Cimone, SHM No. 107/Curug Kulon, SHM No.884, 885, 886/Cibuntu,SHM NO.107/Cibuntu, SHM NO.1006/Menteng Dalam
Agunan berupa Account Receivable Tahun 2013 serta cessie atas seluruh rencana nilai proyek Tahun 2014 yang akan dikerjakan.
Akta Pengikatan Hak Tanggungan dan Akta Jaminan Fidusia telah ditandatangani dan dokumen pendukung ke BPN dan Lembaga Fidusia telah lengkap.
Kesanggupan Notaris apabila Sertifikat Hak Tanggungan (SHT), sertifikat Jaminan Fidusia (SJF)telah setesai, maka asli SHT dan SJF akan langsung diserahkan ke Bank DKI.

Telah menyerahkan Akta Cessie Notariil yang antara lain berisi bahwa atas seluruh tagihan proyekyang dibiayai oleh Bank DKI baik untuk proyek yang dimenangkan oleh debitur maupun proyekyang pengerjaannya dilakukan oleh debitur berdasarkan dokumen/perjanjian tertentu dengan perusahaan pemenang tender, dialihkan haknya untuk kepentingan Bank DKI.
12.Khusus untuk proyek dari PT. Glinding Mas Wahana sesuai kontrak/SPPBJ No.550/DisthubkominfoPPBJ/lX/2012/158 tanggal 25-09-2012 yaitu proyek Pekerjaan Pembangunan Pelabuhan Kawasan Dorak Selat Panjang Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika dengan nilai Rp.92.930.748.000,- PT. Likotama Harum tidak perlu melakukan akuisisi 51% saham PT. Glinding Mas Wahana, dengan dipersyaratkan untuk menyerahkan dokumen sebagai berikut:

Dokumen Perjanjian Kerjasama antara perusahaan pemenang lelang dengan debitur yang dibuat secara Notariel (untuk proyek dengan nilai kontrak diatas Rp 1 Milyar).
Asli Standing Instruction dari pemenang tender kepada bouwheer atas pembayaran proyek yang disetujui atau countersign bouwheer ke rekening escrow di Bank DKI dan tidak dapat diubah tanpa persetujuan dari Bank. Persyaratan ini dapat tidak dipenuhi apabila informasi tersebut telah ada dalam Kontrak.
Surat Kuasa dari pemenang tender kepada Bank DKI yang memberikan kuasa kepada Bank DKI untuk melakukan pemindahbukuan dana yang terdapat di rekening penerimaan pembayaran dari Bouwheer yang akan dipergunakan untuk penurunan baki debet atau pelunasan fasilitas.
Surat Kuasa yang dibuat secara notariel dari pemenang tender kepada PT Likotama Harum untuk melakukan segala kegiatan yang berhubungan dengan proyek yang dikerjakan.

Khusus untuk proyek Multiyears, harus menyerahkan bukti pengesahan anggaran dari DPR/DPRD
Fasilitas ini hanya dapat dipergunakan oleh PT. Likotama Harum dengan anak perusahaannya yang terdiri dari PT. Relis Sapindo Utama, PT. Mangkubuana Hutama Jaya dan juga dapat dipergunakan untuk Joint Operation (JO).

Bahwa atas Memorandum Analisis Kredit No.442/GKK-DK/V/2014, tanggal 22 Mei 2014 tersebut, selanjutnya Y. SUGIHARTO sekalu Pj. Pemimpin Grup Kepatuhan dan Hukum membuat Nota Dinas Nomor 22/24/GKH-Kep/VI/2014 tanggal 24 Juni 2014, yang ditujukan kepada Direktur Kepatuhan, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Tidak terdapat dokumen pendukung berupa:

Surat Permohonan Perpanjangan kredit yang telah ditandatangani pengurus perusahaan yang berwenang
Tidak diungkap dalam MAK mengenai permasalahan hukum yang saat ini dihadapi oleh PT Likotama Harum dan atau pengurus Perusahaan serta perusahaan yang dipinjam oleh PT Likotama Harum untuk mengerjakan proyek

Berdasarkan informasi dari media elektronik Sdr.SB yang diduga sebagai Sdr.SAMSUL BAHRI selaku Direktur PT Likotama Harum saat ini ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus proyek pengadaan lift, Hal ini harus dijadikan pertimbangan dalam pemberian fasilitas dan pengelolaan debitur, mengingat selama PT Likotama Harum menerima fasilitas kredit tidak diperbolehkan mempunyai permasalahan hukum yang berdampak signifikan terhadap kelancaran pembayaran kewajiban kepada Bank
Pemberian kredit kepada PT Likotama Harum harus sesuai dengan underlying transaction yang didukung dengan sumber pengembalian yang jelas dan controllable Selanjutnya AGUS SURYANTONO selaku Direkur Kepatuhan memberikan pendapatnya yaitu:

Rekomendasi atas hasil uji kepatuhan agar mendapat perhatian dan tindak lanjut;
Pelaksanaan selanjutnya agar senantiasa memperhatikan aspek kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku, menerapkan prinsip kehati-hatian dan manajemen resiko pada setiap tahapan proses;
Bahwa kemudian pada tanggal 25 Juni 2014, DULLES TAMPUBOLON (Pemimpin Grup Komersial dan Korporasi) dan DANAN LINGGAR SASONGKO (Pemimpin Grup Manajemen Risiko Kredit) selaku Komite Kredit Tingkat Kedua, beserta Komite Kredit Tingkat Pertama yaitu I KETUT SATRA (Pgs. Pemimpin Divisi Korporasi) dan GUSTI INDRA RAHMADIANSYAH (Pemimpin Divisi Risiko Kredit), mengajukan Memorandum Analisa Kredit (MAK) Nomor – 442/GKK-DK-/V/2014 tanggal 22 Mei 2014 tersebut ke Rapat Komite Kredit, yang dihadiri oleh:

DANAN LINGGAR SASONGKO ( Pemimpin Grup Manajemen Risiko Kredit)
DULLES TAMPUBOLON (Pemimpin Grup Komersial dan Korporasi);
YENI SUGIHARTO (Pj. Pemimpin Grup Kepatuhan);
I KETUT SATRA (Pemimpin Divisi Korporasi);
RINA KISNINDIYANI (Pj. Pempimpin Divisi Kepatuhan);
SENO PRABOWO (Pj. Pemimpin Divisi Hukum);
HENDRI KARTIKA ANDRI (Acount Manajer Unit Korporasi);
SIGIT RUSSENO (Officer Unit Legal);
SRI HADININGSIH (Officer Unit Kepatuhan);

Kemudian dalam Rapat Komite Kredit tersebut disetujui usulan Memorandum Analisa Kredit (MAK) Nomor – 442/GKK-DK-/V/2014 tanggal 22 Mei 2014 tersebut di atas dengan tambahan ketentuan:
“Untuk meningkatkan kinerja Perusahaan agar Pengurus yang diindikasikan bermasalah perludievaluasi/diganti”.
Adapun persetujuan usulan Memorandum Analisa Kredit (MAK) Nomor – 442/GKK-DK-/V/2014 tanggal 22 Mei 2014, yaitu menyangkut:
USULAN:
Disetujui permohonan fasilitas kredit atas nama PT. Likotama Harum sebagai berikut:
A. Fasilitas KMK SPK

Limit Kredit : Rp.230.000.000.000,. (dua ratus tiga puluh miliar rupiah)
Jangka Waktu Fasilitas : 12 (dua belas) bulan sejak jatuh tempo tanggal 6 Juni 2014 sampai dengan tanggal 6 Juni 2015
Suku Bunga : 12,5% p.a dan dapat ditinjau setiap saat pembayaran bungadilakukan setiap bulan tanggal 25.
B. Fasilitas Bank Garansi

Plafon BG : Rp.10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah)
Jangka Waktu Fasilitas : 12 (dua belas) bulan sejak jatuh tempo tanggal 6 Juni 2014 s.dtanggal 6 Juni 2015 dengan ketentuan dan persyaratan kredit lainnya sebagaimana tercantum dalam Memorandum Analisa Kredit No. 442/GKK-DK/V/2014, Tanggal 22 Mei 2014.

Bahwa atas Memorandum Analisa Kredit (MAK) Nomor – 442/GKK-DK- /V/2014 tanggal 22 Mei 2014 tersebut tidak ditindak lanjuti dengan Perjanjian Pengikatan kredit (penandatanganan adendum perjanjian) secara Notariil karena PT Likotama Harum tidak dapat memenuhi persyaratan perpanjangan kredit berupa:
pembayaran Premi Asuransi Penjaminan Kredit sebesar Rp. 1.250.218.000,- (satu milyar dua ratus lima puluh juta dua ratus delapan belas ribu rupiah)
pembayaran commitment fee sebesar Rp.366.295.000,-(tiga ratus enam puluh enam juta dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah)
Bahwa walaupun tidak dilanjutkan dengan Akta Notariil Perjanjian Pengikatan Kredit, dan sesuai Memorandum Analisa Kredit (MAK) Nomor – 442/GKK- DK-/V/2014 tanggal 22 Mei 2014, 4. Analisa Kredit. 2. Security and Coverage (halaman 25) yang menyebutkan baki debet (yang sudah diserap) PT. Likotama Harum tertanggal 26 April 2014 sebesar Rp. 200.228.000.000,- (dua ratus milyar dua ratus dua puluh delapan juta rupiah), dan belum dikembalikan ke Bank DKI serta hanya dilakukan pembayaran bunga; kemudian untuk menghindari jatuh temponya kredit yang mewajibkan PT. Likotama Harum untuk melakukan pembayaran pokok kredit beserta bunganya; selanjutnya Grup Komersial dan Korporasi yaitu HENDRI KARTIKA ANDRI (Acount Manajer Unit Korporasi II) dan SETIORINI (Risk Officer Unit Risiko Kredit I) dan Komite Kredit Tingkat Pertama yaitu I KETUT SATRA (Pemimpin Divisi Korporasi II ) dan GUSTI INDRA RAHMADIANSYAH (Pemimpin Divisi Risiko Kredit I) membuat Memorandum Analisa Kredit (MAK) Reaktivasi No. 575/GKK-DKM/VI/2014 tanggal 30 Juni 2014, dan selanjutnya pada tanggal 30 Juni 2014 membahasnya dalam Rapat Komite Kredit Katagori B, yang dihadiri oleh:

DANAN LINGGAR SASONGKO ( Pemimpin Grup Manajemen Risiko Kredit)
DULLES TAMPUBOLON (Pemimpin Grup Komersial dan Korporasi);
GUSTI INDRA RAHMADIANSYAH (Pemimpin Divisi Risiko Kredit I)
I KETUT SATRA (Pemimpin Divisi Korporasi II);
HENDRI KARTIKA ANDRI (Acount Manajer Unit Korporasi II)
SETIORINI (Risk Officer Unit Risiko Kredit I)

Bahwa hasil Rapat Komite Kredit Katagori B tanggal 30 Juni 2014 tersebut, selanjutnya dibuatkan Risalah Keputusan Komite Kredit Katagori B yang ditanda tangani oleh DULLES TAMPUBOLON (Pemimpin Gruo Komersial dan Korporasi) dan DANAN LINGGAR SASONGKO (Pemimpin Grup Manajemen Risiko Kredit) selaku Komite Kredit Tingkat Kedua, serta Komite Kredit Tingkat Pertama yaitu I KETUT SATRA (Pemimpin Divisi Korporasi II) dan GUSTI INDRA RAHMADIANSYAH (Pemimpin Divisi Risiko Kredit I), yang memutuskan sebagai berikut:
USULAN:
Disetujui permohonan reaktivasi fasilitas kredit atas nama PT. Likotama Harum dengan ketentuan sebagai berikut:
KMK SPK plafon sebesar Rp.230.000.000.000.-
Bank Garansi sebesar Rp.10.000.000.000.-
Reaktivasi ini diusulkan selama 2 (dua) bulan sejak tanggal 6 Juni 2014 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2014.
Ketentuan:

Selama periode rekativasi debitur tidak diperkenankan melakukan penarikan fasilitas KMK;
Selama periode rekativasi debitur tidak diperkenankan menerbitkan Bank Garansi;
Syarat dan ketentuan sebagaimana perjanjian kredit dan addendumnya yang berlaku saat ini;
Dengan ketentuan dan syarat selengkapnya sesuai Memorandum Analisa Kredit (MAK) Reaktivasi No. 575/GKK-DKM/VI/2014 tanggal 30 Juni 2014.
KEPUTUSAN:
Setelah mendengarkan pemaparan dari Divisi korporasi II dan Divisi Risiko Kredit I pada tanggal 30 Juni 2014, maka Komite Kredit katagori B memutuskan untuk menyetujui usulan tersebut.

Bahwa sampai dengan bulan Juli 2014 PT. Likotama Harum tidak lagi melakukan pembayaran baik pokok maupun bunganya; dan sampai dengan jatuh tempo tanggal 06 Agustus 2014, PT Likotama Harum masih belum juga membayar premi asuransi, commitment fee bahkan tidak membayar pokok maupun bunganya; sehingga Grup Komersial dan Korporasi yaitu HENDRI KARTIKA ANDRI (Acount Manajer Unit Korporasi II) dan SETIORINI (Risk Officer Unit Risiko Kredit I) dan Komite Tingkat Pertama yaitu ENDAH LAKSMITRI (Pgs. Pemimpin Divisi Korporasi II) dan GUSTI INDRA RAHMADIANSYAH (Pemimpin Divisi Risiko Kredit I)membuat Memorandum Analisa Kredit (MAK) Reaktivasi Nomor. 696/GKK-DK/VIII/2014 tanggal 26 Agustus 2014, dan selanjutnya pada tanggal 28 Agustus 2014 membahasnya dalam Rapat Komite Kredit Katagori B, yang dihadiri oleh:

DANAN LINGGAR SASONGKO ( Pemimpin Grup Manajemen Risiko Kredit)
DULLES TAMPUBOLON (Pemimpin Grup Komersial dan Korporasi);
GUSTI INDRA RAHMADIANSYAH (Pemimpin Divisi Risiko Kredit I)
ENDAH LAKSMITRI (Pgs. Pemimpin Divisi Korporasi II);
HENDRI KARTIKA ANDRI (Acount Manajer)
SETIORINI (Risk Officer Unit Risiko Kredit I)

Bahwa hasil Rapat Komite Kredit Katagori B tanggal 28 Agustus 2014 tersebut, selanjutnya dibuatkan Risalah Keputusan Komite Kredit Katagori B yang ditanda tangani oleh DULLES TAMPUBOLON (Pemimpin Gruo Komersial dan Korporasi) dan DANAN LINGGAR SASONGKO (Pemimpin Grup Manajemen Risiko Kredit) selaku Komite Kredit Katagori B, beserta Komite Kredit Tingkat Pertama yaitu ENDAH LAKSMITRI (Pgs. Pemimpin Divisi Korporasi II) dan GUSTI INDRA RAHMADIANSYAH (Pemimpin Divisi Risiko Kredit I), yang memutuskan sebagai berikut: USULAN:
Disetujui usulan resktivasi ke - II fasilitas kredit atas nama PT. Likotama Harum dengan rincian sebagai berikut:
KMK SPK plafon sebesar Rp.230.000.000.000.-
Bank Garansi sebesar Rp.10.000.000.000.-
Reaktivasi ini diusulkan selama 2 (dua) bulan sejak tanggal 6 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2014.
Ketentuan:

Selama periode rekativasi, debitur tidak diperkenankan melakukan penarikan fasilitas KMK;
Selama periode rekativasi, debitur tidak diperkenankan menerbitka Bank Garansi;
Syarat dan ketentuan sebagaimana perjanjian kredit dan addendumnya yang berlaku saat ini;
KEPUTUSAN:
Setelah mendengarkan pemaparan dari Divisi korporasi II dan Divisi Risiko Kredit I pada tanggal 28 Agustus 2014, maka Komite Kredit katagori B memutuskan untuk menyetujui usulan tersebut.

Bahwa sampai dengan jatuh tempo Reaktivasi II pada tanggal 06 Oktober 2014 PT. Likotama Harum tidak memenuhi persyaratan-persyaratan Bank DKI serta tidak lagi melakukan pembayaran pokok, bunga sehingga kredit dinyatakan jatuh tempo dan PT. Likotama Harum berkewajiban mengembalikan Kredit baik pokok maupun bunganya;
Bahwa pihak Bank DKI selanjutnya pada tanggal 24 Oktober 2014 dan 19 Nopember 2014 mengajukan klaim asuransi ke PT Jasindo, namun PT Jasindo melalui surat No.SD.1770/403-1/XII/2014 tanggal 01 Desember 2014 menolak pengajuan klaim tersebut dengan alasan keterlambatan; hal tersebut dikarenakan adanya 2 (dua) kali Reaktifasi terhadap kredit PT Likotama Harum, yang seharusnya klaim asuransi tersebut diajukan paling lambat tanggal 06 September 2014, sehingga PT Bank DKI mengalami kehilangan potensi pengembalian sebagian kerugian dari kredit macet PT Likotama Harum sebesar Rp.100.000.000.000,- (seratus milyar rupiah);
Bahwa dalam menyusun Memorandum Analisa Kredit (MAK) Nomor – 442/GKK-DK-/V/2014 tanggal 22 Mei 2014, serta dilanjutkan dengan penyusunan Memorandum Analisa Kredit (MAK) Reaktivasi No. 575/GKK- DKM/VI/2014 tanggal 30 Juni 2014 dan Memorandum Analisa Kredit (MAK) Reaktivasi Nomor. 696/GKK-DK/VIII/2014 tanggal 26 Agustus 2014, melanggar Buku Pedoman Perusahaan (BPP) Perkreditan Keputusan Direksi No.221 tanggal 30 September 2013 tentang Kebijakan dan Prosedur Kredit Komersial:
Bab VI Pemantauan Kredit, C. Annual Review, 2. Reaktivasi, (halaman-8) "Dalam hal MAK perpanjangan telah disetujui oleh Komite Kredit sesuai limit kewenangannya dan SPPK telah ditandatangani debitur,maka dengan sangat selektif dapat dilakukan reaktivasi. b. Reaktivasi rekening hanya dapat dilakukan dengan sangat selektif untuk kepentingan bank,bukan karena kesalahan debitur dan MAK telah mendapat keputusan dari Komite Kredit sesuai limit kewenangannya".
Buku Pedoman Perusahaan (BPP) Perkreditan Kebijakan Dan Prosedur Kredit Komersial dan Korporasi Keputusan Direksi No.221 Tanggal 7 Oktober 2013 Bab III Proses Pemberian Kredit, F. Analisa Kredit, 1. Analisa Kualitatif,
1. Karakter dan Manajemen, (Hal. 18-19,) "Kasus Hukum terkait pengurus perusahaan maupun keputusan yang bermasalah dari manajemen sehubungan dengan operasional perusahaan", seharusnya telah diketahui bahwa Direktur Utama PT. Likotama Harum,SAMSUL BAHRI ditetapkan sebagai tersangka kasuskorupsi Pengadaan Lift di Kementerian Koperasi & Usaha Kecil Menengah karena telah diberitakan di beberapa media termasuk di Kompas.com tanggal 19 Juni 2014.
Bahwa berdasarkan Nota Dinas Grup Audit Intern, Nomor : 31/NDI/GAI/II/2015 tanggal 25 Pebruari 2015, Perihal Laporan Akhir Audit Khusus Kredit Modal Kerja (KMK) –SPK kepada Debitur a/n PT. Likotama Harum di Grup Komersial dan Korporasi, yang dibuat dan ditanda tangani oleh DARU WISAKSONO (Pemimpin Grup Audit Intern PT. Bank DKI) (hal –
1. 19), terdapat Penyalahgunaan tujuan Kredit (Side streaming), yaitu penarikan dana yang tidak dipergunakan sesuai dengan tujuan penarikan, akan tetapi ditransfer ke Bank lain untuk kepentingan pembayaran cicilan PT. Likotama Harum atau untuk pembiayaan proyek lain yang tidak dibiayai oleh Bank DKI, dan indikasi (Potensi) side streaming yaitu penarikan dana secara tunai oleh H. SUPENDI Bin AMIR, SAMSUL BAHRI maupun karyawan PT. Likotama Harum lainnya dengan Cek/Giro debitur sebagai berikut:

Proyek Pekerjaan Pembangunan Jembatan Selat Rengit:

Pencairan ke-1 No.303.08.02471.9 An. Likotama Harum sebesar Rp. 31.068.497.176,- Tanggal 13 Des 2012, dengan rincian sebagai beikut:

Ambilan CK0026833 a.n GEOFFRY Rp. 6.420.797.100 tanggal 13 Desember 2012;
Ambilan CK0026834 a.n GEOFFRY Rp. 2.444.637.350 tanggal 13 Desember 2012;
Ambilan CK0026835 a.n GEOFFRY Rp. 21.200.000.000 tanggal 13 Desember 2012;
Ambilan CK0026836 Rp. 1.000.000.000,- Transfer ke PT. Relis tanggal 14 Desember 2012;
Bahwa dari pencairan sebesar Rp. 31.068.497.176,-, terjadi Potensi Side Streaming dan Side Streaming sebagai berikut:
Potensi Side Streaming dengan total sebesar Rp. 18.975.000.000, karena dilakukannya pemindah bukuan (RTGS) ke:
H. SUPENDI sebesar Rp. 18.200.000.000,-
GEOFFRY sebesar Rp. 345.000.000,-
AMAN.R sebesar Rp. 400.000.000,-
AHMAD HAMBALI sebesar Rp. 30.000.000,-
Side Streaming dengan total sebesar Rp. 2.567.223.750, karena digunakan untuk:
Pembangunan Proyek RSUD Kebumen total sebesar Rp. 1.809.568.500,-
Proyek Hotel Kesambi total sebesar Rp. 83.665.250,-
Proyek Geray SMESCO total sebesar Rp. 500.000.000,-
Proyek Dorak Jaminan Uang Muka PT. Glinding Mas Wahana total
sebesar Rp. 174.000.000,-

Pencairan ke-2 No.303.08.02471.9 An. Likotama Harum sebesar Rp. 50.000.000.000,- Tanggal 23 Januari 2013, dengan rincian sebagai beikut:

Ambilan CK0052178 a.n GEOFFRY Rp. 50.000.000.000,- tanggal 25 Januari 2013;
Bahwa dari pencairan sebesar Rp. 50.000.000.000,- terjadi Potensi Side Streaming dan Side Streaming sebagai berikut:
Potensi Side Streaming dengan total sebesar Rp.48.212.380.000, karena dilakukannya pemindah bukuan (RTGS) ke:
H. SUPENDI sebesar Rp. 48.062.380.000,-
GEOFFRY sebesar Rp. 150.000.000,-
Side Streaming dengan total sebesar Rp. 143.750.000,- karena digunakan untuk:
Cicilan BII Finance tanggal 26 PT. Likotama Harum No. Kontrak 50301110056 s/d 60 total sebesar Rp. 143.750.000,-

Pencairan ke-3 No.303.08.02471.9 An. Likotama Harum sebesar Rp. 54.000.000.000,- Tanggal 28 Agustus 2013, dengan rincian sebagai beikut:

CK0052194/Ambil Tunai Cek a.n H. SUPENDI sebesar Rp. 52.279.932.597,-
Beban Bunga Agustus 2013 Rp. 1.669.370.838,- tanggal 29 Agustus 2013;
Bahwa dari pencairan sebesar Rp. 54.000.000.000,-, terjadi Potensi Side Streaming dan Side Streaming sebagai berikut:
Potensi Side Streaming dengan total sebesar Rp. 43.800.000.000,- karena dilakukannya pemindah bukuan (RTGS) ke:
H. SUPENDI sebesar Rp. 43.800.000.000,-
Side Streaming dengan total sebesar Rp. 3.784.618.286, karena digunakan untuk:
Pembayaran Cicilan BII Finance total sebesar Rp. 446.944.000,-
Proyek RSUD Kebumen total sebesar Rp.1.248.052.000,-
Proyek Bandara Sisi Udara total sebesar Rp. 500.000.000,-
Proyek Kuningan total sebesar Rp. 94.705.000,-
Proyek Kesambi total sebesar Rp.1.459.917.286,-

Pekerjaan Pembangunan Pelabuhan Kawasan Dorak:

Pencairan ke-1 No.303.08.02359.3 An. Likotama Harum sebesar Rp. 10.850.020.248.- Tanggal 23 Oktober 2012, dengan rincian sebagai beikut:

Ambilan CC0202619 a.n GEOFFRY Rp. 10.850.020.248.- tanggal 23 Oktober 2012;
Bahwa dari pencairan sebesar Rp. 10.850.020.248.- terjadi Potensi Side Streaming dan Side Streaming sebagai berikut:
Potensi Side Streaming dengan total sebesar Rp. 18.975.000.000, karena dilakukannya pemindah bukuan (RTGS) ke:
Hj. IDA FARIDA sebesar Rp. 500.000.000,-
GEOFFRY sebesar Rp. 115.000.000,-
ROY SAYOGA S sebesar Rp. 280.587.500,-
HADY SASTRAJAYA sebesar Rp. 660.000.000,-
Side Streaming dengan total sebesar Rp. 2.862.154.130, karena digunakan untuk:
Pembanguan Proyek RSUD Kebumen total sebesar Rp. 853.815.630,-
Proyek Bandara Sisi Udara total sebesar Rp. 1.455.000.000,-
Pembyarana Cicilan total sebesar Rp. 553.338.500,-

Pencairan ke-3 No.303.08.02359.3 An. Likotama Harum sebesar Rp. 2.318.159.689.- Tanggal 31Oktober 2012, dengan rincian sebagai beikut:

Ambilan CC0242532 a.n GEOFFRY Rp. 2.318.159.689.- Tanggal 31Oktober 2012;
Bahwa dari pencairan sebesar Rp. 2.318.159.689.- terjadi Potensi Side Streaming dan Side Streaming sebagai berikut:
Side Streaming dengan total sebesar Rp. 1.586.980.000,- karena digunakan untuk:
Proyek Pasar Tumenggungan sebesar Rp. 947.560.000,-
Proyek Bandara Sisis Udara sebesar Rp. 52.700.000,-
Proyek Garut sebesar Rp. 586.720.000,-

Pencairan ke-4 No.303.08.02359.3 An. Likotama Harum sebesar Rp. 2.700.000.000.- Tanggal 11 Juni 2012, dengan rincian sebagai beikut:

Ambilan CC0242533 a.n GEOFFRY Rp. 2.700.000.000.- tanggal 11 Juni 2012 ;
Bahwa dari pencairan sebesar Rp. 2.700.000.000.- terjadi Potensi Side Streaming dan Side Streaming sebagai berikut:
Potensi Side Streaming dengan total sebesar Rp. 1.210.000.000, karena dilakukannya pemindah bukuan (RTGS) ke:
H. SUPENDI sebesar Rp. 850.000.000,-
ROY SAYOGA sebesar Rp. 200.000.000,-
HADI SASTRAJAYA sebesar Rp. 110.000.000,-
AHMAD JAJULI sebesar Rp. 50.000.000,-
Side Streaming dengan total sebesar Rp. 135.800.000,- karena digunakan untuk:
Pembanguan Proyek RSUD Kebumen total sebesar Rp. 135.800.000,-

Pencairan ke-5 No. 303.08.02.471.9 An. Likotama Harum sebesar Rp. 10.800.000.000.- Tanggal 8 Maret 2014, dengan rincian sebagai beikut:

Ambilan Cek a.n GEOFFRY tanggal 1 April 2014, dengan jumlah total sebesar Rp. 8.994.170.775,-;
Beban Bunga teratanggal 28 Maret 2014 sebesar Rp. 1.915.142.587,- Bahwa dari pencairan sebesar Rp. 10.800.000.000.- terjadi Potensi Side Streaming dan Side Streaming sebagai berikut:
Potensi Side Streaming dengan total sebesar Rp. 3.200.000.000,- karena dilakukannya pemindah bukuan (RTGS) ke:
LIE YANCE sebesar Rp. 200.000.000,-
AMIN ILMI TOHA sebesar Rp.3.000.000.000,-

Pencairan ke-6. 303.08.02.471.9 An. Likotama Harum sebesar Rp. 14.650.000.000.- Tanggal 11 April 2014, dengan rincian sebagai beikut:

Ambilan Cek a.n GEOFFRY tanggal 11 April 2014, dengan jumlah total sebesar Rp. 14.542.793.452.-;
Bahwa dari pencairan sebesar Rp. 14.542.793.452.- terjadi Side Streaming sebagai berikut:
Side Streaming dengan total sebesar Rp. 3.307.870.252,- karena digunakan untuk:
Proyek Bandara Sisi Udara total sebesar Rp. 2.100.052.752,-;
Proyek Kuningan total sebesar Rp. 120.000.000,-;
Proyek RSUD Kebumen total sebesar Rp. 889.117.500,-;
Proyek Semarang total sebesar Rp. 159.000.000,-;
Bayar Utang ke Ibu Hamdah total sebesar Rp. 39.700.000,-;

Pekerjaan Pengadaan Konstruksi Bangunan Sisi Udara Tanah Grogot:

Pencairan ke-1 No.303.08.02359.3 An. PT. Mangkubuana Hutama Jayasebesar Rp. 20.000.000.000.- Tanggal 12 Desember 2011, dengan rincian sebagai beikut:

Ambilan Cek a.n Aman, Samsul, dengan jumlah total Rp. 20.557.000.000.-;
Bahwa dari pencairan sebesar Rp. 20.557.000.000.- terjadi Potensi Side Streaming dan Side Streaming sebagai berikut:
Potensi Side Streaming dengan total sebesar Rp. 3.656.000.000, karena dilakukannya pemindah bukuan (RTGS) ke:
GEOFFRY sebesar Rp.. 3.656.000.000,-
Side Streaming dengan total sebesar Rp. 914.454.500,-, karena digunakan untuk:
Pembayaran Cicilan dengan jumlah total sebesar Rp. 214.454.500,-
Digunakan untul lainnya, Ibu Hj. Ida Farisa dan Fitri dengan total sebesar Rp. 700.000.000,-

Pencairan ke-2 No.303.08.02359.3 An. PT. Mangkubuana Hutama Jaya sebesar Rp. 30.000.000.000.- Tanggal 6 Januari 2012, dengan rincian sebagai beikut:

Ambilan a.n Aman, Septi, Fauzi, Samsul, Geofery dengan jumlah total Rp. 30.004.110.500.-;
Bahwa dari pencairan sebesar Rp. 30.004.110.500.- terjadi Potensi Side Streaming dan Side Streaming sebagai berikut:
Potensi Side Streaming dengan total sebesar Rp. 7.870.000.000,- karena dilakukannya pemindah bukuan (RTGS) ke:
SEPTI LYDIA sebesar Rp. 250.000.000,-;
GEOFEERY sebesar Rp. 420.000.000,-;
H. SUPENDI sebesar Rp.3.485.000.000,-;
Side Streaming dengan total sebesar Rp. 1.518.204.500,-, karena digunakan untuk:
Pembayaran Cicilan dengan jumlah total sebesar Rp. 214.454.500,-
Digunakan untul lainnya dengan total sebesar Rp. 1.303.750.000,-

Pencairan ke-3 No.303.08.02359.3 An. PT. Mangkubuana Hutama Jaya sebesar Rp. 17.900.000.000.- Tanggal 29 Juni 2012, dengan rincian sebagai berikut:

Ambilan Cek a.n GEOFFRY dan SAMSUL BAHRI dengan total sebesar Rp. 25.960.000.000.- Bahwa dari pencairan sebesar Rp. 25.960.000.000.- terjadi Potensi Side Streaming sebagai berikut:
Potensi Side Streaming dengan total sebesar Rp. 24.435.000.000,- karena dilakukannya pemindah bukuan (RTGS) ke:
H. SUPENDI sebesar Rp. 24.435.000.000,-

Pencairan ke-4 No.303.08.02359.3 An. PT. Mangkubuana Hutama Jaya sebesar Rp. 30.000.000.000.- Tanggal 28 Maret 2013, dengan rincian sebagai berikut:

Ambilan Cek CC0242536 a.n GEOFFRY tertanggal 1 April 2013 sebesar Rp. 30.000.000.000.- Bahwa dari pencairan sebesar Rp. 30.000.000.000.- terjadi Potensi Side Streaming sebagai berikut:
Potensi Side Streaming dengan total sebesar Rp. 26.400.000.000.- karena dilakukannya pemindah bukuan (RTGS) ke:
- H. SUPENDI sebesar Rp. 26.400.000.000.-

Pencairan ke-5 No. 303.08.02.471.9 An. Likotama Harum sebesar Rp. 41.630.085.818.- Tanggal 11 Oktober 2013, dengan rincian sebagai beikut:
- Ambilan Cek a.n GEOFFRY, MAHMUD FAUZI, ANGGI NOVITA dan AMAN.R tanggal dengan jumlah total sebesar Rp. 41.800.000.000,-;
Bahwa dari pencairan sebesar Rp. 41.800.000.000,- terjadi Potensi Side Streaming dan Side Streaming sebagai berikut:

Potensi Side Streaming dengan total sebesar Rp. 24.730.000.000,- karena dilakukannya pemindah bukuan (RTGS) ke:
H. SUPENDI sebesar Rp.24.230.000.000,-;
ESRON NAPITUPULU sebesar Rp. 500.000.000,-;
Side Streaming dengan total sebesar Rp. 11.453.450.708,-, karena digunakan untuk:
Pembayaran Cicilan dengan jumlah total sebesar Rp. 73.226.000.,-
Proyek Jembatan Selat Rengit total sebesar Rp. 10.092.625.000,-
Proyek Hotel Kesambi total sebesar Rp. 287.597.708,-
Proyek Hotel Kebumen total sebesar Rp. 1.000.000.000,-

Pencairan ke-6 No. 303.08.02.471.9 An. Likotama Harum sebesar Rp. 16.000.000.000.- Tanggal 27 Nopember 2013, dengan rincian sebagai beikut :
- Ambilan Cek a.n SAMSUL No. CK 0229058 tanggal 27 Nopember 2013 sebesar Rp.13.500.000.000,-
- Bunga Pinjaman tanggal 27 Nopember 2013 sebesar Rp. 2.478.012.953,-;
Bahwa dari pencairan sebesar Rp. 16.000.000.000.-,- terjadi Potensi Side Streaming sebagai berikut:

Potensi Side Streaming dengan total sebesar Rp. 13.100.000.000,- karena dilakukannya pemindah bukuan (RTGS) ke:
H. SUPENDI sebesar Rp. 13.100.000.000,-

Pencairan ke-7 No. 303.08.02.471.9 An. Likotama Harum sebesar Rp. 29.771.871.567.- Tanggal 12 Mei 2014, dengan rincian sebagai beikut:
- Ambilan Cek a.n MAHMUD dengan jumlah total sebesar Rp. 29.775.000.000,-;
Bahwa dari pencairan sebesar Rp. 29.775.000.000,- terjadi Potensi Side Streaming dan Side Streaming sebagai berikut:

Potensi Side Streaming dengan total sebesar Rp. 2.075.843.777,- karena dilakukannya pemindah bukuan (RTGS) ke:
H. SUPENDI sebesar Rp. 2.075.843.777,-;
Side Streaming dengan total sebesar Rp. 4.607.604.340-, karena digunakan untuk:
Pembayaran Cicilan dengan jumlah total sebesar Rp. 546.645.000.,-
Proyek Jembatan Selat Rengit total sebesar Rp. 1.159.300.000,-
Proyek Kuningan total sebesar Rp. 79.420.168,-
Proyek Hotel Kesambi total sebesar Rp. 223.889.007,-
Proyek RSUD Kebumen total sebesar Rp. 2.598.350.165,-

Pekerjaan Pembangunan Gedung RSUD Kabupaten Kebumen:

Pencairan ke-1 No. 303.08.02.471.9 An. Likotama Harum sebesar Rp. 16.800.000.000.- Tanggal 27 Januari 2014, dengan rincian sebagai beikut:

Ambilan Cek a.n No. CK0229069-71 dengan jumlah total Rp. 14.709.390.000.-;
Beban Bunga tanggal 28 Januari 2014 sebesar Rp. 2.098.575.638,- Bahwa dari pencairan sebesar Rp. 16.800.000.000.- terjadi Potensi Side Streaming dan Side Streaming sebagai berikut:
Potensi Side Streaming dengan total sebesar Rp. 50.000.000, karena dilakukannya pemindah bukuan (RTGS) ke:
H. SUPENDI sebesar Rp. 50.000.000,-
Side Streaming dengan total sebesar Rp. 3.675.572.000,-, karena digunakan untuk:
Pembayaran Cicilan dengan jumlah total sebesar Rp. 679.672.000,-
Proyek Jembatan Selat Rengit total sebesar Rp. 1.000.000.000,-
Proyek Bandara Sisi Udara total sebesar Rp. 115.900.000,-
Proyek Kuningan total sebesar Rp. 1.880.000.000,-
Berdasarkan Nota Dinas Grup Audit Intrn, Nomor: 31/NDI/GAI/II/2015 tanggal 25 Pebruari 2015 tersebut, dalam kesimpulannya sebagai berikut:

Terdapat Kelemahan dan Pelanggaran Prosedur Perkreditan terhadap Pemberian KMK-SPK kepada Debitur a/n PT. Likotama Harum yang mengakibatkan:

Kredit menjadi macet sebesar Rp. 230.000.000.000,-
Bank berpotensi menanggung kerugian sekurang-kurangnya sebesar Rp. 92.644.760.677,-;
Bank menanggung biaya cadangan kerugian penurunan nilai (CKPN) Tahun 2014 sebesar Rp. 77. 008.598.511,-

No.	Nama Proyek	Total Pencairan/ Penarikan Kredit (Rp. )	Side Streaming (Rp. )
1.	Pekerjaan Pembangunan Jembatan Selat Rengit	135.068.497.076	6.495.592.036
2.	Pekerjaan Pembangunan Pelabuhan Kawasan Dorak	42.704.897.505	7.892.804.382
3.	Pekerjaan Pembangunan Bandara Sisi Udara Tanah Grogot	185.301.957.385	18.493.714.048
4.	Pekerjaan Pembangunan RSUD Kebumen	47.576.903.893	19.471.975.629
Total		410.652.255.859	52.354.086.095

Indikasi Side Streaming (Rp.)

Dari hasil site visit / on the spot (OTS) ke lokasi proyek dan Bouwheer tanggal 19 s/d 22 Januari 2015, diketahui sebagai berikut:

No.	Nama Proyek	Progress terakhir	Potensi Tagihan	Pemutusan Kontrak
1.	Pekerjaan Pembangunan Jembatan Selat Rengit	16,61 %	Rp. 7.144.448.827,- (sebelum pajak) kepastian pembayaran menunggu rekomendasi BPK	30-12-2014
2.	Pekerjaan Pembangunan Pelabuhan Kawasan Dorak	40,7613 %	Rp. 6.133.427.880,- (sebelum pajak) kepastian pembayaran menunggu rekomendasi BPK	31-12-2014
3.	Pengadaan Konstruksi Bangunan Bandara Sisi Udara Tanah Grogot	32 %	Tidak ada potensi tagihan berdasarkan surat dari Dinas Perhubungan Pemerintah Kabupaten Paser Nomor : 553/193/Perhubungan tanggal 9 Pebruari 2015, perihal pemberitahuan bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan	24-09-2014
			(LHP) BPKP Perwakilan Kalimantan Timur Nomor : LATT- 950/PW17/3/2014 tanggal 29 Desember 2014, perihal Laporan Hasil Audit dengan tujuan tertentu atas pelaksanaan pembangunan Bandara Sisi Utara Kabupaten Paser Kalimantan Timur disampaikan bahwa realisasi progress fisik dilaporkan baru mencapai 23.0109 %
4.	Pekerjaan Pembangunan RSUD Kebumen	100 %	Nilai tagihan tidak diketahui menunggu penyelesaian proses hukum	-

Fasilitas kredit tidak tercover oleh asuransi penjaminan kredit dari PT. Jasindo sebesar Rp.100.000.000.000,- (seratus milyar rupiah) sesuai dengan surat dari Asuransi Jasindo Nomor: SD. 1770/403-1/XII/2014 tanggal 1 Desember 2014, perihal Klaim Asuransi Kredit atas nama PT. Likotama Harum dan Agunan Fixed Asset tidak tercover asuransi kerugian ;
Jaminan berupa 3 (tiga) akta jual beli (AJB) yang berlokasi di Jalan Raya Proklamasi Kelurahan Cimone Kecamatan Tanggerang Banten dengan luas tanah masing-masing 300 M2, 290 M2, dan 421 M2 tidak dilakukan peningkatan hak;

Bahwa terhadap uang hasil pencairan kredit dari Bank DKI (yang masuk ke rekening atas nama SUPENDI di Bank Mandiri No. Rekening 118-00- 0808687-7), selanjutnya oleh H. SUPENDI BIN AMIR, pada tanggal tanggal 8 Juni 2012,ditransfer kepada GUSTI INDRA RAHMADIANSYAH (Pemimpin Divisi Resiko Kredit I) Bank DKI sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyaluran Kredit PT. Likotama Harum pada Bank DKI Nomor: SR-868/PW09/5/2015 tanggal 22 Desember 2015, yang dibuat dan ditanda tangani oleh GUSTINA ARUMSARI AK. MH. CFE. CfrA. CA (Kepala Bidang Investigasi) dan kawan-kawan serta diketahui oleh BONNY ANANG DWIJANTO selaku Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Propinsi DKI Jakarta, sebagaimana disebutkan pada butir 7, kerugian keuangan negara atas penyaluran kredit PT. Likotama Harum pada Bank DKI sebesar Rp.269.733.649.291,- (dua ratus enam puluh sembilan milyar tujuh ratus tiga puluh tiga juta enam ratus empat puluh sembilan ribu dua ratus sembilan puluh satu rupiah), dengan perhitungan sebagai berikut:
1. Saldo Baki debet per 31 Juni 2014
229.999.985.000,-
2. Bunga Tahun 2014 Bulan:
Juli 2.391.534.982,-
Agustus 2.475.694.007,- September 2.475.693.960,- Oktober 2.475.693.960,- Nopember 2.395.832.864,- Desember 2.395.832.864,-

Jumlah 14.610.282.637,-
3. Bunga Bulan Januari – Maret 2015:
Januari 2.475.693.959,-
Pebruari 2.475.693.960,- Maret 2.236.110.673,-

Jumlah 7.187.498.592,-
4. Pencairan Deposito PT. Likotama Harum (1.500.000.000) (1.500.000.000,-)
5.Saldo Baki Debet Per 31 Maret 2015
250.297.766.229,-
6. Bunga Bulan April – Nopember 2015:
April 2.539.409.222,-
Mei 2.300.867.602,- Juni 2.459.548.127,- Juli 2.459.548.127,- Agustus 2.380.207.865,- September 2.456.546.127,- Oktober 2.380.207.865,- Nopember 2.459.548.127 Jumlah 19.435.883.062,-
7.Total Kerugian Keuangan Negara
269.733.649.291,-
(Dua ratus enam puluh sembilan milyar tujuh ratus tiga puluh tiga juta enam ratus empat puluh sembilan ribu dua ratus sembilan puluh satu rupiah).
Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Dr. EKO BUDIWIYONO, MBA yang telah menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya selaku Direktur Utama Bank DKI bersama-sama dengan MULYATNO WIBOWO, GUSTI INDRA RAHMADIANSYAH (yang perkaranya diajukan penuntutan secara terpisah) beserta DULLES TAMPUBOLON, HENDRI KARTIKA ANDRI dan H.SUPENDI Bin AMIR (yang perkaranya sudah diajukan ke persidangan dan sudah diputus oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat), dan telah menguntungkan diri sendiri atau orang lain yaitu H. SUPENDI BIN AMIR atau suatu Korporasi yaitu PT. LIKOTAMA HARUM, sehingga merugikan keuangan negara atau perekonomian negara sebesar Rp.269.733.649.291,- (dua ratus enam puluh sembilan milyar tujuh ratus tiga puluh tiga juta enam ratus empat puluh sembilan ribu dua ratus sembilan puluh satu rupiah), sebagaimana Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyaluran Kredit PT. Likotama Harum pada Bank DKI Nomor: SR-868/PW09/5/2015 tanggal 22 Desember 2015 tersebut di atas atau setidak-tidaknya sejumlah tersebut;

Perbuatan Terdakwa Dr. EKO BUDIWIYONO, MBA bersama-sama dengan MULYATNO WIBOWO, GUSTI INDRA RAHMADIANSYAH (yang perkaranya diajukan penuntutan secara terpisah) beserta DULLES TAMPUBOLON, HENDRI KARTIKA ANDRI dan H.SUPENDI Bin AMIR (yang perkaranya sudah diajukan ke persidangan dan sudah diputus oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 3 jo pasal 18 UU Nomor: 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU Nomor: 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo pasal 64 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan Nota Keberatan/Eksepsi pada tanggal 27 Februari 2017 dan atas Nota Keberatan/Eksepsi Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, selanjutnya Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 06 Maret 2017 telah menyampaikan pendapatnya, selanjtunya Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan Sela pada tanggal 20 Maret 2017 yang pada pokoknya menyatakan menolak Nota Keberatan/Eksepsi Penasihat Hukum Terdakwa, selengkapnya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

Menimbang, bahwa telah diajukan alat bukti surat oleh Jaksa Penuntut Umum di depan persidangan a quo sebagai berikut:
SERTIFIKAT TANAH & SERTIFIKAT HAK TANGGUNGAN:

1 (satu) Bundel copy sesuai dengan aslinya Sertipikat SHM No.143/Matagara dengan luas keseluruhan 1.627 M² berlokasi di Kel.Matagara, Kec.Tigaraksa Tangerang, Banten, tercatat atas nama Dewiyana Supianti
1 (satu) Bundel copy sesuai dengan aslinya Sertipikat SHM No.144/Matagara dengan luas keseluruhan 950 M² berlokasi di Kel.Matagara, Kec.Tigaraksa Tangerang, Banten, tercatat atas nama Dewiyana Supianti
1 (satu) Bundel copy sesuai dengan aslinya Sertipikat SHM No.145/Matagara dengan luas keseluruhan 195 M² berlokasi di Kel.Matagara, Kec.Tigaraksa Tangerang, Banten, tercatat atas nama Dewiyana Supianti
1 (satu) Bundel copy sesuai dengan aslinya Sertipikat Hak Tanggungan Nomor: 14793/2011 Kabupaten Tanggerang propinsi Banten
1 (satu) Bundel copy sesuai dengan aslinya Sertipikat SHM No.237/Panumbang dengan luas 4.751 M²berlokasi di Jl.Teluk Lada
Bojen, Desa Teluk Lada Kec.Panimbang, Pandeglang, Banten,tercatat atas nama Dewiyana Supianti
1 (satu) Bundel copy sesuai dengan aslinya Sertipikat Hak tanggungan Nomor: 874/2011 Kabupaten Pandeglang propinsi Banten
1 (satu) Bundel copy sesuai dengan aslinya Sertipikat SHM No.5 luas 50.450 M² yang terletak di Jl.Lingkungan Desa Panumbang, Kec.Jampang Tengah Kab.Sukabumi, Jawa Barat, tercatat atas nama Dewiyana Supianti
1 (satu) Bundel copy sesuai dengan aslinya Sertipikat SHM No.6 luas 31.955 M²yang terletak di Jl.Lingkungan Desa Panumbang, Kec.Jampang Tengah Kab.Sukabumi, Jawa Barat, SHM tercatat atas nama Dewiyana Supianti
1 (satu) Bundel copy sesuai dengan aslinya Sertipikat SHM No.7 luas 39.500 M², yang terletak di Jl.Lingkungan Desa Panumbang, Kec.Jampang Tengah Kab.Sukabumi, Jawa Barat, tercatat atas nama Dewiyana Supianti
1 (satu) Bundel copy sesuai dengan aslinya Sertipikat Hak Tanggungan Nomor: 2869/ 2011 Kabupaten Sukabumi Propinsi Jawa Barat
1 (satu) Bundel copy sesuai dengan aslinya Sertipikat SHGB No.1512 luas 1.301 M², yang terletak di Jl.Raya Proklamasi Kel.Cimone Kec.Tangerang, Banten, tercatat atas nama Dewiyana Supianti
1 (satu) Bundel copy sesuai dengan aslinya Sertipikat Hak Tanggungan Nomor: 535/2012 Kota Tanggerang Propinsi Banten
1 (satu) Bundel copy sesuai dengan aslinya Sertipikat SHGB No.1513 luas 6.470 M², yang terletak di Jl.Raya Proklamasi Kel.Cimone Kec.Tangerang, Banten, tercatat atas nama Dewiyana Supianti
1 (satu) Bundel copy sesuai dengan aslinya Sertipikat Hak Tanggungan Nomor: 529/2012 Kota Tanggerang Propinsi Banten
1 (satu) Bundel copy sesuai dengan aslinya Sertipikat SHM No.1659 luas 90 M², yang terletak di Jl.Raya Proklamasi Kel.Cimone Kec.Tangerang, Banten, tercatat atas nama Dewiyana Supianti
1 (satu) Bundel copy sesuai dengan aslinya Sertipikat Hak Tanggungan Nomor: 527/2012 Kota Tanggerang Propinsi Banten
1 (satu) Bundel copy sesuai dengan aslinya Sertipikat SHM No.1660 luas 80 M², yang terletak di Jl.Raya Proklamasi Kel.Cimone Kec.Tangerang, Banten, tercatat atas nama Dewiyana Supianti
1 (satu) Bundel copy sesuai dengan aslinya Sertipikat Hak Tanggungan Nomor: 528/2012 Kota Tanggerang Propinsi Banten
1 (satu) Bundel copy sesuai dengan aslinya Sertipikat SHM No.1753 luas 560 M², yang terletak di Jl.Raya Proklamasi Kel.Cimone Kec.Tangerang, Banten, tercatat atas nama Dewiyana Supianti
1 (satu) Bundel copy sesuai dengan aslinya Sertipikat Hak Tanggungan Nomor: 530/2012 Kota Tanggerang Propinsi Banten
1 (satu) Bundel copy sesuai dengan aslinya Sertipikat SHM No.1727 luas 585 M², yang terletak di Jl.Raya Proklamasi Kel.Cimone Kec.Tangerang, Banten, tercatat atas nama Dewiyana Supianti, Sertipikat Hak Tanggungan Nomor: 532/2012 Kota Tanggerang Propinsi Banten
1 (satu) Bundel copy sesuai dengan aslinya Sertipikat SHM No.1728 luas 560 M², yang terletak di Jl.Raya Proklamasi Kel.Cimone Kec.Tangerang, Banten, tercatat atas nama Dewiyana Supianti
1 (satu) Bundel copy sesuai dengan aslinya Sertipikat Hak Tanggungan Nomor: 531/2012 Kota Tanggerang Propinsi Banten
1 (satu) Bundel copy sesuai dengan aslinya Sertipikat SHM No.884/Cibuntu luas 5.515 M², yang terletak di Jl.Raya Setu Cibutung Kel.Cibuntu, Cibutung, Bekasi, tercatat atas nama Supendi
1 (satu) Bundel copy sesuai dengan aslinya Sertipikat Hak Tanggungan Nomor: 706/2012 Kabupaten Bekasi Propinsi Jawa Barat
1 (satu) Bundel copy sesuai dengan aslinya Sertipikat SHM No.885/Cibuntu luas 5.495 M², yang terletak di Jl.Raya Setu Cibutung Kel.Cibuntu, Cibutung, Bekasi, tercatat atas nama Supendi
1 (satu) Bundel copy sesuai dengan aslinya Sertipikat Hak Tanggungan Nomor: 707/2012 Kabupaten Bekasi Propinsi Jawa Barat
1 (satu) Bundel copy sesuai dengan aslinya Sertipikat SHM No.886/Cibuntu luas 12.375 M², yang terletak di Jl.Raya Setu Cibutung Kel.Cibuntu, Cibutung, Bekasi, tercatat atas nama Supendi
1 (satu) Bundel copy sesuai dengan aslinya Sertipikat Hak Tanggungan Nomor: 705/2012 Kabupaten Bekasi Propinsi Jawa Barat
1 (satu) Bundel copy sesuai dengan aslinya Sertipikat Hak Tanggungan Nomor: 11719/2013 Kabupaten Bekasi Propinsi Jawa Barat
1 (satu) Bundel copy sesuai dengan aslinya Sertipikat SHM No.107/Cibuntu luas 6.550 M², yang terletak di Jl.Raya Curug, Desa Curog Kulon, Kec.Curug Kabupaten Tangerang, Banten, tercatat atas nama Supendi
1 (satu) Bundel copy sesuai dengan aslinya Sertipikat Hak Tanggungan Nomor: 988/2012 Kabupaten Tanggerang Propinsi Banten
1 (satu) Bundel copy sesuai dengan aslinya Sertipikat Hak Tanggungan Nomor: 2418/2014 Kabupaten Tanggerang Propinsi Banten
1 (satu) Bundel copy sesuai dengan aslinya Sertipikat SHM No.1006/Menteng Dalam luas 772 M², yang terletak di Jl.Jaya Mandala No.10 Rt.010 Rw.02 Blok H Kel.Menteng Dalam Kec.TebetJakarta, tercatat atas nama Supendi
1 (satu) Bundel copy sesuai dengan aslinya Sertipikat Hak Tanggungan Nomor: 5258/2014 Kota Jakarta Selatan Propinsi DKI Jakarta
1 (satu) Bundel copy sesuai dengan aslinya Sertipikat SHM No.142/ Matagara dengan luas keseluruhan 1.196 M² berlokasi di Kel.Matagara, Kec.Tigaraksa Tangerang, Banten, tercatat atas nama Dewiyana Supianti
1 (satu) Bundel copy sesuai dengan aslinya Sertipikat SHM No.140/ Matagara dengan luas keseluruhan 380 M² berlokasi di Kel.Matagara, Kec.Tigaraksa Tangerang, Banten, tercatat atas nama Dewiyana Supianti
1 (satu) Bundel copy sesuai dengan aslinya Sertipikat SHM No.127/ Matagara dengan luas keseluruhan 1.710 M² berlokasi di Kel.Matagara, Kec.Tigaraksa Tangerang, Banten, tercatat atas nama Dewiyana Supianti
1 (satu) Bundel copy sesuai dengan aslinya Sertipikat SHM No.128/ Matagara dengan luas keseluruhan 590 M² berlokasi di Kel.Matagara, Kec.Tigaraksa Tangerang, Banten, tercatat atas nama Dewiyana Supianti
1 (satu) Bundel copy sesuai dengan aslinya Sertipikat SHM No.129/ Matagara dengan luas keseluruhan 794 M² berlokasi di Kel.Matagara, Kec.Tigaraksa Tangerang, Banten, tercatat atas nama Dewiyana Supianti
1 (satu) Bundel copy sesuai dengan aslinya Sertipikat SHM No.134/ Matagara dengan luas keseluruhan 447 M² berlokasi di Kel.Matagara, Kec.Tigaraksa Tangerang, Banten, tercatat atas nama Dewiyana Supianti
1 (satu) Bundel copy sesuai dengan aslinya Sertipikat SHM No.136/ Matagara dengan luas keseluruhan 287 M² berlokasi di Kel.Matagara, Kec.Tigaraksa Tangerang, Banten, tercatat atas nama Dewiyana Supianti
1 (satu) Bundel copy sesuai dengan aslinya Sertipikat SHM No.137/ Matagara dengan luas keseluruhan 141 M² berlokasi di Kel.Matagara, Kec.Tigaraksa Tangerang, Banten, tercatat atas nama Dewiyana Supianti
1 (satu) Bundel copy sesuai dengan aslinya Sertipikat SHM No.138/ Matagara dengan luas keseluruhan 950 M² berlokasi di Kel.Matagara, Kec.Tigaraksa Tangerang, Banten, tercatat atas nama Dewiyana Supianti
1 (satu) Bundel copy sesuai dengan aslinya Sertipikat SHM No.04215/ Kelapa Dua dengan luas 634 M² berlokasi di Perumahan Islamic Village Jl.Alzaitun Raya/Alzaitun 3 Blok B-2 No.6 Kel.Kelapa Dua, Kec.Curug Tangerang, Banten, tercatat atas nama Dewiyana Supianti
1 (satu) Bundel copy sesuai dengan aslinya Sertipikat Hak Tanggungan Nomor 14168/2011 Kabupaten Tanggerang Propinsi Banten
1 (satu) Bundel copy sesuai dengan aslinya Sertipikat Hak Tanggungan Nomor 2451/2014 Kabupaten Tanggerang Propinsi Banten
1 (satu) Bundel copy sesuai dengan aslinya Sertipikat SHM No.04182/ Kelapa Dua dengan luas 360 M² berlokasi di Perumahan Islamic Village Jl.Qadr Raya No.32-34 Kel.Kelapa Dua Kec.Curug Kabupaten Tangerang, Banten,tercatat atas nama Dewiyana Supianti
1 (satu) Bundel copy sesuai dengan aslinya Sertipikat SHM No.04183/ Kelapa Dua dengan luas 360 M² berlokasi di Perumahan Islamic Village Jl.Qadr Raya No.32-34 Kel.Kelapa Dua Kec.Curug Kabupaten Tangerang, Banten,tercatat atas nama Dewiyana Supianti
1 (satu) Bundel copy sesuai dengan aslinya Sertipikat Hak Tanggungan Nomor 14167/ 2011 Kabupaten Tanggerang Propinsi Banten
1 (satu) Bundel copy sesuai dengan aslinya Sertipikat Hak Tanggungan Nomor 2452/ 2014 Kabupaten Tanggerang Propinsi Banten;
SURAT PERMOHONAN KREDIT & MEMORI ANALISA KREDIT TAHUN 2011;
1 (satu) lembar copy sesuai dengan aslinya surat Nomor: 008/S.Perm./LH-DKI/II/2011 tanggal 16 Februari 2011 perihal Permohonan Peningkatan Fasilitas Kredit
1 (satu) bundel copy sesuai dengan aslinya Memorandum Analisa Kredit No.059/GKM-Korp/III/2011 tanggal 18 Maret 2011
1 (satu) bundel copy sesuai dengan aslinya Risalah Keputusan Komite Kredit Kategori A an. PT. Likotama Harum, Memorandum Analisa Kredit: No.059/GKM-Korp/III/2011 tanggal 18 Maret 2011
1 (satu) bundel copy sesuai dengan aslinya Nota Dinas No.351/GRK- Kep/IV/2011 tanggal 11 April 2011 perihal: Uji Kepatuhan Atas Perpanjangan Jangka Waktu dan Tambahan Kredit Modal Kerja dan Pemberian Plafon Bank Garansi atas nama PT. Likotama Harum (PT. LH) untuk MAK No. 059/GKM-Korp/III/2011 tanggal 18 Maret 2011
1 (satu) bundel copy sesuai dengan aslinya Memorandum Analisa Kredit No.136A/GKM-UKNS/VIII/2011 tanggal 10 Agustus 2011
1 (satu) bundel copy sesuai dengan aslinya Risalah Keputusan Komite Kredit Kategori A an. PT. Likotama Harum, Memorandum Analisa Kredit: No.136A/GKM-UKNS/VIII/2011 tanggal 10 Agustus 2011
1 (satu) Bundel copy sesuai dengan aslinya Perjanjian Kerjasama Antara PT.Lince Romauli Raya Dan PT. Likotama Harum No. 99 tanggal 22 Agustus 2011, Notaris Catur Virgo, SH
1 (satu) Bundel copy sesuai dengan aslinya Akta Kuasa Direktur PT.Lince Romauli Raya No. 102 tanggal 23 Agustus 2011, Notaris & PPAT Catur Virgo, SH
1 (satu) Bundel copy sesuai dengan aslinya Akta Kuasa Direktur CV. Yuafa Mandiri No. 103 tanggal 23 Agustus 2011, Notaris Catur Virgo, SH 58A. Addendum VIII Perjanjian Kredit Modal Kerja No.Akte: 37 tanggal 13 Oktober 2011 yang ditanda-tangani oleh DULLES TAMPUBOLON dan SAMSUL BAHRI dihadapan Poerbaningsih Adi Warsito-Notaris di Jakarta
1 (satu) Bundel copy sesuai dengan aslinya Akta Perjanjian Pemberian Fasilitas Non Cash Loan (L/C Impor (Sight)/ SKBDN (Salinan) No. 22 tanggal 11 Nopember 2011, Notaris Aliya S. Azhar, SH., MH., M.Kn
1 (satu) Bundel copy sesuai dengan aslinya Akta Pengalihan Hak Atas Piutang Sebagai Jaminan (Salinan) No. 23 tanggal 11 Nopember 2011, Notaris Aliya S. Azhar, SH., MH., M.Kn
1 (satu) Lembar copy sesuai dengan aslinya Permohonan Penyaluran Tagihan No. LDA-RSU/JO/001/XI/2011 tanggal 16 Nopember 2011
1 (satu) Eksemplar copy sesuai dengan aslinya Berita Acara Kunjungan Setempat Dan Konfirmasi tanggal 17 November 2011
1 (satu) Lembar copy sesuai dengan aslinya Surat Kuasa Pemindahbukuan tanggal 21 Nopember 2011
1 (satu) Lembar copy sesuai dengan aslinya Permohonan Pencairan Kredit No. 016/LH/DKI/XII/2011 tanggal 7 Desember 2011
1 (satu) Eksemplar copy sesuai dengan aslinya Surat Perjanjian Pemborongan Pekerjaan No. 017/SPK/LH-MHJ/XII/2011 tanggal 7 Desember 2011
1 (satu) Bundel copy sesuai dengan aslinya Memorandum Analisa Kredit No.263/GKM-KNS/XII/2011 tanggal 07 Desember 2011
1 (satu) Bundel copy sesuai dengan aslinya Risalah Keputusan Komite Kredit Kategori A tanggal 08 Desember 2011 atas MAK No.263/GKM- KNS/XII/2011 tanggal 07 Desember 2011
1 (satu) Eksemplar copy sesuai dengan aslinya Memorandum Pencairan Fasilitas Kredit an. PT. Likotama Harum No. 267/GKM-KNS/XII/2011 tanggal 12 Desember 2011
68A. Addendum IX Perjanjian Kredit Modal Kerja No.Akte: 22 tanggal 12 Desember 2011 yang ditanda-tangani oleh DULLES TAMPUBOLON dan SAMSUL BAHRI dihadapan Indah Fatmawati, SH-Notaris Pengganti Poerbaningsih Adi Warsito;
SURAT PERMOHONAN KREDIT & MEMORI ANALISA KREDIT TAHUN 2012;
1 (satu) Eksemplar copy sesuai dengan aslinya Memorandum Penarikan Kredit an. PT. Likotama Harum No. 2911/GMRK/XII/2011 tanggal 12 Desember 2011
1 (satu) Lembar copy sesuai dengan aslinya Permohonan Pencairan Kredit (Rp.40.000.000.000,-) No. 002/LH/DKI/I/2012 tanggal 02 Januari 2012
1 (satu) Lembar copy sesuai dengan aslinya Surat Perjanjian Pemborongan Pekerjaan (Rp 40.800.000.000) No. 001/SPK/LH- MHJ/I/2011 tanggal 2 Januari 2012
1 (satu) Lembar copy sesuai dengan aslinya Permohonan Pencairan Kredit (Rp.30.000.000.000,-) No. 002/LH/DKI/I/2012 tanggal 02 Januari 2012
1 (satu) Lembar copy sesuai dengan aslinya Surat Perjanjian Pemborongan Pekerjaan No. 001/SPK/LH-MHJ/I/2012 tanggal 2 Januari 2012
1 (satu) Eksemplar copy sesuai dengan aslinya Surat Perjanjian Pemborongan Pekerjaan (Rp.31.350.000.000,-) No. 001/SPK/LH- MHJ/I/2011 tanggal 2 Januari 2012
1 (satu) Eksemplar copy sesuai dengan aslinya Memorandum Review Persyaratan Penarikan Kredit No. 001/MRPK/GMRK/I/2012 tanggal 06 Januari 2012
1 (satu) Eksemplar copy sesuai dengan aslinya Memorandum Pencairan Fasilitas Kredit an. PT. Likotama Harum No. 010/GKM/I/2012 tanggal 06 Januari 2012
1 (satu) Lembar copy sesuai dengan aslinya Memorandum Penarikan Kredit an. PT. Likotama Harum No. 39/GMRK/I/2012 tanggal 06 Januari 2012
1 (satu) Eksemplar copy sesuai dengan aslinya Memorandum Penarikan Kredit an. PT. Likotama Harum No. 46/GMRK/I/2012 tanggal 06 Januari 2012
1 (satu) Lembar copy sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan Progress No. 006/LH/DKI/I/2011 tanggal 09 Januari 2012
1 (satu) lembar asli Surat Nomor 028/LH/DKI/IV/2012 tanggal 18 April 2012 perihal Surat Permohonan Penambahan Plafond
1 (satu) Bundel copy sesuai dengan aslinya Memorandum Analisa Kredit No.183/GKM-Korp/V/2012 tanggal 10 Mei 2012
1 (satu) bundel copy sesuai dengan aslinya Risalah Keputusan Komite Kredit Kategori A 1, daftar hadir rapat, daftar hadir komite untuk Memorandum Analisa Kredit No.183/GKM-Korp/V/2012 tanggal 10 Mei 2012 diusulkan menjadi 250 M
1 (satu) Bundel copy sesuai dengan aslinya Risalah Keputusan Komite Kredit Kategori A1 atas MAK No.183/GKM-Korp/V/2012 tanggal 10 Mei 2012
1 (satu) Lembar copy sesuai dengan aslinya Surat Kuasa Pemindah- bukuan tanggal 18 Mei 2012
1 (satu) Eksemplar copy sesuai dengan aslinya Permohonan Pencairan Kredit No.047/LH/DKI/VI/2012 tanggal 20 Mei 2012
1 (satu) Bundel copy sesuai dengan aslinya Perjanjian Joint Operation Untuk Pembangunan Jembatan Selat Rengit Desa Mekong Kecamatan Tebing Tinggi Barat Kab. Kepulauan Meranti-Provinsi Riau tanggal 28 Mei 2012
1 (satu) bundel copy sesuai dengan aslinya Nota Dinas No.02/31/Div.Kep/V/ 2012 tanggal 31 Mei 2012 untuk MAK No.183/GKM- Korp/V/2012 tanggal 10 Mei 2012
1 (satu) Bundel copy sesuai dengan aslinya Akta Addendum Perjanjian Kerjasama Operasi No. 81 tanggal 31 Mei 2012, Notaris & Pejabat Pembuat Akta Tanah, Khairina, SH
1 (satu) Lembar copy sesuai dengan aslinya Permohonan Penyaluran Tagihan No. 001/ASPP-DKI/VI/2012 tanggal 18 Juni 2012
1 (satu) Bundel copy sesuai dengan aslinya Akta Pernyataan (Salinan) No. 78 tanggal 19 Juni 2012, Notaris Ny. Poerbaningsih Adi Warsito, SH
1 (satu) Bundel copy sesuai dengan aslinya Akta Addendum X (Sepuluh) Perjanjian Kredit Modal Kerja (Salinan) No. 79 tanggal 19 Juni 2012, Notaris Ny. Poerbaningsih Adi Warsito, SH
1 (satu) Bundel copy sesuai dengan aslinya Akta Pengakuan Hutang (Salinan) No. 80 tanggal 19 Juni 2012, Notaris Ny. Poerbaningsih Adi Warsito, SH
1 (satu) Bundel copy sesuai dengan aslinya Akta Addendum II Perjanjian Bank Garansi (Salinan) No. 81 tanggal 19 Juni 2012, Notaris Ny. Poerbaningsih Adi Warsito, SH
1 (satu) Bundel copy sesuai dengan aslinya Akta Cessie Piutang Sebagai Jaminan (Salinan) No. 82 tanggal 19 Juni 2012, Notaris Ny. Poerbaningsih Adi Warsito, SH
1 (satu) Eksemplar copy sesuai dengan aslinya Surat Perjanjian Pemborongan Pekerjaan No.007/SPK/LH-MHJ/VI/2012 tanggal 20 Juni 2012
1 (satu) Eksemplar copy sesuai dengan aslinya Berita Acara Kunjungan Setempat Dan Konfirmasi tanggal 22 Juni 2012
1 (satu) bundel asli Berita Acara Kunjungan Setempat dan Konfirmasi tanggal 26 Juni 2012 ditandatangani Hendri Kartika Andri dan I Ketut Satra selaku Kepala Divisi Korporasi (Pembangunan Bandara Sisi Udara Tanah Grogot)
1 (satu) Eksemplar copy sesuai dengan aslinya Memorandum Review Persyaratan Penarikan Kredit No. 277/MRPK/GMRK/VI/2012 tanggal 27 Juni 2012
1 (satu) Eksemplar copy sesuai dengan aslinya Memorandum Pencairan Fasilitas Kredit an. PT. Likotama Harum No. /GKM-KNS/VI/2012 tanggal 27 Juni 2012
1 (satu) Eksemplar copy sesuai dengan aslinya Memorandum Pencairan Fasilitas Kredit an. PT. Likotama Harum No. 251/GKK-KNS/VI/2012 tanggal 27 Juni 2012
1 (satu) Lembar copy sesuai dengan aslinya Penarikan Kredit a/n PT. Likotama Harum No. 2218/GMRK/VI/2012 tanggal 28 Juni 2012
1 (satu) Lembar copy sesuai dengan aslinya Memorandum Penarikan Kredit a/n PT. Likotama Harum No. 2219/GMRK/VI/2012 tanggal 28 Juni 2012
1 (satu) Lembar copy sesuai dengan aslinya Penarikan Kredit a/n PT. Likotama Harum No. 2224/GMRK/VI/2012 tanggal 28 Juni 2012
1 (satu) Eksemplar copy sesuai dengan aslinya Memorandum Review Persyaratan Penarikan Kredit No. 282/MRPK/GMRK/VI/2012 tanggal 28 Juni 2012
1 (satu) Lembar copy sesuai dengan aslinya Memorandum Penarikan Kredit an. PT. Likotama Harum No. 2225/GMRK/VI/2012 tanggal 28 Juni 2012
1 (satu) Lembar copy sesuai dengan aslinya Surat Kuasa Pemindahbukuan tanggal 08 Oktober 2012
1 (satu) Lembar copy sesuai dengan aslinya Permohonan Penyaluran Tagihan No. 001/GWN-DKI/X/2012 tanggal 18 Oktober 2012
1 (satu) Bundel copy sesuai dengan aslinya Akta Perjanjian Kerjasama Antara PT. Relis Sapindo Utama Dengan PT. Likotama Harum No. 212 tanggal 18 Oktober 2012, Notaris & PPAT Herry Sosiawan, SH
1 (satu) Bundel copy sesuai dengan aslinya Akta Kuasa Direksi No. 213 tanggal 18 Oktober 2012, Notaris & PPAT Herry Sosiawan, SH
1 (satu) Eksemplar copy sesuai dengan aslinya Berita Acara Kunjungan Setempat Dan Konfirmasi tanggal 19 Oktober 2012
1 (satu) Lembar copy sesuai dengan aslinya Permohonan Pencairan Kredit No. 082/LH/DKI/X/2012 tanggal 22 Oktober 2012
1 (satu) Eksemplar copy sesuai dengan aslinya Surat Perjanjian Pemborongan Pekerjaan No. 013/SPK/LH-MHJ/X/2012 tanggal 22 Oktober 2012
1 (satu) Eksemplar copy sesuai dengan aslinya Memorandum Pencairan Fasilitas Kredit an. PT. Likotama Harum No. 430/GKK-DK/X/2012 tanggal 22 Oktober 2012
1 (satu) Lembar copy sesuai dengan aslinya Memorandum Penarikan Kredit a/n PT. Likotama Harum No. 3974/GMRK/X/2012 tanggal 23 Oktober 2012
1 (satu) Eksemplar copy sesuai dengan aslinya Memorandum Review Persyaratan Penarikan Kredit No. 702/MRPK/GMRK/X/2012 tanggal 23 Oktober 2012
1 (satu) Lembar copy sesuai dengan aslinya Memorandum Penarikan Kredit a/n PT. Likotama Harum No. 4033/GMRK/X/2012 tanggal 25 Oktober 2012
1 (satu) Eksemplar copy sesuai dengan aslinya Memorandum Review Persyaratan Penarikan Kredit No. 722/MRPK/GMRK/X/2012 tanggal 25 Oktober 2012
1 (satu) Eksemplar copy sesuai dengan aslinya Memorandum No. 436/GKK-DK/X/2012 tanggal 25 Oktober 2012 dari Devisi Korporasi Non Sindikasi kepada Pemimpim Grup Komersial dan Korporasi prihal Pencairan Fasilitas Krefit An. PT. Likotama Harum
1 (satu) Eksemplar copy sesuai dengan aslinya Memorandum Review Persyaratan Penarikan Kredit No. 738/MRPK/GMRK/X/2012 tanggal 30 Oktober 2012
1 (satu) Eksemplar copy sesuai dengan aslinya Memorandum Pencairan Fasilitas Kredit an. PT. Likotama Harum No. 446/GKK-DK/X/2012 tanggal 30 Oktober 2012
1 (satu) Lembar copy sesuai dengan aslinya Memorandum Penarikan Kredit a/n PT. Likotama Harum No. 4100/GMRK/X/2012 tanggal 31 Oktober 2012
1 (satu) Eksemplar copy sesuai dengan aslinya Memorandum No. 453/GKK-DK/XI/2012 tanggal 05 Nopember 2012 dari Devisi Korporasi Non Sindikasi kepada Pemimpim Grup Komersial dan Korporasi prihal Pencairan Fasilitas Krefit An. PT. Likotama Harum
1 (satu) Lembar copy sesuai dengan aslinya Memorandum Penarikan Kredit a/n PT. Likotama Harum No. 4198/GMRK/XI/2012 tanggal 6 Nopember 2012
1 (satu) Eksemplar copy sesuai dengan aslinya Memorandum Review Persyaratan Penarikan Kredit No. 768/MRPK/GMRK/XI/2012 tanggal 6 November 2012
1 (satu) Bundel copy sesuai dengan aslinya Akta Addendum Perjanjian Kerjasama Operasi No. 107 tanggal 10 Desember 2012, Notaris & PPAT Herry Sosiawan, SH;
SURAT PERMOHONAN KREDIT & MEMORI ANALISA KREDIT TAHUN 2013;
1 (satu) Lembar copy sesuai dengan aslinya Permohonan Pencairan Kredit No. 012/LH/DKI/II/2013 tanggal 20 Februari 2013
1 (satu) Lembar copy sesuai dengan aslinya Surat Perjanjian Pemborongan Pekerjaan No. 002/SPK/LH-MHJ/II/2013 tanggal 20 Februari 2013
1 (satu) Eksemplar copy sesuai dengan aslinya Berita Acara Kunjungan Setempat Dan Konfirmasi tanggal 15 Maret 2013
1 (satu) Eksemplar copy sesuai dengan aslinya Memorandum Review Persyaratan Penarikan Kredit No. 173/MRPK/GMRK/III/2013 tanggal 25 Maret 2013
1 (satu) Lembar copy sesuai dengan aslinya Memorandum Penarikan Kredit an. PT. Likotama Harum No. 989/MMO/GMRK/III/2013 tanggal 28 Maret 2013
1 (satu) Lembar copy sesuai dengan aslinya Surat Kuasa Pemindahbukuan tanggal 18 April 2013
1 (satu) Lembar copy sesuai dengan aslinya Permohonan Penyaluran Tagihan No.01/MHJ-DKI/IV/2013 tanggal 18 April 2013
1 (satu) lembar copy sesuai dengan aslinya surat Nomor: 016/LH/DKI/IV/ 013 tanggal 18 April 2013 perihal Permohonan Perpanjangan dan Penambahan Fasilitas Kredit
1 (satu) Lembar copy sesuai dengan aslinya Permohonan Penyaluran Tagihan No. 01/MHJ-DKI/IV/2013 tanggal 18 April 2013
1 (satu) Eksemplar copy sesuai dengan aslinya Berita Acara Konfirmasi tanggal 26 April 2013
1 (satu) Eksemplar copy sesuai dengan aslinya Surat Perjanjian Pemborongan Pekerjaan No.003/SPK/LH-MHJ/IV/2013 tanggal 26 April 2013
1 (satu) Lembar copy sesuai dengan aslinya Permohonan Pencairan Kredit No. 018/LH/DKI/IV/2013 tanggal 29 April 2013
1 (satu) Lembar copy sesuai dengan aslinya Daftar Rencana Anggaran Pembiayaan Pekerjaan Pembangunan Gedung RSUD Kabupaten Kebumen Pemerintah Kabupaten Kebumen Dinas Pekerjaan Umum
1 (satu) Eksemplar copy sesuai dengan aslinya Memorandum Penarikan Kredit a/n PT. Likotama Harum No. 1345/GMRK/IV/2013 tanggal 30 April 2013
1 (satu) Eksemplar copy sesuai dengan aslinya Memorandum Review Persyaratan Penarikan Kredit No. 244/MRPK/GMRK/IV/2013 tanggal 30 April 2013
1 (satu) Bundel copy sesuai dengan aslinya Memorandum Analisa Kredit No.247/GKK-DK/V/2013 tanggal 10 Mei 2013
1 (satu) Bundel copy sesuai dengan aslinya Risalah Keputusan Komite Kredit Kategori A1 tanggal 29 Mei 2013 atas MAK No.247/GKK- DK/V/2013 tanggal 10 Mei 2013
1 (satu) Lembar copy sesuai dengan aslinya Surat Nomor: 020/LH/DKI/ V/2013 tanggal 21 Mei 2013 perihal permohonan Pencairan Kredit kepada Pimpinan Grup Komersial PT. Bank DKI Gedung MNC Tower Jln. Kebon Sirih Kav. 17 -19 Jakarta Pusat dari PT. LIkotama Harum
1 (satu) Lembar copy sesuai dengan aslinya Memorandum Penarikan Kredit an. PT. Likotama Harum No. 1704/MMO/GMRK/V/2013 tanggal 27 Mei 2013
1 (satu) Eksemplar copy sesuai dengan aslinya Kartu Monitoring Debitur tanggal 27 Mei 2013
1 (satu) Lembar copy sesuai dengan aslinya Memorandum Penarikan Kredit an. PT. Likotama Harum No. 1719/MMO/GMRK/V/2013 tanggal 28 Mei 2013
1 (satu) Eksemplar copy sesuai dengan aslinya Memorandum Pencairan Fasilitas Kredit an. PT. Likotama Harum No. 310/GKK-DK/V/2013 tanggal 27 Mei 2013
1 (satu) Eksemplar copy sesuai dengan aslinya sesuai dengan aslinya Memorandum Review Persyaratan Penarikan Kredit No. 311/MRPK/ GMRK/V/2013 tanggal 28 Mei 2013
1 (satu) bundel copy sesuai dengan aslinya Nota Dinas No.09/29/Div- Kep/V/2013 tanggal 29 Mei 2013 untuk MAK No.247/GKK-DK/V/2013 tanggal 10 Mei 2013
1 (satu) Eksemplar copy sesuai dengan aslinya Memorandum Analisa Kredit No.389/GKK-DK/VI/2013 tanggal 04 Juni 2013
1 (satu) Bundel copy sesuai dengan aslinya Risalah Keputusan Komite Kredit Kategori B tanggal 28 Juni 2013 atas MAK No. 389/GKK- DK/VI/2013, tangal 4 Juni 2013
1 (satu) Bundel copy sesuai dengan aslinya Akta Pernyataan (Salinan) No. 20 tanggal 08 Juli 2013, Notaris Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, SH
1 (satu) Bundel copy sesuai dengan aslinya Akta Addendum XI (Sebelas) Perjanjian Kredit Modal Kerja (Salinan) No. 21 tanggal 08 Juli 2013, Notaris Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, SH
1 (satu) Bundel copy sesuai dengan aslinya Akta Addendum XI (Sebelas) Perjanjian Kredit Modal Kerja Nomor 21 Notaris IR. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, SH tanggal 08 Juli 2013
1 (satu Bundel copy sesuai dengan aslinya Akta Pengakuan Hutang (Salinan) No. 22 tanggal 08 Juli 2013, Notaris Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, SH
1 (satu) Bundel copy sesuai dengan aslinya Akta Addendum III (Tiga) Perjanjian Bank Garansi No. 23 tanggal 08 Juli 2013, Notaris Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, SH
1 (satu) Bundel copy sesuai dengan aslinya Akta Cessie Piutang Sebagai Jaminan (Salinan) No. 24 tanggal 08 Juli 2013, Notaris Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, SH
1 (satu) Bundel copy sesuai dengan aslinya Akta Jaminan Fidusia (Salinan) No. 25 tanggal 08 Juli 2013, Notaris Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, SH
1 (satu) Eksemplar copy sesuai dengan aslinya Bundel copy sesuai dengan aslinya Akta Jaminan Fidusia Nomor 25 Notaris IR. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, SH tanggal 08 Juli 2013
1 (satu) Lembar copy sesuai dengan aslinya Polis Asuransi Kredit Modal Kerja No. 403.865.200.13.05009 tanggal 12 Juli 2013
1 (satu) Eksemplar copy sesuai dengan aslinya Berita Acara Kunjungan Setempat Dan Konfirmasi tanggal 8 Oktober 2013
1 (satu) Lembar copy sesuai dengan aslinya Permohonan Pencairan Kredit No. 029/SP/LH-DKI/X/2013 tanggal 10 Oktober 2013
1 (satu) Eksemplar copy sesuai dengan aslinya Memorandum Pencairan Fasilitas Kredit an. PT. Likotama Harum No. 634/GKK-DK/X/2013 tanggal 10 Oktober 2013
1 (satu) Eksemplar copy sesuai dengan aslinya Memorandum Penarikan Kredit a/n PT. Likotama Harum No. 3574/GMRK/X/2013 tanggal 11 Oktober 2013
1 (satu) Eksemplar copy sesuai dengan aslinya Memorandum Review Persyaratan Penarikan Kredit No. 713/MRPK/GMRK/X/2013 tanggal 11 Oktober 2013
1 (satu) Bundel copy sesuai dengan aslinya Akta Berita Acara Rapat Perseroan Terbatas PT. Wijaya Karya Nusantara No. 171 tanggal 23 Oktober 2013, Notaris & PPAT Herry Sosiawan, SH
1 (satu) Bundel copy sesuai dengan aslinya Akta Jual Beli Saham No. 172 tanggal 23 Oktober 2013, Notaris & PPAT Herry Sosiawan, SH
1 (satu) Lembar copy sesuai dengan aslinya Permohonan Pencairan Kredit No. 035/SP/LH-DKI/XI/2013 tanggal 26 November 2013
1 (satu) Eksemplar copy sesuai dengan aslinya Memorandum Pencairan Fasilitas Kredit an. PT. Likotama Harum No. 763/GKK-DK/XI/2013 tanggal 26 November 2013
1 (satu) Eksemplar copy sesuai dengan aslinya Memorandum Penarikan Kredit a/n PT. Likotama Harum No. 4266/GMRK/XI/2013 tanggal 27 November 2013
1 (satu) Eksemplar copy sesuai dengan aslinya Memorandum Review Persyaratan Penarikan Kredit No. 887/GMRK/XI/2013 tanggal 27 November 2013;
SURAT PERMOHONAN KREDIT & MEMORI ANALISA KREDIT TAHUN 2014;
1 (satu) Eksemplar copy sesuai dengan aslinya Berita Acara Konfirmasi tanggal 17 Januari 2014
1 (satu) Lembar copy sesuai dengan aslinya Permohonan Pencairan Kredit No.04/LH-DKI/I/2014 tanggal 17 Januari 2014
1 (satu) Eksemplar copy sesuai dengan aslinya Memorandum Pencairan Fasilitas Kredit an. PT. Likotama Harum No. 061/GKK-DK/I/2014 tanggal 20 Januari 2014
1 (satu) Lembar copy sesuai dengan aslinya Memorandum Penarikan Kredit an. PT. Likotama Harum No. 159/MMO/GMRK/I/2014 tanggal 21 Januari 2014
1 (satu) Lembar copy sesuai dengan aslinya Memorandum Penarikan Kredit an. PT. Likotama Harum No. 200/MMO/GMRK/I/2014 tanggal 24 Januari 2014
1 (satu) Eksemplar copy sesuai dengan aslinya Memorandum Review Persyaratan Penarikan Kredit No. 56/MRPK/GMRK/I/2014 tanggal 27 Januari 2014
1 (satu) Eksemplar copy sesuai dengan aslinya Memorandum Pencairan Fasilitas Kredit an. PT. Likotama Harum No. 088/GKK-DK/I/2014 tanggal 27 Januari 2014
1 (satu) lembar asli Surat Nomor: 007/LH-DKI/II/2014 tanggal 13 Pebruari 2014 perihal Permohonan Persyaratan Pencairan Fasilitas Kredit
1 (satu) Bundel copy sesuai dengan aslinya Memorandum Analisa Kredit No.164/GKK-DK/II/2014 tanggal 25 Pebruari 2014
1 (satu) Bundel copy sesuai dengan aslinya Risalah Keputusan Komite Kredit Kategori A1 tanggal 05 Maret 2014 atas MAK No.164/GKK- DK/II/2014 tanggal 25 Pebruari 2014
3 (tiga) lembar copy sesuai dengan aslinya Nota Dinas No.: 09/28/GKH- Kep/II/2014 tanggal 28 Pebruari 2014 perihal: Uji Kepatuhan Terhadap Rencana Perubahan Syarat Penarikan Fasilitas Kredit atas nama PT. Likotama Harum (PT.LH)
1 (satu) Lembar copy sesuai dengan aslinya Permohonan Pencairan Kredit No. 012/LH/DKI/III/2014 tanggal 11 Maret 2014. (Rp.92.930.748.000,-)
1 (satu) Lembar copy sesuai dengan aslinya Permohonan Pencairan Kredit No. 012/LH/DKI/III/2014 tanggal 11 Maret 2014. (Rp.102.223.798.000,-)
1 (satu) Lembar copy sesuai dengan aslinya Daftar Rencana Anggaran Untuk Pekerjaan Pembangunan Pelabuhan Kawasan Dorak Selat Panjang Dinas Perhubungan, Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Kepulauan Meranti, tanggal 11 Maret 2014
1 (satu) Eksemplar copy sesuai dengan aslinya Memorandum No. 250/GKK-DK/III/2014 tanggal 28 Maret 2014 dari Divisi Korporasi kepada pemimpin Grup Komersial dan Korporasi perihal Pencairan Fasilitas Kredit An. PT. Likotama Harum
1 (satu) Lembar copy sesuai dengan aslinya Memorandum Penarikan Kredit KMK SPK an. PT. Likotama Harum No. 863/MMO/GRK/III/2014 tanggal 28 Maret 2014
1 (satu) Lembar copy sesuai dengan aslinya Penarikan Kredit a/n PT. Likotama Harum No. 862/GRK/III/2014 tanggal 28 Maret 2014
1 (satu) Eksemplar copy sesuai dengan aslinya Memorandum Review Persyaratan Penarikan Kredit No. 176/MRPK/GRK/III/2014 tanggal 28 Maret 2014
1 (satu) Lembar copy sesuai dengan aslinya Permohonan Pencairan Kredit No. 013/LH/DKI/IV/2014 tanggal 7 April 2014
1 (satu) Lembar copy sesuai dengan aslinya Permohonan Pencairan Kredit No. 013/LH/DKI/IV/2014 tanggal 07 April 2014
1 (satu) Eksemplar copy sesuai dengan aslinya Memorandum No. /GKK- DK/IV/2014 tanggal 08 April 2014 dari Divisi Korporasi II kepada Pemimpin Grup KOmersial dan Korporasi perihal pencairan fasilitas kredit An. Likotama Harum
1 (satu) Lembar copy sesuai dengan aslinya Memorandum Penarikan Kredit KMK SPK an. PT. Likotama Harum No. 989/MMO/GRK/IV/2014 tanggal 11 April 2014
1 (satu) Eksemplar copy sesuai dengan aslinya Memorandum Review Persyaratan Penarikan Kredit No. 196/MRPK/GRK/IV/2014 tanggal 11 April 2014
1 (satu) Eksemplar copy sesuai dengan aslinya Memorandum Review Persyaratan Penarikan Kredit No. 196/MRPK/GRK/IV/2014 tanggal 11 April 2014
1 (satu) lembar asli surat nomor 018/LH-DKI/IV/2014 tanggal 17 April 2014 perihal Permohonan Perpanjangan Fasilitas Kredit Modal Kerja
1 (satu) Lembar copy sesuai dengan aslinya Permohonan Pencairan Kredit No. 015/LH/DKI/IV/2014 tanggal 21 April 2014
1 (satu) Eksemplar copy sesuai dengan aslinya Berita Acara Kunjungan Setempat Dan Konfirmasi tanggal 24 April 2014
1 (satu) Eksemplar copy sesuai dengan aslinya Memorandum Pencairan Fasilitas Kredit an. PT. Likotama Harum No. 334/GKK-DK/IV/2014
1 (satu) Eksemplar copy sesuai dengan aslinya Memorandum Pencairan Kredit a/n PT. Likotama Harum No. 1254/MMO/GRK/V/2014 tanggal 7 Mei 2014
1 (satu) Eksemplar copy sesuai dengan aslinya Memorandum Review Persyaratan Penarikan Kredit No. 242/MRPK/GRK/V/2014 tanggal 9 Mei 2014
1 (satu) Eksemplar copy sesuai dengan aslinya Memorandum Penarikan Kredit an. PT. Likotama Harum No. 1292/MMO/GRK/V/2014 tanggal 9 Mei 2014
1 (satu) Bundel copy sesuai dengan aslinya Memorandum Analisa Kredit No.442/GKK-DK/V/2014 tanggal 22 Mei 2014
1 (satu) Bundel copy sesuai dengan aslinya Risalah Keputusan Komite Kredit Kategori A1 tanggal 25 Juni 2014 atas MAK No.442/GKK- DK/V/2014 tanggal 22 Mei 2014
1 (satu) bundel copy sesuai dengan aslinya Memorandum Analisa Kredit No.696/GKK-DK/VIII/2014 tanggal 26 Agustus 2014
1 (satu) Bundel copy sesuai dengan aslinya Risalah Keputusan Komite Kredit Kategori A1 tanggal 28 Agustus 2014 atas MAK No.696/GKK- DK/VIII/2014 tanggal 26 Agustus 2014
1 (satu) Eksemplar copy sesuai dengan aslinya Reaktivasi PT. Likotama Harum No. 100/ASK/IX/2014 tanggal 17 September 2014
1 (satu) Lembar copy sesuai dengan aslinya Klaim Asuransi PT. Likotama Harum No. /GKK/IX/2014
1 (satu) Eksemplar copy sesuai dengan aslinya Berita Acara Kunjungan Setempat Dan Konfirmasi tanggal 26 September 2014
1 (satu) Lembar copy sesuai dengan aslinya Perpanjangan Jangka Waktu Asuransi Kredit a/n. Bank DKI QQ PT. Likotama Harum No. 1507/403-1/X/2014 tanggal 20 Oktober 2014
1 (satu) Eksemplar copy sesuai dengan aslinya Memorandum Evaluasi CKPN Individual an. PT. Likotama Harum No. 3938/GRK/XII/2014 tanggal 30 Desember 2014
1 (satu) Lembar copy sesuai dengan aslinya Pembentukan CKPN Individual an. PT. Likotama Harum No. 2167/GKK/XII/2014 tanggal 31 Desember 2014;
SURAT KEPUTUSAN DIREKSI TENTANG PENUGASAN;
2 (dua) lembar copy sesuai dengan aslinya Keputusan Direksi PT. Bank DKI Nomor: 289 Tahun 2010 tanggal 24 Agustus 2010 Tentang Penugasan Sdr. Hendri Kartika Andri NRIK.13970105 Sebagai Analis Departemen Korporasi 1 Grup Komersial PT. Bank DKI
1 (satu) bundel copy sesuai dengan aslinya Keputusan Pemimpin Grup Sumber Daya Manusia PT. Bank DKI Nomor: 54 Tahun 2011 tanggal 9 Februari 2011 Tentang Penugasan Karyawan PT. Bank DKI
1 (satu) Eksemplar copy sesuai dengan aslinya Keputusan Direksi PT. Bank DKI No. 175 Tahun 2011 Tentang Pengangkatan Sebagai Karyawan Tetap Dan Penugasan Sdr. Gusti Indra Rahmadiansyah Sebagai Pemimpin Divisi Resiko Kredit Grup Manajemen Resiko Kredit PT. Bank DKI
1 (satu) Eksemplar copy sesuai dengan aslinya Keputusan Direksi PT. Bank DKI No. 304 A Tahun 2010 Tentang Pengangkatan Sebagai Karyawan Tetap Dan Penugasan Sdr. Ridwan Faisal NRIK. 21310910 Sebagai Pemimpin Departemen Korporasi I Grup Komersial PT. Bank DKI
1 (satu) Eksemplar copy sesuai dengan aslinya Keputusan Direksi PT. Bank DKI No. 13 Tahun 2011 Tentang Pengangkatan Sebagai Karyawan Tetap Dan Penugasan Sdr. Dulles Tampubolon Sebagai Pemimpin Grup Komersial Dan Korporasi PT. Bank DKI
1 (satu) Eksemplar copy sesuai dengan aslinya Keputusan Direksi PT. Bank DKI No. 176 Tahun 2011 Tentang Pengangkatan Sebagai Karyawan Tetap Dan Penugasan Sdr. Karen Ezana Sebagai Pemimpin Divisi Korporasi Non Sindikasi Grup Komersial Dan Korporasi PT. Bank DKI
1 (satu) Eksemplar copy sesuai dengan aslinya Keputusan Pemimpin Grup Sumber Daya Manusia PT. Bank DKI No. 92 Tahun 2012 Tentang Penugasan Sdr. Boyke Adrian NRIK. 14200205 Sebagai Account Officer Unit Usaha Menengah II Grup Komersial Dan Korporasi PT. Bank DKI
1 (satu) Eksemplar copy sesuai dengan aslinya Keputusan Direksi PT. Bank DKI No.16 Tahun 2011 Tentang Penugasan Karyawan PT. Bank DKI
1 (satu) Eksemplar copy sesuai dengan aslinya Keputusan Direksi PT. Bank DKI No. 12 Tahun 2011 Tentang Penugasan Sdr. Budi Pudjijono NRIK. 04061080 Sebagai Pemimpin Grup Manajemen Risiko Kredit PT. Bank DKI
1 (satu) Eksemplar copy sesuai dengan aslinya Keputusan Direksi PT. Bank DKI No. 51 Tahun 2012 Tentang Penugasan Sdr. I Ketut Satre NRIK. 06201188 Sebagai Pemimpin Divisi Korporasi Non Sindikasi Grup Komersial Dan Korporasi PT. Bank DKI
1 (satu) Eksemplar copy sesuai dengan aslinya Keputusan Direksi PT. Bank DKI No. 235 Tahun 2012 Tentang Penugasan Sdr. Riana Vitasari NRIK. 10780892 Sebagai Pejabat (PJ.) Pemimpin Divisi Administrasi Kredit Grup Manajemen Risiko Kredit PT. Bank DKI
1 (satu) Eksemplar copy sesuai dengan aslinya Keputusan Direksi PT. Bank DKI No. 156 Tahun 2012 Tentang Penugasan Sdr. Mersianita NRIK. 09391290 Sebagai Auditor Senior Pada Divisi Audit I Grup Audit Intern PT. Bank DKI
1 (satu) Eksemplar copy sesuai dengan aslinya Keputusan Direksi PT. Bank DKI No. 199 Tahun 2012 Tentang Penugasan Sdr. Danan Linggar Sasongko NRIK. 09750291 Sebagai Pejabat (PJ.) Pemimpin Grup Manajemen Risiko Kredit PT. Bank DKI
1 (satu) Eksemplar copy sesuai dengan aslinya Keputusan Pemimpin Grup Sumber Daya Manusia PT. Bank DKI No. 93 Tahun 2012 Tentang Penugasan Sdr. Setiorini NRIK. 11750297 Sebagai Risk Officer Unit Risiko Kredit I Grup Manajemen Risiko Kredit PT. Bank DKI
1 (satu) Eksemplar copy sesuai dengan aslinya Keputusan Pemimpin Grup Sumber Daya Manusia PT. Bank DKI No. 497 Tahun 2012 Tentang Penugasan Karyawan PT. Bank DKI
2 (dua) lembar copy sesuai dengan aslinya Keputusan Direksi PT. Bank DKI Nomor: 115 Tahun 2013 tanggal 7 Mei 2013 Tentang Penugasan Sdr. Hendri Kartika Andri NRIK.13970105 Sebagai Account Manager Unit Korporasi Non Sindikasi Grup Komersial Dan Korporasi PT. Bank DKI
1 (satu) Eksemplar copy sesuai dengan aslinya Keputusan Direksi PT. Bank DKI No. 381 Tahun 2013 Tentang Penugasan Sdr. Yeni Sugiharto NRIK. 11350796 Sebagai Pemangku Jabatan (PJ.) Pemimpin Grup Kepatuhan Dan Hukum PT. Bank DKI
1 (satu) Eksemplar copy sesuai dengan aslinya Keputusan Direksi PT. Bank DKI No. 160 Tahun 2014 Tentang Penugasan Sdr. Endah Laksmitri NRIK. 11481096 Sebagai Pemimpin Divisi Kredit Korporasi I Grup Komersial Dan Korporasi PT. Bank DKI
1 (satu) Eksemplar copy sesuai dengan aslinya Keputusan Direksi PT. Bank DKI No. 71 Tahun 2014 Tentang Penugasan Sdr. Rina Kisnindiyani NRIK.10920593 Sebagai Pemangku Jabatan (PJ) Pemimpin Divisi Kepatuhan Grup Kepatuhan Dan Hukum PT. Bank DKI;
BERITA ACARA RAPAT PEMEGANG SAHAM BANK DKI;
1 (satu) Bundel copy sesuai dengan aslinya Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Bank DKI No.36 tanggal 15 Juli 2010 dibuat oleh Ny. Poerbaningsih Adi Warsito, SH, Notaris di Jakarta
1 (satu) Bundel copy sesuai dengan aslinya Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Bank DKI No.84 tanggal 27 Desember 2010 dibuat oleh Ny. Poerbaningsih Adi Warsito, SH, Notaris di Jakarta
1 (satu) Bundel copy sesuai dengan aslinya Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Bank DKI Tahun 2012 (salinan) No.23 tanggal 16 April 2012 dibuat oleh Ny. Poerbaningsih Adi Warsito, SH, Notaris di Jakarta;
SURAT-SURAT BERKAITAN KLAIM ASURANSI;
1 (satu) lembar asli surat PT. Bank DKI No: 1030/GKK/VIII/2014 tanggal 26 Agustus 2014 Perihal: Perpanjangan Jangka Waktu Polis Asuransi Kredit an. PT Likotama Harum (“Likotama”)
1 (satu) lembar copy sesuai dengan aslinya surat PT. Asuransi Jasa Indonesia (Persero) Divisi Asuransi Keuangan No. Srt.97/ASK/VIII/2014 tanggal 29 Agustus 2014 Perihal: Perpanjangan Jangka Waktu Polis Asuransi Kredit an. PT. Likotama Harum (“Likotama”)
2 (dua) lembar copy sesuai dengan aslinya surat PT. Asuransi Jasa Indonesia (Persero) Divisi Asuransi Keuangan No. Srt.100/ASK/IX/2014 tanggal 17 September 2014 Perihal: Reaktivasi PT Likotama Harum
1 (satu) lembar asli surat PT. Bank DKI No: 1259/GKK/IX/2014 tanggal 30 September 2014 Perihal: Pemenuhan Data Perpanjangan Polis Asuransi PT Likotama Harum, dengan lampiran:
1. 1 (satu) lembar copy sesuai dengan aslinya notulen rapat Bank DKI tanggal 25 September 2014.
2. 1 (satu) lembar copy sesuai dengan aslinya Laporan Auditor Independen Dan Laporan Keuangan PT. Likotama Harum No.040/XSX/GA/SC/LHX/ DR/02.14 tanggal 28 Februari 2014
3. 1 (satu) bundel copy sesuai dengan aslinya Memorandum Analisa Kredit No.696/GKK-DK/VIII/2014 tanggal 26 Agustus 2014.
4. 2 (dua) bundel copy sesuai dengan aslinya BI Checking tanggal laporan 30 September 2014 dan tanggal laporan 24 Oktober 2010
1 (satu) lembar copy sesuai dengan aslinya surat PT. Asuransi Jasa Indonesia (Persero) Kantor Cabang Bogor No.Srt.1507/403-1/X/2014 tanggal 20 Oktober 2014 Perihal: Perpanjangan Jangka Waktu Asuransi Kredit A/N. Bank DKI QQ PT. Likotama Harum
1 (satu) lembar asli surat PT. Bank DKI No: 1462/GKK/X/2014 tanggal 24 Oktober 2014 Perihal: Klaim Asuransi Kredit an. PT Likotama Harum (“Likotama”)
1 (satu) lembar asli surat PT. Bank DKI No: 1585/GKK/XI/2014 tanggal 19 November 2014 Perihal: Reminder Pengajuan Klaim Asuransi Kredit an. PT Likotama Harum (LH)
1 (satu) bundel copy sesuai dengan aslinya surat PT. Asuransi Jasa Indonesia Kantor Cabang Bogor No.SD.1770/403-1/XII/2014 tanggal 1 Desember 2014 Perihal: Klaim Asuransi Kredit a/n PT Likotama Harum
1 (satu) lembar asli surat PT. Bank DKI No: 014/GKK/I/2015 tanggal 8 Januari 2015 Perihal: Reminder Atas Surat Klaim Asuransi Kredit a.n PT Likotama Harum
1 (satu) lembar copy sesuai dengan aslinya surat PT. Asuransi Jasa Indonesia (Persero) Divisi Asuransi Keuangan No.006/121-1/I/2015 tanggal 20 Januari 2015 Perihal: Reminder Atas Surat Klaim Asuransi Kredit A/n PT. Likotama Harum
1 (satu) lembar asli surat PT. Bank DKI No: 715/GKK/V/2015 tanggal 20 Mei 2015 Perihal: Reminder II Atas Surat Klaim Asuransi Kredit an. PT Likotama Harum
2 (dua) lembar copy sesuai dengan aslinya surat PT. Asuransi Jasa Indonesia Kantor Cabang Bogor No.1045/403-1/V/2015 tanggal 28 Mei 2015 Perihal: Klaim Asuransi Kredit a/n PT. Likotama Harum;
REKENING KORAN;
1 (satu) bundel copy sesuai dengan aslinya rekening koran Bank DKI No. 30377000581 atas nama PT. Likotama Harum periode Januari 2011 s/d Desember 2015
1 (satu) bundel fotocopy sesuai dengan aslinya: Perjanjian Kerja No. 11/PS/DIR/II/2011 tanggal 28 Pebruari 2011 antara PT. Bank DKI dengan Gusti Indra Ramadiansyah
Fotocopy Surat No. 19/DIR/GSM/III/2011 tanggal 1 Maret 2011 kepada Gusti Indra Ramadiansyah perihal penunjukan tugas;
Fotocopy Keputusan Direksi Bank DKI No. 175 Tahun 2011 tentang Pengangkatan sebagai karyawan tetap dan penugasan Sdr. Gusti Indra Ramadiansyah sebagai Pemimpin Divisi Risiko Kredit Grup Manajemen Resiko Kredit Bank DKI;
Fotocopy Keputusan Direksi Bank DKI No. 258 Tahun 2013 tanggal 28 Desember 2011 tentang Penugasan karyawan pada Grup Manajemen Resiko Kredit PT. Bank DKI;
Fotocopy Keputusan Direksi Bank DKI No. 370 Tahun 2013 tanggal 31 Desember 2013 tentang Penugasan karyawan Grup Manajemen Resiko Kredit PT. Bank DKI;
Fotocopy sesuai dengan aslinya: Keputusan Direksi PT. Bank DKI No. 185 Tahun 2015 tentang penugasan Sdr. Gusti Indra Ramadiansyah NRK. 21940911 sebagai officer Unit Human Capital Supporting Grup Sumber Daya Manusia PT. Bank DKI;
AsliSurat keterangan No. 02/12/GKP/DKP/I/2016 tanggal 12 Januari 2016;
AsliSurat pernyataan dari I Ketut Indrayana PEmimpin Divisi Administrasi Kredit Bank DKI tanggal 8 Januai 2016;
AsliSurat pernyataan dari Sri Widyastuti Pemimpin Grup Komersial dan Koorporasi PT. Bank DKI tanggal 8 Januai 2016;
Fotocopy sesuai dengan aslinya: Surat gugatan tanggal 9 Juni 2015 oleh PT. Likotama Harum kepada PT. Bank DKI dan PT. Balai Lelang Star;
Fotocopy sesuai dengan aslinya: Surat dari Bank DKI No. 1655/GPA/VI/ 2015 tanggal 10 Juni 2015 kepada Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jakarta V perihal permohonan pembatalan lelang eksekusi Pasal 6 Undang-undang Hak Tanggungan dan Permohonan PengantarSKPT;
Fotocopy sesuai dengan aslinya: Surat dari Direktur Kepatuhan kepada Direktur Utama No. 28/DIR/XII/2014 tanggal 10 Desember 2014 perihal laporan adanya indikasi pelanggaran aspek kepatuhan dan prinsip kehati- hatian dalam pengelolaan kredit atas nama PT. Likotama Harum;
Foto copy sesuai dengan aslinya: Perjanjian kerjasama antara PT. Asuransi Jasa Indonesia dengan PT. Bank DKI tentang Penjamin Kredit Modal Kerja Konstruksi/Pengadaan Barang dan Jasa No.06A/AJI/II/2012 tanggal 16-2-2016 No.5/PKS/DIR/II/2012
BARANG BUKTI TAMBAHAN;
Fotocopy Perjanjian kerja Nomor: 11/PKSDIR/II/2011
Fotocopy Keputusan Direksi Nomor: 175 Tahun 2011
Fotocopy Keputusan Direksi Nomor: 258 Tahun 2011
Fotocopy Keputusan Direksi Nomor: 370 Tahun 2013
Fotocopy Keputusan Direksi Nomor: 185 Tahun 2015
Fotocopy Surat keterangan Nomor: 0212GKP/DKP/1/2016
Fotocopy Surat Pernyataan atas nama I Ketut Indrayana
Fotocopy Surat Pernyataan atas nama Sri Widiastuti
Fotocopy Permohonan Pembatalan Lelang Eksekusi pasal UU Hak Tanggungan dan Permohonan Pengantar SKPT
Fotocopy Laporan Adanya Indikasi Pelanggaran Aspek Kepatuhan dan Prinsip Kehati-hatian Dalam Pengelolaan Kredit atas nama PT. Likotama Harum
Fotocopy Perjanjian Kerjasama antara PT. Jasindo dengan Bank DKI
Fotocopy aplikasi pembuaan rekening atas nama Gusti Indra Rahmadiansyah
Fotocopy print out rekening nomor 1210004238659 atas nama Gusti Indra Rahmadiansyah
Fotocopy aplikasi pembuaan rekening atas nama H. Supendi
Fotocopy print out rekening nomor 1180008088877 atas nama H. Supendi

Daftar Saksi

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi, yang telah didengar dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Saksi Karen Ezana, SE, MM.
- Bahwa saksi pernah diperiksa dihadapan Penyidik;
- Bahwa keterangan saksi dalam BAP Penyidik keterangan saksi sendiri;
- Bahwa saksi dalam memberikan keterangan tidak ada tekanan;
- Bahwa keterangan saksi yang dituangkan dalam BAP benar;
- Bahwa jabatan saksi pada saat perpanjangan dan penambahan pemberian kredit PT. Likotama Harum Tahun 2011 adalah sebagai Kepala/ Pimpinan Divisi Kredit Korporasi (Grup Korporasi dan Komersil) di Kantor Pusat Bank DKI.
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa Mulyatno Wibowo.MBA selaku Direktur Pemasaran pada Bank DKI Jakarta sejak Tahun 2010-2014, dan saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan terdakwa.
- Bahwa tugas Direktur Pemasaran pada Bank DKI Jakarta adalah melakukan supervisi terhadap Group Komersial, Group Konsumer, Group Mortgage and Housing,serta Group Syariah.
- Bahwa dalam hal penyaluran kredit modal kerja di Bank DKI, Direktur Pemasaran berperan selaku salahsatu Pemutus Kredit yang diselenggarakan dalam Rapat Komite Kredit.
- Bahwa terkait PT. Likotama Harum, setahu saksi PT. Likotama Harum tersebut awalnya dihandel oleh Divisi Komersial (karena kredit dibawah 30M) namun karena akan ada permohonan peningkatan plafon di Tahun 2011 akhirnya dihandel oleh Korporasi karena diatas 30 Milyar.
- Bahwa tugas-tugasKepala Divisi Korporasi sebagaimana di SK Direksi tentang Struktur dan Uraian Tugas, pada pokoknya antara lain:
  - Mencari costumer baru; Mengidentifikasi eksisting costumer/ debitur Bank DKI yang memiliki potensi untuk dikembangkan di segment korporasi;Melakukan proses analisa kredit bersama dengan Risk Grup;Melakukan monitoring atas fasilitas kredit;
- Bahwa terkait permohonan perpanjangan waktu dan peningkatan plafon kredit PT. Likotama Harum di Tahun 2011, secara berjenjang di Bank DKI;
  - Pemimpin Divisi Korporasi & Pimpinan Divisi Resiko Kredit sebagai pemutus kredit tingkat I (pertama)
  - Pimpinan Group Komersil dan Korporasi & Pimpinan Grup Managemen Resiko Kredit sebagai pemutus kredit tingkat II (kedua)
  - 2 Direktur+Dirut (Direktur Pemasaran+Direktur Keuangan + Direktur Utama) sebagai Komite Kredit A1 bagi yang diatas Rp. 100M
- Bahwa mekanisme fasilitas kredit yang diberikan oleh Bank DKI kepada PT. Likotama Harum yang dimulai sejak Tahun 2006 adalah fasilitas Kredit Modal Kerja
- Bahwa mekanismenya debitur mengajukan permohonan untuk proses peningkatan fasilitas PT. Likotama Harum, entah itu melalui Direktur Utama atau Direktur Pemasaran atau pun Grup Komersil dan Korporasi, awalnya sebesar Rp.14 milyar kemudian menjadi Rp.200 milyar maka permohonan tersebut diteruskan ke Divisi Korporasi. Oleh karena PT. Likotama Harum merupakan eksisting Debitur Bank DKI, maka atas permohonan peningkatan fasilitas kredit An. Likotama Harum tersebut Divisi Korporasi mengambil berkas-berkas PT. Likotama untuk dipelajari:
- Bahwa setelah MAK diteliti oleh Divisi Kepatuhan untuk dilakukan penelitian secara legal seperti adakah peraturan-peraturan perbankan atau perundang-undangan umum lainnya yang dilanggar serta mengklarifikasi informasi-informasi apapun yang terkait Debitur.
- Bahwa setelah diproses selanjutnya diajukan kepada Group Kepatuhan dan Hukum, kemudian diproses oleh komite kredit yaitu karena diatas Rp.5.000.000.000,- bahkan karena diatas Rp.100.000.000.000,- (kategori A1) maka pemutus kreditnya adalah seluruh Direksi.
- Bahwa KMK Bank DKI ini bukanlah pinjaman tunai yang sewaktu-waktu dapat dicairkan, namun plafon pinjaman dimaksud hanya berupa pagu anggaran yang dapat dilakukan penarikan setelah Debitur dapat menunjukan kontrak/ surat perjanjian kerjasama dengan bowheer setelah itu dapat dilakukan penarikan oleh Debitur sesuai dengan model pembayaran yang terdapat dalam kontrak/ SPK.
- Bahwa saat saksi bertugas di Divisi Korporasi, menganalisa berkas yang ada di Divisi Komersial sebatas data dan berkas kurun waktu 3 Tahun terakhir, dimana analisa saksi PT. Likotama Harum kolektibilitas lancar, performancenya bagus, serta tidak ada informasi negatif tentang kinerja perusahaan dan key person PT. Likotama Harum. bila ada lagi permohonan penambahan plafon maupun adanya penurunan plafon karena adanya kebijakan dari internal Bank DKI, saksi tidak mengetahuinya secara pasti dikarenakan saksi sekira bulan Desember 2011 telah berpindah dari Divisi Korporasi ke Divisi Komersial.
- Bahwa data yang diajukan oleh PT. Likotama Harum kepada PT. Bank DKI dalam perpanjangan dan Penambahan Kredit antara lain:
  - Surat Permohonan PT. Likotama Harum 18 April 2013 Penambahan Plavon; Laporan Keuangan 3 bulan terakhir dari dan laporan rugi- laba dalam 3 Tahun terakhir,Kelegalan kegiatan usaha (Akta pendirian, NPWP, dsb) Data-data agunan (sertifikat, PBB, dsb), otocopy kontrak yang sedang berjalan, serta bukti proses ikut tender atau lelang. Rencana proyek kedepan.
- Bahwa yang menjadi agunan Fixed Aset dalam Pemberian Fasilitas Kredit Modal Kerja (KMK-SPK) oleh Bank DKI Jakarta kepada PT Likotama Harum pada Tahun 2013 adalah sebagaimana tercantum dalam BAP benar:
- Bahwa Fixed Aset/ Harta tetap milik pengurus boleh dijadikan sebagai Agunan dalam pengajuan / penambahan Fasilitas KMK-SPK berdasarkan Bap IV BPP No. 425 tanggal 30 Desember 2010,;.
- Bahwa seingat saksi syarat-syarat dari penarikan Fasilitas KMK-SPK: pertama-tama Debitur mengajukan surat permohonan penarikan kredit yang dilengkapi dengan asli dokumen SPK/Kontrak yang ditandatangani debitur dengan kemudian dokumen pencairan diserahkan ke GMRK untuk, jika terdapat syarat yang kurang maka saksi akan minta dipenuhi terlebih dahulu baru dilakukan pencairan.
- Bahwa SPK/ Kontrak yang dijadikan dasar penarikan kredit haruslah atas nama Debitur.;
- Bahwa Fasilitas KMK-SPK an. PT Likotama Harum boleh dipergunakan untuk kepentingan diluar proyek yang tersebut dalam MAK, karena menurut saksi fasilitas KMK-SPK hanya menyediakan plafon/ pagu anggaran saja, berdasarkan potensi proyek saat diajukan sehingga bila Debitur mengajukan penarikan untuk proyek di luar MAK demi kepentingan pengembangan usaha dan revisi target sepanjang dapat dibuktikan legalitasnya, maka hal tersebut diperbolehkan.
- Bahwa terkait Memorandum Analisa Kredit (MAK) No. 263/GKM- KNS/XII/2011 tanggal 7 Desember 2011, awal munculnya MAK dimaksud adalah inisiatif internal Bank DKI karena adanya perbedaan identitas dalam kepemilikan No. 2874 lokasi di Jl. Merdeka Kel. Cimone Tangerang, dimana tertera dalam sertifikat obyek tanah tersebut adalah atas nama Pendi bin Haji Amir sementara Debitur bernama H. Supendi. Maka didalam MAK disarankan adanya penambahan agunan berupa Asuransi yang senilai dengan agunan di Jl. Merdeka Kel. Cimone Tangerang sebesar Rp. 35.000.000.000,-
- Bahwa dalam MAK tanggal 07 Desember 2011 tersebut juga ditentukan bahwa oleh karena seluruh agunan belum dapat diikat secara sempurna, maka Debitur belum dapat melakukan penarikan terhadap tambahan fasilitas KMK-SPK yang diperoleh dari Bank DKI. Dengan demikian diusulkan untuk dapat dilakukan penurunan limit fasilitas KMK-SPK yang diikuti oleh penarikan atas agunan yang akan diserahkan yakni menjadi Rp. 102,5 M.
- Bahwa menurut saksi yang paling bertanggung-jawab terhadap pemberian Fasilitas Kredit KMK-SPK An. PT. Likotama Harum ada di komite kredit sebagai pemutus yakni Direksi.
- Bahwa sejak saksi meninggalkan Divisi Korporasi hingga meninggalkan Grup Korporasi dan Komersil, bahkan hingga saksi resign sebagai karyawan Bank DKI dikarenakan sakit, tidak ada hal-hal yang aneh ataupun adanya kemacetan dari fasilitas kredit yang diberikan Bank DKI kepada PT. Likotama Harum sehingga menimbulkan kerugian bagi Bank DKI.

2. I KETUT SATRA

Saksi I KETUT SATRA.
- Bahwa saksi pernah diperiksa dihadapan Penyidik;
- Bahwa keterangan saksi dalam BAP Penyidik keterangan saksi sendiri;
- Bahwa saksi dalam memberikan keterangan tidak ada tekanan;
- Bahwa keterangan saksi yang dituangkan dalam BAP benar;
- Bahwa saksi adalah selaku Pemimpin Devisi Kredit Korporasi I, Kantor Pusat PT. Bank DKI Jakarta, Tahun 2012-2014,
- Bahwa berdasarkan Job Discripsion Management PT. Bank DKI, tugas pokok dan fungsi sebagai Pemimpin Devisi Kredit Korporasi I unit Kerja Grup Komersial dan Korporasi Tahun 2013 pada Kantor Pusat PT. Bank DKI Jakarta, antara lain:
  - Menerima Perintah dari Atasan, yaitu Pemimpin Grup terkait dengan Pemberian Kredit, Menjalin hubungan dengan Customer/Nasabah; Mengusulkan Fasilitas Kredit, yang diajukan oleh Acount Manager dan ikut tanda tangan; Memonitoring Debitur/Peminjam Kredit;
  Melakukan paraf surat menyurat berkaitan dengan para Nasabah/Debitur;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa selaku Direktur Pemasaran pada Bank DKI Jakarta sejak Tahun 2010-2014, dan saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan terdakwa.
- Bahwa tugas Direktur Pemasaran pada Bank DKI Jakarta adalah melakukan supervisi terhadap Group Komersial, Group Konsumer, Group Mortgage and Housing,serta Group Syariah.
- Bahwa dalam hal penyaluran kredit modal kerja di Bank DKI, Direktur Pemasaran berperan selaku salah satu Pemutus Kredit yang diselenggarakan dalam Rapat Komite Kredit.
- Bahwa saksi kenal dengan H. Supendi Bin Amir dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa H. Supendi Bin Amir adalah sebagai pemilik PT. Likotama Harum yang telah menjadi debitur Bank DKI dan saksi sebagai Pemimpin Divisi Korporasi Non Sindikasi sejak Juni 2012,
- Bahwa saksi pernah bertemu pada saat H. Supendi Bin Amir baik sendiri maupun bersama Samsul Bahri datang ke ruang Pimpinan Grup karena dipanggil untuk membahas tentang fasilitas kredit yang diterima oleh PT. Likotama Harum, diruang Pimpinan Grup tersebut ada juga Pimpinan GKK (Dulles T), Account Manager (Hendri Kartika Andri), dan pada pertemuan tersebut bila dirasa perlu GKK juga memanggil GMRK dan yang lebih sering hadir Gusti Indra Rahmadiansyah (Pimpinan Divisi Resiko Kredit).
- Bahwa saksi pernah diajak Pimpinan Grup untuk makan bersama dengan Direksi, GKK, dan H. Supendi Bin Amir setelah proses MAK No.442/GKK-DK/V/2014 tanggal 22 Mei 2014 tentang perpanjangan fasilitas kredit selesai dibahas.
- Bahwa mekanisme pemberian kredit di PT.Bank DKI sesuai dengan Buku Pedoman Perkreditan (BPP) No. 425 Tahun 2010,
- Bahwa AM Grup Manajemen Resiko kredit melakukan proses kredit dengan cara ferifikasi, pengecekan, dan menganalisa aspek keuangan, dan melakukan penilaian agunan kredit oleh Administrasi kredit, serta menyusun struktur kredit (analisa Kwantitatif) kemudian menuangkannya ke dalam MAK yang menjadi satu dengan analisi dari Gup Komersial dan Korporasi (GKK). Sistem analisis tersebut dinamakan Four Eyes Principal.
- Bahwa MAK ditandatangani oleh AM dari kedua Grup, Pemimpin Divisi kedua Grup, Lalu diteruskan kepada Direktur Kepatuhan untuk dilakukan uji kepatuhan terhadap ketentuan hukum yang berlaku di PT. Bank DKI. Kemudian Nota analisa kredit diajukan kepada Direksi oleh GMRK untuk dimintakan waktu pelaksanaan Komite Kredit.
- Bahwa pelaksanaan Komite Kredit adalah presentasi oleh Grup GKK, dan GMRK, dihadapan Komite Kredit yang terdiri dari Direktur Utama Bank DKI, Terdakwa selaku Direktur Pemasaran, Direktur Keuangan, Direktur Operasional, dan Direktur Kepatuhan (sesuai dengan limit kredit sebesar di atas Rp 150 milyar).
- Bahwa hasil Komite Kredit berupa risalah keputusan kredit yang ditandatangani oleh Direktur Utama Bank DKI, Terdakwa selaku Direktur Pemasaran, Direktur Keuangan, Direktur Operasional, dan Direktur Kepatuhan.
- Bahwa Risalah keputusan kredit dibuat oleh Sekretaris Komite (GMRK).
- Bahwa bila permohonan kredit disetujui, maka GKK membuat SPPK (Surat Pemberitahuan Persetujuan Kredit) yang ditujukan kepada calon Debitur untuk dimintakan persetujuannya terhadap syarat-syarat pendatanganan perjanjian kredit.
- Bahwa terakhir dilakukan penandatangan Perjanjian Kredit yang
  ditandatangani oleh Terdakwa selaku Direktur Pemasaran dan Debitur di hadapan Notaris.
- Bahwa sesuai dengan Buku Pedoman Perkreditan (BPP) No. 425 Tahun 2010Bab III, Proses Pemberian Kredit huruf F tentang Analisa Kredit sub 1, Analisa Kwalitatif huruf b Karakter Managemen hal. 18 poin 1 tentang keharusan untuk menganalisa Pengalaman usahadan Profesionalisme pengurus dibidangnya.
- Bahwa didalam MAK No.183/GKM-Korp/V/2012, tanggal 10 Mei 2012 disebutkan syarat pencairan yang antara lain menyerahkan asli dokumen Keputusan Pemenang Lelang Tunggal/ SPK/Kontrak atau true foto copy yang ditandatangani debitur,
- Bahwa dalam MAK tersebut debitur adalah PT Likotama Harum sedangkan SPK/ Kontrak pekerjaan pembangunan Bandara Udara sisi Udara tanah Grogot, ditandatangani oleh KSO Lampiri-Relis, Pembangunan Jembatan Kab Meranti ditandatangani oleh KSO Ninda Karya, Pembangunan Pelabuhan Dorak ditandatangani oleh Jhon Chaidir/ PT. Glinding Mas sedangkan pembangunan RS Kebumen oleh PT Relis.
- Bahwa didalam MAK No.183/GKM-Korp/V/2012, tanggal 10 Mei 2012 tertulis syarat bahwa PT Likotama Harum harus menyerahkan Akta Cessie Notariel yang antara lain berisi bahwa atas seluruh tagihan proyek yang dibiayai oleh Bank DKI baik untuk proyek yang dimenangkan oleh debitur maupun proyek yang pengerjaannya dilakukan oleh debitur berdasarkan dokumen/ perjanjian tertentu dengan perusahaan pemenang tender dialihkan haknya untuk kepentingan Bank DKI.
- Bahwa pada bagian MAK No.183/GKM-Korp/V/2012, tanggal 10 Mei 2012 disyaratkan adanya Surat Kuasa dari pemenang tender kepada Bank DKI yang memberikan kuasa kepada Bank DKI untuk melakukan pemindahbukuan dana yang terdapat di rekening penerimaan pembayaran dari Bouwheer yang akan dipergunakan untuk penurunan baki debet atau pelunasan fasilitas.
- Bahwa untuk fasilitas kredit terhadap PT. Likotama Harum tidak diperlukan feasibiliy/ study kelayakan karena fasilitas kreditnya bukan kredit investasi, dan PT. Likotama Harum akan mengerjakan proyek pemerintah yang sudah pasti ada anggarannya sehingga pasti dibayar jika pekerjaannya sudah selesai.
- Bahwa pada bagian III. Isi. MAK No. 183/GKM-Korp/V/2012, tanggal 10 Mei 2012, disebut Key Person H. SUPENDI,
- Bahwa dalam pengajuan fasilitas kredit dari Debitur PT. Likotama Harum selaku pemohon ada menyertakan Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK) dan hal itu adalah keharusan, sedangkan NPWP bukan NPWP perorangan namun NPWP perusahaan.
- Bahwa yang dimaksud dengan Standing Instruction adalah surat pernyataan persetujuan oleh bowheer/ pemberi pekerjaan untuk menyalurkan penagihan/ pembayaran dari bowheer ke rekening escrow/ pemenang lelang.
- Bahwa yang termasuk analisa kualitatif adalah analisa dari Aspek Yuridis (Pendirian perusahaan, perijinan, permohonan kredit), Aspek Manajemen (CV. Pengurus), Aspek teknis produksi, Aspek pemasaran.
- Bahwa yang melakukan Account Manager yang ditunjuk oleh Pemimpin Grup.
- Bahwa dalam hal Analisa Kuantitatif dilakukan oleh Grup Manajemen Risiko Kredit.
- Bahwa setelah dilakukan analisa kredit MAK diteruskan ke Divisi Komersial Korporasi GKK dan Divisi Risk GMRK selaku pemutus tingkat-I, selanjutnya diteruskan ke Pimp. Grup GMKR dan Pimp. Grup GKK untuk di putus selaku pemutus komite tingkat II. Selanjutnya diteruskan ke Direktur Kepatuhan untuk dilakukan Uji Kepatuhan dan selanjutnya dimintakan waktu oleh sekretaris komite yaitu GMRK untuk dilakukan komite kredit Direksi (Komite A. 1 Yang terdiri dari Direktur Utama Bank DKI, Terdakwa selakuDir. Pemasaran, Dir. Operasional dan Dir. Keuangan). Jika disetujui oleh komite Direksi maka dituangkan dalam keputusan risalah keputusan kredit.
- Bahwa pada Risalah Keputusan Komite Kredit Kategori Al bulan Mei 2012, disebutkan agar Unit Bisnis melakukan konfirmasi ke Notaris, apakah biaya proses pensertifikatan atas 3 (tiga) Akta Jual Beli masing- masing No, 847/2011, 846/2011 dan 845/2011 dan biaya pengikatan Hak Tanggungan atas SHM No. 1006 an. Dewiyana Supiyanti telah dipenuhi oleh debitur.
- Bahwa tugas dan tanggungjawab saksi terhadap permohonan kredit PT. Likotama Harum, selaku Pemimpin Divisi Korporasi Non Sindikasi, melakukan pemeriksaan dan mengkaji hasil analisis dari Account Manajer yang dituangkan dalam MAK, kemudian menandatangani kolom tanda tangan selaku Pemimpin Divisi Korporasi Non Sindikasi hasil Site Visit/ OTS oleh AM. Hasil pemeriksaan dan kajian, bila telah sesuai dengan ketentuan BPP Perkreditan, maka saksi menandatangani kolom pemutus tingkat I. Dan saksi juga mempunyai tugas memonitor hasil site visit oleh AM.
- Bahwa saksi ikut mengusulkan permohonan kredit dari PT. Likotama Harum. Usulan tersebut dituangkan dalam Nota MAK yang dibuat oleh AM.
- Bahwa dalam pengusulan tersebut, saksi melakukan verifikasi, dan site visit apabila ada perintah dari atasan (pemimpin Grup), namun untuk permohonan kredit an. PT.Likotama Harum, saksi tidak melakukan site visit karena tidak ada perintah, yang saksi lakukan hanya menandatangani usulan dalam MAK selaku Pemutus tingkat I.
- Bahwa sepengetahuan saksi peruntukkan kredit oleh PT. Likotama Harum adalah untuk pembiayaan proyek pekerjaan:
  - Pembangunan Jembatan Selat Rengit, di Kepulaan Meranti, di Riau sebesar Rp. 212.000.000.000.-;
  - Pembangunan Pelabuhan Kawasan Dorak, Selat Panjang Riau sebesar Rp. 83.500.000.000.-;
  - Pembangunan Gedung RSUD Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah sebesar Rp. 94.200.000.000.-;
  - Pengadaan Kontruksi Bangunan Sisi Udara, di Kabupaten Paser, Kalimantan sebesar Rp. 389.900.000.000,-
- Bahwa pada saat saksi bergabung dengan Grup Komersial dan Korporasi, sudah ada pencairan kredit dari Debitur PT. Likotama Harum dengan dasar MAK No.059/GKM-Korp/III/2011 tanggal 18 Maret 2011 yang salah satunya untuk pekerjaan proyek di Bandara Paser-Kaltim.
- Bahwa syarat-syarat pemberian fasilitas dan pencairan kredit yang tertuang dalam MAK, biasanya dibuat dengan mengikuti MAK yang sudah baku, dengan mencontoh MAK-MAK dari Debitur sebelumnya.
- Bahwa selama saksi sebagai Pimpinan Divisi Korporasi, Pimpinan Divisi Administrasi Kredit yang menangani Debitur PT. Likotama Harum diduduki oleh Riana Vitasari, sedangkan Analis GMRK-nya berbeda- beda yang ditunjuk karena tidak ada pengkhususan dalam menangani salah satu Debitur, untuk PT. Likotama Harum yang sering menangani analis adalah Antony Wirawan.
- Bahwa sepengetahuan saksi, yang mengerjakan proyek Pembangunan Bandara Sisi Udara Tanah Grogot, Jembatan, dan Kawasan Pelabuhan Kabupaten Meranti serta pembangunan Rumah Sakit Kebumen berdasarkan dokumen-dokumen dalam pembahasan MAK adalah PT. Likotama Harum dengan menggunakan bendera lain/pemenang lelang;
- Bahwa yang menandatangani Berita Acara Kunjungan Setempat dan Konfirmasi tanggal 26 Juni 2012 adalah Hendri Kartika Andri dan saksi selaku Kepala Divisi Korporasi.
- Bahwa yang pergi ke Tanah Grogot untuk melakukan kunjungan dan konfirmasi adalah Hendri Kartika Andri bersama Samsul Bahri (Direktur PT. Likotama Harum;
- Bahwa sepengetahuan saksi, penggunaan kredit kepada PT. Likotama telah sesuai dengan peruntukkannya berdasarkan dari laporan progress proyek yang disampaikan oleh Debitur kepada Bank.
- Bahwa sepengetahuan saksi kondisi baki debet/outstanding kredit PT. Likotama Harum belum lunas. Sampai Jatuh tempo kredit tanggal 06 Juni 2014, PT. Likotama Harum belum membayar kredit modal kerja, asuransi pada Jasindo pernah di ajukan klaim sebesar Rp.100.000.000.000.- belum diterima oleh PT. Bank DKI Jakarta. Dan kredit PT. Likotama diperpanjang sampai dengan 06 Juni 2015 dengan outstanding terakhir di bulan Juni 2014 (jatuh tempo) sebesar Rp. 230 milyar.
- Bahwa pada saat saksi mengusulkan perpanjangan dan penambahan kredit PT. Likotama Harum menjadi Rp. 132.500.000.000 sesuai MAK No.183/GKM-Korp/V/2012, tanggal 10 Mei 2012 Perpanjangan dan Penambahan Fasilitas Kredit, kredit yang telah dicairkan pada Tahun 2011 belum lunas, dan baki debet yang tersisa masih diatas Rp.100 milyar, namun dengan pertimbangan proyek yang dikerjakan masih dalam proses maka MAK dimaksud tetap dibahas.
- Bahwa besaran outstanding/ baki debet PT Likotama Harum pada saat penyusunan MAK No. 247/GKK-DK/V/2013, tanggal 10 Mei 2013 sebesar Rp.116 milyar.
- Bahwa outstanding/baki debet PT Likotama Harum pada saat penyusunan MAK No.442/GKK-DK/V/2014, tanggal 22 Mei 2014 Perihal Perpanjangan Fasilitas Kredit diatas Rp. 200 milyar.
- Bahwa yang dimaksud dengan Reaktifasi hampir sama dengan perpanjangan namun sifatnya hanya sementara,

3. RIDWAN FAISAL

Saksi RIDWAN FAISAL.
- Bahwa saksi pernah diperiksa dihadapan Penyidik;
- Bahwa keterangan saksi dalam BAP Penyidik keterangan saksi sendiri;
- Bahwa saksi dalam memberikan keterangan tidak ada tekanan;
- Bahwa keterangan saksi yang dituangkan dalam BAP benar;
- Bahwa saksi pernah Pemimpin Departement Korporasi I atau Account Manager Coorporati I di Group Komersial dan Korporasi Kantor Pusat PT. Bank DKI Jakarta pada Tahun 2010 s/d 2012,
- Bahwa saksi menjabat AM Unit Korporasi Non Sindikasi sejak 10 Februari 2011 atas dasar Keputusan Direksi PT Bank DKI Nomor 16 Tahun 2011 tentang penugasan karyawan PT Bank DKI, hingga 5 Oktober 2012 atas dasar Keputusan Direksi PT Bank DKI No. 194 Tahun 2012 perihal Penugasan Ridwan Faisal sebagai AM Unit Korporasi Sindikasi.
- Bahwa saksi juga bertanggung jawab dan berperan aktif dalam pengelolaan danpemantauan: Pelaksanaan dan pengembangan rencana pemasaran kredit korporasi I, Memantau dan mengkaji strategi pemasaran yang telah dilaksanakan, Mengembangkan nasabah potensial dan menjaga hubungan dengan baik dengan nasabah/calon nasabah korporasi I., Mereview atas pengumpulan data dan memastikan atas kelengkapan serta keakuratan data, Berkoordinasi dengan unit terkait terhadap pemasaran ekspor/impor dan jasa Bank DKI, Melakukan penanganan kredit – kredit bilateral. Merekomendasikan / mengusulkan permohonan kredit debitur/calon debitur korporasi I, Melaksanakan penagihan atas kredit bermasalah kolektibiliti II, III, dan IV, Memantau atas barang jaminan debitur
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa Mulyatno Wibowo selaku Direktur Pemasaran pada Bank DKI Jakarta sejak Tahun 2010-2014, dan saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan terdakwa.
- Bahwa tugas Direktur Pemasaran pada Bank DKI Jakarta adalah melakukan supervisi terhadap Group Komersial, Group Konsumer, Group Mortgage and Housing,serta Group Syariah.
- Bahwa dalam hal penyaluran kredit modal kerja di Bank DKI, Direktur Pemasaran berperan selaku salahsatu Pemutus Kredit yang diselenggarakan dalam Rapat Komite Kredit.
- Bahwa yang duduk dalam Grup Komersial dan Korporasi adalah: Pemimpin Grup Komersial dan Korporasi adalah Widyastuti sejak bulan Pebruari 2015 sampai sekarang, menggantikan Dulles Tampubolonyang sekarang pindah ke Grup Pengelelolaan Asset (GPA); Kepala Divisi Korporasi I adalah Endah Laksmitri menggantikan I Ketut Satra; Pemimpin Divisi Komersial Oki Parbinoto; Sebagai Acount Manager/pengelola account PT Likotama Harum ketika itu adalah Hendri Kartika Andri (2013) yang sekarang sudah pindah ke Grup Pengelola Asset.
- Bahwa berdasarkan Keputusan Direksi PT Bank DKI No. 152 Tahun 2008 tentang Perubahan Struktur Organisasi Grup Komersial PT Bank DKI, nama jabatan Pemimpin Departemen Korporasi I merupakan jabatan struktural yang kemudian berdasarkan Keputusan Direksi PT Bank DKI Nomor 16 Tahun 2011 tentang penugasan karyawan PT Bank DKI, berubah nama menjadi Account Manager Unit Korporasi Non Sindikasi yang merupakan jabatan fungsional.Ketika saksi menjabat pada jabatan tersebut, yaitu hingga 5 Oktober 2012 seperti yang telah disebutkan pada butir 5 di atas, berdasarkan Keputusan Direksi PT Bank DKI No. 152 Tahun 2008 tentang Perubahan Struktur Organisasi Grup Komersial PT Bank DKI, saksi bertanggung jawab kepada Pemimpin Divisi Korporasi pada waktu itu Karen Ezana.
- Bahwa pada Bab II BPP Kredit No. 425 Tahun 2010 hal 1 disebutkan tugas dan fungsi Grup Komersial adalah mengumpulkan dan memastikan validitas dokumen dan kelengkapan data berikut informasidebitur/calondebitur serta bertanggungjawab memverifikasi sesuai prosedur yang ditetapkan. Validitas dokumen adalah kebenaran dokumen.Sementara verifikasi adalah pengecekan.
- Dan sesuai Bab II BPP Kredit No. 425 Tahun 2010 hal 1 disebutkan tugas dan fungsi Grup Komersial adalah melakukan kunjungan ke (calon) debitur (onthespot) sebagai bagian dari pemantauan kredit dan apabila dipandang perlu;
- Bahwa berdasarkan Keputusan Direksi PT Bank DKI No. 152 Tahun 2008 tentang Perubahan Struktur Organisasi Grup Komersial PT Bank DKI, jabatan saksi sebagai AM Unit Korporasi Non Sindikasi
- Bahwa tugas dan tanggungjawab bagian komersial kredit sebagaimana dimaksud dalam Bab II BPP Kredit No. 425 Tahun 2010 hal 1, diuraikan dengan rinci pada Keputusan Direksi PT Bank DKI No.152 Tahun 2008 tentang Perubahan Struktur Organisasi Grup Komersial PT Bank DKI,
- Bahwa dalam menyusun MAK Account Manager bekerjasama dengan Analis Resiko, dan berdasarkan Keputusan Direksi PT Bank DKI No.425 tanggal 30 Desember 2010 perihal Kebijakan dan Prosedur Kredit Komersial BAB II, disebutkan bahwa Unit yang mengelola risiko kredit bersama unit bisnis mengevaluasi dan melakukan risk assessment terhadap berbagai aspek atas setiap proposal kredit (MAK) segmen Komersial. Yang terdapat dalam MAK tersebut bukan merupakan pendapat pribadi, tetapi merupakan pendapat unitnya.
- Bahwa sepengetahuan saksi, Tahun 2011 sampai Tahun 2012 PT. Likotama Harum memiliki fasilitas KMK-SPK untuk tambahan modal kerja dalam bidang usaha jasa konstruksi dan pengadaan barang dari proyek-proyek di pemprov DKI dan instansi pemerintah lainnya, BUMN dan BUMD.
- Bahwa sesuai dengan Risalah Keputusan Komite Kredit Kategori A tanggal 18 Maret 2011, telah disetujui tambahan fasilitas KMK SPK an.
- PT Likotama Harum sebesar Rp.126 Milyar sehingga limit fasilitas KMK SPK tersebut menjadi Rp.140 milyar (dengan sub limit L/C sebesar Rp.30 Milyar).
- Bahwa posisi eksisting fasilitas kredit PT Likotama Harum saat itu (sebelum penambahan limit), per 17 Maret 2011 adalah limit total Rp. 17,5 milyar (terdiri dari KMK SPK Rp. 14 milyar dan KMK PRK Rp.3,5 milyar) dengan baki debet total sebesar Rp.11,185 milyar (terdiri dari KMK SPK Rp.7,713 milyar dan KMK PRK Rp.3,472 milyar). Jatuh tempo untuk kedua fasilitas tersebut adalah tanggal 6 Juni 2011 dan keduanya memiliki kolektibilitas lancar.
- Bahwa pada saat limit fasilitas KMK SPK PT Likotama sebesar Rp.14 milyar, tidak terdapat jaminan berupa asuransi kredit. Berdasarkan Keputusan Direksi PT Bank DKI No. 425 tanggal 30 Desember 2010 perihal Kebijakan dan Prosedur Kredit Komersial,;
- Bahwa penambahan limit fasilitas KMK SPK atas nama PT Likotama Harum tersebut didasarkan pada Surat Permohonan PT Likotama Harum No.008/S.Pemb/LH-DKI/II/2011 tanggal 16 Februari 2011 yang ditandatangani oleh Samsul Bahri sebagai Direktur Likotama sesuai dengan Akta Perubahan No. 359 tanggal 31 Desember 2010 Notaris Herry Sosiawan, SH di Tangerang.
- Berdasarkan Keputusan Direksi PT Bank DKI No. 152 Tahun 2008 tentang Perubahan Struktur Organisasi Grup Komersial PT Bank DKI, Butir IV.3.h. disebutkan bahwa salah satu tanggungjawab utama Analis Departemen Korporasi I adalah melakukan pengecekan atas data nasabah dan memastikan bahwa data tersebut benar, sehingga yang bertanggung jawab terhadap kebenaran dari data-data yang ada dialam Memorandum Analisis Kredit/ MAK No. 059/GKM-Korp/III/2011 tanggal 18 Maret 2011, yaitu data-data proyek / pekerjaan yang akan dikerjakan sehubungan dengan fasilitas perpanjangan dan penambahan kredit dari 14 milyar menjadi Rp. 140 miliyar;
- Bahwa berdasarkan Keputusan Direksi PT Bank DKI No. 152 Tahun 2008 tentang Perubahan Struktur Organisasi Grup Komersial PT Bank DKI, Butir IV.1 dan IV.2 disebutkan bahwa tanggung jawab utama dari analis antara lain pelaksanaan dan pengembangan rencana pemasaran kredit serta menyiapkan aplikasi kredit dan membina hubungan dengan nasabah/calon nasabah.Analis yang dimaksud disini adalah Analis Kredit pada Grup Komersial.
- Bahwa yang menjadi Analis Kredit pada Grup Komersial pada Tahun 2011 dan 2012 adalah Hendri Kartika Andri.
- Bahwa terhadap 8 (delapan) proyek yang termasuk dalam MAK No. 059/GKM-Korp/III/2011 tanggal 18 Maret 2011 yang ada di bagian aspek pemasaran, dijelaskan bahwa proyek-proyek tersebut merupakan rencana pekerjaan, jadi bukan proyek yang dimenangkan oleh debitur. Terkait pengecekan ke lapangan, saksi tidak ingat apakah dilakukan atau tidak karena merupakan tanggung jawab analis.
- Bahwa sepengetahuan saksi dalam Keputusan Komite Kredit disyaratkan agar Debitur menyerahkan agunan yang lebih marketable yaitu yang terletak di daerah Patra Kuningan, adalah karena salah satu Direksi mengatakan bahwa PT Likotama Harum memiliki asset di Patra Kuningan, sehingga diminta untuk dijadikan agunan kredit. Dan berdasarkan Keputusan Direksi PT Bank DKI No. 425 tanggal 30 Desember 2010 perihal Kebijakan dan Prosedur Kredit Komersial, pengikatan agunan tersebut kemudian dilakukan oleh Grup Manajemen Risiko Kredit sebagai Unit Administrasi Kredit, dengan nilai pengikatan sebesar Rp. 12,811 Milyar.
- Bahwa yang dimaksud dengan Key Person adalah orang yang memegang posisi kunci dan merupakan pelaku utama dalam bisnis perusahaan tersebut.
- Bahwa sepengetahuan saksi, Key Person PT. Likotama Harum adalah H SUPENDI sedangkan yang menandatangani permohonan adalah SYAMSUL BAHRI, hal tersebut dikarenakan berdasarkan Anggaran Dasar PT Likotama Harum, Direksi harus mendapatkan izin dari Dewan Komisaris untuk meminjam uang dan menjaminkan kekayaan perusahaan kepada Bank. Izin dari Dewan Komisaris ini dipersyaratkan pada syarat penandatanganan Perjanjian Kredit. Berdasarkan Akta No. 357 tanggal 19 April 2011 Notaris Herry Sosiawan, SH di Tangerang, Dewan Komisaris PT Likotama Harum adalah Supendi (sebagai key person) dan Dewi Yana Supianti. Sehingga Supendi dapat diminta pertanggungjawaban secara formal karena telah memberikan izin kepada Direktur PT Likotama Harum untuk meminjam uang dan menjaminkan kekayaan perusahaan kepada Bank.
- Bahwa pada saat proses pemberian kredit, Grup Komersial dan Korporasi, mulai dari Pemimpin Grup, Pemimpin Divisi, AM dan AO melakukan wawancara dengan Debitur yang terdiri dari Supendi, Samsul Bahri, dan orang teknis PT Likotama Harum. Dimana wawancara tersebut dilakukan secara bersama-sama.
- Bahwa menurut sepengetahuan saksi secara dokumen, Samsul Bahri sebagai Direktur PT Likotama Harum telah menandatangani permohonan kredit dan telah disetujui pula oleh Dewan Komisaris PT Likotama Harum yang salah satu anggotanya adalah Supendi.
- Bahwa benar Grup Komersial Kredit melakukan peninjauan ke kantor PT Likotama Harum, namun berdasarkan Keputusan Direksi PT Bank DKI No. 425 tanggal 30 Desember 2010 perihal Kebijakan dan Prosedur Kredit Komersial Bab III.E,;
- Bahwa didalam MAK juga dituangkan mengenai jumlah karyawan yang dimiliki PT Likotama Harum,;
- Bahwa dalam MAK Dirut Syamsul Bahri juga terlibat dengan kredit dalam perhatian khusus dengan nilai yang hanya kurang lebih Rp. 6.000.000,- dimana sesuai dengan MAK No. 059/GKM-Korp/III/2011, fasilitas tersebut telah dilunasi oleh ybs pada tanggal 17 Maret 2011.
- Bahwa pada tanggal 7 Desember 2011, diputuskan penurunan kredit menjadi Rp.102,5 Milyar karena ada penarikan agunan,
- Bahwa pada bulan Desember 2011, terjadi penurunan plafon karena penarikan jaminan, namun pada tanggal 10 Mei 2012 PT Likotama Harum diusulkan kembali untuk mendapat tambahan kredit menjadi Rp.250 milyar, yang kemudian disetujui menjadi Rp.132.500.000,000,- padahal tidak disertai dengan jaminan fix aset, hal ini disebabkan ratio agunan fixed asset pada usulan tersebut adalah 41% dengan ratio total agunan mencapai 214%, sesuai dengan Keputusan Direksi PT Bank DKI No.425 tanggal 30 Desember 2010 perihal Kebijakan dan Prosedur Kredit Komersial, yaitu sebesar 30% untuk ratio agunan fixed asset dan 125% untuk ratio total agunan.
- Bahwa saksi ikut tandatangan didalam MAK No.263/GKM- KNS/XII/2011 tanggal 7 Desember 2011 (penurunan plapon Kredit) yang isinya menyebutkan “Saat ini debitur telah diberikan kuasa dari pemenang pelelangan yaitu: Lampiri-Relis KSO, untuk mengerjakan Proyek Pembangunan Bandara Tanah Grogot Kalimantan Timur melalui Penetapan Pemenang Pelelangan No. 027/02/DISHUBKOMINFO/BBSU/Xl/2011 tanggal 14 November 2011 yang dikeluarkan oleh Dinas Perhubungan Kominfo Kabupaten Paser dengan nilai proyek sebesar Rp. 389.910.554.000,-. Proyek ini dimulai sejak Tahun 2011 hingga Tahun 2015”,
- Bahwa sesuai dengan Surat Perjanjian Kontrak Gabungan Lump Sum Dan Harga Satuan Paket Pekerjaan Konstruksi No. 027/04/DISHUBKOMINFO/BBSU/XII/2011 tanggal 22 Desember 2011 Kegiatan: Pembangunan Bandara Kabupaten Paser (Sistem Multiyears) Pekerjaan Pengadaan Konstruksi Bangunan Bandara Sisi Udara,
- Bahwa Memorandum Analisis Kredit / MAK No. 059/GKM-Korp/III/2011 tanggal 18 Maret 2011, menganalisis 8 (delapan) proyek yang akan dikerjakan oleh PT Likotama Harum dan belum ada syarat-syarat untuk pekerjaan multiyears, namun kemudian kredit disalurkan untuk pekerjaan Pengadaan Konstruksi Bangunan Bandara Sisi Udara Tanah Grogot Kabupaten Paser dengan masa kontrak selama 4 (empat) Tahun (multiyeasr) yaitu sejak tanggal 22 Desember 2011 sampai dengan 15 Agustus 2015.;
- Bahwa pada bagian IV. Syarat, MAK No.263/GKM-KNS/XII/2011 tanggal 7 Desember 2011 (penurunan plapon Kredit);
- Bahwa pada Risalah Keputusan Komite Kredit Kategori Al bulan Mei 2012, disebutkan agar Unit Bisnis melakukan konfirmasi ke Notaris, dimana menurut saksi hal tersebut seharusnya dilaksanakan oleh GKK, namun bukan merupakan persyaratan kredit dan saksi tidak mengetahui biaya proses pensertifikatan atas 3 (tiga) Akta Jual Beli masing-masing No.847/2011, 846/2011 dan 845/2011 dan biaya pengikatan Hak Tanggungan atas SHM No.1006 An. Dewiyana Supiyanti telah dipenuhi oleh debitur.
- Bahwa pada bagian MAK. No.183/GKM-Korp/V/2012, tanggal10 Mei 2012 mengenai syarat pencairan disebutkan bahwa Debitur harus mengajukan surat permohonan penarikan kredit 5 (lima) hari kerja sebelum rencana penarikan kredit dilakukan yang dilengkapi dengan asli dokumen Keputusan Pemenang Lelang;
- Bahwa pada bagian MAK No.183/GKM-Korp/V/2012, tanggal 10 Mei 2012 disyaratkan adanya Surat Kuasa dari pemenang tender kepada Bank DKI yang memberikan kuasa kepada Bank DKI untuk melakukan pemindahbukuan dana yang terdapat di rekening penerimaan pembayaran dari Bouwheer yang akan dipergunakan untuk penurunan baki debet atau pelunasan fasilitas.
- Bahwa pada bagian MAK No.183/GKM-Korp/V/2012, tanggal10 Mei 2012 juga disebutkan “Bank DKI berhak untuk menangguhkan dan/atau membatalkan pencairan kredit yang belum ditarik jika ternyata debitur menggunakan dana kredit secara tidak wajar dan/atau menyimpang dari tujuan semula sesuai dengan Perjanjian Kredit atau kondisi kredit debitur menurun menjadi Kurang Lancar, Diragukan atau Macet”.
- Bahwa sepengetahuan saksi selama menangani PT Likotama Harum hingga 5 Oktober 2012, penggunaan dana kredit tersebut tidak menyimpang dari tujuan semula dan kondisi kredit/kolektibilitasnya selalu lancar.Sehingga tindakan dimaksud tidak pernah dilakukan oleh Bank DKI.
- Bahwa MAKNo.183/GKM-Korp/V/2012, tanggal 10 Mei 2012 diputus pada Rapat Komite Kredit kategori A1 pada tanggal 11 Juni 2012 dengan anggota komite kredit Eko Budiwiyono sebagai Direktur Utama, terdakwa Mulyatno Wibowo sebagai Direktur Korporasi dan satu Direktur lain.
- Bahwa pada MAK No.183/GKM-Korp/V/2012, tanggal 10 Mei 2012, kolom penandatangannya Hendri Kartika Andri sedang dalam pelatihan, dimana yang menggantikan posisinya sebagai Analis pada saat itu tidak ada karena pada saat proses kredit, fungsi analis tetap dijalankan oleh Hendri Kartika Andri sebagaimana yang tertuang pada bagian Pengusul pada MAK terebut. Hanya saja setelah MAK selesai, pada tanggal tersebut Hendri Kartika Andri sedang pelatihan sehingga tidak dapat menandatangani MAK-nya.
- Bahwa pada tanggal 10 Mei 2013 sesuai dengan Keputusan Kredit MAK No. 247/GKK.DK/V/2013 tanggal 10 Mei 2013 disetujui penambahan kredit yang semula Rp. 132.500.000.000 (seratus tiga puluh dua milyar lima raus juta rupiah) ditambah sebesar Rp.97.500.000.000 (sembllan puluh tujuh milyar lima ratus juta rupiah) sehingga menjadi Rp.230.000.000.000 (dua ratus tiga puluh milyar rupiah), hingga 5 Oktober 2012 kondisi kredit/kolektibilitas KMK SPK atas nama PT Likotama Harum adalah lancar, dan berdasarkan IDI BI, kolektibilitas tersebut baru turun menjadi dalam perhatian khusus di Juli 2014, kurang lancar di Oktober 2014, diragukan di November 2014 dan macet di Januari 2015. Lebih lanjut, pencairan kredit tersebut hingga 5 Oktober 2012 adalah sebesar Rp. 67,9 milyar dan dana tersebut telah kembali sebesar Rp.72,06 milyar.Sehingga yang dicairkan selama saksi bertugas di unit korporasi GKK, telah kembali seluruhnya.
- Bahwa sepengetahuan saksi, asset yang diagunkan oleh PT. Likotama Harum kepada PT. Bank DKI Jakarta, pada waktu pengajuan Kredit Modal Kerja periode awal Maret 2011 sampai 05 Oktober 2012 adalah:
  1. Maret 2011 sampai Desember 2011 plafon KMK sebesar Rp.
    1. Milyard dengan total fixed asset yang diagunkan sekitar Rp. 139,5 Milyard ditambah dengan agunan non fixed asset sekitar Rp. 522,9 M berupa proyek yang akan dikerjakan dan piutang.
  2. Desember 2011 sampai Mei 2012 plafon KMK sebesar Rp. 102,5 Milyarddengan total fixed asset yang diagunkan sekitar Rp. 103,9 Milyard ditambah dengan agunan non fixed asset sekitar Rp. 559,4 Milyard berupa proyek yang akan dikerjakan,piutang, penjaminan asuransi dan deposito.
  3. Mei 2012 sampai Oktober 2012 plafon KMK sebesar Rp. 132,5 Milyard dengan total fixed asset agunan sekitar Rp. 102,9 Milyard ditambah dengan non fixed asset yang diagunkan sekitar Rp. 448,5 Milyard berupa proyek yang akan dikerjakan,piutang, penjaminan asuransi dan deposito.
- Bahwa ada Jaminan Asuransi dalam Pemberian Kredit Modal Kerja mulai Agustus 2011 terdapat persyaratan jaminan Asuransi dalam Pemberian kredit modal kerja tersebut sebesar Rp. 35.000.000.000.-.
- Bahwa pada PT. Bank DKI, dalam pemberian kredit berdasarkan Buku Pedoman Perusahaan (BPP) Kredit Nomor: 425 tanggal 30 Desember 2010, sedangkan untuk ketentuan eksternal dari Bank Indonesia, antara lain Batas Maksimal Pemberian Kredit (BMPK), Surat Edaran Bank Indonesia.
- Bahwa yang dimaksud dengan Kredit Modal Kerja adalah kredit yang diberikan untuk membiayai modal kerja perusahaan, yang habis dalam satu siklus usaha dan dapat diperpanjang sesuai kebutuhan.
- Bahwa sepengetahuan saksi, susuan pengurus PT. Likotama Harum pada saat menjabat dan berdasarkan Akte Pendirian Perusahaan, yang menjadi Direktur adalah Samsul Bahri, Komisari Utama adalah Dewi Yana Supianti, Komisaris Supendi. Dimana saksi pernah bertemu dengan pengurus PT. Likotama Harum ketika penandatangan akta kredit.
- Bahwa yang menandatangi Akte Kredit tersebut, adalah Pemimpin Grup Komersial dan Korporasi, yaitu Dulles Tampubolon dengan PT. Likotama Harum yaitu Samsul Bahri (Direktur Utama).
- Bahwa Memorandum Analisis Kredit/MAK No.183/GKM-Korp/V/2012, tanggal 10 Mei 2012 terdapat klausule: “ Mengajukan surat permohonan penarikan kredit 5 (lima)hari kerja sebelum rencana penarikan kredit dilakukan yang dilengkapi dengan asli dokumen Keputusan Pemenang Lelang Tunggal/SPK/Kontrak atau true foto copy yang ditandatangani debitur dengan menunjukan aslinya dan Purchase Order (PO) atau invoice dari supplier;
- Bahwa Buku Pedoman Perkreditan Nomor: 425 Tahun 2010 BAB III. Huruf D.Syarat efektif Penarikan Kredit yang isinya menyebutkan bahwa “ Debitur menyerahkan asli kontrak kerja / Surat Perintah Kerja dan standing instruction dari pemilik proyek / bouwheer untuk menyalurkan termijn proyek melalui Bank DKI (khusus KMK untuk konstruksi) (bukan true foto copy)”.
- Bahwa didalam Buku Pedoman Perkreditan Nomor: 425 Tahun 2010 BAB III. Huruf D. Syarat efektif Penarikan Kredit sudah jelas menuliskan kata asli sedangkan dalam MAK membolehkan true foto copy,
- Bahwa saksi tidak mengetahui sehubungan dengan adanya pekerjaan pembangunan Rumah Sakit di Kabupaten Kebumen dimintakan pembiayaannya kembali oleh Rusli Patra / PT Relis Sapindo ke Bank Mandiri, walaupun sudah ada control atas diperbolehkannya true foto copy kontrak dan SPK hal tersebut karena saksi bertugas di GKK hingga 5 Oktober 2012.
- Bahwa didalam MAK No. 059/GKM-Korp/III/2011 tanggal 18 Maret 2011 disebutkan syarat pencairan yang antara lain menyerahkan asli dokumen Keputusan Pemenang Lelang Tunggal/SPK/Kontrak atau true foto copy yang ditandatangani debitur,
- Bahwa dalam MAK tersebut debitur adalah PT Likotama Harum sedangkan SPK/Kontrak pekerjaan pembangunan Bandara Udara Sisi Udara tanah Grogot yang ditandatangani oleh KSO Lampiri-Relis, adalah tanda tangan dari debitur pada true copy tersebut, bukan debiturnya yang menandatangani asli dokumen dimaksud.
- Bahwa dalam MAK No. 059/GKM-Korp/III/2011 tanggal 18 Maret 2011 tertulis syarat bahwa PT Likotama Harum harus menyerahkan Akta Cessie Notariel yang antara lain berisi bahwa atas seluruh tagihan proyek yang dibiayai oleh Bank DKI baik untuk proyek yang dimenangkan oleh debitur maupun proyek yang pengerjaannya dilakukan oleh debitur berdasarkan dokumen/perjanjian tertentu dengan perusahaan pemenang tender dialihkan haknya untuk kepentingan Bank DKI.
- Bahwa dalam Akta No. 8 tanggal 15 Agustus 2011; yang dibuat oleh, Benny Efran, Sarjana Hukum, Notaris Kota Jakarta yang dalam akte tersebut termuat pokok perjanjian kedua belah pihak;
- Bahwa sepengetahuan saksi, tidak ada yang mewajibkan atau mengikat Pemkab. Paser untuk mengalihkan pembayarannya kepada PT Likotama Harum karena pembayaran masuk ke rekening Lampiri Relis KSO di Bank DKI sesuai Kontrak No. 027/04/DISHUBKOMINFO/BBSU/XII/2011 antara pemberi pekerjaan dengan Lampiri Relis KSO pasal 5 butir 11).
- Bahwa berdasarkan Keputusan Direksi PT Bank DKI No. 425 tanggal 30 Desember 2010 perihal Kebijakan dan Prosedur Kredit Komersial Bab II.D mengenai batas kewenangan disebutkan bahwa Komite Kredit bertanggung jawab atas kredit yang diputusnya dan tanggungjawab ini melekat hingga kredit tersebut jatuh tempo,;
- Bahwa pengusul kredit bertanggung jawab terhadap pengumpulan data terkait. Dalam hal fasilitas KMK SPK PT Likotama Harum, jangka waktunya adalah satu tahun. apa bila tidak ada perubahan syarat dan ketentuan kredit yang diubah oleh pemegang kewenangan memutus kredit yang lain. Apabila ada perubahan tersebut, maka tanggungjawabnya berpindah kepada pemegang kewenangan memutus kredit yang baru tersebut. Setelah tanggal 5 Oktober 2012 terdapat beberapa kali perubahan syarat dan ketentuan fasilitas kredit atas nama PT Likotama Harum Lebih lanjut, hingga 5 Oktober 2012 kondisi kredit/kolektibilitas KMK SPK PT Likotama Harum lancar, dan berdasarkan IDI BI, kolektibilitas tersebut baru turun menjadi dalam perhatian khusus di Juli 2014, kurang lancar di Oktober 2014, diragukan di November 2014 dan macet di Januari 2015. Lebih lanjut, pencairan kredit tersebut hingga 5 Oktober 2012 adalah sebesar Rp. 67,9 milyar dan dana tersebut telah kembali sebesar Rp. 72,06 milyar. Sehingga yang dicairkan selama saksi bertugas di unit korporasi GKK, telah kembali seluruhnya.

4. ENDAH LAKSMITRI SE

Saksi ENDAH LAKSMITRI SE.
- Bahwa saksi pernah diperiksa dihadapan Penyidik;
- Bahwa keterangan saksi dalam BAP Penyidik keterangan saksi sendiri;
- Bahwa saksi dalam memberikan keterangan tidak ada tekanan;
- Bahwa keterangan saksi yang dituangkan dalam BAP benar;
- Bahwa saksi pernah menjabat sebagai Pemimpin Divisi Kredit Korporasi I, Group Komersial dan Korporasi Kantor Pusat PT. Bank DKI Jakarta, sejak bulan Agustus 2014 – 12Mei 2015.
- Bahwa Tugas Pokok dan Fungsi sebagai Pemimpin Divisi Kredit Korporasi I dan PGS Pemimpin Divisi Korporasi II unit Kerja Grup Komersial dan Korporasi Tahun 2014 pada Kantor Pusat PT. Bank DKI Jakarta;
  1. Menerima Penyeliaan dari Atasan, yaitu Pemimpin Grup, terkait dengan Pemberian Kredit;
  2. Menjalin hubungan dengan Customer/Nasabah;
  3. Mengusulkan Fasilitas Kredit, yang diajukan oleh Acount Manager dan ikuttanda tangan;
  4. Melakukan pemantauan terhadap penagihan atas Kredit Korporasi I, kolektibiliti I dan II serta barang jaminan nasabah;
  5. Melakukan paraf surat menyurat berkaitan dengan para Nasabah/Debitur;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa Mulyatno Wibowo selaku Direktur Pemasaran pada Bank DKI Jakarta sejak Tahun 2010-2014, dan saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan terdakwa.
- Bahwa setahu saksi yang menjadi tugas Direktur Pemasaran pada Bank DKI Jakarta adalah melakukan supervisi terhadap Group Komersial, Group Konsumer, Group Mortgage and Housing,serta Group Syariah. Sedangkan dalam hal penyaluran kredit modal kerja di Bank DKI, Direktur Pemasaran berperan selaku salahsatu Pemutus Kredit yang diselenggarakan dalam Rapat Komite Kredit.
- Bahwa jenis kredit yang termasuk dalam group Komersial dan Korporasi (GKK) pada PT. Bank DKI Jakarta, adalah:
  1. Kredit untuk Investasi yang terdiri dari: Investasi Konstruksi dan Investasi Refinancing;
  2. Kredit Modal Kerja yang terdiri dari KMK Revolving, KMK Aflopend dan KMK Transaksional
- Bahwa menurut sepengetahuan saksi, PT. Likotama Harum pernah mengajukan kredit modal kerja ke Bank DKI pada Tahun 2013, dimana saksi baru mengetahuinya setelah menjadi Pejabat Pengganti Sementara (PGS) Pimpinan Divisi Korporasi II pada Bulan Agustus 2014 ketika serah terima jabatan dengan I Ketut Satre.
- Bahwa berdasarkan dokumen yang ada yaitu Memorandum Analisa Kredit (MAK) Nomor: 247/GKK-DK/V/2013 tanggal 10 Mei 2013, tentang asset yang diagunkan oleh PT. Likotama Harum, berupa tanah dan bangunan yang terdapat di Jakarta dan luar Jakarta senilai Rp. 124.900.000.000 (Fix asset) Agunan Non Fix Asset sebesar Rp.237.200.000.000.- (termasuk jaminan Asuransi Rp.100.000.000.000.- dan Deposito Rp.1.500.000.000.-).
- Bahwa benar terdapat jaminan Asuransi dalam Pemberian kredit modal kerja tersebut sebesar Rp.100.000.000.000.- pada Asuransi Jasindo Jakarta, dengan masa berlaku polis 1(satu) Tahun sejak tanggal jatuh tempo tanggal 06 Juni 2013 s/d tanggal 06 Juni 2014 ditambah 90 hari kalender (sesuai dokumen terlampir).
- Bahwa saksi pernah menjabat sebagai Pejabat Pengganti Sementara (PGS) Pemimpin Divisi Korporasi II, dimana PT. Likotama Harum dibawah Divisi Korporasi II dan berdasarkan Dokumen Polis Asuransi Kredit Modal Kerja Nomor: 403.865.200.13.05009 tanggal 12 Juli 2013, Nama Tertanggung PT. Bank DKI qq. PT. Likotama Harum Alamat Menara Kebon Sirih Lt.14 Jl. Kebon Sirih Kav.17-19 Jakarta Pusat 10340, Surat Permohonan dari GKK Nomor: 478/GKK/VI/2013 tanggal 20 Juni 2013 dengan Masa Belaku Polis 1 (satu) tahun sejak tanggal jatuh tempo tanggal 06 Juni 2013 s/d tanggal 06 Juni 2014 ditambah 90 hari kalender, yang ditanda tangani oleh Pihak JASINDO Divisi Asuransi Keuangan PT. Jasindo (Dwi Agus Sumarsono) dengan Pemimpin Group Komersial dan Korporasi PT. Bank DKI Dulles Tampubolon.
- Bahwa setiap pengajuan Kredit Modal Kerja (KMK), tidak selalu dibuat Penjaminan Kredit oleh Asuransi, berdasarkan Buku Pedoman Perkreditan Nomor: 221 tanggal 30 September 2013, pada BAB IV Point 3. Kecukupan Agunan pada huruf e dan f. yang menjelaskan bahwa, apabila kondisi diatas tidak dapat dipenuhi, maka secara per kasus tersebut dapat dipertimbangkan secara selektif, dan harus disampaikan dalam Memo Analisa Keputusan atas hal tersebut dilakukan oleh Komite Pemutus Kredit sesuai kewenangannya.
- Bahwa tata cara pembayaran premi pada saat pengajuan Kredit Modal Kerja yang dilakukan oleh PT. Likotama Harum berdasarkan dokumen yang ada Bank DKI Jakarta pada tanggal 17 Juli 2013 Grup GKK menyampaikan surat Nomor: 1409/GKK/VII/2013 perihal Pembayaran Premi Asuransi Jasindo ke Bank DKI Cabang Walikota Jakarta Barat, untuk membebankan premi penjaminan asuransi dengan plafon sebesar Rp.100.000.000.000.- atas fasilitas kredit PT. Likotama Harum dengan biaya Premi sebesar Rp.1.250.218.000.- untuk di debet dari Rekening Giro Nomor: 303.08.002471.9 atas nama PT. Likotama Harum yang ada dicabang Walikota Jakarta Barat ke Rekening Giro atas nama PT. Asuransi Jasindo di Bank DKI Cabang Tanah Abang dengan No. Rek. 118.06.04292.8, sedangkan untuk perpanjangan fasilitas kredit pihak Debitur diwajibkan untuk melunasi biaya-biaya termasuk biaya premi asuransi terlebih dahulu.
- Bahwa setelah jatuh tempo Kredit Modal Kerja atas PT. Likotama Harum pada tanggal 06 Juni 2014 perjanjian kredit ini masih tercover oleh penjaminan asuransi karena sesuai dengan Polis Asuransi Kredit Modal Kerja Nomor: 403.865.200.13.05009 tanggal 12 Juli 2013, Nama Tertanggung PT. Bank DKI qq. PT. Likotama Harum Alamat Menara Kebon Sirih Lt.14 Jl. Kebon Sirih Kav.17-19 Jakarta Pusat 10340, Surat Permohonan dari GKK Nomor: 478/GKK/VI/2013 tanggal 20 Juni 2013 dengan Masa Belaku Polis 1 (satu) tahun sejak tanggal jatuh tempo tanggal 06 Juni 2013 s/d tanggal 06 Juni 2014 ditambah 90 hari kalender.
- Dan pada saat perjanjian kredit jatuh tempo tanggal 06 Juni 2014, grup GKK telah mengirimkan surat kepada PT. Asuransi Jasindo Divisi Asuransi keuangan pada tanggal 26 Agustus 2014 dengan Nomor surat : 1030/GKK/VIII/2014, dengan perihal perpanjangan jangka waktu polis asuransi kredit atas nama PT. Likotama Harum, dengan ditanda tangani oleh Pemimpin Grup GKK Dulles Tampubolon. Dengan tujuan untuk memperpanjang penjaminan asuransi kredit oleh PT. Jasindo atas pemberian fasilitas kredit oleh PT. Bank DKI kepada PT. Likotama Harum
- Bahwa jawaban dari JASINDO dengan Nomor Surat 97/ASK/VIII/2014 tanggal 29 Agustus 2014 perihal Perpanjangan Jangka Waktu Polis Kredit An. PT. Likotama Harum;
- Bahwa Surat JASINDO berbeda dengan tanggal surat, baru diterima GKK pada tanggal 03 September 2014, berbarengan dengan surat permohonan dari PT. Likotama Harum dengan Nomor Surat: 006/LH- DKI/VIII/2014 tanggal 18 Agustus 2014 perihal Permohonan Pencairan Asuransi Jasindo.
- Bahwa Pada kenyataannya surat PT. Likotama Harum tersebut baru saksi terima pada tanggal 03 September 2014.
- Bahwa saksi telah menjelaskan kepada pemimpin GKK bahwa, tengat waktu untuk klaim asuransi penjaminan adalah sejak jatuh tempo polis pada tanggal 06 Juni 2014 s/d 90 hari tanggal 10 September
  1. Tetapi sesuai dengan disposisi tertulis dari pemimpin grup GKK, disebutkan bahwa saksi harus fokus kepada tagihan saja bukan mengurusi klaim asuransi.Dan saksi telah memberikan koordinasi dengan Acount Manager untuk melakukan pemanggilan kepada Debitur PT. Likotama Harum dengan pihak Asuransi Jasindo, untuk dilakukan pertemuan segera.
- Bahwa pada waktu saksi menjalankan cuti ibadah haji (tanggal 05 September 2014 s/d 24 Oktober 2014), tugas dan kewenangan yang melekat pada Jabatan Pemimpin Divisi Korporasi I dan PGS Pemimpin Korporasi II, diserahkan kembali kepada Pemimpin Grup GKK yaitu Dulles Tampubolon sebagai pemimpin tertinggi dan penanggungjawab di Grup GKK.
- Bahwa Surat Nomor: 97/ASK/VIII/2014 tanggal 29 Agustus 2014 perihal Perpanjangan Jangka Waktu Polis Kredit An. PT. Likotama Harum adalah meminta informasi tambahan sebagai dokumen pendukung lainnya, antara lain Jangka waktu perpanjangan polis,;
- Bahwa PT. Bank DKI telah menerima surat dari PT. Asuransi Jasindo dengan Nomor: Srt.100/ASK/IX/2014 tanggal 17 September 2014 perihal Reaktivasi PT. Likotama Harum, dimana PT. Asuransi Jasindo mohon penjelasan mengenai tanggapan bank DKI atas indikasi pemutusan kontrak terhadap bowheer. dan PT. Bank DKI telah mengirim surat balasan dengan Nomor: 1259/GKK/IX/2014 tanggal 30 September 2014, mengenai Pemenuhan Data perpanjangan Polis Asuransi PT. Likotama Harum.
- Bahwa Jawaban dari PT. Asuransi Jasindo diterima Bank DKI pada tanggal 17 September 2014, hal ini melewati masa jatuh tempo klaim, yang mengakibatkan PT. Bank DKI tidak bisa melanjutkan proses klaim tersebut.
- Bahwa saksi tidak mengetahui Tuntutan Klaim atas nama PT. Likotama Harum di Tolak, dikeluarkan oleh PT. Asuransi Jasindo Kantor Cabang Bogor dengan Nomor: SD.1770/403-1/XII/2014 tanggal 1 Desember 2014 perihal Klaim Asuransi Kredit Atas Nama PT. Likotama Harum, yang ditanda tangani oleh Kepala cabang Bpk. Heru Wibowo, S, Si, APT, bukan oleh PT. Asuransi Jasindo Pusat Jakarta.
- Bahwa sepengetahuan saksi, sesuai dengan BPP Nomor 221 tanggal 30 September 2013, BAB IV Halaman 25, poin 5 Prosedur pengajuan klaim dan poin 6 pengawasan dan laporan, pihak yang terkait dalam pengajuan klaim asuransi adalah Unit Kerja Pengelola Debitur yaitu Grup GKK dan unit Administrasi Kredit yaitu Grup Managemen Risiko Kredit unit Administrasi Kredit. Dan yang bertanggungjawab adalah Pemimpin Grup GKK dan Pemimpin Grup Managemen Risiko Kredit.
- Bahwa syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk pencairan kredit, yaitu:
  1. Menandatangani Addendum PK notariil;
  2. Menyerahkan seluruh dokumen-dokumen yang dipersyaratkan
    didalam syarat pencairan kredit, yang dituangkan didalam Surat Pemberitahuan Persetujuan Kredit (SPPK) yang telah ditanda tangani oleh Debitur diatas materai dan sesuai dengan Memorandum Syarat Penandatangan dan Pencairan Kredit dari Divisi Admin Kredit Group Managemen Risiko Kredit (GMRK) kepada GKK
- Bahwa permohonan kredit modal kerja (KMK-SPK) yang diajukan oleh PT. Likotama Harum adalah sebesar Rp.230.000.000.000.-yang diajukan pada tanggal 18 April 2013, keputusan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun, sejak tanggal 06 Juni 2013 sampai dengan 6 Juni 2014 (jatuh tempo)
- Bahwa menurut sepengetahuan saksi yang menandatangi Akte Kredit Tersebut, adalah Pemimpin Grup Komersial dan Korporasi, yaitu Dulles Tampubolon dengan PT. Likotama Harum yaitu SAMSUL BAHRI (Direktur Utama).
- Bahwa sejak bulan Agustus 2014 sampai sekarang posisi outstanding plafon PT. Likotama Harum adalah sebesar Rp.230 Milyard terdiri dari 4 proyek yang sedang dikerjakan yaitu:
  1. Pekerjaan Pembangunan Jembatan Selat Rengit, di Kepulauan Meranti, di Riau sebesar Rp. 104.000.000.000,-
  2. Pembangunan Pelabuhan Kawasan Dorak, Selat Panjang Riau sebesar Rp. 24.4540.000.000,-
  3. Pembangunan Gedung RSUD Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah sebesar Rp. 21.516.398.348,-
  4. Pengadaan Kontruksi Bangunan Sisi Udara, di Kabupaten Paser, Kalimantan sebesar Rp. 79.033.601.652,-
- Bahwa sampai jatuh tempo kredit tanggal 06 Juni 2014, PT. Likotama Harum belum melakukan pembayaran kembali atas penurunan outstanding modal kerja, dan pihak Bank DKI sudah pernah mengajukan klaim asuransi kepada Jasindo sebesar Rp.100.000.000.000.- dan sudah mendapat surat jawaban dari PT. Asuransi Jasindo kantor Cabang Bogor dengan Nomor Surat: 157/403- 1/X/2014 tanggal 20 Oktober 2014 perihal Perpanjangan Jangka Waktu Asuransi Kredit atas nama Bank DKI qq PT. Likotama Harum dan Surat No. SD.1770/403-1/XII/2014 tanggal 01 Desember 2014 perihal Klaim asuransi Kredit an. PT. Likotama Harum
- Bahwa menurut sepengetahuan saksi, PT Likotama sudah dalam tahap kondisi kolektibiliti III (Kurang Lancar) karena ada tunggakan bunga dan belum dilakukan addendum perpanjangan kredit karena masih dalam proses penandatanganan Perjanjian Kredit oleh pihak Debitur (PT Likotama)
Dan penanganan untuk permasalahan kredit PT. Likotama Harum telah diserahkan kepada Group Pengelolaan Asset sejak bulan Januari 2015 dengan posisi kollektibilty 5 (Macet)

5. DANAN LINGGAR SASONGKO

Saksi DANAN LINGGAR SASONGKO.
- Bahwa saksi pernah diperiksa dihadapan Penyidik;
- Bahwa keterangan saksi dalam BAP Penyidik keterangan saksi sendiri;
- Bahwa saksi dalam memberikan keterangan tidak ada tekanan;
- Bahwa keterangan saksi yang dituangkan dalam BAP benar;
- Bahwa saksi menduduki jabatan sebagai Pemimpin Group Manajemen Resiko Kredit berdasarkan SK Direksi No.199 Tahun 2012 (PJ Pemimpin Grup), SK Direksi No. 259 Tahun 2013 (Pemimpin Grup), SK Direksi No. 389 Tahun 2014 (Pemimpin Grup, karena perubahan struktur organisasi Bank DKI),
- Bahwa tugas saksi sebagai Pimpinan Group Manajemen Resiko Kredit adalah:
  o Mensupervisi divisi Resiko Kredit I
  o Mensupervisi Divisi Resiko Kredit II
  o Mensupervisi Divisi Administrasi Kredit dan Pembiayaan
  o Mensupervisi Divis Kebijakan dan Monitoring
- Bahwa Huruf a mengacu Buku Pedoman Perusahaan Kebijakan dan Prosedur Kredit Komersial (No. 425 Tahun 2010; No. 221 Tahun 2013); huruf b mengacu kepada Buku Pedoman Perusahaan Kebijakan dan Prosedur Kredit Ritel (No.217 Tahun 2013).
- Bahwa sebagai Sekretaris Komite Kebijakan Perkreditan/Pembiayaan berdasarkan SK Direksi No. 192 Tahun 2011 dan diperbaharui dengan SK Direksi No. 60 Tahun 2014.
- Bahwa saksi kenal dengan tersdakwa MULYATNO WIBOWO.MBA selaku Direktur Pemasaran pada Bank DKI Jakarta sejak Tahun 2010- 2014, dan saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan terdakwa.
- Bahwa tugas Direktur Pemasaran pada Bank DKI Jakarta adalah melakukan supervisi terhadap Group Komersial, Group Konsumer, Group Mortgage and Housing, serta Group Syariah.
- Bahwa dalam hal penyaluran kredit modal kerja di Bank DKI, Direktur Pemasaran berperan selaku salahsatu Pemutus Kredit yang diselenggarakan dalam Rapat Komite Kredit.
- Bahwa Struktur organisasi Group Manajemen Resiko Kredit sejak 2 Januari 2014 dibawah Supervisi Direktur Operasional. SK DIR No. 345 tanggal 30 Desember 2013;
- Bahwa yang menjadi tugas bagian Group Manajemen Resiko Kredit Huruf a mengacu Buku Pedoman Perusahaan Kebijakan dan Prosedur Kredit Komersial (No. 425 Tahun 2010; No. 221 Tahun 2013); huruf b mengacu kepada Buku Pedoman Perusahaan Kebijakan dan Prosedur Kredit Ritel (No. 217 Tahun 2013);
- Bahwa Bank DKI berdiri sejak 11 April 1961, dengan pemilik saham saat ini adalah Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta dan PD. Pasar Jaya.
- Bahwa saksi mengelola fasilitas kredit debitur a/n PT. Likotama Harum sejak menjabat Pengganti Sementara Pemimpin Grup Mananjemen Risiko Kredit, April 2012.
- Bahwa proses kredit debitur a/n PT. Likotama Harum mulai dari permohonan kredit s/d keputusan kredit, penandatanganan kredit, penarikan/pencairan kredit dan monitoring kredit;
- Bahwa tujuan pemberian kredit kepada debitur a/n PT. Likotama Harum adalah sebagai tambahan modal kerja konstruksi dan pengadaan PT. Likotama Harum.
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa sebenarnya yang mengerjakan proyek-proyek yang dibiayai oleh Bank DKI terkait fasilitas kredit yang diberikan kepada debitur a/n PT. Likotama Harum dilapangan karena Grup Resiko Kredit tidak mempunyai tugas dan fungsi untuk melakukan peninjauan ke lapangan, yang lebih mengetahui hal tersebut adalah Grup Komersial dan Korporasi yang dipimpin oleh Dulles Tampubolon.
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang mereferensikan permohonan kredit debitur a/n PT. Likotama Harum ke Bank DKI Grup Komersial dan Korporasi, karena debitur adalah existing di Bank DKI sejak Tahun 2006.
- Bahwa saksi pernah melakukan analisa terhadap Karakter dan Manajemen debitur a/n PT. Likotama Harum, yaitu analisa karakter dilakukan oleh GKK.
- Bahwa yang menjadi key person/contact person debitur a/n PT. Likotama Harum yang selalu intens melakukan komunikasi dengan Grup Komersial dan Korporasi/Grup Manajemen Risiko Kredit dalam proses pemberian kredit dan penarikan/pencairan kredit adalah pengurus sesuai akta. Dan setelah tandatangan akad tidak pernah bertemu dengan pengurus/key person.
- Bahwa saksi mengenal Supendi September 2014 (satu-satunya orang Likotama yang dikenal). Dimana H. Supendi adalah Komisaris di PT Likotama Harum.
- Bahwa yang dimaksud dengan Key person adalah penentu.
- Bahwa saksi sebelumnya tidak mengetahui bahwa Komisaris PT. Likotama Harum a/n H. Supendi (ultimate owner) masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) dan mengetahui pada saat pemeriksaan audit yaitu pada bulan Pebruari 2015.
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Direktur Utama a/n Samsul Bahri ditetapkan sebagai salah satu terdakwa kasus dugaan korupsi dari DETIK, pada sekitar akhir Tahun 2014.
- Bahwa pada saat Rapat Komite Kredit (RKK) perpanjangan dan atau penambahan fasilitas kredit debitur a/n PT. Likotama Harum, Unit Legal/ Unit Kepatuhan ataupun Unit lain tidak pernah memberitahukan/menginformasikan/ mengingatkan terkait dengan Kasus Hukum yang dihadapi oleh Pengurus Perusahaan PT. Likotama Harum.
- Bahwa sepengetahuan saksi yang menjadi pertimbangan/dasar pemberian perpanjangan dan penambahan plafond fasilitas kredit pada Tahun 2013 kepada debitur a/n PT. Likotama Harum, sementara debitur bukan sebagai pemenang dan pelaksana proyek adalah PT Likotama Harum menggunakan Fasilitas Kredit untuk proyek proyek yang dimenangkan oleh PT Relis Sapindo Utama, PT Glinding Mas Wahana dan PT Mangkubuwana Hutama Jaya, atas ketiga perusahaan tersebut harus dilakukan jual beli saham yang nantinya PT Likotama Harum memiliki share pada masing masing perusahaan sebanyak 51 % dan juga dapat dipergunakan untuk Join Operation.
- Bahwa yang menjadi latar belakang dari pencantuman syarat adanya penguasaan saham 51% (lima puluh satu persen) terhadap saham- saham perusahaan yang memenangkan lelang datang dari Grup Komersial dan Korporasi dan bagian Grup Resiko Kredit hanya membuat catatan dan syarat-syarat mengenai hal tersebut.
- Bahwa ide penguasaan saham 51% (lima puluh satu persen) itu baru ada pada MAK tanggal 10 Mei 2013, tentang perpanjangan dan penambahan kredit menjadi 230 milyar; Bahwa sebelumnya tidak ada ketentuan mengenai syarat tersebut, mengapa PT Likotama Hutama mendapatkan kredit modal kerja padahal yang bersangkutan bukan pemenang lelang sebelum Tahun 2013 adalah karena sebelum Tahun 2013, adanya perjanjian Kerjasama antara perusahaan pemenang lelang dengan debitur yang dibuat secara Notariel (untuk proyek dengan nilai kontrak diatas Rp.1 Milyar) dan menunjukan asli standing instruction dari pemenang tender kepada bowheer atas pembayaran proyek yang disetujui atau countersigh ke rekening escrow di Bank DKI dan tidak dapat diubah tanpa persetujuan dari Bank. Persyaratan ini dapat tidak dipenuhi apabila informasi tersebut telah ada dalam kontrak.
- Bahwa penandatangan dan pertanggungjawaban MAK diatur dalam BPP No. 425 dan diperbaharui menjadi No.221, GRK hanya bertanggung jawab sesuai dengan fokusnya yaitu Uji Resiko pada Analisa Kuantitatif, menentukan covenant (syarat penandatanganan syarat pencairan dan syarat lainnya terdapat dalam kolom Rekomendasi, menentukan critical term & condition).
- Bahwa penarikan Modal Kerja, Debitur membuat surat permohonan penarikan Kredit kepada;
- Bahwa yang menjadi pertimbangan/dasar saksi, mensyaratkan pencairan fasilitas KMK-SPK sebagai berikut: “Apabila fasilitas ini akan dipergunakan oleh anak perusahaan PT. Likotama Harum maka harus menyerahkan akta notariil yang menyatakan bahwa kepemilikan PT. Likotama Harum di ke – 3 anak perusahaan yaitu PT. Relis Sapindo Utama, PT. Mangkubuana Hutama Jaya dan PT. Glinding Mas Wahana minimal sebesar 51%” adalah syarat yang diajukan oleh Group Komersial Kredit bukan oleh GRK, saksi tidak mengetahui mengenai latar belakangnya, namun menurut GRK, covenant tersebut dapat diterima dan diusulkan untuk menjadi keputusan dalam Rapat Komite Kredit.
- Bahwa yang menjadi pertimbangan/dasar pemberian perpanjangan dan penambahan plafond fasilitas kredit kepada debitur a/n PT. Likotama Harum, sebagaimana dimaksud dalam MAK No. 183/GKM-Korp/V/ 2012, tanggal 10 Mei 2012,;
- Bahwa dalam MAK maupun perjanjian kredit pada pemberian kredit kepada PT Likotama Harum selalu disebut istilah Standing Instruction,;
- Bahwa mengenai ketentuan kecukupan agunan diatur dalam BPP No. 25 Tahun 2010,
- Berdasarkan data adanya Pembayaran tagihan pertanggal 30 Desember 2013 sebesar Rp. 16.670.578.700,- tidak dipergunakan untuk penurunan baki debet fasilitas kredit debitur, akan tetapi dipindahkan seluruhnya ke rekening Giro No. 303.08.02471.9 a/n PT. Likotama Harum, sementara baki debet fasilitas kredit belum nihil, adapun pemindahan hasil pembayaran (di rekening escrow) ke rekening giro dilakukan oleh Group Komersial dan Korporasi.
- Bahwa sesuai MAK, salah syarat pencairan kredit adalah adanya bukti Purchase Order (PO) atau invoice dari supplier; namun internal auditor Bank DKI menemukan pada pencairan kredit sebagai berikut: c. Pencairan Kredit ke-7 Tgl. 12/05/2014 Rp 29.771.871.567
  a. Pencairan Kredit ke-5 Tgl. 11/10/2013 Rp 41.630.085.818
  b. Pencairan Kredit ke-6 Tgl. 27/11/2013 Rp 16.000.000.000
  
  tidak ada bukti Purchase Order (PO) atau invoice dari supplier.
- Bahwa Baki debet PT. Likotama Harum tanggal 1 Mei 2013 adalah Rp. 116.723 jutadan pada saat penyusunan MAK No. 247/GKK-DK/V/2013, tanggal 10 Mei 2013 Perpanjangan dan Penambahan Fasilitas Kredit menjadi Rp. 230 milyar. Sedangkan outstanding/baki debet PT Likotama Harum pada saat penyusunan MAK No. 442/GKK-DK/V/2014, tanggal 22 Mei 2014 Perihal Perpanjangan Fasilitas Kredit Baki debet PT. Likotama Harum tanggal 29 April 2014 adalah Rp. 200.228 juta.
- Bahwa Pada bagian MAK No.183/GKM-Korp/V/2012, tanggal10 Mei 2012 juga disebutkan “Bank DKI berhak untuk menangguhkan dan/atau membatalkan pencairan kredit yang belum ditarik;
- Bahwa pada Tahun 2014, Fasilitas kredit PT. Likotama Harum pernah dilakukan reaktivasi sebanyak 2 (dua) kali.
- Bahwa yang menjadi pertimbangan Reaktifasi terhadap PT Likotama Harum merupakan pertimbangan administratif;
- Bahwa sepengetahuan saksi, MAK No. 575/GKK-DK/VI/2014 tanggal 30 Juni 2014, dan sesuai BPP 221 Tahun 2013 (pembaharuan BPP 425 Tahun 2010) fungsi dan tanggung jawab GRK dalam pembuatan MAK, GRK hanya fokus pada analisa kuantitatif, menentukan covenant dan mementukan critical term condition.
- Bahwa surat Nomor: 01/MHJ-DKI/IV/2013 tanggal 18 Apri 2013 merupakan Standing Instruction.
- Bahwa saksi tidak pernah menanyakan pekerjaan Pembagunan Sisi Udara Kab. Paser, Jembatan Selat Rengit, Pelabuhan Kawasan Dorak dan Rumah Sakit Kebumen, benar-benar dikerjakan oleh PT Likotama Harum kepada grup Komersial Kredit, karena semua informasi dilapangan telah disampaikan oleh Grup Komersial dn Korporasi dalam bentuk tertulis.
- Bahwa yang memastikan PKS atau Kuasa KSO dari Lampiri, PT Nindya Karya dan PT Relis tidak bertentangan dengan perjanjian antara pemenang lelang dengan bowher atau bertentangan dengan ketentuan yang berlaku yaitu BPP No. 425 Tahun 2010 atau BPP No. 221 Tahun 2013, fungsi dan tanggung jawab, Unit Legal memberikan legal opinion secara tepat terkait aspek legal dalam pemberian kredit

6. BUDI PUDJIJONO

Saksi BUDI PUDJIJONO.
- Bahwa saksi pernah diperiksa dihadapan Penyidik;
- Bahwa keterangan saksi dalam BAP Penyidik keterangan saksi sendiri;
- Bahwa saksi dalam memberikan keterangan tidak ada tekanan;
- Bahwa keterangan saksi yang dituangkan dalam BAP benar;
- Bahwa pada Tahun 2011 saksi pernah menjabat sebagai Pemimpin Group Manajemen Resiko Kredit, yang mempunyai tugas antara lain: mensupervisi Divisi Resiko Kredit dan mensupervisi Divisi Administrasi Kredit
- Bahwa mengacu Buku Pedoman Perusahaan Kebijakan dan Prosedur Kredit Komersial No.425 Tahun 2010, sebagai Sekretaris Komite Kebijakan Perkreditan /Pembiayaan berdasarkan SK Direksi No. 192 Tahun 2012.
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa MULYATNO WIBOWO.MBA selaku Direktur Pemasaran pada Bank DKI Jakarta sejak Tahun 2010- 2014, dan saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan terdakwa.
- Bahwa yang menjadi tugas Direktur Pemasaran pada Bank DKI Jakarta adalah melakukan supervisi terhadap Group Komersial, Group Konsumer, Group Mortgage and Housing,serta Group Syariah.
- Bahwa dalam hal penyaluran kredit modal kerja di Bank DKI, Direktur Pemasaran berperan selaku salah satu Pemutus Kredit yang diselenggarakan dalam Rapat Komite Kredit.
- Bahwa tugas bagian Group Manajemen Resiko Kredit Huruf a mengacu Buku Pedoman Perusahaan Kebijakan dan Prosedur Kredit Komersial (No. 425 Tahun 2010:
- Bahwa keterlibatan saksi dalam penyusunan Memorandum Analisis Kredit adalah melakukan analisa kembali secara kuantitatip terhadap dokumen-dokumen yang diterima dari GKK dan memberikan masukan tentang critical term & conditions yang dicantumkan dalam syarat pemberian kredit. Dimana PT Likotama Harum sebagai Debitur Bank DKI masuk dalam ratting memenuhi syarat jaminan, rating dibuat oleh GMR (Grup Mananajemen Risiko).
- Bahwa Bank DKI berdiri sejak 11 April 1961, dengan pemilik saham saat ini adalah Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta dan PD. Pasar Jaya.
- Bahwa saksi mengelola fasilitas kredit debitur a/n PT. Likotama Harum sejak Tahun2006 dengan fasilitas Rp. 2 milyar di Divisi Pemasaran danpembinaan Cabang.
- Bahwa proses kredit debitur a/n PT. Likotama Harum mulai dari permohonan kredit s/d keputusan kredit, penandatanganan kredit, penarikan/pencairan kredit dan monitoring kredit
- Bahwa tujuan pemberian kredit kepada debitur a/n PT. Likotama Harum adalah merupakan tambahan modal kerja konstruksi dan pengadaan PT. Likotama Harum.
- Bahwa PT. Likotama Harum menjadi debitur Bank DKI sejak Tahun 2006 dengan plafond kredit Rp 2 milyar. Karena fasilitas kreditnya lancar maka penambahan plafond kredit secara bertahap disesuaikan dengan kebutuhan, terakhir sebesar Rp 14 milyar.
- Bahwa Penambahan plafond menjadi Rp 100 milyar diproses oleh GKK,dimana saksi sudah pindah ke GMRK.
- Bahwa sepengetahuan saksi fasilitas kredit Modal Kerja yang diberikan kepada debitur a/n. PT Likotama Harum salah satunya dipergunakan untuk membiayai proyek Bandara Kab. Passer Utara Tahun 2011, pemenang tender adalah PT Lampiri-Relis.
- Bahwa tujuan fasilitas kredit, PT Likotama Harum yang mengerjakan proyek. Untuk monitoring pelaksanaan proyek di lapangan dilakukan dan merupakan tanggung jawab unit Bisnis/GKK.
- Bahwa Unit Risiko Kredit tidak mengetahui siapa sebenarnya yang melaksanakan pekerjaan di lapangan, yang lebih mengetahui dan bertanggung jawab hal tersebut adalah Grup Komersial dan Korporasi yang dipimpin oleh Dulles T.
- Bahwa PT. Likotama Harum sudah menjadi Debitur Bank DKI sejak Tahun 2006.
- Bahwa saksi melakukan analisa terhadap Karakter dan Manajemen debitur a/n PT. Likotama Harum, yaitu analisa untuk kesesuaian dengan AD/ART, Past performance dan data-data umum lainnya. Serta BI Cheking.
- Bahwa yang menjadi key person/contact person debitur a/n PT. Likotama Harum adalah GKK/ Unit Bisnis.
- Bahwa saksi tidak kenal dengan H. Supendi, hanya mengetahui Supendi adalah sebagai key person/ultimate owner.
- Bahwa H. Supendi adalah Komisaris di PT Likotama Harum sedangkan yang dimaksud dengan Key person adalah penentu.
- Bahwa saksi tidak mengetahui bahwa Komisaris PT. Likotama Harum a/n H. Supendi (ultimate owner) masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO), serta tidak mengetahui bahwa Direktur Utama a/n Samsul Bahri ditetapkan sebagai salah satu terdakwa kasus dugaan korupsi karena sudah pensiun sejak April 2012.
- Bahwa pada saat Rapat Komite Kredit (RKK) perpanjangan dan penambahan fasilitas kredit debitur a/n PT. Likotama Harum, Unit Legal/Unit Kepatuhan ataupun Unit lain tidak pernah memberitahukan/menginformasikan/ mengingatkan terkait dengan Kasus Hukum yang dihadapi oleh Pengurus Perusahaan PT. Likotama Harum.
- Bahwa sebelum tahun 2013, adanya perjanjian Kerjasama antara perusahaan pemenang lelang dengan debitur yang dibuat secara Notariel (untuk proyek dengan nilai kontrak diatas Rp.1 Milyar) dan menunjukan asli standing instruction dari pemenang tender kepada bowheer atas pembayaran proyek yang disetujui atau countersign ke rekening escrow di Bank DKI dan tidak dapat diubah tanpa persetujuan dari Bank.
- Bahwa sesuai dengan ketentuan, MAK diajukan ke Rapat Komite Kredit ditandatangani oleh GKK dan GMRK. Untuk kebenaran, keabsahan dan validitas proyek dan dokumen-dokumen serta verifikasi menjadi tanggung jawab GKK, sedangkan GMRK hanya melakukan assesment risk dan analisa data-data kuantitatip yang diajukan GKK, serta menentukan covenant dan Syarat-syarat lainnya ( term and condition).
- Bahwa posisi Group Manajemen Risiko Kredit dalam pencairan kredit Likotama Harum, setelah menerima permohonan dari Unit Bisnis/GKK, kemudian GMRK meneliti apakah syarat syarat penarikan apakah sudah sesuai SPPK, apabila sudah dianggap memenuhi persyaratannya, maka GMRK mengirimkan surat ke cabang perihal pencairan yang diminta oleh GKK, menginformasikan kepada GKK melalui surat pemberitahuan bahwa pencairan telah dilaksanakan.
- Dalam hal ini GMRK Unit Administrasi tidak melakukan verifikasi serta keabsahan data dan tidak melakukan peninjauan proyek, yang melakukan adalah Unit Bisnis.
- Bahwa personil dari Grup Manajemen Resiko Kredit tidak terlibat dalam melakukan wawancara dengan para pihak karena wawancara merupakan tugas Unit Bisnis /GKK dan GMRK tidak melakukan peninjauan ke lokasi kantor tetapi jika dipandang perlu, GKK dapat melibatkan GMRK.
- Bahwa pada tanggal 7 Desember 2011, diputuskan penurunan kredit menjadi Rp. 102,5 Milyar karena ada penarikan agunan, setelah diverifikasi jaminan tersebut tidak dapat diikat sebagai jaminan kredit. Sehingga untuk meminimalisir risiko plafond diturunkan.
- Bahwa saksi tidak mengetahui pada bulan Desember 2011, terjadi penurunan plafon karena penarikan jaminan, namun kemudian mengapa terjadi pada bulan 10 Mei 2012 PT Likotama Harum diusulkan kembali untuk mendapat tambahan kredit menjadi Rp.250 milyar, yang kemudian disetujui menjadi Rp. 132.500.000,000,- padahal tidak disertai dengan jaminan fix aset karena saksi sudah pensiun April 2012.
- Bahwa dalam MAK No.263/GKM-KNS/XII/2011 tanggal 7 Desember 2011 (penurunan plapon Kredit) yang saksi tandatangan disebutkan “Saat ini Debitur telah diberikan kuasa dari pemenang pelelangan yaitu: Lampiri-Relis KSO, untuk mengerjakan Proyek Pembangunan Bandara Tanah Grogot-Kalimantan Timur melalui Penetapan Pemenang Pelelangan No. 027/02/DISHUBKOMINFO/BBSU/Xl/2011 tanggal 14 November 2011 yang dikeluarkan oleh Dinas Perhubungan Kominfo Kabupaten Paser dengan nilai proyek sebesar Rp.389.910.554.000,-. Proyek ini dimulai sejak Tahun 2011 hingga Tahun 2015”,;
- Bahwa berdasarkan Surat Perjanjian Kontrak Gabungan Lump Sum Dan Harga Satuan Paket Pekerjaan Konstruksi No. 027/04/DISHUBKOMINFO/BBSU/XII/2011 tanggal 22 Desember 2011 Kegiatan: Pembangunan Bandara Kabupaten Paser (Sistem Multiyears)
- Bahwa Pekerjaan Pengadaan Konstruksi Bangunan Bandara Sisi Udara, Pasal 17 Pemindahan Kewajiban, 1. "Pihak Kedua Dilarang untuk menyerahkan, memindahkan pekerjaan kepada Pihak Lain atau mengambil tindakan-tindakan lainnya diluar dari pada isi Kontrak ini tanpa persetujuan tertulis dari Pihak Kesatu".
- Bahwa sesuai dengan Bagian III. Pertimbangan, MAK, No.263/GKM- KNS/XII/2011 tanggal 7 Desember 2011 (penurunan plapon Kredit), saksi selaku Pengusul menyampaikan “GKK beserta GMRK telah melakukan site visitke Proyek Pembangunan Bandara Tanah Grogot- Kalimantan Timur pada tanggal 17 November 2011 dan melakukan konfirmasi langsung kepada bowheer dari proyek tersebut (dhl. Dinas Perhubungan Kominfo Kabupaten Paser) dengan hasil baik. Dari hasil site visit tersebut, diketahui bahwa proyek harus telah dimulai pada akhir Tahun 2011. Namun demikian meskipun seluruh peralatan Debitur telah siap dilokasi provek, pekerjaan belum dapat dilakukan karena Debitur kekurangan modal kerja;
- Bahwa yang dimaksud dengan Kredit Modal Kerja, adalah Kredit yang diberikan untuk membiaya modal kerja perusahaan, yang habis dalam satu siklus usaha dan dapat diperpanjang sesuai kebutuhan.
- Kredit dapat diajukan oleh: Perusahaan swasta atau perorangan. Lembaga pemerintah pusat atau daerah, BUMN atau BUMD, Perguruan Tinggi Negeri atau Perguruan Tinggi Swasta Perusahaan Multi Nasional, Debitur dan kredit sindikasi.
- Bahwa sepengetahuan saksi susunan pengurus PT. Likotama Harum adalah:
  1. Direktur Utama: Samsul Bahri
  2. Komisaris: Supendi
- Bahwa saksi pernah bertemu, terakhir pada saat tanda tangan kredit akhir Tahun 2011, yang menandatangani Akte Kredit tersebut adalah pengurus PT Likotama Harum (Samsul Bahri, Supendi dan anaknya) dan Pimpinan GKK.
- Bahwa untuk pemutusan kredit disesuaikan dengan wewenang, dalam hal ini, jika yang memproses Unit Bisnis /GKK.
- Bahwa peran saksi selaku Pemimpin Group Resiko Kredit dalam Pemberian Kredit yang diajukan oleh PT. Likotama Harum itu adalah memastikan bahwa risk assesment yang dilakukan oleh Unit Divisi Credit Risk dilakukan sesuai dengan ketentuan dan menambahkan persyaratan apabila dianggap perlu.
- Bahwa menurut saksi yang paling bertanggungjawab atas permasalahan proses pemberian fasilitas kredit debitur a/n PT. Likotama Harum adalah Direksi Bank DKI
- Bahwa sesuai dengan Buku Pedoman Perkreditan (BPP) Bank DKI Nomor: 425 Tahun 2010,- BAB III huru C.2.b. mengenai proses pemberian kredit yang menyebutkan Kunjungan ke lokasi usaha (On the Spot) / langsung ke tempat (calon) debitur untuk melihat secara phisik kebenaran data permohonan kredit serta menggali aktivitas usaha (calon) debitur. Kunjungan setempat harus dilaksanakan minimal oleh seorang Relationship Manager, yang melakukan survey adalah Unit Bisnis/GKK.
- Bahwa Memorandum Analisis Kredit / MAK No. 059/GKM-Korp/III/2011 tanggal 18 Maret 2011, menganalisis 8 (delapan) proyek yang akan dikerjakan oleh PT Likotama Harum dan belum ada syarat-syarat untuk pekerjaan multiyears, namun kemudian kredit disalurkan untuk pekerjaan Pengadaan Konstruksi Bangunan Bandara Sisi Udara Tanah Grogot Kabupaten Paser dengan masa kontrak selama 4 (empat) tahun (multiyeasr) yaitu sejak tanggal 22 Desember 2011 sampai dengan 15 Agustus 2015.
- Bahwa dalam MAK No. 059/GKM-Korp/III/2011 tanggal 18 Maret 2011 disebutkan syarat pencairan yang antara lain menyerahkan asli dokumen Keputusan Pemenang Lelang Tunggal/SPK/Kontrak atau true foto copy yang ditandatangani debitur,
- Bahwa verifikasi data merupakan tugas dan tanggungjawab Unit Bisnis, sedangkan Unit Risiko Kredit hanya menerima dan meneliti persyaratan penarikan kredit.
- Bahwa sesuai dengan Memorandum Analisis Kredit / MAK No. 059/GKM-Korp/III/2011 tanggal 18 Maret 2011 terdapat klausule: “Mengajukan surat permohonan penarikan kredit 5 (lima)hari kerja sebelum rencana penarikan kredit dilakukan yang dilengkapi dengan asli dokumen Keputusan Pemenang Lelang Tunggal/SPK/Kontrak atau true foto copy yang ditandatangani debitur dengan menunjukan aslinya dan Purchase Order (PO) atau invoice dari supplier;
- Bahwa Buku Pedoman Perkreditan Nomor: 425 Tahun 2010 BAB III. Huruf D. Syarat efektif Penarikan Kredit yang isinya menyebutkan bahwa “ Debitur menyerahkan asli kontrak kerja/ Surat Perintah Kerja dan standing instruction dari pemilik proyek / bouwheer untuk menyalurkan termijn proyek melalui Bank DKI;
- Bahwa pertimbangan Bank DKI yang memberikan kemudahan kepada PT Likotama Harum dimana yang dibiayai oleh Bank DKI, lelangnya tidak harus dimenangkan ataupun kontraknya tidak harus ditandatangani oleh PT Likotama Harum, tapi diperbolehkan terhadap pekerjaan yang lelangnya dimenangkan atau kontraknya ditandatangani oleh perusahaan lain yang memiliki perjanjian dengan PT Likotama Harum.

7. GUNAWAN

Saksi GUNAWAN.
- Bahwa saksi pernah diperiksa dihadapan Penyidik;
- Bahwa keterangan saksi dalam BAP Penyidik keterangan saksi sendiri;
- Bahwa saksi dalam memberikan keterangan tidak ada tekanan;
- Bahwa keterangan saksi yang dituangkan dalam BAP benar;
- Bahwa sejak Tahun 2011-2012, saksi menjabat sebagai Pemimpin Devisi Administrasi Kredit pada PT. Bank DKI Kantor Pusat dan sejak Tahun Oktober 2012 s/d Juni 2015, sebagai Pemimpin Cabang PT. Bank DKI Jakarta Barat.
- Bahwa tugas yang dilakukan pada Divisi Administrasi Kredit berdasarkan SK Direksi Nomor 230 tanggal 07 Desember 2011;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa Mulyatno Wibowo selaku Direktur Pemasaran pada Bank DKI Jakarta sejak Tahun 2010-2014, dan saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan terdakwa.
- Bahwa yang menjadi tugas Direktur Pemasaran pada Bank DKI Jakarta adalah melakukan supervisi terhadap Group Komersial, Group Konsumer, Group Mortgage and Housing,serta Group Syariah.
- Bahwa dalam hal penyaluran kredit modal kerja di Bank DKI, Direktur Pemasaran berperan selaku salah satu Pemutus Kredit yang diselenggarakan dalam Rapat Komite Kredit.
- Bahwa sepengetahuan saksi, PT. Likotama Harum menjadi Nasabah Bank DKI Jakarta. Dan terkait proses pemberian fasilitas kredit KMP- SPK dari PT. Bank DKI kepada PT. Likotama Harumsaksi tidak mengetahuinya karena bukanbagian yang memproses kredit.
- Bahwa yang dimaksud dengan Kredit Modal Kerja, adalah Kredit yang diberikan untuk membiaya modal kerja perusahaan, dengan jangka waktu biasanya 1 (satu) tahun. Dimana ada Pembatasan Kewenang pemutus Kredit Modal Kerja, pada Kantor Cabang Kelas II, maksimal sebesar Rp.1,5 milyar, yang diatas Rp.1,5 milyar, adalah kewenang Kantor Pusat (Grup Bisnis dan Direksi); Diluar Direktur Kepatuhan, tidak memutus kredit.
- Bahwa selama saksi menjadi Pemimpin Divisi Administrasi Kredit periode Tahun 2011 s/d Oktober 2012, terhadap fasilitas kredit Debitur PT. Likotama Harum telah dilakukan penarikan sebanyak tiga kali.
- Bahwa sepengetahuan saksi, Memorandum Review Persyaratan Penarikan Kredit No. 448/MRPK/GMRK/XII/2011 tanggal 12 Desember 2011, Memorandum Review Persyaratan Penarikan Kredit No. 001/MRPK/GMRK/I/2012 tanggal 06 Januari 2012, dan Memorandum Review Persyaratan Penarikan Kredit No. 282/MRPK/GMRK/VI/2012 tanggal 28 Juni 2012 yang masing-masing ditandatangani oleh GUNAWAN AMING (saksi sendiri), berkaitan dengan penarikan kredit dari Debitur PT. Likotama Harum,;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah proses terbitnya Perjanjian Kredit antara PT. Bank DKI dengan Debitur sama dengan proses terbitnya Addendum Perjanjian Kredit.
- Bahwa pada saat pencairan kredit, dokumen persyaratan pencairan yang diserahkan Unit Bisnis kepada Divisi Administrasi sudah memenuhi syarat yang tertuang dalam Perjanjian Kredit.
- Dimana Administrasi hanya menjalankan persyaratan perjanjian kredit dari Unit Bisnis, bahwa mengenai agunan yang masih berbentuk Akta Jual Beli, SPPK(Surat Pemberitahuan Persetujuan Kredit) hanya mensyaratkan adanya Cover Note Notaris.
- Bahwa tidak bisa MAK dijadikan pedoman peryaratan pencairan kredit, yang dijadikan dasar persyaratan kredit adalah Perjanjian Kredit yang telah ditanda-tangani didepan Notaris
- Bahwa ada biaya provisi KMK-SPK dan biaya administrasi kredit yang sudah disetorkan pihak Debitur kepada PT. Bank DKI berdasarkan dokumen rekening koran milik PT. Likotama Harum kepada PT. Bank DKI.
- Bahwa cara Divisi Administrasi Kredit GMRK mereview Memorandum Penarikan Kredit adalah dengan membuat check list dokumen syarat penarikan kredit sesuai dengan syarat-syarat penarikan kredit yang tercantum pada Perjanjian Kredit.
Bahwa PT. Likotama Harum masih menjadi Nasabah pada Bank DKI Cabang Walikota Jakarta Barat, tetapi sudah macet, atau kualiti 5, tidak bayar hutang Bank, sekitar bulan Juli 2014.Saksi BOYKE ADRIAN.

Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan keterangan dalam BAP benar;
Bahwa keterangan dalam BAP tersebut adalah keterangan saksi sendiri;
Bahwa sebelum saksi menandatangan BAP dibaca lebih dahulu;
Bahwa saksi dalam memberikan keterangan tidak ada paksaan;
Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
Bahwa saksi ikut sebagai pengusul Memorandum Analisa Kredit pada tahun 2011 sampai 2012 di Memorandum Analisa Kredit 059;
Bahwa yang saksi ketahui PT. Likotama Harum pernah mendapatkan kredit modal kerja sekitar 40 Milyar tahun 2010;
Bahwa saksi hanya menerima data 8 proyek dari Grup Komersial Korporasi dalam bentuk draft Memorandum Analisa Kredit;
Bahwa Grup Komersial Korporasi yang membuat draff Memorandum Analisa Kredit kemudian di berikan kepada Grup Manajemen Risiko kredit untuk dilakukan analisa apakah permohonan yang diajukan oleh PT. Likotama Harum sudah sesuai dengan persyaratan yang ada, saksi hanya meriview melalui data;
Bahwa pada saat saksi melakukan analisa secara dokumen tidak ada yang bertentangan dengan buku pedoman perkreditan (BPP);
Bahwa yang diketahui plafon PT. Likotama Harum pada tahun 2011 ada sekitar 900 Milyar;
Bahwa seingat saksi di PT. Likotama Harum pengurusnya ada Samsul Bakhri, Supendi dan Ibu Dewiyana Supiyanti pada waktu di tahun 2011 memang sudah menjabat;
Bahwa saksi menandatangani dan paraf di Memorandum Analisa Kredit 059 di tahun 2011;
Bahwa saksi mengetahui pada tahun 2011, PT. Likotama Harum kondisi keuanganya baik dan meningkat maka diajukan untuk penambahan kredit akan tetapi ada masalah di jaminan, ada beberapa jaminan yang statusnya belum ditingkatkan menjadi sertifikat;
Bahwa yang dimaksud dengan kredit modal kerja dan surat perintah kerja adalah kredit adalah kredit yang hanya bisa dicairkan berdasarkan surat perintah kerja dari bouwher dan ada Standing Instruction;
Bahwa Kredit ini disalurkan untuk mengerjakan Proyek-Proyek di pemerintahan karena setiap proyek di pemerintahan sudah ada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah jadi untuk uang kembali itu lebih pasti dan jelas;
Bahwa untuk proyek yang diajukan oleh PT. Likotama Harum itu di batasi sesuai dengan yang diajukan dan sesuai dengan keahlian;
Bahwa Grup Manajemen Risiko Kredit tidak melakukan pengecekan BI karena sudah dilakukan oleh Grup Komersial Korporasi, disini saksi hanya melakukan Riview;
Bahwa Grup Komersial Korporasi dalam membuat Memorandum Analisa Kredit tidak bisa sendiri dia menggandeng Grup Manajemen Risiko Kredit untuk melakukan Riview gunanya untuk menerapkan Prinsip Kehati-hatian;
Bahwa setahu saksi tidak ada peran atau interfensi dari Bapak Eko Budiwiyono selaku Direktur Utama di Bank DKI pada waktu itu di dalam penyusunan atau pembuatan Memorandum Analisa Kredit;
Bahwa yang saksi ketahui yang meminta saudara H. Supendi untuk menjadi Key Person itu dari Direksi, gunanya untuk meminimalisir risiko dari PT. Likotama Harum;
Bahwa yang menyakini untuk disetujui penambahan Kredit PT. Likotama Harum adalah karena Karakter dari PT. Likotama Harum tersebut dan debitur yang sudah ada dari tahun 2006 tidak pernah ada masalah kolektibilitasnya lancar dan laporan keuangannya juga baik;
Bahwa sepengetahuan saksi sepanjang tidak ada masalah dan tidak melanggar aturan maka PT. Likotama Harum dapat mengajukan Kredit;
Bahwa yang diketahui di PT. Bank DKI tidak ada aturan yang melarang debitur menggunakan perusahaan bendera;
Bahwa yang saksi ketahui ada beberapa jaminan yang telah diberikan oleh PT. Likotama Harum sebagai jaminan kredit seperti Rumah, tanah dan Jaminan Mesin Excafator.

Saksi H. ANDI NURHADI.
- Bahwa saksi pernah diperiksa dihadapan Penyidik;
- Bahwa keterangan saksi dalam BAP Penyidik keterangan saksi sendiri;
- Bahwa saksi dalam memberikan keterangan tidak ada tekanan;
- Bahwa keterangan saksi yang dituangkan dalam BAP benar;
- Bahwa pada saat pemberian kredit oleh Bank DKI Jakarta kepada PT. Likotama Harum, jabatan saksi adalah sebagai Pimpinan Departemen Risiko Kredit Konvensional Grup Manajemen Risiko Kredit berdasarkan Surat Keputusan Direksi Nomor 16 Tahun 2011 tanggal 10 Pebruari 2011, dimana tugas dan tanggung jawab berdasarkan Surat Keputusan Direktur Utama Bank DKI Nomor: 11 tanggal 08 Pebruari 2011, bertanggung jawab dalam memberikan penilaian terkait resiko kredit suatu proposal kredit dari Grup Bisnis Konvensional terkait four eyes principles sesuai ketentuan yang berlaku di Bank DKI.
- Bahwa tanggung jawab saksi sebagai Departemen Risiko Kredit Konvensional Grup Manajemen Risiko Kredit adalah bertanggung jawab dan berperan aktif dalam pengelolaan kegiatan antara lain:
- Penilaian risiko suatu proposal kredit dari Grup Bisnis Konvensional yaitu Grup Komersial dan Korporasi, Grup Penyelamatan Kredit, Grup Tresuri, Grup Retail, dan Grup Konsumer terkait four eyes principles sesuai ketentuan yang berlaku di Bank DKI.
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa Mulyatno Wibowo selaku Direktur Pemasaran pada Bank DKI Jakarta sejak Tahun 2010-2014, dan saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan terdakwa.
- Bahwa yang menjadi tugas Direktur Pemasaran pada Bank DKI Jakarta adalah melakukan supervisi terhadap Group Komersial, Group Konsumer, Group Mortgage and Housing,serta Group Syariah. Sedangkan dalam hal penyaluran kredit modal kerja di Bank DKI, Direktur Pemasaran berperan selaku salahsatu Pemutus Kredit yang diselenggarakan dalam Rapat Komite Kredit.
- Bahwa sepengetahuan saksi sehubungan dengan pemberian fasilitas pemberian kredit dari PT. Bank DKI kepada PT. Likotama Harum, dan saksi sebagai Pimpinan Departemen Resiko Kredit Konvensional adalah bekerjasama/ pairing dengan Grup Bisnis dalam hal ini adalah Grup Korporasi dan Komersial dalam penyusunan Memorandum Analisa Kredit untuk pembahasan di Komite Kredit.
- Bahwa dalam pemberian Kredit Modal Kerja yang dilakukan Bank DKI Jakarta kepada PT. Likotama Harum keputusannya tergantung plafon yang dimohonkan oleh Debitur;
- Bahwa proses kredit debitur a/n PT. Likotama Harum dalam mengajukan permohonan Fasilitas Kredit kepada GKK, GKK menyusun MAK, MAK diserahkan kepada GRK, GRK melakukan analisa resiko sesuai dengan Buku Pedoman Perusahaan, kemudian MAK ditandatangani bersama sama dengan Group Bisnis dan Group Resiko, selanjutnya MAK tersebut diserahkan kepada Divisi Kepatuhan, setelah MAK diteliti oleh Divisi Kepatuhan, selanjutnya MAK tersebut diajukan oleh GKK ke Rapat Komite Kredit, Rapat Komite Kredit lah yang menentukan diterima/ditolaknya usulan dari Group Bisnis, kemudian diproses oleh komite kredit yaitu karena diatas Rp.5.000.000.000,-bahkan karena diatas Rp.100.000.000.000,- (kategori A1) maka pemutus kreditnya adalah seluruh Direksi.
- Bahwa Setelah diputuskan oleh Komite Kredit, GRK menyiapkan dokumen-dokumen sesuai hasil Rapat Komite Kredit dan SPPK, untuk perjanjian/ akad kredit maupun jika ada penarikan modal kerja terkait pemberian hasil pemberian KMK, Debitur mengajukannya kepada GKK kemudian tugas pairing dari GRK dikerjakan oleh Devisi Administrasi Kredit bukan lagi tugas Devisi Resiko Kredit.
- Bahwa yang menjadi agunan Fixed Aset (sesuai yang tertera dalam MAK) dalam Pemberian Fasilitas Kredit Modal Kerja (KMK-SPK) oleh Bank DKI Jakarta kepada PT Likotama Harum pada Tahun 2011 adalah sebagaimana dalam BAP;
- Bahwa yang melakukan pengecekan terkait kepemilikan agunan PT. Likotama Harum adalah dari Pimpinan dari Grup Korporasi dan Komersil.
- Bahwa sepengetahuan saksi Fixed Aset/ Harta tetap milik pengurus selain atas nama Debitur dijadikan sebagai agunan dalam pengajuan/penambahan Fasilitas KMK-SPK diperbolehkan, asalkan saat pengikatan pihak yang tersebut dalam bukti agunan juga diikut- sertakan.
- Bahwa saksi tidak mengetahui syarat maupun alur terkait penarikan fasilitas KMK, karena setahu saksi awal pengajuan penarikan ditujukan kepada Grup Korporasi dan Komersil, saksi sebagai Pimpinan Departemen Risiko Kredit Konvensional tidak lagi mempunyai peranan, pekerjaan saksi hanya sampai keputusan rapat komite kredit saja.
- Bahwa sepengetahuan saksi, meskipun proyek yang akan dikerjakan Debitur tidak sesuai dengan rencana awal yang dimohonkan Debitur, namun untuk penarikan modal kerja dari fasilitas kredit Bank DKI diperbolehkan diluar rencana awal yang dimohon Debitur sepanjang tidak melenceng dari tujuan utama pemberian fasilitas kredit Bank DKI yakni untuk tambahan modal kerja dalam bidang usaha jasa konstruksi dan pengadaan barang dari proyek-proyek Pemprov DKI dan instansi pemerintah lainnya, BUMN dan BUMD, sebagaimana tertuang dalam Tujuan Penggunaan Fasilitas KMK-SPK MAK No.059/GKM- Korp/III/2011 bulan Maret Tahun 2011.
- Bahwa didalam MAK No.263/GKM-KNS/XII/2011 tanggal 7 Desember 2011 tersebut berkaitan dengan penurunan limit kredit, perubahan agunan dan perubahan syarat.
- Bahwa yang berkompeten dalam penyusunan dalam pembuatan Memorandum Analisa Kredit pada umumnya rancangan awal disusun oleh Analis dari Grup Korporasi dan Komersil, kemudian dibahas bersama antara GKK dan GRK sebagai pengusul sebagaimana tersebut dalam MAK. Setelah net, sebelum MAK diteliti oleh Divisi Kepatuhan MAK terlebih dahulu diparaf setidak-tidaknya oleh pengusul (GKK & GRK), dalam penyusunan tersebut tidak dilibatkan adanya pihak lain selain GKK & GRK.
- Bahwa sehubungan dengan MAK No.059/GKM-Korp/III/2011 bulan Maret Tahun 2011 pada huruf D point 8 tentang syarat penarikan fasilitas KMK-SPK;
- Bahwa sepengetahuan saksi yang melakukan penyusunan MAK No.059/GKM-Korp/III/2011 bulan Maret Tahun 2011adalah dirancang dan disusun oleh Grup Korporasi dan Komersil dalam hal ini Analis GKK.
- Bahwa menurut sepengetahuan saksi jika semua yang tertuang dalam Memorandum Analisa Kredit, Risalah Keputusan Komite Kredit, serta Surat Pemberitahuan Persetujuan Kredit dijalankan sebagaimana mestinya, maka PT. Bank DKI tidak akan mengalami kerugian, kecuali ada force majeur atau Debitur-nya wanprestasi.

9. SETIORINI

Saksi SETIORINI
- Bahwa saksi pernah diperiksa dihadapan Penyidik;
- Bahwa keterangan saksi dalam BAP Penyidik keterangan saksi sendiri;
- Bahwa saksi dalam memberikan keterangan tidak ada tekanan;
- Bahwa keterangan saksi yang dituangkan dalam BAP benar;
- Bahwa pada Tahun 2012 dan 2013 saksi bertugas sebagai Risk Officer dan Officer di unit Risiko Kredit I.
- Bahwa tugas pokok saksi selaku Risk Officer Grup Manajemen Resiko Kredit pada Bank DKI Jakarta sebagaimana diatur dalam Surat Keputusan Direksi No. 345 tanggal 30 Desember 2013
- Bahwa isi Buku Pedoman Uraian Jabatan Kantor Pusat Grup Manajemen Resiko Kredit adalah:
  1. Penyusunan rencana kerja unit Risiko Kredit I
  2. Penilaian terkait Resiko suatu proposal Kredit dari Group Komersial dan Korporasi (GKK), Grup Sindikasi dan Hubungan Lembaga (GSH), Grup Pengelola Aset Khusus (GPA), dan Grup Tresuri (GTR) terkait Four Eyes Principal sesuai ketentuan yang berlaku di Bank DKI;
  3. Pemantauan terhadap kualitas kredit yang diputus;
  4. Mengusulkan Restrukturisasi Kredit dalam suatu Komite Kredit sesuai kewenangannya;
  5. Penyusunan usulan Rencana Kerja dan Anggaran Grup Manajemen Resiko Kredit;
  6. Mengkoordinasikan tindak lanjut temuan hasil audit
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa Mulyatno Wibowo selaku Direktur Pemasaran pada Bank DKI Jakarta sejak Tahun 2010-2014, dan saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan terdakwa.
- Bahwa tugas Direktur Pemasaran pada Bank DKI Jakarta adalah melakukan supervisi terhadap Group Komersial, Group Konsumer, Group Mortgage and Housing,serta Group Syariah.
- Bahwa dalam hal penyaluran kredit modal kerja di Bank DKI, Direktur Pemasaran berperan selaku salah satu Pemutus Kredit yang diselenggarakan dalam Rapat Komite Kredit.
- Bahwa Proses Kredit diawali dengan Surat Permohonan dari Calon Debitur/Debitur yang ditujukan kepada Pemimpin Grup di Unit Bisnis,
- Bahwa surat permohonan tersebut akan didisposisi oleh pemimpin Grup kepada Pemimpin Divisi yang membidangi (Pemimpin Divisi Korporasi I; Pemimpin Divisi Korporasi II; Pemimpin Divisi Komersial) pihak pemimpin Divisi mendisposisi / menugaskan kepada Account Manager/Pengelola Debitur/Calon Debitur untuk melakukan proses pengumpulan data dan dokumen sebagaimana yang diatur dalam Buku Pedoman Perkriditan (BPP Kridit Komersial sesuai dengan SK Direksi No. 221 Tahun 2013 tanggal 30 September 2013,
- Bahwa kalau pengusulan sebelum bulan September 2013 dilakukan berdasarkan BPP Kredit Komersial sesuai Bab III SK Direksi No. 425 tanggal 30 Desember 2010, setelah dokumen/data terkumpul dilanjutkan dengan penyusunan MAK (Memorandum Analisa Kridit) apabila MAK sudah ditandatangani oleh AM (Account Manajer) dan Pemimpin Divisinya maka MAK tersebut dikirim kepada Grup Manajemen Resiko Kredit (GRK).
- Bahwa dengan Surat Pengantar dilampiri MAK yang ditujukan kepada Grup Head / Pemimpin GRK atau bisa langsung melalui Pemimpin Divisi Resiko Kridit I, lalu Pemimpin Divisi Resiko Kridit I mendisposisi kepada saksi selaku Officer Resiko (Risk Officer) untuk direview sesuai ketentuan (SK Direksi No. 425 Tahun 2010), hal yang direview adalah keseluruhan isi MAK dari halaman pertama s/d halaman terakhir, sesuai dengan SK Direksi No. 425 Tahun 2010 Risk Asesmen terhadap berbagai aspek atas setiap proposal Kridit Segmen Komersial (Produktif/Usaha) yang diajukan oleh Unit Bisnis dengan fokus pada Analisa Kwalitatif yang berkaitan dengan legalitas pengurus, usaha dan izin-izin usaha serta bukti-bukti kepemilikan agunan perusahaan dan Analisa Kwantitatif yang berkaitan dengan Analisa Laporan Keuangan Debitur, Menetukan Covenant / persyaratan Kridit dan menentukan Critikel Term and Condition, apabila hasil review masih membutuhkan tambahan data / dokumen akan kami mintakan kepada Unit Bisnis untuk melengkapi, dan apabila sudah dinyatakan lengkap maka yang tanda tangan dalam draf MAK adalah Officer Resiko (saksi sendiri) dan Pimpinan Divisi Resiko Kridit I, dokumen / berkas draf MAK saksi serahkan kembali kepada Unit Bisnis untuk dimintakan paraf dan tanda tangan pada draf MAK Pemimpin Grup Unit Bisnis, kemudian diserahkan kembali kepada Grup Manajemen Resiko Kredit (GRK) untuk dimintakan paraf dan tanda tangan Pemimpin Grup Manejemen Resiko Kredit (GRK),
- Bahwa saksi mengetahui PT. Likotama Harum sudah menjadi nasabah di Bank DKI sejak Tahun 2006.dan ketika pengajuan penambahan fasilitas KMK-SPK saksi pernah menanyakan kepada Hendri Kartika (selaku Account Manager); bahwa dengan plafon pinjaman kredit sebesar ini, kenapa penggunaan fasilitas kreditnya tidak pernah ada pengajuan proyek atas nama PT. Likotama Harum sebagai pemenang tender (dengan kata lain selalu pinjam bendera), dimana saksi belum pernah mengetahui adanya proyek atas nama PT. Likotama Harum; namun ketika itu Hendri Kartika mengatakan sudah begitu adanya dari dulu. Berdasarkan hal tersebut saksi mensyaratkan agar pengajuan penggunaan fasilitas di Tahun 2013, PT. Likotama Harus mendapatkan proyek atas nama sendiri.
- Bahwa sepengetahuan saksi, proyek yang ditangani oleh PT. Likotama Harum di Tahun 2013 adalah:
  1. Pekerjaan pengadaan konstruksi bangunan sisi udara (multiyears 5 Tahun) dari Pemkab Paser.
  2. Pembangunan pelabuhan kawasan Dorak Selat Panjang Riau (multiyears 3 Tahun) dari Dis Hub Kominfo Kab Kepulauan Meranti Riau.
  3. Pekerjaan Pembangunan Jembatan selat rengit (multiyears 3 Tahun) dari Dinas PU Kab Kepulauan Meranti Riau
  4. Pekerjaan Renovasi Unit Hotel Kesambi Hijau Semarang (1 Tahun) Pemprov Jawa Tengah Perusahaan daerah Citra Mandiri Jawa Tengah
  5. Pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Gedung RSUD Kab Kebumen dari Dinas PU Kab. Kebumen (multiyears 2 Tahun)
- Bahwa Total proyek Rp.479.159.000.000,- (diakseptasi 100%) ditambah dengan rencana proyek yang akan diperoleh Tahun 2013 seperti pekerjaan Pembangunan RS Tugu Rejo di Semarang, RSUD di Kab Kebumen, Pembangunan Jalan Lingkar Duri Timur dari Pemkab Bengkalis Riau, Pembangunan Islamic Center/RSUD/Jalan/kantor DPRD di Kab Pringsewu Lampung, Pembangunan Gedung Deputi di KUKM Jakarta, Pembangunan Pompa dan Jalan dari Pemprov DKI, di mana total dari seluruh pekerjaan ini sebesar Rp.441.963.000.000,- namun yg diakseptasi hanya sebesar 5% jadi Rp. 22.098.000.000,-. –
- Bahwa dalam kontak pekerjaan yang ada antara bowher (pemberi pekerjaan) dengan penerima pekerjaan, memang bukan atas nama PT. Likotama Harum melainkan atas nama perusahaan lain (pinjam bendera) yang didasarkan adanya Akte Notarial Penjualan Saham antara PT. Relis Sapindo Utama dan PT. Manghubuwana Hutama Jaya kepada PT Likotama Harum.
- Bahwa saksi tidak pernah bertemu dengan pengurus PT. Likotama Harum karena dalam proses ini debitur hanya berhubungan dengan Unit Bisnis dan saksi selaku Risk Officer hanya mengenal PT. Likotama Harum lewat data dan dokumen yang diperoleh dari Unit Bisnis.
- Bahwa besar pinjaman KMK-SPK Tahun 2013 PT. Likotama Harum mendapatkan penambahan fasilitas kredit KMK–SPK menjadi sebesar Rp.230 Milyar, dimana sebelumnya fasilitas kreditnya sebesar Rp.132.5 Milyar dengan jaminan fixed/non-fixed asset sama seperti tahun sebelumnya (ketika pinjaman masih di limit Rp.102,5 Milyar), hanya saja dengan adanya penambahan nilai agunan maka pada Tahun 2013 dilakukanlah penambahan fasilitas kredit menjadi sebesar Rp.230 Milyar. Dan PT. Likotama Harum tidak pernah mempergunakan fasilitas kredit lainnya seperti fasilitas Bank Garansi dan fasilitas Kredit Investasi di Bank DKI.
- Bahwa yang menjadi pertimbangan/dasar pemberian perpanjangan dan penambahan plafond fasilitas kredit pada Tahun 2013 kepada debitur a/n PT. Likotama Harum, sementara debitur bukan sebagai pemenang dan pelaksana proyek adalah PT Likotama Harum masih mengerjakan proyek-proyek eksisting yang diperoleh Tahun 2011 dan 2012, yang dimenangkan oleh perusahaan peminjam bendera yakni PT Relis Sapindo Utama, PT Glinding Mas Wahana dan PT Mangkubuwana Hutama Jaya di mana perhitungan pemberian fasilitasnya 100% berdasarkan proyek eksisting daripada proyek- proyek yang akan diperoleh (5%).
- Bahwa alasan dari Grup Resiko Kredit ketika mengabulkan permohonan penambahan limit dari PT. Likotama Harum karena pada saat pengajuan permohonan penambahan limit Grup Resiko Kredit mereview perhitungan kebutuhan kredit yang diusulkan oleh Unit Bisnis terhadap permohonan penambahan limit dari PT. Likotama Harum di mana masih terdapat 4 (empat) proyek multi years sedang berjalan dan 1 proyek yang masih dalam proses pekerjaan yang semuanya masih membutuhkan dana.
- Bahwa pada saat pengajuan proses pengusulan reaktivasi I, saksi selaku Risk Officer maupun Officer ikut dalam posisi mengusulkan, pada saat itu pertimbanganya adalah:Permohonan perpanjangan definitif debitur telah dianalisa dengan MAK No. 442/GKK-DK/V/2014 tanggal 22 Mei 2014 dan sudah mendapatkan persetujuan dari Komite Kredit Kategori A (Risalah RKK tanggal 25 Juni 2014).
- Bahwa Bank DKI tidak segera melakukan penyesuaian kolektibilitas debitur yang menyebabkan bank tidak dapat mengajukan klaim asuransi dari PT. JASINDO karena kewenangan untuk melakukan penyesuaian kollektibilitas debitur ada pada GKK dan proses pengajuan klaim asuransi kepada PT. Jasindo, GRK tidak dilibatkan.
- Bahwa pada tahun 2013 PT. Likotama Harum melakukan pergantian pengurus sehingga H. SUPENDI dan DEWIYANA SUPIYANTI tidak lagi sebagai Komisaris (keluar dari kepengurusan) tanpa seizin dari Bank DKI, karena pada saat permohan perpanjangan dan penambahan fasilitas kredit sesuai MAK No. 247/GKK-DK/V/2013 tanggal 10 Mei 2013 dan Risalah RKK tanggal 29 Mei 2003, belum ada perubahan pengurus.
- Bahwa berdasarkan monitoring Bank DKI diketahui bahwa pada tanggal 30 Agustus 2013, tanggal 29 November 2013 dan tanggal 17 Maret 1014, PT. Likotama Harum telah melakukan perubahan pengurus dan pemegang saham tanpa memberitahukan sebelumnya kepada pihak Bank DKI. Dalam hal tesebut PT. Likotama Harum telah melakukan pelanggaran covenant, sehingga Bank DKI telah memberikan surat teguran kepada PT. Likotama Harum dengan Surat No.276/GKK/III/2014 tanggal 24 Maret 2019. Saat ini pengurus dan pemegang saham telah kembali seperti semula.
- Bahwa Pada tanggal 17 Maret 2014, PT. Likotama Harum dengan Surat Nomor: 018/LH/DKI/IV/2014 tanggal 17 April 2014 mengajukan permohonan perpanjangan fasilitas Kredit Modal Kerja. Dimana surat permohonan tersebut ada didalam bundel kredit, dan yang menandatangani surat permohonan tersebut adalah Samsul Bahri selaku Direktur.
- Bahwa besar outstanding/ baki debet PT Likotama Harum pada saat penyusunan MAK No.247/GKK-DK/V/2013, tanggal 10 Mei 2013 Perpanjangan dan Penambahan Fasilitas Kredit menjadi Rp. 230 milyar berdasarkan MAK No.247/GKK-DK/V/2013, tanggal 10 Mei 2013 outstanding/baki debet PT. Likotama Harum posisi 1 Mei 2013 adalah sebesar Rp. 116.723 juta.
- Bahwa Pada MAK No.247/GKK-DK/V/2013, tanggal 10 Mei 2013, disebutkan keharusan melakukan pembelian saham dari PT Relis, PT Glinding dan PT Mangkubuana sebesar 51%, sedangkan pada MAK sebelumnya klausula tersebut tidak ada;
- Bahwa sepengetahuan saksi yang mejadi dasar pemikiran adalah bagaimana meletimigasi resiko terhadap seluruh tagihan proyek tersebut, maka muncul ide untuk mengakuisisi terhadap 3 perusahan tersebut yang akhirnya hanya 2 perusahaan sementara untuk PT. Glinding tidak diikut sertakan karena adanya keterkaitan pengurus PT. Glinding dengan kasus Ibu Atut (Gubernur Banten) saat itu.
- Bahwa mengenai klausul usulan tersebut sebelumnya tidak ada, saksi tidak tahu. Dan yang bertanggungjawab mengenai kebenaran materil dari pengambilan saham tersebut adalah pihak Notaris, karena Akta Jual Beli Sahamnya ada. Dimana ada kelalaian yang saksi yaitu tidak melakukan analisa kelayakan terhadap perusahaan yang diakuisisi tersebut, karena pada saat itu ide tersebut muncul terakhir ketika MAK akan diusulkan.
- Bahwa pada Tahun 2013 baru ada pemikiran mengenai pembelian saham kepada ketiga perusahaan, yang berarti pemberian kredit dengan mengatasnamakan proyek yang tendernya dimenangkan oleh perusahaan lain dan seolah-olah pekerjaannya dilaksanakan oleh PT Likotama harum merupakan pemberian kredit yang beresiko, karena apabila perjanjian kerjasamanya tidak dilakukan dengan benar, akan timbul konflik dikemudian hari, yang berimbas pada sumber pengembalian kredit atas tagihan daripihak Bouwheer.
- Bahwa Memorandum Analisis Kredit / MAK No. 247/GKK-DK/V/2013 tanggal 10 Mei 2013 terdapat klausule: “Mengajukan surat permohonan penarikan kredit 5 (lima) hari kerja sebelum rencana penarikan kredit dilakukan yang dilengkapi dengan asli dokumen Keputusan Pemenang Lelang Tunggal / SPK/Kontrak atau true foto copy yang ditandatangani debitur dengan menunjukan aslinya dan Purchase Order (PO) atau invoice dari supplier padahal Buku Pedoman Perkreditan Nomor: 425 Tahun 2010 BAB III. Huruf D.Syarat efektif Penarikan Kredit yang isinya menyebutkan bahwa “ Debitur menyerahkan asli kontrak kerja / Surat Perintah Kerja dan standing instruction dari pemilik proyek / bouwheer untuk menyalurkan termin proyek melalui Bank DKI (khusus KMK untuk konstruksi) (bukan true foto copy)”;
- Bahwa saksi Melihat dari dokumen rekening giro yang ada pada Bank DKI, pada umumnya penarikan dilakukan secara tunai (cash) di mana hal ini terlihat janggal dengan jumlah yang demikian besar.
- Bahwa dalam proses pembuatan MAK tidak bisa bebas mengeluarkan pendapat, hal tersebut dikarenakan lembar kerja (MAK) merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan antara GKK dan GRK.
- Bahwa pada saat saksi bertugas dikantor cabang lembar kerja antara unit bisnis dan unit resiko (dibawah Pimsie. Administrasi Kredit) mempunyai lemba kerja sendiri yang dinamakan FIP (FormulirIn formasi Pokok), sehingga bisa menyampaikan pendapat atas review analisa dari unit bisnis.

10. RIHANA VITASARI

Saksi RIHANA VITASARI.
- Bahwa saksi pernah diperiksa dihadapan Penyidik;
- Bahwa keterangan saksi dalam BAP Penyidik keterangan saksi sendiri;
- Bahwa saksi dalam memberikan keterangan tidak ada tekanan;
- Bahwa keterangan saksi yang dituangkan dalam BAP benar;
- Bahwa saksi pernah menjabat sebagai Pemimpin Divisi Administrasi Kredit Grup Manajemen Resiko Kreditdi Bank DKI Jakarta berdasarkan SK Direksi No. 370 Thn.2013 tanggal 02 Januari 2014 dan No. 294 Th.2013 tanggal 03 Desember 2013.
- Bahwa saksi mempunyai fungsi: Bertanggung jawab mengkoordinir dan mengendalikan kegiatan pembuatan rencana kerja unit administrasi kredit dan pembiayaan, pemantauan mutu/ kualitas kredit dan pembiayaan, verifikasi agunan, memeriksa pelaksanaan dokumentasi kredit dan pembiayaan debitur telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, memantau pelaksanaan administrasi kredit dan pembiayaan debitur yang melibatkan cabang/ cabang pembantu, mengadakan hubungan kerjasama dengan pihak ketiga serta menyiapkan dokumentasi kredit/ pembiayaan.
- Bahwa Tanggung jawab utama saksi sebagaimana dalam Buku Pedoman Uraian Jabatan Kantor Pusat Bank DKI sebagaimana SK Direktur No. 345 tanggal 30 Desember 2013,;
- Bahwa menyangkut tugas-tugas Unit Administrasi Kredit tertuang dalam Buku Pedoman Perusahaan No. 221/2010 dan No. 425/2013,
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa MULYATNO WIBOWO.MBA selaku Direktur Pemasaran pada Bank DKI Jakarta sejak Tahun 2010- 2014, dan saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan terdakwa.
- Bahwa yang menjadi tugas Direktur Pemasaran pada Bank DKI Jakarta adalah melakukan supervisi terhadap Group Komersial, Group Konsumer, Group Mortgage and Housing,serta Group Syariah.
- Bahwa dalam hal penyaluran kredit modal kerja di Bank DKI, Direktur Pemasaran berperan selaku salah satu Pemutus Kredit yang diselenggarakan dalam Rapat Komite Kredit.
- Bahwa sepengetahuan saksi tentang pemberian fasilitas kredit KMK- SPK dari PT. Bank DKI kepada PT. Likotama Harum
- Bahwa saksi mulai berperan dalam pemberian fasilitas kredit KMK-SPK dari PT. Bank DKI kepada PT. Likotama Harum saat menduduki jabatan Pemimpin Divisi Administrasi Kredit GMRK, dimana di bulan Juni 2013 PT. Likotama Harum memperoleh fasilitas Kredit Modal Kerja-SPK sebesar Rp.230.000.000,- berdasarkan SPPK dari Grup Komersil dan Korporasi Nomor: 521/GKK/VI/2013 tanggal 27 Juni 2013.
- Bahwa berdasarkan SPPK (Surat Pemberitahuan Persetujuan Kredit) tersebut, saksi mengarrange/ berkoordinasi dengan Account Manager/ analis kredit dan Notaris rekanan Bank DKI untuk pelaksanaan penandatanganan Perjanjian Kredit antara PT. Bank DKI dengan PT. Likotama Harum dan pengikatan jaminan kredit atas nama PT. Likotama Harum sesuai dengan yang tercantum pada syarat-syarat penandatanganan Addendum Perjanjian Kredit sesuai dengan ketentuan pada SPPK, adapun Notaris yang ditunjuk adalah Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, SH.
- Bahwa Unit Admin Kredit mengirimkan copy SPPK yang sudah ditandatangani oleh Debitur diatas materai berikut fotocopy dokumen legalitas, copy dokumen identitas Debitur dan fotocopy agunan yang akan diikat kepada Notaris untuk dibuatkan Perjanjian Kredit Pengakuan Hutang dan Pengikatan Agunan Kredit.
- Bahwa Setelah syarat penandatanganan addendum Perjanjian Kredit sudah terpenuhi dan Notaris menjadualkan untuk penandatanganan addendum Perjanjian Kredit XI (sebelas) antara PT. Bank DKI dengan PT. Likotama Harum sebagaimana Akta No. 21 tanggal 08 Juli 2013 dan akta pengakuan hutang No. 22 tanggal 08 Juli 2013 serta addendum III Perjanjian Bank Garansi No. 23 tanggal 08 Juli 2013, Akta Cassie Piutang sebagai jaminan No. 24 tanggal 08 Juli 2013, Akta Jaminan Fiducia No. 25 tanggal 08 Juli 2013.
- Bahwa Setelah selesai penandatanganan Perjanjian Kredit, unit administrasi kredit membuat surat ke cabang dimana rekening PT. Likotama Harum dikelola untuk pemberitahuan bahwa sudah dilakukan penandatanganan Addendum Perjanjian Kredit An. Likotama Harum dengan syarat dan ketentuan sesuai dengan SPPK dari Grup Komersil dan Korporasi (GKK).-
- Bahwa Unit Administrasi Kredit menyimpan semua dokumen-dokumen Perjanjian Kredit dan Agunan Kredit didalam almari khasanah (ruang tahan api).
- Bahwa menurut sepengetahuan saksi, proses terbitnya Addendum Perjanjian Kredit sama dengan saat proses terbitnya Perjanjian Kredit, yakni adanya pembahasan untuk dibuatkan MAK dan dibahas di Rapat Komite sesuai kewenangan Direksi, kemudian berlanjut dengan terbitnya SPPK, hingga lahirnya Perjanjian Kredit.
- Bahwa dimana terdapat biaya-biaya terkait pemberian fasilitas kredit KMK-SPK dari PT. Bank DKI kepada PT. Likotama Harum, yaitu biaya provisi KMK-SPK dan biaya administrasi kredit yang jumlah seluruhnya Rp. 330.000.000,- yang sudah disetorkan pihak Debitur kepada PT. Bank DKI berdasarkan dokumen rekening koran milik PT. Likotama Harum yang diberikan oleh Account Manager kepada unit administrasi kredit.
- Bahwa alur yang ditempuh dalam proses pemberian fasilitas kredit KMK-SPK dari PT. Bank DKI kepada PT. Likotama Harum,:
- Bahwa pertama-tama Debitur mengajukan Surat Permohonan Pencairan Kredit dengan nominal tertentu yang ditujukan kepada Pimpinan Grup Komersial dan Korporasi (GKK) Bank DKI, kemudian oleh Pimpinan GKK didisposisi ke Divisi Korporasi Non Sindikasi GKK untuk diteruskan ke Account Manager (AM) di GKK. Oleh AM di GKK dan/atau Divisi Korporasi Non Sindikasi GKK dilakukan verifikasi dan konfirmasi data. Selanjutnya oleh AM/Divisi/Pimpinan Grup di GKK dilakukan kunjungan untuk memastikan kebenaran data ke pihak bowheer terkait dengan data progress dari konsultan independen/monthly report pengerjaan proyek (Berita Acara kunjungan setempat).
- Bahwa setelah kunjungan setempat, atas usul Divisi Korporasi Non Sindikasi di GKK dengan Memorandumnya, Pemimpin Grup GKK memberikan persetujuannya pada Memorandum dimaksud. Jika disetujui, AM Divisi di GKK menyusun/mengkonsep Memorandum yang ditujukan kepada Divisi Administrasi Kredit GMRK untuk ditandatangani Divisi Korporasi Non Sindikasi di GKK agar dilakukan proses pencairan yang dilengkapi dengan checklist persyaratan yang terdapat di SPPK (Surat Pemberitahuan Persetujuan Kredit). Kemudian Oleh Divisi Korporasi Non Sindikasi GKK, Memorandum Penarikan Kredit yang berisi permintaan review checklist data diserahkan kepada Divisi Administrasi Kredit GMRK, apabila telah sesuai untuk diteruskan pencairan kreditnya.
- Bahwa setelah Pimpinan GMRK menerima Memorandum pencairan kredit yang berasal dari Divisi Korporasi Non Sindikasi GKK berikut analisa pencairan dan dokumen pendukungnya, berkas Memorandum dimaksud kemudian diteruskan ke Divisi Administrasi Kredit untuk dicek kelengkapannya sesuai SPPK (Surat Pemberitahuan Persetujuan Kredit).
- Bahwa setelah direview oleh Divisi Administrasi Kredit GMRK dan mendapat persetujuan dari Pemimpin GMRK, Pemimpin GMRK membuat surat yang isinya perintah kepada Kantor Cabang Bank DKI untuk melakukan pemindahbukuan dari rekening SPK An. Debitur ke rekening giro yang ditunjuk debitur serta bila pemindahbukuan dari rekening escrow (penampung) ke rekening SPK An. Debitur.
- Bahwa setelah Pemimpin GMRK memerintahkan Kantor Cabang Bank DKI, Divisi Administrasi Kredit GMRK membuat Memorandum kepada Divisi Korporasi Non Sindikasi GKK yang isinya pemberitahuan tentang penarikan kredit dengan cara pemindahbukuan tersebut diatas, serta saran pengamanan yang perlu dilakukan GKK; seperti kepastian pencairan kredit hanya untuk proyek yang seharusnya, kepastian tagihan proyek dipindah-bukukan ke rekening escrow, monitoring pembayaran kredit baik pokok maupun bunga sampai dengan fasilitas kreditnya lunas/ nihil.
- Bahwa dalam rangka penarikan/pencairan kredit KMK PT. Likotama Harum, pada dasarnya adalah perintah GMRK ke Kantor Cabang berdasarkan usulan dari GKK ke Kantor Cabang kemudian kantor cabang memindahkan dana sebesar permohonan Debitur dari rekening debitur ke rekening yang ditunjuk;
- Bahwa cara saksi melakukan mereview Memorandum Penarikan Kredit dari GKK dengan membuat check list penarikan kredit sesuai dengan syarat-syarat penarikan kredit yang tercantum pada Surat Pemberitahuan Persetujuan Kredit (hasil Rapat Komite Kredit).
- Bahwa yang dimaksud rekening escrow atau rekening pembayaran adalah rekening yang dibentuk untuk menampung pembayaran dari bowheer, sedangkan rekening SPK adalah rekening yang dibentuk untuk fasilitas kredit SPK Debitur. Dan yang dimaksud dengan rekening giro adalah rekening yang wajib dibuka oleh pemenang lelang di Bank DKI.
- Bahwa pada saat Rapat Komite Kredit pada tanggal 05 Maret 2014 yang membahas MAK No.164/GKK/DK/II/2014 tanggal 25 Pebruari 2014, Divisi Administrasi Kredit juga berperan dalam pembahasan awal pemberian fasilitas kredit KMK kepada PT. Likotama Harum, tetapi oleh karena Pimpinan GMRK (Danan Linggar Sasongko) sedang cuti, maka atas perintah dari Grup SDM untuk mendampingi Pgs. Pimpinan Grup maka ditunjuklah salah satu Pimpinan Divisi di GMRK untuk mendampingi Pgs. Pimpinan GMRK yakni saksi sebagai Pimpinan Divisi Administrasi Kredit mendampingi Gusti Indra yang diangkat sebagai Pgs. Grup GMRK.
- Bahwa Terkait Rapat Komite tersebut, saksi tidak ikut dalam mengusul/menyusun MAK sebagai dasar Rapat Komite Kredit oleh karena Rapat Komite yang diadakan guna membahas MAK No. 164/GKK/DK/II/2014 tanggal 25 Pebruari 2014 terlebih dahulu telah diusulkan dan dibuat sebelumnya dilaksanakannya Rapat Komite Kredit.
- Bahwa tugas Divisi Administrasi Kredit GMRK dalam melakukan verifikasi dokumen secara formal terhadap pemenuhan persyaratan keputusan kredit (compliance review) dan penarikan kredit (disbursement) hanya memverifikasi dokumen yang diberikan Grup Korporasi dan Komersil secara formal kemudian mengarsipkan dokumen dimaksud.
- Bahwa dalam melakukan verifikasi terhadap pengunaan kewenangan memutus kredit oleh pemegang kewenangan memutus kredit dimana pemberian KMK keputusannya tergantung plafon yang dimohonkan oleh Debitur, adapun tingkatannya adalah:
  - 2 Direktur+Dirut (Direktur Pemasaran+Direktur Keuangan+Direktur Utama) sebagai Komite Kredit A1 bagi yang diatas Rp. 10 M
  - Pimpinan Group Komersil dan Korporasi & Pimpinan Grup Managemen Resiko Kredit sebagai pemutus kredit tingkat II (kedua) untuk plafon s/d Rp. 10 M.
  - Pemimpin Divisi Korporasi Non Sindikasi & Pimpinan Divisi Resiko Kredit sebagai pemutus kredit tingkat I (pertama) untuk plafon s/d Rp. 5 M
- Bahwa didalam melakukan verifikasi agunan diantaranya saksi melakukan pengecekan agunan, baik berupa fixed asset maupun inventory dan piutang dengan cara melakukan pengecekan ke Notaris yang menjadi rekanan Bank DKI kemudian untuk fixed asset, Notaris mengeceknya dalam Buku Tanah, bila semuanya telah sesuai, kemudian mengorder Notaris untuk melakukan pengikatan baik itu fixed asset, inventory dan piutang sekaligus pembuatan Perjanjian Kredit.
- Bahwa yang dilakukan dalam pengecekan atau verifikasi oleh Divisi Administrasi Kredit oleh saksi selaku Pimpinan Divisi Administrasi Kredit adalah dengan berpedoman pada Perjanjian Kredit namun jika Perjanjian Kredit belum selesai dibuat oleh Notaris, Divisi Administrasi Kredit berpedoman pada Surat Pemberitahuan Persetujuan Kredit yang mengatur syarat-syarat baik penarikan kredit dan peraturan-peraturan yang berlaku di Bank DKI yakni Buku Pedoman Perusahaan.
- Bahwa sebelum order kepada Notaris untuk pembuatan Perjanjian Kredit diberikan dari Divisi Administrasi Kredit, terlebih dahulu Divisi Administrasi kredit harus meneliti kelengkapan dokumen kredit dan pembiayan, pengikatan agunan dan dokumen lainnya sebelum diserahkan ke Notaris untuk dibuatkan Perjanjian Kredit, namun sebelum syarat-syarat yang tertuang dalam SPPK (Surat Pemberitahuan Persetujuan Kredit) tersebut sesuai lengkap, terkadang Divisi Administrasi Kredit diminta oleh Grup Komersial dan Korporasi untuk secepatnya mengorder Notaris untuk pembuatan Perjanjian Kredit.

11. MARTONO SOEPRAPTO

Saksi MARTONO SOEPRAPTO.
- Bahwa saksi pernah diperiksa dihadapan Penyidik;
- Bahwa keterangan saksi dalam BAP Penyidik keterangan saksi sendiri;
- Bahwa saksi dalam memberikan keterangan tidak ada tekanan;
- Bahwa keterangan saksi yang dituangkan dalam BAP benar;
- Bahwa benar Terdakwa selaku Direktur Pemasaran dan Direktur Korporasi dan Syariah Bank DKI dan sebagai pejabat yang berwenang memutus pemberian fasilitas kredit (KMK-SPK) dalam Rapat Komite Kedit Katagori A1 sesuai limit kewenangannya yaitu diatas 10 milyar rupiah.
- Bahwa saksi bekerja sebagai Direktur Operasional PT Bank DKI.
  1. Bahwa tugas Direksi secara umum yaitu:
    - Menjalankan pengurusan atau pengelolaan Bank dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab untuk kepentingan Bank sesuai dengan Kewenangan dan tanggungjawabnya sejalan dengan maksud dan tujuan Bank dengan kebijakan yang dipandang tepat, dalam batas yang ditentukan dalam Undang- Undang PT dan/atau Anggaran dasar Bank serta peraturan Perundang-undangan lainnya.
    - Mengurus kekayaan Bank sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
    - Menetapkan susunan organisasi dan tata kerja Bank dengan persetujuan Dewan Komisaris
    - Melakukan koordinasi dengan Lembaga Keuangan dan Lembaga Perbankan terkait.
  2. Tugas dan kewajiban direksi sehubungan dengan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan.
    - Menyusun Rencana Kerja (Rencana Bisnis) Tahunan sebelum dimulainya Tahun buku yang akan datang dan
      menyampaikannya kepada Dewan Komisaris untuk
      mendapatkan persetujuan dan selanjutnya dikirim ke Bank Indonesia. Dalam menyusun Rencana Bisnis ini Direksi
      berpedoman kepada Anggaran dasar, Peraturan Bank
      Indonesia, dan Peraturan Perundang-undangan lainnya.
  3. Tugas dan Kewajiban Direksi sehubungan dengan pelaksanaan Manajemen resiko.
    - Menyusun kebijakan dan strategi manajemen resiko secara tertulis dan komprehensif termasuk penetapat dan persetujuan limit resiko secara keseluruhan, per jenis resiko, dan per aktivitas fungsional (kegiatan usaha Bank).
    - Melaksanakan manajemen Risiko bagi Bank umum secara efektif berdasarkan Peraturan dan perundang-undangan berlaku.
    - Melaksanakan manajemen risiko dalam penggunaan teknologi informasi oleh bank umum berdasarkan peraturan perundang- undangan yang berlaku.
- Bahwa tugas Khusus Direktur Opersional yaitu:
  - Melakukan supervisi terhadap Grup Quality Assurance, Grup Teknologi, dan Grup Pembinaan Cabang.
  - Memastikan pelaksanaan kegiatan operasional Bank berjalan dengan baik sesuai sistem dan prosedur yang ada.
  - Memastikan pengelolaan logistik dan perlengkapan kantor dilakukan secara efektif dan efisien.
  - Memastikan kelancaran pelayanan teknologi yang mendukung operasional Bank secara keseluruhan.
  - Memastikan tersedianya sarana dan penggunaan teknologi informasi yang modern, efektif dan efisien sesuai dengan kebutuhan bisnis PT. Bank DKI dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku.
- Bahwa menurut sepengetahuan saksi PT. Likotama Harum merupakan adalah salahsatu nasabah yang sudah cukup lama sejak Tahun 2006.
- Bahwa kredit yang diberikan adalah Kredit Modal Kerja (KMK) adalah fasilitas kredit yang diberikan baik dalam rupiah maupun valuta asing untuk membiayai modal kerja perusahaan yang habis dalam satu siklus usaha dan dapat diperpanjang sesuai kebutuhan.(Keputusan Direksi No. 425 Tanggal 30/12/2010 Bab I hal.7.
- Bahwa seluruh Direksi memiliki kewenangan dalam membuat keputusan dalam Rapat Komite Kredit Kategori A1 kecuali Direktur Kepatuhan akan tetapi meskipun tidak memiliki kewenangan memutus Unit Kepatuhan wajib hadir untuk mencegah Direksi Bank agar tidak menempuh kebijakan dan/atau keputusan yang menyimpang dari PBI dan UU lainnya (sesuai dengan Lampiran SK Direksi No316 Tahun
  1. .
- Bahwa peran saksi didalam Rapat Komite Kredit Kategori A1 sesuai fungsi sebagai Direktur Operasional adalah merepresentasikan resiko dalam pemberian kredit kepada PT. Likotama Harum akan tetapi pada Rapat Penambahan Kredit tanggal 29 Mei 2013 dari Rp. 132,5 M menjadi Rp. 230 M saksi tidak hadir karena cuti dan sedang melaksanakan umroh sehingga yang merepresentasikan ketika itu adalah Direktur Utama.
- Bahwa Unit Grup Komersial dan Korporasi bertanggungjawab memastikan kelayakan PT. Likotama Harum untuk memperoleh kredit tersebut, sedangkan Grup Risiko Kredit bertanggung jawab untuk memastikan bahwa pada saat penarikan/pencairan kredit itu dokumennya telah lengkap.
- Bahwa sejak terjadi tunggakan bunga per bulan Juli 2014 hampir setiap bulan diadakan rapat direksi untuk membahas kredit PT. Likotama Harum ini dan direksi mendapat penjelasan dari GKK dan GRK tentang adanya potensi pembayaran dari proyek-proyek yang diagunkan oleh PT. Likotama Harum. Contohnya adanya tagihan sekitar Rp. 16 Milyard dari proyek Pembangunan RSUD Kebumen yang masuk ke rekening PT. Relis Sapindo Utama di Bank BPD Jateng (sedang diblokir oleh Polda Jateng).
- Bahwa menurut sepengetahuan saksi seharusnya setelah tunggakan bunga sampai 3(tiga) bulan berturut-turt sudah dinyatakan macet. Sesuai ketentuan Bank bahwa kredit dapat dinyatakan macet apabila prospek usaha (underlying pembiayaan) sudah tidak ada, kondisi keuangan usaha buruk dan kemampuan membayar debitur sudah tidak ada. Sesuai ketentuan Bank (BPP 425 Tahun2010 Bab VII hal 1-
  1. Faktor Penilaian Kualitas Kredit ditetapkan berdasarkan faktor penilaian terhadap prospek usaha, kinerja (performance) debitur, dan kemampuan membayar.
- Bahwa jatuh tempo Kredit KMK – SPK An. PT Likotama Harum tanggal 6 Juni 2014, dan sesuai Memorandum No. 442/GKK- DK/V/2014, tanggal 22 Mei 2014 dari GKK dan GRK maka Pemberian perpanjangan fasilitas Kredit Modal Kerja sebesar Rp.230.000.000.000,- diperpanjang sejak jatuh tempo tanggal 06 Juni 2014 sd tanggal 06 Juni 2015.
- Bahwa saksi belum pernah membaca Nodis No. 22 /24/ GKH / KEP / VI/2014 tanggal 24 Juni 2014dari Direktur Kepatuhan mengenai Uji Kepatuhan terhadap kredit.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti dipersidangan.

12. AGUS SURYANTONO

Saksi AGUS SURYANTONO.
- Bahwa saksi pernah diperiksa dihadapan Penyidik;
- Bahwa keterangan saksi dalam BAP Penyidik keterangan saksi sendiri;
- Bahwa saksi dalam memberikan keterangan tidak ada tekanan;
- Bahwa keterangan saksi yang dituangkan dalam BAP benar;
- Bahwa saksi pernah menjabat selaku Direktur Kepatuhan Bank DKI berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Bank DKI No. 91 tanggal 31 Mei 2012 dibuat oleh Poerbaningsih Adi Warsito, SH, dengan masa jabatan terhitung sejak tanggal 16 April 2012 s/d 15 April 2016 dan Surat Bank Indponesia No. 14/90/DPB1/PB1-6 tanggal 19 Desember 2012 perihal Laporan Pemberitahuan Efektif Direktur Yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan Bank;
- Bahwa tugas saksi selaku Direktur Kepatuhan PT Bank DKI sebagaimana dalam Buku Pedoman Kerja No. 316 Tahun 2010);
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa Mulyatno Wibowo.MBA selaku Direktur Pemasaran pada Bank DKI Jakarta sejak Tahun 2010-2014, dan saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan terdakwa.
- Bahwa yang menjadi tugas Direktur Pemasaran pada Bank DKI Jakarta adalah melakukan supervisi terhadap Group Komersial, Group Konsumer, Group Mortgage and Housing,serta Group Syariah.
- Bahwa Bank DKI berdiri pada Tahun 1961 sebagai Perusahaan Daerah (PD) dengan pemiliknya adalah Pemprov DKI Jakarta dengan komposisi saham 100% (seratus persen) dimiliki oleh Pemprov DKI Jakarta.
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Supendi dan Syamsul Bahri.
- Bahwa peran saksi selaku Direktur Kepatuhan adalah melakukan Uji Kepatuhan atas rencana pemberian Kredit kepada PT. Likotama Harum.
- Bahwa Gusti Indra Rahmadiansyahselaku Pemimpin Divisi Risiko KreditGroup Manajemen Risiko Kreditmemiliki kewenangan untuk berhubungan dengan nasabah dan apabila melakukan kunjungan dengan Nasabah dilakukan secara bersamaan dengan Grup Komersial Kredit.
- Bahwa yang dimaksud dengan Uji Kepatuhan atas rencana pemberian kredit kepada PT Likotama Harumadalah: satu rangkaian kegiatan untuk memastikan bahwa rencana kebijakan / keputusan Direksi telah sesuai dengan peraturan Bank Indonesia dan Peraturan Perundang Undangan yang berlaku, antara lain tidak melanggar BMPK (Batas Maksimum Pemberian Kredit).
- Bahwa yang telah saksi lakukan dalam melaksanakan Uji Kepatuhan atas rencana pemberian Fasilitas Kredit Modal Kerja (KMK)-SPK Debitur An. PT Likotama Harumsetelah menerima Nodis No. 1708/GMRK/V/ 2013 tanggal28 Mei 2013 dari Grup Manajemen Resiko Kreditperihal Permohonan Uji Kepatuhan terhadap Rencana Keputusan Kredit atas nama PT Likotama Harum dengan total Fasilitas Kredit sebesar Rp. 230.000.000.000,- atas surat tersebut menindaklanjuti dengan melakukan Uji Kepatuhan yang hasilnya dituangkan didalam Nota Dinas No. 09/29/DIV/Kep/V/2013, tanggal 29 Mei 2013, perihal Uji Kepatuhan Rencana Keputusan Kredit An. PT Likotama Harum.
- Bahwa Dengan rekomendasi saksi terhadap Uji Kepatuhan PT Likotama Harum terhadap MAK No. 247/GKK-DK/V/2013 tanggal 10 Mei 2013 yaitu Dalam rangka memastikan bahwa usulan Kredit atas nama PT. LH telah dilakukan dengan prinsip kehati-hatian Bank,
- Bahwa yang menjadi rekomendasi saksi terhadap Uji Kepatuhan PT Likotama Harum terhadap MAK No.442/GKK-DK/V/2014 tanggal 22 Mei 2014,dalam rangka memastikan bahwa usulan kredit atas nama LH telah dilakukan dengan prinsip kehati-hatian Bank,
- Bahwa pada saat Risalah Keputusan Komite Kredit atas nama PT Likotama Harum dengan Memorandum Analisa Kredit Nomor: 059/GKM-Korp/III/2011 tanggal18 Maret 2011, saksi belum menjabat sebagai Direktur Kepatuhan.
- Bahwa saksi selaku Direktur Kepatuhan tidak mempunyai kewenangan untuk memverifikasi terhadap dokumen dokumen calon debitur. Dan Direkur Kepatuhan tidak mempunyai kewenangan untuk melaksanakan Uji Kepatuhan dalam realisasi pelaksanaan kredit.
- Bahwa Unit Kepatuhan tidak menguji tentang Charakter Nasabah, yang seharusnya menguji kharakter calon Nasabah adalah Unit yang akan memberikan kredit, dalam hal ini Grup Komersial dan Korporasi (GKK) sesuai prinsip pemberian kredit yang didasarkan pada Prinsip 5 C.
- Bahwa sepengetahuan saksi, pada saat dilakukan BI Cheking / Sistem Informasi Debitur khususnya mengenai Nasabah pada MAK bulan Maret 2011 untuk penambahan plafon Rp. 140 milyar, disebutkan bahwa Dewi Yana Supianti selaku Komisaris Uama tidak memiliki data di perbankan atau tidak memiliki hubungan dengan Bank, SUPENDI, Selaku Komisaris juga tidak memiliki hubungan dengan Perbankan, sedangkan SYAMSUL BAHRI ditemukan selaku Debitur dalam Perhatian Khusus (DPK/KL 2), seharusnya GKK bersama GRK memastikan bahwa calon debitur telah menyelesaikan seluruh kewajibannya yang tertunggak di bank lain dan memastikan karakter calon debitur baik sebelum dan sesudah kredit diberikan.
- Bahwa yang dimaksud dengan Standing Instruction adalah Surat Kesanggupan Bersama antara para pihak yaitu, Bowheer/Pemilik Proyek, Kontraktor Pelaksana/Pemenang Tender dan Bank yang berisi kesanggupan dan/atau persetujuan pihak Bowheer/Pemilik Proyek untuk menyalurkan pembayaran hasil pelaksanaan proyek ke rekening Kontraktor Pemenang Tender yang ada di Bank.
- Dan yang dimaksud dengan Escrow Account adalah rekening penampungan sementara yang perlakuannya berbeda dengan account biasa, dimana perbedaannya adalah Escrow Account dibuka untuk tujuan tertentu dan biasanya penarikan dananya hanya dapat dilakukan dengan pemindahbukuan dan atas ijin bank. Sedangkan Account Biasa adalah rekening yang bebas digunakan setiap saat oleh pemilik rekening dan penarikan dananya dapat dilakukan dengan tunai maupun pemindahbukuan tanpa harus mendapat ijin bank terlebih dahulu.
- Bahwa didalam RKK seluruh Direktur hadir membahas pemerosesan Kredit, dimana Direktur Utama merepresentasikan fungsi risiko kredit sekaligus sebagai Ketua Rapat Komite, Direktur Pemasaran merepresentasikan fungsi bisnis dan kelayakan usaha calon debitur, Direktur Keuangan merepresentasikan fungsi ketersediaan dana, Direktur Operasional merepresentasikan fungsi operasional (tidak ada masalah secara operasional) dan Direktur Kepatuhan merepresentasikan fungsi kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku.
- Bahwa sepengetahuan saksi posisi pemulihan dari kredit PT Likotama Harum sampai pada saat inibelum ada pembayaran baik dari pihak PT LH maupun dari pihak lain (Bowheer) dan keseluruhan jaminan sampai saat ini belum dapat dilelang karena sedang dilakukan pendataan ulang/penilaian ulang. Terkait jaminan yang diikat dengan fiducia tidak dapat dilakukan eksekusi karena jumlah tagihan dan pihak yang berhutang kepada PT LH tidak diketahui secara pasti.
- Bahwa sesuai dengan Memorandum Analisis Kredit / MAK No. 059/GKM-Korp/III/2011 tanggal 18 Maret 2011, disebutkan dalam data- data proyek / pekerjaan yang akan dikerjakan sehubungan dengan fasilitas perpanjangan dan penambahan kredit dari 14 milyar menjadi Rp. 140 miliyar tersebut dalam BA:
- Bahwa didalam MAK No. 059/GKM-Korp/III/2011 tanggal 18 Maret 2011 disebutkan syarat pencairan yang antara lain menyerahkan asli dokumen Keputusan Pemenang Lelang Tunggal / SPK/Kontrak atau true foto copy yang ditandatangani debitur,;
- Bahwa dalam MAK tersebut debitur adalah PT Likotama Harum sedangkan SPK/Kontrakpekerjaan pembangunan Bandara Udara Sisi Udara Tanah Grogot ditandatangani oleh KSO Lampiri-Relis, menurut sepengetahuan saksi seharusnya tidak dapat dicairkan apabila bukan debitur yang menandatangani Keputusan pemenang lelang Tunggal / SPK / Kontrak, karena hal tersebut jelas penyimpangan dari MAK yang telah ditetapkan.
- Bahwa berdasarkan MAK No. 059/GKM-Korp/III/2011 tanggal 18 Maret 2011 tertulis syarat bahwa PT Likotama Harum harus menyerahkan Akta Cessie Notariel yang antara lain berisi bahwa atas seluruh tagihan proyek yang dibiayai oleh Bank DKI baik untuk proyek yang dimenangkan oleh debitur maupun proyek yang pengerjaannya dilakukan oleh debitur berdasarkan dokumen /perjanjian tertentu dengan perusahaan pemenang tender dialihkan haknya untuk kepentingan Bank DKI. Bahwa dalam akta No. 8 tanggal lima belas Agustus Tahun dua ribu sebelas (15-08-2011); yang dibuat oleh, BENNY EFRAN, Sarjana Hukum, Notaris Kota Jakarta yang dalam akte tersebut termuat pokok perjanjian kedua belah pihak;
- Bahwa dalam pemberian kredit kepada PT Likotama Harum untuk fasilitas kredit modal kerja yang memperbolehkan PT Likotama Harum tidak memenangkan sendiri proyek tersebut dalam proses lelang, akan tetapi cukup dengan Perjanjian Kerja Sama dengan Perusahaan yang menang lelang, apakah tidak perlu dikaji perjanjian antara Bowheer dengan pemenang lelang dan perjanjian antara pemenang lelang dengan PT Likotama Harum, dan menurut saksi, perjanjian antara pihak tersebut harus dikaji terlebih dahulu, terhadap mitra kerjasama PT Likotama Harum, mengenai kebenaran dari kerjasama tersebut termasuk materi perjanjiannya dan juga harus dicek ke pemilik proyek untuk memastikan kebenarannya, dan harus dikaji substansi perjanjian antara pemilik proyek dengan pemenang lelang, karena hal tersebut yang akan menentukan sumber pengembalian pembayaran kredit tersebut. Seharusnya Grup Bisnis dan Resiko Kredit yang melakukan pengkajian apakah pengalihan pekerjaan kepada PT Likotama harum yang mendapatkan pembiayaan oleh Bank DKI tidak bertentangan dengan perjanjian antara Pemberi pekerjaan dengan pemenang lelang.
- Bahwa sesuai dengan Bab III Proses Pemberian Kredit huruf F tentang Analisa Kredit sub 1 tentang Analisa Kredit sub 1 tentang analisa kwalitatif huruf b Karakter Managemen hal: 18 poin 1 tentang keharusan untuk menganalisa Pengalaman usaha dan profesionalisme pengurus di bidangnya antara lain informasi mengenai tingkat pendidikan, pengalaman di bidang industry perusahaan maupun di industry terkait lainnya baik didalam MAK maupun rapat Direksi Samsul Bahri digambarkan sebagai seorang yang sudah berpengalaman di bidang usahanya, dimana sesuai dengan faktanya Samsul Bahri selaku Direktur tunggal PT Likotama Harum berlatar pengalaman kerja seorang Satpam dan Customer service tempat karoke dan berpendidikan SMK perkapalan, maka sangat tidak layak untuk mendapatkan kredit ratusan milyar.
- Bahwa Pada MAK No. 247/GKK-DK/V/2013, tanggal 10 Mei 2013, disebutkan keharusan melakukan pembelian saham dari PT Relis, PT Glinding dan PT Mangkubuana sebesar 51%, sedangkan pada MAK sebelumnya klausula tersebut tidak ada, hal ini menurut saksi karena:
  1. Dalam aturan tidak ada yang melarang mengenai pembiayaan kepada debitur yang melakukan pekerjaan atas dasar Perjanjian Kerja Sama dengan pihak ketiga, namun harus dipastikan mengenai kebenaran Kerjasamanya dan kontraknya dengan pihak ketiga, termasuk underlying transaction dengan sumber pembayaran yang jelas dan control oleh pihak Bank. Pemikiran untuk pengambil alihan saham 51% muncul pada saat rapat komite kredit (Direksi) yang menjadi dasar pemikiran adalah bagaimana memitigasi resiko terhadap seluruh tagihan proyek tersebut, maka muncul ide untuk mengakuisisi terhadap 3 perusahan tersebut yang akhirnya hanya 2 perusahaan sementara untuk PT. Glinding tidak diikut sertakan karena adanya keterkaitan pengurus PT. Glinding dengan kasus Ibu Atut (Gubernur Banten) saat itu.
  2. Yang seharusnya bertanggungjawab mengenai kebenaran materil dari pengambilan saham dari ketiga perusahaan tersebut adalah Grup Komersial Kredit dan Grup Resiko Kredit.
  3. Seharusnya sebelum diambil alih ketiga perusahaan tersebut (PT Relis, PT Glinding dan PT Mangkubuana) dilakukan analisa mengenai legalitas dan bonafiditasnya oleh bagian kredit maupun resiko kredit.
- Bahwa Direktur Kepatuhan didalam Rapat Komite Kredit sebagai Non Voting Member (tidak mempunyai hak suara).

13. BENNY SANTOSO

Saksi BENNY SANTOSO.
- Bahwa saksi pernah diperiksa dihadapan Penyidik;
- Bahwa keterangan saksi dalam BAP Penyidik keterangan saksi sendiri;
- Bahwa saksi dalam memberikan keterangan tidak ada tekanan;
- Bahwa keterangan saksi yang dituangkan dalam BAP benar;
- Bahwa benar Terdakwa selaku Direktur Pemasaran dan Direktur Korporasi dan Syariah Bank DKI dan sebagai pejabat yang berwenang memutus pemberian fasilitas kredit (KMK-SPK) dalam Rapat Komite Kedit Katagori A1 sesuai limit kewenangannya yaitu diatas 10 milyar rupiah.
- Bahwa saksi bekerja di Bank DKI dimana pada Tahun 2010 sampai dengan Tahun 2014 menjabat sebagai Direktur Keuangan sejak tanggal 15 Juli 2010 berdasarkan akta RUPS No. 36 Tahun 2010.
  1. Bahwa tugas Direksisecara umum
    - Menjalankan pengurusan atau pengelolaan Bank dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab untuk kepentingan Bank sesuai dengan Kewenangan dan tanggungjawabnya sejalan dengan maksud dan tujuan Bank dengan kebijakan yang dipandang tepat, dalam batas yang ditentukan dalam Undang-Undang PT dan/atau Anggaran dasar Bank serta peraturan Perundang- undangan lainnya.
    - Mengurus kekayaan Bank sesuai dengan peraturan Perundang- undangan yang berlaku.
    - Menetapkan susunan organisasi dan tata kerja Bank dengan persetujuan Dewan Komisaris
    - Melakukan koordinasi dengan Lembaga Keuangan dan Lembaga Perbankan terkait.
  2. Tugas dan kewajiban direksi sehubungan dengan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan. Menyusun Rencana Kerja (Rencana Bisnis) Tahunan sebelum dimulainya Tahun buku yang akan datang dan menyampaikannya kepada Dewan Komisaris untuk mendapatkan persetujuan dan selanjutnya dikirim ke Bank Indonesia. Dalam menyusun Rencana Bisnis ini Direksi berpedoman kepada Anggaran dasar, Peraturan Bank Indonesia, dan Peraturan Perundang-undangan lainnya.
  3. Tugas dan Kewajiban Direksi sehubungan dengan pelaksanaan Manajemen resiko.antara lain:
    - Menyusun kebijakan dan strategi manajemen resiko secara tertulis dan komprehensif termasuk penetapat dan persetujuan limit resiko secara keseluruhan, per jenis resiko, dan per aktivitas fungsional (kegiatan usaha Bank).
    - Melaksanakan manajemen Risiko bagi Bank umum secara efektif berdasarkan Peraturan dan perundang-undangan berlaku.
    - Melaksanakan manajemen risiko dalam penggunaan teknologi informasi oleh bank umum berdasarkan peraturan perundang- undangan yang berlaku. dst
- Bahwa tugas saksi selaku Direktur Keuangan antara lain:
  - Melakukan supervisi terhadap Grup Tresuri, Grup Supervisi Kredit, dan Grup Pengendalian Keuangan dan Anggaran.
  - Memastikan terselenggaranya pengelolaan bisnis Tresuri, penghimpunan dana korporasi dan jasa perbankan yang menguntungkan dengan dukungan sarana dan teknologi yang handal, sistem yang profesional berdasar pada kebijakan dalam perencanaan strategis yang terarah dan konsisten.
- Bahwa tugas dan kewenangan saksi selaku Direktur Keuangan pada Bank DKI Jakarta khususnya yang berhubungan dengan Penyaluran Kredit didalam RKK sebagai anggota berperan sesuai fungsi sebagai Direktur Keuangan.
- Dimana didalam RKK fungsi Direktur Keuangan sesuai tupoksi adalah memastikan kecukupan dana di dalam pemberian kredit yang diusulkan, dan menjaga bahwa rasio yang diwajibkan dari otoritas tetap terpeuhi, yaitu rasio Giro Wajib Minimum yang ditetapkan sebesar minimal 8%.
- Bahwa yang dimaksud dengan Kredit Modal Kerja (KMK) adalah fasilitas kredit yang diberikan baik dalam rupiah maupun valuta asing untuk membiayai modal kerja perusahaan yang habis dalam satu siklus usaha dan dapat diperpanjang sesuai kebutuhan.(Keputusan Direksi No. 425 Tanggal 30/12/2010 Bab I hal.7.).
- Bahwa dalam setiap Rapat Komite Kredit yang menyangkut pemberian fasilitas kredit Bank DKI kepada PT. Likotama Harum, saksi sebagai Direktur Keuangan sesuai dengan kewenangan Komite Kredit Tingkat A1 selalu hadir sesuai dengan tupoksi dan kewenangan yang dimiliki sesuai SK Direksi No. 425 Tahun 2010.
- Bahwa unit yang bertanggung jawab menangani proses penurunan golongan kredit PT Likotama Harum adalah Penurunan (down grade) kolektibilitas kredit.
- Bahwa yang memiliki kewenangan membuat keputusan pemberian kredit PT. Likotama adalah Rapat Komite Kredit.
- Dimana Pembahasan dalam RKK sudah memenuhi prinsip-prinsip kehati-hatian karena sudah melalui mekanisme sebagaimana Surat Keputusan Direksi No. 425 Tahun 2010, termasuk dalam hal ini sudah melewati proses Uji Kepatuhan.
- Bahwa unit yang bertanggung jawab memproses pencairan kredit PT Likotama Harum adalah Unit Grup Komersial dan Korporasi, Grup Risiko Kredit.
- Sedangkan unit yang bertanggung jawab mengawasi kelancaran kredit PT Likotama Harum adalah Unit Grup Komersial dan Korporasi, Grup Risiko Kredit. Dan unit yang bertanggung jawab menangani proses penurunan golongan kredit PT Likotama Harum adalah Unit Grup Komersial dan Korporasi, Grup Risiko Kredit.
- Bahwa pencairan kredit kepada PT Likotama Harum, saksi menandatangani beberapa Rapat Keputusan Kredit bersama dengan Direktur Utama dan Direktur Pemasaran (khususnya RKK tanggal 11 April 2011 MAK 059/GKM-Korp/III/2011 tanggal 18 Maret 2011), dimana tanggungjawab saksi dengan Direktur Utama tidak sama dikarenakan bahwa kapasitas saksi hadir untuk memenuhi undangan dari GMRK untuk hadir didalam RKK sebagai anggota RKK, dimana salah satu fungsi Direktur Keuanganhanyasebagai anggota RKK yang mempunyai tupoksi memastikan kecukupan dana di dalam pemberian kredit yang diusulkan, dan menjaga bahwa rasio yang diwajibkan dari otoritas tetap terpenuhi, yaitu rasio Giro Wajib Minimum yang ditetapkan sebesar minimal 8%, sedangkan Direktur Utama merupakan Ketua RKK dan sesuai tupoksi membawahkan fungsi Manajemen Resiko Kredit.
- Bahwa sesuai dengan Buku Pedoman Perkreditan (BPP) Bank DKI Nomor: 425 Tahun2010BAB III huru C.2.b. mengenai proses pemberian kredit yang menyebutkan Kunjungan ke lokasi usaha (On the Spot) / langsung ke tempat (calon) debitur untuk melihat secara phisik kebenaran data permohonan kredit serta menggali aktivitas usaha(calon) debitur. Kunjungan setempat harus dilaksanakan minimal oleh seorang Relationship Manager, menurut sepengetahuan saksi GKK menjelaskan telah melakukan kunjungan on the Spot ke lokasi proyek.

14. YENI SUGIHARTO

Saksi YENI SUGIHARTO.
- Bahwa saksi pernah diperiksa dihadapan Penyidik;
- Bahwa keterangan saksi dalam BAP Penyidik keterangan saksi sendiri;
- Bahwa saksi dalam memberikan keterangan tidak ada tekanan;
- Bahwa keterangan saksi yang dituangkan dalam BAP benar;
- Bahwa saksi Pemimpin Grup Kepatuhan dan Hukum pada PT. Bank DKI Jakarta Kantor Pusat, sejak Tahun 2014 s/d sekarang.
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa Mulyatno Wibowo selaku Direktur Pemasaran pada Bank DKI Jakarta sejak Tahun 2010-2014, dan saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan terdakwa.
- Bahwa tugas Direktur Pemasaran pada Bank DKI Jakarta adalah melakukan supervisi terhadap Group Komersial, Group Konsumer, Group Mortgage and Housing,serta Group Syariah.
- Bahwa sepengetahuan saksi, keterlibatan Direktur, Grup, dan Divisi Kepatuhan dalam pemberian suatu fasilitas kredit di PT.Bank DKI adalah sejak ada permintaan dari Grup Manajemen Resiko Kredit (GRK) untuk melakukan uji kepatuhan terhadap usulan permohonan fasilitas kredit sebelum diajukan dalam Rapat Komite Kredit (RKK).
- Bahwa terkait dengan pemberian fasilitas Kredit Modal Kerja (KMK- SPK) kepada PT. Likotama Harum pada Tahun 2014. Direktur Kepatuhan melakukan uji kepatuhan atas MAK (Memorandum Analisa Kredit): No.164/GKK-DK/II/2014 tanggal 25 Februari 2014 yang dibuat oleh Grup Komersial dan Korporasi (GKK), dan Grup Manajemen Resiko Kredit (GRK), berikut copy dokumen-dokumen pendukung yang mengisi MAK dalam permohonan perubahan syarat penarikan kredit,;
- Bahwa atas hasil uji, dan rekomendasi Direktur Kepatuhan, GKK, dan GRK tidak berkewajiban memenuhi kekurangan dan rekomendasi dari Direktur Kepatuhan sebelum RKK. Kewajiban tersebut dilakukan setelah RKK menyetujui usulan kredit oleh GRK, dan GKK yang tertuang dalam MAK, dan memerintahkan agar memenuhi rekomendasi Direktur kepatuhan.
- Bahwa hasil uji kepatuhan diserahkan kepada GRK, kemudian GRK membawa ke dalam Rapat Komite Kredit (RKK). RKK memutuskan menolak atau menerima usulan kredit dari GRK, dan GKK tersebut.
- Bahwa saksi tidak mengetahui rekomendasi hasil uji Direktur Kepatuhan telah dilaksanakan atau tidak oleh GRK, dan GKK, karena sejak di putus kredit, hal tersebut sudah masuk dalam wilayah EX POST yaitu wilayah operasional, sementara kami adalah wilayah EX ANTE yaitu wilayah sebelum diputus.
- Bahwa didalam BPP Kredit Komersial sesuai Kep Dir No.425 Tahun 2010 Bab II mengatur bahwa "Kredit diatas Rp.10 milyar harus dilaporkan kepada Komisaris secara periodik setiap 3 (tiga) bulan dalam format yang memberikan gambaran yang transparan kepada komisaris mengenai risiko yang dihadapi Bank",
- Bahwa kondisi kredit PT. Likotama Harum Macet. Pertama kali mengetahui dari hasil audit umum yang dilakukan oleh Grup Audit intern yang laporannya diberikan kepada Dirut dan tembusannya diberikan kepada Direktur Kepatuhan.
- Bahwa yang menjadi rekomendasi Direktur Kepatuhan atas terjadinya permasalahan dalam pemberian fasilitas kredit kepada PT.Likotama Harum tersebut adalah Melakukan audit khusus, dan Menonaktifkan sementara Pemimpin GKK dan Pemimpin GRK

15. RINA KISNINDIANI

Saksi RINA KISNINDIANI.
- Bahwa saksi pernah diperiksa dihadapan Penyidik;
- Bahwa keterangan saksi dalam BAP Penyidik keterangan saksi sendiri;
- Bahwa saksi dalam memberikan keterangan tidak ada tekanan;
- Bahwa keterangan saksi yang dituangkan dalam BAP benar;
- Bahwa saksi pernah menjabat selaku Compliance Manager Unit Kepatuhan dan Pelaporan, Divisi Kepatuhan, mulai Des 2011 dan saksi sejak Tahun 2014 selaku Pimpinan Divisi Kepatuhan, Grup Kepatuhan dan Hukum pada Bank DKI Jakarta,
- Bahwa saksi mempunyai tugas pokok sesuai dengan Keputusan Direksi PT Bank DKI No.111 Tahun 2015;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa Mulyatno Wibowo selaku Direktur Pemasaran pada Bank DKI Jakarta sejak Tahun 2010-2014, dan saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan terdakwa.
- Bahwa setahu saksi yang menjadi tugas Direktur Pemasaran pada Bank DKI Jakarta adalah melakukan supervisi terhadap Group Komersial, Group Konsumer, Group Mortgage and Housing,serta Group Syariah.
- Sedangkan dalam hal penyaluran kredit modal kerja di Bank DKI, Direktur Pemasaran berperan selaku salahsatu Pemutus Kredit yang diselenggarakan dalam Rapat Komite Kredit.
- Bahwa peranan saksi sebagai Compliance Manager Unit Kepatuhan dan pada Tahun 2014 selaku Pimpinan Divisi Kepatuhan, dalam pemberian fasilitas Kredit Modal Kerja (KMK)-SPK kepada Debitur PT. Likotama Harum, yaitu:
  Tahun 2013
  - Direktur Kepatuhan melalui Satuan Kerja Kepatuhan yang saat itu bernama Divisi Kepatuhan melakukan uji kepatuhan berdasarkan permohonan Grup Manajemen Risiko Kredit.
  - Grup Manajemen Risiko Kredit mengajukan permohonan uji kepatuhan atas Memorandum Analisa Kredit (MAK) No.247/GKK- DK/V/2013 tanggal 10 Mei 2013 sebagai lampiran dari Memorandum No.1708/GMRK/V/2013 tanggal 28 Mei 2013.
  - Tahun 2014
  - Direktur Kepatuhan melalui Satuan Kerja Kepatuhan yang namanya menjadi Grup Kepatuhan dan Hukum melakukan uji kepatuhan berdasarkan permohonan Grup Manajemen Risiko Kredit.
  - Grup Manajemen Risiko Kredit mengajukan permohonan uji kepatuhan atas Memorandum Analisa Kredit (MAK) No.442/GKK- DK/V/2014 tanggal 22 Mei 2014 sebagai lampiran dari Memorandum No.1825/GRK/VI/2014 tanggal 23 Juni 2014.
- Bahwa yang dimaksud dengan Uji Kepatuhan atas rencana pemberian kredit kepada PT. Likotama Harum adalah pengujian kepatuhan rencana keputusan perkreditan dimaksudkan untuk memastikan pemberian kredit baik baru, tambahan maupun perpanjangan telah dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku dan memperhatikan prinsip kehati-hatian dengan indikator sebagaimana hasil uji kepatuhan yang menjadi lampiran Nota Dinas No.09/29/Div-Kep/V/2013 tanggal 29 Mei 2013 dan Nota Dinas No.22/24/GKH-Kep/VI/2014 tanggal 24 Juni 2014.
- Bahwa dalam melaksanakan Uji Kepatuhan atas rencana pemberian fasilitas KMK-SPK PT.Likotama Harum, saksi membuat uji kepatuhan berdasarkan formulir cek list kepatuhan Tahun 2013 dan 2014.
- Bahwa MAK dan hasil uji kepatuhan yang telah mendapat rekomendasi Direktur Kepatuhan dibawa ke Rapat Komite Kredit kemudian Rapat Komite Kredit menyetujui usulan GKK dan GRK dalam MAK, dengan catatan hasil uji kepatuhan untuk dipenuhi.
- Dimana GKK dan GRK wajib melaksanakan hasil keputusan Komite Kredit.
- Bahwa didalam MAK No.247/GKK-DK/V/2013 tanggal 10 Mei 2013 disebutkan dalam rekomendasi angka 9 bahwa fasilitas ini hanya dapat dipergunakan oleh PT Likotama Harum dengan anak perusahaannya yang terdiri dari PT Relis Sapindo Utama, PT Glinding Mas Wahana, PT Mangkubuana Hutama Jaya. Atas ke-3 perusahaan tersebut akan dilakukan jual beli saham yang nantinya PT Likotama Harum akan memiliki share minimal sebesar 51% dan juga dapat dipergunakan untuk joint operation (JO).
- Bahwa yang menjadi rekomendasi Direktur Kepatuhan atas terjadinya permasalahan dalam pemberian kredit kepada PT Likotama Harum tersebut sesuai surat Direktur Kepatuhan kepada Direktur Utama No.28/DIR/XII/2014 tanggal 10 Desember 2014 adalah melakukan audit khusus atas pemberian dan atau pengelolaan fasilitas kredit atas nama PT Likotama Harum dan menontaktifkan sementara Pemimpin GKK dan Pemimpin GRK sehingga dengan demikian untuk sementara waktu tidak memiliki kewenangan memutus dan atau mencairkan kredit.

16. MERSIANITA

Saksi MERSIANITA.
- Bahwa saksi pernah diperiksa dihadapan Penyidik;
- Bahwa keterangan saksi dalam BAP Penyidik keterangan saksi sendiri;
- Bahwa saksi dalam memberikan keterangan tidak ada tekanan;
- Bahwa keterangan saksi yang dituangkan dalam BAP benar;
- Bahwa saksi pada Tahun 2012 adalah sebagai Auditor Senior Audit Intern PT. Bank DKI dan pernah menjabat sebagai Ketua Tim Audit Khusus terkait pemberian kredit PT. Likotama Harum dan pada Tahun 2015 menjabat selaku Pj. Pemimpin Divisi Quality Assuranse Audit.
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa selaku Direktur Pemasaran pada Bank DKI Jakarta sejak Tahun 2010-2014, dan saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan terdakwa.
- Bahwa tugas Direktur Pemasaran pada Bank DKI Jakarta adalah melakukan supervisi terhadap Group Komersial, Group Konsumer, Group Mortgage and Housing,serta Group Syariah.
- Bahwa dalam hal penyaluran kredit modal kerja di Bank DKI, Direktur Pemasaran berperan selaku salahsatu Pemutus Kredit yang diselenggarakan dalam Rapat Komite Kredit.
- Benar pihak Audit Interen PT Bank DKI pernah melakukan Audit Khusus Kredit Modal Kerja (KMK) - SPK kepada Debitur an. PT Likotama Harum,
- Bahwa dalam melakukan Audit Khusus KMK – SPK kepada Debitur an. PT Likotama Harum terdapat kelemahan dan pelanggaran prosedur perkreditan terhadap pemberian KMK-SPK kepada debitur a/n PT.Likotama Harum, yang mengakibatkan kredit menjadi macet sebesar Rp. 230.000.000.000,-.
- Bahwa hasil audit khusus baik dari penelitian dokumen, pemeriksaan fisik serta hasil wawancara/konfirmasi/klarifikasi terhadap pihak-pihak yang terkait dibuat dalam bentuk Laporan Audit Khusus Kredit Modal Kerja (KMK) – SPK an. PT Likotama Harum berupa Laporan Akhir Audit Khusus dimaksud berbentuk Nota Dinas No. 51/NDI/GAI/III/2015 tanggal 26 Maret 2015 yang ditujukan kepada Direktur Utama PT Bank DKI dan Dewan Komisaris PT Bank DKI.
- Bahwa tindakan yang dilakukan oleh Direksi dalam menindak lanjuti hasil audit tersebut, Direksi memberikan Rekomendasi pada lembar disposisi/catatan;
- Bahwa menurut sepengetahuan saksi, penyebab tidak tercapainya klaim dari Asuransi Jasa Indonesia (JASINDO) adalah sampai batas akhir masa klaim yaitu tanggal 06 September 2014 Grup Komersial dan Korporasi tidak mengajukan klaim kepada asuransi Jasindo senilai Rp. 100.000.000.000,-.
- Bahwa Perpanjangan jangka waktu asuransi ditolak oleh pihak Asuransi Jasindo sesuai dengan surat dari pihak Asuransi Jasindo No. 1507/403-1/X/2014 tanggal20 Oktober 2014 dan Surat dari Asuransi Jasindo No. SD.1770/403-1/XII/2014 tanggal 01Desember 2014 perihal Klaim Asuransi Kredit a/n PT. Likotama Harum, karena:
  1. Adanya indikasi pemutusan kontrak terhadap J.O. PT. Nindya Karya, PT Mangkubuana Hutama Jaya dan PT Relis Sapindo Utama yang akan dilakukan oleh Pemkab. Meranti. Info didapatkan Asuransi Jasindo dari metrokini.com, metroline.com dan jurnalterkini.com
  2. GKK belum menyampaikan salinan kontrak atas proyek yang dibiayai oleh Bank DKI ke pihak Asuransi Jasindo, antara lain: pembangunan Jembatan Selat Rengit Kabupaten Riau, Pembangunan Pelabuhan Kawasan Dorak Selat Panjang Riau, pelaksanaan pekerjaan pembangunan RSUD Kabupaten Kebumen
  3. GKK tidak memberikan penjelasn terkait perubahan persyaratan penarikan fasilitas kredit pada SPPK No. 521/GKK/VI/2013 mengenai kepemilikan PT Likotama Harum di ketiga anak perusahaan minimal sebesar 51%. Hal ini tidak dipersyaratkan kembali untuk PT Glinding Mas Wahana, melainkan cukup dengan melakukan PKS secara notariil dan memberikan asli Standing Instruction.
- Bahwa didalam Laporan Hasil Audit tanggal 26 Maret 2015terdapat uraian sebagai berikut “Berdasarkan hasil OTS Tim Audit, pekerjaan proyek tidak dikerjakan secara langsung oleh PT. Likotama Harum. Dalam hal ini PT. Likotama Harum diindikasikan hanya berperan sebagai penyandang dana.
- Bahwa Tim Audit pada saat melakukan OTS menanyakan tentang kontraktor pelaksana proyek dilapangankepada Bowheer dan pekerja lapangan.Informasi yang diterima Tim Audit (Berita Acara Terlampir) bahwa atas 4 (empat) proyek yang dibiayai seluruhnya bukan PT Likotama harum yang mengerjakan.
- Bahwa didalam Laporan Hasil Audit tanggal 26 Maret 2015terdapat uraian sebagai berikut “ Penandatangan Addendum PK perpanjangan fasilitas kredit belum dapat dilakukan karena terdapat persyaratan- persyaratan yang belum bisa dipenuhi oleh debitur, hal ini dikarenakan persyaratan pembayaran setoran provisi kredit dan biaya premi asuransi penjaminan kredit yang belum dipenuhi pada saat perpanjangan kredit karena ketidakmampuan financial PT Likotama Harum.Setelah itu PT Likotama Harum mulai menunggak pembayaran bunga.
- Bahwa didalam Laporan Hasil Audit tanggal 26 Maret 2015 terdapat uraian sebagai berikut “Tidak dipenuhinya persyaratan pencairan kredit ke-5 dan ke-6 masing-masing tanggal 11 Oktober 2013 dan 27 November 2013, yaitu akta Notariil penyertaan modal PT. Likotama Harum di PT. Glinding Mas Wahana sebesar 51%, mengingat MAK perubahan syarat penarikan kredit, yaitu tidak dilakukannya akuisi sebesar 51% terhadap PT. Glinding Mas Wahana, baru dilaporkan pada saat RKK tanggal 05 Maret 2014. Sedangkan dalam daftar pencairan kredit untuk pembangunan pelabuhan kawasan dorak tertulis ada pencairan untuk atas nama PT Glindingmas Wahana pada tanggal tanggal 11 Oktober 2013 dan 27 November 2013, sementara pada table tidak tertulis ada pencairan pada tanggal tersebut.
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa sesuai MAK No. 247/GKK- DK/V/2013 tanggal 10 Mei 2013 Perihal Perpanjangan dan Penambahan Fasilitas Kredit Bank DKI memberikan tambahan plafond kredit semula sebesar Rp. 132.500.000.000,-. Menjadi sebesar Rp. 230.000.000.000,-. dengan jangka waktu 1 (satu) tahun, yaitu tanggal 6 Juni 2013 sampai 6 Juni 2014. Proyek-proyek yang dijadikan sebagai sumber pengembalian kredit tidak dimenangkan oleh PT Likotama Harum. Untuk memitigasi resiko potensi konflik antara PT Likotama harum dengan pemenang proyek, maka dipersyaratkan pada SPPK dan PK sebagai berikut: “ Apabila fasiitas ini akan dipergunakan oleh anak perusahaan PT Likotama Harum, maka harus menyerahkan akta noarial yang menyatakan bahwa kepemilikan PT Likotama Harum di ke-3 anak perusahaan yaitu PT Relis Sapindo Utama, PT Mangkubuana Hutama Jaya dan PT Glindingmas Wahana minimal 51%. Atas persyaratan tersebut PT Likotama Harum hanya melakukan penyertaan modal terhadap 2 perusahaan yaitu PT Mangkubuana Hutama Jaya sesuai akta Pernyataan Jual Beli Saham No. 39 tanggal 10 Juli 2013, PT Relis Sapindo Uama sesuai akta No. 95 tanggal 26 Agustus 2013, sedangkan untuk PT Glinding Mas Wahana tidak dilakukan jual beli saham. Persyaratan tersebut sebagai mitigasi resiko untuk pencarian kredit PT Likotama Harum (tidak berdasarkan untuk masing-masing pencairan pemenang proyek) Namun demikian meskipun persyaratan PT Glindingmas Wahana tidak terpenuhi pencairan kredit tetap dilaksanakan yaitu Pencairan kredit ke-5 tanggal 28-03-2014 dan pencairan kredit ke-6 tanggal 11-04-2014 tenang pembelian saham tersebut tidak tercermin dalam laporan keuangan PT Likotama Harum.
- Bahwa sesuai dengan Laporan Hasil Audit tanggal 26 Maret 2015 mengenai pekerjaan di Kabupaten Paser terdapat uraian sebagai berikut “Pada saat pemutusan kontrak, progress proyek berdasarkan perhitungan Manajemen Konstruksi PT. Benantin Surya Cipta adalah sebesar 32% dari yang seharusnya sebesar 70%. Sedangkan menurut kontraktor, progress proyek sebesar 40%,;
- Bahwa dalam menghitung Kerugian Bank DKI berittik tolak dari Baki debet bukan dari total kewajiban yang harus dibayarkan oleh PT Likotama harum, karena Nilai kredit menjadi macet yang kami tuangkan dalam laporan adalah nilai Plafond Kredit PT Likotama Harum.
Saksi DWI AGUS SUMARSONO.SE.MM.
- Bahwa saksi pernah diperiksa dihadapan Penyidik;
- Bahwa keterangan saksi dalam BAP Penyidik keterangan saksi sendiri;
- Bahwa saksi dalam memberikan keterangan tidak ada tekanan;
- Bahwa keterangan saksi yang dituangkan dalam BAP benar;
- Bahwa saksi selaku Kepala Divisi Asuransi Keuangan pada Kantor Pusat PT. Asuransi Jasa Indonesia-Jakarta Tahun 2013 s/d sekarang.
- Bahwa PT. Asuransi Jasa Indonesia ada menjalin kerjasama dengan PT. Bank DKI dalam hal asuransi umum, sedangkan untuk asuransi kredit dilakukan perjanjian kerjasama sejak Tahun 2011;
- Bahwa nilai yang ditanggung PT. Asuransi Jasa Indonesia terhadap fasilitas kredit yang diberikan PT. Bank DKI kepada PT. Likotama Harum senilai Rp.100 milyar, dengan masa waktu setahun, dimulai tanggal 06 Juni 2013 dan berakhir tanggal 06 Juni 2014 dengan ditambah masa klaim 90 hari kalender, sehingga masa waktu asuransi kredit berakhir pada tanggal 06 September 2014.
- Bahwa nilai pertanggungan sebesar Rp.100 milyar tersebut merupakan nilai pertanggungan yang diminta PT. Bank DKI terhadap plafond kredit sebesar Rp.230 milyar yang diberikan PT. Bank DKI kepada PT. Likotama Harum.
- Bahwa Terhadap pertanggung yang diberikan PT. Asuransi Jasa Indonesia terhadap PT. Bank DKI tersebut, PT. Bank DKI diwajibkan membayar premi yang harus dibayar sebesar Rp.1,25 milyar pada waktu penerbitan polis asuransi kreditnya
- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa Mulyatno Wibowo dan saksi tidak mempunyai hubungan pekerjaan maupun hubungan keluarga dengan terdakwa.
- Bahwa yang menandatangani perjanjian kerjasama adalah Direktur PT. Bank DKI dengan Direktur PT. Asuransi Jasa Indonesia,
- Bahwa Proses permintaan asuransi kredit dimintakan pemasaran PT. Bank DKI melalui pemasaran PT. Asuransi Jasa Indonesia dan diteruskan kepada Sub Divisi Finansial Guarantee untuk dilakukan analisa lebih lanjut
- Bahwa sepengetahun saksi, akhirnya pertanggungan asuransi kredit yang diberikan PT. Asuransi Jasa Indonesia terhadap PT. Bank DKI:
- Bahwa untuk keperluan klarifikasi dan meminta tambahan informasi, dengan surat Kepala Divisi Asuransi Keuangan PT. Asuransi Jasa Indonesia Nomor: 100/ASK/IX/2014 tanggal 17 September 2014 kepada PT. Bank DKI dikarenakan informasi tambahan masih belum sesuai dengan yang diminta PT. Asuransi Jasa Indonesia.
- Bahwa berdasarkan surat permohonan perpanjangan dari PT. Bank DKI, alasan permohonan perpanjangan yang dilakukan oleh PT. Bank DKI adalah karena PT. Bank DKI sedang melakukan proses penagihan tagihan dari bowheer atas proyek yang dikerjakan PT. Likotama Harum yang dibiayai dari PT. Bank DKI, sedangkan masa waktu asuransi kredit yang ditanggung oleh PT. Asuransi Jasa Indonesia sudah hampir habis masa waktunya, maka PT. Bank DKI sebagai Nasabahnya PT. Asuransi Jasa Indonesia mengajukan perpanjangan waktu pertanggung asuransi kredit yang akan habis masa waktunya.
- Bahwa PT. Bank DKI dapat mengajukan klaim asuransi kredit bila masih dalam jangka waktu pertanggungan ± 90 hari kalender sebagaimana polis asuransi yakni antara tanggal 06 Juni 2013 s/d 06 September 2014 dan apabila Debitur PT. Bank DKI sudah masuk dalam kolektibilitas 5 pada masa pertanggungan. Penetapan kolektibilitas 5 tersebut haruslah dalam periode masa pertanggungan asuransi kredit yang selama satu tahun yakni periode 06 Juni 2013 dan selambat-lambatnya tanggal 06 Juni 2014.
- Bahwa PT. Bank DKI diperbolehkan mengajukan perpanjangan waktu asuransi kredit karena masih dalam masa waktu pertanggungan asuransi kredit yang akan berakhir pada tanggal 06 September 2014. Bahwa saksi sebagai Kepala Divisi Asuransi Keuangan PT. Asuransi Jasa Indonesia di tanggal 17 September 2014 dengan surat Nomor: 100/ASK/IX/2014 masih meminta klarifikasi dan informasi tambahan kepada PT. Bank DKI sementara masa waktu klaim asuransi kredit telah berakhir tanggal 06 September 2014, karena surat permohonan perpanjangannya diajukan pada tanggal 26 Agustus 2014 masih dalam periode jangka waktu asuransi kredit, sehingga proses perpanjangan masih kami lakukan analisa lebih lanjut dengan cara meminta kelengkapan dokumen-dokumen

18. REZANIA FITRIANY

Saksi REZANIA FITRIANY.
- Bahwa saksi pernah diperiksa dihadapan Penyidik;
- Bahwa keterangan saksi dalam BAP Penyidik keterangan saksi sendiri;
- Bahwa saksi dalam memberikan keterangan tidak ada tekanan;
- Bahwa keterangan saksi yang dituangkan dalam BAP benar;
- Bahwa saksi adalah selaku Kepala Sub Divisi Financial Guarrantee PT JASINDO yang berfungsi utama membantu Kepala Divisi Asuransi Keuangan dalam menganalisa resiko di atas limit kantor cabang;
- Bahwa PT. Asuransi Jasa Indonesia sudah lama menjalin kerjasama dengan Bank DKI untukGeneral Insuranse (seperti kenderaan dll) namun untuk Penjaminan Asuransi Kredit sejak Tahun 2011
- Bahwa saksi tidak kenal terdakwa terdakwa Mulyatno Wibowo selaku Direktur Pemasaran pada Bank DKI Jakarta, dan saksi tidak mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan terdakwa.
- Bahwa benar ada penjaminan Asuransi Kredit PT. Likotama Harum di Bank DKI dengan nilai pertanggungan Rp.100 Milyard dan premi sebesar Rp.1.250.000.000,-(satu milyard dua ratus lima puluh juta rupiah), untuk masa 1 (satu) Tahun terhitung sejak tanggal 06 Juni 2013 sd 06 Juni 2014 ditambah masa klaim 90 hari kalender
- Bahwa yang berhubungan langsung dengan PT. Jasindo dari pihak Bank DKI yakni Hendri Kartika dan dokumen yang diberikan ketika itu adalah Salinan (copy) kontrak proyek-proyek PT. Likotama Harum yangsedang dibiayai oleh Bank DKI
- Bahwa kronologis asuransi kredit Bank DKI QQ.PT.Likotama Harum, Bank DKI mengajukan permohonan penjaminan kepada Asuransi Jasindo melalui Surat No. 478/GKK/VI/2013 tanggal 20 Juni 2013, untuk menjamin kredit yang diberikan kepada PT. Likotama Harum (Debitur) dengan nilai jaminan sebesar Rp.100.000.000.000,- (seratus milyar rupiah) dari plafon kredit yang diberikan oleh Bank DKI sebesar Rp.230.000.000.000,- (dua ratus tiga puluh milyar rupiah), sebagai berikut:
  - Tanggal. 12 Juli 2013 diterbitkan SKLP No. 019/KLP- AK/DKI/VII/403/2013 dan Polis No. 403.865.200.13.05009 untuk memberikan penjaminan senilai Rp.100.000.000.000,- dengan jangka waktu penjaminan sejak 06 Juni 2013 hingga 06 Juni 2014;
  - Bank DKI mengajukan klaim atas Polis Asuransi Kredit No. 403.865.200.13.05009 melalui Surat No. 1462/GKK/X/2014 tanggal 24 Oktober 2014 yang ditandatangani oleh Dulles Tampubolon(Vice President Bank DKI) tanpa lampiran format klaim;
  - PT.Asuransi Jasindo menolak klaim yang diajukan oleh Bank DKI melalui Surat No. SD.1770/403-1/XII/2014 tanggal 01 Desember 2014 dengan dasar:
    1. Pengajuan klaim dilakukan setelah jangka waktu perjanjian/polis berakhir.
    2. Pada saat pengajuan klaim, status debitur masih dalam
      Kolektibilitas 2 padahal sesuai perjanjian dalam Polis Asuransi KMK No. 403.865.200.13.05009 (pasal 3 ayat 1) disebutkan bahwa kerugian itu dapat ditanggung apabila telah dinyatakan macet (Kolektibilitas 5).
- Bahwa sesuai dengan Perjanjian Kerjasama No. 06A/AJI/II/2012 dan No. 5/PKS/DIR/II/2012 pasal 5 tentang Daluarsa disebutkan bahwa: Menyimpang dari ketentuan KUHPerdata Buku IV Bab VII bagian III maka segala Hak Tertanggung untuk mendapatkan Ganti Rugi menjadi hapus dengan sendirinya dalam hal:
  1. Tertanggung tidak mengajukan Tuntutan Ganti Rugi kepada Penanggung yang menjadi hak Tertanggung menurut perjanjian ini, dalam waktu 90(sembilan puluh) hari kalender sejak tanggal jatuh tempo pertanggungan Perjanjian Kredit.
  2. Jangka Waktu Pertanggungan ± 90 hari kalender telah berakhir tanggal 06 September 2014, sedangkan tuntutan klaim ganti rugi baru disampaikan melalui Surat tertanggal 24 Oktober 20144 dan diterima di PT. Jasindo tanggal 27 Oktober 2014 (Pengajuan Klaim dilakukan setelah jangka waktu perjanjian/polis berakhir).
- Bahwa benar PT.Asuransi Jasa Indonesia pernah menerima surat No. 1030/GKK/VIII/2014 tanggal 26 Agustus 2014 dari Bank DKI yang isinya memohonkan perpanjangan jangka waktu polis atau pengajuan klaim dan kami sudah menjawabnya dengan surat No. 97/ASK/VIII/2014 tanggal 29 Agustus 2014 yang isinya meminta informasi tambahan, antara lain:
  - jangka waktu perpanjangan polis yang dimaksud dengan mengisi Form.AK.06.03.01 Surat Permintaan (aplikasi) Limit Pertanggungan KMK
  - Salinan (copy) kontrak-kontrak PT. Likotama Harum yang sedang dibiayai Bank DKI
  - Informasi kemajuan proyek-proyek PT. Likotama Haruim yang sedang dibiayai oleh Bank DKI
  - Hasil Survey pihak Bank DKI atas keterlambatan pembayaran dari bowheer.
  - Kartu monitoring terbaru.
- Bahwa Setelah tanggal 06 Juni 2014 (dalam masa klaim 90 hari) perpanjangan jangka waktu asuransi kredit PT. Likotama Harum masih dapat diperpanjang sepanjang memenuhi syarat-syarat perpanjangan termasuk kelayakan akseptasi.
- Bahwa yang dimaksud dengan proses underwriting adalah proses mulai dari pengajuan asuransi sampai dengan terbitnya polis yang di dalamnya juga mencakup hal-hal yang terkait dengan analisa akseptasi. Faktor-faktor underwriting yang tidak terpenuhi sebagaimana yang dimaksud dalam surat PT. Jasindo No 1507/403-1/X/2014 tanggal 20 Oktober 2014 antara lain:
  - PT. Jasindo meminta progressproyek-proyek PT. Likotama Harum namun tidak dipenuhi oleh Bank DKI dimana sudah 2 kali dimintakan sesuai dengan surat Nomor: 97/ASK/VIII/2014 tanggal 29-08-2014 dan Nomor: 100/ASK/IX02014 tanggal 17 September 2014.
  - Sesuai dengan surat Nomor: 100/ASK/IX02014 tanggal 17 September 2014 PT. Jasindo meminta tanggapan dari Bank DKI atas pemutusan kontrak JO. PT.Nindya Karya, PT. Relis, PT. Mangkubuana yang akan dilakukan Pem.Kab.Meranti di mana informasi ini didapatkan dari Metrokini.com - Meranti-online.com dan Jurnal Terkini.com.
  - Bank DKI menjawab bahwa “ tidak ada rencana pemutusan kontrak bahkan Buwheer akan segera melakukan pembayaran tagihan sesuai dengan progress yang telah dikerjakan “ (surat Bank DKI No. 1259/GKK/IX/2014 tanggal 30 September 2014)
- Bahwa selama proses pengajuan perpanjangan asuransi maupun masa klaim: pihak Bank DKI tidak pernah mengadakan rapat atau pertemuan dengan PT. Jasindo.

19. DULLES TAMPUBOLON

Saksi DULLES TAMPUBOLON:
- Bahwa saksi pernah diperiksa dihadapan Penyidik;
- Bahwa keterangan saksi dalam BAP Penyidik keterangan saksi sendiri;
- Bahwa saksi dalam memberikan keterangan tidak ada tekanan;
- Bahwa keterangan saksi yang dituangkan dalam BAP benar;
- Bahwa saksi adalah sebagai Group Head Kredit Komersial dan Korporasi sejak tanggal 10 Pebruari 2011di PT. Bank DKI;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa selaku Direktur Pemasaran pada Bank DKI Jakarta sejak Tahun 2010-2014, dan saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan terdakwa.
- Bahwa yang menjadi tugas Direktur Pemasaran pada Bank DKI Jakarta adalah melakukan supervisi terhadap Group Komersial, Group Konsumer, Group Mortgage and Housing,serta Group Syariah.
- Bahwa dalam hal penyaluran kredit modal kerja di Bank DKI, Direktur Pemasaran berperan selaku salah satu Pemutus Kredit yang diselenggarakan dalam Rapat Komite Kredit.
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa sejak sama-sama tugas di Bank Mandiri.
- Bahwa alur surat permohonan perpanjangan dan penambahan fasilitas kredit PT Likotama Harum sejak masuk ke Bank DKI sampai dibuatnya Memorandum Analisis Kredit:
- Bahwa sejak saksi bekerja di Bank DKI mulai tanggal 10 Pebruari 2011 melanjutkan perpanjangan, penambahan dan penurunan plafond fasilitas kredit serta perubahan syarat kepada debitur a/n PT. Likotama Harum, antara lain:
  - Tambahan plafond dari Rp. 14 miliar menjadi Rp.140 miliar (sub limit LC Rp.30 miliar) dan perpanjangan jangka waktu satu tahun sejak penandatangan Perjanjian Kredit berdasarkan MAK No. 059/GKM- Korp/III/2011 tanggal 18 Maret 2011, diputus dan disetujui oleh Direksi dalam Komite Kredit Kategori A yang terdiri dari Dr. Eko Budiwiyono, MBA selaku Direktur Utama Bank DKI, Terdakwa Mulyatno Wibowo,MBA selaku Direktur Pemasaran, Benny Santoso selaku Direktur Keuangan.
  - Perubahan Agunan berdasarkan MAK No. 136A/GKM- UKNS/VIII/2011 tanggal 10 Agustus 2011 diputus dan disetujui oleh Direksi dalam Komite Kredit Kategori A (Dr. Eko Budiwiyono, MBAselaku Direktur Utama Bank DKI, Terdakwa Mulyatno Wibowo,MBA selaku Direktur Pemasaran, Benny Santoso selaku Direktur Keuangan dan dihadiri oleh Agus Suryantono sebagai Direktur Kepatuhan).
  - Penurunan plafond dari Rp.140 miliar (sub limit LC Rp.30 miliar) menjadi Rp.102,4 miliar (sub limit LC Rp. 30 miliar), perubahan Agunan dan perubahan syarat berdasarkan MAK No. 263/GKM- KNS/XII/2011 tanggal 7 Desember 2011 diputus dan disetujui oleh Direksi dalam Komite Kredit Kategori A (Dr. Eko Budiwiyono, MBAselaku Direktur Utama Bank DKI, Terdakwa Mulyatno Wibowo,MBA selaku Direktur Pemasaran, Benny Santoso selaku Direktur Keuangan dan dihadiri oleh Agus Suryantono selaku Direktur Kepatuhan).
  - Perpanjangan dan penambahan fasilitas kredit dari Rp.102,5 miliar menjadi Rp. 230 miliar dan Perpanjangan jangka waktu dari 06-06- 2012 s.d 06-06-2013 berdasarkan MAK No.183/GKM-Korp/V/2012 tanggal 10 Mei 2012 diputus dan disetujui oleh Direksi dalam Komite Kredit Kategori A (Dr. Eko Budiwiyono, MBAselaku Direktur Utama Bank DKI, Terdakwa Mulyatno Wibowo,MBA selaku Direktur Pemasaran, Benny Santoso selaku Direktur Keuangan dan dihadiri oleh Agus Suryantono selaku Direktur Kepatuhan).
  - Perpanjangan dan penambahan fasilitas kredit berdasarkan MAK No. 247/GKK-DK/V/2013 tanggal 10 Mei 2013 diputus dan disetujui oleh Direksi dalam Komite Kredit Kategori A (Dr. Eko Budiwiyono, MBAselaku Direktur Utama Bank DKI, Terdakwa Mulyatno Wibowo,MBA selaku Direktur Pemasaran, Benny Santoso selaku Direktur Keuangan dan dihadiri oleh Agus Suryantono selaku Direktur Kepatuhan).
  - Reaktivasi jangka waktu dari 06-06-2014 s.d 06-08-2014 berdasarkan MAK No.575/GKK-DKM/VI/2014 tanggal 30 Juni 2014.
  - Reaktivasi II, perpanjangan jangka waktu dari 06-08-2014 s.d 06-10- 2014 berdarsarkan MAK No.696/GKK-DK/VIII/2014 tanggal 26 Agustus 2014.
  Tujuannya adalah untuk tambahan modal kerja dalam bidang usaha konstruksi dan pengadaan barang dari proyek-proyek Pemprof, BUMN, BUMD, dan Instansi Pemerintah Lainnya.
- Bahwa Kredit KMK SPK an. Debitur PT Likotama Harum dipergunakan untuk membiayai Pengadaan Konstruksi bangunan Sisi Udara (Multiyears 5 Tahun) dari Pemerintahan Kab Grogot Paser Kalimantan Timur nilai proyek Rp. 389.910.554.000,-; Pekerjaan Pembangunan Selat Rengit dari Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti Riau Dinas PU nilai Proyek Rp. 447.611.387.000,- Pembangunan Pelabuhan Kawasan Dorak Pemerintah Kabupaten Meranti Riau Dishub Kominfo nilai Proyek Rp.102.223.798.000,-; Pembangunan Gedung RSUD Kabupaten Kebumen Dinas PU Kabupaten Kebumen Jawa Tengah Nilai Proyek Rp. 104.736.111.000,-;
- Bahwa sepengetahuan saksi yang menjadi pemenang proyek-proyek yang dibiayai oleh Bank DKI terkait fasilitas kredit KMK – SPK yang diberikan kepada debitur a/n PT. Likotama Harum sebagai berikut:
  1. Pembangunan Jembatan Selat rengit: PT Nindya Karya, PT Relis Sapindo Utama dan PT Mangkubuana Hutama Jaya (Joint Operation);
  2. Pembangunan Pelabuhan Kawasan Dorak: PT. Glinding Mas Wahana;
  3. Pembangunan Gedung RSUD Kabupaten Kebumen Jawa Tengah: PT Relis Sapindo Utama.
  4. Bangunan Sisi Udara Tanah Grogot: PT Lampiri Jaya Abadi - PT Relis Sapindo Utama, KSO
- Bahwa yang mengerjakan proyek-proyek yang dibiayai oleh Bank DKI terkait fasilitas kredit yang diberikan kepada debitur a/n PT. Likotama Harum adalah PT Likotama Harum, dan apabila Debitur bukan perusahaan yang memenangkan tender namun debitur akan melaksanakan pekerjaan proyek tersebut maka debitur harus menyampaikan dokumen antara lain: Dokumen Perjanjian Kerja Sama antara Perusahaan Pemenang lelang dengan Debitur yang dibuat secara Notariil (untuk proyek dengan nilai diatas satu Milyar);
- Bahwa didalam penggunaan dana oleh PT Likotama Harum tidak boleh dipergunakan apabila tidak sesuai dengan tujuan kredit, karena telah dipersyaratkan dalam perjanjian kredit bahwa fasilitas kredit harus digunakan sesuai dengan tujuan pemberian kredit.
- Bahwa sepengetahuan saksi dana kredit tersebut telah dipergunakan sesuai dengan tujuan kredit.
- Bahwa saat penyusunan Memorandum Analisis Kredit / MAK No.059/GKM-Korp/III/2011 tanggal 18 Maret 2011, untuk pemberian kredit modal kerja kepada PT Likotama Harum, yang menjadi Account Manager adalah Ridwan Faisal, Kepala Divisi adalah Karen Ezana dan Kepala Group adalah saksi sendiri.
- Bahwa didalam Memorandum Analisis Kredit / MAK No. 059/GKM- Korp/III/2011 tanggal 18 Maret 2011, disebutkan data-data proyek / pekerjaan yang akan dikerjakan sehubungan dengan fasilitas perpanjangan dan penambahan kredit dari 14 milyar menjadi Rp. 140 miliyar;
- Bahwa sesuai dengan ketentuan BPP No. 425 Tahun 2010 tanggal 18 Maret 2010 untuk 8 (delapan) proyek / pekerjaan tersebut GKK dan GRK harus melakukan survey dan kunjungan setempat untuk melihat secara fisik kebenaran data permohonan kredit serta menggali aktivitas usaha calon atau debitur dilakukan oleh Account Officer atau Account Manager atau Kepala Divisi,.
- Bahwa Memorandum Analisis Kredit / MAK No. 059/GKM-Korp/III/2011 tanggal 18 Maret 2011, menganalisis 8 (delapan) proyek yang akan dikerjakan oleh PT Likotama Harum dan belum ada syarat-syarat untuk pekerjaan multiyears,;
- Bahwa Memorandum Analisis Kredit/ MAK No. 059/GKM-Korp/III/2011 tanggal 18 Maret 2011 terdapat klausule: “Mengajukan surat permohonan penarikan kredit 5 (lima) hari kerja sebelum rencana penarikan kredit dilakukan yang dilengkapi dengan asli dokumen Keputusan Pemenang Lelang Tunggal/SPK/Kontrak atau true foto copy yang ditandatangani debitur;
- Bahwa Buku Pedoman Perkreditan Nomor: 425 Tahun 2010 BAB III. Huruf D.Syarat efektif Penarikan Kredit yang isinya menyebutkan bahwa
  - Debitur menyerahkan asli kontrak kerja / Surat Perintah Kerja dan standing instruction dari pemilik proyek / bouwheer untuk menyalurkan termijn proyek melalui Bank DKI (khusus KMK untuk konstruksi) (bukan true foto copy)”.;
- Bahwa sepengetahuan saksi, PT Likotama Harum mempunyai hak tagih piutang terhadap Pemkab Paser;
- Bahwa sesuai dengan MAK No.263/GKM-KNS/XII/2011 tanggal 7 Desember 2011 (penurunan plapon Kredit) yang saksi tandatangan disebutkan “Saat ini Debitur telah diberikan kuasa dari pemenang pelelangan yaitu: Lampiri - Relis KSO, untuk mengerjakan Proyek Pembangunan Bandara Tanah Grogot - Kalimantan Timur melalui Penetapan Pemenang Pelelangan No. 027/02/DISHUBKOMINFO/BBSU/Xl/2011 tanggal 14 November 2011 yang dikeluarkan oleh Dinas Perhubungan Kominfo Kabupaten Paser dengan nilai proyek sebesar Rp. 389.910.554.000,-. Proyek ini dimulai sejak Tahun 2011 hingga Tahun 2015,;
- Bahwa atas Surat Perjanjian Kontrak Gabungan Lump Sum Dan Harga Satuan Paket Pekerjaan Konstruksi No.027/04/DISHUBKOMINFO/BBSU/XII/2011 tanggal 22 Desember 2011 Kegiatan: Pembangunan Bandara Kabupaten Paser (Sistem Multiyears) Pekerjaan Pengadaan Konstruksi Bangunan Bandara Sisi Udara, Pasal 17 Pemindahan Kewajiban, 1. "Pihak Kedua Dilarang untuk menyerahkan, memindahkan pekerjaan kepada PIHAK LAIN atau mengambil tindakan-tindakan lainnya diluar dari pada isi Kontrak ini tanpa persetujuan tertulis dari Pihak Kesatu",;
- Bahwa Pertimbangan, MAK No.263/GKM-KNS/XII/2011 tanggal 7 Desember 2011 (penurunan plapon Kredit) saksi selaku Pengusul;
- Bahwa Syarat MAK No.263/GKM-KNS/XII/2011 tanggal 7 Desember 2011 (penurunan plapon Kredit) saksi selaku Pengusul menyampaikan yang antara lain sebagai berikut:
  1. (Tambahan Syarat Penarikan) Atas agunan berupa AJB, debitur harus menyerahkan cover note notaris terkait proses peningkatan hak AJB tersebut menjadi sertifikat.
  2. (Tambahan Syarat Penarikan) Telah menyerahkan SKM notaril atas agunan berupa AJB
  3. (Tambahan Syarat Lainnya) Apabila sertifikat atas agunan yang saat ini berupa AJB telah selesai, harus langsung dilakukan pengikatan sempurna sebesar nilai pasarnya (selama proses pengikatan, harus tersedia cover note dari notaris terkait proses pengikatan agunan tersebut);
- Bahwa dalam MAK No.263/GKM-KNS/XII/2011 tanggal 7 Desember 2011 (penurunan plapon Kredit) yang saksi tandatangani disebutkan “Saat ini Debitur telah diberikan kuasa dari pemenang pelelangan yaitu: Lampiri - Relis KSO, untuk mengerjakan Proyek Pembangunan Bandara Tanah Grogot - Kalimantan Timur melalui Penetapan Pemenang Pelelangan Nomor: 027/02/DISHUBKOMINFO/BBSU/Xl/2011 tanggal 14 November 2011 sementara dalam Surat Perjanjian Nomor :027/04/DISHUBKOMINFO/BBSU/XII/2011 tanggal 22 Desember 2011disebut Kegiatan Pembangunan Bandara Kabupaten Paser (Sistem Multiyears),;
- Bahwa pertimbangan saksi dalam pemberian perpanjangan dan penambahan plafond fasilitas kredit kepada debitur a/n PT. Likotama Harum, sebagaimana dimaksud dalam MAK No. 183/GKM-Korp/V/2012, tanggal 10 Mei 2012, sementara debitur bukan sebagai pemenang dan pelaksana proyek adalah berdasarkan evaluasi dari tim (AM dan Risk Officer, Pemimpin Divisi Kredit Korporasi dan Pemimpin Divisi Risiko Kredit) PT. Likotama Harum merupakan kuasa dari pemenang atau pelaksana tender, kemudian diusulkan ke RKK dan diputus serta disetujui Direksi.
- Bahwa sesuai dengan bagian III.Isi. MAK No. 183/GKM-Korp/V/2012, tanggal10 Mei 2012, yang menjadi Key Person H. Supendi, diman saksi menjelaskan sebagai berikut:
  1. Berdasarkan Memorandum Analisa Kredit No.183/GKM-Korp/V/2012, tanggal 10 Mei 2012, Key Person adalah orang yang mengontrol dan bertanggungjawab terhadap perusahaan.
  2. Berdasarkan Memorandum Analisa Kredit No. 183/GKM- Korp/V/2012, tanggal 10 Mei 2012, 95% sahamnya dimiliki oleh anak H SUPENDI yang sedang kuliah di luar negeri, sehingga dapat diambil kesimpulan pengambil keputusan adalah H Supendi.
  3. Saksi mengenal H. Supendi sebagai debitur eksisting Bank DKI, dalam hal urusan usul pencairan ditangani oleh Account Manager dan Pemimpin Divisi Kredit Korporasi, sedangkan yang berwenang untuk dapat dicairkan atau ditolak adalah GMRK,;
- Bahwa menurut saksi yang menjadi pertimbangan pemberian perpanjangan dan penambahan plafond fasilitas kredit kepada debitur a/n PT. Likotama Harum, sebagaimana dimaksud dalam MAK No. 183/GKM-Korp/V/2012, tanggal 10 Mei 2012,
- Bahwa pada Risalah Keputusan Komite Kredit Kategori Al bulan Mei 2012, disebutkan agar Unit Bisnis melakukan konfirmasi ke Notaris, dimana menurut sepengetahuan saksi, sesuai ketentuan dalam Buku Kebijakan dan Prosedur Kredit Produktif Segmen Komersial & Korporasi, Keputusan Direksi No. 221 tanggal 30 September 2013 Bab II, Halaman 5 butir b.), fungsi, tugas dan tanggung jawab tersebut dilaksanakan oleh Unit Administrasi Kredit (Divisi Administrasi Kredit – Grup Manajemen Risiko Kredit).
- Bahwa pada saat pembuatan MAK No. 183/GKM-Korp/V/2012, tanggal 10 Mei 2012, berdasarkan evaluasi perpanjangan dan penambahan fasilitas kredit modal kerja yang dilakukan oleh tim AM, Pemimpin Divisi Kredito Korporasi, Risk Officer dan Pemimpin Divisi Risiko Kredit pada MAK No.183/GKM-Korp/V/2012, tanggal 10 Mei 2012 PT. Likotama Harum masih memiliki outstanding/baki debet sebesar Rp. 87.006 juta posisi per tanggal 7 Mei 2012, dalam hal ini yang dapat menjelaskan adalah tim yang melakukan evaluasi kredit yaitu AM, Pemimpin Divisi Kredito Korporasi, Risk Officer dan Pemimpin Divisi Risiko Kredit.
- Bahwa sesuai dengan bagian MAK No.183/GKM-Korp/V/2012, tanggal10 Mei 2012 disyaratkan adanya Surat Kuasa dari pemenang tender kepada Bank DKI yang memberikan kuasa kepada Bank DKI untuk melakukan pemindahbukuan dana yang terdapat di rekening penerimaan pembayaran dari Bouwheer yang akan dipergunakan untuk penurunan baki debet atau pelunasan fasilitas,;
- Bahwa pemberian kredit kepada PT. Likotama Harum menampilkan feasibility proyek-proyek Pemerintah yang tagihannya akan menjadi sumber pembayaran kredit, namun proyek tersebut pelelangannya dimenangkan oleh perusahaan lain yaitu PT Relis, PT Mangkubuana, dan PT Gending sedangkan PT Likotama Harum tidak terlibat apa pun bahkan dalam pelelangan sekali pun, dimana hal tersebut sudah dilakukan sebelum saksi masuk di Bank DKI atau sejak PT LH menjadi debitur Bank DKI Tahun 2006.
- Bahwa berdasarkan NOTA DlNAS Direktur Kepatuhan No. ….. /Div.Kep/V/2012 tanggal 31 Mei 2012 disebut:
  1. Tidak terdapat foto copy KTP / NPWP atas nama Perusahaan
  2. Pada uji kepatuhan terdahulu (MAK No.059/GKM-Korp/III/2011 tanggal 18 Maret 2011) maupun pada MAK saat ini tidak terdapat Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK) dan informasi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) pada agunan berupa bangunan;
- Bahwa pada bagian MAK No. 183/GKM-Korp/V/2012, tanggal10 Mei 2012 juga disebutkan “Bank DKI berhak untuk menangguhkan dan/atau membatalkan pencairan kredit yang belum ditarik jika ternyata debitur menggunakan dana kredit secara tidak wajar dan/atau menyimpang dari tujuan semula sesuai dengan Perjanjian Kredit atau kondisi kredit debitur menurun menjadi Kurang Lancar, Diragukan atau Macet.
- Bahwa pada tanggal 10 Mei 2013 sesuai dengan Keputusan Kredit MAK No. 247/GKK.DK/V/2013 tanggal 10 Mei 2013 disetujui penambahan kredit yang semula Rp.132.500.000.000 (seratus tiga puluh dua milyar lima raus juta rupiah) ditambah sebesar Rp.97.500.000.000 (sembilan puluh tujuh milyar lima ratus juta rupiah) sehingga menjadi Rp.230.000.000.000 (dua ratus tiga puluh milyar rupiah),
- Bahwa outstanding/ baki debet PT Likotama Harum pada saat penyusunan MAK No.442/GKK-DK/V/2014, tanggal 22 Mei 2014 perihal Perpanjangan Fasilitas Kreditsedangkan berdasarkan MAK No. 247/GKK-DK/V/2013, tanggal 10 Mei 2013 outstanding/ baki debet PT. Likotama Harum posisi 1 Mei 2013 adalah sebesar Rp.116.723 juta.
- Bahwa jangka waktu Fasilitas Kredit yang diberikan PT Bank DKI kepada PT Likotama Harum adalah 1 (satu) Tahun sejak tanggal jatuh tempo 6 Juni 2013 s/d 6 Juni 2014,;
- Bahwa yang menjadi pertimbangan pemberian perpanjangan dan penambahan plafond fasilitas kredit KMK – SPK pada Tahun 2013 kepada debitur a/n PT. Likotama Harum,;
- Bahwa debitur PT Likotama Harum merupakan Debitur Existing (sudah lama menjadi nasabah dan masih eksis) Goup Komersial dan Korporasi
  - Divisi Komersial Bank DKI sejak Tahun 2006, dengan fasilitas Existing KMK SPK limit 132,5 M, Bank Garansi 10 M totalnya Rp. 142.500.000.000, jatuh tempo 6 Juni 2013selama ini selalu melunasi kewajibannya kepada Bank DKI dengan Kolektibilitas I (Lancar), sesuai dengan surat permohonan PT Likotama Harum dalam mengajukan Plafond KMK SPK dan mengingat Nilai proyek Existing (proyek yang sedang dikerjakan) dan rencana proyek pada Tahun 2013 sebesar Rp.501,2 M sehingga perusahaan memerlukan tambahan Modal Kerja dari Bank DKI.
- Bahwa sepengetahuan saksi, atas Akta Jual Beli Saham No. 39 tanggal 10 Juli 2013 dan Akta Jual Beli Saham No. 489 tanggal 30 Desember 2013 masing masing dalam pasal 2 poin 2 tertulis saham saham tersebut telah dibayar lunas belum mendapat pengesahan dari Menkumham karena belum ada lampiran bukti pengesahan dari Menkumham.
- Bahwa mempunyai tugas dan tanggungjawab untuk melakukan pemeriksaan atau klarifikasi adalah Divisi Administrasi Kredit dibawah kewenangan GMRK (Divisi Administrasi Kredit) sebagaimana tersebut diatur dalam Buku Kebijakan Dan Prosedur Kredit Produktif Segmen Komersial & Korporasi, Keputusan Direksi No. 221 tanggal 30 September 2013;
- Bahwa sejak Tahun 2012 s/d 2014 Samsul Bahri meminta perpanjangan dan penambahan fasilitas kredit dengan menandatangani surat-surat sebagai berikut:
  - Surat permohonan perpanjangan dan penambahan kredit No. 028/LH/DKI/IV/2012 tanggal 18 April 2012.
  - Surat permohonan perpanjangan dan penambahan plafon No. 016/LH/DKI/IV/2013 tanggal 18 April 2013
  - Surat Permohonan PT Likotama Harum No. 007/LH-DKI/II/2014 tanggal 13 Pebruari 2014
  - Surat permohonan perpanjangan Fasilitas Kredit Modal Kerja atas nama PT Likotama Harum No. 018/lH/DKI/IV/2014 tanggal 17 April 2014
- Bahwa dalam Rapat Komite Kredit Katagori A (Direksi) tanggal 11 Juni 2012 diputuskan covenan “agar Unit Bisnis melakukan konfirmasi ke Notaris apakah biaya proses pensertifikatan atas 3 (tiga) akte jual beli masing-masing Nomor: 845/2011, 846/2011 dan 847/2011 dan biaya Hak Tanggungan SHM No.1066 An. Dewiyana Supianti telah dipenuhi oleh Debitur, namun sampai kredit ini dinyatakan macet akte jual beli masing-masing Nomor: 845/2011, 846/2011 dan 847/2011 tidak pernah ditingkatkan menjadi sertifikat dan tidak pernah dilaporkan kepada Komite Kredit,;
- Bahwa PT Glindingmas Wahana mendapatkan fasilitas Bank Garansi dari Bank DKI sebesar Rp. 4.646.537.400, yang pada saat ini diklaim oleh bowheer kepada Bank DKI dan Bank DKI juga tidak bersedia membayarkannya. Menurut John Chaidir selaku Direktur PT Glindingmas Wahana, bahwa tidak pernah bermohon kepada PT Bank DKI untuk mendapatkan fasilitas Bank Garansi;
- Bahwa BG yang diterbitkan telah dicover penjaminan dari PT Asuransi Kredit Indonesia (Askrindo) full cover 100%, bahwa telah ada kesepakatan sesuai Perjanjian Kerjasama No.010/PKS/ASK/DIR/IX/2009 dan No.49/SP/DIR/IX/2009 tanggal 16 September 2009 antara Bank DKI dan Askrindo cabang Jakarta Cikini tentang penjaminan Garansi Bank. Analisa Kredit untuk penerbitan Bank Garansi kepada GWN dibuat oleh Hendri Kartika Andri selaku AM Korporasi Non Sindikasi dan ditandatangani oleh I Ketut Satra selaku Pemimpin Divisi Korporasi Non Sindikasi.
- Bahwa didalam MAK No. 2477/GKK-DK/V/2013 tanggal 10 Mei 2013,
- Bahwa sepengetahuan saksi, pada saat penyusunan MAK No. 2477/GKK-DK/V/2013 tanggal 10 Mei 2013, yang menyatakan bahwa PT Relis Sapindo Utama, PT Mangkubuana Hutama Jaya dan PT Glindingmas Wahana adalah anak perusahaan PT Likotama Harum adalah tim penyusun MAK yang terdiri dari Hendri Kartika Andri selaku Pj. AM unit korporasi Non Sindikasi, Setiorini selaku Risk Officer unit Risiko Kredit I, I Ketut Satra selaku pemimpin Divisi Korporasi Non Sindikasi dan Gusti Indra R selaku Pemimpin Divisi Risiko Kredit I.
- Bahwa yang menjadi pertimbangan syarat 51% (sebagaimana didalam MAK No. 2477/GKK-DK/V/2013 tanggal 10 Mei 2013
- Bahwa awalnya LH melalui suratnya tanggal 13 Pebruari 2014 mengajukan perubahan syarat penarikan kredit sebagaimana tercantum dalam MAK No.164/GKK-DK/II/2014 tanggal 25 Pebruari 2014 yang disusun oleh Hendri Kartika Andri selaku AM Korporasi II, Setiorini selaku Risk Officer Unit Risiko Kredit I, I Ketut Satra selaku Pemimpin Divisi Korporasi I dan Gusti Indra selaku Pemimpin Divisi Risiko Kredit I. Dalam poin 4 (halaman 10 MAK) tentang Pertimbangan, tim penyusun MAK berpendapat bahwa:
  - LH telah melakukan akiusisi saham sebesar 51% terhadap PT Relis Sapindo Utama dan PT Mangkubuana Hutama Jaya.
  - Pemenuhan kewajiban LH kepada Bank DKI lancar dengan kolektibilitas 1.
  - Seluruh tagihan proyek yang dibiayai Bank DKI telah masuk ke rekening escrow dengan tertib.
  - Proyek tesebut sudah dibiayai Bank DKI sebelum persyaratan tentang akuisisi saham dipersyaratkan.
- Bahwa Terdakwa Mulyatno Wibowo,MBA atas Memorandum Analisa Kredit Nomor: 164/GKK-DK/II/2014 tanggal 25 Pebruari 2014 dengan dasar Surat Permohonan PT Likotama Harum Nomor: 007/LH- DKI/II/2014 tanggal 13 Pebruari 2014 perihal Permohonan Persyaratan Pencairan Kredit. Didalam MAK tersebut diuraikan bahwa PT Likotama Harum mengajukan perubahan agar syarat pengambil alihan saham 51% (lima puluh satu persen) tidak diberlakukan untuk PT Glindingmas Wahana, hal ini karena salahsatu pengurus PT Glindingmas Wahana masih terkait dengan keluarga Gubernur Banten yaitu JOHN CHAIDIR (isteri yang bersangkutan yaitu Ratu Tatu Chasanah adalah adik dari Gubernur Banten yakni Ratu Atut Chosiyah) yang nantinya dikhawatikan akan berdampak hukum pada PT Likotama Harum.
- Bahwa pihak Manajemen Resiko Kredit tidak ada koreksi / penolakan terhadap dokumen Jual Beli Saham antara PT Likotama Harum dengan pihak PT Mangkubuana Hutama dan PT Relis Sapindo Utama.
- Bahwa yang ditunjuk untuk melakukan site visite / on the spot untuk menilai dan mengkonfirmasi progres proyek yang dibiayai PT Bank DKI atas KMK SPK An. PT Likotama Harumadalah Acount Manajer (Hendri Kartika) dan Kepala Divis Korporasi (I Ketut Satra).
- Bahwa berdasarkan pemeriksaan Auditor Internal Bank DKI terhadap penyaluran kredit kepada PT Likotama Harum terdapat kelebihan pembiayaan (overfinancing) oleh Bank DKI, hal tersebut dihitung berdasarkan hasil site visit Team Internal Audit Bank DKI terhadap kemajuan proyek pada masing-masing proyek yang dibiayai oleh Bank DKI yang diperhitungkan dengan pembayaran uang muka dan termin dari masing-masing pemberi kerja (bowheer) dan kewajiban pembiayaan dengan modal sendiri oleh PT Likotama Harum. Adapun total kelebihan pembiayaan atau pemberian kredit kepada PT Likotama Harum adalah sebesar Rp. 295.314.573.793,- (dua ratus sembilan puluh lima milyar tiga ratus empat belas juta lima ratus tujuh puluh tiga ribu tujuh ratus sembilan puluh tiga rupiah);
- Bahwa pada bagian III. Isi. MAK. No. 183/GKM-Korp/V/2012, tanggal 10 Mei 2012, disebut Key Person H. SUPENDI,;
- Bahwa outstanding / baki debet PT Likotama Harumposisi 29 April 2014 pada saat penyusunan MAK No. 442/GKK-DK/V/2014, tanggal 22 Mei 2014 Perihal Perpanjangan Fasilitas Kredit adalah Rp. 200.228 juta.
- Bahwa yang dimakud dengan Reaktifasi rekening adalah pengaktifan suatu rekening KMK Rek. Koran dan Non Cash Loan (NCL) yang telah jatuh tempo pada sistem. Ketentuan reaktivasi sesuai Buku Pedoman Perusahaan Kebijakan dan Prosedur Kredit Komersial dan Korporasi Bank DKI Keputusan Direksi No. 221 tanggal 30 September 2013 BAB VI halaman 9.
- Bahwa atas kredit PT Likotama Harum telah dilakukan Reaktifasi sebanyak 2 (dua) kali sesuai permintaan Direksi secara lisan. Dengan pertimbangan dilakukannya reaktifasi adalah bahwa jangka waktu fasilitas kredit PT. Likotama Harum jatuh tempo bulan Juni 2014, sedangkan disisi lain potensi tagihan atas proyek yang dikerjakan PT. Likotama Harum terinformasi akan segera masuk dan untuk menghindari turunnya kolektibilitas kredit menjadi NPL sesuai instruksi Terdakwa Mulyatno Wibowo,Mba selaku Direktur Korporasi dan Syariah secara lisan.
- Bahwa sebelum kredit PT Likotama Harum macet, saksi dan tim telah melakukan upaya untuk menagih sesuai dengan prestasi pekerjaan yang dilakukan oleh debitur;
- Bahwa sepengetahuan saksi, pemberian kredit kepada PT Likotama Harum disertai dengan kemudahan bahwa PT Likotama Harum tidak perlu memenangkan sendiri proyek yang dijadikan pembiayaan kredit akan tetapi diperbolehkan apabila proyek tersebut dimenangkan oleh perusahaan lain dengan syarat memiliki kerjasama dengan PT Likotama Harum disebabkan PT Likotama Harum telah beberapa kali mendapat fasilitas kredit dengan mekanisme tersebut dan selalu diselesaikan dengan baik. Sesuai instruksi Terdakwa MULYATNO WIBOWO,MBA selaku Direktur Pemasaran yang mengajak saksi pindah ke Bank DKI agar PT Likotama Harum dikelola dengan baik.

20. HENRI KARTIKA ANDRI

Saksi HENRI KARTIKA ANDRI
- Bahwa saksi pernah diperiksa dihadapan Penyidik;
- Bahwa keterangan saksi dalam BAP Penyidik keterangan saksi sendiri;
- Bahwa saksi dalam memberikan keterangan tidak ada tekanan;
- Bahwa keterangan saksi yang dituangkan dalam BAP benar;
- Bahwa saksi pada Tahun 2010 s/d Tahun 2014 menjabat selaku GKK di Kantor Pusat Bank DKI dan sekarang di GSM Kantor Pusat Bank DKI dan kemudian berdasarkan Keputusan Direksi Nomor: 115 Tahun 2013 tanggal 7 Mei 2013.
- Bahwa yang menjadi tugas analisis dengan account officer adalah sama sebagaimana tertuang dalam SK DIR No. 11 Tanggal 08 Pebruari 2011;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa Mulyatno Wibowo selaku Direktur Pemasaran pada Bank DKI Jakarta sejak Tahun 2010-2014, dan saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan terdakwa.
- Bahwa yang menjadi tugas Direktur Pemasaran pada Bank DKI Jakarta adalah melakukan supervisi terhadap Group Komersial, Group Konsumer, Group Mortgage and Housing,serta Group Syariah.
- Sedangkan dalam hal penyaluran kredit modal kerja di Bank DKI, Direktur Pemasaran berperan selaku salahsatu Pemutus Kredit yang diselenggarakan dalam Rapat Komite Kredit.
- Bahwa Struktur pemberian kredit KMK Bank DKI untuk PT. Likotama Harum adalah sbb: Pimpinan Grup Komirsial dan Korporasi (Dules Tampubolon) sebagai pemutus kredit tingkat I (satu).
- Bahwa mekanisme perpanjangan dan penambahan Kredit Modal Kerja kepada PT. Likotama Harum yang dimulai sejak Maret 2011:
- Bahwa setelah diproses pairing selanjutnya oleh GMRK diajukan kepada Group Kepatuhan dan Hukum untuk dilihat secara legal dan kepatuhannya, kemudian diproses oleh komite kredit yaitu karena diatas Rp. 5.000.000.000, bahkan karena diatas Rp. 100.000.000.000,00 (kategori A 1) maka pemutus kreditnya adalah seluruh Direksi.
- Bahwa PT. Likotama Harum menjadi Debitur sejak Tahun 2006 dengan plafon 14,5 Milyar sampai dengan Tahun 2010 plafon menjadi 17,5 Milyar yang dikelola oleh Bambang Nurcahyo, di Tahun 2011 PT. Likotama Harum dikelola oleh Ridwan Faisal dan dilakukan penambahan plafon menjadi Rp. 102,5 Milyar dan Tahun 2012 dilakukan usulan penambahan oleh Ridwan Faisal (bersama GMRK) menjadi sebesar Rp. 250 Milyar, namun yang hanya dapat diusulkan menjadi Rp. 132,5 Milyar, lalu pada Tahun 2013 Ridwan Faisal dikarenakan sering sakit dan tidak masuk kantor maka Ridwan Faisal dipindahkan ke Divisi Sindikasi dan kelolaannya yaitu PT. Likotama Harum dipindahkan ke saksi, dikarenakan sudah dijanjikan sebelumnya adanya penambahan plafon kembali maka pada Tahun 2013 PT. Likotama Harum mengajukan kembali penambahan plafon menjadi Rp. 230 Milyar. Pada setiap penambahan plafon selalu diadakan pertemuan di Restoran Kempenski HI antara debitur dengan Dulles Tampubolon selaku Pimpinan Grup Komersial dan Korporasi dengan Gusti Indra selaku Pimpinan Divisi Resiko Kredit dan Pimpinan Divisi Korporasi yaituI Ketut Satra dan juga Direksi Pemasaran tanpa melibatkan saksi sama sekali.
- Bahwa berkas / dokumen / data yang diajukan oleh PT Likotama Harum kepada PT Bank DKI dalam perpanjangan dan Penambahan Kredit adalah sebagai berikut:
  1. Surat Permohonan PT Likotama Harum No. 016/LH/DKI/IV/2013, tanggal 18 April 2013 perihal Surat Permohonan Penambahan Plafon;
  2. Laporan Keuangan Audited per 31 Desember 2010, Audited 31 Desember 2011 dan 2012 / yang sudah diperiksa KAP (Kantor Akuntan Publik Drs. Sjarifuddin Chan & Rekan dengan Opini Wajar (Akuntan Publik rekanan Bank DKI);
  3. Spreedsheet / Laporan Keuangan 3 Tahun terakhir yaitu per 31 Desember 2010, Audited 31 Desember 2011 dan 2012 beserta Proyeksi;
  4. Laporan SID BI (Sistim Informasi Debitur Bank Indonesia posisi data tanggal 10 Mei 2013.
- Bahwa saksi ikut menandatangani MAK No. 059/GKM-Korp/III/2011 tanggal 18 Maret 2011 sebagai pengusul Account Officer bersama Risk Officer bukan pemutus sebagai catatan pada BPP No. 425 Tahun 2010 Bab II bahwasannya isi MAK merupakan tanggung jawab dari Pemimpin Divisi dan Pemimpin Grup selaku pemutus kredit bukan pengusul kredit.
- Bahwa untuk pembuatan MAK No. 059/GKM-Korp/III/2011 tanggal 18 Maret 2011 termuat data-data dari PT Likotama Harum, mengenai data keuangan, data pegawai dan data proyek, dimana data-data pada Tahun 2011 tersebut yang langsung menerima adalah Ridwan Faisal (selaku Account Manager).
- Bahwa didalam Memorandum Analisis Kredit / MAK No. 059/GKM- Korp/III/2011 tanggal 18 Maret 2011, disebutkan sebagai berikut: data- data proyek / pekerjaan yang akan dikerjakan sehubungan dengan fasilitas perpanjangan dan penambahan kredit dari 14 milyar menjadi Rp. 140 miliyar tersebut dalam BAP;
- Bahwa sesuai dengan Buku Pedoman Perkreditan (BPP) Bank DKI Nomor: 425 Tahun 2010,- mengenai proses pemberian kredit yang menyebutkan Kunjungan ke lokasi usaha (On the Spot) ke tempat (calon) debitur untuk melihat secara phisik, sehingga kunjungan setempat harus dilaksanakan minimal oleh seorang Relationship Manager.
- Bahwa sepengetahuan saksi, On The Spot terhadap proyek dilakukan pada saat debitur mengajukan permohonan penarikan kredit;
- Bahwa Memorandum Analisis Kredit / MAK No. 059/GKM-Korp/III/2011 tanggal 18 Maret 2011, menganalisis 8 (delapan) proyek yang akan dikerjakan oleh PT Likotama Harum dan belum ada syarat-syarat untuk pekerjaan multiyears, namun kemudian kredit disalurkan untuk pekerjaan Pengadaan Konstruksi Bangunan Bandara Sisi Udara Tanah Grogot Kabupaten Paser dengan masa kontrak selama 4 (empat) Tahun (multiyeasr) yaitu sejak tanggal 22 Desember 2011 sampai dengan 15 Agustus 2015.;
- Bahwa pertimbangan Bank DKI yang memberikan kemudahan kepada PT Likotama Harum karena yang dibiayai oleh Bank DKI pekerjaannya, jadi lelangnya tidak harus dimenangkan ataupun kontraknya tidak harus ditandatangani oleh PT Likotama Harum, tapi diperbolehkan terhadap pekerjaan yang lelangnya dimenangkan atau kontraknya ditandatangani oleh Perusahaan lain yang memiliki perjanjian dengan PT Likotama Harum sesuai dengan Memorandum Analisis Kredit/ MAK No.059/GKM- Korp/III/2011 tanggal 18 Maret 2011;
- Bahwa Kredit Kontraktor yang ada di Bank DKI banyak menggunakan bendera perusahaan lain atau dimenangkan oleh perusahaan lain dengan syarat adanya surat kuasa notaril dari perusahaan pemenang proyek, Perjanjian Kerjasama Notaril.
- Bahwa Memorandum Analisis Kredit / MAK No. 059/GKM-Korp/III/2011 tanggal 18 Maret 2011 terdapat klausule: “ Mengajukan surat permohonan penarikan kredit 5 (lima) hari kerja sebelum rencana penarikan kredit dilakukan yang dilengkapi dengan asli dokumen Keputusan Pemenang Lelang Tunggal/SPK/Kontrak atau true foto copy yang ditandatangani debitur dengan menunjukan aslinya dan Purchase Order (PO) atau invoice dari supplier
- Bahwa Buku Pedoman Perkreditan Nomor: 425 Tahun 2010 Syarat efektif Penarikan Kredit yang isinya menyebutkan bahwa “ Debitur menyerahkan asli kontrak kerja / Surat Perintah Kerja dan standing instruction dari pemilik proyek / bouwheer untuk menyalurkan termijn proyek melalui Bank DKI (khusus KMK untuk konstruksi) (bukan true foto copy)”,;
- Bahwa didalam MAK No.059/GKM-Korp/III/2011 tanggal 18 Maret 2011 disebutkan syarat pencairan yang antara lain menyerahkan asli dokumen Keputusan Pemenang Lelang Tunggal/SPK/Kontrak atau true foto copy yang ditandatangani debitur,
- Bahwa didalam MAK tersebut debitur adalah PT Likotama Harum sedangkan SPK/Kontrak pekerjaan pembangunan Bandara Udara Sisi Udara Tanah Grogot ditandatangani oleh KSO Lampiri-Relis, adapun dana kredit tetap dicairkan padahal bukan debitur PT Likotama Harum yang tandatangan kontrak karena telah ada surat kuasa notaril dan perjanjian kerjasama notaril antara pemenang proyek dan PT. Likotama Harum.
- Bahwa didalam MAK No. 059/GKM-Korp/III/2011 tanggal 18 Maret 2011 tertulis syarat bahwa PT Likotama Harum harus menyerahkan Akta Cessie Notariel yang antara lain berisi bahwa atas seluruh tagihan proyek yang dibiayai oleh Bank DKI baik untuk proyek yang dimenangkan oleh debitur maupun proyek yang pengerjaannya dilakukan oleh debitur berdasarkan dokumen /perjanjian tertentu dengan perusahaan pemenang tender dialihkan haknya untuk kepentingan Bank DKI.
- Bahwa dalam Akta No. 8 tanggal lima belas Agustus Tahun dua ribu sebelas (15-08-2011); yang dibuat oleh, BENNY EFRAN, Sarjana Hukum, Notaris Kota Jakarta yang dalam akte tersebut termuat pokok perjanjian kedua belah pihak;
- Bahwa PT. Likotama Harum mempunyai hak tagih terhadap Pemkab Paser karena sebelumnya antara PT. Likotama Harum dengan pemenang proyek telah melakukan perjanjian kerjasama dan adanya surat kuasa notaril.
- Bahwa yang menjadi agunan Fixed Aset dalam Pemberian Fasilitas Kredit Modal Kerja (KMK- SPK) oleh Bank DKI Jakarta kepada PT Likotama Harum pada Tahun 2013 sebagaimana dalam BAP;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Dewiyana Supiyanti adalah Komisaris Utama PT Likotama Harum, anak dari H. Supendi selaku Komisaris.
- Bahwa sepengetahuan saksi, Fixed Aset / Harta tetap milik pengurus boleh dijadikan sebagai Agunan dalam pengajuan / penambahan Fasilitas KMK – SPK berdasarkan Bap IV BPP No. 425 tanggal 30 Desember 2010,;
- Bahwa yang menjadi syarat-syarat penarikan Fasilitas KMK – SPK Sesuai dengan Perjanjian Kredit antara Bank DKI dengan PT Likotama Harum No. 21 tanggal 8 Juli 2013 dihadapan Notaris Nanette Chayanie Handari Adi Warsito, SH,;
- Bahwa PT. Likotama Harum pada setiap kali penarikan selalu Supendi menemui dan menelpon Dulles Tampubolon dan langsung menginstruksikan kepada Pemimpin Divisi yaitu I Ketut Satra lalu didisposisikan ke saksi untuk melakukan proses penarikan secara cepat pada hari itu juga.
- Bahwa Memo penarikan diusulkan dan ditandatangani oleh Pemimpin Divisi yaitu I Ketut Satra dan saksi hanya paraf saja bukan tandatangan dan memo penarikan ini disetujui dan ditandatangani oleh Pemimpin Grup Komersial dan Korporasi yaitu Dulles Tampubolon dan diteruskan ke Grup Manajemen Risiko Kredit (GRK) untuk dilakukan verifikasi kebenaran dokumen dan proyeknya serta pemenuhannya setelah sesuai baru pihak GRK membuat surat ke Cabang untuk dilakukan pencairan kredit.
- Bahwa rincian penarikan untuk masing masing proyek yang tersisa milik Debitur PT Likotama Harum sebagaimana tercantum dalam BAP benar;
- Bahwa sepengetahuan saksi, nama nama yang mengambil penarikan kredit sebagaimana dalam Rekening Koran Giro PT Likotama Harum No. 30308024719; namun ada beberapa orang yang saksi tidak tahu keterkaitannya, pihak lain boleh mengambil cek selama cek tersebut diberikan oleh PT Likotama Harum.
- Bahwa fasilitas KMK – SPK an. PT Likotama Harum tidak dapat dipergunakan untuk kepentingan diluar proyek.
- Bahwa berdasarkan pemeriksaan Auditor Internal Bank DKI terhadap penyaluran kredit kepada PT Likotama Harum terdapat kelebihan pembiayaan (overfinancing) oleh Bank DKI, hal tersebut dihitung berdasarkan hasil site visit Team Internal Audit Bank DKI terhadap kemajuan proyek pada masing-masing proyek yang dibiayai oleh Bank DKI yang diperhitungkan dengan pembayaran uang muka dan termin dari masing-masing pemberi kerja (bowheer) dan kewajiban pembiayaan dengan modal sendiri oleh PT Likotama Harum. Adapun total kelebihan pembiayaan atau pemberian kredit kepada PT Likotama Harum adalah sebesar Rp.295.314.573.793,- (dua ratus sembilan puluh lima milyar tiga ratus empat belas juta lima ratus tujuh puluh tiga ribu tujuh ratus sembilan puluh tiga rupiah);
- Bahwa Auditor Internal Bank DKI juga mencatat telah terjadi penyalahgunaan tujuank redit (side streaming) yaitu penarikan dana tidak dipergunakan sesuai dengan tujuan penarikan akan tetapi ditransfer ke Bank lain untuk kepentingan pembayaran cicilan PT Likotama Harum atau untuk pembiayaan proyek lain yang tidak dibiayai oleh Bank DKI dan indikasi side streaming yaitu penarikan dana secara tunai oleh Supendi, Syamsul Bahri maupun karyawan PT Likotama Harum lainnya dengan cek / giro debitur.
- Bahwa saksi melakukan kontrol terhadap penggunaan kredit tersebut dilakukan bukan hanya oleh seorang analis/AO/AM;
- Bahwa secara rinci tagihan proyek yang masuk ke Rekening Pinjaman PT Bank DKI dan Rekening Giro Operasional PT Likotama Harum;
- Bahwa PT. Likotama Harum menjadi kolektibiliti 5 (macet) sehingga tidak bisa dilakukan klaim atas asuransi kredit dari PT. Jasindo sejak bulan Desember 2014, proses klaim Jasindo dimulai pada saat masa klaim yakni 06 Juni 2014 s/d 06 September 2014 tepatnya pada tanggal 26 Agustus 2014 pihak Bank DKI telah mengajukan surat permohonan jangka waktu polis asuransi apabila tidak dapat diperpanjang maka akan dilakukan klaim lalu pada tanggal 29 Agustus 2014 pihak Jasindo mengajukan permohonan permintaan tambahan data untuk proses perpanjangan tersebut.
- Bahwa atas permohonan tersebut telah dilengkapi oleh Bank DKI dan pada tanggal 17 September 2014 pihak Jasindo mengajukan kembali permintaan kelengkapan data. Dan pihak Bank DKI telah melengkapinya namun pada tanggal 20 Oktober 2014 pihak Jasindo menyampaikan kepada Bank DKI bahwa Jasindo tidak dapat menyetujui perpanjangan jangka waktu polis asuransi karena faktor-faktor underwriting yang kurang mendukung akseptasi. Atas jawaban pihak Jasindo maka Bank DKI pada tanggal 24 Oktober 2014 mengajukan surat klaim atas surat bank DKI pada tanggal 26 Agustus 2014, atas surat ini pihak Jasindo belum membalasnya. Lalu pihak Bank DKI mengirimkan surat penegasan pembayaran klaim dan pihak Jasindo membalas surat bank DKI pada tanggal 19 November 2014 dengan melakukan penolakan klaim, lalu Bank DKI mengajukan surat keberatan atas penolakan klaim pada tanggal 1 Desember 2014 dengan alasan Bank DKI telah melakukan upaya-upaya guna menghindari kerugian yang akan terjadi dalam polis asuransi kredit sesuai dengan arahan pihak Jasindo dan sampai dengan saat ini klaim tersebut tidak dapat dipenuhi oleh Jasindo.
- Bahwa yang paling bertanggungjawab terhadap pemberian Fasilitas Kredit KMK - SPK an. PT Likotama Harum adalah Dulles Tampubolon selaku Pemimpin Group Komersial dan Koorporasi;.
- Bahwa dalam penambahan Fasilitas Kredit KMK – SPK An. PT Likotama Harum dari Rp. 14,5 M (Tahun 2006); Rp. 17,5 M (Tahun
  1. ; Rp. 102.5 M (Tahun 2011); Rp. 132,5 M (Tahun 2012); Rp. 230. M (Tahun 2013) untuk PT Likotama Harum yang ada hanya Pemaparan Proyek Proyek yang telah dan sedang dikerjakan oleh PT Likotama Harum dikarenakan telah banyaknya proyek yang dikerjakan oleh PT. Likotama Harummaka saksi merasa cukup melakukan analisa terhadap kemampuan PT Likotama Harum dalam mengerjakan proyek proyek besar sehingga tidak didukung dengan Analisa Track Record / Historical mengenai Kemampuan proyek proyek besar yang dikerjakan oleh PT Likotama Harum.
- Bahwa saksi hanya melakukan analisa karakter manajemen berdasarkan Curiculum Vitae dari masing masing pengurus PT Likotama Harum, dan baru mengetahui H. Supendi menjadi DPO sejak kredit bermasalah, dan permasalahan Samsul Bahri saksi ketahui pada saat dibahas pada Komite Kredit perpanjangan Plafon Kredit Juni 2014.
- Bahwa jatuh tempo Kredit modal kerja SPK an.PT Likotama Harum tanggal 6 Juni 2014 dan sedangkan jatuh tempo asuransi Kredit 90 hari dari 6 Juni 2014 sehingga tepatnya 6 September 2014.
- Bahwa Kredit Modal Kerja – SPK an. PT Likotama Harum digolongkan lancar sampai dengan Juni 2014, tapi dalam laporan rekening pinjaman tanggal 30 Juni 2014 Colektibilitasnya 3 (jatuh tempo) namun atas perintah pimpinan GKK (Dulles Tampubolon) untuk dilakukan Reaktifasiter hadap Kredit yang sudah jatuh tempo sehingga colektibilitasnya jadi lancar (1) sedangkan colektibility dibulan Juli dan Agustus (2) (Dalam Perhatian Khusus (belum bayar bunga).
- Bahwa Penyebab PT Bank DKI tidak dapat melakukan Claim Asuransi Kredit kepada PT Jasindo sebesar Rp. 100 Milyar karena menurut pihak PT Jasindo PT. Bank DKI terlambat dalam mengajukan claim meskipun dalam surat permohonan perpanjangan asuransi pada tanggal 26 Agustus 2014 (masih dalam masa Claim) sudah diajukan Claim dan juga adanya disposisi Pimpinan Grup Dulles Tampubolon untuk tidak mengurusi asuransi klaim (bukti disposisi telah diserahkan).
- Bahwa bukti PT Bank DKI telah mengajukan adalah sesuai dengan surat PT Bank DKI kepada Jasindo, perihal permohonan perpanjangan tertanggal 26 Agustus 2014 yang didalamnya tersurat apabila permohonan perpanjangan jangka waktu polis tersebut tidak disetujui maka pihak PT Bank DKI akan mengajukan Klaim.
- Bahwa sepengetahuan saksi maksud surat tersebut adalah sesuai dengan perihal surat, dimana surat tersebut adalah Perpanjangan Jangka Waktu Polis Asuransi Kredit an. PT Likotama Harum.
- Bahwa yang terkait dalam pembuatan surat Perpanjangan Jangka Waktu Polis Asuransi Kredit an. PT Likotama Harum tertanggal 26 Agustus adalah pihak GRK yang disupport data oleh GKK. Dimana pekerjaan perpanjangan jangka waktu polis dan pengurusan klaim ada di unit Grup Risiko Kredit (administrasi kredit).
- Bahwa benar pihak PT Bank DKI Jakarta pernah mengajukan Klaim Asuransi Kredit an. PT Likotama Harum sebagaimana dalam surat No. 1462/GKK/X/2014, tanggal 24 Oktober 2014 dengan mengacu pada surat tanggal26 Agustus 2014. Tambahan pengurusan klaim tugasnya ada di GRK.
- Bahwa sepengetahuan saksi, batas waktu klaim Asuransi Kredit an. PT Likotama Harum sesuai Polis Asuransi Kredit Modal Kerja No. 403.865.200.13.05009, tanggal 12 Juli 2013, masa berlaku Polis adalah 1 (satu) Tahun sejak tanggal jatuh tempo tanggal 6 Juni 2013 s/d tanggal 6 Juni 2014 ditambah 90 hari kalender, sehingga tepatnya jatuh tempo klaim tanggal 6 September 2014.
- Bahwa klaim yang diajukan oleh PT Bank DKI tertanggal 24 Oktober 2014, tidak dipenuhi / tidak disetujui oleh pihak PT Asuransi Kredit An. PT Likotama Harum dikarenakan kedaluwarsa dan surat perpanjangan tanggal 26 Agustus 2014 bukan format Klaim.
- Bahwa sepengetahuan saksi dengan tidak dapat diklaimnya oleh pihak PT Jasindo, yang dirugikan dalam hal ini adalah PT Bank DKI sebesar Rp. 100 Milyar.
- Bahwa saki mulai ikut dalam pemrosesan Kredit PT. Likotama Harum sejak MAK yang dibuat di bulan Maret 2011 yakni MAK perpanjangan dan penambahan plafon dari Rp. 14 M di Tahun 2006 menjadi Rp. 140 M, sedangkan MAK di bulan Desember 2011, setahu saksi adalah penurunan limit dari Rp. 140 M menjadi Rp. 102,5 M dan pelepasan agunan yang akan diserahkan berupa tanah SHM No. 2874 lokasi di Jl. Merdeka Kel. Cimone Tangerang, oleh karena agunan dimaksud tidak dapat diserahkan oleh PT. Likotama Harum sehingga dilakukan penurunan plafon.
- Bahwa terjadi penurunan plafon oleh karena setelah MAK Maret 2011 tentang peningkatan plafon kredit PT. LH dari Rp. 14 M menjadi Rp. 140 M disetujui Direksi, PT. LH tidak dapat menyerahkan agunan berupa tanah SHM No. 2874 lokasi di Jl. Merdeka Kel. Cimone Tangerang sehingga dibuat MAK Desember 2011 tentang penurunan plafon.
- Bahwa Tahun 2011 yang membuat MAK bulan Desember 2011 adalah Ridwan Faisal sebagai Account Manager, sedangkan saksi sebagai analis/Account Officer di GKK begitu juga di Tahun 2012 yang membuat MAK adalah Ridwan Faisal dikarenakan saksi sedang pelatihan, namun saksi tidak masuk dalam keanggotaan Komite Kredit dalam pengajuan MAK Desember 2011 karena sedang cuti.
- Bahwa yang mengonsep MAK No. 263/GKM-KNS/XII/2011 tanggal 7 Desember 2011 adalah Ridwan Faisal, tetapi kata-kata dimaksud seingat saksi hal tersebut ada tersebut di Perjanjian Kerjasamadan Surat Kuasa antara PT. Likotama Harum dengan Lampiri-Relis, dimana PT. Likotama Harum sebagai pelaksana atau penerima kuasa dari Lampiri dan Relis.
- Dimana saksi mempelajari Kontrak Kerjasama antara PT. Likotama Harum dengan Lampiri-Relis tidak begitu mendetail, inti dari kerjasama dimaksud adalah pembagian pekerjaan dan pengurusan tagihan
  keuangan.
- Bahwa saksi mempelajari kontrak antara bowheer dengan pemenang lelang yakni Lampiri-Relis, namun tidak ingat apakah klausul terkait pengalihan pekerjaan kepada pihak lain diperbolehkan atau tidak.Namun pihak GKK melakukan pengecekan ke bowheer;
- Bahwa pada waktu saksi melakukan pengecekan, dibahas mengenai kontrak kerja, progres pekerjaan dan kapan penagihan, serta mengingatkan agar bowheer melakukan pembayaran ke rekening Bank DKI sebagaimana tertuang dalam Kontrak antara bowheer dengan Lampiri-Relis.
- Bahwa nilai dari seluruh agunan selain agunan tanah AJB nilai pengikatannya sudah memenuhi nilai yang dipersyaratkan di Buku Pedoman Perusahaan tertera di kolom agunan dalam MAK.
- Bahwa saksi tidak ingat siapa-siapa yang melakukan site visit ke lapangan pada tanggal 10 Mei 2012,
- Bahwa sepengetahuan saksi penyebutan H. Supendi sebagai key person karena yang bersangkutan yang berperan dalam keberhasilan perusahaan, seperti meloby untuk mendapatkan proyek, mengatur keuangan, dll.
- Bahwa saksi mengenal H. Supendi sejak Tahun 2011, perwakilan pihak PT. Likotama Harum yang sering datang berurusan dengan pihak Bank DKI dan biasanya bertemu dengan Pimpinan GKK Dulles Tampubolon dan Ridwan Faisal (AM).
- Bahwa sepengetahuan saksi hingga sekarang kewajiban biaya proses pensertifikatan atas 3 (tiga) Akta Jual Beli masing-masing No. 847/2011, 846/2011 dan 845/2011 dan biaya pengikatan Hak Tanggungan atas SHM No. 1006 an. Dewiyana Supiyanti telah dipenuhi oleh debitur belum dilaksanakan;
- Bahwa pada saat MAK dan Rapat Komite Kredit bulan Mei 2012, saksi tidak ikut serta karena sedang mengikuti pelatihan.
- Bahwa yang membuat MAK Mei 2012 adalah Ridwan Faisal, dan pekerjaan yang dikerjakan PT. Likotama Harum sebagaimana tersebut dalam MAK Mei 2012 adalah pekerjaan Pembangunan Bandara Tanah Grogot - Kalimantan Timur.
- Bahwa Bank DKI belum pernah melakukan tindakan sebagaimana tersebut dalam MAK No. 183/GKM-Korp/V/2012, tanggal 10 Mei 2012, dikarenakan tidak terjadi debitur menggunakan dana kredit secara tidak wajar dan/atau menyimpang dari tujuan semula sesuai dengan Perjanjian Kredit atau kondisi kredit debitur menurun menjadi Kurang Lancar;
- Bahwa dalam MAK No.247/GKK.DK/V/2013 tanggal 10 Mei 2013 tentang perpanjangan dan penambahan plafon kredit terdapat penambahan agunan/ jaminan yakni Tanah dan bangunan SHM No. 1006/Menteng Dalam tanggal 07 Agustus 2003 Luas 772 M² berlokasi Jl.Jaya Mandala No. 10 Rt.010 Rw.02 Blok H Kel.Menteng Dalam Kec.TebetJakarta, tercatat atas nama Dewiyana Supiyanti.
- Bahwa yang mengerjakan proyek pembangunan Bandara Tanah Grogot, Rumah Sakit Kebumen, Pelabuhan Kawasan Dorak dan Jembatan Selat Rengit adalah PT. Likotama Harum bekerjasama dengan para pemenang atas 4 proyek diatas. Bukti pendukung hanya berupa Perjanjian Kerjasama notaril dan surat kuasa notaril yang telah diserahkan dan 2 akta jual-beli saham (PT. Relis dan PT. Mangkubuana).
- Bahwa saksi yang melakukan kunjungan sesuai dengan Berita Acara Kunjungan Setempat dan Konfirmasi tanggal19 Oktober 2012 dan 22 Juni 2012,;
- Bahwa tujuan kunjungan tersebut adalah untuk melakukan konfirmasi proyek ke pihak bouwheer dan melihat lokasi proyek dan keadaan progresnya;
- Bahwa dalam Rapat Komite Kredit Katagori A (Direksi) tanggal 11 Juni 2012 diputuskan covenan sebagai berikut “agar Unit Bisnis melakukan konfirmasi ke Notaris apakah biaya proses pensertifikatan atas 3 (tiga) akte jual beli masing-masing Nomor: 845/2011, 846/2011 dan 847/2011 dan biaya Hak Tanggungan SHM No. 1066 An. Dewiyana Supianti telah dipenuhi oleh Debitur, namun sampai kredit ini dinyatakan macet akte jual beli masing-masing Nomor: 845/2011, 846/2011 dan 847/2011 tidak pernah ditingkatkan menjadi sertifikat dan tidak pernah dilaporkan kepada Komite Kredit.
- Bahwa PT Glindingmas Wahana mendapatkan fasilitas Bank Garansi dari Bank DKI sebesar Rp. 4.646.537.400, yang pada saat ini diklaim oleh bowheer kepada Bank DKI dan Bank DKI juga tidak bersedia membayarkannya. Menurut John Chaidir selaku Direktur PT Glindingmas Wahana, bahwa perusahaannya tidak pernah bermohon kepada PT Bank DKI untuk mendapatkan fasilitas Bank Garansi,;
- Bahwa pada saat pembuatan MAK No. 2477/GKK-DK/V/2013 tanggal 10 Mei 2013, ketiga perusahaan itu belum menjadi anak perusahaan, ketiga perusahaan itu bisa disebutkan sebagai anak perusahan jika sudah menyerahkan saham minimal 51%. Jadi dasarnya penyerahan saham 51% itu berupa akta jual beli saham.
- Bahwa yang menjadi pertimbangan syarat 51% yang berubah dari syarat sebelumnya yaitu cukup dengan Perjanjian Kerjasama dan Kuasa dari pemenang lelang adalah dimana pertimbangan 51% ini didapatkan ide dari pertemuan di Hotel Kempenski antara Pemimpin Grup (Dulles Tampubolon), I Ketut Satra (Pemimpin Divisi), Gusti Indra (Pimpinan Divisi Risiko) serta Direktur Pemasaran (terdakwa Mulyatno Wibowo) dengan pihak debitur Supendi;
- Bahwa terkait MAK reaktifasi I dan II, MAK No. 575/GKK- DKM/VI/2014 tanggal 30 Juni 2014 dan MAK No. 696/GKK-DK/VIII/2014 tanggal 26 Agustus 2014, menurut saksi MAK tersebut ada.
Saksi SYAMSUL BAHRI.( BAP dibacakan)

Bahwa saksi menjabat sebagai Direktur PT. Likotama Harum pada Tahun 2010 berdasarkan Akta Berita Acara Rapat PT. Likotama Harum Nomor: 359 tanggal Desember 2010 setelah itu diperbarui lagi berdasarkan Akta No. 357 Tanggal 19 April 2011 yang semua akta tersebut dibuat oleh Notaris & PPAT HERRY SOSIAWAN, S.H.
Benar saksi yang menandatangani beberapa dokumen / surat dari PT. Likotama Harum perihal Permohonan Pencairan Kredit Nomor: 002/LH/DKI/I/2012; 082/LH/DKI/X/2012; 103/LH/DKI/XII/2012; dan 04/LH- DKI/I/2014, yang disuruh oleh SUPENDI untuk ditanda-tangani dan diperuntukkan untuk persyaratan di Bank DKI.
Bahwa saksi hanya mengantar dokumen / surat ke Bank DKI dan menyerahkan kepada BAMBANG, HENDRI, atau RIDWAN, namun bila orang tersebut tidak ditempat saksi menitipkan dokumennya di resepsionis.
Bahwa susunan pengurus PT. Likotama Harum telah mengalami beberapa kali perubahan, untuk susunan pengurus pada Tahun2011 adalah sebagai berikut:
Komisaris Utama : 1. Dewiana Supiyanti
Komisaris : 2. H. Supendi
Direktur : Samsul Bahri
Koordinator (untuk semua pekerjaan): H. Aman
Karyawan : (karyawan direkrut jika ada pekerjaan saja)

Bahwa sesuai dengan Memorandum Analisis Kredit/ MAK No. 059/GKM- Korp/III/2011 tanggal 18 Maret 2011, yang menyebutkan antara lain data- data proyek/ pekerjaan yang akan dikerjakan sehubungan dengan fasilitas perpanjangan dan penambahan kredit dari 14 milyar menjadi Rp. 140 miliyar tersebut yaitu:

No	Nama Proyek /Pekerjaan	Pemberi Tugas	Kontrak	Nilai kontrak	Ket
1	2	3	4	5	6
	Proyek BUMN/BUMD
1	Pekerjaan persiapan Infrastruktur	PT PERTAMINA	Dalam proses	60.000.000.000
	- jenis pekerjaannya adalah perkerasan jalan, pipa gas, pagar dan bangunan pendukung
	- persiapan infrastruktur untuk mendukung kegaitan pengeboran gas alam
	Sub total			60.000.000.000

2	Pembangunan rumah pompa	PEMDA DKI	Dalam proses	20.000.000.000
	- Lokasi di Jakarta Barat (3 titik)
	- Jenis pekerjaannya adalah pembangunan rumah pompa, pompa genset, panel listrik, panel genset
	- Pembangunan ini diperuntukan untuk penanggulangan banjir
	Sub total			20.000.000.000

3	Proyek Non Pemprop DKI
4	Pekerjaan pemb jalan di kab Meranti	Prop Kalteng	Dalam proses	85.000.000.0
				00
5	Pekerjaan pemb jalan di kab Paser	Prop Kaltim	Dalam proses	45.000.000.0 00
	Pek infrastruktur penanggulangan bencana sungai Citarum	Prop Jawa Barat	Dalam proses	600.000.000. 000
	- Jenis pek adalah pemasangan sheet file sisi sungai
	- Pekerjaan ini untuk mencegah dinding sungai
6	Pek drainase sungai erosi Lubuk Sikaping	Prop Padang	Dalam proses	13.500.000.000
7	Pemb gedungKejaksaan	Prop Padang	Dalam proses	24.000.000.000
8	Pek water treatment Sukabumi	Prop Jawa Barat	Dalam proses	70.000.000.000
	Sub total			137.500.000.00 0

	Total proyek yg akan dikerjakan Tahun 2011 s/d 2012			917.500.000.00 0

Saksi tidak memahami mengenai proyek-proyek yang dikerjakan oleh PT. Likotama Harum, yang memahami adalah AMAN dan JUFRI, namun dari proyek yang disebutkan diatas ada proyek di Kab. Meranti dan Kab. Paser namun pekerjaannya bukanlah pembangunan jalan melainkan Pembangunan Jembatan di Kab. Meranti dan Pembangunan Bandara di Kab. Paser.
Bahwa terkait proyek didua tempat tersebut, saksi pernah disuruh oleh SUPENDIbeberapa kali mendampingi pihak Bank DKI untuk survey lanjutan (bukan survey yang pertama-tama) yakni untuk proyek di Kab. Paser mendampingi BAMBANG kemudian beberapa waktu berikutnya dengan HENDRI, sedangkan untuk proyek di Kab. Meranti pernah mendampingi HENDRI.
Bahwa selama saksi menjabat sebagai Direktur PT. Likotama Harum hanya menangani sub kontraktor saja yaitu pekerjaan lift di Kementerian Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah RI, Pekerjaan pembangunan Bandara di Kab. Paser Kaltim, Pekerjaan Pembangunan Jembatan (Jo dengan Nindya Karya) di Selat Panjang, Pembangunan Dermaga di Meranti, Pembangunan RSUD di Kab. Kebumen.
Benar saksi pernah disuruh SUPENDI beberapa kali untuk bersama-sama AMAN dan orang Bank DKI yakni HENDRI untuk melakukan survey di proyek Pembangunan Dermaga Pelabuhan kawasan Dorak di Meranti dan Pembangungn RSUD di Kab. Kebumen.
Bahwa PT. Likotama Harum tidak pernah mengikuti lelang tetapi H. Supendi yang melakukan pembicaraan dengan pemilik perusahaan yang mengerjakan proyek-proyek tersebut, dimana saksi hanya ditugaskan oleh H. Supendi untuk menandatangani surat kerjasama.
Bahwa menurut keterangan SUPENDI bahwa PT. Likotama Harum berafiliasi dengan PT. Mangkubuana, dan PT. Relis Sapindo. Kemudian PT. Mangkubuana merupakan group usaha milik H. SUPENDI sedangkan PT. Relis Sapindo adalah pernah kerjasama antara H. Supendi dengan H. Rusli Patra namun saksi tidak mengetahui tentang jual beli sahamnya karena saksi hanya mengetahui soal penandatanganan akta saja, sedangkan dengan PT. Glinding Mas bukan merupakan milik/group usaha PT. Likotama Harum.
Bahwa nmenurut SUPENDI bahwa PT. Nindya Karya, PT. Relis Sapindo Utama, PT. Mangkubuana Hutama Jaya, PT. Glinding Mas Wahana, dan PT. Lampiri adalah sebagai perusahaan yang bekerja sama dengan PT. Likotama Harum, dimana Direktur PT. Relis Sapindo Utama adalah RUSLI, Direktur PT. Mangkubuana Hutama Jaya adalah ASSEGAF, Direktur PT. Glinding Mas Wahana adalah JHON CHAIDIR, dan Direktur PT. Lampiri adalah TRISNO.
Bahwa saksi pernah melihat dan ketemu Direktur perusahaan-perusahaan tersebut sebatas mengantar atau mengambil dokumen yang menyangkut kerjasama dengan PT. Likotama Harum yang telah dipersiapkan AMAN atau JUFRI, namun saksi tidak pernah membahas apapun termasuk masalah proyek dengan para Direktur perusahaan-perusahaan tersebut.
Bahwa saksi selaku Direktur PT. Likotama Harum pernah mengajukan Kredit Modal Kerja kepada Bank DKI, yaitu diawali pada Tahun 2011 dengan nilai pengajuan kreditnya yang disetujui adalah senilai Rp 140.000.000.000,- (seratus empat puluh milyar rupiah) sedangkan Tahun 2013 mengajukan kredit dan disetujui senilai Rp.230.000.000.000,- (dua ratus tiga puluh milyar rupiah), kredit tersebut jenisnya adalah Kredit Modal Kerja.
Bahwa saksi tidak mengetahui dana yang diberikan oleh Bank DKI untuk dipergunakan oleh PT. Likotama Harum dalam membiayai proyek-proyek yang dikerjakan oleh PT. Likotama Harum, karena yang memegang cek dan menentukan untuk pembayaran apa dana yang yang dicairkan dari Bank DKI tersebut adalah H. SUPENDI, karena setiap dana yang dicairkan secara cash/tunai selanjutnya dana langsung saksi serahkan kepada H. SUPENDI.
Bahwa mekanisme saat PT. Likotama Harum mengajukan kredit ke Bank DKI adalah saksi mengajukan permohonan kepada pihak Bank yaitu diserahkan kepada Hendri Kartika Andri jika ada kekurangan data maka saksi diminta untuk melengkapi lagi, jika ada kekurangan maka hal tersebut yang melengkapi Pak H. Aman, jadi tugas saksi adalah mengantar persyaratan dan menandatangani dokumen yang diperlukan.
Bahwa yang dijadikan agunan saat PT. Likotama Harum mengajukan kredit di Bank DKI adalah tanah dibeberapa tempat, uang deposito senilai 1 Milyar, alat-alat berat dan juga adanya asuransi dari Jasindo senilai 100 Milyar.
Bahwa pihak-pihak yang pernah saksi temui khususnya di Bank DKI saat PT. Likotama Harum mengajukan kredit tersebut adalah HENDRI KARTIKA ANDRI dan KETUT SATRA jika itu berkaitan dengan kelengkapan persyaratan kredit, kemudian Dulles Tampubolonjika terkait dengan progres pekerjaan dan pembayaran tagihan proyek, RIDWAN pada saat masih nangani kredit Tahun 2012.
Bahwa pihak Bank DKI pernah melakukan survei atas progres pekerjaan PT. Likotama Harum tersebut yaitu ke seluruh pekerjaan tersebut jika akan dilakukan proses pembayaran, yang biasa melakjukan survei adalah saksi, AMAN, JOFRI dan pihak Bank DKI yaitu RIDWAN, HENDRI dan KETUT SATRA dan dari pihak Pemda ikut menemui.
Bahwa speciment yang ada di Bank terkait rekening perusahaan- perusahaan yang menang tender di beberapa tempat adalah tandatangan saksi, hal tersebut saksi lakukan karena perintah H. SUPENDI dengan alasan untuk pengamanan tagihan.

23. SUPENDI Bin AMIR

SAKSI SUPENDI Bin AMIR, ( BAP dibacakan)

Bahwa saksi sebagaiKomisaris PT Likotama Harumsesuai dengan akta Berita Acara Rapat Perseroan PT Likotama Harum No. 357 tanggal 19 April 2011 yang dibuat dihadapan Notaris HERRU SOSIAWAN, SH dan merupakan owner Likotama Harum sejak Tahun 2009. PT. Likotama Harum didirikan oleh DIKI WAHYUDI dan HERMAN.
Bahwa saksi sebagai pengurus Likotama Harum karena dulu bekerja dalam satu Rumah Toko. PT. Likotama Harum kemudian dimiliki oleh DODI, kemudian beralih ke saudara saksi, dan karena usaha PT Likotama Harum berhenti kemudian saksi diberi kepercayaan untuk melanjutkan usaha atas nama Likotama Harum.
Bahwa saksi menjadi pemilik PT Likotama Harum pada tanggal 31 Desember 2010 sesuai dengan Nomor: 359 tanggal 31 Desember 2010 yang dibuat dihadapan HERRY SOSIAWAN, Sarjana Hukum Notaris di Tangerang.
Bahwa SAMSUL BAHRI menjadi Direktur PT Likotama Harum bersamaan dengan penguasaan DEWIYANA SUPIANTI, Sesuai Berita Acara Rapat Perseroan Terbatas PT Likotama Harum Nomor: 359 tanggal 31 Desember 2010 yang dibuat dihadapan HERRY SOSIAWAN, Sarjana Hukum Notaris di Tangerang.
Bahwa hubungan PT Likotama Hutama dengan PT Relis Sapindo Utama, PT Glinding Mas Wahana dan PT Mangkubuwana Hutama Jaya, PT Lampiri dan Nindya Karya adalah PT Relis Sapindo dimiliki oleh H.Rusli Patra selaku Sekjen asosiasi kontruksi, yang saksi kenali dari ASSEGAF (Dirut PT Mangkubuwana Hutama Jaya), dimana saksi mengatakan kepada H Rusli Patra, tidak mau mengikuti tender-tender (lelang) dan kalau dapat proyek PT Likotama Harum mau berpartisipasi dalam pembiayaannya dan yang terjadi kerjasama pertama sekali di Grogot Kalimantan Timur, Rumah Sakit Kebumen, buat Jembatan di Selat Panjang dan Pembangunan Pelabuhan Kawasan Dorak.
Kemudian untuk PT Glinding Mas Wahana, saksi berhubungan dengan melalui H Rusli Patra, dimana saksi juga membiayaiproyek PT Glinding Mas Wahana melalui H Rusli Patra buat Pelabuhan di Selat Panjang Riau, sedangkan PT Mangkubuwana Hutama Jaya karena kerjasama (JO) untuk pembuatan jembatan di Selat Panjang juga termasuk di PT Likotama Harum dalamnya PT Relis dan Nindya.
BahwaPT Likotama Harum membiayai pekerjaan di 4 (empat) lokasi tersebut dan kontroling, untuk Kab Paser,saksi mengerjakan secara keseluruhan dan pihak Lampiri yang mengawasi, kalau Kebumen pertama kali saksi yang mengerjakan, namun belakangan diselesaikan oleh PT Relis karena PT Relis pada waktu itu ada masalah / hambatan, sehingga uang ditarik oleh PT Relis (RUSLI dan AYUB) kurang lebih 30 milyar, mereka mengeluarkan cek sudah dikliringkan, namun dilakukan pemblokiran, ada bukti-buktinya. Untuk jembatan Selat Rengit, saksi membiayai namun yang mengerjakan orang PT Nindya Karya dan saksi hanya mengawasi, belanja barang pun saksi hanya berperan sebagai juru bayar, untuk pelabuhan kawasan Dorak melalui H.RUSLI, segala sesuatunya menyangkut pemenang lelang dan lain-lain dilakukan oleh H RUSLI dan SAMSUL ALAM, pekerjaannya dilakukan oleh H RUSLI, sedangkan saksi hanya membiayai dan menjadi mengawasi dan suplier material seperti pasir, tanah dan pancang, terakhir saksi dengan Manager (orang H RUSLI) kabur.
Bahwa saksi tidak mengetahui kalau PT RELIS SAPINDO memiliki kredit di Bank DKI sebesar Rp. 5.000.000.000,- ((lima milyar rupiah).
Bahwa saksi berhubungan dengan SYAMSUL BAHRI sejak yang bersangkutan bekerja di PT Likotama Harum sejak Tahun 2010 (kurang lebih) dan ketika bekerja di Likotama Harum langsung sebagai Direktur. Kenal dengan SYAMSUL BAHRI karena dikenalkan dengan ZUL (IPAR), saksi menawarkan kepada SYAMSUL BAHRI untuk menjadi Direktur PT Likotama Harum karena adik saksi mau berhenti jadi Direktur.
Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai latar belakang pengalaman pekerjaan dan pendidikan dari SAMSUL BAHRI yang saksi tahu latar belakang pendidikan dari SAMSUL BAHRI adalah SLTA. SAMSUL BAHRI menjadi Direktur karena direferensi oleh JULI.
Bahwa saksi memiliki kredit di Bank DKI, fasilitas kredit modal kerja untuk pembiayaan proyek pemerintah dan BUMN. Saksi berhubungan dengan Bank DKI sejak menjadi Komisaris (owner) PT Likotama Harum yaitu Tahun 2010, namun PT Likotama Harum sendiri telah menjadi nasabah Bank DKI sendiri sudah kurang lebih 10 (sepuluh) Tahun dan memiliki stand by loan yang terakhir 240 milyar yang terpakai Rp. 230 milyar.
Bahwa latar belakang dari permohonan dan perolehan dari kredit saksi (PT. Likotama Harum) di Bank DKI adalah kredit sebenarnya sebelumnya adalah Rp. 80.000.000.000 (delapan puluh milyar rupiah), namun masih ada sisa sebesar Rp. 14.000.000.000 (empat belas milyar rupiah), dimana pada saat itu ada rencana proyek yang saksi tidak tahu apa saja proyek tersebut yang tahu itu adalah SAMSUL BAHRI dan AMAN dan dana sudah ada di Bank atas kredit dengan jaminan aset saksi dan aset anak saksi.
Yang menandatangani permohonan ke Bank adalah Direktur Syamsul Bahri, saksi tidak tahu apa ada dilakukan presentasi mengenai penggunaan dana kredit di Bank, mungkin saja dilaksanakan oleh SYAMSUL BAHRI, saksi juga tidak tahu dihadapan siapa ada dilakukan presentasi tersebut.
Bahwa dalam mencari pekerjaan bukan merupakan tanggungjawab saksi, tetapi merupakan tanggungjawab Direktur, dan terkait pada saat ada proyek yang dimenangkan oleh PT Relis, PT Gelinding, PT Ninda Karya, PT Mangkubuana dan PT Lampiri dengan nilai Rp. 1,3 triliyun, dimana saksi menyampaikan kepada Syamsul Bahri bagaimana mencari modal kerjanya, setelah mendapat informasi dari SAMSUL ALAM, saksi menghubungi H RUSLI dan oleh H RUSLI kemudian diketemukan dengan SAMSUL ALAM, kalau proyek itu sudah ada pengumuman pemenang tender baru proyek tersebut saksi biayai, karena dananya sudah ada di Bank.
Bahwa untuk 4 (empat) pekerjaan yaitu Pembangunan Bandara Sisi Udara Tanah Grogot, Pembangunan Jembatan Selat Rengit, Pembangunan Pelabuhan Kawasan Dorak dan Rumah Sakit Kebumen didahului dengan adanya dana terlebih dahulu di Bank, baru dimulai dengan pelaksanaan pekerjaannnya.
Bahwa yang disampaikan oleh PT Likotama Harum kepada pihak Bank mengenai tujuan penggunaan kredit adalah proposal sedangkan tujuannnya adalah untuk membiayai proyek APBN dan APBD yang lelangnya dimenangkan oleh PT Mangkubuana, PT Relis, PT Glindingmas Wahana dan PT Lampiri.
Bahwa sesuai dengan catatan pemeriksaan rekening ada penarikan dana tunai kredit dari Bank DKI dengan atas nama saksi yaitu:
1. Proyek Pekerjaan Pembangunan Jembatan Selat Rengit
1. Pencairan ke-1No 303.08.02471.9 An.LIKOTAMA HARUM sebesar Rp.31.068.497.176Tgl. 13 Des 2012 terdapat aliran dana kepada SUPENDI sebesar Rp. 18,200,000,000,-
2. Pencairan ke-2303.08.02471.9 An.LIKOTAMA HARUM Rp. 50.000.000.000Tgl. 23 Jan 2013 yang ditarik dengan cek CK0052178An GEOFFRY Rp. 50.000.000.000Tgl. 25 Jan 2013 terdapat aliran dana kepada SUPENDI sebesar Rp. 48.062.380.000
3. Pencairan ke-3303.08.02471.9 An.LIKOTAMA HARUM Rp.54.000.000.000,-Tgl. 28 Ags 2013 yang ditarik dengan cek CK0052194 An SUPENDI sebesar Rp. 52.279.932.597 terdapat aliran dana kepada SUPENDI sebesar Rp. 43.800,000,000
1. Proyek Pekerjaan Pembangunan Pelabuhan Kawasan Dorak
1. Pencairan ke-1303.08.02359.3 An. MANGKUBUANA HUTAMARp.10.650.020.248,-Tgl. 23 Okt 2012Ambilan CC0202519AN GEOFFRY Tgl. 23 Okt 2012 Rp. 10.500.000.000, terdapat aliran dana kepada IDA FARIDA sebasar Rp. 500.000.000
2. Pencairan ke-4303.08.02359.3 An. MANGKUBUANA HUTAMARp.2.700.000.000,-Tgl.11 Jun 2012Ambilan CC0242533An GEOFFRYRp.2.700.000.000,-Tgl. 11 Jun 2012, terdapat aliran dana kepada SUPENDI sebesar Rp. 850.000.000,-
1. Proyek Pengadaan Konstruksi Bangunan Bandara Sisi Udara Tanah Grogot
1. Pencairan ke-1303.08.02359.3 An. MANGKUBUANA HUTAMARp.20.000.000.000,-Tgl.12 Des 2011, terdapat aliran dana kepada IDA FARIDA sebesar Rp. 700.000.000,-
2. Pencairan ke-2303.08.02359.3 An. MANGKUBUANA HUTAMARp.30.000.000.000,-Tgl.6 Jan 2012 terdapat aliran dana kepada SUPENDI sebesar Rp. 4.485.000.000
3. Pencairan ke-3303.08.02359.3 An. MANGKUBUANA HUTAMARp.17.900.000.000Tgl 28 Jun 2012, terdapat aliran dana kepada SUPENDI sebesar Rp. 24.435.000.000,-
4. Pencairan ke-4303.08.02359.3 An. MANGKUBUANA HUTAMARp.30.000.000.000Tgl. 28 Mar2013, terdapat aliran dana kepada SUPENDI sebesar Rp 26.400.000.000
5. Pencairan ke-5303.08.02471.9 AN. LIKOTAMA HARUM Rp.41.630.085.818Tgl. 11 Okt 2013, terdapat aliran dana kepada SUPENDI sebesar Rp 24.230.000.000
6. Pencairan ke-6303.08.02471.9 An.LIKOTAMA HARUM Rp.16.000.000.000,-Tgl. 27 Nov 2013, terdapat aliran dana kepada SUPENDI sebesar Rp. 13.100.000.000
7. Pencairan ke-7303.08.02471.9 An.LIKOTAMA HARUM Rp.29.771.871.567,-Tgl.12 Mei 2014, terdapat aliran dana kepada SUPENDI sebesar Rp. 2,075,843,777
1. Proyek Pekerjaan Pembangunan Gedung RSUD Kebumen
1. Pencairan ke-1303.08.02359.3An. MANGKUBUANA HUTAMA sebesar Rp.15.000.000.000,-Tgl. 30 Apr 2013, terdapat aliran dana kepada SUPENDI sebesar Rp. 2,873,812,371
2. Pencairan ke-2303.08.02359.3 An. MANGKUBUANA HUTAMARp.15.776.903.893,-Tgl. 28 Mei 2013terdapat aliran dana kepada SUPENDI sebesar Rp. 8,527,660,000
3. Pencairan ke-3303.08.02471.9 An.LIKOTAMA HARUMRp.16.800.000.000,-Tgl.27 Jan 2014, terdapat aliran dana kepada SUPENDI sebesar Rp. 50,000,000
Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai latar belakang naik turunnya plafon kredit menjadi Rp. 140 milyar, kemudian turun menjadi Rp. 102,5 milyar naik lagi menjadi Rp. 132 milyar dan kemudian bertambah menjadi Rp. 230 Milyar, akan tetapi hanya mendapat laporan dari SYAMSUL BAHRI mengenai turun naiknya jumlah kredit tersebut.
Bahwa saksi mengetahui mengenai adanya jaminan asuransi terhadap kredit saksi di Bank berdasarkan laporan dari SYAMSUL BAHRI bahwa ada asuransi kredit kalau preminya kurang lebih Rp. 2 milyar.
Bahwa kredit PT Likotama Hutama di Bank lunas setiap Tahun, kecuali ada proyek yang belum lunas dibayar untuk itu akan dibayar dengan dana peluncuran, untuk hal tersebut SYAMSUL BAHRI yang akan melaporkannnya ke Bank.
Bahwa saksi pernah bertemu dengan pihak Bank DKI diluar kantor, yaitu untuk sekedar acara makan pagi di Hotel Indonesia yang hadir Dulles Tampubolon, Mulyatno, Indra, Endah dan Hendri Kartika A, dan Aman, melaporkan kemajuan pekerjaan dilapangan.
Dimana pertemuan tersebut pada saat kredit sudah mulai mengalami masalah, waktunya sekira jam 09.00 WIB dan jam 10.00 WIBdan telah dipersiapkan sebelumnya, dimana Dulles Tampubolon mengarahkan agar saksi ketemu dengan Mulyatno dan kemudian dijadwalkan dengan waktu yang telah disediakan oleh Mulyatno.
Bahwa saksi juga pernah melakukan pertemuan lain secara khusus atau bersama-sama dengan Dulles Tampubolon, Mulyatno, Indra, Endah dan Hendri Kartika A di hotel Kempensky (hotel Indonesia) kurang lebih 2 (dua) kali sedangkan selebihnya bertemu di kantor Bank DKI, sesuai dengan keperluan mungkin ada sebulan sekali.
Bahwa rekening saksi di Bank Mandiri No. Rekening 118-00-0808687-7 an SUPENDI t[=---p[erdapat ada aliran dana kepada Gusti Indra Rahmadiansyah selaku Kepala Divisi Grup Resiko Kredit Bank DKI sebesar Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah), saksi menjelaskan pada saat di Bank DKI jam istirahat (jam 12) saksi diajak makan oleh Gusti Indra R di sate Senayan, pada saat makan yang bersangkutan menyampaikan isterinya sedang sakit, sehingga memohon pinjaman dana sebesar Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) dan diminta untuk transfer ke rekening yang bersangkutan dengan menuliskan rekeningnya di kertas.

Saksi MULYATNO WIBOWO (saksi mahkota)

Bahwa Terdakwa selaku Direktur Pemasaran pada Bank DKI selakuDirektur Pemasaran berdasarkan Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Bank DKI akta nomor: 36 tangal 15 Juli 2010, dan berdasarkan Risalah Rapat Umum Pemgang Saham Luar DKI nomor akte: 01 tanggal 1 Agustus 2013 terjadi perubahan nomenklatur Direktur Pemasaran menjadi Direktur Korporasi dan Syariah pada Kantor Pusat PT. Bank DKI Jakarta, yang dikukuhkan kembali dalam jabatan Direktur Korporasi dan Syariah sesuai Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemgang Saham Luar Biasa nomor: 04 tanggal 07 Agustus 2014
Bahwa tanggal 17 Juni 2015 Terdakwa Mulyatno Wibowo, diberhentikan berdasarkan Berita Acara RUPS PT. Bank DKI dari jabatan sebagai Direktur Pemasaran pada Bank DKI;
Bahwa tugas dan kewajiban Terdakwa Mulyatno Wibowo selaku Direktur Pemasaran Bank DKI adalah:
1. Menjalankan pengurusan atau pengelolaan Bank dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab untuk kepentingan Bank sesuai dengan Kewenangan dan tanggungjawabnya sejalan dengan maksud dan tujuan Bank dengan kebijakan yang dipandang tepat, dalam batas yang ditentukanm dalam Undang-undang PT. dan/atau Anggaran dasar Bank serta peraturan Perundang-undangan lainnya;
2. Mengurus kekayaan Bank sesuai dengan peraturan Perundang- undangan yang berlaku;
3. Menetapkan susunan organisasi dan tata kerja Bank dengan persetujuan Dewan Komisaris;
4. Melakukan koordinasi dengan Lembaga Keuangan dan Lembaga Perbankan terkait;
Bahwa tugas dan kewajiban direksi adalah; Menyusun Rencana Kerja (Rencana Bisnis) Tahunan sebelum dimulainya Tahun buku yang akan datang dan menyampaikannya kepada Dewan Komisaris untuk mendapatkan persetujuan dan selanjutnya dikirim ke Otoritas Jasa Keuangan;
Bahwa dalam menyusun Rencana Bisnis ini Direksi berpedoman kepada Anggaran dasar, Peraturan Bank Indonesia/OJK, dan Peraturan Perundang- undangan lainnya;
Bahwa tugas dan kewajiban direksi sehubungan dengan pelaksanaan Manajemen resiko adalah:
1. Menyusun kebijakan dan strategi manajemen resiko secara tertulis dan komprehensif termasuk penetapan dan persetujuan limit resiko secara keseluruhan, per jenis resiko, dan per aktivitas fungsional (kegiatan usaha Bank).
2. Melaksanakan manajemen Risiko bagi Bank umum secara efektif berdasarkan Peraturan dan perundang-undangan berlaku.
3. Melaksanakan manajemen risiko dalam penggunaan teknologi informasi oleh bank umum berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Menyusun kebijakan, strategi, dan prosedur yang komprehensif terkait penerapan Manajemen Risiko Likuiditas dengan mempertimbangkan toleransi Risiko dan memperhatikan dampaknya terhadap permodalan.
5. Menjabarkan dan mengkomunikasikan kebijakan, strategi dan prosedur manajemen risiko
6. Menyusun kebijakan dan strategi Manajemen Risiko dilakukan sekurang- kurangnya satu kali dalam satu Tahun atau dalam frekuensi yang lebih tinggi dalam hal terdapat perubahan faktor faktor yang mempengaruhi kegiatan usaha Bank secara signifikan.
7. Menyusun kebijakan dan strategi Manajemen Risiko dilakukan sekurang- kurangnya satu kali dalam satu Tahun atau dalam frekuensi yang lebih tinggi dalam hal terdapat perubahan faktor faktor yang mempengaruhi kegiatan usaha Bank secara signifikan.
8. Melakukan peran aktif dalam mencegah adanya penyimpangan yang dilakukan oleh manajemen dalam menetapkan kebijakan berkaitan dengan prinsip kehati-hatian.
9. Melakukan evaluasi segera terhadap kondisi likuiditas dan profil Risiko Bank apabila terjadi perubahan yang signifikan antara lain atas kondisi- kondisi berikut:
  1. peningkatan biaya penghimpunan dana;
  2. peningkatan konsentrasi aset atau kewajiban;
  3. peningkatan liquidity gap;
  4. keterbatasan alternatif sumber pendanaan;
  5. pelampauan yang material terhadap limit;
  6. penurunan signifikan pada portofolio aset likuid berkualitas tinggi; dan/atau
  7. perubahan kondisi pasar yang dapat menyebabkan permasalahan di masa datang; dan melakukan penyesuaian kebijakan dan strategi Manajemen Risiko untuk Risiko Likuiditas yang diperlukan berdasarkan hasil evaluasi.
Bahwa tugas dan kewajiban direksi dalam pelaksanaan Good Corporate Governance/GCG adalah:
1. Melaksanakan prinsip-prinsip GCG dalam setiap kegiatan usaha Bank pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi;
2. Dalam rangka pelaksanaan aspek independensi dalam setiap kegiatan usaha Bank pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi, direksi memberikan kebebasan sepenuhnya tanpa mencampuri atau mempengaruhi keputusan yang akan diambil oleh pejabat atau tim yang telah mendapat pelimpahan wewenang memutus untuk hal-hal tertentu dan batas-batas yang telah ditetapkan oleh direksi;
3. Bahwa dalam melaksanakan Keputusan Menteri BUMN Nomor: KEP- 117/M-MBU/2002, tanggal 31 Juli 2002 tentang penerapan praktek Good Corporate Governance pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN);
4. Memiliki pedoman dan tata tertib kerja direksi yang bersifat mengikat bagi setiap anggota direksi;
5. Membentuk paling kurang Satuan Kerja Audit Intern, Satuan Kerja Manajemen Risiko, Komite Manajemen Risiko, dan Satuan Kerja Kepatuhan dalam rangka melaksanakan prinsip-prinsip Good Corporate Governance;
6. Menyediakan data dan informasi yang akurat, relevan dan tepat waktu kepada dewan Komisaris;
7. Melaksanakan kewajiban yang ditetapkan ketentuan Bank Indonesia/OJK dalam rangka pemeriksaan Bank oleh Bank Indonesia/OJK antara lain berupa memperlihatkan dan/atau memberikan kepada pemeriksa dokumen yang dibutuhkan serta memberikan bantuan dalam rangka memperoleh kebenaran dari segala keterangan, dokumen dan penjelasan yang didapat pemeriksa;
8. Memberikan segala keterangan yang diperlukan untuk pelaksanaan pemeriksaan terhadap Bank berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Negeri, dalam hal terdapat dugaan perbuatan melawan hukum oleh Bank, Direksi, atau Dewan Komisaris yang merugikan Bank, Pemegang Saham atau pihak ketiga. Dalam hal permintaan keterangan tersebut menyangkut keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya, pemberian keterangan tersebut terlebih dahulu harus memperoleh izin dari Bank Indonesia/OJK;
9. Menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari Satuan Kerja Audit Intern Bank, auditor eksternal, hasil pengawasan Bank Indonesia/OJK dan/atau hasil pengawasan otoritas lain;
10. Mengungkapkan benturan kepentingan dalam setiap keputusan yang menyangkut anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi dan Pejabat Eksekutif;
11. Mengungkapkan kepada pegawai kebijakan Bank yang bersifat strategis di bidang kepegawaian;
12. Melakukan penilaian (self assessment) atas pelaksanaan Good Corporate Governance Bank paling kurang 1 (satu) kali dalam seTahun yang tata cara penilaiannya diatur dengan Surat Edaran Bank Indonesia;
13. Corporate Governance kepada pemegang saham, Bank Indonesia/OJK, Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI), Lembaga pemeringkat diIndonesia, Asosiasi-asosiasi Bank di Indonesia, Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia (LPPI), 2 (dua) lembaga penelitian di bidang ekonomi dan keuangan, 2 (dua) majalah ekonomidan keuangan, paling lambat 5 (lima) bulan setelah Tahun buku berakhir;
14. Dalam laporan pelaksanaan Good Corporate Governance tersebut diungkapkan mengenai;
  1. Kepemilikan saham yang mencapai 5% (lima perseratus) atau lebih, baik pada Bank yang bersangkutan maupun pada Bank dan perusahaan lain, yang berkedudukan di dalam dan di luar negeri;
  2. Hubungan keuangan dan hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi lainnya dan/atau pemegang saham pengendali Bank;
  3. Remunerasi dan fasilitas pada laporan pelaksanaan Good Corporate Governance;
Bahwa tugas dan kewajiban direksi sehubungan dengan Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank adalah:
1. Melaksanakan kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia/OJK;
2. Melaksanakan kewajiban tindakan perbaikan (mandatory supervisory actions) segera setelah diterimanya surat pemberitahuan dari Bank Indonesia/OJK terkait dengan Tindak Lanjut Pengawasan dan Penetapan Status Bank tentang kewajiban penyediaan modal minimum dalam hal Bank dalam pengawasan khusus (special surveillance);
Bahwa tugas dan kewajiban direksi sehubungan dengan RUPS adalah:
1. Menyelenggarakan RUPS Tahunan dengan terlebih dahulu melakukan pemanggilan kepada pemegang saham dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS diterima;
2. Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris tidak hadir atau berhalangan untuk memimpin RUPS, maka RUPS dipimpin oleh salah seorang anggota Direksi;
3. Memberikan keterangan berkenaan dengan Bank kepada pemegang saham dalam forum RUPS sepanjang berhubungan dengan mata acara rapat dan tidak bertentangan dengan kepentingan Bank;
4. Mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham melalui Rapat Umum Pemegang Saham;
5. Memberitahukan keputusan RUPS mengenai pengurangan modal kepada semua kreditor dengan mengumumkan dalam 1 (satu) atau lebih Surat Kabar dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal keputusan RUPS;
Bahwa tugas dan kewajiban direksi sehubungan dengan Kesehatan Bank adalah;
1. Direksi dan Komisaris wajib memantau dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan agar tingkat kesehatan Bank dapat dipenuhi;
2. Menjalankan usaha sesuai dengan prinsip pengelolaan Bank secara sehat berdasarkan CAMELS (capital, asset quality, management, earning, liquidity, dan sensitivity to market risk) sesuai ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia;
3. Menyampaikan action plan kepada Bank Indonesia/OJK yang memuat langkah-langkah perbaikan yang wajib dilaksanakan oleh Bank terhadap permasalahan signifikan dengan target waktu penyelesaian selama periode tertentu atas permintaan Bank Indonesia/OJK kepada Dewan Komisaris, Direksi, dan atau pemegang saham;
Bahwa tugas dan kewajiban direksi sehubungan dengan Penerapan Program Anti Pencucian Uang (APU) Dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (PPT) Bagi Bank Umum;
Bahwa direksi Bank mempunyai kewenangan sebagai berikut:
1. Mewakili Bank di dalam dan di luar pengadilan, mengikat Bank dengan pihak lain serta menjalankan segala tindakan yang tidak bertentangan dengan ketentuan perundang- undangan dan atau Anggaran Dasar Bank, baik mengenai pengurusan maupun pemilikan;
2. Memberikan kuasa tertulis kepada seorang atau;
3. Anggota Direksi yang tidak berperkara dengan Bank berwenang mewakili Bank, apabila terjadi perkara di pengadilan antara Bank dengan anggota Direksi yang lain atau terdapat benturan kepentingan Bank dengan kepentingan anggota Direksi yang lain;
4. Mengangkat dan memberhentikan karyawan berdasarkan peraturan perusahaan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Mengangkat anggota komite yang dibentuk berdasarkan keputusan rapat Dewan Komisaris;
6. Melakukan kewenangan di bidang Perkreditan/ Pembiayaan, Tresuri, Logistik, SDM dan Kewenangan operasional lainnya mengacu pada aturan yang berlaku di Bank;
7. Melakukan kewenangan dalam penerapan Program APU dan PPT paling kurang mencakup hal-hal sebagai berikut:
  1. menyusun kebijakan dan strategi Risk Based Approach(RBA) secara tertulis dan komprehensif;
    b menetapkan dan mengevaluasi transaksi yang memerlukan persetujuan pejabat senior; dan;
  2. mengevaluasi secara berkala untuk memastikan ketepatan kebijakan, prosedur dan penetapan tingkat risiko dari area yang berisiko tinggi, Politically Exposed Person (PEP), Cross Border Correspondent Banking;
8. Menetapkan pembagian dividen interim dalam keputusan Direksi untuk memperoleh persetujuan Dewan Komisaris, apabila:
  1. Jumlah kekayaan bersih Bank tidak menjadi lebih kecil dari jumlah modal yang ditempatkan dan disetor ditambah cadangan wajib;
  2. Tidak mengganggu atau menyebabkan Bank tidak dapat memenuhi kewajibannya kepada kreditor atau mengganggu kegiatan Bank;
9. Memberi izin kepada pemegang saham untuk memeriksa daftar pemegang saham, daftar khusus, risalah RUPS dan laporan Tahunan, serta mendapatkan salinan risalah RUPS dan salinan laporan Tahunan, atas permohonan tertulis dari pemegang saham;
Bahwa tanggung-jawab direksi dalam pengurusan Bank adalah:
1. Direksi bertanggung-jawab penuh atas pelaksanaan kepengurusan Bank;
2. Segala keputusan Direksi yang diambil sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja mengikat dan menjadi tanggung jawab seluruh anggota Direksi;
3. Pengambilan keputusan oleh Dewan Komisaris menyangkut penyediaan dana kepada pihak terkait dan hal-hal lain yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar atau peraturan perundang-undangan yang berlaku merupakan bagian dari tugas pengawasan oleh Komisaris sehingga tidak meniadakan tanggung jawab Direksi atas pelaksanaan kepengurusan Bank;
Bahwa tanggung-jawab direksi terhadap kerugian Bank adalah:
1. Setiap anggota Direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi dan tanggung renteng atas kerugian Bank apabila bersalah atau lalai dalam menjalankan tugasnya;
2. Anggota Direksi tidak dapat dipertanggungjawabkan atas kerugian Bank apabila dapat membuktikan bahwa kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya, telah melakukan pengurusan dengan itikad baik dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Bank, tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang mengakibatkan kerugian, dan telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut;
3. Anggota Direksi dan Dewan Komisaris bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian Bank, dalam hal pemegang saham tidak dapat mengembalikan dividen interim;
4. Apabila Direksi melakukan kegiatan melampaui tugas dan kewenangannya (ultra vires/beyond power) dan kesalahan atau kelalaian Direksi dalam menjalankan tugasnya tersebut mengakibatkan kerugian Bank, maka pemegang saham yang mewakili paling sedikit 1/10 (satu persepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara dapat menggugat Direksi untuk bertanggung jawab penuh secara pribadi;
5. Perbuatan hukum yang dilakukan untuk dan atas nama Perseroan oleh anggota Direksi setelah pengangkatannya batal, adalah tidak sah dan menjadi tanggung jawab pribadi anggota Direksi yang telah dibatalkan pengangkatannya. Hal tersebut tidak mengurangi tanggung jawab yang bersangkutan terhadap terjadinya kerugian Bank akibat kesalahan atau kelalaian dalam menjalankan tugasnya.3;
Bahwa tanggung-jawab direksi dalam Penerapan Manajemen Risiko adalah:
1. Bertanggung jawab atas pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko dan eksposur risiko yang diambil oleh Bank secara keseluruhan, termasuk mengevaluasi dan memberikan arahan strategi Manajemen Risiko berdasarkan laporan yang disampaikan oleh Satuan Kerja Manajemen Risiko dan penyampaian laporan pertanggungjawaban kepada Dewan Komisaris secara triwulanan;
2. Direksi bersama-sama dengan Dewan Komisaris bertanggung jawab atas efektifitas penerapan Manajemen Risiko untuk Risiko Likuiditas;
Bahwa direksi bertanggung-jawab dalam penerapan program Anti Pencucian Uang (APU) dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (PPT) atas pelaksanaan kebijakan Risk Based Approach (RBA) dan eksposur risiko yang diambil oleh Bank secara keseluruhan;
Bahwa wewenang Direktur Utama dalam mewakili Bank adalah:
1. Direktur Utama berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Bank;
2. Menetapkan pembagian tugas dan wewenang anggota Direksi dalam hal RUPS tidak menetapkannya;
3. Mengangkat dan memberhentikan Kepala SKAI dengan persetujuan Dewan Komisaris;
4. Melimpahkan kewenangannya kepada salah satu Direksi, apabila Direktur Utama menjalankan dinas luar sehingga tidak dapat menjalankan fungsinya, kecuali terhadap hal-hal yang prinsip dan strategis serta mempengaruhi kegiatan operasional jangka panjang sepert:
  1. Memutus kenaikan penghasilan pegawai, penjatuhan sanksi hukuman disiplin, mutasi pejabat, promosi pejabat dan memutus kredit/ pembiayaan;
    b Melakukan evaluasi dan monitoring atas tindak lanjut hasil temuan audit terhadap Grup di bawah supervisinya;
5. Bersama dengan Dewan Komisaris menugaskan dan memberhentikan salah satu anggota Direksi sebagai Direktur Kepatuhan dengan mendapat persetujuan terlebih dahulu dari Bank Indonesia/OJK;
6. Bersama dengan Dewan Komisaris menunjuk Direktur Unit Usaha Syariah (UUS) yang bertanggung jawab penuh terhadap UUS;
Bahwa mekanisme dalam hal pencairan kredit yaitu atas permohonan pencairan kredit oleh Debitur kepada Grup Komersial dan Korporasi, kemudian di verikasi, bila tidak ada keberatan diteruskan Grup Resiko Kredit untuk diverikasi dan uji kepatuhan terhadap persyaratan-persyaratan pencairan. Bila memenuhi syarat maka diberikan persetujuan pencarian oleh Grup Resiko Kredit. Kemudian memberikan instruksi kepada Cabang untuk melakukan pencairan;
Bahwa Terdakwa mengetahui fasilitas kredit kepada PT. Likotama Harus per tanggal 17 Juni 2015, dalam kondisi bermasalah yaitu mengenai pembayaran pokok dan bunga tidak terlaksana;
Bahwa terhadap permasalahan tersebut sudah dilakukan pemeriksaan audit internal oleh Bank DKI Jakarta dan audit umum oleh Otorotitas Jasa Keuangan (OJK);
Bahwa sesuai standar operating prosedur (SOP) Terdakwa melihat bahwa proses keputusan kredit dalam Rapat Komite Kredit (RKK) secara administratif sudah clear, yaitu sesuai prosedurnya yang dimulai dengan permohonan diterima oleh GKK, kemudian diproses usulanyanya secara four eyes principles oleh Account Manager GKK dan Risk Officer GRK, kemudian bila dipandang layak diusulkan kepada Komite Kredit tingkat I dengan berbagai persyaratannya dan bila rapat komite kredit tingkat I memandang layak, Kemudian diusulkan pada Komite Kredit tingkat II, bila Komite Kredit tingkat II sepakat bahwa permohonan tersebut layak, maka usulan yang tertuang dalam Memorandum Analisa Kredit disampaikan kepada Group Kepatuhan dan legal untuk direview dari segi Kepatuhan terhadap ketentuan-ketentuan yang berlaku baik eksternal maupun internal dan dimintakan pendapat kepada Direktur Kepatuhan, Direktur Kepatuhan kemudian memberikan arahan dan kemudian diteruskan kembali ke Pengusul (GKK dan GMRK) untuk memperoleh tindak lanjut arahan tersebut, bila hal-hal yang disampaikan oleh Group Kepatuhan tersebut telah ditindak lanjuti dan diselesaikan, maka barulah usulan dibawa ke Rapat Komite Kredit A untuk diputuskan. Dalam Rapat Komite Kredit kategori A dihadiri oleh unsur pengusul, Komite Kredit tingkat I, Komite Kredit tingkat II, Group Kepatuhan dan Legal, Direksi dan Direktur Kepatuhan. Proses pengambilan keputusannyapun dilakukan secara aklamasi, dimana seluruh peserta Rapat Komite Kredit harus setuju dengan suara bulat dan bilamana ada satu saja yang tidak setuju, maka usulan akan ditolak, bahkan Direktur Utama yang secara ex-officio memimpin rapat pada akhir pembahasan selalu menanyakan apakah diantara peserta rapat ada yang masih memiliki keberatan dan bila tidak ada keberatan lagi dari peserta rapat, barulah diambil keputusan rapat;
Bahwa materi rapat adalah bahan / usulan yang sudah disiapkan oleh pengusul yang secara berjenjang haruslah melakukan verifikasi dan kajian mengenai kebenaran data-data yang disampaikan ataupun kesesuaian dengan aturan-aturan termasuk oleh Group Kepatuhan dan Legal maupun Direktur Kepatuhan, Direktur Utama tidak bisa memastikan kebenaran materiil dari apa yang disampaikan dalam usulan karena sudah ada bagian- bagian yang memiliki tugas untuk memastikannya dan tugas Direktur utama tidaklah sampai dalam proses Verifikasi;
Bahwa pada saat pembuatan MAK yang dilakukan oleh GRK, Group Resiko Kredit/GRK tidak pernah mendiskusikan setiap covenan dan analisanya kepada Terdakwa, semuanya didiskusikan pada saat Rapat Komite Kredit;
Bahwa yang mengajukan usulan dan yang memberikan Keputusan dalam pemberian kredit kepada PT. Likotama Harum pada Tahun 2011, 2012, 2013 dan 2014 adalah:
1. Tahun 2011, pengusul dari kredit PT. Likotama Ridwan Faizal, Hendri Kartika Andri, Andi Nurhadi, Boyke Adrian, dan Jonrizal. Kemudian usulan tersebut disetujui oleh Komite Tingkat I yang terdiri Karen Ezana, dan Gusti Indra Rachmadiansyah. Usulan tadi juga disetujui oleh Komite Kredit Tingkat II yaitu Dulles Tampubolon dan Budi Pudjijono. Usulan juga direview oleh Kepatuhan dan Legal yang terdiri M. Yuslim Huda Akbar, dan Seno Prabowo. Baru usulan tersebut dibawa ke Rapat Komite Kredit Katagori A yang dihadiri oleh seluruh pengusul dan Komite Tingkat I dan II, serta Direksi Terdakwa, Dr. Eko Wiyono, Benny Santoso serta Direktur Kepatuhan yang dirangkap oleh Benny Santoso;
2. Untuk Tahun 2012, pengusul dan Komite Kredit Tingkat I, Tingkat II dan Rapat Komite Kredit Katagori A sama dengan Tahun 2011, hanya Direktur Kepatuhan yang hadir sudah dijabat oleh Agus Suryantono dan Kepatuhan dan Legal yang hadir Yeni Sugiharto, Rina Kisnindiyani, dan Seno Prabowo;
3. Tahun 2013, pengusul Hendri Kartika Andri dan Setiorini, dengan Komite Kredit Tingkat I I Ketut Sastra, dan Gusti Indra Rachmadiansyah. Komite Kredit Tingkat II, Dulles Tampubolon dan Danan Linggar Sasongko. Kepatuhan dan Legal yang hadir Yeny Sugiarto, Rina Kisnindiyani, Seno Prabowo, Sigit Rosseno, Heru Eko Yanto dan Jonrizal. Komite Kredit Katagori A dihadiri oleh Terdakwa, Moelyatno Wibowo, dan Benny Santoso. Hadir pula Direktur Kepatuhan Agus Suryantono;
4. Tahun 2014, pengusul Hendri Kartika Andri dan Setiorini. Komite Kredit Tingkat I I Ketut Sastra dan Gusti Indra Rachmadiansyah. Komite Kredit Tingkat II Dulles Tampubolon dan Dana Linggar Sasongko. Kepatuhan dan Legal, yang hadir Yeny Sugiharto, Rina Kisnindiyani, Seno Prabowo, Sigit Rosseno, dan Sri Hadiningsih. Komite Kredit Katagori A, terdakwa EKO BUDIWIYONO, Benny Santoso, Martono Suprapto. Direktur Kepatuhan tidak hadir. Kredit diputuskan oleh Rapat Komite Kredit sesuai kewenangannya yang dihadiri oleh pengusul, Komte Tingkat I, Komite Tingkat II dan Komite Katagori A dengan suara bulat, dimana usulan sebelumnya telah memperoleh review dan pendapat Group Kepatuhan dan legal maupun Direktur Kepatuhan. Dasar aturannya adalah BPP No. 425 tanggal 30 Desember 2010 dan BPP No. 221 tanggal 30 September 2013;
Bahwa Rapat Komite Kredit di dalam memberikan keputusan kredit PT. Likotama Harum dilakukan kurang lebih sebanyak 4 (empat) kali dalam Rapat Komite Kredit;
Bahwa untuk Tahun 2013 plafon kredit sejumlah Rp. 230 milyar rupiah dalam Komite A1 persetujuan kredit diberikan oleh Rapat Komite Kredit yang dihadiri anggota komite / peserta rapat dan keputusan diambil dengan suara bulat;
Bahwa yang menjadi dasar Terdakwa selaku Direktur Utama memberikan persetujuan secara administratif proses pengusulan kredit sudah dipenuhi dari bawah dan dibawa ke Komite, ada presentasi dari Group Komersial Dulles Tampubolon dibantu oleh anak buahnya yang menilai bahwa permohonan debitur layak untuk dipertimbangkan, kelengkapan- kelengkapan lain seperti uji kepatuhan juga sudah dilakukan kemudian juga harus dihadiri direktur supervisi pengusul bisnis dalam hal ini Direktur Korporasi Mulyatno, serta dipastikan telah memenuhi aturan yang berlaku dengan kehadiran Direktur Kepatuhan dan Group Kepatuhan dan Legal;
Bahwa data / dokumen yang dilampirkan dalam MAK adalah semua analisa yang dilakukan oleh Group Pengusul dalam hal ini group pengusulnya GKK dan GRK dan syarat-syarat / ketentuan yang dipersyaratkan dalam SK Direksi No. 425 tanggal 30 Desember 2010, tentang kebijakan prosedur Kredit komersial dan Korporasi dan di Tahun 2013 ada pembaharuan yakni SK Direksi 221 Tahun 2013;
Bahwa berdasarkan persyaratan yang harus dilaksanakan untuk pengajuan kredit KMK-SPK dalam MAK dalam SK Direksi No. 425 tanggal 30 Desember 2010, tentang Kebijakan Prosedur Kredit Komersial dan Korporasi di Tahun 2013 ada pembaharuan yakni SK Direksi No. 221 Tahun 2013, Terdakwa selaku anggota komite kredit memberikan persetujuan Kredit KMK-SPK yang diajukan oleh PT. Likotama Harum;
Bahwa yang mengelola dan mengawasi atau memantau Debitur PT. Likotama Harum adalah orang Group Korporasi dan Komersial di Divisi Korporasi Non sindikasi, biasanya tertera di MAK-nya dan hasil pantauannya Laporan hasil pengawasan dan pemantauan Account Manager disampaikan ke unitnya saja;
Bahwa dalam MAK No.059/GKM-Korp/III/2011 tanggal 18 Maret 2011 dalam penjelasan Balance Sheet, disebutkan bahwa “kewajiban perusahaan yaitu short term debt posisi tanggal 31 Desember 2010 tidak nihil dikarenakan pembayaran dari Bouwheer (non Pemprov) atas pekerjaan Tahun 2010 yang telah selesai dan telah diterima oleh bowheer ditunda pembayarannya pada Tahun2011;
Bahwa didalam MAK No. 263/GKM-KNS/XII/2011 tanggal 7 Desember 2011 (penurunan plapon Kredit) yang Terdakwa tandatangani menyebutkan “Saat ini Debitur telah diberikan kuasa dari pemenang pelelangan yaitu: Lampiri - Relis KSO, untuk mengerjakan Proyek Pembangunan Bandara Tanah Grogot - Kalimantan Timur melalui Penetapan Pemenang Pelelangan No.027/02/ DISHUBKOMINFO/BBSU/Xl/2011 tanggal 14 November 2011 yang dikeluarkan oleh Dinas Perhubungan Kominfo Kabupaten Paser dengan nilai proyek Rp. 389.910.554.000,-;
Bahwa didalam surat Perjanjian Kontrak Gabungan Lump Sum Dan Harga Satuan Paket Pekerjaan Konstruksi No. 027/04/DISHUBKOMINFO/ BBSU/XII/2011 tanggal 22 Desember 2011 Kegiatan: Pembangunan Bandara Kabupaten Paser (Sistem Multiyears) Pekerjaan Pengadaan Konstruksi Bangunan Bandara Sisi Udara, Pasal 17 Pemindahan Kewajiban,
1. "PIHAK KEDUA Dilarang untuk menyerahkan, memindahkan pekerjaan kepada PIHAK LAIN atau mengambil tindakan-tindakan lainnya diluar dari pada isi Kontrak ini tanpa persetujuan tertulis dari PIHAK KESATU";
Bahwa alasan Terdakwa menyetujui usulan PT. Likotama Harum dalam pemberian kredit tersebut karena telah ada pengaman-pengaman yang dapat mengamankan seperti standing instruction kepada bowheer yang harus disetujui oleh bowheer selain itu ada second Way out berupa agunan kebendaan dan agunan-agunan lain;
Bahwa pada saat pemberian kredit kepada PT. Likotama Harum, belum ada hak tagihnya karena pekerjaan belum dilakukandan apabila jadi dikerjakan maka hak tagihnya kepada Pemerintah Kabupaten Paser, buktinya adalah progress pekerjaan;
Bahwa posisi terakhir KMK-SPK adalah untuk pembiayaan proyek pekerjaan yang dilakukan oleh PT. Likotama Harum, sesuai dengan dokumen MAK dari pengusul, yaitu:
1. Pembangunan Jembatan Selat Rengit, di Kepulauan Meranti, di Riau sebesar Rp.104.000.000.000;
2. Pembangunan Pelabuhan Kawasan Dorak, Selat Panjang Riau sebesar Rp.25.450.000.000;
3. Pembangunan Gedung RSUD Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah sebesar Rp.21.516.398,348;
4. Pengadaan Kontruksi Bangunan Sisi Udara, di Kabupaten Paser, Kalimantan sebesar Rp.79.033.601.652;
Jadi total keseluruhan Rp. 230.000.000.000;
Bahwa dalam perubahan dan perpanjangan kredit Tahun 2013 terdapat klausul pengambil-alihan saham PT. Relis, PT. Mangkubuana dan PT. Glinding sebanyak 51 %;
Bahwa saat itu Terdakwa menyatakan kalau itu menjadi Group benar menjadi One Obligor karena itu menjadi satu kesatuan dalam pengelolaan perkreditannya akan tetapi pengelolaan perusahaannya tetap sendiri-sendiri;
Bahwa dalam BPP No. 425 Tahun 2010 tentang Analisa Kredit, terdapat keharusan menganalisa Grup Perusahaan yang meliputi analisa hubungan kepemilikan dan keterkaitan usaha trackrecord setiap perusahaan dalam group seperti masalah hukum, informasi pasar modal dsb, informasi dari usaha amanat;
Bahwa didalam MAK No. 247/GKK/-DK/V/2013 tanggal 10 Mei 2013 seingat terdakwa tidak ada analisis terhadap PT. Mangkubuana dan PT. Glinding dan dalam MAK tidak disampaikan mengenai informasi mengenai analisis terhadap PT. Mangkubuana dan PT. Glinding;
Bahwa pada saat dilaksanakan rapat-rapat Komite Kredit Bank DKI kepada PT. Likotama Harum sejak Tahun 2011, 2012, 2013 dan 2014 sesuai system yang berlaku dipimpin oleh Terdakwa selaku Direktur Utama Bank DKI;
Bahwa kewenangan setiap anggota Komite adalah sama dan Terdakwa selaku Direktur Utama hanya berperan sebagai koordinator rapat;
Bahwa yang melakukan presentasi adalah Group Komersial dan Korporasi;
Bahwa rapat tersebut tidak direkam secara visual dan hanya dilakukan pencatatan saja oleh Notulis berupa Risalah Rapat;
Bahwa data-data yang disajikan dalam MAK haruslah data-data yang valid dan dapat dipertanggung-jawabkan kebenarannya;
Bahwa pihak yang memiliki kewajiban untuk melakukan cek dan ricek / validasi mengenai kebenaran data-data tersebut sesuai BPP Perkreditan adalah unit pengusul kredit yang akan dibawa ke Rapat Komite Kredit;
Bahwa PT. Likotama Harum telah menjadi nasabah Bank DKI sejak Tahun 2006 berdasarkan MAK yang disampaikan oleh unit pengusul (Group Komersial dan Korporasi);
Bahwa Terdakwa tidak mengetahui mengenai hubungan antara Supendi dengan PT. Likotama Harum sejak Tahun 2006;
Bahwa nama Supendi di PT. Likotama Harum karena tercantum dalam MAK yang disajikan oleh pengusul;
Bahwa Memorandum Analisis Kredit / MAK No. 059/GKM-Korp/III/2011 tanggal 18 Maret 2011, menganalisis 8 (delapan) proyek yang akan dikerjakan oleh PT. Likotama Harum dan belum ada syarat-syarat untuk pekerjaan multiyears, namun kemudian kredit disalurkan untuk pekerjaan Pengadaan Konstruksi Bangunan Bandara Sisi Udara Tanah Grogot Kabupaten Paser dengan masa kontrak selama 4 (empat) Tahun (multiyeasr) yaitu sejak tanggal 22 Desember 2011 sampai dengan 15 Agustus 2015;
Bahwa keputusan kredit yang dibuat oleh Rapat Komite Kredit, biasanya adalah bersifat pemberian plafond kredit dengan syarat-syarat pencairan yang ditetapkan baik dalam MAK maupun tambahan syarat-syarat lain yang ditambahkan pada saat pembahasan dalam RKK;
Bahwa bilamana ada syarat penggunaan yang tidak sesuai dengan yang telah diputus dalam rapat, maka harus dibawa kembali kepada Rapat Komite Kredit berikutnya;
Bahwa sesuai dengan Memorandum Analisis Kredit / MAK No. 059/GKM- Korp/III/2011 tanggal 18 Maret 2011 terdapat klausule: “mengajukan surat permohonan penarikan kredit 5 (lima) hari kerja sebelum rencana penarikan kredit dilakukan yang dilengkapi dengan asli dokumen Keputusan Pemenang Lelang Tunggal / SPK/Kontrak atau true foto copy yang ditandatangani debitur dengan menunjukan aslinya dan Purchase Order (PO) atau invoice dari supplier;
Bahwa berdasarkan Buku Pedoman Perkreditan Nomo: 425 Tahun 2010 BAB III. Huruf D.Syarat efektif Penarikan Kredit yang isinya menyebutkan bahwa “Debitur menyerahkan asli kontrak kerja / Surat Perintah Kerja dan standing instruction dari pemilik proyek / bouwheer untuk menyalurkan termijn proyek melalui Bank DKI (khusus KMK untuk konstruksi) (bukan true foto copy)”;
Bahwa didalam MAK No. 059/GKM-Korp/III/2011 tanggal 18 Maret 2011 tertulis syarat bahwa PT. Likotama Harum harus menyerahkan Akta Cessie Notariel yang antara lain berisi bahwa atas seluruh tagihan proyek yang dibiayai oleh Bank DKI baik untuk proyek yang dimenangkan oleh debitur maupun proyek yang pengerjaannya dilakukan oleh debitur berdasarkan dokumen/perjanjian tertentu dengan perusahaan pemenang tender dialihkan haknya untuk kepentingan Bank DKI;
Bahwa setelah saksi mengetahui PT. Likotama Harum tidak lagi sanggup membayar kredit dan bunga kredit, selanjutnya melaporkannya didalam Rapat Pengurus, dengan aksi-aksi tindak lanjut penyelamatan seperti membentuk Tim Task Force, Rapat pengurus di laksanakan sebulan sekali;
Bahwa saksi hadir dalam RKK tanggal 11 April 2011 di mana ketika itu Dulles Tampubolon (Pemimpin Grup Komersial dan Korporasi) dan Budi Pudjiono (Pemimpin Grup Manajemen Risiko Kredit) selaku Komite Kredit Tingkat Kedua berserta Komite Kredit Tingkat Pertama yaitu Karena Ezana (Pimpinan Divisi Korporasi Non Sindikasi) dan Gusti Indra Rahmadiansyah (Pemimpin Divisi Risiko Kredit), mengajukan Memorandum Analisa Kredit (MAK) Nomor - 059/GKM-Korp/III/2011 tanggal 18 Maret 2011 tersebut ke Rapat Komite Kredit Kategori A;
Bahwa setelah mendengarkan pemaparan dari Grup Komersial dan Korporasi (GKK) dan Grup Manajemen Risiko Kredit (GMRK) tanggal 11 April 2011, maka Komite Kredit Katagori A memutuskan untuk menyetujui usulan Memorandum Analisa Kredit (MAK) Nomor - 059/GKM-Korp/III/2011 tanggal 18 Maret 2011 tersebut;
Bahwa Hasil Rapat Komite Kredit tanggal 11 April 2011 tersebut kemudian dituangkan dalam Risalah Keputusan Komite Kredit Katagori A, yang ditanda tangani oleh Dulles Tampubolon (Pemimpin Grup Komersial dan Korporasi) dan Budi Pudjiono (Pemimpin Grup Manajemen Risiko Kredit) selaku Komite Kredit Tingkat Kedua beserta Komite Kredit Tingkat Pertama yaitu Karen Ezana (Pimpinan Divisi Korporasi Non Sindikasi) dan Gusti Indra Rahmadiansyah (Pemimpin Divisi Risiko Kredit), serta Komite Kredit Katagori A yaitu Terdakwa, (Direktur Utama), Dr. Eko Wiyono (Direktur Pemasaran) dan Benny Santoso (Direktur Keuangan);
25 Saksi GUSTI INDRA RAMADIANSYAH (saksi mahkota)

Bahwa saksi pernah diperiksa dihadapan Penyidik;
Bahwa keterangan saksi dalam BAP Penyidik keterangan saksi sendiri;
Bahwa saksi dalam memberikan keterangan tidak ada tekanan;
Bahwa keterangan saksi yang dituangkan dalam BAP benar;
Bahwa saksi adalah selaku Pemimpin Divisi Risiko Kredit Group Manajemen Risiko Kredit pada Bank DKI Jakarta sebagaimana diatur dalam Surat Keputusan Direksi No. 345 tanggal 30 Desember 2013 tentang Buku Pedoman Uraian Jabatan Kantor Pusat Group Manajemen Risiko Kredit, yang mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:
1. Pembagian tugas bawahannya (mengkoordinasi pembagian tugas dari tim saksi);
2. Pembuatan dan Pelaksanaan Rencana Kerja Unit Risiko Kredit I (menyusun rencana kerja untuk satu Tahun kedepan, dimana biasanya target kerja Unit Risiko Kredit I mengikuti target kerja dari patner Group Bisnis);
3. Penilaian Risiko suatu proposal Kredit dari Group Komersial dan Korporasi (GKK), Group Sindikasi dan Hubungan Lembaga (GSH), Group Pengelola Aset Khusus (GPA), dan Group Tresuri (GTR) terkait Four Eyes principal sesuai ketentuan yang berlaku di Bank DKI;
4. Pemantauan terhadap kualitas kredit yang diputus;
5. Memastikan Pemutusan Kredit, Restrukturisasi Kredit dalam suatu Komite Kredit sesuai kewenangannya;
6. Penyusunan usulan Rencana Kerja dan Anggaran Group Manajemen Risiko Kredit;
7. Monitoring Pelaksanaan tindak lanjut temuan hasil audit intern dan ekstern;
8. Menerima tugas tugas khusus dari atasannya dan mengelola tugas tugas lain yang berkaitan dengan fungsinya.
9. Dimana Unit Risiko Kredit I berpatner dengan:
1. Group Komersial dan Korporasi (GKK);
2. Group Sindikasi dan Hubungan Lembaga (GSH);
3. Group Pengelola Aset Khusus (GPA);
4. Group Tresuri (GTR).
Bahwa saksi kenal dengan terdakwa Mulyatno Wibowo selaku Direktur Pemasaran pada Bank DKI Jakarta sejak Tahun 2010-2014, dan saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan terdakwa.
Bahwa tugas Direktur Pemasaran pada Bank DKI Jakarta adalah melakukan supervisi terhadap Group Komersial, Group Konsumer, Group Mortgage and Housing,serta Group Syariah.
Bahwa dalam hal penyaluran kredit modal kerja di Bank DKI, Direktur Pemasaran berperan selaku salahsatu Pemutus Kredit yang diselenggarakan dalam Rapat Komite Kredit.
Bahwa Proses Kredit diawali dengan Surat Permohonan dari Calon Debitur yang ditujukan kepada Pemimpin Group di Unit Bisnis, kemudian didisposisi oleh pemimpin Group kepada Pemimpin Divisi menugaskan kepada Account Manager/Pengelola Debitur untuk melakukan proses pengumpulan dokumen sebagaimana yang diatur dalam Buku Pedoman Per Kreditan (BPP Kredit Komersial sesuai dengan SK Direksi No. 221 Tahun 2013 tanggal 30 September 2013, kalau pengusulan sebelum bulan September 2013 dilakukan berdasarkan BPP Kredit Komersial SK Direksi No.425 tanggal 30 Desember 2010, setelah dokumen/data terkumpul dilanjutkan dengan penyusunan MAK (Memorandum Analisa Kredit) setelah MAK ditandatangani oleh AM (Account Manajer) dan Pemimpin Divisinya maka MAK tersebut dikirim kepada Group Manajemen Risiko Kredit (GRK);
Bahwa kemudian MAK yang ditujukan kepada Group Pemimpin GRK atau bisa langsung melalui Pemimpin Divisi Risiko Kredit untuk direview sesuai ketentuan isi MAK dari halaman pertama s/d halaman terakhir, sesuai dengan SK Direksi No.425 Tahun 2010 yang diajukan oleh Unit Bisnis dengan fokus pada Analisa Kwantitatif yang berkaitan dengan misalkan Analisa Laporan Keuangan Debitur, ;
Bahwa BPP Kredit Komersial sesuai Bab III SK Direksi No. 425 tanggal 30 Desember 2010 mengatur tentang Proses Pemberian Kredit Komersial;
Bahwa sepengetahuan saksi Kredit Modal Kerja (KMK) adalah fasilitas kredit yang diberikan baik dalam rupiah maupun valuta asing untuk membiayai modal kerja perusahaan yang habis dalam satu siklus usaha dan dapat diperpanjang sesuai kebutuhan. (Keputusan Direksi No. 425 Tanggal 30/12/2010; bahwa KMK-SPK adalah Kredit Modal Kerja- Surat Perintah Kerja yang baru bisa dicairkan bila debitur menyerahkan dokumen dari bowheer (pemberi kerja) yang menyatakan bahwa debitur ybs pemenang lelang serta dokumen lain yang terdapat pada syarat pencairan/penarikan kredit.
Bahwa PT. Likotama Harum sudah merupakan salah satu debitur kalau tidak salah mulai Tahun 2006.
Bahwa PT. Likotama Harum memperoleh kredit modal kerja (KMK-SPK) dari Bank DKI setelah saksi bekerja di Bank DKI sejak Tahun 2011 pada saat proses perpanjangan dan penambahan limit dari Rp. 14 Milyar menjadi Rp. 140 Milyar.
Bahwa yang menjadi pertimbangan penambahan limit PT. Likotama Harum dari Rp. 14 M menjadi Rp. 140 M adalah:
- Bahwa sesuai dengan BPP Kredit Komersial No.425 Tahun 2010, kewenangan memutus kredit PT. LH adalah Kategori A yang terdiri dari Direktur Utama, Direktur Pemasaran, ditambah 1 (satu) direktur lainnya kecuali Direktur Kepatuhan. Pada Rapat Komite Kredit tgl.11 April 2011 penambahan limit dari Rp. 14 M menjadi Rp.140 M, Direktur Kepatuhan tidak hadir tapi diwakilkan kepada Pemimpin Grup Manajemen Risiko dan Kepatuhan M.Yuslim Huda Akbar;
- Pada saat penurunan limit kredit menjadi Rp. 102,5 M tgl. 08 Desember 2011 Direktur Kepatuhan hadir.
- Pada RKK tgl.11 Juni 2012 pada saat penambahan limit dari Rp. 102,5 M menjadi Rp. 132,5 M dihadiri oleh seluruh direksi (Kategori A1)
- Pada RKK tgl. 29 Mei 2013 pada saat penambahan limit dari Rp. 132,5 M menjadi Rp. 230 M dihadiri oleh seluruh direksi (Kategori A1) yang terdiri dari Dr. Eko Budiwiyono, MBA, selaku Direktur Utama Bank DKI, terdakwa Mulyatno Wibowo selaku Direktur Pemasaran, Direktur Keuangan dan Direktur Kepatuhan.
Bahwa sesuai dengan BPP Kredit Komersial No.425 Tahun 2010: kewenangan memutus kredit PT. LH adalah Kategori A yang terdiri dari Direktur Utama, terdakwa Mulyatno Wibowo selaku Direktur Pemasaran, ditambah 1 (satu) direktur lainnya kecuali Direktur Kepatuhan;
Bahwa Pada Rapat Komite Kredit tgl.11 April 2011 penambahan limit dari Rp. 14 M menjadi Rp. 140 M, Direktur Kepatuhan tidak hadir tapi diwakilkan kepada Pemimpin Grup Manajemen Risiko dan Kepatuhan M.Yuslim Huda Akbar;
- Dan pada saat penurunan limit kredit menjadi Rp. 102,5 M tgl. 08 Desember 2011 Direktur Kepatuhan hadir.
- Pada RKK tgl.11 Juni 2012 pada saat penambahan limit dari Rp. 102,5 M menjadi Rp. 132,5 M dihadiri oleh seluruh direksi (Kategori A1)
- Pada RKK tgl. 29 Mei 2013 pada saat penambahan limit dari Rp. 132,5 M menjadi Rp.230 M dihadiri oleh seluruh direksi (Kategori A1) yang terdiri dari Dr. Eko Budiwiyono, MBA,selaku Direktur Utama Bank DKI, terdakwa Mulyatno Wibowo selaku Direktur Pemasaran, Direktur Keuangan dan Direktur Kepatuhan.
Bahwa saksi didalam menerima draft MAK dari GKK (sudah diverifikasi oleh Account Manager dan Pemimpin Divisinya), selanjutnya draft tersebut saksi disposisi ke Risk Officer disertai dengan beberapa catatan untuk perbaikan MAK,;
Bahwa sepengetahuan saksi, untuk Pemenang / Proyek Pelaksana Proyek:
- Jembatan Selat Rengit: Nindya Karya - Relis Sapindo Utama- Mangkubuana Hutama Jaya (JO).
- Pelabuhan Dorak: Glinding Mas Wahana
- Bandara Udara Tanah Grogot: Lampiri dan Relis Sapindo Utama (KSO)
- RSUD Kebumen:PT Relis Sapindo Utama.
- Renovasi Hotel Kesambi Hijau Semarang: PT Mangkubuana
Bahwa sesuai dengan BPP Kredit Komersial Korporasi No.221 tanggal 30 September 2013: kewenangan penurunan kollektibilitas dilakukan berdasarkan keputusan Unit Bisnis tetapi kalau peningkatan kolektibilitas, apabila debitur masih dikelola oleh Unit Bisnis maka peningkatan kollektibilitas dilakukan berdasarkan keputusan pemimpin Unit Bisnis dan Unit Resiko Kredit.
Bahwa sesuai dengan BPP Kredit Komersial dan Korporasi No. 221 tanggal 30 September 2013 dalam hal perpanjangan fasilitas kredit yang telah atau belum mendapat keputusan komite kredit, maka keputusan dan reaktivasi diputus setinggi-tingginya oleh pemimpin Unit Bisnis dan pemimpin Unit Risiko Kredit. Setelah ada keputusan komite kredit maka reaktivasi dapat dilakukan lebih dari 1 (satu) kali.
Bahwa sepengetahuan saksi, yang sering hadir pada saat proses pengusulan kredit dalam rapat adalah Syamsul Bahri sedangkan H. Supendi jarang hadir. Namun pada saat kredit ini bermasalah saksi tidak pernah lagi melihat Samsul Bahri;
Bahwa pada saat rapat pembahasan MAK diantaranya untuk meminta tambahan-tambahan data, saksi sering bertemu dengan H. Supendi, dan ketika kredit bermasalah saksi masih ketemu dengan H. Supendi dalam rapat rangka penagihan terhadap bowheer.
Bahwa Saksi baru mengetahui Komisaris PT. Likotama Harum a/n H. Supendi masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) setelah kreditnya bermasalah ketika itu dilakukan pemeriksaan oleh Group Audit Intern PT Bank DKI
Bahwa Saksi tidak pernah menerima sejumlah uang baik langsung maupun lewat transfer dari pihak debitur PT. Likotama Harum, H. Supendi, Samsul Bahri rekening saksi: Rekening di Bank Mandiri No. 1210004238659 dan Rekening Bank DKI 10123036138.

Menimbang, bahwa telah dihadirkan ahli oleh Jaksa Penuntut Umum di depan persidangan a quo di bawah sumpah, yang pada pokoknya memberikan pendapat sebagai berkut:

Ahli ISWANDI;

Bahwa ahli tidak kenal dengan Terdakwa;
Bahwa pekerjaan ahli adalah Pegawai Otoritas Jasa Keuangan dengan sebagai Deputi Direktur;
Bahwa dasar penunjukan ahli dalam memberikan pendapat dalam perara ini adalah berdasarkan surat penunjukan Nomor: S-20 /MS.32/2015 tanggal 2September 2015;
Bahwa dasar hukum kredit dalam perbankan dasar hukumnya adalah:
1. Undang-Undang Republik Indonesia No. 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia No. 10 Tahun 1998;
2. Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 27/162/KEP/DIR tanggal 31 Maret 1995 tentang Kewajiban Penyusunan dan Pelaksanaan Kebijaksanaan Perkreditan Bank Bagi Bank Umum (PPKPB);
3. Peraturan Bank Indonesia dan atau Peraturan Otoritas Jasa Keuangan yang mengatur mengenai operasional perbankan dalam kaitannya dengan pemberian kredit;
4. System Operational Procedure (SOP) masing-masing Bank yang mengatur mengenai detail trnsaksi pemberian kredit;
5. Peraturan-peraturan lainnya yang berlaku bagi bank;
Bahwa pengertian kredit sebagaimana tercantum dalam Undang-undang No. 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 10 Tahun 1998, adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga;
Bahwa kriteria kredit secara umum dapat dilihat dari tujuan penggunaan dananya yaitu salah satunya adalah Kredit Modal Kerja (working capital loan) kredit yang diberikan untuk membiayai kegiatan usaha atau perputaran modal misalnya: untuk pendanaan modal kerja pengerjaan proyek dan lainnya;
Bahwa apabila pada saat jatuh tempo kredit tersebut tidak dibayar dan kredit tersebut tidak diiperpanjang dengan alasan yang dapat diterima maka kredit tersebut masuk dalam katagori bermasalah dan kolektibilitasnya disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku;
Baha kredit yang pada saat jatuh tempo belum lunas dapat diperpanjang sepanjang memenuhi kriteria untuk direscheduling yaitu usaha nasabah masih mempunyai prospek dan tidak mempunyai masalah financial/ keuangan;
Bahwa kredit modal kerja pada umumnya diberikan sesuai dengan sirkulasi usaha nasabah yang dibiayai, misalnya proyek untuk satu tahun maka perjanjian kredit dengan nasabah satu tahun, tetapi dapat diperpanjang dengan alasan yang dapat diterima;
Bahwa dalam permohonan fasilitas kredit, nasabah diharuskan memberikan tujuan penggunaan dananya dan Bank menganalisa permohonan tesebut berdasarkan tujuan penggunaan yang diajukan oleh nasabah;
Bahwa nasabah tidak perlu menyebutkan peruntukan penggunaan dananya pada saat mengajukan ada (line facility), namun peruntukan dananya harus dituangkan dalam perjanjian kredit pada saat pencairan;
Bahwa penggunaan dana kredit harus sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati antara bank dengan nasabah, apabila terjadi penggunaan dana yang tidak sesuai dengan perjanjian, maka hal tersebut tidak dapat dibenarkan;
Bahwa sahnya suatu pekerjaan atau transaksi adalah apabila diatur dan atau dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Jika bank tidak mempunyai aturan internalnya maka harus mengacu kepada aturan yang berlaku. Jika terdapat ketentuan yang bertentangan, maka ketentuan yang lebih tinggi menjadi acuan dalam melakukan pekerjaan atau transaksi tersebut;
Bahwa sebelum mencairkan kredit, bank wajib meyakini bahwa nasabah yang akan dibiayai dapat mengembalikan pinjaman sesuai dengan jadwal dan persyaratan yang disepakati diantara bank dan nasabah;
Bahwa konfirmasi kepada pemilik pekerjaan (bowheer) dan pemenang lelang bahwa nasabah yang akan dibiayai apakah termasuk dalam kerjasama pengerjaan proyek adalah salah satu cara untuk memperoleh keyakinan tersebut, dan tidak boleh sekedar bertanya apakah pemenang lelang yang mengerjakan pekerjaan tersebut. Tetapi juga harus bertanya apakah proyek tersebut merupakan proyek yang bisa disubkontrakan;
Bahwa semua pegawai bertanggung-jawab sesuai dengan tugas pokok wewenang dan tanggung-awabnya masing-masing;
Bahwa salah satu kredit Bank DKI yang macet, mengakibatkan kerugian Bank DKI sebesar Rp. 104.000.000.000,- (seratus empat milyar) adalah kredit modal kerja yang disalurkan kepada PT Likotama Harum untuk pekerjaan pembangunan jembatan selat rengit;
Bahwa dasar PT. Likotama Harum mengerjakan pekerjaan tersebut adalah Perjanjian Kerja sama dengan PT. Relis, sedangkan dasar PT. Relis adalah join operasion dengan Nindya Karya – PT. Mangkubuana dan PT. Relis yang meminta secara lisan kepada pemimpin jo PT. Nindya untuk menanggung-jawab seluruh pekerjaan;
Bahwa dalam Perjanjian Jo Nindya Karya - PT Mangkubuana dan PT. Relis tanggal 28 Mei 2012 Pasal 3 diatur ketentuan bahwa: “kewajiban, yakni seluruh anggota sepakat untuk tidak membentuk kerja sama operasi dengan pihak lain”;
Bahwa hal tersebut tidak dilaksanakan oleh PT. Relis, dan PT. Relis melakukan kerjasama pekerjaan dengan PT. Likotama Harum yang kemudian dibiayai oleh Bank;
Bahwa dengan diperbolehkannya PT. Likotama Harum tidak harus memenangkan sendiri atau menandatangani sendiri proyek/pekerjaan yang dibiayai, maka PT. Likotama harum tidak dapat memperoleh asli kontrak pekerjaan antara Pemberi kerja (bowheer) dengan Pemenang lelang, sehingga dalam MAK bagian kredit PT. Bank DKI yang kemudian disetujui oleh Komite Kredit bahwa PT. Likotama Harum tidak harus menyerahkan asli kontrak namun boleh menyerahkan true foto copy kontrak yang dalam kalimatnya tertulis sebagai berikut “mengajukan surat permohonan penarikan kredit 5 (lima) hari kerja sebelum rencana penarikan kredit dilakukan yang dilengkapi dengan asli dokumen Keputusan Pemenang Lelang Tunggal/SPK/Kontrak atau true foto copy yang ditandatangani debitur dengan menunjukan aslinya dan Purchase Order (PO) atau invoice dari supplier“;
Bahwa dalam aturan kebijakan dan prosedur Kredit Komersial Keputusan Direksi PT. Bank DKI No. 425 tanggal 30 Desember 2010,- BAB III. Huruf D. Syarat efektif Penarikan Kredit adalah “debitur menyerahkan asli kontrak kerja/Surat Perintah Kerja dan standing instruction dari pemilik proyek/bouwheer untuk menyalurkan termijn proyek melalui Bank DKI (khusus KMK untuk konstruksi) (bukan true foto copy)”;
Bahwa kemudahan yang diberikan tersebut berakibat dibiayainya pekerjaan pembangunan Rumah Sakit Kebumen oleh 2 (dua) Bank yang pertama oleh PT. Bank DKI atas nama debitur PT. Likotama Harum selaku pihak yang mengaku pelaksana pekerjaan berdasarkan perjanjian kerjasama dengan PT. Relis selaku pemenang lelangdan kedua oleh Bank Mandiri atas nama PT. Relis selaku pemenang lelang akibatnya terjadi kemacetan kredit di Bank DKI, dalam pembiayaan pekerjaan PT. Likotama Harum sebesar Rp.21.516.398.348 (dua puluh satu milyar lima ratus enam belas juta tiga ratus sembilan puluh delapan ribu tiga ratus empat puluh delapan rupiah);
Bahwa pada umumnya di suatu Bank harus ada bagian yang menilai mengenai resiko kredit terhadap pembiayaan yang akan diberikan kepada nasabah, bagian tersebut bisa saja dibentuk terpisah atau menjadi satu bagian;
Bahwa tugas menilai mengenai semua resiko yang mungkin berdampak kepada usaha nasabah yang akan dibiayai;
Bahwa sesuai dengan Keputusan Pemberian kredit kepada PT. Likotama Harum diputus oleh Komite Kredit Katagori A, (Direksi) yang disetujui dalam Rapat Komite Kredit;
Bahwa pemberian kredit kepada PT. Likotama Harum bukan didasarkan pekerjaan milik PT. Likotama Harum sendiri, akan tetapi pekerjaan milik perusahaan lain;
Bahwa penarikan kredit seharusnya sesuai dengan pekerjaan yang telah dianalisa dalam Memorandum Analisa Kredit dan diputuskan dalam RKK;
Bahwa apabila penarikan untuk proyek lain selain yang dianalisa seharusnya dilakukan analisa ulang dan diputus kembali dalam RKK;
Bahwa penarikan kredit harus didasarkan pada pekerjaan yang akan dikerjakan secara sah sesuai dengan ketentuan yang berlaku kepada nasabah yang diberikan line credit;
Bahwa syarat pemberian fasilitas kredit kepada PT. Likotama Harum, secara formal tidak memiliki hubungan dengan Pemberi Pekerjaan (bowheer) dalam hal ini Pemerintah Daerah, BUMN atau pun BUMD;
Bahwa Otoritas Jasa Keuangan melakukan pemeriksaan secara rutin kepada bank-bank paling kurang setahun sekali termasuk memeriksa kondisi NPL Bank dengan mengambil sampel nasabah-nasabah bank yang mendapatkan fasilitas kredit dalam jumlah besar;
Bahwa PT Likotama Harum dikuasai oleh Supendi sejak Tahun2009, namun yang bersangkutan tidak masuk dalam jajaran pengurus maupun pemegang saham;
Bahwa pada awal Tahun 2011 yang bersangkutan datang ke Bank DKI dengan mengatas-namakan PT. Likotama Harum dan meminta penambahan kredit modal kerja atas nama PT. Likotama Harum menjadi Rp. 140 milyar;
Bahwa sesuai dengan peraturan yang berlaku menurut ahli, bank dalam hal ini wajib menanyakan atau memperoleh informasi keterkaitan Supendi dengan perusahaan yang dibawanya;
Bahwa dalam hal bank meyakini Supendi adalah beneficial owner/Key Person dari Perusahaan tersebut, maka Bank wajib melakukan customer due deligent prinsip mengenali nasabah (KYC);
Bahwa bank dalam memberikan kredit berdasarkan atas keyakinan bank bahwa nasabah dapat mengembalikan dana yang dipinjamnya pada waktu yang telah diperjanjikan;
Bahwa data mengenai seseorang pengurus masuk dalam debitur daftar perhatian khusus (Kolektabilitas II) dapat menjadi bahan pertimbangan bagi bank dalam memberikan fasilitas kredit;
Bahwa keyakinan bank terhadap nasabah terlihat dari analisa yang dilakukan bank kepada calon debitur dengan memperhatikan prinsip pemberian kredit secara umum (5 C: character, capacity, capital, collateral, condition);
Bahwa didalam buku kebijakan dan prosedur kredit komersial Keputusan Direksi No. 425 tanggal 30 Desember 2010, Bab III, Proses Pemberian Kredit huruf F tentang Analisa Kredit sub 1, Analisa Kwalitatif huruf b Karakter Managemen hal; 18 poin 1 tentang keharusan untuk menganalisa Pengalaman usaha dan profesionalisme pengurus dibidangnya, antara lain informasi mengenai tingkat pendidikan, pengalaman dibidang industri perusahaan maupun di industri terkait lainnya. Sementara itu bagian kredit PT. Bank DKI menuliskan dalam MAK mengenai latar belakang dari Samsul Bahri adalah Operasional Manager PT. Anugerah Perkasa Tahun 2005 s.d 2010 dan sebagai Stock Procurement Manager di hotel Indonesia Tahun 2003 s.d 2005 akan tetap yang sebenarnya Samsul Bahri berlatar belakang Customer Service pada sebuah usaha Karoke di hotel Tematik dan mantan Satpam kontrak valet parkir di Inna Hotel, sehingga terjadi ketidak sesuaian mengenai karakter dari Samsul Bahri antara yang terdapat dalam MAK dengan keadaan sebenarnya;
Bahwa yang dimaksud dengan penyalahgunaan aliran dana (side streaming) adalah bentuk penyalahgunaan dana pemberian kredit bank oleh nasabah untuk tujuan yang tidak sesuai dengan perjanjian kredit yang telah disepakati antara bank dan nasabah;
Bahwa untuk mengamankan kredit pekerjaan yang tidak dimenangkan sendiri oleh PT. Likotama Harum dalam MAK disebutkan pada pemberian kredit Tahun 2013 terdapat tambahan aturan yaitu PT. Likotama Harum harus menguasai lebih dari 50% saham PT. Relis, PT Mangkubuana dan PT Gending sebagai pemenang lelang pekerjaan;
Bahwa yang terjadi berdasarkan keterangan dalam BAP An. Supendi, Laporan Hasil Audit Internal Bank DKI, dan Neraca Keuangan PT. Likotama Harum, hanya dibuatkan akte notaris seolah-olah terjadi pembelian saham (pengalihan saham bodong) sedangkan pengalihan saham sebenarnya tidak terjadi, dan pihak Bank DKI tidak melakukan pengecekan terhadap pengalihan saham tesebut, sehingga pembayaran terhadap pekerjaan kepada ketiga perusahaan tersebut dari pihak Pemberi Pekerjaan tidak dapat dikendalikan oleh PT Likotama Harum sedangkan PT Likotama Harum tidak memiliki hubungan hukum dengan pihak Pemda sehingga merugikan Bank DKI;
Bahwa bank dalam hal ini harus meyakini bahwa penguasaan lebih dari 50% saham PT. Relis, PT. Mangkubuana dan PT. Gending sebagai pemenang lelang pekerjaan, telah dilakukan sesuai dengan persyaratan yang diajukan oleh Bank kepada PT. Likotama Harum;
Bahwa apabila peminjam uang yang seharusnya mengerjakan proyek tidak mengerjakan proyek atau mengerjakan proyek tidak sebagaimana mestinya sementara dia mendapatkan kredit yang berasal dari BUMN atau BUMD dan mendapatkan 50% jaminan yang dicover dengan asuransi jaminan BUMN, maka dapat dikatakan dalam hal ini Negara akan mengalami Kerugian;
Bahwa yang dimaksud dengan cadangan kerugian penurunan nilai adalah cadangan yang wajib dibentuk bank jika terdapat bukti objektif mengenai penurunan nilai atas aset keuangan sebagai satu atau lebih peristiwa yang telah terjadi setelah pengakuan aset tersebut dan berdampak pada estimasi arus kas masa depan atau dengan kata lain CKPN adalah penyisihan yang dibentuk apabila nilai tercatat aset keuangan setelah penurunan nilai kurang dari nilai tercatat awal;
Bahwa yang dimaksud dengan Non Performing Loan (NPL) atau kredit bermasalah adalah suatu keadaan dimana nasabah tidak sanggup membayar sebagian atau seluruh kewajibannya kepada bank seperti yang telah diperjanjikan;

NALOM CHRISTIAN ANDREAS PANGARIBUAN, AK, CfrA;

Bahwa ahli tidak kenal dengan Terdakwa;
Bahwa pekerjaan ahli adalah PNS pada Perwakilan BPKP Provinsi DKI Jakarta,
Bahwa keahlian ahli adalah dibidang auditing dan akuntansi dan sebagai auditor muda;
Bahwa dalam melaksanakan tugas sebagai auditor sebagai ahli adalah berdasarkan surat penunjukan dari Kepala Perwakilan BPKP Provinsi DKI Jakarta kepada yang ditjukan kepada Kepala Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta berdasarkan surat Nomor: S-1652/PW09/5/2016 tanggal 26 September 2016 perihal Bantuan Untuk Penunjukan Ahli, dan Surat Tugas Kepala Perwakilan BPKP Provinsi DKI Jakarta Nomor: ST-1079/PW09/5/2016 tanggal 26 September 2016;
Bahwa selama bertugas di BPKP ahli telah melakukan berbagai jenis audit seperti general audit atas laporan keuangan, audit operasional, maupun audit dengan tujuan tertentu antara lain audit investigasi dan audit penghitungan kerugian keuangan Negara;
Bahwa dasar/aturan yang digunakan untuk melakukan penghitungan kerugian keuangan negara dalam perkara ini adalah:
1. Buku Kebijakan dan Prosedur Kredit Komersial PT. Bank DKI sesuai Keputusan Direksi No. 425 tanggal 30 Desember 2010.;
2. Buku Kebijakan Dan Prosedur Kredit Produktif Segmen Komersial & Korporasi Keputusan Direksi No. 221 tanggal 07 Oktober 2013;
3. Peraturan Presiden Nomor: 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah.
Bahwa audit yang dilakukan oleh ahli dalam perkara pemberian fasilitas kredit oleh Bank DKI kepada PT. Likotama Harum adalah adalah Audit dengan Tujuan Tertentu, yaitu audit yang ditujukan dalam rangka menghitung kerugian keuangan Negara;
Bahwa Metode penghitungan kerugian keuangan negara atas dugaan tindak pidana korupsi pemberian fasilitas kredit oleh Bank DKI kepada PT. Likotama Harum yaitu:
1. Mendapatkan saldo Bank Debet per tanggal 31 Juni 2014;
2. Menghitung bunga Tahun 2014 sejak bulan Juli-Desember 2014;
3. Menghitung bunga Tahun 2015 sejak bulan Januari-Maret 2015;
4. Menghitung pencairan deposito PT. Likotama Harum yang mengurangi saldo Baki Debet;
5. Menghitung saldo Bank Debet per tanggal 31 Maret 2015 dengan menghitung poin 1) ditambah poin 2) dan 3), dikurangi dengan poin
  1. ;
6. Menghitung Bunga Tahun 2015 sejak bulan April sampai dengan November 2015;
7. Menghitung total kerugian keuangan negara dengan cara, nilai pada poin 5) ditambah dengan poin 6);

Bahwa kerugian Negara dalam hal ini Bank DKI adalah sebesar Rp. 269.733.649.291,- (dua ratus enam puluh sembilan milyar tujuh ratus tiga puluh tiga juta enam ratus empat puluh sembilan ribu dua ratus sembilan puluh satu rupiah) yang dihitung dari jumlah pokok kredit yang telah disalurkan oleh Bank DKI kepada PT Likotama Harum disertai dengan bunganya dengan perincian sebagai berikut:

Kewajiban	Nominal
Tunggakan Pokok	Rp	229.999.955.000,00
Tunggakan Bunga juli s/d Desember 2014	Rp	14.610.282.637,00
Tunggakan bunga Januari s/d Maret 2015	Rp	7.187.498.592,00
Dikurangi pencairan deposito An. Dewiyana S	Rp	(1.500.000.000,00)
Tunggakan bunga April s/d Nopember 2015	Rp	19.435.883.062,00
Jumlah	Rp	269.733.649.291,00

Menimbang, bahwa telah didengar keterangan saksi dan ahli yang meringankan (a de charge) di persidangan a quo, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

I. SAKSI A DE CHARGE:

Saksi IZMED LAZUARDI KOSIM (saksi a de charge):

Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
Bahwa masuk di PT. Bank DKI berawal dari analis hingga menjadi Kepala Divisi;
Bahwa mekanisme dalam pemberian fasilitas kredit di PT. Bank DKI sudah melalui prinsip kehati-hatian karena prosesnya dilakukan analisa bersama-sama antara grup bisnis dengan grup resiko;
Bahwa dari permohonan kredit dan proses pengumpulan data sampai kunjungan ke debitur itu dilakukan bersama-sama dengan unit risiko, jadi masing-masing bagian ada bidangnya;
bahwa sebelum rapat komite kredit produk yang dibuat adalah Memorandum Analisa Kredit;
Bahwa Memorandum Analisa Kredit dibuat bersama-sama melalui Grup Komersil Korporasi dan Grup Manajemen Risiko Kredit;
Bahwa Komite Tingkat 1 ada di antara Divisi Grup Bisnis dan Risiko;
Bahwa Komite Tingkat 2 ada di Grup Head Bisnis dan Grup Head Risiko, jadi jika memang itu putusan Direksi ada batasannya di Komite tingkat A1 yaitu Direksi.

2. MARIYEM JAMILAH SE

Saksi MARIYEM JAMILAH SE;

Bahwa saksi pernah bekerja sebagai sekretaris dari terdakwa di Bank DKI.
Bahwa saksi mengetahui kalau terdakwa tidak pernah bekerja dengan sendiri tetapi secara tim.
Bahwa saksi tidak dilibatkan dan ikut dalam rapat Direksi akan tetapi hanya memberikan jadwal rapatnya saja.
Bahwa berkaitan dengan PT. Likotama Harum adalah kredit macet.
Bahwa saksi pernah menerima surat dari GMRK untuk dilakukan rapat Direksi dan pihak GMRK yang menentukan jadwal waktu rapat Direksi.
Bahwa saksi tidak pernah melihat ada teguran dari terdakwa kepada GKK dan GMRK berkaitan dengan kredit.

II. AHLI ADECHARGE;

Prof. Dr. MUZAKIR, S.H.,M.H.

Bahwa ahli tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
Bahwa ahli menjelaskan hubungan Perbuatan Melawan Hukum atau Penyalahgunaan Wewenang dikaitkan dengan Hukum Administrasi Negara di dalam Undang- Undang Nomor 30 Tahun 2014, keuangan Negara yang terkait dengan penyalahgunaan wewenang dalam konteks pidana itu diatur di dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 disitu disebutkan adanya penyalahgunaan wewenang yang ada hubungannya dengan Kerugian Keuangan Negara mestinya Parameter Penyalahgunaan Wewenang itu adanya di Hukum Administrasi karena dalam menjalankan penyelenggaraan negara itu diatur dalam Hukum Administrasi harus dilakukan pemeriksaan terlebih dahulu dalam Pengadilan Tata Usaha Negara, ada atau tidak penyalahgunaan wewenang yang terkait dengan Kerugian Keuangan Negara;
Bahwa ahli menjelaskan antara Penyalahgunaan Wewenang dengan Kerugian Keuangan Negara harus jelas Klausalitas Kerugian Keuangan Negara harus disebabkan semata – mata karena Penyalahgunaan Wewenang dan Penyalahgunaan Wewenang menimbulkan akibat Kerugian Keuangan Negara;
Bahwa ahli menjelaskan berdasarkan Undang – Undang Nomor 30 Tahun 2014 apabila terjadi mal administrasi terhadap kerugian keuangan negara maka harus diperbaiki laporan pertanggungjawabannya, sesungguhnya yang berwenang untuk memeriksa Keuangan Negara itu ada di Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia maka akan tampak jelas disitu jika memang dalam hasil pemeriksaan ada terjadi mal administrasi yang menimbulkan kerugian keuangan negara maka penyelesaiannya harus secara administrasi maka harus diperbaiki atau dikembalikan laporannya seperti perintah Negara atau harus segera mengembalikan, namun apabila membangkang terhadap Badan Pemeriksa Keuangan maka bisa diancam dengan hukuman 5 Tahun penjara, jadi sangat jelas sekali batas – batas tentang mal administrasi dengan perbuatan Tindak Pidana Korupsi;
Bahwa ahli menjelaskan ada kata dapat di dalam Undang – Undang Nomor 31 tahun 1999 walaupun ada kata dapat maka kerugian itu juga harus tetap ada kerugian yang nyata;
Bahwa ahli menjelaskan delik formil menjadi delik materil yaitu kerugian keuangan negara yang ada wajib dibuktikan secara nyata dan harus ada kaitannya dengan klasualitas penyalahgunaan wewenang;
Bahwa ahli menjelaskan yang dimaksud dengan Total Lost adalah menggelembungkan kerugian itu tidak boleh;
Bahwa ahli menjelaskan dalam Undang – Undang Perbankan itu tidak dimuat ketentuan Pasal 14 Undang – Undang No 31 tahun 1999 yang dalam pasal tersebut menyebutkan satu tindak pidana lain bisa masuk kedalam tindak pidana korupsi apabila dalam Undang – Undang tersebut menyebutkan sebagai perbuatan Tindak Pidana Korupsi, apabila ada kredit macet harus dinilai dari dua hal yang pertama harus dilihat prosesnya, prosedurnya dan penggunaan kredit itu bagaimana jika terdapat suatu masalah maka seperti Wanprestasi penyelesaiannya harus menggunakan hukum perdata kalau hukum perdatanya belum selesai maka dia tidak bisa ditarik ke dalam Hukum Pidana atau Hukum Tindak Pidana Korupsi berdasarkan perjanjian kredit;
Bahwa ahli menjelaskan penggambaran suatu perbuatan Pidana semuanya harus dibuktikan di dalam persidangan jika salah satu unsur tidak dapat dibuktikan seperti yang ada di dalam Dakwaan secara sah dan meyakinkan maka itu tidak bisa disebut sebagai salah satu unsur yang terbukti;
Bahwa ahli menjelaskan Hukum Pidana dengan Hukum Administrasi itu berbeda kalau dalam Hukum Pidana yang disebut bersama – sama harus ada dua penilaian yang harus bisa dibuktikan pertama aspek Subyektif artinya ada niat untuk berbuat jahat bersepakat dilakukan secara bersama- sama untuk melakukan kejahatannya dan yang kedua aspek Obyektif harus ada hubungan keterkaitan antara keterlakuan satu dengan yang lainnya dalam rangka memenuhi unsur - unsur tindak Pidana yang dituju sehingga unsur – unsur Pidana yang dituju terpenuhi;
Bahwa ahli menjelaskan jika ada orang yang melakukan sesuatu bersama – sama belum tentu dia itu mempunyai niat untuk melakukan Tindak Pidana secara bersama – sama;
Bahwa ahli menjelaskan jika ada orang yang melakukan Putusan terhadap suatu masalah jika putusannya salah maka belum tentu bisa dikatakan orang yang melakukan putusannya itu bersalah akan tetapi putusannya bisa dibatalkan karena penyalahgunaan wewenang dibatalkan melalui Pengadilan Tata Usaha Negara menurut Hukum Administrasi Negara, karena tidak ada niat untuk melakukan kejahatannya semata – mata dalam konteks hanya menjalankan tugasnya;
Bahwa ahli menjelaskan tidak semua yang berkaitan dengan uang Negara tidak bisa dikatakan sebagai Tindak Pidana Korupsi, jika berkaitan dengan satu kebijakan misalnya pengambilan kebijakan dalam putusan kredit suatu perjanjian kredit harus ditelaah lebih lanjut jika yang melakukan survey ke lokasi jaminan membuat keterangan palsu harusnya dia yang bertanggungjawab karena hanya segelintir orang yang mempunyai niat jahat, jadi dalam konteks hukum pidana siapa yang berbuat dia yang bertanggungjawab dan pertanggungjawabannya itu tidak bisa dialihkan kepada orang lain;
Bahwa ahli menjelaskan di dalam Perpres 54 tahun 2010 sudah jelas tidak ada ancaman Pidananya karena itu sebuah peraturan yang tekhnis dan sudah dikatakan di dalam Undang – Undang, Perpres tidak boleh ada pidananya, Perpres ini berlaku hanya untuk pengadaan barang dan jasa di pemerintah bukan untuk orang perorangan, pada intinya Perpres bisa dijadikan melawan hukum administrasi jika ada kontek Pidana harus dibuktikan Pidananya seperti apa;
Bahwa ahli menjelaskan jika ada Perseroan Terbatas melakukan pendanaan untuk kredit tidak bisa dipaksakan menggunakan Perpres 54 Tahun 2010 pada intinya tidak dapat dipaksakan untuk tunduk karena tidak ada aturannya semua tergantung kepada pimpinannya mau kemana mereka harus tunduk;
Bahwa ahli menjelaskan jika dalam proses pemberian kredit ada mekanisme dan prosedur yang dilakukan dari bawah harusnya dari bagian tersebut mempunyai tugas dan tanggungjawab masing – masing sehingga dengan demikian jika semua sudah diproses menggunakan tupoksi masing - masing dan dia sudah bekerja secara profesional dan melahirkan dokumen yang sah jika ingin memutus maka semuanya itu dianggap sebuah keputusan yang sah, karena intinya data yang disajikan itu data yang sudah benar. Jika ada sebuah kesalahan administrasi harus melihat kesalahannya dimana, semuanya tidak bisa dibebankan kepada Direksi harus dilihat secara hukum Administrasi, jika timbul suatu kerugian maka kerugian itu bisa karena disebabkan oleh yang melakukan administrasi bukan dari Direksi yang mengambil sebuah keputusan;
Bahwa tidak ada intervensi dari bapak Eko Budiwiyono dan bapak Mulyatno Wibowo baik itu yang bersifat tulisan sampai dengan yang dibicarakan langsung dalam pemberian fasilitas kredit;

Ahli DR. GUNAWAN WIDJAJA (ahli dari Terdakwa)

Bahwa ahli tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
Bahwa ahli menjelaskan pernah diminta keterangan sebagai ahli untuk Perbankan khususnya Bank Pemerintah Daerah di Bank Jawa Barat dan Banten dan Bank Sumut;
Bahwa ahli menjelaskan memahami tentang undang-undang Nomor 5 tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah;
Bahwa ahli menjelaskan kaitannya Perusahaan Daerah dengan Bank Daerah adalah keduanya diatur di dalam undang-undang yang berbeda, kalau untuk perusahaan daerah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 5 Undang nomor 13 tahun 1962, jadi keduanya tidak dapat dikatakan sama karena peraturannya berbeda walaupun kadang ada beberapa orang yang mengatakan sama;
Bahwa ahli menjelaskan terhadap subtansi usahanya kalau kita lihat Bank Pembangunan Daerah dibentuk dengan Undang-Undang sendiri jadi tidak ada hubungan yang langsung terhadap Undang-Undang Perusahaan Daerah, jadi Undang – Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan adalah peraturan pengganti Undang-Undang Nomor 13 tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah, Undang-Undang Perbankan di dalamnya dikatakan bahwa Bank Pembangunan Daerah harus membentuk sendiri dalam bentuk Koperasi, Perusahaan Daerah atau dalam bentuk Perseroan Terbatas;
Bahwa ahli menjelaskan tentang ada pemisahan yang jelas antara Perusahaan Daerah dengan Bank Pembangunan Daerah;
Bahwa ahli menjelaskan sebagian besar dari Perusahaan Daerah mengambil bentuk menjadi Perseroan Terbatas termasuk juga Bank DKI, jika kita lihat kebelakang Bank DKI dibentuk terlebih dahulu menjadi Perseroan Terbatas baru kemudian merubah bentuk menjadi Bank Pembangunan Daerah;
Bahwa ahli menjelaskan Bank DKI tunduk kepada Undang – Undang Perseroan Terbatas Nomor 45 Tahun 2007 dan kalau masalah operasionalnya harus tunduk kepada Undang – Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998;
Bahwa ahli menjelaskan tentang Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 58 tahun 1998 yang mengatur tentang Direksi dan sudah tidak ada lagi karena sudah diganti dengan Undang – Undang Perseroan Terbatas, artinya kedudukan Direksi saat ini sudah diatur pada Undang – Undang Perseroan Terbatas;
Bahwa ahli menjelaskan tentang Perseroan Terbatas dalam hal ini ex Bank Pembangunan Daerah pemegang sahanmnya adalah Pemerintahan Daerah pada tingkat Provinsi atau pada tingkat Kabupaten, mereka hanya sebatas Pemegang Saham dan melalui Rapat Umum Pemegang Saham kemudian ditunjuk Direksi dan Dewan Komisaris;
Bahwa ahli menjelaskan tentang terkait dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2000 tentang Pegawai Pembangunan Bank Daerah semua tidak berlaku lagi, jadi pegawai Pembangunan Bank
Bahwa ahli menjelaskan tentang masalah tipikor dapat dikenakan saksi di perusahaan Bank DKI apabila ada penyuapan dan gratifikasi dan lainnya.
Bahwa ahli menjelaskan jika ada kredit macet di bank secara umum kerugiannya akan dipertanggungjawabkan dan akan dilaporkan di dalam Rapat Umum Pemegang Saham dimana nanti pemegang saham akan menentukan sikapnya apakah menerima atau tidak, kalau sudah diterima maka para Direksi dan Pemegang Saham akan diberikan pelunasan, dan apabila tidak diterima akan diserahkan kepada pemegang saham tindakan apa yang akan dilakukan oleh Pemegang Saham dilanjutkan pada Perseroan Terbatas tersebut;
Bahwa ahli menjelaskan tentang apa yang dimaksud dalam Pasal 97 ayat 5 Undang – Undang Perseroan Terbatas dimana jika Direksi dan Dewan Komisaris mengambil keputusan sudah melalui standar operasional prosedur, maka Direksi dan Dewan komisaris tidak dapat dimintakan pertanggungjawabannya secara pribadi;
Bahwa ahli menjelaskan jika di dalam Rapat Umum Pemegang Saham Pertanggungjawaban sudah dilaksanakan dan dari hasil tersebut sudah dinyatakan diterima oleh Pemegang Saham artinya tindakan yang dilakukan oleh Direksi dan Dewan Komisaris sudah diterima oleh para Pemegang Saham, jika ada kerugian berarti sudah diakomodir dan sudah diterima oleh Pemengang Saham berdasarkan pada point di Akta Pemegang Saham;
Bahwa ahli menjelaskan terkait dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 77 tahun 2012 tentang Piutang Badan Usaha Milik Negara, memperjelas tentang Piutang – Piutang Badan Usaha Milik Negara itu bukanlah piutang Negara karena piutang tersebut bersangkutan pada Piutang Perseroan Terbatas jadi jika terjadi Piutang oleh bank, maka yang berhak menagih adalah bank tidak ada hubungannya pada negara.

Ahli SUDIRMAN.(ahli dari Terdakwa)

Bahwa ahli tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
Bahwa ahli menjelaskan pernah diminta keterangan sebagai ahli untuk perbankan khususnya Bank Pemerintah Daerah di Bank Jawa Barat dan Banten dan Bank Sumut;
Bahwa ahli menjelaskan diminta keterangan sebagai ahli dalam hal perhitungan audit perhitungan kerugian keuangan Negara;
Bahwa ahli menjelaskan standar audit itu berawal dari Undang – Undang No 15 tahun 2004 tentang pemeriksaan disitu dijelaskan pemeriksaan harus berdasarkan standar pemeriksaan sehubungan dengan ini, maka BPK menerbitkan standar perhitungan audit kerugian keuangan negara jadi patokan APIP seluruh Kabupaten, Provinsi, Kota maupun Kementerian dan BPKP tunduk kepada standar audit APIP;
Bahwa ahli menjelaskan standar audit tujuan tertentu harus mengacu pada standar audit ada di APIP;
Bahwa ahli menjelaskan audit tujuan tertentu itu maksudnya ada di standar audit perhitungan kerugian Negara, sedangkan kalau APIP itu adanya di standar audit investigasi;
Bahwa ahli menjelaskan di dalam audit tujuan tertentu seharusnya terlebih dahulu melakukan audit investigasi;
Bahwa ahli menjelaskan dalam hal audit tujuan tertentu tidak dilakukan terlebih dahulu audit investigasi dapat dipastikan hasil auditnya tidak benar, di standar audit APIP sudah dijelaskan bahwa jika standar audit tidak benar maka dapat dipastikan hasil audit juga tidak benar;
Bahwa ahli menjelaskan tentang Undang – Undang Nomor 15 tahun 2004 tentang pemeriksaan sudah jelas jika ada audit yang dilakukan tidak menggunakan standar pemeriksaan itu tidak benar;
Bahwa ahli menjelaskan jika ada laporan hasil audit pemeriksaan kerugian keuangan Negara tidak mencantumkan bahwa standar audit yang dilakukan tidak menggunakan ketentuan dari APIP artinya laporan hasil audit tersebut bertentangan dengan standar audit yang sudah ditentukan oleh APIP;
Bahwa ahli menjelaskan auditor yang berkopenten dari segi BPKP itu punya pengalaman dan punya kemampuan untuk melakukan audit atas apa yang dia lakukan;
Bahwa ahli menjelaskan jika ada auditor yang melakukan audit tidak berpengalaman dalam perbankan maka dapat dikatakan dia tidak layak menjadi auditor;
Bahwa ahli menjelaskan auditor harus mengumpulkan bukti yang cukup untuk melakukan audit yang dapat dijadikan dasar sebagai penarik sebuah kesimpulan dan yang dimaksud dengan bukti audit yang berkopenten itu apabila bukti tersebut sah dan dapat diandalkan sesuai dengan fakta. Yang berbahaya jika ada bukti yang didapat dari penyidik dianggap dipaksakan sudah lengkap sudah benar tanpa dilakukan pemeriksaan lebih lanjut kepada Auditi dalam hal ini pihak Bank DKI ataupun pihak lain yang terkait. Harusnya Berita Acara Pemeriksaan dari Penyidik diiringi dengan bukti – bukti yang mana harus dilakukan klarifikasi tentang kebenaran bukti;
Bahwa ahli menjelaskan seorang auditor tidak boleh melakukan audit hanya berdasarkan bukti dari Berita Acara Pemeriksaan yang diberikan dari penyidik tanpa harus memverifikasi kebenaran bukti tersebut;
Bahwa ahli menjelaskan seorang auditor di dalam melakukan audit wajib melakukan konservasi dan wawancara;
Bahwa ahli menjelaskan seorang auditor di dalam melakukan proses audit wajib melihat fisik dan harus melakukan pengujian bukti yang akan dilakukan audit;
Bahwa ahli menjelaskan standar audit angka 7400 terkait dengan pembicaraan terakhir artinya dalam beberapa hasil audit terdapat suatu kesimpulan sebelum diterbitkannya suatu laporan harus diberitahukan kepada Auditi dari pihak terkait dalam hal ini Auditi PT. Bank DKI diberikan untuk menjawab atau menyanggah apakah sudah benar kesimpulan yang dilakukan oleh Auditor BPKP;
Bahwa ahli menjelaskan tentang standar audit angka 7200 tentang isi laporan bahwa laporan hasil audit yang dilakukan tidak boleh hanya dilakukan secara sepihak maka akan bertentangan dengan standar audit dan isi laporan hasil audit;
Bahwa ahli menjelaskan kalau secara undang-undang audit BPKP jelas bertentangan karena yang berwenang melakukan audit perhitungan keuangan Negara adalah BPK.
Menimbang, bahwa telah di dengar keterangan Terdakwa Dr. Eko Budiwiyono, MBA, dalam persidangan a quo, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
Bahwa pekerjaan Terdakwa Direktur Utama Bank DKI sejak Tahun 2010, diangkat berdasarkan Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS LB) PT. Bank DKI Akta Nomor: 84 tangal 27 Desember 2010, yang dibuat oleh Poerbaningsih Adi Warsito, Notaris di Jakarta, dan diangkat kembali berdasarkan Risalah Rapat Umum Pemgang Saham Luar Biasa PT. Bank DKI Nomor Akte: 01 tanggal 5 Januari 2015 yang dibuat oleh Ashoya Ratam, Notaris di Jakarta Selatan dengan masa bakti sampai dengan 27 Januari 2019;
Bahwa tanggal 17 Juni 2015 Terdakwa Dr. Eko Budiwiyono, MBA, diberhentikan berdasarkan Berita Acara RUPS PT. Bank DKI dari jabatan sebagai Direktur Utama Bank DKI;
Bahwa tugas dan kewajiban Terdakwa Dr. Eko Budiwiyono, MBA, selaku Direktur Utama Bank DKI adalah:
1. Menjalankan pengurusan atau pengelolaan Bank dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab untuk kepentingan Bank sesuai dengan Kewenangan dan tanggungjawabnya sejalan dengan maksud dan tujuan Bank dengan kebijakan yang dipandang tepat, dalam batas yang ditentukanm dalam Undang-undang PT. dan/atau Anggaran dasar Bank serta peraturan Perundang-undangan lainnya;
2. Mengurus kekayaan Bank sesuai dengan peraturan Perundang- undangan yang berlaku;
3. Menetapkan susunan organisasi dan tata kerja Bank dengan persetujuan Dewan Komisaris;
4. Melakukan koordinasi dengan Lembaga Keuangan dan Lembaga Perbankan terkait;
Bahwa tugas dan kewajiban direksi adalah; Menyusun Rencana Kerja (Rencana Bisnis) Tahunan sebelum dimulainya Tahun buku yang akan datang dan menyampaikannya kepada Dewan Komisaris untuk mendapatkan persetujuan dan selanjutnya dikirim ke Otoritas Jasa Keuangan;
Bahwa dalam menyusun Rencana Bisnis ini Direksi berpedoman kepada Anggaran dasar, Peraturan Bank Indonesia/OJK, dan Peraturan Perundang-undangan lainnya;
Bahwa tugas dan kewajiban direksi sehubungan dengan pelaksanaan Manajemen resiko adalah:
1. Menyusun kebijakan dan strategi manajemen resiko secara tertulis dan komprehensif termasuk penetapan dan persetujuan limit resiko secara keseluruhan, per jenis resiko, dan per aktivitas fungsional (kegiatan usaha Bank).
2. Melaksanakan manajemen Risiko bagi Bank umum secara efektif berdasarkan Peraturan dan perundang-undangan berlaku.
3. Melaksanakan manajemen risiko dalam penggunaan teknologi informasi oleh bank umum berdasarkan peraturan perundang- undangan yang berlaku.
4. Menyusun kebijakan, strategi, dan prosedur yang komprehensif terkait penerapan Manajemen Risiko Likuiditas dengan mempertimbangkan toleransi Risiko dan memperhatikan dampaknya terhadap permodalan.
5. Menjabarkan dan mengkomunikasikan kebijakan, strategi dan prosedur manajemen risiko
6. Menyusun kebijakan dan strategi Manajemen Risiko dilakukan sekurang-kurangnya satu kali dalam satu Tahun atau dalam frekuensi yang lebih tinggi dalam hal terdapat perubahan faktor faktor yang mempengaruhi kegiatan usaha Bank secara signifikan.
7. Menyusun kebijakan dan strategi Manajemen Risiko dilakukan sekurang-kurangnya satu kali dalam satu Tahun atau dalam frekuensi yang lebih tinggi dalam hal terdapat perubahan faktor faktor yang mempengaruhi kegiatan usaha Bank secara signifikan.
8. Melakukan peran aktif dalam mencegah adanya penyimpangan yang dilakukan oleh manajemen dalam menetapkan kebijakan berkaitan dengan prinsip kehati-hatian.
9. Melakukan evaluasi segera terhadap kondisi likuiditas dan profil Risiko Bank apabila terjadi perubahan yang signifikan antara lain atas kondisi- kondisi berikut:
  1. peningkatan biaya penghimpunan dana;
  2. peningkatan konsentrasi aset atau kewajiban;
  3. peningkatan liquidity gap;
  4. keterbatasan alternatif sumber pendanaan;
  5. pelampauan yang material terhadap limit;
  6. penurunan signifikan pada portofolio aset likuid berkualitas tinggi; dan/atau
  7. perubahan kondisi pasar yang dapat menyebabkan permasalahan di masa datang; dan melakukan penyesuaian kebijakan dan strategi Manajemen Risiko untuk Risiko Likuiditas yang diperlukan berdasarkan hasil evaluasi.
Bahwa tugas dan kewajiban direksi dalam pelaksanaan Good Corporate Governance/GCG adalah:
1. Melaksanakan prinsip-prinsip GCG dalam setiap kegiatan usaha Bank pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi;
2. Dalam rangka pelaksanaan aspek independensi dalam setiap kegiatan usaha Bank pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi, direksi memberikan kebebasan sepenuhnya tanpa mencampuri atau mempengaruhi keputusan yang akan diambil oleh pejabat atau tim yang telah mendapat pelimpahan wewenang memutus untuk hal-hal tertentu dan batas-batas yang telah ditetapkan oleh direksi;
3. Bahwa dalam melaksanakan Keputusan Menteri BUMN Nomor: KEP-117/M-MBU/2002, tanggal 31 Juli 2002 tentang penerapan praktek Good Corporate Governance pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN);
4. Memiliki pedoman dan tata tertib kerja direksi yang bersifat mengikat bagi setiap anggota direksi;
5. Membentuk paling kurang Satuan Kerja Audit Intern, Satuan Kerja Manajemen Risiko, Komite Manajemen Risiko, dan Satuan Kerja Kepatuhan dalam rangka melaksanakan prinsip-prinsip Good Corporate Governance;
6. Menyediakan data dan informasi yang akurat, relevan dan tepat waktu kepada dewan Komisaris;
7. Melaksanakan kewajiban yang ditetapkan ketentuan Bank Indonesia/OJK dalam rangka pemeriksaan Bank oleh Bank Indonesia/OJK antara lain berupa memperlihatkan dan/atau memberikan kepada pemeriksa dokumen yang dibutuhkan serta memberikan bantuan dalam rangka memperoleh kebenaran dari segala keterangan, dokumen dan penjelasan yang didapat pemeriksa;
8. Memberikan segala keterangan yang diperlukan untuk pelaksanaan pemeriksaan terhadap Bank berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Negeri, dalam hal terdapat dugaan perbuatan melawan hukum oleh Bank, Direksi, atau Dewan Komisaris yang merugikan Bank, Pemegang Saham atau pihak ketiga. Dalam hal permintaan keterangan tersebut menyangkut keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya, pemberian keterangan tersebut terlebih dahulu harus memperoleh izin dari Bank Indonesia/OJK;
9. Menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari Satuan Kerja Audit Intern Bank, auditor eksternal, hasil pengawasan Bank Indonesia/OJK dan/atau hasil pengawasan otoritas lain;
10. Mengungkapkan benturan kepentingan dalam setiap keputusan yang menyangkut anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi dan Pejabat Eksekutif;
11. Mengungkapkan kepada pegawai kebijakan Bank yang bersifat strategis di bidang kepegawaian;
12. Melakukan penilaian (self assessment) atas pelaksanaan Good Corporate Governance Bank paling kurang 1 (satu) kali dalam seTahun yang tata cara penilaiannya diatur dengan Surat Edaran Bank Indonesia;
13. Corporate Governance kepada pemegang saham, Bank Indonesia/OJK, Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI), Lembaga pemeringkat diIndonesia, Asosiasi-asosiasi Bank di Indonesia, Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia (LPPI), 2 (dua) lembaga penelitian di bidang ekonomi dan keuangan, 2 (dua) majalah ekonomidan keuangan, paling lambat 5 (lima) bulan setelah Tahun buku berakhir;
14. Dalam laporan pelaksanaan Good Corporate Governance tersebut diungkapkan mengenai;
  1. Kepemilikan saham yang mencapai 5% (lima perseratus) atau lebih, baik pada Bank yang bersangkutan maupun pada Bank dan perusahaan lain, yang berkedudukan di dalam dan di luar negeri;
  2. Hubungan keuangan dan hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi lainnya dan/atau pemegang saham pengendali Bank;
  3. Remunerasi dan fasilitas pada laporan pelaksanaan Good Corporate Governance;
Bahwa tugas dan kewajiban direksi sehubungan dengan Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank adalah:
1. Melaksanakan kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia/OJK;
2. Melaksanakan kewajiban tindakan perbaikan (mandatory supervisory actions) segera setelah diterimanya surat pemberitahuan dari Bank Indonesia/OJK terkait dengan Tindak Lanjut Pengawasan dan Penetapan Status Bank tentang kewajiban penyediaan modal minimum dalam hal Bank dalam pengawasan khusus (special surveillance);
Bahwa tugas dan kewajiban direksi sehubungan dengan RUPS adalah:
1. Menyelenggarakan RUPS Tahunan dengan terlebih dahulu melakukan pemanggilan kepada pemegang saham dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS diterima;
2. Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris tidak hadir atau berhalangan untuk memimpin RUPS, maka RUPS dipimpin oleh salah seorang anggota Direksi;
3. Memberikan keterangan berkenaan dengan Bank kepada pemegang saham dalam forum RUPS sepanjang berhubungan dengan mata acara rapat dan tidak bertentangan dengan kepentingan Bank;
4. Mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham melalui Rapat Umum Pemegang Saham;
5. Memberitahukan keputusan RUPS mengenai pengurangan modal kepada semua kreditor dengan mengumumkan dalam 1 (satu) atau lebih Surat Kabar dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal keputusan RUPS;
Bahwa tugas dan kewajiban direksi sehubungan dengan Kesehatan Bank adalah;
1. Direksi dan Komisaris wajib memantau dan mengambil langkah- langkah yang diperlukan agar tingkat kesehatan Bank dapat dipenuhi;
2. Menjalankan usaha sesuai dengan prinsip pengelolaan Bank secara sehat berdasarkan CAMELS (capital, asset quality, management, earning, liquidity, dan sensitivity to market risk) sesuai ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia;
3. Menyampaikan action plan kepada Bank Indonesia/OJK yang memuat langkah-langkah perbaikan yang wajib dilaksanakan oleh Bank terhadap permasalahan signifikan dengan target waktu penyelesaian selama periode tertentu atas permintaan Bank Indonesia/OJK kepada Dewan Komisaris, Direksi, dan atau pemegang saham;
Bahwa tugas dan kewajiban direksi sehubungan dengan Penerapan Program Anti Pencucian Uang (APU) Dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (PPT) Bagi Bank Umum;
Bahwa direksi Bank mempunyai kewenangan sebagai berikut:
1. Mewakili Bank di dalam dan di luar pengadilan, mengikat Bank dengan pihak lain serta menjalankan segala tindakan yang tidak bertentangan dengan ketentuan perundang- undangan dan atau Anggaran Dasar Bank, baik mengenai pengurusan maupun pemilikan;
2. Memberikan kuasa tertulis kepada seorang atau;
3. Anggota Direksi yang tidak berperkara dengan Bank berwenang mewakili Bank, apabila terjadi perkara di pengadilan antara Bank dengan anggota Direksi yang lain atau terdapat benturan kepentingan Bank dengan kepentingan anggota Direksi yang lain;
4. Mengangkat dan memberhentikan karyawan berdasarkan peraturan perusahaan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Mengangkat anggota komite yang dibentuk berdasarkan keputusan rapat Dewan Komisaris;
6. Melakukan kewenangan di bidang Perkreditan/ Pembiayaan, Tresuri, Logistik, SDM dan Kewenangan operasional lainnya mengacu pada aturan yang berlaku di Bank;
7. Melakukan kewenangan dalam penerapan Program APU dan PPT paling kurang mencakup hal-hal sebagai berikut:
  1. menyusun kebijakan dan strategi Risk Based Approach(RBA) secara tertulis dan komprehensif;
    b menetapkan dan mengevaluasi transaksi yang memerlukan persetujuan pejabat senior; dan;
  2. mengevaluasi secara berkala untuk memastikan ketepatan kebijakan, prosedur dan penetapan tingkat risiko dari area yang berisiko tinggi, Politically Exposed Person (PEP), Cross Border Correspondent Banking;
    1. Menetapkan pembagian dividen interim dalam keputusan Direksi untuk memperoleh persetujuan Dewan Komisaris, apabila:
    1. Jumlah kekayaan bersih Bank tidak menjadi lebih kecil dari jumlah modal yang ditempatkan dan disetor ditambah cadangan wajib;
    2. Tidak mengganggu atau menyebabkan Bank tidak dapat memenuhi kewajibannya kepada kreditor atau mengganggu kegiatan Bank;
8. Memberi izin kepada pemegang saham untuk memeriksa daftar pemegang saham, daftar khusus, risalah RUPS dan laporan Tahunan, serta mendapatkan salinan risalah RUPS dan salinan laporan Tahunan, atas permohonan tertulis dari pemegang saham;
Bahwa tanggung-jawab direksi dalam pengurusan Bank adalah:
1. Direksi bertanggung-jawab penuh atas pelaksanaan kepengurusan Bank;
2. Segala keputusan Direksi yang diambil sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja mengikat dan menjadi tanggung jawab seluruh anggota Direksi;
3. Pengambilan keputusan oleh Dewan Komisaris menyangkut penyediaan dana kepada pihak terkait dan hal-hal lain yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar atau peraturan perundang- undangan yang berlaku merupakan bagian dari tugas pengawasan oleh Komisaris sehingga tidak meniadakan tanggung jawab Direksi atas pelaksanaan kepengurusan Bank;
Bahwa tanggung-jawab direksi terhadap kerugian Bank adalah:
1. Setiap anggota Direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi dan tanggung renteng atas kerugian Bank apabila bersalah atau lalai dalam menjalankan tugasnya;
2. Anggota Direksi tidak dapat dipertanggungjawabkan atas kerugian Bank apabila dapat membuktikan bahwa kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya, telah melakukan pengurusan dengan itikad baik dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Bank, tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang mengakibatkan kerugian, dan telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut;
3. Anggota Direksi dan Dewan Komisaris bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian Bank, dalam hal pemegang saham tidak dapat mengembalikan dividen interim;
4. Apabila Direksi melakukan kegiatan melampaui tugas dan kewenangannya (ultra vires/beyond power) dan kesalahan atau kelalaian Direksi dalam menjalankan tugasnya tersebut mengakibatkan kerugian Bank, maka pemegang saham yang mewakili paling sedikit 1/10 (satu persepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara dapat menggugat Direksi untuk bertanggung jawab penuh secara pribadi;
5. Perbuatan hukum yang dilakukan untuk dan atas nama Perseroan oleh anggota Direksi setelah pengangkatannya batal, adalah tidak sah dan menjadi tanggung jawab pribadi anggota Direksi yang telah dibatalkan pengangkatannya. Hal tersebut tidak mengurangi tanggung jawab yang bersangkutan terhadap terjadinya kerugian Bank akibat kesalahan atau kelalaian dalam menjalankan tugasnya.3;
Bahwa tanggung-jawab direksi dalam Penerapan Manajemen Risiko adalah:
1. Bertanggung jawab atas pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko dan eksposur risiko yang diambil oleh Bank secara keseluruhan, termasuk mengevaluasi dan memberikan arahan strategi Manajemen Risiko berdasarkan laporan yang disampaikan oleh Satuan Kerja Manajemen Risiko dan penyampaian laporan pertanggungjawaban kepada Dewan Komisaris secara triwulanan;
2. Direksi bersama-sama dengan Dewan Komisaris bertanggung jawab atas efektifitas penerapan Manajemen Risiko untuk Risiko Likuiditas;
Bahwa direksi bertanggung-jawab dalam penerapan program Anti Pencucian Uang (APU) dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (PPT) atas pelaksanaan kebijakan Risk Based Approach (RBA) dan eksposur risiko yang diambil oleh Bank secara keseluruhan;
Bahwa wewenang Direktur Utama dalam mewakili Bank adalah:
1. Direktur Utama berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Bank;
2. Menetapkan pembagian tugas dan wewenang anggota Direksi dalam hal RUPS tidak menetapkannya;
3. Mengangkat dan memberhentikan Kepala SKAI dengan persetujuan Dewan Komisaris;
4. Melimpahkan kewenangannya kepada salah satu Direksi, apabila Direktur Utama menjalankan dinas luar sehingga tidak dapat menjalankan fungsinya, kecuali terhadap hal-hal yang prinsip dan strategis serta mempengaruhi kegiatan operasional jangka panjang sepert:
  1. Memutus kenaikan penghasilan pegawai, penjatuhan sanksi hukuman disiplin, mutasi pejabat, promosi pejabat dan memutus kredit/ pembiayaan;
    b Melakukan evaluasi dan monitoring atas tindak lanjut hasil temuan audit terhadap Grup di bawah supervisinya;
5. Bersama dengan Dewan Komisaris menugaskan dan memberhentikan salah satu anggota Direksi sebagai Direktur Kepatuhan dengan mendapat persetujuan terlebih dahulu dari Bank Indonesia/OJK;
6. Bersama dengan Dewan Komisaris menunjuk Direktur Unit Usaha Syariah (UUS) yang bertanggung jawab penuh terhadap UUS;
Bahwa komposisi kepemilikan saham Bank DKI, adalah 99,96 % milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan 0,04%nya milik PD. Pasar Jaya;
Bahwa aturan atau ketentuan yang dijadikan sebagai dasar dalam pemberian Kredit Modal Kerja tersebut, adalah Bab III SK Direksi No. 425 tanggal 30 Desember 2010, tentang kebijakan prosedur Kredit komersial dan Korporasi, di Tahun2013 ada pembaharuan yakni SK Direksi 221 Tahun2013;
Bahwa mekanisme pemberian kredit dengan jenis KMK-SPK pada PT. Bank DKI yaitu permohonan kredit diawali analisa oleh Grup Komersial dan korporasi pada level tingkat yakni oleh Relationship Manajer untuk melakukan verifikasi dan analis, hasilnya di tuangkan dalam Memorandum Analisa Kredit, selanjutnya dibahas dengan Risk Officer di Grup Manajemen Resiko Kredit. Bila permohonan dinilai layak, diteruskan ke tingkat Divisi Komersial dan korporasi dan Divisi Manajemen Resiko Kredit. Setelah dilakukan pengkajian, dan evaluasi mengenai kelayakan atas permohonan kredit, bila disepakati untuk ditungkatkan ke tingkat Pemimpin Grup Komersial dan korporasi dan Pemimpin Grup Manajemen Resiko Kredit, bila disepakti permohonan layak, maka diteruskan kepada Grup Kepatuhan dan Hukum untuk dimintakan uji kepatuhan, dan dimintakan pendapat kepada Direktur Kepatuhan. Selanjutnya bila tidak ada masalah yang signifikan, MAK yang disiapkan dan diusulkan oleh GKK, dan GRK tersebut dibawa ke Rapat Komite Kredit untuk mendapatkan keputusan;
Bahwa mekanisme dalam hal pencairan kredit yaitu atas permohonan pencairan kredit oleh Debitur kepada Grup Komersial dan Korporasi, kemudian di verikasi, bila tidak ada keberatan diteruskan Grup Resiko Kredit untuk diverikasi dan uji kepatuhan terhadap persyaratan- persyaratan pencairan. Bila memenuhi syarat maka diberikan persetujuan pencarian oleh Grup Resiko Kredit. Kemudian memberikan instruksi kepada Cabang untuk melakukan pencairan;
Bahwa Terdakwa mengetahui fasilitas kredit kepada PT. Likotama Harus per tanggal 17 Juni 2015, dalam kondisi bermasalah yaitu mengenai pembayaran pokok dan bunga tidak terlaksana;
Bahwa terhadap permasalahan tersebut sudah dilakukan pemeriksaan audit internal oleh Bank DKI Jakarta dan audit umum oleh Otorotitas Jasa Keuangan (OJK);
Bahwa sesuai standar operating prosedur (SOP) Terdakwa melihat bahwa proses keputusan kredit dalam Rapat Komite Kredit (RKK) secara administratif sudah clear, yaitu sesuai prosedurnya yang dimulai dengan permohonan diterima oleh GKK, kemudian diproses usulanyanya secara four eyes principles oleh Account Manager GKK dan Risk Officer GRK, kemudian bila dipandang layak diusulkan kepada Komite Kredit tingkat I dengan berbagai persyaratannya dan bila rapat komite kredit tingkat I memandang layak, Kemudian diusulkan pada Komite Kredit tingkat II, bila Komite Kredit tingkat II sepakat bahwa permohonan tersebut layak, maka usulan yang tertuang dalam Memorandum Analisa Kredit disampaikan kepada Group Kepatuhan dan legal untuk direview dari segi Kepatuhan terhadap ketentuan-ketentuan yang berlaku baik eksternal maupun internal dan dimintakan pendapat kepada Direktur Kepatuhan, Direktur Kepatuhan kemudian memberikan arahan dan kemudian diteruskan kembali ke Pengusul (GKK dan GMRK) untuk memperoleh tindak lanjut arahan tersebut, bila hal-hal yang disampaikan oleh Group Kepatuhan tersebut telah ditindak lanjuti dan diselesaikan, maka barulah usulan dibawa ke Rapat Komite Kredit A untuk diputuskan. Dalam Rapat Komite Kredit kategori A dihadiri oleh unsur pengusul, Komite Kredit tingkat I, Komite Kredit tingkat II, Group Kepatuhan dan Legal, Direksi dan Direktur Kepatuhan. Proses pengambilan keputusannyapun dilakukan secara aklamasi, dimana seluruh peserta Rapat Komite Kredit harus setuju dengan suara bulat dan bilamana ada satu saja yang tidak setuju, maka usulan akan ditolak, bahkan Direktur Utama yang secara ex-officio memimpin rapat pada akhir pembahasan selalu menanyakan apakah diantara peserta rapat ada yang masih memiliki keberatan dan bila tidak ada keberatan lagi dari peserta rapat, barulah diambil keputusan rapat;
Bahwa materi rapat adalah bahan / usulan yang sudah disiapkan oleh pengusul yang secara berjenjang haruslah melakukan verifikasi dan kajian mengenai kebenaran data-data yang disampaikan ataupun kesesuaian dengan aturan-aturan termasuk oleh Group Kepatuhan dan Legal maupun Direktur Kepatuhan, Direktur Utama tidak bisa memastikan kebenaran materiil dari apa yang disampaikan dalam usulan karena sudah ada bagian-bagian yang memiliki tugas untuk memastikannya dan tugas Direktur utama tidaklah sampai dalam proses Verifikasi;
Bahwa pada saat pembuatan MAK yang dilakukan oleh GRK, Group Resiko Kredit/GRK tidak pernah mendiskusikan setiap covenan dan analisanya kepada Terdakwa, semuanya didiskusikan pada saat Rapat Komite Kredit;
Bahwa yang mengajukan usulan dan yang memberikan Keputusan dalam pemberian kredit kepada PT. Likotama Harum pada Tahun 2011, 2012, 2013 dan 2014 adalah:
1. Tahun 2011, pengusul dari kredit PT. Likotama Ridwan Faizal, Hendri Kartika Andri, Andi Nurhadi, Boyke Adrian, dan Jonrizal. Kemudian usulan tersebut disetujui oleh Komite Tingkat I yang terdiri Karen Ezana, dan Gusti Indra Rachmadiansyah. Usulan tadi juga disetujui oleh Komite Kredit Tingkat II yaitu Dulles Tampubolon dan Budi Pudjijono. Usulan juga direview oleh Kepatuhan dan Legal yang terdiri M. Yuslim Huda Akbar, dan Seno Prabowo. Baru usulan tersebut dibawa ke Rapat Komite Kredit Katagori A yang dihadiri oleh seluruh pengusul dan Komite Tingkat I dan II, serta Direksi Terdakwa, Mulyatno Wibowo, Benny Santoso serta Direktur Kepatuhan yang dirangkap oleh Benny Santoso;
2. Untuk Tahun 2012, pengusul dan Komite Kredit Tingkat I, Tingkat II dan Rapat Komite Kredit Katagori A sama dengan Tahun 2011, hanya Direktur Kepatuhan yang hadir sudah dijabat oleh Agus Suryantono dan Kepatuhan dan Legal yang hadir Yeni Sugiharto, Rina Kisnindiyani, dan Seno Prabowo;
3. Tahun 2013, pengusul Hendri Kartika Andri dan Setiorini, dengan Komite Kredit Tingkat I I Ketut Sastra, dan Gusti Indra Rachmadiansyah. Komite Kredit Tingkat II, Dulles Tampubolon dan Danan Linggar Sasongko. Kepatuhan dan Legal yang hadir Yeny Sugiarto, Rina Kisnindiyani, Seno Prabowo, Sigit Rosseno, Heru Eko Yanto dan Jonrizal. Komite Kredit Katagori A dihadiri oleh Terdakwa, Moelyatno Wibowo, dan Benny Santoso. Hadir pula Direktur Kepatuhan Agus Suryantono;
4. Tahun 2014, pengusul Hendri Kartika Andri dan Setiorini. Komite Kredit Tingkat I I Ketut Sastra dan Gusti Indra Rachmadiansyah. Komite Kredit Tingkat II Dulles Tampubolon dan Dana Linggar Sasongko. Kepatuhan dan Legal, yang hadir Yeny Sugiharto, Rina Kisnindiyani, Seno Prabowo, Sigit Rosseno, dan Sri Hadiningsih. Komite Kredit Katagori A, terdakwa EKO BUDIWIYONO, Benny Santoso, Martono Suprapto. Direktur Kepatuhan tidak hadir. Kredit diputuskan oleh Rapat Komite Kredit sesuai kewenangannya yang dihadiri oleh pengusul, Komte Tingkat I, Komite Tingkat II dan Komite Katagori A dengan suara bulat, dimana usulan sebelumnya telah memperoleh review dan pendapat Group Kepatuhan dan legal maupun Direktur Kepatuhan. Dasar aturannya adalah BPP No. 425 tanggal 30 Desember 2010 dan BPP No. 221 tanggal 30 September 2013;
Bahwa Rapat Komite Kredit di dalam memberikan keputusan kredit PT. Likotama Harum dilakukan kurang lebih sebanyak 4 (empat) kali dalam Rapat Komite Kredit;
Bahwa untuk Tahun 2013 plafon kredit sejumlah Rp. 230 milyar rupiah dalam Komite A1 persetujuan kredit diberikan oleh Rapat Komite Kredit yang dihadiri anggota komite / peserta rapat dan keputusan diambil dengan suara bulat;
Bahwa yang menjadi dasar Terdakwa selaku Direktur Utama memberikan persetujuan secara administratif proses pengusulan kredit sudah dipenuhi dari bawah dan dibawa ke Komite, ada presentasi dari Group Komersial Dulles Tampubolon dibantu oleh anak buahnya yang menilai bahwa permohonan debitur layak untuk dipertimbangkan, kelengkapan- kelengkapan lain seperti uji kepatuhan juga sudah dilakukan kemudian juga harus dihadiri direktur supervisi pengusul bisnis dalam hal ini Direktur Korporasi Mulyatno, serta dipastikan telah memenuhi aturan yang berlaku dengan kehadiran Direktur Kepatuhan dan Group Kepatuhan dan Legal;
Bahwa data / dokumen yang dilampirkan dalam MAK adalah semua analisa yang dilakukan oleh Group Pengusul dalam hal ini group pengusulnya GKK dan GRK dan syarat-syarat / ketentuan yang dipersyaratkan dalam SK Direksi No. 425 tanggal 30 Desember 2010, tentang kebijakan prosedur Kredit komersial dan Korporasi dan di Tahun 2013 ada pembaharuan yakni SK Direksi 221 Tahun 2013;
Bahwa berdasarkan persyaratan yang harus dilaksanakan untuk pengajuan kredit KMK-SPK dalam MAK dalam SK Direksi No. 425 tanggal 30 Desember 2010, tentang Kebijakan Prosedur Kredit Komersial dan Korporasi di Tahun 2013 ada pembaharuan yakni SK Direksi No. 221 Tahun 2013, Terdakwa selaku anggota komite kredit memberikan persetujuan Kredit KMK-SPK yang diajukan oleh PT. Likotama Harum;
Bahwa yang mengelola dan mengawasi atau memantau Debitur PT. Likotama Harum adalah orang Group Korporasi dan Komersial di Divisi Korporasi Non sindikasi, biasanya tertera di MAK-nya dan hasil pantauannya Laporan hasil pengawasan dan pemantauan Account Manager disampaikan ke unitnya saja;
Bahwa dalam MAK No.059/GKM-Korp/III/2011 tanggal 18 Maret 2011 dalam penjelasan Balance Sheet, disebutkan bahwa “kewajiban perusahaan yaitu short term debt posisi tanggal 31 Desember 2010 tidak nihil dikarenakan pembayaran dari Bouwheer (non Pemprov) atas pekerjaan Tahun 2010 yang telah selesai dan telah diterima oleh bowheer ditunda pembayarannya pada Tahun2011;
Bahwa didalam MAK No. 263/GKM-KNS/XII/2011 tanggal 7 Desember 2011 (penurunan plapon Kredit) yang Terdakwa tandatangani menyebutkan “Saat ini Debitur telah diberikan kuasa dari pemenang pelelangan yaitu: Lampiri - Relis KSO, untuk mengerjakan Proyek Pembangunan Bandara Tanah Grogot - Kalimantan Timur melalui Penetapan Pemenang Pelelangan No.027/02/ DISHUBKOMINFO/BBSU/Xl/2011 tanggal 14 November 2011 yang dikeluarkan oleh Dinas Perhubungan Kominfo Kabupaten Paser dengan nilai proyek Rp. 389.910.554.000,-;
Bahwa didalam surat Perjanjian Kontrak Gabungan Lump Sum Dan Harga Satuan Paket Pekerjaan Konstruksi No. 027/04/DISHUBKOMINFO/ BBSU/XII/2011 tanggal 22 Desember 2011 Kegiatan: Pembangunan Bandara Kabupaten Paser (Sistem Multiyears) Pekerjaan Pengadaan Konstruksi Bangunan Bandara Sisi Udara, Pasal 17 Pemindahan Kewajiban, 1. "PIHAK KEDUA Dilarang untuk menyerahkan, memindahkan pekerjaan kepada PIHAK LAIN atau mengambil tindakan-tindakan lainnya diluar dari pada isi Kontrak ini tanpa persetujuan tertulis dari PIHAK KESATU";
Bahwa alasan Terdakwa menyetujui usulan PT. Likotama Harum dalam pemberian kredit tersebut karena telah ada pengaman-pengaman yang dapat mengamankan seperti standing instruction kepada bowheer yang harus disetujui oleh bowheer selain itu ada second Way out berupa agunan kebendaan dan agunan-agunan lain;
Bahwa pada saat pemberian kredit kepada PT. Likotama Harum, belum ada hak tagihnya karena pekerjaan belum dilakukandan apabila jadi dikerjakan maka hak tagihnya kepada Pemerintah Kabupaten Paser, buktinya adalah progress pekerjaan;
Bahwa posisi terakhir KMK-SPK adalah untuk pembiayaan proyek pekerjaan yang dilakukan oleh PT. Likotama Harum, sesuai dengan dokumen MAK dari pengusul, yaitu:
1. Pembangunan Jembatan Selat Rengit, di Kepulauan Meranti, di Riau sebesar Rp.104.000.000.000;
2. Pembangunan Pelabuhan Kawasan Dorak, Selat Panjang Riau sebesar Rp.25.450.000.000;
3. Pembangunan Gedung RSUD Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah sebesar Rp.21.516.398,348;
4. Pengadaan Kontruksi Bangunan Sisi Udara, di Kabupaten Paser, Kalimantan sebesar Rp.79.033.601.652;
Jadi total keseluruhan Rp. 230.000.000.000;
Bahwa dalam perubahan dan perpanjangan kredit Tahun 2013 terdapat klausul pengambil-alihan saham PT. Relis, PT. Mangkubuana dan PT. Glinding sebanyak 51 %;
Bahwa saat itu Terdakwa menyatakan kalau itu menjadi Group benar menjadi One Obligor karena itu menjadi satu kesatuan dalam pengelolaan perkreditannya akan tetapi pengelolaan perusahaannya tetap sendiri- sendiri;
Bahwa dalam BPP No. 425 Tahun 2010 tentang Analisa Kredit, terdapat keharusan menganalisa Grup Perusahaan yang meliputi analisa hubungan kepemilikan dan keterkaitan usaha trackrecord setiap perusahaan dalam group seperti masalah hukum, informasi pasar modal dsb, informasi dari usaha amanat;
Bahwa didalam MAK No. 247/GKK/-DK/V/2013 tanggal 10 Mei 2013 seingat terdakwa tidak ada analisis terhadap PT. Mangkubuana dan PT.
Glinding dan dalam MAK tidak disampaikan mengenai informasi mengenai analisis terhadap PT. Mangkubuana dan PT. Glinding;
Bahwa pada saat dilaksanakan rapat-rapat Komite Kredit Bank DKI kepada PT. Likotama Harum sejak Tahun 2011, 2012, 2013 dan 2014 sesuai system yang berlaku dipimpin oleh Terdakwa selaku Direktur Utama Bank DKI;
Bahwa kewenangan setiap anggota Komite adalah sama dan Terdakwa selaku Direktur Utama hanya berperan sebagai koordinator rapat;
Bahwa yang melakukan presentasi adalah Group Komersial dan Korporasi;
Bahwa rapat tersebut tidak direkam secara visual dan hanya dilakukan pencatatan saja oleh Notulis berupa Risalah Rapat;
Bahwa data-data yang disajikan dalam MAK haruslah data-data yang valid dan dapat dipertanggung-jawabkan kebenarannya;
Bahwa pihak yang memiliki kewajiban untuk melakukan cek dan ricek / validasi mengenai kebenaran data-data tersebut sesuai BPP Perkreditan adalah unit pengusul kredit yang akan dibawa ke Rapat Komite Kredit;
Bahwa PT. Likotama Harum telah menjadi nasabah Bank DKI sejak Tahun 2006 berdasarkan MAK yang disampaikan oleh unit pengusul (Group Komersial dan Korporasi);
Bahwa Terdakwa tidak mengetahui mengenai hubungan antara Supendi dengan PT. Likotama Harum sejak Tahun 2006;
Bahwa nama Supendi di PT. Likotama Harum karena tercantum dalam MAK yang disajikan oleh pengusul;

Bahwa didalam Memorandum Analisis Kredit / MAK No. 059/GKM- Korp/III/2011 tanggal 18 Maret 2011, data-data proyek / pekerjaan yang akan dikerjakan sehubungan dengan fasilitas perpanjangan dan penambahan kredit dari 14 milyar menjadi Rp. 140 miliyar tersebut yaitu:

No	Nama Proyek /Pekerjaan	Pemberi Tugas	Kontra k	Nilai kontrak	Ket
1	2	3	4	5	6
	Proyek BUMN/BUMD
1	Pekerjaan persiapan Infrastruktur	PT. PERTAMINA	Dalam proses	60.000.000.000
	 jenis pekerjaannya adalah perkerasan
	jalan, pipa gas, pagar dan bangunan pendukung
	Persiapan infrastruktur untuk mendukung kegaitan pengeboran gas alam
	Sub total			60.000.000.000
2	Pembangunan rumah pompa	PEMDA DKI	Dalam proses	20.000.000.000
	 Lokasi di Jakarta Barat (3 titik)
	 Jenis pekerjaannya adalah pembangunan rumah pompa, pompa genset, panel listrik, panel genset
	Pembangunan ini diperuntukan untuk penanggulangan banjir
	Sub total			20.000.000.000
3	Proyek Non Pemprop DKI
4	Pekerjaan pemb jalan di kab Meranti	Prop Kalteng	Dalam proses	85.000.000.000
5	Pekerjaan pemb jalan di kab Paser	Prop Kaltim	Dalam proses	45.000.000.000
	Pek infrastruktur penanggulangan bencana sungai Citarum	Prop Jawa Barat	Dalam proses	600.000.000.00 0
	 Jenis pek adalah pemasangan sheet file sisi sungai
	 pekerjaan ini untuk mencegah dinding sungai
6	Pek drainase sungai erosi Lubuk Sikaping	Prop Padang	Dalam proses	13.500.000.000
7	Pemb gedungKejaksaan	Prop Padang	Dalam proses	24.000.000.000
8	Pek water treatment Sukabumi	Prop Jawa Barat	Dalam proses	70.000.000.000
	Sub total			137.500.000.00 0
	Total proyek yg akan dikerjakan Tahun 2011 – 2012			917.500.000.00 0

Bahwa Memorandum Analisis Kredit / MAK No. 059/GKM-Korp/III/2011 tanggal 18 Maret 2011, menganalisis 8 (delapan) proyek yang akan dikerjakan oleh PT. Likotama Harum dan belum ada syarat-syarat untuk pekerjaan multiyears, namun kemudian kredit disalurkan untuk pekerjaan Pengadaan Konstruksi Bangunan Bandara Sisi Udara Tanah Grogot Kabupaten Paser dengan masa kontrak selama 4 (empat) Tahun (multiyeasr) yaitu sejak tanggal 22 Desember 2011 sampai dengan 15 Agustus 2015;
Bahwa keputusan kredit yang dibuat oleh Rapat Komite Kredit, biasanya adalah bersifat pemberian plafond kredit dengan syarat-syarat pencairan yang ditetapkan baik dalam MAK maupun tambahan syarat- syarat lain yang ditambahkan pada saat pembahasan dalam RKK;
Bahwa bilamana ada syarat penggunaan yang tidak sesuai dengan yang telah diputus dalam rapat, maka harus dibawa kembali kepada Rapat Komite Kredit berikutnya;
Bahwa sesuai dengan Memorandum Analisis Kredit / MAK No. 059/GKM-Korp/III/2011 tanggal 18 Maret 2011 terdapat klausule: “mengajukan surat permohonan penarikan kredit 5 (lima) hari kerja sebelum rencana penarikan kredit dilakukan yang dilengkapi dengan asli dokumen Keputusan Pemenang Lelang Tunggal / SPK/Kontrak atau true foto copy yang ditandatangani debitur dengan menunjukan aslinya dan Purchase Order (PO) atau invoice dari supplier;
Bahwa berdasarkan Buku Pedoman Perkreditan Nomo: 425 Tahun 2010 BAB III. Huruf D.Syarat efektif Penarikan Kredit yang isinya menyebutkan bahwa “Debitur menyerahkan asli kontrak kerja / Surat Perintah Kerja dan standing instruction dari pemilik proyek / bouwheer untuk menyalurkan termijn proyek melalui Bank DKI (khusus KMK untuk konstruksi) (bukan true foto copy)”;
Bahwa didalam MAK No. 059/GKM-Korp/III/2011 tanggal 18 Maret 2011 tertulis syarat bahwa PT. Likotama Harum harus menyerahkan Akta Cessie Notariel yang antara lain berisi bahwa atas seluruh tagihan proyek yang dibiayai oleh Bank DKI baik untuk proyek yang dimenangkan oleh debitur maupun proyek yang pengerjaannya dilakukan oleh debitur berdasarkan dokumen/perjanjian tertentu dengan perusahaan pemenang tender dialihkan haknya untuk kepentingan Bank DKI;
Bahwa setelah Terdakwa mengetahui PT. Likotama Harum tidak lagi sanggup membayar kredit dan bunga kredit, selanjutnya melaporkannya didalam Rapat Pengurus, dengan aksi-aksi tindak lanjut penyelamatan seperti membentuk Tim Task Force, Rapat pengurus di laksanakan sebulan sekali;
Bahwa Terdakwa hadir dalam RKK tanggal 11 April 2011 di mana ketika itu Dulles Tampubolon (Pemimpin Grup Komersial dan Korporasi) dan Budi Pudjiono (Pemimpin Grup Manajemen Risiko Kredit) selaku Komite Kredit Tingkat Kedua berserta Komite Kredit Tingkat Pertama yaitu Karena Ezana (Pimpinan Divisi Korporasi Non Sindikasi) dan Gusti Indra Rahmadiansyah (Pemimpin Divisi Risiko Kredit), mengajukan Memorandum Analisa Kredit (MAK) Nomor - 059/GKM-Korp/III/2011 tanggal 18 Maret 2011 tersebut ke Rapat Komite Kredit Kategori A;
Bahwa setelah mendengarkan pemaparan dari Grup Komersial dan Korporasi (GKK) dan Grup Manajemen Risiko Kredit (GMRK) tanggal 11 April 2011, maka Komite Kredit Katagori A memutuskan untuk menyetujui usulan Memorandum Analisa Kredit (MAK) Nomor - 059/GKM-Korp/III/2011 tanggal 18 Maret 2011 tersebut;
Bahwa Hasil Rapat Komite Kredit tanggal 11 April 2011 tersebut kemudian dituangkan dalam Risalah Keputusan Komite Kredit Katagori A, yang ditanda tangani oleh Dulles Tampubolon (Pemimpin Grup Komersial dan Korporasi) dan Budi Pudjiono (Pemimpin Grup Manajemen Risiko Kredit) selaku Komite Kredit Tingkat Kedua beserta Komite Kredit Tingkat Pertama yaitu Karen Ezana (Pimpinan Divisi Korporasi Non Sindikasi) dan Gusti Indra Rahmadiansyah (Pemimpin Divisi Risiko Kredit), serta Komite Kredit Katagori A yaitu Terdakwa, (Direktur Utama), Mulyatno Wibowo (Direktur Pemasaran) dan Benny Santoso (Direktur Keuangan);
Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang didengar dipersidangan a quo, jika dihubungkan ternyata ada bersesuaian satu dengan yang lainnya dan ada saksi-saksi yang berdiri sendiri namun apabila dihubungkan satu dengan yang lainnya ternyata berhubungan sedemikian rupa ditambah adanya bukti surat, barang bukti, pendapat ahli yang diajukan dipersidangan serta adanya keterangan Terdakwa maka Majelis Hakim memperoleh adanya fakta-fakta sebagai berikut:
Bahwa pekerjaan Terdakwa Direktur Utama Bank DKI sejak Tahun 2010, diangkat berdasarkan Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS LB) PT. Bank DKI Akta Nomor: 84 tangal 27 Desember 2010, yang dibuat oleh Poerbaningsih Adi Warsito, Notaris di Jakarta, dan diangkat kembali berdasarkan Risalah Rapat Umum Pemgang Saham Luar Biasa PT. Bank DKI Nomor Akte: 01 tanggal 5 Januari 2015 yang dibuat oleh Ashoya Ratam, Notaris di Jakarta Selatan dengan masa bakti sampai dengan 27 Januari 2019;
Bahwa tanggal 17 Juni 2015 Terdakwa Dr. Eko Budiwiyono, MBA, diberhentikan berdasarkan Berita Acara RUPS PT. Bank DKI dari jabatan sebagai Direktur Utama Bank DKI;
Bahwa tugas dan kewajiban Terdakwa Dr. Eko Budiwiyono, MBA, selaku Direktur Utama Bank DKI adalah:
1. Menjalankan pengurusan atau pengelolaan Bank dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab untuk kepentingan Bank sesuai dengan Kewenangan dan tanggungjawabnya sejalan dengan maksud dan tujuan Bank dengan kebijakan yang dipandang tepat, dalam batas yang ditentukanm dalam Undang-undang PT. dan/atau Anggaran dasar Bank serta peraturan Perundang-undangan lainnya;
2. Mengurus kekayaan Bank sesuai dengan peraturan Perundang- undangan yang berlaku;
3. Menetapkan susunan organisasi dan tata kerja Bank dengan persetujuan Dewan Komisaris;
4. Melakukan koordinasi dengan Lembaga Keuangan dan Lembaga Perbankan terkait;
Bahwa Terdakwa Dr. Eko Budiwiyono, MBA selaku Direktur Utama Bank DKI membidangi tugas melakukan supervisi kepada Group Komersial Kredit (GKK) dan selaku Pemutus Kredit bersama Direktur Pemasaran;
Bahwa Bank DKI telah memberikan keputusan pemberian kredit modal kerja kepada PT. Likotama Harum sejak Tahun 2011 sampai dengan 2014 seluruhnya berjumlah Rp. 230 milyar;
Bahwa pemberian kredit Bank DKI kepada PT. Likotama Harum didasarkan kepada kapasitas H. Supendi, yang dalam analisanya disebut sebagai key person (tokoh kunci) dan bukan atas dasar kapasitas Samsul Bahri sebagai Direktur Utama PT. Likotama Harum;
Bahwa pada Tahun 2013, setelah menerima fasilitas kredit sebesar Rp. 230 miliar H. Supendi membuat beberapa akte pengunduran diri untuk dirinya dan anaknya Dewiyana Supianti selaku Komisaris dan pemegang saham 95%, sesuai Akte No.163 tanggal 30-08-2013 dan Akte No. 475 tanggal 29 Nopember 2013 yang dibuat dihadapan Notaris Herry Sosiawan tentang Berita Acara Rapat tentang pengalihan saham H. Supendi sekaligus perubahan pengurus PT. Likotama Harum dst;

Bahwa Hendri Kartika Andri selaku Analis Kredit dalam menyusun MAK No. 059/GKM-Korp/III/2011 tanggal 18 Maret 2011, untuk permohonan dan penambahan kredit menjadi Rp. 140 milyar telah menuangkan rencana kerja yang dibiayai berdasarkan data-data yang tidak sebenarnya mengenai proyek yang akan dikerjakan yaitu:

No	Nama Proyek / Pekerjaan	Pemberi Tugas	Kontrak	Nilai kontrak	Ket
1	2	3	4	5	6
	Proyek BUMN/BUMD
1	Pekerjaan persiapan Infrastruktur	PT PERTAMINA	Dalam proses	60.000.000.000
	- jenis pekerjaannya adalah perkerasan jalan, pipa gas, pagar dan bangunan pendukung
	Persiapan infrastruktur untuk mendukung kegaitan pengeboran gas alam
	Sub total			60.000.000.000

2	Pembangunan rumah pompa	PEMDA DKI	Dalam proses	20.000.000.000
	- Lokasi di Jakarta Barat
	(3 titik)
	- Jenis pekerjaannya adalah pembangunan rumah pompa, pompa genset, panel listrik, panel genset
	Pembangunan ini diperuntukan untuk penanggulangan banjir
	Sub total			20.000.000.000
3	Proyek Non Pemprop DKI
4	Pekerjaan pemb jalan di kab Meranti	Prop Kalteng	Dalam proses	85.000.000.000
5	Pekerjaan pemb jalan di kab Paser	Prop Kaltim	Dalam proses	45.000.000.000
	Pek infrastruktur penanggulangan bencana sungai Citarum	Prop Jawa Barat	Dalam proses	600.000.000.00 0
	- Jenis pek adalah pemasangan sheet file sisi sungai
	- Pekerjaan ini untuk mencegah dinding sungai
6	Pek drainase sungai erosi Lubuk Sikaping	Prop Padang	Dalam proses	13.500.000.000
7	Pemb gedungKejaksaan	Prop Padang	Dalam proses	24.000.000.000
8	Pek water treatment Sukabumi	Prop Jawa Barat	Dalam proses	70.000.000.000
	Sub total			137.500.000.00 0
	Total proyek yg akan dikerjakan Tahun 2011 – 2012			917.500.000.00 0

Bahwa Hendri Kartika Andri, Dulles Tampubolon dan Gusti Indra Rahmadiansyah memberikan kemudahan dalam pemberian Kredit Modal Kerja kepada PT. Likotama Harum;
Bahwa untuk memudahkan pencairan Kredit Modal Kerja kepada PT. Likotama Harum Hendri Kartika Andri, Gusti Indra Ramhadiansyah dengan persetujuan Dulles Tampubolon mengajukan usulah perubahan syarat pencairan kredit dari keharusan menyerahkan asli kontrak/Surat Perintah Kerja dengan memperbolehkan menyerahkan true foto copy kontrak atau SPK yang ditandatangani oleh debitur sebagai fungsi pengesahan atau pembenaran;
Bahwa Terdakwa Dr. Eko Budiwiyono, MBA selaku Direktur Utama dan Mulyatno Wibowo selaku Direktur Pemasaran/Korporasi dan Syariah, memberikan keputusan pemberian kredit kepada PT Likotama Harum;
Bahwa kredit yang telah diberikan oleh Bank DKI dicairkan dengan dokumen proyek/pekerjaan Pengadaan Konstruksi Bangunan Bandara Sisi Udara Tanah Grogot Kabupaten Paser dengan masa kontrak selama 4 (empat) Tahun yaitu sejak tanggal 22 Desember 2011 sampai dengan 15 Agustus 2015. yang Penyedia Barang dan Jasanya atau lelangnya dimenangkan oleh PT. Lampiri Djaya Abadi – PT. Relis Sapindo Utama (KSO);
Bahwa walaupun dalam Nota Dinas Direktur Kepatuhan No. 02/31/ Div.Kep/V/2012 tanggal 31 Mei 2012 disebutkan bahwa PT. Likotama Harum tidak memiliki Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK) dan analisa dan mitigasi resiko kredit masih mengacu kepada (MAK No. 059/GKM- Korp/III/2011 tanggal 18 Maret 2011), namun Terdakwa Dr. Eko Budiwiyono, MBA dan Mulyatno Wibowo selaku Komite Kredit Katagori A memutuskan pemberian perpanjangan dan penambahan plafon kredit kepada PT. Likotama Harum menjadi Rp. 132.500.000.000,- (seratus tiga puluh dua milyar lima ratus juta rupiah);
Bahwa pemberian kredit pada tahun 2012 sebesar Rp. 132.500.000.000,- (seratus tiga puluh dua milyar lima ratus juta rupiah), yang telah disetujui oleh Terdakwa, kemudian dicairkan setelah ada persetujuan dari Hendri Kartika Andri, Gusti Indra Rahmadiansyah dan Dulles Tampubolon, untuk pekerjaan pembangunan jembatan Selat Rengit yang lelangnya dimenangkan oleh jo PT. Nindya Karya, PT. Mangkubuana dan PT. Relis, dan untuk Pelabuhan Tanah Grogot yang lelangnya dimenangkan oleh PT. Glindingmas Wahana dan Rumah Sakit Kebumen yang lelangnya dimenangkan oleh PT. Relis;
Bahwa pada Tahun 2013, Handri Kartika Andri, Gusti Indra Rahmadiansyah dan Dulles Tampubolon kembali mengusulkan proyek pekerjaan Pengadaan Konstruksi Bangunan Bandara Sisi Udara Tanah Grogot, pembangunan jembatan Selat Rengit, Pelabuhan Tanah Grogot dan Rumah Sakit Kebumen untuk perpanjangan dan penambahan kredit menjadi Rp. 230 milyar yang kembali diputus untuk diberikan oleh Terdakwa Dr. Eko Budiwiyono, MBA dan Mulyatno Wibowo selaku Direktur Pemasaran;
Bahwa penambahan kredit tersebut tanpa disertai penambahan jaminan fix asset, dan pada saat itu PT. Likotama Harum belum dapat mengembalikan dana yang telah ditariknya sebesar Rp. 116.723.000.000,- (seratus enam belas milyar tujuh ratus dua puluh tiga juta rupiah);
Bahwa Tahun 2014, Dulles Tampubolon, Hendri Kartika Andri, dan Gusti Indra Rahmadiansyah kembali mengusulkan perpanjangan fasilitas Kredit Modal Kerja atas nama PT. Likotama Harum;
Bahwa dalam MAK tersebut Dulles Tampubolon dkk selaku pengusul mengungkapkan adanya pergantian pengurus secara sepihak oleh H. Supendi tanpa pemberitahuan kepada Bank DKI;
Bahwa kemudian pada tanggal 17 Maret 2014, Bank DKI memberikan surat teguran kepada PT. Likotama Harum dengan surat No. 276/GKK/1lI/2014 tanggal 24 Maret 2014;
Bahwa atas usulan tersebut Direktur Kepatuhan mengeluarkan Nota dinas yang isinya tidak terdapat dokumen pendukung berupa:

Surat Permohonan Perpanjangan kredit yang telah ditandatangani pengurus perusahaan yang berwenang;
Tidak diungkap dalam MAK mengenai permasalahan hukum yang saat ini dihadapi oleh PT. Likotama Harum dan atau pengurus Perusahaan serta perusahaan yang dipinjam oleh PT. Likotama Harum untuk mengerjakan proyek;
Berdasarkan informasi dari media elektronik sdr. Samsul Bahri selaku Direktur PT. Likotama Harum saat ini ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus proyek pengadaan lift, Hal ini harus dijadikan pertimbangan dalam pemberian fasilitas dan pengelolaan debitur, mengingat selama PT. Likotama Harum menerima fasilitas kredit tidak diperbolehkan mempunyai permasalahan hukum yang berdampak signifikan terhadap kelancaran pembayaran kewajiban kepada Bank;
Pemberian kredit kepada PT. Likotama Harum harus sesuai dengan underlying transaction yang didukung dengan sumber pengembalian yang jelas dan controllable;

Bahwa walaupun Direktur Kepatuhan telah menginformasikan adanya dugaan Samsul Bahri selaku Direktur Utama PT. Likotama Harum telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus pengadaan lift di Kementerian Koperasi, namun Terdakwa Dr. Eko Budiwiyono, MBA selaku Komite Kredit Katagori A, tetap menyetujui Perpanjangan Fasilitas Kredit atas nama PT. Likotama Harum sebesar Rp. 230 milyar;
Bahwa setelah mendapatkan persetujuan perpanjangan kredit Rp. 230 milyar, PT. Likotama Harum tidak sanggup untuk membayar commitmen fee (biaya administrasi) dan propisi, sehingga tidak ditindaklanjuti dengan pengikatan kredit;
Bahwa karena kredit akan jatuh tempo yang mengharuskan PT. Likotama Harum berkewajiban membayar lunas seluruh pinjaman pokok maupun bunganya, Dulles Tampubolon atas dasar Keputusan Perpanjangan Kredit yang telah diputus oleh Terdakwa dan Anggota Direksi lainnya telah melakukan reaktifasi selama 2 (dua) bulan, terhitung bulan Juni sampai dengan Agustus 2014, sehingga kredit kembali dalam posisi lancar, namun pada bulan Juli 2014 PT. Likotama Harum tidak lagi membayar bunga;
Bahwa tanggal 06 Agustus 2014, PT. Likotama Harum masih belum mampu untuk membayar premi asuransi, commitment fee dan bahkan tidak membayar bunga, namun Dulles Tampubolon tetap mengeluarkan keputusan untuk melakukan reaktifasi kedua kalinya terhadap perpanjangan fasilitas kredit PT. Likotama Harum;
Bahwa sampai dengan jatuh tempo Reaktivasi II tanggal 06 Oktober 2014, PT. Likotama Harum tidak dapat lagi melakukan pembayaran bunga, sehingga kredit dinyatakan jatuh tempo dan PT. Likotama Harum berkewajiban untuk melakukan pengembalian kredit baik pokok maupun bunganya;
Bahwa Kredit Modal Kerja kepada PT. Likotama Harum hanya dijamin dengan 84% fix aset dan seiring dengan penarikan jaminan dan penambahan plafon kredit dan penukaran jaminan, maka jaminan fix asset hanya kurang lebih 60 persen ditambah deposito senilai Rp. 1.5 milyar dan asuransi kredit dengan nilai pertanggungan 100 milyar;
Bahwa akibat melakukan 2 (dua) kali reaktifasi Dulles Tampubolon dan Hendri Kartika Andri tidak mengajukan klaim asuransi penjaminan kredit tepat pada waktunya, sehingga PT. JASINDO menolak pengajuan klaim tersebut, akibatnya PT. Bank DKI kehilangan potensi pengembalian sebagian kerugian dari kredit yaitu sebesar Rp. 100 milyar;
Bahwa dana kredit tersebut tidak sepenuhnya dipergunakan untuk pekerjaan pembangunan ke 4 (empat) proyek tersebut, akan tetapi sebagian digunakan kepentingan lain, seperti pembayaran cicilan leasing alat berat dan kendaraan dan ditarik oleh H. Supendi dan keluarganya;

Bahwa dana yang ditarik/diambil oleh H. Supendi dan keluarganya adalah sebesar Rp. 218.289.696.148,- (dua ratus delapan belas milyar dua ratus delapan puluh sembilan juta enam ratus sembilan puluh enam ribu seratus empat puluh delapan rupiah), dengan rincian sebagai berikut:

No	Tanggal Pencairan	Peruntukan	Jumlah (Rupiah)	Ket
1	13 Des 2012	Pembangunan Jembatan Selat Rengit	18.200.000.000
2	25 Jan 2013	Pembangunan Jembatan Selat Rengit	48.062.380.000
3	28 Ags 2013	Pembangunan Jembatan Selat Rengit	43.800.000.000
4	23 Okt 2012	Pembangunan Pelabuhan Kawasan Dorak	500.000.000	Isteri ybs
5	11 Jun 2012	Pembangunan Pelabuhan Kawasan Dorak	850.000.000	Isteri ybs
6	12 Des 2011	Konstruksi Bangunan Bandara Sisi Udara Tanah Grogot	700.000.000	Isteri ybs
7	6 Jan 2012	Konstruksi Bangunan Bandara Sisi Udara Tanah Grogot	4.485.000.000
8	28 Jun 2012	Konstruksi Bangunan Bandara Sisi Udara Tanah Grogot	24.435.000.000
9	28 Mar 2013	Konstruksi Bangunan Bandara Sisi Udara Tanah Grogot	26.400.000.000
10	11 Okt 2013	Konstruksi Bangunan Bandara Sisi Udara Tanah Grogot	24.230.000.000
11	27 Nov 2013	Konstruksi Bangunan Bandara Sisi Udara Tanah Grogot	13.100.000.000
12	12 Mei 2014	Konstruksi Bangunan Bandara Sisi Udara Tanah Grogot	2.075.843.777
13	30 Apr 2013	Pembangunan Gedung RSUD Kebumen	2.873.812.371
14	28 Mei 2013	Pembangunan Gedung RSUD Kebumen	8.527.660.000
15	27 Jan 2014	Pembangunan Gedung RSUD Kebumen	50.000.000
	J u m l a h		218.289.696.148

Bahwa kemudian H. Supendi juga melakukan transfer kepada Gusti Indra Rahmadiansyah sebesar Rp. 50.000.000,-;
Bahwa kredit PT. Likotama Harum telah melebihi dari pembiayaan yang seharusnya (overfinancing) apabila dihitung dengan penerimaan PT. Likotama Harum dari bowheer seperti uang muka dan pembayaran termyn serta keharusan pembiayaan sendiri yang seharusnya dikeluarkan oleh PT. Likotama harum;
Bahwa berdasarkan perhitungan Auditor Internal Bank DKI, dana yang dibayarkan dari Pemda da ke rekening pemenang lelang di Bank DKI telah melebihi dari kemajuan fisik pekerjaan yang pada saat ini ada klaim jaminan kepada pihak Bank termasuk Bank DKI untuk Bank Garansi yang dikeluarkan;
Bahwa H. Supendi tidak memiliki resiko apa pun dalam pengambilan kredit di Bank DKI, karena uang yang diterimanya lebih besar dari nilai agunan yang diserahkannya. Kerugian akan terjadi pada dana APBD selaku pemilik proyek, Bank DKI (BUMD) atau pun asuransi JASINDO (BUMN);
Bahwa Bank DKI adalah Badan Usaha Milik Negara yang modalnya berasal dari Kekayaan Milik Negara yang dipisahkan. Bahwa saham Bank DKI seluruhnya adalah milik Pemerintah DKI yang terbagi antara Pemerintah DKI dan PD Pasar Jaya DKI;
Bahwa Kerugian pada Badan Usaha Milik Negara dalam hal ini Bank DKI adalah kerugian Propinsi Pemerintah DKI, dalam hal ini juga merupakan Kerugian Negara;
Bahwa Kerugian Negara dalam hal ini diakibatkan 3 (tiga) hal:
1. Tidak layaknya pekerjaan yang dibiayai oleh Bank DKI, karena pemilik pekerjaan yang dibiayai bukan milik debitur, namun milik pihak lain yang ada kerjasamanya dengan debitur secara langsung maupun tidak langsung;
2. Tidak cukupnya jaminan (agunan) PT. Likotama Harum untuk menutupi jumlah kredit yang disalurkan kepada PT. Likotama Harum;
3. Tidak bersedianya PT. Jasindo membayar klaim asuransi karena terlambatnya klaim dari pihak Bank DKI akibat dilakukannya reaktifasi dan tidak bersedianya PT. Jasindo memperpanjang masa asuransi karena penilaian mengenai kebenaran terhadap laporan kredit dan juga belum terbayarnya premi yang seharusnya telah dibayarkan oleh PT. Likotama Harum;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Dr. Eko Budiwiyono, MBA, Mulyatno Wibowo, Gusti Indra Rahmadiansyah, Dulles Tampubolon, bersama-sama dengan Hendri Kartika Andri dan H. Supendi, telah merugikan Negara dalam hal ini Bank DKI sebesar Rp. 269.733.649.291,- (dua ratus enam puluh sembilan milyar tujuh ratus tiga puluh tiga juta enam ratus empat puluh ribu dua ratus sembilan puluh satu rupiah) yang dihitung dari jumlah pokok kredit yang telah disalurkan oleh Bank DKI kepada PT. Likotama Harum disertai dengan bunganya, sesuai dengan hasil perhitungan Kerugian Negara oleh BPKP Nomor: SR-868/PW09/5/2015 tanggal 22 Desember 2015 perihal Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyaluran Kredit PT. Likotama Harum pada Bank DKI adalah sebagai berikut:

Kewajiban		Nominal
Tunggakan Pokok	Rp.	229.999.955.000,00
Tunggakan Bunga juli s/d Desember 2014	Rp.	14.610.282.637,00
Tunggakan bunga Januari s/d Maret 2015	Rp.	7.187.498.592,00
Dikurangi pencairan deposito an Dewiyana S	Rp.	(1.500.000.000,00)
Tunggakan bunga April s/d Nopember 2015	Rp.	19.435.883.062,00
Jumlah	Rp.	269.733.649.291,00

Menimbang, bahwa selain dan selebihnya mengenai fakta-fakta tersebut di atas, selanjutnya akan Majelis Hakim tuangkan dalam pertimbangan- pertimbangan hukum di bawah ini;

Menimbang, bahwa dengan telah diperolehnya fakta-fakta tersebut di atas, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan untuk menentukan sejauh manakah fakta-fakta yang terungkap didepan persidangan dapat menjadi penilaian Majelis Hakim dalam menentukan perbuatan Terdakwa Dr. Eko Budiwiyono, MBA, yang memenuhi unsur dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
Menimbang, bahwa Terdakwa Dr. Eko Budiwiyono, MBA, didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dalam bentuk dakwaan Subsidaritas yaitu: Primair Perbuatan Terdakwa Dr. EKO BUDIWIYONO, MBA., bersama-sama dengan MULYATNO WIBOWO, GUSTI INDRA RAHMADIANSYAH (yang perkaranya diajukan penuntutan secara terpisah) beserta DULLES TAMPUBOLON, HENDRI KARTIKA ANDRI dan H. SUPENDI bin AMIR (yang perkaranya sudah diajukan ke persidangan dan sudah diputus oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 UU Nomor: 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo UU Nomor: 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU Nomor: 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, Subsidair: Perbuatan Terdakwa Dr. EKO BUDIWIYONO, MBA., bersama-sama dengan MULYATNO WIBOWO, GUSTI INDRA RAHMADIANSYAH (yang perkaranya diajukan penuntutan secara terpisah) beserta DULLES TAMPUBOLON, HENDRI KARTIKA ANDRI dan H. SUPENDI bin AMIR (yang perkaranya sudah diajukan ke persidangan dan sudah diputus oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 3 jo Pasal 18 UU Nomor: 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo UU Nomor: 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU Nomor: 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP;
Menimbang, bahwa oleh karena surat dakwaan disusun secara Subsidaritas, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwan Primair Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-undang Nomor: 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang-undang Nomor: 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor: 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, dan apakah Terdakwa Dr. Eko Budiwiyono, MBA, dalam dakwaan aquo telah memenuhi unsur sebagaimana didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut;
Menimbang, bahwa ketentuan yang termaktub dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor: 31 Tahun 1999 rumusannya berbunyi:
“Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)”;
Menimbang, bahwa rumusan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor: 31 Tahun 1999 tersebut unsur-unsurnya meliputi:

Setiap orang;
Secara melawan hukum;
Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
Yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan unsur- unsur selanjutnya dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor: 31 Tahun 1999 tersebut, dan setelah Majelis Hakim mencermati keseluruhan unsur-unsur dalam Pasal 2 ayat (1) tersebut ternyata salah satu unsur yang essensial adalah unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang sebagaimana Penjelasan Pasal 1 butir 3 Ketentuan Umum Undang-undang Nomor: 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor: 20 Tahun 2001 adalah orang perorangan atau korporasi. Dalam rumusan ”setiap orang” tersebut tidak disyaratkan adanya sifat tertentu yang harus dimiliki (persoonlijk bestanddeel) dari seorang pelaku, sehingga pelaku dapat siapa saja (subyek hukum) sebagai pendukung hak dan kewajiban yang apabila melakukan suatu perbuatan kepada orang tersebut dapat dipertanggung-jawabkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa rumusan setiap orang dalam Pasal 1 butir 3 Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tersebut, Majelis Hakim berpendapat ialah siapa saja, artinya setiap orang yang karena kedudukan atau jabatan dan perbuatannya yang didakwakan melakukan suatu tindak pidana korupsi, baik ia pegawai negeri atau bukan pegawai negeri, dan mampu bertanggung-jawab atas perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa dari pengertian unsur setiap orang tersebut di atas, jika dihubungkan dengan pengertian unsur setiap orang yang termaktub dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor: 31 Tahun 1999, Majelis Hakim berpendapat bahwa pengertian setiap orang dalam Pasal 2 ayat (1) tersebut sifatnya umum yakni pelaku tindak pidana korupsi sebagai pegawai negeri atau bukan pegawai negeri;

Menimbang, bahwa pengertian unsur setiap orang yang termaktub dalam Pasal 3 Undang-undang Nomor: 31 Tahun 1999 unsurnya sama dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor: 31 Tahun 1999, namun yang menjadi unsur pembeda adalah unsur setiap orang dalam Pasal 3 adalah terletak pada adanya predikat unsur jabatan atau kedudukan yang tidak terdapat di dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor: 31 Tahun 1999;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang dalam Pasal 3 adalah pelaku tindak pidana korupsi hanya orang perorangan yang memangku suatu jabatan atau kedudukan. Istilah kedudukan disamping perkataan jabatan jika diartikan sebagai fungsi pada umumnya, maka setiap orang yang secara formal mempunyai jabatan adalah juga mempunyai kedudukan, dan jabatan atau kedudukan yang dimiliki oleh seseorang berarti subyek hukum orang ini tidak berlaku untuk semua orang, tetapi hanya berlaku bagi orang yang memiliki jabatan atau kedudukan tertentu;

Menimbang, bahwa orang yang memiliki jabatan atau kedudukan, dan apakah jabatan atau kedudukan ini merupakan jabatan publik yang ada pada kualitas pegawai Negeri saja? Tidak ada keterangan dalam undang-undang, oleh karena itu memangku suatu jabatan atau kedudukan dapat diartikan juga termasuk orang yang memiliki jabatan atau kedudukan dalam hukum privat dan dia memiliki kewenangan atau hak untuk melaksanakan perbuatan-perbuatan tertentu dalam melaksanakan tugas-tugasnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian unsur setiap orang dalam Pasal 2 dan Pasal 3 tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa pengertian unsur setiap orang dalam Pasal 3 memiliki sifat kekhususan tersendiri, yang tidak terdapat dalam Pasal 2;

Menimbang, bahwa sesuai dengan asas spesialitas, apabila dalam waktu, tempat dan obyek yang sama saling diperhadapkan antara ketentuan yang bersifat umum dengan ketentuan yang bersifat khusus, maka yang diterapkan adalah ketentuan yang bersifat khusus;

Menimbang, bahwa jika dilihat status personalitas Terdakwa Dr. Eko Budiwiyono, BMA, a quo dalam jabatan dan kedudukan sebagai Direktur Utama Bank DKI diangkat berdasarkan Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham

Luas Biasa (RUPSLB) PT. Bank DKI sesuai Akta Nomor: 84 tanggal 27 Desember 2010 yang dibuat oleh Poerbaningsih Adi Warsito, Notaris di Jakarta, diangkat kembali berdasarkan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT. Bank DKI sesuai Akta Nomor: 1 tanggal 5 Januari 2015 yang dibuat oleh Ashoya Ratam, Notaris di Jakarta, mempunyai wewenang sebagai berikut:

Dalam menjalankan pengurusan atau pengelolaan Bank dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab untuk kepentingan Bank sesuai dengan Kewenangan dan tanggung-jawabnya sejalan dengan maksud dan tujuan Bank dengan kebijakan yang dipandang tepat, dalam batas yang ditentukanm dalam Undang-undang PT. dan/atau Anggaran dasar Bank serta peraturan Perundang-undangan lainnya;
Mengurus kekayaan Bank sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
Menetapkan susunan organisasi dan tata kerja Bank dengan persetujuan Dewan Komisaris;
Melakukan koordinasi dengan Lembaga Keuangan dan Lembaga Perbankan terkait;
Menimbang, bahwa berdasarkan kewenangannya Terdakwa Dr. Eko Budiwiyono, MBA sebagai Direktur Utama PT. Bank DKI tersebut, maka menurut Majelis Hakim Terdakwa Dr. Eko Budiwiyono, MBA dapat dikualifisir sebagai orang perorangan sebagaimana dimaksud dalam unsur setiap orang dalam Pasal 3;
Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa Dr. Eko Budiwiyono, MBA, sebagai orang perorangan sebagaimana dimaksud dalam unsur setiap orang dalam Pasal 3, maka unsur setiap orang dalam Pasal 2 ayat (1) tidak meliputi atas diri Terdakwa Dr. Eko Budiwiyono, MBA, oleh karenanya unsur setiap orang dalam Pasal 2 ayat (1) sebagaimana dalam dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum tidak dapat dikenakan/diterapkan atas diri Terdakwa Dr. Eko Budiwiyono, MBA, oleh karenanya terhadap dakwaan Primair tersebut haruslah dinyatakan tidak dapat dibuktikan;
Menimbang, bahwa dengan tidak terbuktinya unsur setiap orang dalam Pasal 2 ayat (1) tersebut, maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan unsur-unsur selanjutnya, oleh sebab itu Majelis Hakim membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primair Pasal 2 ayat (1) tersebut;
Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair telah dinyatakan tidak terbukti, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Subsidair Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-undang Nomor: 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang-undang Nomor: 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor: 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, yang rumusannya berbunyi:
“Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atas denda paling sedikit Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)”;
Menimbang, bahwa rumusan yang termaktub dalam dakwaan Subsidair: Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-undang Nomor: 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP unsur-unsurnya meliputi:

Setiap orang;
Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan;
Yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara;
Pasal 18 tentang pidana tambahan berupa uang pengganti
Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP tentang penyertaan/delneming;
Pasal 64 ayat (1) KUHP tentang perbuatan berlanjut (voorgezett handeling);

Ad. 1. Unsur “Setiap orang”.

Menimbang, bahwa pengertian unsur setiap orang dalam tindak pidana korupsi adalah orang perorangan atau korporasi, yang mana unsur setiap orang tersebut telah Majelis Hakim pertimbangkan dalam pemenuhan unsur tersebut di atas, untuk selanjutnya Majelis Hakim tidak perlu lagi menguraikan pengertian unsur setiap orang a quo;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap didepan persidangan, yang diperoleh dari keterangan para saksi, pendapat ahli, bukti surat dan barang bukti lainnya serta keterangan Terdakwa, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa Dr. Eko Budiwiyono, MBA, telah membenarkan nama dan identitasnya sebagaimana termaktub dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum No. Reg. Perk: PDS-04/PID.SUS/01/2017 yang dibacakan dalam persidangan tanggal 20 Februari 2017;
Bahwa Terdakwa Dr. Eko Budiwiyono, BMA, adalah Direktur Utama Bank DKI diangkat berdasarkan Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luas Biasa (RUPSLB) PT. Bank DKI sesuai Akta Nomor: 84 tanggal 27 Desember 2010 yang dibuat oleh Poerbaningsih Adi Warsito, Notaris di Jakarta, diangkat kembali berdasarkan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT. Bank DKI sesuai Akta Nomor: 1 tanggal 5 Januari 2015 yang dibuat oleh Ashoya Ratam, Notaris di Jakarta,
Bahwa Terdakwa Dr. Eko Budiwiyono, MBA, memahami dengan jelas apa yang didakwakan kepadanya;
Bahwa Terdakwa Dr. Eko Budiwiyono, MBA, dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, yang mampu mempertanggung-jawabkan atas perbuatan yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta dan pertimbangan hukum tersebut di atas, maka menurut Majelis Hakim unsur setiap orang yang dimaksud dalam dakwaan a quo adalah Terdakwa Dr. Eko Budiwiyono, MBA, dengan demikian unsur setiap orang incasu sudah terpenuhi dan ada dalam diri Terdakwa Dr. Eko Budiwiyono, MBA,;

Ad. 2. Unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;

Menimbang, bahwa unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi mengandung makna alternatif, kata “atau” dalam unsur kedua di atas artinya mempunyai kapasitas yang sama di dalam pemenuhan unsur tersebut, dimana dengan terpenuhinya salah satu unsur berarti telah memenuhi unsur tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain dalam hukum pidana disebut “bijkomed oogmerk” maksud selanjutnya yang tidak perlu telah tercapai pada waktu pelaku tindak pidana selesai melakukan tindak pidana tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tujuan ialah suatu kehendak yang ada dalam pikiran atau alam batin si pembuat yang ditujukan untuk memperoleh suatu keuntungan (menguntungkan) bagi dirinya sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, memperoleh suatu keuntungan atau menguntungkan artinya memperoleh atau menambah kekayaan dari yang sudah ada;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menguntungkan adalah sama artinya dengan mendapatkan untung, yaitu pendapatan yang diperoleh lebih besar dari pengeluaran. Dengan demikian yang dimaksud dengan unsur menguntungkan diri sendiri atau orang lain, atau suatu korporasi adalah sama artinya dengan mendapatkan untung untuk diri sendiri atau orang lain, atau suatu korporasi;

Menimbang, bahwa pengertian diri sendiri artinya untuk kepentingan pribadinya, orang lain artinya orang selain pribadinya, sementara pengertian korporasi sesungguhnya juga bukan pribadinya seperti orang lain, tetapi substansi pengertian korporasi yang berbeda dengan pengertian orang yang dijelaskan dalam Pasal 1 butir 1 adalah kumpulan orang dan atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 813 K/PID/1987 tanggal 29 Juni 1989 dalam pertimbangan hukumnya menyebutkan bahwa menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu badan cukup dinilai dari kenyataan yang terjadi atau dihubungkan dengan prilaku Terdakwa sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya karena jabatan atau kedudukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pengertian unsur dimaksud, dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap didepan persidangan a quo yang diperoleh dari keterangan para saksi, pendapat ahli, adanya bukti surat, barang bukti lainnya serta keterangan Terdakwa, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

Bahwa H. Supendi adalah sebagai pemegang saham mayoritas PT. Likotama Harum;
Bahwa sebagai pemegang sama mayoritas PT. Likotama Harum, kemudian H. Supendi menunjuk Samsul Bahri sebagai Direktur Utama PT. Likotama Harum sesuai dengan Berita Acara Rapat Perseroan Terbatas. PT. Lotama Harum yang dituangkan dalam Akta Nomor: 359 tanggal 31 Desember 2010 dibuat oleh Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah Herry Sosiawan, SH;
Bahwa pada tanggal 16 Februari 2011, H. Supendi meminta Samsul Bahri selaku Direktur Utama PT. Likotama Harum untuk menandatangani surat Permohonan Peningkatan Fasilitas Kredit Modal Kerja (KMK) atas nama PT. Likotama Harum Nomor: 008/S.Pemb/LH-DKI/II/2011 tertanggal 16 Februari 2011 kepada Bank DKI yang sebelumnya plafond maksimal Rp. 14.000.000.000,- (empat belas milyar rupiah) menjadi Rp. 190.000.000.000,- (seratus sembilan puluh milyar rupiah), dengan melampirkan dokumen-dokumen berupa: data-data keuangan, data pegawai PT. Likotama Harum, dan data-data proyek yang akan dikerjakan oleh PT. Likotama Harum pada tahun 2011 dan tahun 2012;
Bahwa dengan risalah rapat komite kredit tanggal 11 April 2011 mengenai pembahasan permohonan perpanjangan dan penambahan fasilitas Kredit Modal Kerja (KMK) atas nama PT. Likotama Harum yang tertuang di dalam Memorandum Analisa Kredit Nomor: 059/GKM-Korp/III/ 1 2011 tanggal 18 Maret 2011, telah disetujui permohonan perpanjangan dan penambahan fasilitas Kredit Modal Kerja atas nama PT. Likotama Harum sebesar Rp. 140.000.000.000,- (seratus empat puluh miyar rupiah);
Bahwa dalam Memorandum Analisa Kredit tersebut menyebutkan bahwa H. Supendi sebagai Key Person atau seorang yang berperan paling penting di PT. Likotama Harum, dan sebagai dasar untuk pemberian kredit kepada PT. Likotama Harum;
Bahwa pada tanggal 7 Desember 2011 Samsul Bahri selaku Direktur Utama PT. Likotama Harum mengajukan surat permohonan pencairan kredit Nomor: 016/LH/DKI/XII/2011 tanggal 7 Desember 2011 yang intinya menyampaikan permohonan pencairan SPK sebesar Rp. 20.000.000.000,- (dua puluh milyar rupiah) dengan menyebutkan dana tersebut akan dipergunakan untuk membiayai pengadaan konstruksi bangunan sisi udara (multiyears 4 tahun) dengan nilai pekerjaan Rp. 389.910.554.000,- (tiga ratus delapan puluh sembilan milyar sembilan ratus sepuluh juta lima ratus lima puluh empat ribu rupiah);
Bahwa berdasarkan memorandum Nomor: 267/GKM-KNS/XII/2011 tanggal 12 Desember 2011 yang ditandatangani oleh Karen Ezana selaku Divisi Korporasi Non Sindikadi dan Dulles Tampubolon selaku Pemimpin Group Komersial dan Korporasi, yang selanjutnya dilakukan review oleh GMRK yang dituangkan dalam memorandum Nomor: 2911/GMRK/XII/11 tanggal 12 Desember 2011, perihal penarikan kredit PT. Likotama Harum yang ditandatangani oleh Gunawan Aming selaku Pemimpin Divis Administrasi Kredit sebagai pengusul dan disetujui oleh Budi Pudjiono selaku Pemimpin Group Management Risiko, kemudian Bank DKI mentransfer dana sebesar Rp. 20.000.000.000,- (dua puluh milyar rupiah) kepada PT. Likotama Harum;
Bahwa selanjutnya sebelum Kredit Modal Kerja – Surat Perintah kerja (KMK – SPK) PT. Likotama Harum jatuh tempo pada tanggal 6 Juni 2012, H. Supendi kembali meminta Samsul Bahri selaku Direktur Utama PT. Likotama Harum mengajukan permohonan perpanjangan dan penambahan plafon kredit Nomor: 028/LH/DKI/IV/2012 tanggal 18 April 2012, dari semula sebesar Rp. 102.500.000.000,- (seratus dua milyar lima ratus juta rupiah) ditambah sebesar Rp. 147.500.000.000,- (seratus empat puluh tujuh milyar lima ratus juta rupiah), sehingga menjadi Rp. 250.000.000.000,- (dua ratus lima puluh milyar rupiah);
Bahwa oleh karena PT. Likotama Harum merupakan debitur eksisting group komersial dan korporasi – Divisi Komersial Bank DKI sejak tahun 2006, sesuai dengan suratnya tanggal 18 April 2012, PT. Likotama Harum mengajukan penambahan plafond KMK – SPK dari Rp. 102.500.000.000,- (seratus dua milyar lima ratus juta rupiah) menjadi Rp. 250.000.000.000,- (dua ratus lima puluh milyar rupiah); mengingat nilai proyek eksisting dan rencana proyek pada tahun 2012 – 2013 mencapai Rp. 1.578.000.000.000,- sehingga perusahaan memerlukan tambahan modal kerja dari Bank DKI berupa cash loan;
Bahwa berdasarkan Memorandum Analisa Kredit (MAK) Nomor: 183/GKM- Korp/V/2012 tanggal 10 Mei 2012, selanjutnya disetujui dengan ketentuan:
1. Penambahan limit yang disetujui Rp. 30.000.000.000,- (tiga puluh milyar rupiah);
2. Agunan berupa penjaminan asuransi sebesar Rp. 60.000.000.000,- (enam puluh milyar rupiah);
Bahwa selanjutnya Samsul Bahri selaku Direktur Utama PT. Likotama Harum mengajukan surat permohonan pencairan kredit Nomor: 082/LH/DKI/X/2012 tanggal 22 Oktober 2012 perihal permohonan pencairan kredit sebesar Rp. 20.000.000.000,- (dua puluh milyar rupiah) yang pengunaannya untuk pembangunan pelabuhan kawasan dorak, dan atas permohonannya tersebut selanjutnya dilakukan pencairan oleh Bank DKI sebesar Rp. 20.000.000.000,- (dua puluh milyar rupiah);
Bahwa sebelum KMK-SPK jatuh tempo tanggal 6 Juni 2013, H. Supendi kembali meminta Samsul Bahri Direktur Utama PT. Likotama Harum untuk mengajukan surat permohonan perpanjangan dan penambahan fasilitas kredit Nomor: 016/LH/DKI/IV/2013 tanggal 18 April 2013, yang pada pokoknya memohon perpanjangan dan penambahan fasilitas kredit Rp. 250.000.000.000,- (dua ratus lima puluh milyar rupiah);
Bahwa atas surat permohonan tersebut, selanjutnya Group Komersial dan Korporasi yaitu sdr. Hendri Kartika dan Group Manajemen Resiko Kredit yaitu Setiorini, dan I Ketut Satra Pimpinan Divisi Korporasi Non Sindikasi serta Gusti Indra Rahmadiansyah (Pimpinan Divisi Risiko Kredit I) selaku Komite Kredit Tingkat Pertama menyusun permohonan tersebut dalam Memorandum Analisa Kredit (MAK) Nomor: 247/GKK-DK/V/2013 tanggal 10 Mei 2013, dan mengusulkan ke Komite Kredit Tingkat Kedua, kemudian diusulkan ke ke Group Kepatuhan dan Hukum;
Bahwa selanjutnya pada pertemuan di Hotel Kempenski Jakarta yang dihadiri oleh Dulles Tampubolon, Gusti Indra Rahmadiansyah, I Ketut Satra, dengan H. Supendi yang kemudian hadir pula Mulyatno Wibowo, dimana dalam pertemuan tersebut membahas tentang adanya permasalahan atas peminjaman bendera perusahaan oleh H. Supendi, bahwa H. Supendi bersedia untuk mengambil alih saham 50 % dari PT. Relis Sapindo Utama, PT. Glinding Mas Wahana, dan PT. Mangkubuana Hutama Jaya;
Bahwa berdasarkan Nota Dinas Nomor: 09/29/Div.Kep/V/2013 tanggal 29 Mei 2013 yang ditandatangani oleh Y. Sugiharto selaku Pemimpin Divisi Kepatuhan, yang pada pokoknya berkesimpulan sebagai berikut:
1. KAP yang dipergunakan oleh PT. Likotama Harum bukan rekanan Bank;
2. Tidak terdapat foto copy dan NPWP atas nama Supendi (Komisaris PT. Likotama Harum);
3. Tidak terdapat informasi ijin usaha jasa konstruksi (IUJK). Hal ini telah disampaikan pada hasil uji kepatuhan terdahulu dan sampai saat ini tidak terdapat informasi mengenai hal tersebut pada MAK;
4. Nomor Pengenal Infortir Khusus (NPIK) Nomor: 1.36.19.07.07459 telah habis masa berlakunya tanggal 17 April 2013;
5. Terdapat nilai pertanggungan asuransi lebih rendah dari nilai pasar agunan yaitu:
  - Nilai pertanggungan asuransi atas bangunan pada SHM No. 04215/Kelapa Dua sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), sedangkan nilai pasar agunan sebesar Rp. 586.000.000,- (lima ratus delapan puluh enam juta rupiah);
  - Nilai pertanggungan asuransi atas bangunan pada SHM Nomor: 237/ Panin Bank sebesar Rp. 1.793.000.000,- (satu milyar tujuh ratus sembilan puluh tiga juta rupiah), sedangkan nilai pasar agunan sebesar Rp. 2.178.000.000,- (dua milyar seratus tujuh puluh delapan juta rupiah)
Bahwa pada saat proses penyusunan Memorandum Analisa Kredit Nomor: 247/GKK-DK/V/2013 tanggal 10 Mei 2013, posisi fasilitas eksisting PT. Likotama Harum (dana yang masih outstanding atau telah dipergunakan oleh PT. Likotama Harum yang ditarik dari fasilitas kredit sebelumnya dan belum dikembalikan ke Bank DKI per tanggal 1 Mei 2013 yang jatuh tempo tanggal 6 Juni 2013 sebesar Rp. 116.723.000.000,- (seratus enam belas milyar tujuh ratus dua puluh tiga juta rupiah) dengan status lancar;
Bahwa pada tanggal 29 Mei 2013, Dulles Tampubolon selaku pimpinan Group Komersial dan Korporasi, Danan Linggar Sasongko selaku Pj. Pimpinan Gropu Manajemen Risiko Kredit, selaku Komite Tingkat Kedua, I Ketut Satra selaku Pimpinan Divisi Korporasi Non Sindikasi dan Gusti Indra Rahmadiansyah selaku pimpinan Divisi Risiko Kredit I, mengajukan Memorandum Analisa Kredit Nomor: 247/GKK-DK/V/2013 tanggal 10 Mei 2013 ke Rapat Komiet Kredit, dimana pada saat itu Terdakwa Dr. Eko Budiwiyono, MBA, selaku Direktur Utama Bank DKI adalah selaku Komite Kredit Kategori A, yang selanjutnya memutuskan untuk menyetujui usulan Memorandum Analisa Kredit Nomor: 247/GKK-DK/V/2013 tanggal 10 Mei 2013, dengan tambahan ketentuan sebagai berikut:
1. Fasilitas BG tetap sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah);
2. Untuk proyek-proyek yang akan dibiayai oleh Bank DKI wajib menggunakan BG yang diterbitkan oleh Bank DKI (syarat lain- lain dan surat pernyataan dari Debitur);
3. Pada saat perpanjangan penutupan asuransi, nilai pertanggungan asuransi bangunan disesuaikan menjadi sebesar nilai pasarnya (syarat penarikan kredit);
Bahwa berdasarkan Hasil Rapat Komite Kredit tanggal 29 Mei 2013, kemudian dibuat Risalah Keputusan Komite Kredit Kategori A I, yang ditandatangani oleh Dulles Tampubolon, Danan Linggar Sasongko, I Ketut Satra, dan Gusti Indra Rahmadiansyah, serta Komite Kredit Kategori AI yaitu Terdakwa Dr. Eko Budiwiyono selaku Direktur Utama, Benny Santoso selaku Direktur Keuangan dan Mulyatno Wibowo selaku Direktur Pemasaran;
Bahwa dengan adanya persetujuan Memorandum Analisa Kredit Nomor: 247/GKK-DK/V/2013 tanggal 10 Mei 2013, selanjutnya Dulles Tampubolon mewakili Bank DKI dan Samsul Bahri selaku Direktur Utama PT. Likotama Harum menandatangani addendum perjanjian perpanjangan dan penambahan fasilitas kredit pada tanggal 8 Juli 2013, sesuai degan Akta Nomor: 21 tanggal 08 Juli 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, SH, Notaris di Jakarta;
Bahwa dalam Memorandum Analisa Kredit Nomor: 247/GKK-DK/V/2013 tanggal 10 Mei 2013, telah mencantumkan bahwa PT. Relis Sapindo Utama, PT. Mangkubuana Hutama Jaya dan PT. Blindingmas Wahana adalah anak perusahaan dari PT. Likotama Harum, sementara jual-beli saham ketiga perusahaan tersebut belum dilakukan oleh PT. Likotama Harum;
Bahwa walaupun jual beli saham belum dilakukan oleh PT. Likotama Harum, namun Samsul Bahri selaku Direktur Utama PT. Likotama Harum tetap mengajukan pencairan, dan selanjutnya Group Komersial dan Korporasi (GKK) dan Group Management Resiko Kredit (GMRK) memproses pencairan kredit PT. Likotama Harum dengan membuat dan menandatangani Memorandum yaitu:
1. Memorandum Nomor: 634/GKK-DK/X/2013 tanggal 10 Oktober 2013 sebagai tindak lanjut dari Surat Permohonan Pencairan Kredit dari SAMSUL BAHRI (selaku Direktur PT. LIkotama Harum) Nomor: 029/SP/LH-DKI/X/2013 tanggal 10 Oktober 2013, yang pada pokoknya memohon pencairan dana untuk proyek dari Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika, Pemerintah Kabupaten Paser sebesar Rp.55.000.000.000,- (lima puluh milyar rupiah) dalam pengadaan konstruksi bangunan Bandara Sisi Udara (multi years 5 tahun);
2. Memorandum Nomor: 763/GKK-DK/XI/2013 tanggal 26 Nopember 2013 sebagai tindak lanjut dari Surat Permohonan Pencairan Kredit dari SAMSUL BAHRI selaku Direktur PT. LIkotama Harum Nomor: 035/SP/LH-DKI/XI/2013 tanggal 26 Nopember 2013, yang pada pokoknya memohon pencairan dana untuk proyek Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika, Pemerintah Kabupaten Paser sebesar Rp.20.000.000.000,- (dua puluh milyar rupiah) dalam pengadaan konstruksi bangunan Bandara Sisi Udara (multi years 5 tahun);
Bahwa pencairan dana kredit tersebut tidak digunakan untuk proyek yang dikerjakan oleh PT. Likotama Harum sebagaimana yang ditentukan dalam MAK Nomor: 247/GKK-DK/V/2013 tanggal 10 Mei 2013, akan tetapi digunakan untuk proyek pembangunan Hotel Kesambi Semarang Jawa Tengah;
Bahwa setelah pencairan dana kredit tersebut, selanjutnya H. Supendi melakukan pengalihan saham dan penggantian pengurus PT. Likotama Harum, baik atas nama H. Supendi dan anaknya Dewiayana Supianti kepada Samsul Bahri, Agus Proyanto, dan Alfin Masyhar sesuai Akte Nomor: 163 dan 164 tanggal 30 Agustus 2013 dan Akte No. 475, 476 dan 477 tanggal 29 Nopember 2013, yang masing-masing dibuat dihadapan Notaris Herry Sosiawan tentang Berita Acara Rapat PT. Likotama Harum, sehingga susu Pengurus PT. Likotama Harum menjadi:
- Direktur : Samsul Bahri;
- Dewan Komisaris :
Komisaris Utama: Agus Priyanto;
Komisaris : Alfin Masyhar;
Bahwa setelah perubahan susunan pengurus baru PT. Likotama Hatum tersebut, selanjutnya H. Supendi meminta Samsul Bahri selaku Direktur PT. Likotama Harum untuk mengajukan surat permohonan persyaratan pencairan kredit kepada Bank DKI Jakarta melalui Surat Nomor: 007/LH- DKI/II/2014 tanggal 13 Februari 2014;
Bahwa dengan adanya surat permohonan pencairan PT. Likotama Harum tersebut, selanjutnya Group Komersial dan Korporasi dan Group Manajemen Risiko Kredit merekomendasikan/mengusulkan permohonan kredit debitur/ calon debitur korporasi non sindikasi PT. Likotama Harum sebagaimana tercantum dalam Memorandum Analisa Kredit (MAK) Nomor: 164/GKK-DK-/ II/2014 tanggal 25 Pebruari 2014 kepada Dulles Tampubolon dan Gusti Indra Rahmadiansyah, selanjutnya diusulkan ke Group Kepatuhan dan Hukum untuk dimintakan uji kepatuhan dan masukan/saran dari unit legal, dengan mencantumkan ringkasan diantaranya adalah kemampuan finansial dan sumber pelunasan kredit, DSCR Likotama Tahun 2013 di atas 100 % sehingga perusahaan dapat memenuhi kewajiban pokok dan bunga kepada Bank dengan baik;
Bahwa dalam MAK Nomor: 164/GKK-DK-/II/2014 tanggal 25 Pebruari 2014 tidak mencantumkan adanya pengalihan salam PT. Likotama Harum dari H. Supendi dan Dewiyana Supianti kepada Agus Priyanto dan Alfin Masyhar;
Bahwa pada tanggal 5 Maret 2014, Dulles Tampubolon dan Gusti Indra Rahmadiansyah selaku Komite Kredit Tingkat Kedua, beserta Komite Kredit Tingkat Pertama yaitu I Ketut Satra dan Grup Komersial dan Korporasi yaitu Hendri Kartika Andri selaku Acount Manajer Korporasi II dan Group Manajemen Risiko Kredit yaitu Setiorini selaku Risk Officer Unit Risiko Kredit I mengajukan MAK Nomor: 164/GKK-DK-/II/2014 tanggal 25 Pebruari 2014 ke Rapat Komite Kredit, dimana pada saat itu Terdakwa Dr. Eko Budiwiyono, MBA, selaku Direktur Utama Bank DKI selaku Komite Kredit Kategori A I menghadiri rapat bersama Mulyatno Wibowo selaku Direktur Pemasaran Bank DKI, dan memutuskan untuk menyetuuji usulan MAK Nomor: 164/GKK-DK-/ II/2014 tanggal 25 Pebruari 2014 tersebut, dengan menambah ketentuan “dana tagihan proyek pekerjaan Pembangunan Pelabuhan Kawasan Dorak Selat Panjang Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika yang masuk ke rekening escrow atas nama PT. Glinding Mas Wahana di Bank DKI harus dipergunakan untuk menurunkan baki debet KMK SPK pada hari yang sama”;
Bahwa hasil Rapat Komite Kredit tanggal 5 Maret 2014 tersebut kemudian dibuat Risalah Keputusan Komite Kredit Katagori A1, yang selanjutnya ditanda tangani oleh Komite Kredit Tingkat Kedua oleh Dulles Tampubolon, Riana Vitasari dan Gusti Indra Rahmadiansyah, I Ketut Satra, serta Komite Kredit Katagori A1 yaitu Terdakwa Dr. Eko Budiwiyono, MBA, selaku Direktur Utama, Benny Santoso selaku Direktur Keuangan, dan Mulyatno Wibowo Direktur Korporasi dan Syariah serta Martono Soeprapto selaku Direktur Operasional;
Bahwa sebelum KMK – SPK jatuh tempo pada tanggal 6 Juni 2014, H. Supendi meminta kepada Samsul Bahri selaku Direktur PT. Likotama Harum untuk mengajukan permohonan perpanjangan fasilitas KMK – SPK, selanjutnya Samsul Bahri mengirimkan surat nomor: 018/IH/DKI/IV/2014 tanggal 17 April 2014;
Bahwa dengan adanya Surat Permohonan Perpanjangan Fasilitas KMK tersebut, selanjutnya Grup Komersial dan Korporasi yaitu: Hendra Kartika Andri selaku Acount Manajer Korporasi tanpa melakukan review atas pengumpulan data dan memastikan atas kelengkapan/keakuratan data serta informasi debitur/calon debitur PT. Likotama Harum bersama dengan Group Manajemen Risiko Kredit yaitu: Setiorini selaku Risk Officer Unit Risiko Kredit dan Komite Kredit Tingkat Pertama yaitu I Ketut Satra selaku Pjs. Pemimpin Divisi Korporasi dan Gusti Indra Rahmadiansyah selaku Pemimpin Divisi Risiko Kredit menyusun permohonan tersebut dalam Memorandum Analisa Kredit (MAK) Nomor: 442/GKK-DK-/V/2014 tanggal 22 Mei 2014;
Bahwa selanjutnya Grup Komersial dan Korporasi dan Group Manajemen Risiko Kredit mengusulkan MAK tersebut kepada Dulles Tampubolon dan Danan Linggar Sasongko selaku Komite Kredit Tingkat Kedua, selanjutnya Dulles Tampubolon dan Danan Linggar Sasongko merekomendasikan permohonan tersebut ke Group Kepatuhan dan Hukum dengan mencantumkan ringkasan diantaranya menyatakan bahwa kemampuan finansial dan sumber pelunasan kredit: DSCR Likotama diproyeksikan di atas 100 % sehingga perusahaan dapat memenuhi kewajiban pokok dan bunga kepada Bank dengan baik;
Bahwa kemudian tanggal 25 Juni 2014, Dulles Tampubolon dan Danan Linggar Sasongko selaku Komite Kredit Tingkat Kedua, beserta Komite Kredit Tingkat Pertama yaitu I Ketut Satra dan Gusti Indra Rahmadiansyah mengajukan MAK Nomor: 442/GKK-DK-/V/2014 tanggal 22 Mei 2014 tersebut ke Rapat Komite Kredit;
Bahwa Kemudian dalam Rapat Komite Kredit tersebut disetujui usulan Memorandum Analisa Kredit (MAK) Nomor: 442/GKK-DK-/V/2014 tanggal 22 Mei 2014 tersebut dengan tambahan ketentuan “untuk meningkatkan kinerja perusahaan agar pengurus yang diindikasikan bermasalah perlu di evaluasi/ diganti”, dengan fasilitas kredit sebagai berikut:
A. Fasilitas KMK SPK:
1. Limit Kredit : Rp.230.000.000.000,- (dua ratus tiga puluh miliar rupiah);
2. Jangka Waktu Fasilitas: 12 (dua belas) bulan sejak jatuh tempo tanggal 6 Juni 2014 sampai dengan tanggal 6 Juni 2015;
3. Suku Bunga : 12,5% p.a dan dapat ditinjau setiap saat pembayaran bunga dilakukan setiap bulan tanggal 25;
4. B. Fasilitas Bank Garansi:
1. Plafon BG : Rp.10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah);
2. Jangka Waktu Fasilitas: 12 (dua belas) bulan sejak jatuh tempo tanggal 6 Juni 2014 s.d. tanggal 6 Juni 2015;
Bahwa berdasarkan baki debet dana yang sudah diserap oleh PT. Likotama Harum tertanggal 26 April 2014 sebesar Rp. 200.228.000.000,- (dua ratus milyar dua ratus dua puluh delapan juta rupiah), dan belum dapat dikembalikan ke Bank DKI, baru dilakukan pembayaran bunga;
Bahwa untuk menghindari jatuh tempo kredit yang mewajibkan PT. Likotama Harum melakukan pembayaran pokok kredit dan bunganya, selanjutnya Grup Komersial dan Korporasi yaitu Hendri Kartika Andri selaku Acount Manajer Unit Korporasi II dan Setiorini selaku Risk Officer Unit Risiko Kredit I dan Komite Kredit Tingkat Pertama yaitu I Ketut Satra selaku Pemimpin Divisi Korporasi II dan Gusti Indra Rahmadiansyah selaku Pemimpin Divisi Risiko Kredit I membuat Memorandum Analisa Kredit (MAK) Reaktivasi No. 575/GKK-DKM/VI/2014 tanggal 30 Juni 2014, dan selanjutnya pada tanggal 30 Juni 2014 membahasnya dalam Rapat Komite Kredit Katagori B;
Bahwa hasil Rapat Komite Kredit Katagori B tanggal 30 Juni 2014 tersebut, selanjutnya dibuatkan Risalah Keputusan Komite Kredit Katagori B yang ditandatangani oleh Dulles Tampubolon dan Danan Linggar Sasongko selaku Komite Kredit Tingkat Kedua, serta Komite Kredit Tingkat Pertama yaitu I Ketut Satra dan Gusti Indra Rahmadiansyah Pemimpin Divisi Risiko Kredit I, yang memutuskan disetujui permohonan reaktivasi fasilitas kredit atas nama PT. Likotama Harum dengan ketentuan sebagai berikut:
1. KMK SPK plafon sebesar Rp.230.000.000.000,- (dua ratus tiga puluh milyar rupiah);
2. Bank Garansi sebesar Rp.10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah);
3. Reaktivasi ini diusulkan selama 2 (dua) bulan sejak tanggal 6 Juni 2014 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2014;
Bahwa sampai dengan bulan Juli 2014, PT. Likotama Harum tidak lagi melakukan pembayaran baik pokok maupun bunganya, dan sampai dengan jatuh tempo kredit pada tanggal 06 Agustus 2014, PT. Likotama Harum masih belum juga membayar premi asuransi, comitmen fee, bahkan tidak membayar pokok maupun bunganya, sehingga Grup Komersial dan Korporasi yaitu Hendri Kartika Andri dan Setiorini, dan Komite Tingkat Pertama yaitu Endah Laksmitri, Gusti Indra Rahmadiansyah membuat Memorandum Analisa Kredit (MAK) Reaktivasi Nomor. 696/GKK-DK/VIII/2014 tanggal 26 Agustus 2014, dan selanjutnya pada tanggal 28 Agustus 2014 membahasnya dalam Rapat Komite Kredit Katagori B;
Bahwa berdasarkan hasil Rapat Komite Kredit Katagori B tanggal 28 Agustus 2014 tersebut, selanjutnya dibuatkan Risalah Keputusan Komite Kredit Katagori B yang ditanda-tangani oleh Dulles Tampubolon dan Danan Linggar Sasongko selaku Komite Kredit Katagori B, beserta Komite Kredit Tingkat Pertama yaitu Endah Laksmitri dan Gusti Indra Rahmadiansyah memutuskan disetujui usulan resktivasi ke - II fasilitas kredit atas nama PT. Likotama Harum dengan rincian sebagai berikut:
1. KMK SPK plafon sebesar Rp.230.000.000.000,- (dua ratus tiga puluh milyar rupiah);
2. Bank Garansi sebesar Rp.10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah);
3. Reaktivasi ini diusulkan selama 2 (dua) bulan sejak tanggal 6 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2014;
Bahwa sampai dengan buan Juli 2014 PT.Likotama Harum tidak lagi melakukan pembayaran baik pokok maupun bunga, dan sampai dengan jatuh tmpo tanggal 06 Agustus 2014. PT.Likohama Harum masih belum membayar premi asuransi, comitment fee, bahkan tidak membayar pokok maupun bunganya;
Bahwa tanggal 24 Oktober 2014 dan tanggal 19 Nopember 2014 Bank DKI mengajukan klaim asuransi ke PT. Jasindo, namun PT. Jasindo melalui surat No. SD.1770/403-1/XII/2014 tanggal 01 Desember 2014 menolak pengajuan klaim tersebut dengan alasan keterlambatan, hal tersebut dikarenakan adanya 2 (dua) kali reaktifasi terhadap kredit PT. Likotama Harum, yang seharusnya klaim asuransi tersebut diajukan paling lambat tanggal 06 September 2014, sehingga PT. Bank DKI mengalami kehilangan potensi pengembalian sebagian kerugian dari kredit macet PT. Likotama Harum sebesar Rp. 100.000.000.000,- (seratus milyar rupiah);
Bahwa terhadap dana Kredit Modal Kerja (KMK) dari Bank DKI tersebut tidak sepenuhnya dipergunakan oleh PT. Likotama Harum untuk pekerjaan pembangunan ke 4 (empat) proyek tersebut, akan tetapi sebagian digunakan untuk kepentingan lain, seperti pembayaran cicilan leasing alat berat dan kendaraan, dan juga telah digunakan untuk kepentingan H. Supendi dan keluarganya;
Bahwa kemudian juga H. Supendi melakukan transfer kepada Gusti Indra Rahmadiansyah sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);

Bahwa keseluruhan dana Kredit Modal Kerja dari Bank DKI yang digunakan oleh H. Supendi dan keluarganya berjumlah Rp. 218.289.696.148,- (dua ratus delapan belas milyar dua ratus delapan puluh sembilan juta enam ratus sembilan puluh enam ribu seratus empat puluh delapan rupiah), dengan rincian sebagai berikut:

	No Tanggal Pencairan	Peruntukan	Jumlah (Rupiah)	Ket
1	13 Des 2012	Pembangunan Jembatan Selat Rengit	18.200.000.000
2	25 Jan 2013	Pembangunan Jembatan Selat Rengit	48.062.380.000
3	28 Ags 2013	Pembangunan Jembatan Selat Rengit	43.800.000.000
4	23 Okt 2012	Pembangunan Pelabuhan Kawasan Dorak	500.000.000	Isteri ybs
5	11 Jun 2012	Pembangunan Pelabuhan Kawasan Dorak	850.000.000	Isteri ybs
6	12 Des 2011	Konstruksi Bangunan Bandara Sisi Udara Tanah Grogot	700.000.000	Isteri ybs
7	6 Jan 2012	Konstruksi Bangunan Bandara Sisi Udara Tanah Grogot	4.485.000.000
8	28 Jun 2012	Konstruksi Bangunan Bandara Sisi Udara Tanah Grogot	24.435.000.000
9	28 Mar 2013	Konstruksi Bangunan Bandara Sisi Udara Tanah Grogot	26.400.000.000
10	11 Okt 2013	Konstruksi Bangunan Bandara Sisi Udara Tanah Grogot	24.230.000.000
11	27 Nov 2013	Konstruksi Bangunan Bandara Sisi Udara Tanah Grogot	13.100.000.000
12	12 Mei 2014	Konstruksi Bangunan Bandara Sisi Udara Tanah Grogot	2.075.843.777
13	30 Apr 2013	Pembangunan Gedung RSUD Kebumen	2.873.812.371
14	28 Mei 2013	Pembangunan Gedung RSUD Kebumen	8.527.660.000
15	27 Jan 2014	Pembangunan Gedung RSUD Kebumen	50.000.000
	J u m l a h		218.289.696.148

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian fakta-fakta dan pertimbangan hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa Dr. Eko Budiwiyono, MBA, tersebut, yang telah menguntungkan H. Supendi dan keluarganya dalam pemberian Kredit Modal Kerja PT. Likotama Harum sebagaimana diuraikan di atas, maka perbuatan Terdakwa Dr. Eko Budiwiyono, MBA, tersebut dapat dikualifisir sebagai perbuatan yang telah memenuhi unsur dengan tujuan menguntungkan orang lain atau suatu korporasi, dengan demikian unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi telah terpenuhi dan ada dalam perbuatan Terdakwa Dr. Eko Budiwiyono, MBA;

Ad. 3. Unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan;
Menimbang, bahwa pengertian unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan juga mengandung pengertian yang sifatnya alternatif, artinya unsur menyalahgunakan, kewenangan, dialternatifkan dengan menyalahgunakan sarana yang ada pada diri Terdakwa karena jabatan atau kedudukannya;
Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, kewenangan berarti kekuasaan/hak. Jadi yang disalahgunakan itu adalah kekuasaan atau hak yang ada pada pelaku, misalnya: untuk menguntungkan anak, saudara, atau kroni sendiri;
Menimbang, bahwa pengertian menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan harus ada hubungan kausal antara keberadaan kewenangan, kesempatan, dan sarana dengan jabatan atau kedudukan. Oleh karena memangku jabatan atau kedudukan akibatnya dia mempunyai kewenangan, kesempatan dan sarana yang timbul dari jabatan atau kedudukan tersebut. Jika jabatan atau kedudukan itu lepas, maka kewenangan, kesempatan atau sarana akan hilang, dengan demikian tidaklah mungkin ada menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana karena jabatan atau kedudukan yang sudah tidak dimilikinya;
Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian unsur tersebut di atas, dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan a quo, yang diperoleh dari keterangan para saksi, pendapat ahli, adanya bukti surat dan barang bukti lainnya, serta keterangan Terdakwa, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:
Bahwa Terdakwa Dr. Eko Budiwiyono, MBA, selaku Direktur Utama Bank DKI yang membidangi tugas melakukan supervisi kepada Grup Komersial Kredit (GKK) dan selaku Pemutus Kredit bersama Direktur Pemasaran Mulyatno Wibowo dalam pemberian Kredit Modal Kerja kepada PT Likotama Harum sejak Tahun 2011 sampai dengan 2014;
Bahwa dalam pemberian Kredit Modal Kerja kepada PT. Likotama Harum tersebut didasarkan kepada kapasitas H. Supendi, sebagai Key Person (tokoh kunci) dan bukan atas dasar kapasitas Samsul Bahri selaku Direktur Utama PT. Likotama Harum;
Bahwa Bank DKI kurang cermat dalam pemberian Kredit Modal Kerja kepada PT. Likotama Harum, karena diketahui bahwa PT. Likotama Harum bukan sebagai pelaksana pekerjaan Pengadaan Konstruksi Bangunan Bandara Sisi Udara Tanah Grogot di Pemerintah Kabupaten Paser, sementara sebagai pelaksana pekerjaan tersebut yang lelangnya dimenangkan oleh PT. Lampiri - Relis;
Bahwa berdasarkan Nota Dinas Direktur Kepatuhan No. 02/31 /Div.Kep/V/2012 tanggal 31 Mei 2012 disebutkan bahwa PT. Likotama Harum tidak memiliki Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK) dan analisa dan mitigasi resiko kredit masih mengacu kepada (MAK No. 059/GKM- Korp/III/2011 tanggal 18 Maret 2011), namun Terdakwa Dr. Eko Budiwiyono dan Mulyatno Wibowo selaku Komite Kredit Katagori A memutuskan pemberian perpanjangan dan penambahan plafon kredit kepada PT. Likotama Harum menjadi 132.500.000.000,- (seratus tiga puluh dua milyar lima ratus juta rupiah);
Bahwa Terdakwa Dr. Eko Budiwiyono, MBA, dan Mulyatno Wibowo selaku Komite Kredit Katagori A tanpa adanya analisa one obligor dari pengusul kredit tetap menyetujui penambahan dan perpanjangan kredit pada tahun 2013, menjadi Rp. 230.000.000.000,- (dua ratus tiga puluh milyar rupiah) dengan perubahan syarat keharusan pengambil-alihan saham terhadap perusahaan pemenang lelang sebesar 51%;
Bahwa pada tahun 2014 Dulles Tampubolon, Hendri Kartika Andri dan Gusti Indra Rahmadiansyah kembali mengusulkan perpanjangan fasilitas Kredit Modal Kerja PT. Likotama Harum, dalam MAK tersebut Dulles Tampubolon selaku mengusul telah mengungkapkan adanya pergantian kepengurusan direksi PT. Likotama Harum oleh H. Supendi, kemudian atas pergantian kepengurusan direksi tersebut, pihak Bank DKI mengirim surat teguran kepada PT. Likotama Harum dengan surat No. 276/GKK/1lI/2014 tanggal 24 Maret 2014;
Bahwa namun demikian Terdakwa Dr. Eko Budiwiyono selaku Komite Kredit Katagori A, tetap menyetujui Perpanjangan Fasilitas Kredit Modal Kerja PT. Likotama Harum sebesar Rp. 230.000.000.000,- (dua ratus tiga puluh milyar rupiah);
Bahwa pada Tahun 2014 setelah mendapatkan persetujuan perpanjangan kredit Rp. 230.000.000.000,- (dua ratus tiga puluh milyar rupiah), PT. Likotama Harum tidak sanggup lagi untuk membayar commitmen fee (biaya administrasi) dan propisi, sehingga tidak ditindaklanjuti dengan pengikatan kredit;
Bahwa karena kredit telah jatuh tempo, maka PT. Likotama Harum berkewajiban untuk membayar lunas seluruh pinjaman pokok maupun bunganya, namun karena telah ada Keputusan Perpanjangan Kredit yang diputus oleh Terdakwa Dr. Eko Budiwiyono, MBA, sehingga dilakukan reaktifasi selama 2 (dua) bulan, terhitung dari bulan juni sampai dengan bulan Agustus 2014, kemudian kredit kembali dalam posisi lancar, namun pada bulan Juli 2014 PT Likotama Harum tidak lagi membayar bunga;
Bahwa sampai dengan jatuh tempo Reaktivasi II tanggal 06 Oktober 2014, PT. Likotama Harum tidak dapat lagi melakukan pembayaran bunga, sehingga kredit dinyatakan jatuh tempo dan PT. Likotama Harum berkewajiban untuk melakukan pengembalian kredit baik pokok maupun bunganya;
Bahwa akibat adanya 2 (dua) kali reaktifasi, maka pihak Bank DKI tidak mengajukan klaim asuransi penjaminan kredit tepat pada waktunya, sehingga PT. Jasindo menolak pengajuan klaim tersebut, akibatnya PT. Bank DKI kehilangan potensi pengembalian sebagian kerugian dari kredit yaitu sebesar Rp. 100.000.000.000,- (seratus milyar rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian fakta-fakta dan pertimbangan hukum tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa perbuatan Terdakwa Dr. Eko Budiwiyono, MBA, sebagaimana diuraikan di atas, dapat dikualifisir sebagai perbuatan yang tidak sesuai dengan Buku Pedoman Perusahaan (BPP) Perkreditan yaitu Keputusan Direksi Nomor: 425 tanggal 30 Desember 2010 tentang Kebijakan dan Prosedur Kredit Komersial, oleh karenanya unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan telah terpenuhi dan ada dalam perbuatan Terdakwa Dr. Eko Budiwiyono, MBA;

Ad. 4. Unsur yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara;

Menimbang, bahwa dari rumusan elemen ini diketahui bahwa tindak pidana korupsi adalah delik formil, artinya akibat itu tidak perlu sudah terjadi, akan tetapi apabila perbuatan itu dapat/mungkin merugikan keuangan

Negara atau perekonomian Negara, perbuatan pidana sudah selesai dan sempurna dilakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan umum Undang-undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 20 Tahun 2001, yang dimaksud dengan keuangan Negara merupakan seluruh kekayaan Negara dalam bentuk apapun, baik yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan, termasuk segala bagian kekayaan Negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena:

Berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggung-jawaban pejabat lembaga Negara, baik ditingkat pusat maupun daerah;
Berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggung-jawaban Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, Yayasan, Badan Hukum, dan Perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan Negara;
Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan keuangan Negara adalah kekayaan Negara dalam bentuk apapun, termasuk hak-hak dan kewajiban, sedangkan yang dimaksud dengan perekonomian Negara adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijakan pemerintah, baik ditingkat pusat maupun daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan rakyat;
Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan merugikan keuangan Negara itu sendiri adalah sama artinya dengan manjadi rugi atau menjadi berkurangnya keuangan Negara, sehingga dengan demikian yang dimaksudkan dengan unsur merugikan keuangan Negara adalah sama artinya dengan menjadi ruginya keuangan Negara atau berkurangnya keuangan Negara;
Bahwa Bank DKI adalah Badan Usaha Milik Negara yang modalnya berasal dari kekayaan milik Negara yang dipisahkan;
Bahwa saham Bank DKI seluruhnya adalah milik Pemerintah DKI yang terbagi antara Pemerintah DKI dan PD Pasar Jaya DKI;
Bahwa kerugian pada Badan Usaha Milik Negara dalam hal ini Bank DKI adalah kerugian Propinsi Pemerintah DKI, dalam hal ini juga merupakan Kerugian Negara;
Bahwa berdasarkan perhitungan auditor internal Bank DKI, dana yang dibayarkan dari Pemda ke rekening pemenang lelang di Bank DKI telah melebihi dari kemajuan fisik pekerjaan yang pada saat ini ada klaim jaminan kepada pihak Bank termasuk Bank DKI untuk Bank Garansi yang dikeluarkan;
Bahwa H. Supendi tidak memiliki resiko apa pun dalam pengambilan kredit di Bank DKI, karena uang yang diterimanya lebih besar dari nilai agunan yang diserahkannya;
Bahwa kerugian akan terjadi pada dana APBD selaku pemilik proyek, Bank DKI (BUMD) atau pun asuransi JASINDO (BUMN);
Bahwa dana yang ditarik dari Kredit Modal Kerja PT. Likotama Harun oleh H. Supendi dan keluarganya sebesar Rp. 218.289.696.148,- (dua ratus delapan belas milyar dua ratus delapan puluh sembilan juta enam ratus sembilan puluh enam ribu seratus empat puluh delapan rupiah);
Bahwa oleh karenanya mengakibatkan timbulnya kerugian Negara yaitu:
1. Tidak layaknya pekerjaan yang dibiayai oleh Bank DKI, karena pemilik pekerjaan yang dibiayai bukan milik debitur, namun milik pihak lain yang ada kerjasamanya dengan debitur secara langsung maupun tidak langsung;
2. Tidak cukupnya jaminan (agunan) PT. Likotama Harum untuk menutupi jumlah kredit yang disalurkan kepada PT. Likotama Harum;
3. Tidak bersedianya PT. Jasindo membayar klaim asuransi karena terlambatnya klaim dari pihak Bank DKI akibat dilakukannya reaktifasi dan tidak bersedianya PT. Jasindo memperpanjang masa asuransi karena penilaian mengenai kebenaran terhadap laporan kredit dan juga belum terbayarnya premi yang seharusnya telah dibayarkan oleh PT. Likotama Harum;

Bahwa besarnya kerugian Negara dalam hal ini Bank DKI adalah sejumlah Rp. 269.733.649.291,- (dua ratus enam puluh sembilan milyar tujuh ratus tiga puluh tiga juta enam ratus empat puluh ribu dua ratus sembilan puluh satu rupiah) yang dihitung dari jumlah pokok kredit yang telah disalurkan oleh Bank DKI kepada PT. Likotama Harum disertai dengan bunganya, sesuai dengan hasil perhitungan Kerugian Negara oleh BPKP Nomor: SR- 868/PW09/ 5/2015 tanggal 22 Desember 2015 perihal Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyaluran Kredit PT. Likotama Harum pada Bank DKI dengan rincian sebagai berikut:

Kewajiban		Nominal
Tunggakan Pokok	Rp.	229.999.955.000,00
Tunggakan Bunga juli s/d Desember 2014	Rp.	14.610.282.637,00
Tunggakan bunga Januari s/d Maret 2015	Rp.	7.187.498.592,00
Dikurangi pencairan deposito an Dewiyana S	Rp.	(1.500.000.000,00)
Tunggakan bunga April s/d Nopember 2015	Rp.	19.435.883.062,00
Jumlah	Rp.	269.733.649.291,00

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas, maka unsur yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara telah terpenuhi dan ada dalam perbuatan Terdakwa Dr. Eko Budiwiyono, MBA;

Ad. 5. Pasal 18 tentang pidana tambahan berupa uang pengganti;
Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 18 Undang-undang Nomor: 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor: 20 Tahun 2001, rumusannya berbunyi:
Ayat (1) Selain dipidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana, sebagai pidana tambahan adalah:

Perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud atau barang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana dimana tindak pidana korupsi dilakukan, begitu pula harga diri barang yang menggantikan barang-barang tersebut;
Pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak- banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi;
Penutupan seluruh atau sebagian perusahaan untuk waktu paling lama 1 (satu) tahun;
Pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau penghapusan seluruh atau sebagian keuntungan tertentu, yang telah atau dapat diberikan oleh Pemerintah kepada terpidana;

Ayat (2) Jika terpidana tidak membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hokum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut;

Ayat (3) Dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, maka dipidana dengan pidana penjara yang lamanya tidak melebihi ancaman maksimum dari pidana pokoknya sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang ini dan lamanya pidana tersebut sudah ditentukan dalam putusan Pengadilan;

Menimbang, bahwa memperhatikan ketentuan Pasal 18 ayat (1) huruf b, tersebut di atas, maka besaran uang pengganti yang harus dibebankan kepada Terdakwa adalah yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan a quo, yang diperoleh dari keterangan para saksi, pendapat ahli, adanya bukti-bukti surat dan barang bukti lainnya, serta keterangan Terdakwa, maka diperoleh fakta hukum bahwa dalam perkara a quo tidak terdapat adanya aliran dana baik dari H. Supendi maupun dari PT. Likotama Harum kepada Terdakwa Dr. Eko Budiwiyono, MBA, selaku Direktur Utama Bank DKI dalam pemberian persetujuan Kredit Modal Kerja PT. Likotama Harum dari Tahun 2011 – tahun 2014, oleh karenanya terhadap Terdakwa Dr. Eko Budiwiyono, MBA, tidak dibebankan untuk membayar uang pengganti sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 18 Undang-undang Nomor: 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor: 20 Tahun 2001;

Ad. 6. Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP tentang Penyertaaan (delneming);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana yang rumusannya sebagai berikut:
“Dipidana sebagai pembuat (dader) sesuatu perbuatan pidana mereka yang melakukan, yang menyuruh-lakukan dan yang turut serta melakukan”;

Menimbang, bahwa pengertian turut serta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana antara lain sebagai berikut:

Tetapi janganlah hendaknya mengartikan bahwa dalam hal turut serta melakukan ini tiap-tiap peserta harus melakukan perbuatan pelaksanaan, yang utama adalah bahwa dalam pelaksanaan perbuatan pidana itu ada kerjasama antara mereka;
Jika turut serta melakukan ini adalah adanya kerjasama yang erat antara mereka, maka untuk dapat menentukan apakah ada turut serta melakukan atau tidak, kita tidak melihat perbuatan masing-masing peserta secara satu-persatu dan berdiri sendiri-sendiri terlepas dari hubungannya dengan perbuatan peserta lainnya, melainkan melihat perbuatan masing-masing peserta itu dalam hubungan dan sebagai kesatuan dengan perbuatan peserta lainnya;
Menimbang, bahwa sejalan dengan hal tersebut, Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 1/1955/M/Pid. Tanggal 22 Desember 1955 menguraikan tentang pengertian turut serta sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa adalah medepleger (kawan peserta) dari kejahatan yang didakwakan, dapat disimpulkan dari peristiwa yang menggambarkan bahwa Terdakwa dengan saksi-saksi bekerja bersama-sama dengan sadar dan erat untuk melaksanakan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;
Bahwa pelaku medepleger (kawan peserta) dalam tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa tidak perlu bahwa Terdakwa melakukan sendiri perbuatan pelaksanaan tindak pidana;
Bahwa seorang kawanan peserta yang turut melakukan tindak pidana tidak usah memenuhi segala unsur yang oleh undang-undang dirumuskan untuk tindak pidana itu;
Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian unsur dimaksud, dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan a quo yang diperoleh dari keterangan para saksi, pendapat ahli, adanya bukti surat, dan barang bukti lainnya serta keterangan Terdakwa, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

Bahwa perbuatan Terdakwa Dr. Eko Budiwiyono, MBA, selaku Direktur Utama Bank DKI, dalam memberikan persetujuan Kredit Modal Kerja kepada PT. Likotama Harum telah terbukti menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan;
Bahwa perbuatan Terdakwa Dr. Eko Budiwiyono, MBA, tersebut, bersama- sama dengan Mulyatno Wibowo selaku Direktur Pemasaran Bank DKI, dan Gusti Indra Rahmadiansyah selaku Pimpinan Divisi Resiko Kredit Bank DKI dalam memberikan persetujuan Kredit Modal Kerja PT. Likotama Harum telah menguntungkan H. Supendi dan keluarganya;
Bahwa perbuatan Terdakwa Dr. Eko Budiwiyono, MBA, tersebut, bersama- sama dengan Mulyatno Wibowo selaku Direktur Pemasaran Bank DKI, dan Gusti Indra Rahmadiansyah selaku Pimpinan Divisi Resiko Kredit Bank DKI dalam memberikan persetujuan Kredit Modal Kerja PT. Likotama Harum dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2014 telah merugikan keuangan Negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta dan pertimbangan hukum tersebut di atas, menurut Majelis Hakim unsur penyertaan (delneming) dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana telah terpenuhi dan ada dalam perbuatan Terdakwa Dr. Eko Budiwiyono, MBA;

Ad. 7. Pasal 64 ayat (1) KUHPidana tentang perbuatan berlanjut (voorgezett handeling);

Menimbang, bahwa Pasal 64 ayat (1) KUHPidana rumusannya berbunyi: “jika antara beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut, maka hanya diterapkan satu aturan pidana, jika berbeda-beda, yang diterapkan yang memuat ancaman pidana pokok yang paling bera”;

Menimbang, bahwa perbuatan pidana yang masing-masing, berdiri sendiri tetapi mempunyai pertalian satu sama lain, perbuatan berlanjut ini dikenal dengan istilah “Voorgezett Handeling”, dimana untuk membuktikan unsur ini ada beberapa syarat yang harus dipenuhi untuk menentukan adanya suatu perbuatan berlanjut antara lain:

Bahwa pada diri pelaku (dader) harus ada kesatuan putusan dan kehendak dan perbuatan-perbuatan itu harus berasal dari satu putusan kehendak yang dilarang, yang menentukan dalam hal ini adalah apakah sebenarnya yang menjadi dasar perbuatan itu;
Bahwa perbuatan pelaku (dader) itu haruslah sama dan satu macam;
Bahwa waktu antara perbuatan yang satu dengan yang lain tidak terlalu lama, akan tetapi perbuatan itu boleh terus menerus berjalan bertahun- tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian unsur dimaksud dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan a quo, yang diperoleh dari keterangan para saksi, pendapat ahli adanya bukti surat, dan barang bukti lainnya serta keterangan Terdakwa, maka diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa Dr. Eko Budiwiyono, MBA, dalam jabatannya sebagai Direktur Utama Bank DKI bersama-sama dengan Mulyatno Wibowo selaku Direktur Pemasaran Bank DKI, dan Gusti Indra Rahmadiansyah selaku Pimpinan Divisi Resiko Bank DKI dalam memberikan persetujuan Kredit Modal kerja PT. Likotama Harum dalam kurun waktu antara Tahun 2011 sampai dengan Tahun 2014, yang mana dalam memberikan persetujuan Kredit Modal Kerja tersebut sampai dengan batas waktu jatuh tempo pembayaran pinjaman pokok dan bunganya PT. Likotama Harum tidak mampu lagi membayar pinjaman tersebut kepada Bank DKI, yang mengakibatkan kredit Macet, sehingga menguntungkan H. Supendi dan keluarganya. Oleh karenanya menurut Majelis Hakim perbuatan Terdakwa Dr. Eko Budiwiyono, MBA, tersebut dapat dikualifisir sebagai perbuatan berlanjut/dilanjutkan (voorgezette handeling), dengan demikian unsur Pasal 64 ayat (1) KUHP telah terpenuhi dan ada dalam perbuatan Terdakwa Dr. Eko Budiwiyono, MBA;

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya seluruh unsur dalam Dakwaan Subsidair Pasal 3 Undang-undang Nomor: 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor: 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, maka Majelis Hakim tidak sependapat dengan Nota Pembelaan (Pledoi) dari Terdakwa dan Tim Penasihat Hukum Terdakwa, karena segala sesuatunya telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam mempertimbangkan dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, oleh karenanya terhadap Nota Pembelaan

(Pledoi) Terdakwa dan Tim Penasihat Hukum Terdakwa tersebut haruslah ditolak/dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya Dakwaan Subsidair tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat, bahwa Terdakwa Dr. Eko Budiwiyono, MBA, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan a quo yang didasarkan pada keterangan para saksi, pendapat ahli, adanya bukti surat, dan barang bukti lainnya serta keterangan Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak terdapat hal-hal atau alasan- alasan yang dapat menghapuskan sifat pertanggung-jawaban pidana pada diri Terdakwa Dr. Eko Budiwiyono, MBA, sebagaimana diatur dalam KUHPidana. Oleh karena itu Terdakwa Dr. Eko Budiwiyono, MBA, harus dinyatakan bersalah dan mempertanggung-jawabkan perbuatannya serta dijatuhi pidana setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti, statusnya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa Dr. Eko Budiwiyono, MBA, dijatuhi pidana, berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHAP maka Terdakwa, dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa Dr. Eko Budiwiyono, MBA, ditahan dalam rumah tahanan negara, berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP, maka lamanya Terdakwa, berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa sebelum putusan mempunyai kekuatan hukum tetap sesuai dengan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP menetapkan agar Terdakwa Dr. Eko Budiwiyono, MBA, tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusan perlu terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi diri Terdakwa sebagai berikut:

Hal-hal yang memberatkan:

Bahwa Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana korupsi;
Hal-hal yang meringankan:
Bahwa Terdakwa berlaku sopan dalam persidangan.
Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum.
Bahwa Terdakwa tidak menikmati uang dari hasil tindak pidana korupsi;

Mengingat, Pasal 3 Undang-undang Nomor: 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor: 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor: 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor: 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) serta ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI:

Menyatakan bahwa Terdakwa Dr. Eko Budiwiyono, MBA, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi, sebagaimana dalam Dakwaan Primair;
Membebaskan Terdakwa Dr. Eko Budiwiyono, MBA,dari Dakwaan Primair;
Menyatakan Terdakwa Dr. Eko Budiwiyono, MBA, telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan berlanjut;
Menjatuhkan pidana oleh karenanya terhadap Terdakwa Dr. Eko Budiwiyono, MBA, dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan dan pidana denda sebesar Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 2 ( dua) bulan;
Menetapkan masa penahanan yang telah dijalankan Terdakwa Dr. Eko Budiwiyono, MBA, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
Memerintahkan Terdakwa Dr. Eko Budiwiyono, MBA, tetap berada dalam tahanan;
Menetapkan barang bukti:
1. 1 (satu) Bundel copy sesuai dengan aslinya Sertipikat SHM No.143/ Matagara dengan luas keseluruhan 1.627 M² berlokasi di Kel.Matagara, Kec.Tigaraksa Tangerang, Banten, tercatat atas nama Dewiyana Supianti;
2. 1 (satu) Bundel copy sesuai dengan aslinya Sertipikat SHM No.144/ Matagara dengan luas keseluruhan 950 M² berlokasi di Kel.Matagara, Kec.Tigaraksa Tangerang, Banten, tercatat atas nama Dewiyana Supianti;
3. 1 (satu) Bundel copy sesuai dengan aslinya Sertipikat SHM No.145/ Matagara dengan luas keseluruhan 195 M² berlokasi di Kel.Matagara, Kec.Tigaraksa Tangerang, Banten, tercatat atas nama Dewiyana Supianti;
4. 1 (satu) Bundel copy sesuai dengan aslinya Sertipikat Hak Tanggungan Nomor: 14793/2011 Kabupaten Tanggerang propinsi Banten;
5. 1 (satu) Bundel copy sesuai dengan aslinya Sertipikat SHM No.237/ Panumbang dengan luas 4.751 M²berlokasi di Jl.Teluk Lada Bojen, Desa Teluk Lada Kec.Panimbang, Pandeglang, Banten,tercatat atas nama Dewiyana Supianti;
6. 1 (satu) Bundel copy sesuai dengan aslinya Sertipikat Hak tanggungan Nomor: 874/2011 Kabupaten Pandeglang propinsi Banten;
7. 1 (satu) Bundel copy sesuai dengan aslinya Sertipikat SHM No.5 luas 50.450 M² yang terletak di Jl.Lingkungan Desa Panumbang, Kec. Jampang Tengah Kab.Sukabumi, Jawa Barat, tercatat atas nama Dewiyana Supianti;
8. 1 (satu) Bundel copy sesuai dengan aslinya Sertipikat SHM No.6 luas 31.955 M²yang terletak di Jl.Lingkungan Desa Panumbang, Kec. Jampang Tengah Kab.Sukabumi, Jawa Barat, SHM tercatat atas nama Dewiyana Supianti;
9. 1 (satu) Bundel copy sesuai dengan aslinya Sertipikat SHM No.7 luas 39.500 M², yang terletak di Jl.Lingkungan Desa Panumbang, Kec.
10. Jampang Tengah Kab.Sukabumi, Jawa Barat, tercatat atas nama Dewiyana Supianti;
11. 1 (satu) Bundel copy sesuai dengan aslinya Sertipikat Hak Tanggungan Nomor: 2869/ 2011 Kabupaten Sukabumi Propinsi Jawa Barat;
12. 1 (satu) Bundel copy sesuai dengan aslinya Sertipikat SHGB No.1512 luas 1.301 M², yang terletak di Jl.Raya Proklamasi Kel.Cimone Kec.Tangerang, Banten, tercatat atas nama Dewiyana Supianti;
13. 1 (satu) Bundel copy sesuai dengan aslinya Sertipikat Hak Tanggungan Nomor: 535/2012 Kota Tanggerang Propinsi Banten;
14. 1 (satu) Bundel copy sesuai dengan aslinya Sertipikat SHGB No.1513 luas 6.470 M², yang terletak di Jl.Raya Proklamasi Kel.Cimone Kec.Tangerang, Banten, tercatat atas nama Dewiyana Supianti;
15. 1 (satu) Bundel copy sesuai dengan aslinya Sertipikat Hak Tanggungan Nomor: 529/2012 Kota Tanggerang Propinsi Banten;
16. 1 (satu) Bundel copy sesuai dengan aslinya Sertipikat SHM No.1659 luas 90 M², yang terletak di Jl.Raya Proklamasi Kel.Cimone Kec.Tangerang, Banten, tercatat atas nama Dewiyana Supianti;
17. 1 (satu) Bundel copy sesuai dengan aslinya Sertipikat Hak Tanggungan Nomor: 527/2012 Kota Tanggerang Propinsi Banten;
18. 1 (satu) Bundel copy sesuai dengan aslinya Sertipikat SHM No.1660 luas 80 M², yang terletak di Jl.Raya Proklamasi Kel.Cimone Kec.Tangerang, Banten, tercatat atas nama Dewiyana Supianti;
19. 1 (satu) Bundel copy sesuai dengan aslinya Sertipikat Hak Tanggungan Nomor: 528/2012 Kota Tanggerang Propinsi Banten;
20. 1 (satu) Bundel copy sesuai dengan aslinya Sertipikat SHM No.1753 luas 560 M², yang terletak di Jl.Raya Proklamasi Kel.Cimone Kec.Tangerang, Banten, tercatat atas nama Dewiyana Supianti;
21. 1 (satu) Bundel copy sesuai dengan aslinya Sertipikat Hak Tanggungan Nomor: 530/2012 Kota Tanggerang Propinsi Banten;
22. 1 (satu) Bundel copy sesuai dengan aslinya Sertipikat SHM No.1727 luas 585 M², yang terletak di Jl.Raya Proklamasi Kel.Cimone Kec.Tangerang, Banten, tercatat atas nama Dewiyana Supianti, Sertipikat Hak Tanggungan Nomor: 532/2012 Kota Tanggerang Propinsi Banten;
23. 1 (satu) Bundel copy sesuai dengan aslinya Sertipikat SHM No.1728 luas 560 M², yang terletak di Jl.Raya Proklamasi Kel.Cimone Kec.Tangerang, Banten, tercatat atas nama Dewiyana Supianti;
24. 1 (satu) Bundel copy sesuai dengan aslinya Sertipikat Hak Tanggungan Nomor: 531/2012 Kota Tanggerang Propinsi Banten;
25. 1 (satu) Bundel copy sesuai dengan aslinya Sertipikat SHM No.884/Cibuntu luas 5.515 M², yang terletak di Jl.Raya Setu Cibutung Kel.Cibuntu, Cibutung, Bekasi, tercatat atas nama Supendi;
26. 1 (satu) Bundel copy sesuai dengan aslinya Sertipikat Hak Tanggungan Nomor: 706/2012 Kabupaten Bekasi Propinsi Jawa Barat;
27. 1 (satu) Bundel copy sesuai dengan aslinya Sertipikat SHM No.885/Cibuntu luas 5.495 M², yang terletak di Jl.Raya Setu Cibutung Kel.Cibuntu, Cibutung, Bekasi, tercatat atas nama Supendi;
28. 1 (satu) Bundel copy sesuai dengan aslinya Sertipikat Hak Tanggungan Nomor: 707/2012 Kabupaten Bekasi Propinsi Jawa Barat;
29. 1 (satu) Bundel copy sesuai dengan aslinya Sertipikat SHM No.886/Cibuntu luas 12.375 M², yang terletak di Jl.Raya Setu Cibutung Kel.Cibuntu, Cibutung, Bekasi, tercatat atas nama Supendi;
30. 1 (satu) Bundel copy sesuai dengan aslinya Sertipikat Hak Tanggungan Nomor: 705/2012 Kabupaten Bekasi Propinsi Jawa Barat;
31. 1 (satu) Bundel copy sesuai dengan aslinya Sertipikat Hak Tanggungan Nomor: 11719/2013 Kabupaten Bekasi Propinsi Jawa Barat;
32. 1 (satu) Bundel copy sesuai dengan aslinya Sertipikat SHM No.107/Cibuntu luas 6.550 M², yang terletak di Jl.Raya Curug, Desa Curog Kulon, Kec.Curug Kabupaten Tangerang, Banten, tercatat atas nama Supendi;
33. 1 (satu) Bundel copy sesuai dengan aslinya Sertipikat Hak Tanggungan Nomor: 988/2012 Kabupaten Tanggerang Propinsi Banten;
34. 1 (satu) Bundel copy sesuai dengan aslinya Sertipikat Hak Tanggungan Nomor: 2418/2014 Kabupaten Tanggerang Propinsi Banten;
35. 1 (satu) Bundel copy sesuai dengan aslinya Sertipikat SHM No.1006/Menteng Dalam luas 772 M², yang terletak di Jl.Jaya Mandala No.10 Rt.010 Rw.02 Blok H Kel.Menteng Dalam Kec.TebetJakarta, tercatat atas nama Supendi;
36. 1 (satu) Bundel copy sesuai dengan aslinya Sertipikat Hak Tanggungan Nomor: 5258/2014 Kota Jakarta Selatan Propinsi DKI Jakarta;
37. 1 (satu) Bundel copy sesuai dengan aslinya Sertipikat SHM No.142/Matagara dengan luas keseluruhan 1.196 M² berlokasi di Kel.Matagara, Kec.Tigaraksa Tangerang, Banten, tercatat atas nama Dewiyana Supianti;
38. 1 (satu) Bundel copy sesuai dengan aslinya Sertipikat SHM No.140/Matagara dengan luas keseluruhan 380 M² berlokasi di Kel.Matagara, Kec.Tigaraksa Tangerang, Banten, tercatat atas nama Dewiyana Supianti;
39. 1 (satu) Bundel copy sesuai dengan aslinya Sertipikat SHM No.127/Matagara dengan luas keseluruhan 1.710 M² berlokasi di Kel.Matagara, Kec.Tigaraksa Tangerang, Banten, tercatat atas nama Dewiyana Supianti;
40. 1 (satu) Bundel copy sesuai dengan aslinya Sertipikat SHM No.128/Matagara dengan luas keseluruhan 590 M² berlokasi di Kel.Matagara, Kec.Tigaraksa Tangerang, Banten, tercatat atas nama Dewiyana Supianti;
41. 1 (satu) Bundel copy sesuai dengan aslinya Sertipikat SHM No.129/Matagara dengan luas keseluruhan 794 M² berlokasi di Kel.Matagara, Kec.Tigaraksa Tangerang, Banten, tercatat atas nama Dewiyana Supianti;
42. 1 (satu) Bundel copy sesuai dengan aslinya Sertipikat SHM No.134/Matagara dengan luas keseluruhan 447 M² berlokasi di Kel.Matagara, Kec.Tigaraksa Tangerang, Banten, tercatat atas nama Dewiyana Supianti;
43. 1 (satu) Bundel copy sesuai dengan aslinya Sertipikat SHM No.136/Matagara dengan luas keseluruhan 287 M² berlokasi di Kel.Matagara, Kec.Tigaraksa Tangerang, Banten, tercatat atas nama Dewiyana Supianti;
44. 1 (satu) Bundel copy sesuai dengan aslinya Sertipikat SHM No.137/Matagara dengan luas keseluruhan 141 M² berlokasi di Kel.Matagara, Kec.Tigaraksa Tangerang, Banten, tercatat atas nama Dewiyana Supianti;
45. 1 (satu) Bundel copy sesuai dengan aslinya Sertipikat SHM No.138/Matagara dengan luas keseluruhan 950 M² berlokasi di Kel.Matagara, Kec.Tigaraksa Tangerang, Banten, tercatat atas nama Dewiyana Supianti;
46. 1 (satu) Bundel copy sesuai dengan aslinya Sertipikat SHM No.04215/Kelapa Dua dengan luas 634 M² berlokasi di Perumahan Islamic Village Jl.Alzaitun Raya/Alzaitun 3 Blok B-2 No.6 Kel.Kelapa Dua, Kec.Curug Tangerang, Banten, tercatat atas nama Dewiyana Supianti;
47. 1 (satu) Bundel copy sesuai dengan aslinya Sertipikat Hak Tanggungan Nomor 14168/2011 Kabupaten Tanggerang Propinsi Banten;
48. 1 (satu) Bundel copy sesuai dengan aslinya Sertipikat Hak Tanggungan Nomor 2451/2014 Kabupaten Tanggerang Propinsi Banten;
49. 1 (satu) Bundel copy sesuai dengan aslinya Sertipikat SHM No.04182/Kelapa Dua dengan luas 360 M² berlokasi di Perumahan Islamic Village Jl.Qadr Raya No.32-34 Kel.Kelapa Dua Kec.Curug Kabupaten Tangerang, Banten,tercatat atas nama Dewiyana Supianti;
50. 1 (satu) Bundel copy sesuai dengan aslinya Sertipikat SHM No.04183/Kelapa Dua dengan luas 360 M² berlokasi di Perumahan Islamic Village Jl.Qadr Raya No.32-34 Kel.Kelapa Dua Kec.Curug Kabupaten Tangerang, Banten,tercatat atas nama Dewiyana Supianti;
51. 1 (satu) Bundel copy sesuai dengan aslinya Sertipikat Hak Tanggungan Nomor 14167/ 2011 Kabupaten Tanggerang Propinsi Banten;
52. 1 (satu) Bundel copy sesuai dengan aslinya Sertipikat Hak Tanggungan Nomor 2452/ 2014 Kabupaten Tanggerang Propinsi Banten;
53. 1 (satu) lembar copy sesuai dengan aslinya surat Nomor: 008/S.Perm./ LH-DKI/II/2011 tanggal 16 Februari 2011 perihal Permohonan Peningkatan Fasilitas Kredit;
54. 1 (satu) bundel copy sesuai dengan aslinya Memorandum Analisa Kredit No.059/GKM-Korp/III/2011 tanggal 18 Maret 2011;
55. 1 (satu) bundel copy sesuai dengan aslinya Risalah Keputusan Komite Kredit Kategori A an. PT. Likotama Harum, Memorandum Analisa Kredit: No.059/GKM-Korp/III/2011 tanggal 18 Maret 2011;
56. 1 (satu) bundel copy sesuai dengan aslinya Nota Dinas No.351/GRK- Kep/IV/2011 tanggal 11 April 2011 perihal: Uji Kepatuhan Atas Perpanjangan Jangka Waktu dan Tambahan Kredit Modal Kerja dan Pemberian Plafon Bank Garansi atas nama PT. Likotama Harum (PT. LH) untuk MAK No. 059/GKM-Korp/III/2011 tanggal 18 Maret 2011;
57. 1 (satu) bundel copy sesuai dengan aslinya Memorandum Analisa Kredit No.136A/GKM-UKNS/VIII/2011 tanggal 10 Agustus 2011;
58. 1 (satu) bundel copy sesuai dengan aslinya Risalah Keputusan Komite Kredit Kategori A an. PT. Likotama Harum, Memorandum Analisa Kredit: No.136A/GKM-UKNS/VIII/2011 tanggal 10 Agustus 2011;
59. 1 (satu) Bundel copy sesuai dengan aslinya Perjanjian Kerjasama Antara PT.Lince Romauli Raya Dan PT. Likotama Harum No. 99 tanggal 22 Agustus 2011, Notaris Catur Virgo, SH;
60. 1 (satu) Bundel copy sesuai dengan aslinya Akta Kuasa Direktur PT.Lince Romauli Raya No. 102 tanggal 23 Agustus 2011, Notaris & PPAT Catur Virgo, SH;
61. 1 (satu) Bundel copy sesuai dengan aslinya Akta Kuasa Direktur CV. Yuafa Mandiri No. 103 tanggal 23 Agustus 2011, Notaris Catur Virgo, SH;
62. 58A. Addendum VIII Perjanjian Kredit Modal Kerja No.Akte: 37 tanggal 13 Oktober 2011 yang ditanda-tangani oleh DULLES TAMPUBOLON dan SAMSUL BAHRI dihadapan Poerbaningsih Adi Warsito-Notaris di Jakarta;
63. 1 (satu) Bundel copy sesuai dengan aslinya Akta Perjanjian Pemberian Fasilitas Non Cash Loan (L/C Impor (Sight)/ SKBDN (Salinan) No. 22 tanggal 11 Nopember 2011, Notaris Aliya S. Azhar, SH., MH., M.Kn;
64. 1 (satu) Bundel copy sesuai dengan aslinya Akta Pengalihan Hak Atas Piutang Sebagai Jaminan (Salinan) No. 23 tanggal 11 Nopember 2011, Notaris Aliya S. Azhar, SH., MH., M.Kn;
65. 1 (satu) Lembar copy sesuai dengan aslinya Permohonan Penyaluran Tagihan No. LDA-RSU/JO/001/XI/2011 tanggal 16 Nopember 2011;
66. 1 (satu) Eksemplar copy sesuai dengan aslinya Berita Acara Kunjungan Setempat Dan Konfirmasi tanggal 17 November 2011;
67. 1 (satu) Lembar copy sesuai dengan aslinya Surat Kuasa Pemindah bukuan tanggal 21 Nopember 2011;
68. 1 (satu) Lembar copy sesuai dengan aslinya Permohonan Pencairan Kredit No. 016/LH/DKI/XII/2011 tanggal 7 Desember 2011;
69. 1 (satu) Eksemplar copy sesuai dengan aslinya Surat Perjanjian Pemborongan Pekerjaan No. 017/SPK/LH-MHJ/XII/2011 tanggal 7 Desember 2011;
70. 1 (satu) Bundel copy sesuai dengan aslinya Memorandum Analisa Kredit No.263/GKM-KNS/XII/2011 tanggal 07 Desember 2011;
71. 1 (satu) Bundel copy sesuai dengan aslinya Risalah Keputusan Komite Kredit Kategori A tanggal 08 Desember 2011 atas MAK No.263/GKM-KNS/XII/2011 tanggal 07 Desember 2011;
72. 1 (satu) Eksemplar copy sesuai dengan aslinya Memorandum Pencairan Fasilitas Kredit an. PT. Likotama Harum No. 267/GKM- KNS/XII/2011 tanggal 12 Desember 2011;
73. 68A. Addendum IX Perjanjian Kredit Modal Kerja No.Akte: 22 tanggal 12 Desember 2011 yang ditanda-tangani oleh DULLES TAMPUBOLON dan SAMSUL BAHRI dihadapan Indah Fatmawati, SH-Notaris Pengganti Poerbaningsih Adi Warsito
74. 1 (satu) Eksemplar copy sesuai dengan aslinya Memorandum Penarikan Kredit an. PT. Likotama Harum No. 2911/GMRK/XII/2011 tanggal 12 Desember 2011;
75. 1 (satu) Lembar copy sesuai dengan aslinya Permohonan Pencairan Kredit (Rp.40.000.000.000,-) No. 002/LH/DKI/I/2012 tanggal 02 Januari 2012;
76. 1 (satu) Lembar copy sesuai dengan aslinya Surat Perjanjian Pemborongan Pekerjaan (Rp 40.800.000.000) No. 001/SPK/LH- MHJ/I/2011 tanggal 2 Januari 2012;
77. 1 (satu) Lembar copy sesuai dengan aslinya Permohonan Pencairan Kredit (Rp.30.000.000.000,-) No. 002/LH/DKI/I/2012 tanggal 02 Januari 2012;
78. 1 (satu) Lembar copy sesuai dengan aslinya Surat Perjanjian Pemborongan Pekerjaan No. 001/SPK/LH-MHJ/I/2012 tanggal 2 Januari 2012;
79. 1 (satu) Eksemplar copy sesuai dengan aslinya Surat Perjanjian Pemborongan Pekerjaan (Rp.31.350.000.000,-) No. 001/SPK/LH- MHJ/I/2011 tanggal 2 Januari 2012;
80. 1 (satu) Eksemplar copy sesuai dengan aslinya Memorandum Review Persyaratan Penarikan Kredit No. 001/MRPK/GMRK/I/2012 tanggal 06 Januari 2012;
81. 1 (satu) Eksemplar copy sesuai dengan aslinya Memorandum Pencairan Fasilitas Kredit an. PT. Likotama Harum No. 010/GKM/I/2012 tanggal 06 Januari 2012;
82. 1 (satu) Lembar copy sesuai dengan aslinya Memorandum Penarikan Kredit an. PT. Likotama Harum No. 39/GMRK/I/2012 tanggal 06 Januari 2012;
83. 1 (satu) Eksemplar copy sesuai dengan aslinya Memorandum Penarikan Kredit an. PT. Likotama Harum No. 46/GMRK/I/2012 tanggal 06 Januari 2012;
84. 1 (satu) Lembar copy sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan Progress No. 006/LH/DKI/I/2011 tanggal 09 Januari 2012;
85. 1 (satu) lembar asli Surat Nomor 028/LH/DKI/IV/2012 tanggal 18 April 2012 perihal Surat Permohonan Penambahan Plafond;
86. 1 (satu) Bundel copy sesuai dengan aslinya Memorandum Analisa Kredit No.183/GKM-Korp/V/2012 tanggal 10 Mei 2012;
87. 1 (satu) bundel copy sesuai dengan aslinya Risalah Keputusan Komite Kredit Kategori A 1, daftar hadir rapat, daftar hadir komite untuk Memorandum Analisa Kredit No.183/GKM-Korp/V/2012 tanggal 10 Mei 2012 diusulkan menjadi 250 M;
88. 1 (satu) Bundel copy sesuai dengan aslinya Risalah Keputusan Komite Kredit Kategori A1 atas MAK No.183/GKM-Korp/V/2012 tanggal 10 Mei 2012
89. 1 (satu) Lembar copy sesuai dengan aslinya Surat Kuasa Pemindah- bukuan tanggal 18 Mei 2012;
90. 1 (satu) Eksemplar copy sesuai dengan aslinya Permohonan Pencairan Kredit No.047/LH/DKI/VI/2012 tanggal 20 Mei 2012;
91. 1 (satu) Bundel copy sesuai dengan aslinya Perjanjian Joint Operation Untuk Pembangunan Jembatan Selat Rengit Desa Mekong Kecamatan Tebing Tinggi Barat Kab. Kepulauan Meranti-Provinsi Riau tanggal 28 Mei 2012;
92. 1 (satu) bundel copy sesuai dengan aslinya Nota Dinas No.02/31/Div.Kep/V/ 2012 tanggal 31 Mei 2012 untuk MAK No.183/GKM-Korp/V/2012 tanggal 10 Mei 2012;
93. 1 (satu) Bundel copy sesuai dengan aslinya Akta Addendum Perjanjian Kerjasama Operasi No. 81 tanggal 31 Mei 2012, Notaris & Pejabat Pembuat Akta Tanah, Khairina, SH;
94. 1 (satu) Lembar copy sesuai dengan aslinya Permohonan Penyaluran Tagihan No. 001/ASPP-DKI/VI/2012 tanggal 18 Juni 2012;
95. 1 (satu) Bundel copy sesuai dengan aslinya Akta Pernyataan (Salinan) No. 78 tanggal 19 Juni 2012, Notaris Ny. Poerbaningsih Adi Warsito, SH;
96. 1 (satu) Bundel copy sesuai dengan aslinya Akta Addendum X (Sepuluh) Perjanjian Kredit Modal Kerja (Salinan) No. 79 tanggal 19 Juni 2012, Notaris Ny. Poerbaningsih Adi Warsito, SH;
97. 1 (satu) Bundel copy sesuai dengan aslinya Akta Pengakuan Hutang (Salinan) No. 80 tanggal 19 Juni 2012, Notaris Ny. Poerbaningsih Adi Warsito, SH;
98. 1 (satu) Bundel copy sesuai dengan aslinya Akta Addendum II Perjanjian Bank Garansi (Salinan) No. 81 tanggal 19 Juni 2012, Notaris Ny. Poerbaningsih Adi Warsito, SH;
99. 1 (satu) Bundel copy sesuai dengan aslinya Akta Cessie Piutang Sebagai Jaminan (Salinan) No. 82 tanggal 19 Juni 2012, Notaris Ny. Poerbaningsih Adi Warsito, SH;
100. 1 (satu) Eksemplar copy sesuai dengan aslinya Surat Perjanjian Pemborongan Pekerjaan No.007/SPK/LH-MHJ/VI/2012 tanggal 20 Juni 2012;
101. 1 (satu) Eksemplar copy sesuai dengan aslinya Berita Acara Kunjungan Setempat Dan Konfirmasi tanggal 22 Juni 2012;
102. 1 (satu) bundel asli Berita Acara Kunjungan Setempat dan Konfirmasi tanggal 26 Juni 2012 ditandatangani Hendri Kartika Andri dan I Ketut Satra selaku Kepala Divisi Korporasi (Pembangunan Bandara Sisi Udara Tanah Grogot);
103. 1 (satu) Eksemplar copy sesuai dengan aslinya Memorandum Review Persyaratan Penarikan Kredit No. 277/MRPK/GMRK/VI/2012 tanggal 27 Juni 2012;
104. 1 (satu) Eksemplar copy sesuai dengan aslinya Memorandum Pencairan Fasilitas Kredit an. PT. Likotama Harum No. /GKM- KNS/VI/2012 tanggal 27 Juni 2012;
105. 1 (satu) Eksemplar copy sesuai dengan aslinya Memorandum Pencairan Fasilitas Kredit an. PT. Likotama Harum No. 251/GKK- KNS/VI/2012 tanggal 27 Juni 2012;
106. 1 (satu) Lembar copy sesuai dengan aslinya Penarikan Kredit a/n PT. Likotama Harum No. 2218/GMRK/VI/2012 tanggal 28 Juni 2012;
107. 1 (satu) Lembar copy sesuai dengan aslinya Memorandum Penarikan Kredit a/n PT. Likotama Harum No. 2219/GMRK/VI/2012 tanggal 28 Juni 2012;
108. 1 (satu) Lembar copy sesuai dengan aslinya Penarikan Kredit a/n PT. Likotama Harum No. 2224/GMRK/VI/2012 tanggal 28 Juni 2012;
109. 1 (satu) Eksemplar copy sesuai dengan aslinya Memorandum Review Persyaratan Penarikan Kredit No. 282/MRPK/GMRK/VI/2012 tanggal 28 Juni 2012;
110. 1 (satu) Lembar copy sesuai dengan aslinya Memorandum Penarikan Kredit an. PT. Likotama Harum No. 2225/GMRK/VI/2012 tanggal 28 Juni 2012;
111. 1 (satu) Lembar copy sesuai dengan aslinya Surat Kuasa Pemindah bukuan tanggal 08 Oktober 2012;
112. 1 (satu) Lembar copy sesuai dengan aslinya Permohonan Penyaluran Tagihan No. 001/GWN-DKI/X/2012 tanggal 18 Oktober 2012;
113. 1 (satu) Bundel copy sesuai dengan aslinya Akta Perjanjian Kerjasama Antara PT. Relis Sapindo Utama Dengan PT. Likotama Harum No. 212 tanggal 18 Oktober 2012, Notaris & PPAT Herry Sosiawan, SH;
114. 1 (satu) Bundel copy sesuai dengan aslinya Akta Kuasa Direksi No. 213 tanggal 18 Oktober 2012, Notaris & PPAT Herry Sosiawan, SH;
115. 1 (satu) Eksemplar copy sesuai dengan aslinya Berita Acara Kunjungan Setempat Dan Konfirmasi tanggal 19 Oktober 2012;
116. 1 (satu) Lembar copy sesuai dengan aslinya Permohonan Pencairan Kredit No. 082/LH/DKI/X/2012 tanggal 22 Oktober 2012;
117. 1 (satu) Eksemplar copy sesuai dengan aslinya Surat Perjanjian Pemborongan Pekerjaan No. 013/SPK/LH-MHJ/X/2012 tanggal 22 Oktober 2012;
118. 1 (satu) Eksemplar copy sesuai dengan aslinya Memorandum Pencairan Fasilitas Kredit an. PT. Likotama Harum No. 430/GKK- DK/X/2012 tanggal 22 Oktober 2012;
119. 1 (satu) Lembar copy sesuai dengan aslinya Memorandum Penarikan Kredit a/n PT. Likotama Harum No. 3974/GMRK/X/2012 tanggal 23 Oktober 2012;
120. 1 (satu) Eksemplar copy sesuai dengan aslinya Memorandum Review Persyaratan Penarikan Kredit No. 702/MRPK/GMRK/X/2012 tanggal 23 Oktober 2012;
121. 1 (satu) Lembar copy sesuai dengan aslinya Memorandum Penarikan Kredit a/n PT. Likotama Harum No. 4033/GMRK/X/2012 tanggal 25 Oktober 2012;
122. 1 (satu) Eksemplar copy sesuai dengan aslinya Memorandum Review Persyaratan Penarikan Kredit No. 722/MRPK/GMRK/X/2012 tanggal 25 Oktober 2012;
123. 1 (satu) Eksemplar copy sesuai dengan aslinya Memorandum No. 436/GKK-DK/X/2012 tanggal 25 Oktober 2012 dari Devisi Korporasi Non Sindikasi kepada Pemimpim Grup Komersial dan Korporasi prihal Pencairan Fasilitas Krefit An. PT. Likotama Harum;
124. 1 (satu) Eksemplar copy sesuai dengan aslinya Memorandum Review Persyaratan Penarikan Kredit No. 738/MRPK/GMRK/X/2012 tanggal 30 Oktober 2012;
125. 1 (satu) Eksemplar copy sesuai dengan aslinya Memorandum Pencairan Fasilitas Kredit an. PT. Likotama Harum No. 446/GKK- DK/X/2012 tanggal 30 Oktober 2012;
126. 1 (satu) Lembar copy sesuai dengan aslinya Memorandum Penarikan Kredit a/n PT. Likotama Harum No. 4100/GMRK/X/2012 tanggal 31 Oktober 2012;
127. 1 (satu) Eksemplar copy sesuai dengan aslinya Memorandum No. 453/GKK-DK/XI/2012 tanggal 05 Nopember 2012 dari Devisi Korporasi Non Sindikasi kepada Pemimpim Grup Komersial dan Korporasi prihal Pencairan Fasilitas Krefit An. PT. Likotama Harum;
128. 1 (satu) Lembar copy sesuai dengan aslinya Memorandum Penarikan Kredit a/n PT. Likotama Harum No. 4198/GMRK/XI/2012 tanggal 6 Nopember 2012;
129. 1 (satu) Eksemplar copy sesuai dengan aslinya Memorandum Review Persyaratan Penarikan Kredit No. 768/MRPK/GMRK/XI/2012 tanggal 6 November 2012;
130. 1 (satu) Bundel copy sesuai dengan aslinya Akta Addendum Perjanjian Kerjasama Operasi No. 107 tanggal 10 Desember 2012, Notaris & PPAT Herry Sosiawan, SH;
131. 1 (satu) Lembar copy sesuai dengan aslinya Permohonan Pencairan Kredit No. 012/LH/DKI/II/2013 tanggal 20 Februari 2013;
132. 1 (satu) Lembar copy sesuai dengan aslinya Surat Perjanjian Pemborongan Pekerjaan No. 002/SPK/LH-MHJ/II/2013 tanggal 20 Februari 2013;
133. 1 (satu) Eksemplar copy sesuai dengan aslinya Berita Acara Kunjungan Setempat Dan Konfirmasi tanggal 15 Maret 2013;
134. 1 (satu) Eksemplar copy sesuai dengan aslinya Memorandum Review Persyaratan Penarikan Kredit No. 173/MRPK/GMRK/III/2013 tanggal 25 Maret 2013;
135. 1 (satu) Lembar copy sesuai dengan aslinya Memorandum Penarikan Kredit an. PT. Likotama Harum No. 989/MMO/GMRK/III/2013 tanggal 28 Maret 2013;
136. 1 (satu) Lembar copy sesuai dengan aslinya Surat Kuasa Pemindah bukuan tanggal 18 April 2013;
137. 1 (satu) Lembar copy sesuai dengan aslinya Permohonan Penyaluran Tagihan No.01/MHJ-DKI/IV/2013 tanggal 18 April 2013;
138. 1 (satu) lembar copy sesuai dengan aslinya surat Nomor: 016/LH/DKI/IV/2013 tanggal 18 April 2013 perihal Permohonan Perpanjangan dan Penambahan Fasilitas Kredit;
139. 1 (satu) Lembar copy sesuai dengan aslinya Permohonan Penyaluran Tagihan No. 01/MHJ-DKI/IV/2013 tanggal 18 April 2013;
140. 1 (satu) Eksemplar copy sesuai dengan aslinya Berita Acara Konfirmasi tanggal 26 April 2013;
141. 1 (satu) Eksemplar copy sesuai dengan aslinya Surat Perjanjian Pemborongan Pekerjaan No.003/SPK/LH-MHJ/IV/2013 tanggal 26 April 2013;
142. 1 (satu) Lembar copy sesuai dengan aslinya Permohonan Pencairan Kredit No. 018/LH/DKI/IV/2013 tanggal 29 April 2013;
143. 1 (satu) Lembar copy sesuai dengan aslinya Daftar Rencana Anggaran Pembiayaan Pekerjaan Pembangunan Gedung RSUD Kabupaten Kebumen Pemerintah Kabupaten Kebumen Dinas Pekerjaan Umum;
144. 1 (satu) Eksemplar copy sesuai dengan aslinya Memorandum Penarikan Kredit a/n PT. Likotama Harum No. 1345/GMRK/IV/2013 tanggal 30 April 2013;
145. 1 (satu) Eksemplar copy sesuai dengan aslinya Memorandum Review Persyaratan Penarikan Kredit No. 244/MRPK/GMRK/IV/2013 tanggal 30 April 2013;
146. 1 (satu) Bundel copy sesuai dengan aslinya Memorandum Analisa Kredit No.247/GKK-DK/V/2013 tanggal 10 Mei 2013;
147. 1 (satu) Bundel copy sesuai dengan aslinya Risalah Keputusan Komite Kredit Kategori A1 tanggal 29 Mei 2013 atas MAK No.247/GKK-DK/V/2013 tanggal 10 Mei 2013;
148. 1 (satu) Lembar copy sesuai dengan aslinya Surat Nomor: 020/LH/DKI/ V/2013 tanggal 21 Mei 2013 perihal permohonan Pencairan Kredit kepada Pimpinan Grup Komersial PT. Bank DKI Gedung MNC Tower Jln. Kebon Sirih Kav. 17 -19 Jakarta Pusat dari PT. LIkotama Harum;
149. 1 (satu) Lembar copy sesuai dengan aslinya Memorandum Penarikan Kredit an. PT. Likotama Harum No. 1704/MMO/GMRK/V/2013 tanggal 27 Mei 2013;
150. 1 (satu) Eksemplar copy sesuai dengan aslinya Kartu Monitoring Debitur tanggal 27 Mei 2013;
151. 1 (satu) Lembar copy sesuai dengan aslinya Memorandum Penarikan Kredit an. PT. Likotama Harum No. 1719/MMO/GMRK/V/2013 tanggal 28 Mei 2013;
152. 1 (satu) Eksemplar copy sesuai dengan aslinya Memorandum Pencairan Fasilitas Kredit an. PT. Likotama Harum No. 310/GKK- DK/V/2013 tanggal 27 Mei 2013;
153. 1 (satu) Eksemplar copy sesuai dengan aslinya sesuai dengan aslinya Memorandum Review Persyaratan Penarikan Kredit No. 311/MRPK/ GMRK/V/2013 tanggal 28 Mei 2013;
154. 1 (satu) bundel copy sesuai dengan aslinya Nota Dinas No.09/29/Div- Kep/V/2013 tanggal 29 Mei 2013 untuk MAK No.247/GKK-DK/V/2013 tanggal 10 Mei 2013;
155. 1 (satu) Eksemplar copy sesuai dengan aslinya Memorandum Analisa Kredit No.389/GKK-DK/VI/2013 tanggal 04 Juni 2013;
156. 1 (satu) Bundel copy sesuai dengan aslinya Risalah Keputusan Komite Kredit Kategori B tanggal 28 Juni 2013 atas MAK No. 389/GKK-DK/VI/2013, tangal 4 Juni 2013;
157. 1 (satu) Bundel copy sesuai dengan aslinya Akta Pernyataan (Salinan) No. 20 tanggal 08 Juli 2013, Notaris Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, SH;
158. 1 (satu) Bundel copy sesuai dengan aslinya Akta Addendum XI (Sebelas) Perjanjian Kredit Modal Kerja (Salinan) No. 21 tanggal 08 Juli 2013, Notaris Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, SH;
159. 1 (satu) Bundel copy sesuai dengan aslinya Akta Addendum XI (Sebelas) Perjanjian Kredit Modal Kerja Nomor 21 Notaris IR. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, SH tanggal 08 Juli 2013;
160. 1 (satu Bundel copy sesuai dengan aslinya Akta Pengakuan Hutang (Salinan) No. 22 tanggal 08 Juli 2013, Notaris Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, SH;
161. 1 (satu) Bundel copy sesuai dengan aslinya Akta Addendum III (Tiga) Perjanjian Bank Garansi No. 23 tanggal 08 Juli 2013, Notaris Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, SH;
162. 1 (satu) Bundel copy sesuai dengan aslinya Akta Cessie Piutang Sebagai Jaminan (Salinan) No. 24 tanggal 08 Juli 2013, Notaris Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, SH;
163. 1 (satu) Bundel copy sesuai dengan aslinya Akta Jaminan Fidusia (Salinan) No. 25 tanggal 08 Juli 2013, Notaris Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, SH;
164. 1 (satu) Eksemplar copy sesuai dengan aslinya Bundel copy sesuai dengan aslinya Akta Jaminan Fidusia Nomor 25 Notaris IR. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, SH tanggal 08 Juli 2013;
165. 1 (satu) Lembar copy sesuai dengan aslinya Polis Asuransi Kredit Modal Kerja No. 403.865.200.13.05009 tanggal 12 Juli 2013;
166. 1 (satu) Eksemplar copy sesuai dengan aslinya Berita Acara Kunjungan Setempat Dan Konfirmasi tanggal 8 Oktober 2013;
167. 1 (satu) Lembar copy sesuai dengan aslinya Permohonan Pencairan Kredit No. 029/SP/LH-DKI/X/2013 tanggal 10 Oktober 2013;
168. 1 (satu) Eksemplar copy sesuai dengan aslinya Memorandum Pencairan Fasilitas Kredit an. PT. Likotama Harum No. 634/GKK- DK/X/2013 tanggal 10 Oktober 2013;
169. 1 (satu) Eksemplar copy sesuai dengan aslinya Memorandum Penarikan Kredit a/n PT. Likotama Harum No. 3574/GMRK/X/2013 tanggal 11 Oktober 2013;
170. 1 (satu) Eksemplar copy sesuai dengan aslinya Memorandum Review Persyaratan Penarikan Kredit No. 713/MRPK/GMRK/X/2013 tanggal 11 Oktober 2013;
171. 1 (satu) Bundel copy sesuai dengan aslinya Akta Berita Acara Rapat Perseroan Terbatas PT. Wijaya Karya Nusantara No. 171 tanggal 23 Oktober 2013, Notaris & PPAT Herry Sosiawan, SH;
172. 1 (satu) Bundel copy sesuai dengan aslinya Akta Jual Beli Saham No. 172 tanggal 23 Oktober 2013, Notaris & PPAT Herry Sosiawan, SH;
173. 1 (satu) Lembar copy sesuai dengan aslinya Permohonan Pencairan Kredit No. 035/SP/LH-DKI/XI/2013 tanggal 26 November 2013;
174. 1 (satu) Eksemplar copy sesuai dengan aslinya Memorandum Pencairan Fasilitas Kredit an. PT. Likotama Harum No. 763/GKK- DK/XI/2013 tanggal 26 November 2013;
175. 1 (satu) Eksemplar copy sesuai dengan aslinya Memorandum Penarikan Kredit a/n PT. Likotama Harum No. 4266/GMRK/XI/2013 tanggal 27 November 2013;
176. 1 (satu) Eksemplar copy sesuai dengan aslinya Memorandum Review Persyaratan Penarikan Kredit No. 887/GMRK/XI/2013 tanggal 27 November 2013;
177. 1 (satu) Eksemplar copy sesuai dengan aslinya Berita Acara Konfirmasi tanggal 17 Januari 2014;
178. 1 (satu) Lembar copy sesuai dengan aslinya Permohonan Pencairan Kredit No.04/LH-DKI/I/2014 tanggal 17 Januari 2014;
179. 1 (satu) Eksemplar copy sesuai dengan aslinya Memorandum Pencairan Fasilitas Kredit an. PT. Likotama Harum No. 061/GKK- DK/I/2014 tanggal 20 Januari 2014;
180. 1 (satu) Lembar copy sesuai dengan aslinya Memorandum Penarikan Kredit an. PT. Likotama Harum No. 159/MMO/GMRK/I/2014 tanggal 21 Januari 2014;
181. 1 (satu) Lembar copy sesuai dengan aslinya Memorandum Penarikan Kredit an. PT. Likotama Harum No. 200/MMO/GMRK/I/2014 tanggal 24 Januari 2014;
182. 1 (satu) Eksemplar copy sesuai dengan aslinya Memorandum Review Persyaratan Penarikan Kredit No. 56/MRPK/GMRK/I/2014 tanggal 27 Januari 2014;
183. 1 (satu) Eksemplar copy sesuai dengan aslinya Memorandum Pencairan Fasilitas Kredit an. PT. Likotama Harum No. 088/GKK- DK/I/2014 tanggal 27 Januari 2014;
184. 1 (satu) lembar asli Surat Nomor: 007/LH-DKI/II/2014 tanggal 13 Pebruari 2014 perihal Permohonan Persyaratan Pencairan Fasilitas Kredit;
185. 1 (satu) Bundel copy sesuai dengan aslinya Memorandum Analisa Kredit No.164/GKK-DK/II/2014 tanggal 25 Pebruari 2014;
186. 1 (satu) Bundel copy sesuai dengan aslinya Risalah Keputusan Komite Kredit Kategori A1 tanggal 05 Maret 2014 atas MAK No.164/GKK-DK/II/2014 tanggal 25 Pebruari 2014;
187. 3 (tiga) lembar copy sesuai dengan aslinya Nota Dinas No.: 09/28/GKH-Kep/II/2014 tanggal 28 Pebruari 2014 perihal: Uji Kepatuhan Terhadap Rencana Perubahan Syarat Penarikan Fasilitas Kredit atas nama PT. Likotama Harum (PT.LH);
188. 1 (satu) Lembar copy sesuai dengan aslinya Permohonan Pencairan Kredit No. 012/LH/DKI/III/2014 tanggal 11 Maret 2014. (Rp.92.930.748.000,-);
189. 1 (satu) Lembar copy sesuai dengan aslinya Permohonan Pencairan Kredit No. 012/LH/DKI/III/2014 tanggal 11 Maret 2014. (Rp.102.223.798.000,-);
190. 1 (satu) Lembar copy sesuai dengan aslinya Daftar Rencana Anggaran Untuk Pekerjaan Pembangunan Pelabuhan Kawasan Dorak Selat Panjang Dinas Perhubungan, Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Kepulauan Meranti, tanggal 11 Maret 2014;
191. 1 (satu) Eksemplar copy sesuai dengan aslinya Memorandum No. 250/GKK-DK/III/2014 tanggal 28 Maret 2014 dari Divisi Korporasi kepada pemimpin Grup Komersial dan Korporasi perihal Pencairan Fasilitas Kredit An. PT. Likotama Harum;
192. 1 (satu) Lembar copy sesuai dengan aslinya Memorandum Penarikan Kredit KMK SPK an. PT. Likotama Harum No. 863/MMO/GRK/III/2014 tanggal 28 Maret 2014;
193. 1 (satu) Lembar copy sesuai dengan aslinya Penarikan Kredit a/n PT. Likotama Harum No. 862/GRK/III/2014 tanggal 28 Maret 2014;
194. 1 (satu) Eksemplar copy sesuai dengan aslinya Memorandum Review Persyaratan Penarikan Kredit No. 176/MRPK/GRK/III/2014 tanggal 28 Maret 2014;
195. 1 (satu) Lembar copy sesuai dengan aslinya Permohonan Pencairan Kredit No. 013/LH/DKI/IV/2014 tanggal 7 April 2014;
196. 1 (satu) Lembar copy sesuai dengan aslinya Permohonan Pencairan Kredit No. 013/LH/DKI/IV/2014 tanggal 07 April 2014;
197. 1 (satu) Eksemplar copy sesuai dengan aslinya Memorandum No. /GKK-DK/IV/2014 tanggal 08 April 2014 dari Divisi Korporasi II kepada Pemimpin Grup KOmersial dan Korporasi perihal pencairan fasilitas kredit An. Likotama Harum;
198. 1 (satu) Lembar copy sesuai dengan aslinya Memorandum Penarikan Kredit KMK SPK an. PT. Likotama Harum No. 989/MMO/GRK/IV/2014 tanggal 11 April 2014;
199. 1 (satu) Eksemplar copy sesuai dengan aslinya Memorandum Review Persyaratan Penarikan Kredit No. 196/MRPK/GRK/IV/2014 tanggal 11 April 2014;
200. 1 (satu) Eksemplar copy sesuai dengan aslinya Memorandum Review Persyaratan Penarikan Kredit No. 196/MRPK/GRK/IV/2014 tanggal 11 April 2014;
201. 1 (satu) lembar asli surat nomor 018/LH-DKI/IV/2014 tanggal 17 April 2014 perihal Permohonan Perpanjangan Fasilitas Kredit Modal Kerja;
202. 1 (satu) Lembar copy sesuai dengan aslinya Permohonan Pencairan Kredit No. 015/LH/DKI/IV/2014 tanggal 21 April 2014;
203. 1 (satu) Eksemplar copy sesuai dengan aslinya Berita Acara Kunjungan Setempat Dan Konfirmasi tanggal 24 April 2014;
204. 1 (satu) Eksemplar copy sesuai dengan aslinya Memorandum Pencairan Fasilitas Kredit an. PT. Likotama Harum No. 334/GKK- DK/IV/2014;
205. 1 (satu) Eksemplar copy sesuai dengan aslinya Memorandum Pencairan Kredit a/n PT. Likotama Harum No. 1254/MMO/GRK/V/2014 tanggal 7 Mei 2014;
206. 1 (satu) Eksemplar copy sesuai dengan aslinya Memorandum Review Persyaratan Penarikan Kredit No. 242/MRPK/GRK/V/2014 tanggal 9 Mei 2014;
207. 1 (satu) Eksemplar copy sesuai dengan aslinya Memorandum Penarikan Kredit an. PT. Likotama Harum No. 1292/MMO/GRK/V/2014 tanggal 9 Mei 2014;
208. 1 (satu) Bundel copy sesuai dengan aslinya Memorandum Analisa Kredit No.442/GKK-DK/V/2014 tanggal 22 Mei 2014;
209. 1 (satu) Bundel copy sesuai dengan aslinya Risalah Keputusan Komite Kredit Kategori A1 tanggal 25 Juni 2014 atas MAK No.442/GKK-DK/V/2014 tanggal 22 Mei 2014;
210. 1 (satu) bundel copy sesuai dengan aslinya Memorandum Analisa Kredit No.696/GKK-DK/VIII/2014 tanggal 26 Agustus 2014;
211. 1 (satu) Bundel copy sesuai dengan aslinya Risalah Keputusan Komite Kredit Kategori A1 tanggal 28 Agustus 2014 atas MAK No.696/GKK-DK/VIII/2014 tanggal 26 Agustus 2014;
212. 1 (satu) Eksemplar copy sesuai dengan aslinya Reaktivasi PT. Likotama Harum No. 100/ASK/IX/2014 tanggal 17 September 2014;
213. 1 (satu) Lembar copy sesuai dengan aslinya Klaim Asuransi PT. Likotama Harum No. /GKK/IX/2014;
214. 1 (satu) Eksemplar copy sesuai dengan aslinya Berita Acara Kunjungan Setempat Dan Konfirmasi tanggal 26 September 2014;
215. 1 (satu) Lembar copy sesuai dengan aslinya Perpanjangan Jangka Waktu Asuransi Kredit a/n. Bank DKI QQ PT. Likotama Harum No. 1507/403-1/X/2014 tanggal 20 Oktober 2014;
216. 1 (satu) Eksemplar copy sesuai dengan aslinya Memorandum Evaluasi CKPN Individual an. PT. Likotama Harum No. 3938/GRK/XII/2014 tanggal 30 Desember 2014;
217. 1 (satu) Lembar copy sesuai dengan aslinya Pembentukan CKPN Individual an. PT. Likotama Harum No. 2167/GKK/XII/2014 tanggal 31 Desember 2014;
218. 2 (dua) lembar copy sesuai dengan aslinya Keputusan Direksi PT. Bank DKI Nomor: 289 Tahun 2010 tanggal 24 Agustus 2010 Tentang Penugasan Sdr. Hendri Kartika Andri NRIK.13970105 Sebagai Analis Departemen Korporasi 1 Grup Komersial PT. Bank DKI;
219. 1 (satu) bundel copy sesuai dengan aslinya Keputusan Pemimpin Grup Sumber Daya Manusia PT. Bank DKI Nomor: 54 Tahun 2011 tanggal 9 Februari 2011 Tentang Penugasan Karyawan PT. Bank DKI;
220. 1 (satu) Eksemplar copy sesuai dengan aslinya Keputusan Direksi PT. Bank DKI No. 175 Tahun 2011 Tentang Pengangkatan Sebagai Karyawan Tetap Dan Penugasan Sdr. Gusti Indra Rahmadiansyah Sebagai Pemimpin Divisi Resiko Kredit Grup Manajemen Resiko Kredit PT. Bank DKI;
221. 1 (satu) Eksemplar copy sesuai dengan aslinya Keputusan Direksi PT. Bank DKI No. 304 A Tahun 2010 Tentang Pengangkatan Sebagai Karyawan Tetap Dan Penugasan Sdr. Ridwan Faisal NRIK. 21310910 Sebagai Pemimpin Departemen Korporasi I Grup Komersial PT. Bank DKI;
222. 1 (satu) Eksemplar copy sesuai dengan aslinya Keputusan Direksi PT. Bank DKI No. 13 Tahun 2011 Tentang Pengangkatan Sebagai Karyawan Tetap Dan Penugasan Sdr. Dulles Tampubolon Sebagai Pemimpin Grup Komersial Dan Korporasi PT. Bank DKI;
223. 1 (satu) Eksemplar copy sesuai dengan aslinya Keputusan Direksi PT. Bank DKI No. 176 Tahun 2011 Tentang Pengangkatan Sebagai Karyawan Tetap Dan Penugasan Sdr. Karen Ezana Sebagai Pemimpin Divisi Korporasi Non Sindikasi Grup Komersial Dan Korporasi PT. Bank DKI;
224. 1 (satu) Eksemplar copy sesuai dengan aslinya Keputusan Pemimpin Grup Sumber Daya Manusia PT. Bank DKI No. 92 Tahun 2012 Tentang Penugasan Sdr. Boyke Adrian NRIK. 14200205 Sebagai Account Officer Unit Usaha Menengah II Grup Komersial Dan Korporasi PT. Bank DKI;
225. 1 (satu) Eksemplar copy sesuai dengan aslinya Keputusan Direksi PT. Bank DKI No.16 Tahun 2011 Tentang Penugasan Karyawan PT. Bank DKI;
226. 1 (satu) Eksemplar copy sesuai dengan aslinya Keputusan Direksi PT. Bank DKI No. 12 Tahun 2011 Tentang Penugasan Sdr. Budi Pudjijono NRIK. 04061080 Sebagai Pemimpin Grup Manajemen Risiko Kredit PT. Bank DKI;
227. 1 (satu) Eksemplar copy sesuai dengan aslinya Keputusan Direksi PT. Bank DKI No. 51 Tahun 2012 Tentang Penugasan Sdr. I Ketut Satre NRIK. 06201188 Sebagai Pemimpin Divisi Korporasi Non Sindikasi Grup Komersial Dan Korporasi PT. Bank DKI;
228. 1 (satu) Eksemplar copy sesuai dengan aslinya Keputusan Direksi PT. Bank DKI No. 235 Tahun 2012 Tentang Penugasan Sdr. Riana Vitasari NRIK. 10780892 Sebagai Pejabat (PJ.) Pemimpin Divisi Administrasi Kredit Grup Manajemen Risiko Kredit PT. Bank DKI;
229. 1 (satu) Eksemplar copy sesuai dengan aslinya Keputusan Direksi PT. Bank DKI No. 156 Tahun 2012 Tentang Penugasan Sdr. Mersianita NRIK. 09391290 Sebagai Auditor Senior Pada Divisi Audit I Grup Audit Intern PT. Bank DKI;
230. 1 (satu) Eksemplar copy sesuai dengan aslinya Keputusan Direksi PT. Bank DKI No. 199 Tahun 2012 Tentang Penugasan Sdr. Danan Linggar Sasongko NRIK. 09750291 Sebagai Pejabat (PJ.) Pemimpin Grup Manajemen Risiko Kredit PT. Bank DKI;
231. 1 (satu) Eksemplar copy sesuai dengan aslinya Keputusan Pemimpin Grup Sumber Daya Manusia PT. Bank DKI No. 93 Tahun 2012 Tentang Penugasan Sdr. Setiorini NRIK. 11750297 Sebagai Risk Officer Unit Risiko Kredit I Grup Manajemen Risiko Kredit PT. Bank DKI;
232. 1 (satu) Eksemplar copy sesuai dengan aslinya Keputusan Pemimpin Grup Sumber Daya Manusia PT. Bank DKI No. 497 Tahun 2012 Tentang Penugasan Karyawan PT. Bank DKI;
233. 2 (dua) lembar copy sesuai dengan aslinya Keputusan Direksi PT. Bank DKI Nomor: 115 Tahun 2013 tanggal 7 Mei 2013 Tentang Penugasan Hendri Kartika Andri NRIK.13970105 Sebagai Account Manager Unit Korporasi Non Sindikasi Grup Komersial Dan Korporasi PT. Bank DKI;
234. 1 (satu) Eksemplar copy sesuai dengan aslinya Keputusan Direksi PT. Bank DKI No. 381 Tahun 2013 Tentang Penugasan Sdr. Yeni Sugiharto NRIK. 11350796 Sebagai Pemangku Jabatan (PJ.) Pemimpin Grup Kepatuhan Dan Hukum PT. Bank DKI;
235. 1 (satu) Eksemplar copy sesuai dengan aslinya Keputusan Direksi PT. Bank DKI No. 160 Tahun 2014 Tentang Penugasan Sdr. Endah Laksmitri NRIK. 11481096 Sebagai Pemimpin Divisi Kredit Korporasi I Grup Komersial Dan Korporasi PT. Bank DKI;
236. 1 (satu) Eksemplar copy sesuai dengan aslinya Keputusan Direksi PT. Bank DKI No. 71 Tahun 2014 Tentang Penugasan Sdr. Rina Kisnindiyani NRIK.10920593 Sebagai Pemangku Jabatan (PJ)
237. Pemimpin Divisi Kepatuhan Grup Kepatuhan Dan Hukum PT. Bank DKI;
238. 1 (satu) Bundel copy sesuai dengan aslinya Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Bank DKI No.36 tanggal 15 Juli 2010 dibuat oleh Ny. Poerbaningsih Adi Warsito, SH, Notaris di Jakarta;
239. 1 (satu) Bundel copy sesuai dengan aslinya Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Bank DKI No.84 tanggal 27 Desember 2010 dibuat oleh Ny. Poerbaningsih Adi Warsito, SH, Notaris di Jakarta;
240. 1 (satu) Bundel copy sesuai dengan aslinya Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Bank DKI Tahun 2012 (salinan) No.23 tanggal 16 April 2012 dibuat oleh Ny. Poerbaningsih Adi Warsito, SH, Notaris di Jakarta;
241. 1 (satu) lembar asli surat PT. Bank DKI No: 1030/GKK/VIII/2014 tanggal 26 Agustus 2014 Perihal: Perpanjangan Jangka Waktu Polis Asuransi Kredit an. PT Likotama Harum (“Likotama”);
242. 1 (satu) lembar copy sesuai dengan aslinya surat PT. Asuransi Jasa Indonesia (Persero) Divisi Asuransi Keuangan No. Srt.97/ASK/VIII/2014 tanggal 29 Agustus 2014 Perihal : Perpanjangan Jangka Waktu Polis Asuransi Kredit an. PT. Likotama Harum (“Likotama”);
243. 2 (dua) lembar copy sesuai dengan aslinya surat PT. Asuransi Jasa Indonesia (Persero) Divisi Asuransi Keuangan No. Srt.100/ASK/IX/2014 tanggal 17 September 2014 Perihal: Reaktivasi PT Likotama Harum;
244. 1 (satu) lembar asli surat PT. Bank DKI No: 1259/GKK/IX/2014 tanggal 30 September 2014 Perihal: Pemenuhan Data Perpanjangan Polis Asuransi PT Likotama Harum, dengan lampiran:
1. 1 (satu) lembar copy sesuai dengan aslinya notulen rapat Bank DKI tanggal 25 September 2014.
2. 1 (satu) lembar copy sesuai dengan aslinya Laporan Auditor Independen Dan Laporan Keuangan PT. Likotama Harum No.040/XSX/GA/SC/LHX/DR/02.14 tanggal 28 Februari 2014
3. 1 (satu) bundel copy sesuai dengan aslinya Memorandum Analisa Kredit No.696/GKK-DK/VIII/2014 tanggal 26 Agustus 2014.
4. 2 (dua) bundel copy sesuai dengan aslinya BI Checking tanggal laporan 30 September 2014 dan tanggal laporan 24 Oktober 2010
1. 1 (satu) lembar copy sesuai dengan aslinya surat PT. Asuransi Jasa Indonesia (Persero) Kantor Cabang Bogor No.Srt.1507/403-1/X/2014 tanggal 20 Oktober 2014 Perihal: Perpanjangan Jangka Waktu Asuransi Kredit A/N. Bank DKI QQ PT. Likotama Harum;
2. 1 (satu) lembar asli surat PT. Bank DKI No: 1462/GKK/X/2014 tanggal 24 Oktober 2014 Perihal: Klaim Asuransi Kredit an. PT Likotama Harum (“Likotama”);
3. 1 (satu) lembar asli surat PT. Bank DKI No: 1585/GKK/XI/2014 tanggal 19 November 2014 Perihal: Reminder Pengajuan Klaim Asuransi Kredit an. PT Likotama Harum (LH);
4. 1 (satu) bundel copy sesuai dengan aslinya surat PT. Asuransi Jasa Indonesia Kantor Cabang Bogor No.SD.1770/403-1/XII/2014 tanggal 1 Desember 2014 Perihal: Klaim Asuransi Kredit a/n PT Likotama Harum;
5. 1 (satu) lembar asli surat PT. Bank DKI No: 014/GKK/I/2015 tanggal 8 Januari 2015 Perihal: Reminder Atas Surat Klaim Asuransi Kredit a.n PT Likotama Harum;
6. 1 (satu) lembar copy sesuai dengan aslinya surat PT. Asuransi Jasa Indonesia (Persero) Divisi Asuransi Keuangan No.006/121-1/I/2015 tanggal 20 Januari 2015 Perihal: Reminder Atas Surat Klaim Asuransi Kredit A/n PT. Likotama Harum;
7. 1 (satu) lembar asli surat PT. Bank DKI No: 715/GKK/V/2015 tanggal 20 Mei 2015 Perihal: Reminder II Atas Surat Klaim Asuransi Kredit an. PT Likotama Harum;
8. 2 (dua) lembar copy sesuai dengan aslinya surat PT. Asuransi Jasa Indonesia Kantor Cabang Bogor No.1045/403-1/V/2015 tanggal 28 Mei 2015 Perihal: Klaim Asuransi Kredit a/n PT. Likotama Harum;
9. 1 (satu) bundel copy sesuai dengan aslinya rekening koran Bank DKI No. 30377000581 atas nama PT. Likotama Harum periode Januari 2011 s/d Desember 2015;
10. 1 (satu) bundel fotocopy sesuai dengan aslinya: Perjanjian Kerja No. 11/PS/DIR/II/2011 tanggal 28 Pebruari 2011 antara PT. Bank DKI dengan Gusti Indra Ramadiansyah;
11. Fotocopy Surat No. 19/DIR/GSM/III/2011 tanggal 1 Maret 2011 kepada Gusti Indra Ramadiansyah perihal penunjukan tugas;
12. Fotocopy Keputusan Direksi Bank DKI No. 175 Tahun 2011 tentang Pengangkatan sebagai karyawan tetap dan penugasan Sdr. Gusti Indra Ramadiansyah sebagai Pemimpin Divisi Risiko Kredit Grup Manajemen Resiko Kredit Bank DKI;
13. Fotocopy Keputusan Direksi Bank DKI No. 258 Tahun 2013 tanggal 28 Desember 2011 tentang Penugasan karyawan pada Grup Manajemen Resiko Kredit PT. Bank DKI;
14. Fotocopy Keputusan Direksi Bank DKI No. 370 Tahun 2013 tanggal 31 Desember 2013 tentang Penugasan karyawan Grup Manajemen Resiko Kredit PT. Bank DKI;
15. Fotocopy sesuai dengan aslinya: Keputusan Direksi PT. Bank DKI No. 185 Tahun 2015 tentang penugasan Sdr. Gusti Indra Ramadiansyah NRK. 21940911 sebagai officer Unit Human Capital Supporting Grup Sumber Daya Manusia PT. Bank DKI;
16. AsliSurat keterangan No. 02/12/GKP/DKP/I/2016 tanggal 12 Januari 2016;
17. AsliSurat pernyataan dari I Ketut Indrayana PEmimpin Divisi Administrasi Kredit Bank DKI tanggal 8 Januai 2016;
18. AsliSurat pernyataan dari Sri Widyastuti Pemimpin Grup Komersial dan Koorporasi PT. Bank DKI tanggal 8 Januai 2016;
19. Fotocopy sesuai dengan aslinya: Surat gugatan tanggal 9 Juni 2015 oleh PT. Likotama Harum kepada PT. Bank DKI dan PT. Balai Lelang Star;
20. Fotocopy sesuai dengan aslinya: Surat dari Bank DKI No. 1655/GPA/VI/2015 tanggal 10 Juni 2015 kepada Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jakarta V perihal permohonan pembatalan lelang eksekusi Pasal 6 Undang-undang Hak Tanggungan dan Permohonan Pengantar SKPT;
21. Fotocopy sesuai dengan aslinya: Surat dari Direktur Kepatuhan kepada Direktur Utama No. 28/DIR/XII/2014 tanggal 10 Desember 2014 perihal laporan adanya indikasi pelanggaran aspek kepatuhan dan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaan kredit atas nama PT. Likotama Harum;
22. Fotocopy sesuai dengan aslinya: Perjanjian kerjasama antara PT. Asuransi Jasa Indonesia dengan PT. Bank DKI tentang Penjamin Kredit Modal Kerja Konstruksi/ Pengadaan Barang dan Jasa No. 06A/AJI/II/2012 tanggal 16 Pebruari 2012 5/PKS/DIR/II/2012
23. Fotocopy Perjanjian kerja Nomor: 11/PKSDIR/II/2011
24. Fotocopy Keputusan Direksi Nomor: 175 Tahun 2011
25. Fotocopy Keputusan Direksi Nomor: 258 Tahun 2011
26. Fotocopy Keputusan Direksi Nomor: 370 Tahun 2013
27. Fotocopy Keputusan Direksi Nomor: 185 Tahun 2015
28. Fotocopy Surat keterangan Nomor: 0212GKP/DKP/1/2016
29. Fotocopy Surat Pernyataan atas nama I Ketut Indrayana
30. Fotocopy Surat Pernyataan atas nama Sri Widiastuti
31. Fotocopy Permohonan Pembatalan Lelang Eksekusi pasal UU Hak Tanggungan dan Permohonan Pengantar SKPT
32. Fotocopy Laporan Adanya Indikasi Pelanggaran Aspek Kepatuhan dan Prinsip Kehati-hatian Dalam Pengelolaan Kredit atas nama PT. Likotama Harum
33. Fotocopy Perjanjian Kerjasama antara PT. Jasindo dengan Bank DKI
34. Fotocopy aplikasi pembuaan rekening atas nama Gusti Indra Rahmadiansyah
35. Fotocopy print out rekening nomor 1210004238659 atas nama Gusti Indra Rahmadiansyah
36. Fotocopy aplikasi pembuaan rekening atas nama H. Supendi
37. Fotocopy print out rekening nomor 1180008088877 atas nama H. Supendi
  Dikembalikan kepada Penyidik Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta melalui Jaksa Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain;
Barang bukti yang diajukan oleh Terdakwa berupa L-1 s/d L 156 terlampir dalam berkas perkara;
L-1 : Perjanjian Kredit tertanggal 05 Oktober 2006 Nomor: 22 antara PT. Likotama Harum dengan PT. Bank DKI, dibuat dihadapan Ivonne Barnetha Sinyal, SH, Notaris di Jakarta,
L-2 : Addendum I (Satu) Perjanjian Kredit tertanggal 06 Juni 2007 Nomor: 01 PT. Likotama Harum dengan PT. Bank DKI dibuat dihadapan Benny Efran, S.H., Notaris di Tangerang
L-3 : Adendum II (Dua) Perjanjian Kredit tertanggal 26 Agustus 2008 Nomor 12 PT. Likotama Harum dengan PT. Bank DKI dibuat dihadapan Benny Efran, S.H., Notaris di Tangerang
L- 4 : Addendum III (Tiga) Perjanjian Kredit tertanggal 20 Oktober 2008 Nomor: 10 PT. Likotama Harum dengan PT. Bank DKI dibuat dihadapan Benny Efran, S.H., Notaris di Tangerang L-5 : Addendum IV (Empat) Perjanjian Kredit tertanggal 09 Oktober 2009 Nomor: 74/KMK/GKM-JKB/X/09; PT. Likotama Harum dengan PT. Bank DKI
L -6 : Addendum V (Lima) Perjanjian Kredit tertanggal 30 Juli 2010 Nomor: 45/KMK/GKM-JKB/VII/2010; PT. Likotama Harum dengan PT. Bank DKI
L -7 : Addendum (Khusus) Atas Addendum V (lima) Perjanjian Kredit dan Perjanjian Kredit tertanggal 28 Desember 2010 Nomor: 94/KMK/GKM- WJB/XII/2010; PT. Likotama Harum dengan PT. Bank DKI
L -8 : Addendum VI (Enam) Perjanjian Kredit Nomor: 04 tertanggal 15 Agustus 2011 PT. Likotama Harum dengan PT. Bank DKI, dibuat dihadapan Benny Efran, S.H., Notaris di Jakarta
L -9 : Addendum VII (Tujuh) Perjanjian Kredit tertanggal 15 Agustus 2011 Nomor: 06 antara PT. Likotama Harum dengan PT. Bank DKI, dibuat dihadapan Benny Efran, S.H., Notaris di Jakarta L -10 : Addendum VIII (Delapan) Perjanjian Kredit Modal Kerja tertanggal 13 Oktober 2011 Nomor: 37 antara PT. Likotama Harum dengan PT. Bank DKI, dibuat dihadapan Poerbaningsih Adi Warsito, S.H. Notaris di Jakarta
L -11 : Akta Addendum IX (Sembilan) Perjanjian Kredit Modal Kerja Nomor: 22 tanggal 12 Desember 2011 PT. Likotama Harum dengan PT. Bank DKI yang dibuat dihadapan Indah Fatmawati, S.H., Notaris di Jakarta
L -12 : Akta Addendum X (Sepuluh) Perjanjian Kredit Modal Kerja tertanggal 19 Juni 2012 Nomor: 79 PT. Likotama Harum dengan PT. Bank DKI yang dibuat dihadapan Nyonya Poerbaningsih Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta
L -13 : Akta Addendum XI (Sebelas) Perjanjian Kredit Modal Kerja Nomor: 21 Tanggal 08 Juli 2013 PT. Likotama Harum dengan PT. Bank DKI yang dibuat dihadapan Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta
L -14 : Akta Addendum XII (Dua Belas) Perjanjian Kredit Modal Kerja
Nomor: 35 Tanggal 25 Maret 2014 PT. Likotama Harum dengan PT. Bank DKI yang dibuat dihadapan Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta
L -15 : Akta Pengakuan Hutang No. 23, tertanggal 5 Oktober 2006 yang diterbitkan oleh Notaris di Jakarta Ny. Ivonne Barnetha Sinyal, S.H
L-16 : Surat Pembuktian Kualifikasi Nomor 005/Pokja-II/ULP/XI/2011 tanggal 9 November 2011 dari Pemerintah Kabupaten Paser Unit Layanan Pengadaan yang menjelaskan sehubungan dengan pengumuman tanggal 10 Oktober 2011 terhadap penyedia jasa yang akan diusulkan sebagai calon pemenang dan calon pemenang cadangan akan dilakukan pembuktian verifikasi terhadap semua data informasi yang belum ada di isian formulir, penyedia jasa yang akan diundang antara lain CV. Cahaya Lima Panajam, CV. Nur Azizah, CV. Wiftza Jaya, KSO Lampiri- Relis dan PT. Duta Graha Indah Tbk, surat ditandatangani oleh H. Akhmad Zulfan, ST,
L - 17 : Surat dari Unit Layanan Pengadaan Pemerintah Kabupaten Paser Nomor 07/ULP/POKJA-II/XI/2011 tanggal 11 Nopember 2011 dengan perihal Usulan Penetapan Pemenang Lelang yang ditujukan kepada Kepala Dinas Perhubungan Tanah Grogot dengan penyedia jasa yang diusulkan adalah PT Lampiri Relis KSO;
L - 18 : Surat Penetapan Pemenang lelang Nomor. 027/02/DISHUBKOMINKOF/BBSU/XI/2011 tanggal 14 November 2011 dengan jenis pekerjaan Pengadaan Konstruksi Bangunan Sisi Udara (multi years 5 tahun) yang menjelaskan menetapkan pemenang lelang umum adalah PT. Lampiri - Relis KSO, surat ditandatangani oleh Drs. H. Heriansyah, M.Si. Dinas Perhubungan Kabupaten Paser, L -19 : Surat dari Lampiri Relis Nomor LDA-RSU/JO/001/XI/2011 tanggal16 November 2011 dengan perihal permohonan penyaluran tagihan yang ditujukan kepada Pemerintah Kabupaten Paser Dinas Perhubungan menjelaskan jumlah tagihan sebesar Rp. 389.910.554.000,- (tiga ratus delapan puluh sembilan milyar sembulan ratus sepuluh juta lima ratus lima puluh empat ribu rupiah) dapat disalurkan ke rekening
Lampiri - Relis di Bank DKI Cabang Walikota Jakarta Barat surat ditandatangani oleh Dulles Tampubolon Grup Komersial Korporasi PT. Bank DKI, Ir. Trisno Ario Sutanto Jo Lampiri - Relis atas persetujuan Drs. Heriansyah Idris, M.Si. Dinas Perhubungan Kabupaten Paser
L -20 : Nota Kesepakatan antara Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti dengan DPRD Kabupaten Kepulauan Meranti, Nomor: 40/HK/PJ/2011 Tanggal 19 Desember 2011 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Tahun Jamak, yang ditandatangani oleh Drs. Irwan, MSi bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Kep. Meranti sebagai PIHAK PERTAMA dan Hafizoh, Sag, M. Tofikurrahman, M.Si, M. Juffri M.Si, bertindak untuk dan atas nama DPRD Kab. Kep. Meranti sebagai PIHAK KEDUA
L -21 : Surat Keterangan Nomor 462/ACXII01/XII/2011 dari Notaris Ny.Poerbaningsih Adi Warsito, SH yang menjelaskan bahwa PT. Likotama Harum berkedudukan di Tangerang selaku debitur PT. Bank DKI yang berkedudukan di Jakarta yang pelaksanaannya melalui PT. Bank DKI Kantor Pusat telah ditandatangani Akta Pernyataan No. 78, Akta Addendum X Nomor 79, Akta Pengakuan Hutang No. 80, Akta Addendum Perjanjian II Bank Garansi No. 81, Akta Cessie Piutang Tanggal 19 Juni 2012 No. 82, surat ditandatangani oleh Ny. Poerbaningsih Adi Warsito, SH Notaris di Jakarta
L -22 : Surat dari Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Nomor 550/DISHUBKOMINFO /SPPJB/IX/2012/158 tanggal 25 September 2012 dengan perihal Penunjukan Penyedia Barang dan Jasa untuk paket pekerjaan pembangunan pelabuhan kawasan dorak selat panjang yang menjelaskan menunjuk PT. Glinding Mas Wahana Nusa untuk melaksanakan pekerjaan Pembangunan Pelabuhan Kawasan Dorak Selat Panjang, surat ditandatangani oleh H. Fatur Rahman selaku Pembina Tk I;
L -23 : Surat Kuasa Pemindahbukuan dari PT. Glinding Mas Wahana Nusa tanggal 8 Oktober 2012 yang memberi kuasa saudara Samsul Bahri selaku Kuasa Direktur PT. Glinding Mas Wahana
Nusa memberi kuasa kepada Dulles Tampubolon selaku pemimpin Grup Komersial Korporasi PT. Bank DKI untuk Pemindahbukuan secara otomatis atas hasil tagihan yang masuk atas proyek Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Meranti sebesar Rp. 92.930.874.000,- (Sembilan puluh dua milyar sembilan ratus tiga puluh juta tujuh ratus delapan puluh empat ribu rupiah) dari rekening PT. Glinding Mas Wahana Nusa ke rekening PT. Likotama Harum, surat di tandatangani oleh Samsul Bahri dan Dules Tampubolon,
L -24 : Surat dari Dinas Pekerjaan Umum Pemkab Kepulauan Meranti,
Nomor:600/PU-BM/SPPBJ/1.03.01.PK.PU.TJ.001/X/2012/001 tanggal 11 Oktober 2012 Perihal: Penunjukan Penyedia Barang/Jasa untuk Paket Pekerjaan Pembangunan Jembatan Selat Rengit, Surat ditujukan kepada PT.Nindya-PT.Relis- PT.Mangkubuana JO dan Surat ditandatangani oleh Dupli Juliandri, ST sebagai Kuasa Pengguna Anggaran DPU Kab. Kep. Meranti
L -25 : Surat dari PT. Glinding Mas Wahana Nusa Nomor 001/GWN- DKI/X/2012 tanggal 18 Oktober 2012 dengan perihal Permohonan Penyaluran Tagihan yang ditujukan kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dinas Perhubungan Kabupaten Meranti sebesar Rp. 92.930.748.000,- (sembilan puluh dua milyar sembilan ratus tiga puluh juta tujuh ratus empat puluh delapan ribu rupiah) yang menjelaskan sehubungan dengan pekerjaan pembangunan Pelabuhan Kawasan Dorak Selat Panjang dari Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Meranti, mohon kiranya dapat dibayarkan melalui rekening PT. Glinding Mas Wahana Nusa di Bank DKI Cabang Walikota Jakarta Barat, surat ditandatangani oleh Dulles Tampubolon Grup Komersial Korporasi PT. Bank DKI dan Ir. John Chaidir Direktur Utama PT. Glinding Mas Wahana Nusa
L -26 : Surat Berita Acara kunjungan setempat dan konfirmasi tanggal 19 Oktober 2012 yang menjelaskan telah menerima informasi terhadap pekerjaan - pekerjaan yang dilaksanakan oleh PT.
Glinding Mas Wahana Nusa terhadap pekerjaan Pelabuhan Kawasan Dorak dengan nilai Proyek Rp. 92.930.784.000, L -27 : Surat Perjanjian Pemborongan Pekerjaan dengan Nomor: 001/SPK/LH-MHJ/I/2013 tertanggal 3 Desember 2012 yang dikeluarkan oleh PT. Likotama Harum, ditandatangani oleh Samsul Bahri (selaku Direktur PT. Likotama Harum/Pihak Pertama) dan Agus Sarmidi (selaku Direktur PT. Mangkubuana Hutama Jaya/Pihak Kedua),
L -28 : Surat dari PT. Nindya-PT.Relis-PT.Mangkubuana JO, Nomor: 004/NRM-DKI/XII/2012 Tanggal 3 Desember 2012 Perihal Permohonan Penyaluran Tagihan dengan nilai Rp. 447.661.387.000,- atas Pekerjaan Pembangunan Jembatan Selat Rengit yang dikerjakan oleh PT. Nindya Karya, Relis Sapindo Utama dan PT. Mangkubuana Hutama, Surat ditujukan kepada Kepala Dinas PPKAD Kabupaten Kep. Meranti, untuk dapat melakukan pembayaran melalui rekening PT. Nindya Karya di bank DKI Cabang Walikota Jakarta Barat Surat ditandatangani oleh Dulles Tampubolon sebagai Pimpinan GKK PT. Bank DKI
L -29 : Surat Permohonan Pencairan Kredit Nomor 007/LH/DKI/I/2013 tanggal 21 Januari 2013 dari PT. Likotama Harum yang ditujukan kepada Pimpinan Grup Komersial PT. Bnk DKI yang menjelaskan untuk dapat dicairkan dana Fasilitas SPK Senilai Rp. 50.000.000.000,- adapun dana tersebut digunakan untuk Pembangunan Jembatan Selat Rengit
L - 30 : Memorandum No. 070/GKK-DK/I/2013 tertanggal 21 Januari 2013 Perihal Pencairan Fasilitas Kredit a/n. PT. Likotama Harum yang dikeluarkan oleh Divisi Korporasi Non Sindikasi dan ditandatangani oleh Oki Parbinoto, S (selaku pemimpin) yang ditujukan kepada Pemimpin Grup Komersial dan Korporasi serta mendapatkan persetujuan dari Dulles Tampubolon (selaku pemimpin Grup Komersial dan Korporasi), L - 31 : Memorandum No. 071/GKK-DK/I/2013 tertanggal 21 Januari 2013 Perihal Penarikan Fasilitas Kredit a/n. PT. Likotama Flarum yang dikeluarkan oleh Divisi Korporasi Non Sindikasi dan ditandatangani oleh Oki Parbinoto, S (selaku pemimpin) yang ditujukan kepada Pemimpin Grup Komersial dan Korporasi serta mendapatkan persetujuan dari Dulles Tampubolon (selaku pemimpin Grup Komersial dan Korporasi) L -32 : Kartu Monitoring Proyek tertanggal 21 Januari 2013 yang dipersiapkan oleh Hendri Kartika Andri (selaku AM Korporasi Non Sindikasi), atas nama debitur PT. Likotama Harum, nama proyek pekerjaan pembangunan jembatan Selat Rengit dan lokasi pekerjaan Kabupaten Kepulauan Meranti Selat Panjang Riau
L -33 : Memorandum Review Persyaratan Penarikan Kredit No.033/MRPK/GMRK/I/2013 tanggal 22 Januari 2013, diusulkan oleh Riana Vitasari (Pemimpin Divisi Administrasi Kredit) dan disetujui oleh Danan Linggar Sasongko (Pemimpin Group Manajemen Risiko Kredit)
L -34 : Surat dari Bank DKI dengan Nomor: 208/GMRK/I/2013, perihal Penarikan kredit a/n PT. Likotama Harum tertanggal 23 Januari 2013 yang menjelaskan diberitahukan bahwa debitur atas nama PT. Likotama Harum di perkenankan untuk menarik dana kredit sebesar Rp. 50.000.000.000, (lima puluh milyar rupiah) dengan tujuan penggunaan membiayai proyek pembangunan jembatan selat rengit, surat ditandatangani oleh Danan Linggar Sasongko (selaku pemimpin) yang ditujukan kepada Pemimpin PT. Bank DKI Cabang Walikota Jakarta Barat
L -35 : Memorandum No. 147/GKK-DK/III/2013 tertanggal 18 Maret 2013 Perihal Pencairan Fasilitas Kredit a.n PT. Likotama Harum yang dikeluarkan oleh Divisi Korporasi Non Sindikasi menjelaskan bahwa sesuai dengan suratnya PT. Likotama Harum mengajukan fasilitas kredit sebesar Rp. 30.000.000.000, (tiga puluh milyar rupiah) yang digunakan untuk pengadaan Konstruksi Bangunan Sisi Udara (multi years 5 tahun) surat ditandatangani I Ketut Satra (selaku Pemimpin) yang ditujukan kepada Pemimpin Grup Komersial dan Korporasi, disetujui oleh Dulles Tampubolon (selaku Pemimpin Grup Komersial dan Korporasi)
L -36 : Memorandum Review Persyaratan Penarikan Kredit No. 173/MRPK/GMRK/III/2013 tanggal 25 Maret 2013, yang menjelaskan dengan kesimpulan memastikan bahwa pencairan ke 4 hanya digunakan untuk membiayai Proyek Pengadaan Konstruksi bangunan sisi Udara (multi Years 5 tahun) memastikan bahwa tagihan proyek tersebut dipindahkan ke rekening Lampiri Relis KSO di Bank DKI Cabang Walikota Jakarta Barat dan melakukan monitoring terhadap pembayaran kredit baik pokok maupun bunga. diusulkan oleh Riana Vitasari (Pemimpin Divisi Administrasi Kredit) dan disetujui oleh Danan Linggar Sasongko (Pemimpin Group Manajemen Risiko Kredit)
L -37 : Memorandum No. 989/MMO/GMRK/III/2013 yang dikeluarkan oleh Grup Manajemen Risiko Kredit-Divisi Administasi Kredit tanggal 28 Maret 2013, yang menjelaskan disampaikan tanggapan terhadap penarikan kredit dan telah disampaikan perintah pemindahbukuan kepada cabang Walikota Jakarta Barat dan dalam rangka pengamanan Grup Komersial Korporasi dapat melakukan memastikan pencairan kredit hanya digunakan untuk membiayai proyek pengadaan kontruksi bangunan sisi udara (multi years 5 tahun) dan memastikan bahwa tagihan proyek tersebut dipindahbukukan ke rekening escrow Lampiri - Relis KSO di PT. Bank DKI Cabang Walikota Jakarta Barat. Surat ditujukan kepada Grup Komersial & Korporasi-Divisi Korporasi Non Sindikasi dan ditandatangani oleh Riana Vitasari;
L -38 : Surat Penarikan Kredit a.n. PT. Likotama Harum dengan Nomor: 988/GMRK/III/2013 tanggal 28 Maret 2013, yang menjelaskan diberitahukan bahwa Debitur atas nama PT. Likotama Harum di perkenannkan untuk menarik dana Kredit sebesar Rp. 30.000.000.000,- (tiga puluh milyar rupiah) di pindahkan dari rekening SPK Likotama Harum ke rekening Giro PT. Mangkubuana Hutama Jaya dengan tujuan penggunaan pekerjaan pengadaan konstruksi pembangunan bandara sisi udara (multi Years 5 tahun) yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Danan Linggar Sasongko (selaku Pemimpin Grup Manajemen Risiko Kredit, ditujukan kepada Pemimpin PT. Bank DKI Cabang Walikota Jakarta Barat;
L-39 : Surat Berita Acara Hasil Pelelangan Nomor 050/013/POKJA- RSU pada tanggal 28 Maret 2013 dari Dinas Pekerjaan Umum
Pembangunan RSUD Kebumen yang menjelaskan menyelenggarakan evaluasi terhadap dokumen penawaran paket pembangunan RSUD Kebumen,
L -40 : Surat dari Dinas Pekerjaan Umum Pemerintah Kabupaten Kebumen Nomor 050/704.1 tanggal 11 April 2013 dengan perihal Penunjukan penyedia pelaksanaan pekerjaan RSUD Kebumen surat ditujukan kepada PT. Relis Sapindo Hutama yang menjelaskan diberitahukan Teknis Pembangunan RSUD Kebumen dengan nilai Penawaran Rp. 104.736.111.000,- (seratus empat milyar tujuh ratus tiga puluh enam juta seratus sebelas ribu rupiah) dinyatakan diterima dan disetujui, surat ditandatangani oleh Slamet Mustokah, ST.MT Kepala Bidang Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kebumen;
L -41 : Surat Nomor 01/MHJ-DKI/IV/2013 dari PT. Relis Sapindo Utama tanggal 18 April 2013 dengan perihal permohonan penyaluran tagihan yang ditujukan kepada Pejabat Pembuat Komitmen PPK Pemerintah kabupaten Kebumen Dinas Pekerjaan Umum yang menjelaskan atas pembayaran pelaksanaan pekerjaan pembangunan RSUD Kebumen dengan nilai Proyek RP. 104.736.111.000,- disalurkan langsung melalui rekening PT. Relis Sapindo Utama Slamet Mustolkah, ST.MT selaku Kepala Bidang Dinas Pekerjaan Umum Kebumen
L -42 : Surat Kuasa Pemindahbukuan dari PT. Relis Sapindo tanggal 18 April 2013 yang memberi kuasa Samsul Bakhri kepada Penerima Kuasa Dulles Tampubolon untuk memindahbukuan secara otomatis atas hasil tagihan yang masuk atas proyek Dinas Pekerjaan Umum Pemerintah Kabupaten Kebumen dengan nilai sebesar Rp. 104.736.111.000,- surat ditandatangani oleh saudara Samsul Bakhri dan Dulles tampubolon atas persetujuan dan tanda tangan Slamet Mustolkah, ST.MT selaku Kepala Bidang Dinas Pekerjaan Umum Kebumen;
L -43 : Surat Perjanjian untuk melaksanakan paket pekerjaan konstruksi pembangunan RSUD Kebumen Nomor 050/740/2013 dan nomor penyedia 025/RSU/PK-KBM/IV/2013 tanggal 25 April 2013 dengan total nilai kontrak sebesar
Rp.104.736.111.000,- (seratu empat milyar tujuh ratus tiga puluh enam juta seratus sebelas ribu rupiah) untuk pekerjaan Konstruksi Pembangunan RSUD Kebumen, surat ditandatanagani oleh H. Slamet Mustolkah, ST.MT selaku Kepala Bidang Cipta Karya Departemen Pekerjaan Umum Kabupaten Kebumen, H. Rusli Patra selaku Direktur Utama PT. Relis Sapindo Utama dan Dwiyono Waluyo, ST.MT. selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kebumen;
L -44 : Surat Perjanjian Pemborongan Pekerjaan Nomor 003/SPK/LH- MHJ/IV/2013 tanggal 26 April 2013 dikeluarkan oleh PT. Likotama Harum yang menjelaskan Samsul Bahri selaku Direktur PT. Likotama Harum selanjutnya disebut sebagai Pihak Pertama dan Agus Sarmidi selaku Direktur PT. Mangkubuana Hutama Jaya selanjutnya disebut sebagai Pihak Kedua yang menjelaskan Pihak Pertama menunjuk Pihak Kedua untuk mensupply seluruh kebutuhan material yang diperlukan untuk proyek pembangunan RSUD Kebumen dan Kedua Pihak Menyatakan setuju dan sepakat untuk mengadakan surat perjanjian pemborongan pekerjaan tahap 4 dengan nilai Rp. 35.015.790.000,- (tiga puluh lima milyar lima belas juta tujuh ratus sembilan puluh ribu rupiah), surat ditandatangani oleh Samsul Bahri dan Agus Sarmidi;
L -45 : surat Nomor 018/LH/DKI/IV/2013 tanggal 29 April 2013 surat dari PT. Likotama Harum dengan perihal Permohonan Pencairan Kredit yang ditujukan kepada Pimpinan Grup Komersial PT. Bank DKI yang menjelaskan mohon untuk dapat dicairkan dana fasilitas kredit SPK sebesar RP. 35.000.000.000.- (tiga puluh lima milyar rupiah) yang ditandatangani oleh Samsul Bahri
L -46 : Kartu Monitoring Proyek tertanggal 30 April 2013 yang dipersiapkan oleh Hendri Kartika Andri (selaku AM Korporasi Non Sindikasi), atas nama debitur PT. Likotama Harum, nama Bowheer Dinas Pekerjaan Umum Kebumen dan nama perusahaan pelaksana proyek PT. Relis Sapindo Utama dengan jenis pekerjaan pembangunan RSUD Kebumen
L -47 : Memorandum Nomor 1343/GMRK/IV/2013 tanggal 30 April 2013 dari grup Management resiko kredit atas nama PT.
Likotama Harum yang menjelaskan tentang perintah pemindahbukuan terhadap penarikan fasilitas kredit atas nama PT. Likotama Harum sebesar Rp.15.000.000.000,- (lima belas milyar rupiah) dan dalam rangka pengamanan diperintahkan agar Grup Komersil Korporasi untuk dapat memastikan bahwa pencairan hanya digunakan untuk pembangunan RSUD Kebumen dan tagihan proyek tersebut dibayarkan ke rekening PT. Relis Sapindo di PT. Bank DKI Cabang Walikota Jakarta Barat, Surat ditandatangani oleh Danan Linggar Sasongko Grup Manajemen Risiko Kredit PT. Bank DKI
L -48 : Surat dari PT. Bank DKI nomor 1344/GMRK/IV/2013 tanggal 30 April 2013 yang ditujukan kepada Pemimpin Cabang PT. Bank DKI Jakarta Barat dengan perihal Penarikan Kredit atas nama PT. Likotama Harum yang menjelaskan debitur PT. Likotama Harum diperkenankan untuk menarik dana kredit dengan nilai Rp. 15.000.000.000,- (lima belas milyar rupiah) untuk membiayai proyek RSUD Kebumen pembayaran dipindahkan dari rekening SPK PT. Likotama Harum ke rekening Giro PT. Mangkubuana Hutama Jaya, surat ditandatangani oleh Danan Linggar Sasongko Grup Manajemen Risiko Kredit PT. Bank DKI
L -49 : Memorandum Review Persyaratan Penarikan Kredit Nomor 244/MRPK/GMRK/IV/2013 tanggal 30 April 2013 yang didalamnya menjelaskan Syarat-Syarat Penarikan Kredit dan dengan kesimpulan memastikan bahwa pencairan kredit hanya dapat digunakan untuk membiayai pembangunan RSUD Kebumen, memastikan bahwa tagihan proyek tersebut dibayarkan ke rekening giro PT. Relis Sapindo Utama dan melakukan monitoring terhadap pembayaran kredit baik pokok maupun bunga sampai dengan fasilitas kredit, surat ditandatangani oleh Antony Wirawan selaku Analis, Sari Masdiana selaku Manajer Unit Administrasi Kredit dan Danan Linggar Sasongko Grup Manajemen Risiko Kredit
L -50 : Memorandum Nomor 232/GKK-DK/IV/2013 tanggal 30 April 2013 dari Divisi Korporasi Non Sindikasi dengan perihal Pencairan Fasilitas Kredit atas nama PT. Likotama Harum yang menjelaskan bahwa PT. Likotama Harum Mengajukan Penarikan Fasilitas Kredit sebesar Rp. 15.000.000.000.- (lima belas milyar rupiah) yang dipergunakan untuk pekerjaan Proyek Pembangunan RSUD Kebumen dengan nilai proyek Rp. 104.736.111.000,- surat diusulkan dan ditandatangani I Ketut Satra serta disetujui oleh Dules Tampubolon
L -51 : Memorandum Nomor 233/GKK-DK/IV/2013 tanggal 30 April 2013 dari Divisi Korporasi Non Sindikasi dengan perihal Penarikan Fasilitas Kredit KMK SPK Atas nama PT. Likotama Harum yang menjelaskan bahwa disampaikan Penarikan Fasilitas Kredit sebesar Rp. 15.000.000.000,- (lima belas milyar) untuk kelanjutan proyek pekerjaan pembangunan RSUD Kebumen, mohon dilakukan Review atas pemenuhan persyaratan pencairan kredit tersebut. Surat ditandatangani oleh I Ketut Satra
L- 52 : Surat Nomor 020/LH/DKI/V/2013 tanggal 21 Mei 2013 dari PT. Likotama Harum dengan perihal permohonan pencairan kredit yang ditujukan kepada Pimpinan Grup Komersial PT. Bank DKI yang menjelaskan mohon untuk pencairan ke 2 (dua) yang rencana dicairkan pada tanggal 2 Juni 2013 dengan nilai Rp. 20.000.000.000,- (dua puluh milyar rupiah) kepada rekening PT. Mangkubuana Hutama Jaya di Bank DKI Cabang Walikota Jakarta Barat, Surat didtandatangani oleh Syamsul bahri selaku Direktur PT Likotama Harum;
L -53 : Memorandum Nomor 1704/MMO/GMRK/V/2013 pada tanggal 27 Mei 2013 dari Grup Manajemen Risiko Kredit yang ditujukan kepada Grup Komersial Korporasi dengan perihal Penarikan Kredit PT. Likotama Harum yang menjelaskan terhadap penarikan kredit atas nama PT. Likotama harum sebesar Rp. 15.776.903.893,- tersebut agar disampaikan informasi lebih lanjut atas laporan kemajuan pekerjaan kontruksi pembangunan Gedung RSUD Kebumen periode 16 sampai 22 Mei 2013 karena dilaporan tersebut terdapat 2 (dua) Rekapitulasi laporan kemajuan pekerjaan dengan bobot kemajuan per minggu berbeda, surat ditandatangani oleh Danan Linggar Sasongko Grup Manajemen Risiko Kredit PT. Bank DKI L -54 : Memorandum Nomor 310/GKK-DK/V/2013 tanggal 27 Mei 2013 dari Divisi Korporasi Non Sindikasi yang ditujukan kepada pemimpin Grup Komersial dan Korporasi dengan perihal Pencairan Fasilitas Kredit atas nama PT. Likotama Harum yang menjelaskan sesuai dengan surat dari PT. Likotama Harum mengajukan penarikan fasilitas kredit sebesar Rp. 20.000.000.000,- yang digunakan untuk pekerjaan pembangunan gedung RSUD Kabupaten Kebumen dengan nilai proyek Rp. 104.736.111 beserta usulan bahwa penarikan kredit PT. Likotama Harum dapat disetujui dengan nilai sebesar Rp. 15.776.903.893 dengan pemindahbukuan dari rekening SPK PT. Likotama Harum ke rekening PT. Mangkubuana Hutama Jaya, surat ditandatangani oleh I Ketut Satra selaku divisi Korporasi Non Sindikasi;
L -55 : 19. surat Bank DKI nomor: 1718/GMRK/V/2013, tanggal 28 Mei 2013, perihal Penarikan Kredit atas nama PT. Likotama Harum ditujukan kepada Pemimpin PT. Bank DKI Cabang Walikota Jakarta Barat, yang menjelaskan diberitahukan bahwa debitur PT. Likotama Harum diperkenankan untuk menarik dana kredit sebesar Rp. 15.776.903.893,- dipindahkan dari rekening SPK PT. Likotama Harum ke rekening Giro PT. Mangkubuana Hutama Jaya untuk pekerjaan pembangunan Gedung RSUD Kebumen, surat ditandatangani oleh Danan Linggar Sasongko selaku Pemimpin Grup Manajemen Risiko Kredit PT. Bank DKI,
L -56 : 20. Memorandum Bank DKI Nomor : 1719/MMO/GMRK/V/2013 tanggal 28 Mei 2013 dari Grup Manajemen Risiko Kredit Divisi Administrasi Kredit Bank DKI ditujukan kepada Grup Komersial & Korporasi Divisi Korporasi Non Sindikasi, perihal Penarikan Kredit atas nama PT. Likotama Harum yang menjelaskan diperintahkan pemindahbukuan terhadap penarikan fasilitas kredit sebesar Rp. 15.776.903.893,- ke Bank DKI Cabang Walikota Jakarta Barat dan agar Grup Komersial Korporasi dapat memastikan pencairan kredit hanya digunakan untuk membiayai proyek RSUD Kebumen serta memastikan bahwa tagihan proyek tersebut dipindahbukukan ke rekening atas nama PT. Relis Sapindo Utama di Bank DKI Cabang Jakarta Barat, surat ditandatangani oleh Riana Vitasari selaku Pemimpin Grup Manajemen Risiko Kredit Divisi Administrasi Kredit
L -57 : 21. Memorandum Review Persyaratan Penarikan Kredi/2013 tanggal 28 mei 2013 yang menjelaskan berdasarkan review yang dilakukan menuntut pendapat bahwa permohonan penarikan fasilitas kredit PT. Likotama Harum sebesar Rp. 15.776.903.893,- telah memenuhi persyaratan pencairan sesuai dengan SPPK surat diusulkan dan ditandatangani oleh Riana Vitasari Pemimpin Divisi Administrasi Kredit serta mendapatkan persetujuan Danan Linggar Sasongko Pemimpin Group Manajemen Risiko Bank DKI;
L -58 : 22. Memorandum Nomor 312/GKK-DK/V/2013 tanggal 28 Mei 2013 dari Grup Komersial Korporasi kepada Grup Manajemen Risiko Kredit dengan perihal penjelasan progress pembangunan RSUD Kebumen yang menjelaskan bahwa kemajuan progress 9.5549% merupakan progress fisik sedangkan laporan progress sebesar Rp. 43.1750%, surat ditandatangani oleh I Ketut Satra Grup Komersial Korporasi L -59 : 23. PT. Nindya-PT.Relis-PT.Mangkubuana JO, mengeluarkan Daftar Rencana Anggaran Pembiayaan Proyek Pembangunan Jembatan Selat Rengit Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti, tanggal 20 Agustus 2013, dengan jumlah anggaran Rp. 66.057.000.000,- Surat ditandatangani oleh Samsul Bahri sebagai Kuasa JO;
L -60 : PT. Likotama Harum mengeluarkan Surat Nomor: 026/LH/DKI/VIII/2013 tanggal 20 Agustus 2013 Perihal: Permohonan Pencairan Kredit Kepada Grup Komersial PT. Bank DKI sehubungan dengan proyek dari Dinas Pekerjaan Umum Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti senilai Rp.65.000.000.000,- (enam puluh lima milyar rupiah) Surat ditandatangani oleh Samsul Bahri sebagai Direktur PT. Likotama Harum;
L – 61 : Berita Acara Konfirmasi melakukan kunjungan setempat di Dinas Pekerjaan Umum Pemerintah Kabupaten Kepulauan
Meranti tanggal 23 Agustus 2013, untuk memperoleh keterangan yang diperlukan guna pembiayaan yang dilakukan pihak Bank terhadap pekerjaan Pembangunan Jembatan Selat Rengit yang dilaksanakan oleh PT. Nindya - PT. Relis - PT. Mangkubuana JO. Berita Acara ini ditandatangani oleh Hendri, yang melakukan kunjungan dan diketahui oleh I Ketut Satra selaku Pemimpin GKK PT. Bank DKI
L – 62 : Bank DKI mengeluarkan Kartu Monitoring Debitur pada tanggal 27 Agustus 2013, atas nama PT. Likotama Harum, Surat ditandatangani oleh Hendri Kartika Andri sebagai AM Korporasi Non Sindikasi, Bank DKI,
L – 63 : Bank DKI mengeluarkan Kartu Monitoring Debitur pada tanggal 27 Agustus 2013, atas nama PT. Likotama Harum, Surat ditandatangani oleh Hendri Kartika Andri sebagai AM Korporasi Non Sindikasi, Bank DKI,
L – 64 : Memorandum dengan nomor 493/GKK-DK/VIII/2013 tanggal 27 Agustus 2013 dari Divisi Korporasi Non Sindikasi, kepada Pemimpin Group Komersial dan Korporasi, Perihal Pencairan fasilitas Kredit, PT Likotama Harum yang tertuang pada Surat PT. Likotama Harum Nomor. 026/LH/DKI/VIII/2013 tgl 20/08/2013, sesuai suratnya, PT. Likotama Harum mengajukan penarikan fasilitas kredit sebesar Rp. 65.000.000.000,- (enam puluh lima milyar rupiah) yang dipergunakan untuk melanjutkan pekerjaan proyek Pembangunan Jembatan Selat Rengit dari Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti Riau Dinas Pekerjaan Umum dengan total nilai proyek Rp. 447.611.387.000,- dengan APBD 2013 adalah sebesar Rp. 236.118.400.000,- surat diusulkan dan ditandatangani oleh I Ketut Satra selaku Pemimpin GKK Divisi Korporasi Non Sindikasi serta disetujui oleh Dulles Tampubolon selaku Pemimpin GMRK
L – 65: Group Komersial dan Korporasi mengeluarkan Memorandum No.494/GKK-DK/VIII/2013 tanggal 27 Agustus 2013 Kepada Group Manajemen Resiko Kredit, Perihal Penarikan Fasilitas KMK SPK a.n PT. Likotama Harum sebesar Rp. 54.000.000.000,- (lima puluh empat milyar rupiah) untuk melanjutkan Pembangunan Jembatan Selat Rengit Kabupaten Kepulauan Meranti Dinas Pekerjaan Umum, Surat ditandatangani oleh I Ketut Satra, Sebagai Pemimpin Group Komersial dan Korporasi, Div. Korporasi Non Sindikasi, Bank DKI
L – 66: Bank DKI mengeluarkan Surat dengan No. 2822/GMRK/VIII/2013 tanggal 28 Agustus 2013, dengan Perihal Penarikan Kredit a/n PT. Likotama Harum, yang Menunjuk Memorandum dari GKK-Divisi Non Sindikasi No. 494/GKK-DK/VIII/2013, tgl 27/8/2013, PT. Likotama Harum diperkenankan untuk menarik Dana Kredit sebesar Rp. 54.000.000.000,- untuk membiayai proyek Pembangunan Jembatan Selat Rengit dari Dinas Pekerjaan Umum Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti, Surat ditandatangani oleh Danan Linggar Sasongko Sebagai Pemimpin Group Manajemen Risiko Kredit, PT. Bank DKI L – 67: GMRK - Divisi Administrasi Kredit mengeluarkan Memorandum No.2823/GMRK/VIII/2013 tanggal 28 Agustus 2013, Kepada GKK - Divisi Korporasi Non Sindikasi, Perihal Penarikan Kredit a/n PT. Likotama Harum sebesar Rp.54.000.000.000,- untuk membiayai proyek Pembangunan Jembatan Selat Rengit dari Dinas Pekerjaan Umum Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti, Surat ditandatangani oleh Danan Linggar Sasongko, Sebagai Pemimpin Group Manajemen Resiko Kredit PT. Bank DKI
L – 68 : Memorandum Review Persyaratan Penarikan Kredit No.529/MRPK/GMRK/VIII/2013 tanggal 28 Agustus 2013, Dasar Review Persyaratan Penarikan Kredit adalah Surat Permohonan Debitur No. 026/LH/DKI/VIII/2013 tanggal 20-08- 2013 dan Memorandum dari Pemimpin GKK Divisi Korporasi Non Sindikasi No. 494/GKK-DK/VIII/2013 tanggal 27-08-2013 perihal Penarikan Fasilitas KMK SPK a/n PT. Likotama Harum sebesar Rp. 54.000.000.000,- Surat ditandatangani Riana Vitasari sebagai Pemimpin Divisi Administrasi Kredit dan Disetujui oleh Danan Linggar Sasongko sebagai Pemimpin GMRK
L – 69: Surat PT. Likotama Harum Nomor: 04/LH-DKI/I/2014 tanggal 17 Januari 2014 perihal Permohonan Pencairan Kredit yang ditujukan kepadaKI dengan nilai pencairan sebesar Rp. 35.000.000.000,- (tiga milyar rupiah), yang menjelaskan sehubungan dengan proyek dari Dinas Pekerjaan Umum Pemerintah Kabupaten Kebumen PT Likotama Harum Memohon untuk dapat dicairkan dana Fasilitas Kredit sebesar Rp. 35.000.000.000,- (Tiga Puluh Lima Milyar Rupiah), surat ditandatangani oleh Samsul Bahri selaku Direktur PT. Likotama Harum
L – 70 : Kartu Monitoring Proyek atas nama Debitur PT. Likotama Harum, tanggal 20 Januari 2014, nama Bowheer Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kebumen dan nama perusahaan pelaksana proyek PT. Relis Sapindo Utama dengan nilai proyek Rp. 104.736.111.000 dan maksimum pembiayaan Bank DKI sebesar Rp. 47.654.930.505,- surat dipersiapkan oleh Hendri Kartika Andri selaku AM Korporasi Non Sindikasi Bank DKI
L – 71 : Memorandum No. 216/MMO/GMRK/I/2014, tanggal 27 Januari 2014, dari Grup Manajemen Risiko Kredit ditujukan kepada Grup Komersial & Korporasi Perihal Penarikan Kredit atas nama PT. Likotama Harum yang menjelaskan diperintahkan pemindahbukuan ke cabang Bank DKI Walikota Jakarta Barat terhadap penarikan fasilitas kredit PT. Likotama Harum sebesar Rp. 16.800.000.000.- (enam belas milyar delapan ratus juta rupiah) guna memastikan
pencairan kredit hanya digunakan untuk membiayai proyek pekerjaan pembangunan RSUD Kebumen dan memastikan bahwa tagihan proyek tersebut di pindahbukukan ke rekening escrow PT. Relis Sapindo Utama di Bank DKI cabang Jakarta Barat ditandatangani Danan Linggar Sasongko Pemimpin Grup Manajemen Risiko Kredit,
L – 72 : Memorandum Nomor 088/GKK-DK/2014 dari Divisi Korporasi ditujukan kepada Pemimpin Grup Komersial dan Korporasi, tanggal 27 Januari 2014 perihal Pencairan fasilitas kredit atas nama PT. Likotama Harum yang menjelaskan sesuai dengan suratnya PT. Likotama Harum mengajukan penarikan fasilitas kredit sebesar Rp. 35.000.000.000,- (tiga puluh lima milyar rupiah) yang dipergunakan untuk kelanjutan Pembangunan RSUD Kebumen berdasarkan data penarikan PT. Likotama Harum dapat disetujui sebesar Rp. 16.800.000.000,- (enam belas milyar delapan ratus juta rupiah) dengan pemindahbukuan dari rekening SPK PT. Likotama Harum ke rekening Giro PT. Likotama Harum
L – 73: Memorandum No. 089/GKK-DK/I/2014, tanggal 27 Januari 2014, dari GKK - Divisi Korporasi ditujukan kepada GMRK - Divisi Administrasi Kredit perihal Penarikan Fasilitas KMK SPK atas nama PT. Likotama Harum yang menjelaskan mohon dilakukan review sebelum dilakukan proses penarikan kredit atas nama PT. Likotama Harum dengan nilai sebesar Rp. 16.800.000.000 (enam belas milyar delapan ratus juta rupiah) untuk proyek pekerjaan pembangunan gedung RSUD Kebumen, apabila telah memenuhi ketentuan agar dapat dilakukan pencairan, surat ditandatangani oleh I Ketut Satra L – 74: Surat Dari PT. Likotama Harum Nomor 012/LH/DKI/III/2014 pada tanggal 11 Maret 2014 dengan perihal Permohonan Pencairan Kredit yang ditujukan kepada Pemimpin Grup Komersial PT. Bank DKI yang menjelaskan mohon untuk dapat dicairkan dana fasilitas Kredit SPK senilai Rp. 35.000,000.000., (tiga puluh lima milyar rupiah) adapun dana tersebut dipergunakan untuk proyek Pembangunan Kawasan Dorak Selat Panjang dengan nilai pekerjaan Rp. 102.223.789.000.- (seratus dua milyar dua ratus dua puluh tiga juta tujuh ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah) surat ditandatangani oleh Samsul Bahri Direktur PT. Likotama Harum;
L - 75: Surat Keterangan Nomor 76/BIII06/III/2014 dari Notaris Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, SH yang menjelaskan bahwa PT. Likotama Harum berkedudukan di Tangerang selaku debitur PT. Bank DKI yang berkedudukan di Jakarta yang pelaksanaannya melalui PT. Bank DKI kantor Pusat telah ditandatangani Akta Addendum XII Perjanjian Kredit Modal Kerja Nomor 35, surat ditandatangani oleh Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, SH Notaris di Jakarta
L – 76: Memorandum Nomor 250/GKK-DK/III/2014 tanggal 28 Maret 2014 dari Divisi Korporasi dengan perihal pencairan fasilitas kredit atas nama PT. Likotama Harum yang menjelaskan dapat disetujui penarikan sebesar Rp. 10.800.000.000,- (sepuluh milyar delapan ratus juta rupiah) dengan pemindahbukuan dari rekeningg SPK ke rekening PT. Likotama Harum, Surat di tandatangani oleh I Ketut Satra Pemimpin Divisi Korporasi II, L – 77: Memorandum Nomor 251/GKK-DK/III/2014 tanggal 28 Maret 2014 dari Grup Komersial Korporasi yang ditujukan kepada Grup Manajemen Risiko Kredit menjelaskan mohon untuk dilakukan review atas pemenuhan syarat pencairan kredit apabila telah memenuhi syarat agar dapat dilakukan pencairan kredit sebesar Rp. 10.800.000.000,- ( sepuluh milyar delapan ratus juta rupiah) untuk Pekerjaan Pembangunan Pelabuhan Kawasan Dorak, Surat di tandatangani oleh I Ketut Satra Pemimpin Divisi Korporasi II
L – 78: Surat Nomor 862/GRK/III/2014 dari PT. Bank DKI tanggal 28 Maret 2014 dengan perihal Penarikan Kredit atas nama PT. Likotama Harum yang menjelaskan telah diperkenankan PT. Likotama Harum untuk menarik dana kredit dengan nilai Rp. 10.800.000.000,- (sepuluh milyar delapan ratus juta rupiah) di pindahkan dari rekening SPK PT. Likotama Harum ke rekening pembayaran PT. Glinding Mas Wahana untuk pembiayaan pekerjaan pembangunan pelabuhan kawasan dorak selat rengit apabila pembayaran telah diterima agar dapat dipindahbukukan ke rekening SPK atas nama PT. Likotama Harum. Surat ditandatangani oleh Danan Linggar Sasongko Grup Manajemen Risiko Kredit;
L – 79: Memorandum Nomor 863/MMO/GRK/III/2014 tanggal 28 Maret 2014 dari Grup Manajemen Risiko Kredit ditujukan kepada Grup Komersial Korporasi dengan perihal Penarikan Kredit KMK SPK atas nama PT. Likotama Harum yang menjelaskan memastikan bahwa pencairan kredit hanya digunakan untuk membiayai proyek pembangunan pelabuhan kawasan dorak selat panjang kepulauan merati, memastikan bahwa tagigan proyek tersebut dipindahbukukan ke rekening PT. Glinding Mas Wahana dan melakukan monitoring terhadap pembayaran kredit baik pokok maupun bunga sampai dengan fasilitas kredit, surat ditandatangani oleh Rihana Vitasari Divisi Administrasi Kredit Grup Manajemen Risiko Kredit PT. Bank
DKI;
L – 80: Memorandum Review Persyaratan Penarikan Kredit Nomor 176/MRPK/GRK/III/2014 Tanggal 28 Maret 2014 yang menjelaskan syarat untuk melakukan penarikan tambahan modal kerja dalam bidang usaha jasa konstruksi dengan jangka waktu berlaku sejak tanggal 19 Juni 2013 sampai dengan 6 Juni 2014 telah memenuhi persyaratan pencairan sesuai SPK dan dalam rangka pengamanan Grup Komersial Korporasi harus memastikan bahwa pencairan kredit ke-5 hanya digunakan untuk membiayai Proyek Pembangunan Pelabuhan Kawasan Dorak, memastikan tagihan proyek tersebut telah dibayarkan ke rekening PT. Glinding Mas Wahana dan melakukan monitoring terhadap pembayaran kredit baik pokok dan bunga sampai dengan fasilitas kredit. Surat ditandatangani oleh Rihana Vitasari Divisi Administrasi Kredit Grup Manajemen Risiko Kredit PT. Bank DKI
L – 81: Kartu Monitoring Proyek tertanggal 28 Maret 2014 dengan nama Debitur PT. Likotama Harum, nama Bouwheer Dinas Perhubungan Komunikasi Informatika Kabupaten Meranti dan nama perusahaan pelaksana proyek PT. Glinding Mas Wahana nilai Proyek Rp. 102.223.798.000,- dengan maksimum pembiayaan PT. Bank DKI Rp. 43.649.561.746, kartu monitoring dipersiapkan oleh Hendri Kartika Andri (selaku AM Korporasi Non Sindikasi), atas nama debitur PT. Likotama Harum, nama proyek Pekerjaan Pembangunan Pelabuhan Kawasan Dorak Selat Panjang,
L – 82: 24. Memorandum No. 334/GKK-DK/IV/2014, menjelaskan telah disetujui penarikan kredit PT. Likotama Harum sebesar Rp. 29.771.871.567,- dengan pemindahbukuan dari rekening SPK ke Rekening Giro PT. Likotama Harum, diusulkan oleh I Ketut Satra (Pemimpin Divisi Korporasi II), ditujukan dan disetujui oleh Dulles tampubolon (Pemimpin Grup Komersial dan Korporasi),
L – 83: Kartu Monitoring Proyek tertanggal 24 April 2014 nama debitur PT. Likotama Harum nama Bouwheer Pemerintah Kabupaten Paser ULP Tanah Grogot dan nama perusahaan pelaksana proyek Lampiri - Relis nilai Proyek Rp. 389.910.554.000,- dengan maksimum pembiayaan PT. Bank DKI Rp. 214.938.192.893 nama proyek Pengadaan Konstruksi Bangunan Sisi Udara, lokasi pekerjaan Tanah Grogot Kabupaten Paser Kalimantan, Kartu Monitoring dipersiapkan oleh Hendri Kartika Andri (selaku AM Korporasi Non Sindikasi) L – 84: Berita Acara Kunjungan Setempat dan Konfirmasi tanggal 24 April 2014 yang menjelaskan telah dilakukan kunjungan setempat di unit layanan pengadaan kabupaten paser tanah grogot terhadap pekerjaan yang dilaksanakan oleh PT. Lampiri

Relis KSO. Surat ditandatangani oleh Aditia Mardarisky dan yang mengetahui Dulles Tampubolon Pemimpin Grup Komersial dan Korporasi

L – 85: Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. Relis Sapindo Utama dengan Nomor.AHU-AH.01.10-17277 tanggal 7 Mei 2014 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Dr.Aidir Amin daud,SH.MH.DPM ( Drektur Jenderal Administrasi Hukum Umum a.n. Menteri Hukum dan HAM RI), L - 86 : Memorandum No. 1254/MMO/GRK/V/2014 tertanggal 7 Mei2014, dengan perihal Pencairan Kredit atas nama PT. Likotama Harum yang menjelaskan bahwa penarikan kredit atas nama PT. Likotama Harum sebesar Rp. 29.771.871.567,- belum dapat dilaksanakan karena syarat pengesahan dari Kementerian Hukum dan HAM atas akta - akta perseroan mengenai perubahan kepemilikan PT. Likotama Harum di ketiga anak perusahaan belum terpenuhi, surat dikeluarkan dan ditandatangani oleh Danan Linggar Sasongko (Pemimpin Grup Manajemen Risiko Kredit), ditujukan kepada Grup Komersial dan Korporasi;

L- 87 : Memorandum No. 386/GRK-DK/V/2014 tertanggal 9 Mei 2014,yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh I Ketut Satra (Pemimpin Grup Komersial dan Korporasi-Divisi Korporasi II), ditujukan kepada Grup Manajemen Risiko Kredit- Divisi Administrasi Kredit,
L - 88 : Surat Penarikan Kredit a/n. PT. Likotama Harum dengan Nomor:1291/GRK/V/2014 tertanggal 9 Mei 2014, dengan perihal penarikan kredit yang menjelaskan besar penarikan Rp.

29.771.871.567,- dipindahkan dari rekening SPK PT. Likotama Harum ke rekening Giro PT. Likotama Harum dengan tujuan penggunaan pekerjaan pengadaan konstruksi sisi udara dari Pemerintah Kabupaten Paser, ditandatangani oleh Danan Linggar Sasongko, ditujukan kepada Pemimpin PT. Bank DKI Cabang Walikota Jakarta Barat,
L - 89 : Surat Penarikan Kredit a/n. PT. Likotama Harum dengan Nomor:1292/GRK/V/2014 tertanggal 9 Mei 2014, dengan perihal Penarikan Kredit atas nama PT. Likotama Harum dengan nilai sebesar Rp. 29.771.871.567,- harus memastikan pembayaran masuk ke rekening escrow Lampiri - Relis KSO dan melakukan monitoring terhadap pembayaran kredit baik pokok maupun bunga sampai dengan fasilitas kredit. surat ditandatangani oleh Danan Linggar Sasongko, ditujukan kepada Pemimpin PT. Bank DKI Cabang Walikota Jakarta Barat,
L- 90 : Memorandum Riview Persyaratan Penarikan Kredit Nomor 242/MRPK/GRK/V/2014 tanggal 9 Mei 2014 yang menjelaskan atas permohonan penarikan pencairan fasilitas kredit yang diajukan oleh PT. Likotama Harum sebesar Rp. 29.771.871.567 telah memenuhi persyaratan pencairan sesuai dengan SPPK surat di tandatangani oleh Riana Vitasari Divisi Adminsitrasi Kredit Grup Manajemen Risiko Kredit PT. Bank DKI dan disetujui oleh Danan Linggar Sasongko Pemimpin Grup Manajemen Risiko Kredit,
L- 91 : Risalah Keputusan Komite Kredit Kategori Al, PT Mustika Dutamas dengan Memorandum Analisa Kredit No. 155/GSH- DS/VII/2014, tanggal 18 Julli 2014, tentang disetujui Permohonan Sindikasi Fasilitas Kredit KMK-SPK atasnama PT.Mustika Dutamas sebesar Rp.250.000.000.000,- (dua ratus lima puluh milyar rupiah) ditandatangani oleh Komite Kredit Tingkat Pertama, Ridwan faisal sebagai PGS. Pemimpin Divisi Sindikasi, Gusti Indra R sebagai Pemimpin Divisi Risiko Kredit I-Komite Kredit Tingkat Kedua, Ismed Lazuardi sebagai PJ. Pemimpin Grup Sindikasi dan Hubungan Lembaga, Danan Linggar Sasongko sebagai Pemimpin Grup Manajemen Risiko Kredit, Komite Kredit Tingkat Al, Eko Budiwiyono sebagai Direktur Utama, Mulyatno Wibowo sebagai Direktur Korporasi dan Syariah, Martono Soeprapto sebagai Direktur Operasional,;

L- 92 : Memorandum Analisa Kredit No. 155/GSH-DS/VII/2014, tanggal 18 Julli 2014, tentang disetujui permohonan Sindikasi Fasilitas Kredit KMK-SPK atas nama PT. Mustika Dutamas sebesar Rp. 250.000.000.000,- (dua ratus lima puluh miliyar rupiah). Ditandatangani oleh Komite Kredit Tingkat Pertama, Ridwan Faisal sebagai PGS Pemimpin Divisi Sindikasi, Gusti Indra R sebagai Pemimpin Divisi Risiko Kredit I - Komite Kredit Tingkat Kedua, Ismed Lazuardi sebagai PJ. Pemimpin Grup Sindikasi dan Hubungan Lembaga, Danan Linggar Sasongko sebagai Pemimpin Grup Manajemen Risiko Kredit, Komite Kredit Tingkat Al, Eko Budiwiyono sebagai Direktur Utama, Mulyatno Wibowo sebagai Direktur Korporasi dan Syariah, Martono Soeprato sebagai Direktur Opresional,
L- 93 : Mengenai Risalah Keputusan Komite Kredit Kategori A3 PT. Glory Bumi Nusantara dengan Memorandum Analisa Kredit No. 623/GKK- DM/XI/2012 tanggal 29/11/2012 tentang usulan disetujui penambahan Limit Fasilitas KMK SPK a.n. PT. Glory Bumi Nusantara, surat ditandatangani oleh Komite Kredit Tingkat Pertama, Oki Parbinoto Siahaan sebagai Pimpinan Divisi Menengah dan Gusti Indra R sebagai Pemimpin Divisi Resiko Kredit I, dari Komite Kredit Tingkat Kedua Dulles Tampubolon sebagai Pemimpin Grup Komersial & Korporasi, Danan Linggar Sasongko sebagai Pj. Pemimpin Grup Manajemen Risko Kredit,dari Komite Kredit Kategori A3, Mulyato Wibowo sebagai Direktur Pemasaran, Martono Soeprapto sebagai Direktur Operasiona;

L- 94 : Memorandum Analisa Kredit No. 623/GKK-DM/XI/2012 tanggal 29 November 2012 Perihal Penambahan Plafond Kredit tentang Permohonan Tambahan Fasilitas Kredit Modal Kerja untuk Jasa Kontraktor dan Supplier, PT Glory Bumi Nusantara senilai Rp. 26.000,000,000,- (Dua Puluh Enam Milyar Rupiah). Disetujui menjadi sebesar Rp. 33.000.000.000,- (Tiga Puluh Tiga Milyar Rupiah), yang ditandatangani oleh Pengusul, Ferdinand Manapa sebagai Account Manager, Rony Silvano sebagai Risk Officer Unit Resiko Kredit I, dari Komite Pemutus Kredit Tingkat I, Oki Parbinoto S sebagai Pemimpin Divisi Menengah, Gusti Indra R sebagai Divisi Risiko Kredit, dari Komite Pemutus Kredit Tingkat II, Dulles Tampubolon sebagai Grup Korporasi dan Komersil, Danan Linggar Sasongko sebagai PJ. Grup Manajemen Resiko Kredit,
L- 95 : Risalah Keputusan Komite Kredit Kategori A3, PT. Lagagenis Insuko dengan Memorandum Analisa Kredit No. 301A/GKM/VI/2011 tanggal 6 Juni 2011, Tentang disetujui penambahan Limit Fasilitas KMK SPK a.n. PT. Lagagenis Insuko, dengan Plafond Kredit semula Rp. 4.000.000.000,- menjadi Rp. 10.000.000,-, yang Hadir Rapat Komite Kredit, Eko Budiyono sebagai Direktur Utama, Mulyatno Wibowo sebagai Direktur Pemasaran, Benny Santoso sebagaiDirektur Keuangan;

L - 96 : Memorandum Analisa Kredit No. 301A/GKM/VI/2011 tanggal 6 Juni 2012 Perihal Penambahan Plafond Kredit atas nama PT Lagagenis Insuko, yang ditandatangani oleh Pengusul, F. Indrawati Liana sebagai Analisa Kredit, Hery Choestyawan sebagai Pj. Analis Resiko, Bambang Nurcahyo sebagai Pemimpin Departemen Usaha Menengah, Andi Nurhadi sebagai Pemimpin Departemen Risiko Kredit, Dari Komite Pemutus Kredit Tingkat I, I Ketut Sastra sebagai Pemimpin Divisi Menengah, Gusti Indra R sebagai Divisi Risiko Kredit- Komite Pemutus Kredit Tingkat II, Dulles Tampubolon sebagai Grup Korporasi dan Komersil, Budi Pudjijono sebagai Pemimpin Grup Manajemen Risiko Kredit,
L - 97 : Risalah Keputusan Komite Kredit Kategori A3, PT. Kalibening Jaya Abadi dengan Memorandum Analisa Kredit No. 608A/GKM-DM/2011 tanggal 28 November 2011. Tentang disetujui perpanjangan dan penambahan Fasilitas KMK dan Fasilitas Bank Garansi a.n. PT Kalibening Jaya Abadi, Limit Kredit Maksimal semula sebesar Rp. 5.000.000.000,- (Lima Miiyar Rupiah) Menjadi Rp.9.000.000.000,- (Sembilan Miiyar Rupiah). Yang menyetujui usulan tersebut Komite Kredit Tingkat Pertama, I Ketut Sastra sebagai Pemimpin Divisi Menengah, Gusti Indra R sebagai Pemimpin Divisi Risiko

Kredit-Komite Kredit Tingkat Kedua, Dulles Tampubolon sebagai Grup Komersial & Korporasi, Budi Pudjijono sebagai Pemimpin Grup Manajemen Risiko Kredit, Komite Kredit Kategori A3, Eko Budiwiyono sebagai Dikrektur Utama, Mulyanto Wibowo sebagai Direktur Pemasaran, Benny Santoso sebagai Direktur Keuangan,
L- 98 : Memorandum Analisa Kredit, No. 608A/GKM-DM/2011 tanggal 28 November 2011 Perihal Penambahan Plafond Kredit atas nama PT Kalibening Jaya Abadi yang ditandatangani oleh Pengusul, F. Indrawati Liana sebagai Analisa Kredit, Hery Choestyawan sebagai Pj. Analis Resiko, Bambang Nurcahyo sebagai Pemimpin Departemen Usaha Menengah, Andi Nurhadi sebagai Pemimpin Departemen Risiko Kredit, Dari Komite Pemutus Kredit Tingkat I, I Ketut Sastra sebagai Pemimpin Divisi Menengah, Gusti Indra R sebagai Divisi Risiko Kredit, dari Komite Pemutus Kredit Tingkat II, Dulles Tampubolon sebagai Grup Korporasi dan Komersil, Budi Pudjijono sebagai Pemimpin Grup Manajemen Risiko Kredit, L- 99 : Risalah Keputusan Komite Kredit Kategori A2, PT. Leotunggal Mandiri dengan Memorandum Analisa Kredit No. 330/GKK- DM/IV/2013 tanggal 15 April 2013. Tentang disetujui Perpanjangan Fasilitas plafond KMK-SPK Fasilitas Bangun Karya I. dengan maksimum kredit sebesar Rp.48.000.000.000,-(Empat puluh delapan miiyar rupiah) ditandatangani oleh Komite Kredit Tingkat Pertama, Oki Parbinoto Siahaan sebagai Pemimpin Divisi Menengah, Gusti Indra R sebagai Pemimpin Divisi Risiko Kredit-Komite Kredit Tingkat Kedua, Dulles Tampubolon sebagai Grup Komersial & Korporasi, Danan Linggar Sasongko sebagai Pemimpin Grup Manajemen Risiko Kredit-Komite Kredit Katagori A2, Martono Soeprapto sebagai Dikrektur Oprasional, Mulyanto Wibowo sebagai Direktur Pemasaran, Benny Santoso sebagai Direktur Keuangan,
L- 100 : Memorandum Analisa Kredit, No. 330/GKK-DM/IV/2013 tanggal 15 April 2013 Perihal Perpanjangan Jangka Waktu Baru, Atas Nama PT Leotunggal Mandiri atas disetujui usulan Perpanjangan fasilitas KMK-SPK Umum Rp.7.600.000.000,- diperpanjang selama 12 bulan sejak 13 April 2013 sampai dengan 13 April 2014 Ditandatangani oleh Pengusul, Heru Satriyo dari Grup Komersial dan Korporasi Account Manager Usaha Menengah, dan, Setiorini dari Grup Manajemen Risiko Kredit, Risk Office Unit Kredit I, Komite Kredit Tingkat Pertama, Oki Parbinoto S dari Pemimpin Divisi Usaha Menegah, Gusti Indra R dari Pemimpin Divisi Resiko Kredit I-Komite Kredit Tingkat Kedua, Dulles Tampubolon dari Pemimpin Grup Komersial dan Korporasi, Danan Linggar Sasongko dari PJ. Pemimpin Grup Manajemen Risiko Kredit,
L- 101 : Surat Risalah Keputusan Komite Kredit Kategori Al,Memorandum Analisa Kredit No. 465/GKK-DK/XI/2012 tanggal 13 November 2012 atas nama PT. Multi Buana Instrumindo dengan disetujui Permohonan Fasilitas Kredit Modal Kerja, dengan Limit Kredit Rp. 46.000.000.000,-(empat puluh enam milyar rupiah) ditandatangani oleh Komite Kredit Tingkat Pertama, I Ketut Satra sebagai Pemimpin Divisi Korporasi Non Sindikasi, Gusti Indra R Pemimpin Divisi Risiko Kredit I-Komite Kredit Tingkat Kedua, Dulles Tampubolon Pemimpin Grup Komersial & Korporasi, Danan Linggar Sasongko sebagai Pj. Pemimpin Grup Manajemen Risiko Kredit-Komite Kredit Katagori Al, Eko Budiwiyono sebagai Direktur Utama, Martono Soeprapto Direktur Oprasional, Mulyatno Wibowo sebagai Direktur Pemasaran, Benny Santoso Direktur Keuangan,
L- 102 : Memorandum Analisa Kredit No. 465/GKK-DK/XI/2012 tanggal 13 November 2012, Perihal Penambahan Fasilitas Kredit atas nama PT Leotunggal Mandiri disetujui usulan Perpanjangan fasilitas Kredit KMK-SPK Umum Rp.46.000.000.000,- (empat puluh enam milyar rupiah) ditandatangani oleh Pengusul, F. Indrawati Liana dari AO Korporasi Non Sindikasi, Irine Dewi Setiyadi Pj. AM Korporasi Non Sindikasi, Fiery Choestyawan dari Risk Officer Unit Resiko Kredit I-Komite Pemutus Kredit Tingkat I, I Ketut Satra Sebagai Pemimpin Divisi Korporasi Non Sindikasi, Gusti Indra R dari Pemimpin Divisi Resiko Kredit I- Komite Pemutus Kredit Tingkat Kedua, Dulles Tampubolon dari Pemimpin Grup Komersial dan Korporasi, Danan Linggar Sasongko dari PJ. Pemimpin Grup Manajemen Risiko Kredit, L- 103 : Polis Asuransi Kredit Modal Kerja Nomor 403.865.200.13.05009 dengan nama tertanggung PT. Bank DKI qq PT. Likotama Harum dengan masa berlaku 1 (satu) tahun sejak tanggal jatuh tempo tanggal 6 Juni 2013 sampai dengan tanggal 6 Juni 2014 ditambah 90 hari kalender yang dikeluarkan oleh PT. Asuransi Jasa Indonesia (persero) tanggal 12 Juli 2013
L - 104: Surat Keputusan Limit Pertanggungan Kredit Modal Kerja Nomor 019/KLP-AK/DKI/VII/403/2013 tanggal 16 Juli 2013 ditetapkan pertanggungan pembiayaan dalam bentuk kredit modal kerja yang diberikan kepada PT. Likotama Harum dengan nilai Pertanggungan Rp. 100.000.000.000,- (seratus milyar rupiah)

L– 105: Polis Asuransi Kredit Modal Kerja Nomor 403.865.200.13.05009 tanggal 26 Februari 2014 dengan nama tertanggung PT. Bank DKI qq PT. Likotama Harum dengan masa berlaku 12 Bulan sejak penandatanganan Perjanjian Kredit ditambah 90 hari kalender,
L- 106 : Surat dari PT. Bank DKI Nomor 1030/GKK/VIII/2014 tanggal 26 Agustus 2014 yang ditujukan kepada PT. Asuransi Jasa Indonesia dengan perihal perpanjangan jangka waktu polis asuransi kredit atas nama PT. Likotama Harum sehubungan dengan jangka waktu 06 Juni 2013 sampai dengan 2014 ditambah 90 hari (masa klaim) yang akan berakhir pada tanggal 6 September 2014 atas nama PT. Likotama Harum maka dengan ini dimohonkan perpanjangan jangka waktu polis tersebut,
L- 107 : Surat Tuntutan ganti rugi kredit modal kerja transaksional (KMK Transaksional) nomor 1033b/GKK/VIII/2014 pada tanggal 26 Agustus 2014 yang dikeluarkan oleh PT. Bank DKI mengajukan Tuntutan Ganti Rugi dengan data debitur PT. Likotama Harum dengan nilai plafond besarnya pencairan sebesar Rp.230.000.000,- (dua ratus tiga puluh milyar rupiah) dengan nilai penjaminan Rp. 100.000.000.000,- (seratus milyar rupiah),
L- 108 : Surat dari PT. Asuransi Jasa Indonesia Nomor

97/ASK/VIII/2014tanggal 29 Agustus 2014 yang ditujukan kepada Pemimpin Grup Komersial dan Korporasi PT. Bank DKI dengan perihal perpanjangan jangka waktu polis asuransi kredit atas nama PT. Likotama Harum, yang menjelaskan dengan ini kami meminta informasi tambahan antara lain salinan Copy Kontrak Proyek PT. Likotama Harum, informasi kemajuan Proyek-Proyek yang sedang dibiayai oleh PT. Bank DKI dan hasil surfey keterlambatan pembayaran dari bowheer serta kartu monitoring terbaru,
L- 109 : Tanda Terima Dokumen Asuransi yang diserahkan oleh PT. Bank DKI pada tanggal 10 September 2014 kepada PT. Asuransi Jasa Indonesia telah diserahkan kepada PT. Asuransi Jasa Indonesia dokumen salinan kontrak proyek- proyek PT. Likotama Harum yang sedang dibiayai PT. Bank DKI, Informasi kemajuan Proyek PT. Likotama Harum, Hasil Surfey atas keterlambatan pembayaran dari Bowheer, kartu monitoring terbaru dan surat persetujuan pemberian kredit tanggal 11 Juli 2014,
L- 110 : Surat dari PT. Asuransi Jasa Indonesia Nomor 100/ASK/IX/2014 pada tanggal 17 September 2014 dengan perihal reaktifasi PT. Likotama Harum, menjelaskan mohon tanggapan Bank DKI atas indikasi pemutusan Kontrak terhadap PT. Nindya Karya, PT. Relis, PT. Mangkubuana yang akan dilakukan oleh PEMKAB Meranti dan Mohon untuk dapat disampaikan Risalah Rapat Komite Kredit, Laporan Keuangan 2013, surat ditandatangani oleh Dwi Agus selaku Kepala Divisi; L- 111 : Surat dari PT. Bank DKI Nomor 1259/GKK/IX/2014 tanggal 30September 2014 dengan perihal pemenuhan data perpanjangan polis asuransi atas nama PT. Likotama Harum yang menjelaskan Terlampir Risalah Rapat Komite Kredit serta Laporan Keuangan Tahun 2013, BI Checking, salinan kontrak atas proyek-proyek yang dibiayai oleh PT. Bank DKI dan telah dilakukan perubahan syarat penarikan kredit sesuai dengan MAK 164/GKK-DK/II/2014,;

L –112: Surat dari PT. Asuransi Jasa Indonesia Nomor 1507/403- 1/X/2014 tanggal 20 Oktober 2014 yang ditujukan kepada PT. Bank DKI dengan perihal perpanjangan jangka waktu asuransi kredit atas nama PT. Likotama Harum yang menjelaskan disampaikan bahwa atas permohonan perpanjangan jangka waktu tersebut tidak dapat disetujui dikarenakan antara lain adanya faktor- faktor underwriting yang kurang mendukung proses akseptasi
L– 113: Surat PT. Bank DKI Nomor 1462/GKK/X/2014 tanggal 24 Oktober 2014 dengan perihal Klaim asuransi kredit atas nama PT. Likotama Harum yang ditujukan kepada PT. Asuransi Jasa Indonesia yang menjelaskan bahwa dengan tidak disetujui perpanjangan jangka waktu polis asuransi kredit PT. Likotama Harum maka dengan ini kami mengajukan klaim atas polis tersebut,;

L-114 : Surat dari PT. Bank DKI Nomor 1585/GKK/XI/2014 tanggal 19 November 2014 dengan perihal Reminder pengajuan klaim asuransi kredit atas nama PT. Likotama Harum yang menjelaskan bahwa PT. Bank DKI mengingatkan kembali selambat - lambatnya dua minggu setelah surat ini diterima dan hasil klaim tersebut dapat ditransfer ke rekening PT. Bank DKI Cabang Walikota Jakarta Barat,
L- 115 : Surat dari PT. Asuransi Jasa Indonesia nomor 1770/403- l/XII/2014 pada tanggal 1 Desember 2014 yang ditujukan kepada PT. Bank DKI kantor pusat dengan perihal Klaim Asuransi atas nama PT. Likotama Harum yang menjelaskan tentang Daluarsa,
L- 116 : Dari PT. Bank DKI Nomor 1697/GKK/XII/2014 tanggal 11 Desember 2014 dengan perihal Pengajuan kembali klaim asuransi kredit atas PT. Likotama Harum yang ditujukan kepada PT. Asuransi Jasa Indonesia yang menjelaskan bersama ini kami tidak bisa menerima penolakan klaim dikarenakan kami telah melakukan upaya - upaya guna menghindari kerugian yang akan terjadi dalam polis asuransi kredit,
DAFTAR BUKTI DOKUMEN JAMINAN
L- 117 : Sertifikat Jaminan Fidusia No. W29.HT.04.06.TH.2009 Tanggal 12 Januari 2009 terhadap jaminan fidusia berupa mesin-mesin Hidraulic Excavator Acera Geospec SK 200-8 guna menjamin pelunasan hutangnya dengan nilai penjaminan sejumlah Rp.

2.000.000.000.,- (dua miliar rupiah)

L- 118 : Pemberian Jaminan Cessie Nomor: 08 tanggal 15-08- 2011,Samsul Bahri selaku Direktur dari PT. Likotama Harum sebagai Pihak Pertama (Pemberi Jaminan) dan Dulles Tampubolon pemimpin GKK PT. Bank DKI selaku kuasa dari DR. Eko Budiwiyono, MBA untuk dan atas nama PT. Bank DKI sebagai Pihak Kedua (Penerima Jaminan) dengan nilai Proyek sebesarRp. 458.750.000.000,
L- 119 : Akta Cessie Piutang Sebagai Jaminan No. 82 Tanggal 19 Juni 2012 oleh Notaris Poerbaningsih Adi Warsito,S.H. atas nama PT. Likotama Harum;

L– 120: Perjanjian Paket Pekerjaan Konstruksi "Pembangunan Jembatan Selat Rengit" Nomor: 600/PU- BM/SP/1.03.01.PK.PLU.TJ/XI/2012/001 tertanggal 1 Nopember 2012 antara:PIHAK KESATU, Dupli Juliandri, ST sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Bertindak atas nama Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti dengan PIHAK KEDUA, PT.Nindya - PT. Relis - PT. Mangkubuana, Joint Operation (JO) sebagai Penyedia dengan Nilai Kontrak sebesar Rp. 447.611.387.000,- Waktu Penyelesaian adalah 790 Hari Kalender (2 Nopember 2012 s/d 31 Desember 2014) dan Jaminan Pelaksanaan 5% dari Nilai Kontrak diserahkan PIHAK KEDUA kepada PIHAK KESATU,
L -121: Surat dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi DKI Jakarta, Nomor SR-868/PW09/5/2015 tanggal 22 Desember 2015 Perihal: Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyaluran Kredit PT. Likotama Harum pada Bank DKI, kepada Yth. Kepala Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta,
L- 122 : Surat dari Etza Imelda F, S.H.,M.H. & Partners, tanggal 15 Februari 2017 kepada Yth. Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, perihal: Permohonan Aanmaning, Sita Eksekusi Jaminan dan Lelang Hak Tanggungan,;

L- 123 : Surat dari Etza Imelda F, S.H.,M.H. 8i Partners nomor: 018/020/EIF/II/17 tanggal 21 Februari 2017 kepada Yth. Ketua Pengadilan Negeri Tangerang, perihal : Permohonan

Aanmaning, Sita Eksekusi Jaminan dan Lelang Hak Tanggungan,
L- 124 : Surat dari Etza Imelda F, S.H.,M.H. & Partners nomor :018/022/EIF/II/17 tanggal 21 Februari 2017 kepada Yth. Ketua Pengadilan Negeri Pandeglang, perihal : Permohonan Aanmaning, Sita Eksekusi Jaminan dan Lelang Hak Tanggungan;

L- 125 : Tanda Terima dari Pengadilan Negeri Cibadak tanggal 21 Februari 2017 No. Surat: 19/02l/EIF/II/17, Surat Permohonan Aanmaning, Sita Eksekusi Jaminan dan Lelang Hak Tanggungan, dikirim oleh Etza Imelda F, S.H.,M.H. 8i Partners L- 126 : Surat dari Etza Imelda F, S.H.,M.H. & Partners nomor: 018/023/EIF/II/17 tanaaal 21 Februari 2017 kepada Yth. Ketua Pengadilan Negeri Bekasi, perihal: Permohonan Aanmaning, Sita Eksekusi Jaminan dan Lelang Hak Tanggungan;

DAFTAR BUKTI DOKUMEN PERUNPANG - UNDANGAN
L- 127 : Undang -Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah tambahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387),
L– 128: Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1998 tentang Bentuk Hukum Bank Pembangunan Daerah yang ditetapkan di Jakarta tanggal 4 Februari 1998 L - 129: Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 58 Tahun 1999 tentang Direksi dan Dewan Pengawas Bank Pembangunan Daerah ditetapkan di Jakarta pada tanggal 27 Juli 1999
L-130 : Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 1999 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Bank Pembangunan Daerah di tetapkan di Jakarta pada tanggal 2 September 1999
L- 131 : Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2000 tentangPegawai Bank Pembangunan Daerah yang ditetapkan di Jakarta Tanggal 7 Pebruari tahun 2000,
L-132 : Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2004 No. 5 dan Tambahan Lembaran Negara RI No. 4355), L- 133 : Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 No. 4 dan tambahan Lembaran Negara 4400) yang salah satu di dalamnya menjelaskan BPK Melaksanakan Pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggungjawab keuangan Negara,
L- 134 : :Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 140 Tahun 2005),
L- 135 : Undang-Undang Republik Indonesia No. 15 Tahun 2006 Tentang Badan Pemeriksa Keuangan (Lembaran Negara RI Tahun 2006 No. 85 dan Tambahan Lembaran Negara RI Tahun 2006 No. 4654), salah satu ketentuan pasalnya menerangkan yakni dalam Pasal 1 angka (1) Pemeriksa adalah orang yang melaksanakan tugas pemeriksaan pengelolaan dan tanggungjawab keuangan negara untuk dan atas nama BPK,
L- 136 : Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang di dalamnya menielaskan Perseroan Terbatasbertentangan dengan Ketentuan Peraturan Perundang - Undangan, Ketertiban Umum, dan/atau Kesusilaan (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756),
L- 137 : Nota Kesepahaman antara Kejaksaan Republik Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan Nomor KEP-109/A/JA/09/2007, No.POL. B/27/18/IX/2007 dan Nomor Kep-1093/K/D6/2007 tanggal 28 September 2007 tentang kerjasama dalam penanganan kasus penyimpangan pengelolaan keuangan Negara yang terindikasi Tindak Pidana Korupsi termasuk dana Nonbudgeter,
L- 138 : Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur NegaraRepublik Indonesia Nomor PER/05/M.PAN/03/2008 tentang Standar Audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah yang di dalamnya menjelaskan standard Audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah wajib menggunakan acuan bagi seluruh APIP dalam melaksanakan audit sesuai dengan mandat masing - masing,

L- 139 : Peraturan Bank Indonesia Nomor 12/21/PBI/2010 tentang Rencana Bisnis Bank ditetapkan di Jakarta pada tanggal 19 Oktober 2010, Lembaran Negara RI Tahun 2010 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5161, L-140
L– 140: Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/15/PBI/2012 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum ditetapkan di Jakarta pada tanggal 24 Oktober 2012, Lembaran Negara RI Tahun 2012 Nomor 202
L– 141: Buku Pedoman Kerja Direksi PT. Bank DKI, Landasan Hukumnya adalah Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, Akta Nomor 4 tanggal 6 Mei 1999 tentang Akta Pendirian Perseroan Terbatas, Akta Nomor 21 tanggal 12 September 2008 tentang Pernyataan Keputusan Rapat PT. Bank DKI yang dibuat oleh Ny. Poerbaningsih Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta, Akta Nomor 03 tanggal 5 Maret 2009 Tentang Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Bank DKI yang dibuat oleh dan dihadapan Ny. Poerbaningsih Adi Warsito, SH, Notaris di Jakarta,
L-142 : Rencana Bisnis PT. Bank DKI Tahun 2012-2014 (Revisi), L- 143 : Rencana Bisnis PT. Bank DKI Tahun 2014-2016 (Revisi), L- 144 : Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 4 Tahun 2016 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar MA Tahun 2016 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan
L- 145 : Peraturan Daerah Kabupaten Paser, Nomor 9 Tahun 2011 tanggal 1 April 2011 tentang pembiayaan pembangunan tahun jamk, yang mksudnya adalah untuk menjamin pemenuhan pembiayaan yang bersumber dariAPBD dalam rangka pembangunan fisik yang bersifat strategis dan pelaksanaan pembangunan serta pembiayaannya membutuhkan waktu lebih dari 1 (satu) tahun anggaran, ditetapkan di Tanah Grogot oleh Bupati Paser H.M. Ridwan Suwidi,;

DAFTAR BUKTI DQKUMEN RESUME AH LI
L- 146 : Legal Opinion Pemberian Kredit Oleh Bank DKI Jakarta Terhadap PT. Likotama Harum, tertanggal 13 Juni 2016, yang ditulis oleh Eddy OS Hiarej,
L- 147 : Resume Ahli Atas Laporan Hasil Audit BPKP DKI Tentang Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Dugaan Tipikor Penyaluran Kredit PT. Likotama Harum Pada Bank DKI, tertanggal 29 Mei 2017, yang ditulis oleh Sudirman, SE, SH, MM
L- 148 : STATUS HUKUM BANK PEMBANGUNAN DAERAH Oleh Gunawan Widjaja, Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Nomor 34721) selanjutnya disebut UU Perbankan. Dalam Pasal 54 UU Perbankan dikatakan bahwa dengan berlakunya UU Perbankan, maka UU BPD dinyatakan tetap berlaku untuk jangka waktu selama- lamanya l(satu) tahun sejak mulai berlakunya UU Perbankan, dengan ketentuan bahwa dalam jangka waktu satu tahun tersebut, bank yang didirikan berdasarkan UU BPD wajib memenuhi ketentuan dalam UU Perbankan,

L- 149 : Perlindungan Hukum Terhadap Risiko Pengambilan KeputusanYang Diambil Oleh Direktur dan Komisaris, yang ditulis oleh Erman Rajagukguk, L- 150 : Buku Dilema Audit Kerugian Keuangan Negara/Daerah yang ditulis oleh Konsultan Audit Kerugian Keuangan Negara Bapak Sudirman, SH.SE.MM,

BUKTI TERDAKWA LAPORAN KEUANGAN
L- 151 : Laporan Keuangan PT. Bank DKI yang berakhir per tanggal 31 Desember 2010 dan 2009 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Doli, Bambang, Sudamaji & Dadang, member firm of BKR International, tertanggal 31 Maret 2011, dengan pendapat Wajar Tanpa Pengecualian,

L- 152 : Laporan Keuangan PT. Bank DKI per tanggal 31 Desember 2011 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut diambil dari Laporan Keuangan yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwantono, Suherman & Surja, anggota Ernst

& Young Global dalam laporannya tertanggal 30 Maret 2012, dengan pendapat Wajar Tanpa Pengecualian,

L– 153: Laporan Keuangan PT. Bank DKI per tanggal 31 Desember 2012yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwantono, Suherman & Surja, Anggota Ernst & Young Global dalam laporannya tertanggal 12 Maret 2013, dengan pendapat Wajar Tanpa Pengecualian, L– 154: Laporan Keuangan PT. Bank DKI per tanggal 31 Desember 2013 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwantono, Suherman & Surja, anggota Ernst & Young Global dalam laporannya tertanggal 24 Februari 2014, dengan pendapat Wajar Tanpa Pengecualian
L-155 : Laporan Keuangan PT. Bank DKI per tanggal 31 Desember 2014yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwantono, Suherman & Surja, anggota Ernst & Young Global dalam laporannya tertanggal 16 Maret 2015, dengan pendapat Wajar Tanpa Pengecualian
L- 156 : Laporan Keuangan PT. Bank DKI per tanggal 31 Desember 2015 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwantono, Suherman & Surja, anggota Ernst & Young Global dalam laporannya tertanggal 29 Februari 2016, dengan pendapat Wajar Tanpa Pengecualian,

Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa Dr. Eko Budiwiyono, MBA, sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada hari: Senin, tanggal 19 Juni 2017 oleh kami: HARIONO, SH., sebagai Hakim Ketua, MAS’UD, SH.,MH., DR. BASLIN SINAGA, SH., MH., UGO, SH.,MH., dan TITI SANSIWI, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari: Rabu, tanggal 21 Juni 2017 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh: AGUSTIATI JAMILAH, SH., sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh
Burhan Ashshofa,SH.MH Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan, serta dihadiri oleh Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa;
HAKIM-HAKIM ANGGOTA; HAKIM KETUA,

MAS’UD, SH.,MH., HARIONO, SH.,
DR. BASLIN SINAGA, SH., MH.,
UGO, SH.,MH.,
TITI SANSIWI, SH.,
PANITERA PENGGANTI, AGUSTIATI JAMILAH, SH.,

Nama	Jabatan	Hubungan
Samsul Bahri	Direktur
Dwiyana Supriyanti	Komisaris Utama	AnakKomisaris
Supendi	Komisaris

Nama	Jumlah (lembar)	Nominal (Rp. Juta)	%
Dewi Yana Supianti Supendi	118.750 6.250	11.875 625	95% 5%
Total	125.000	12.500	100%

a. Pencairan Kredit ke-5 Tgl. 11/10/2013	Rp	41.630.085.818
b. Pencairan Kredit ke-6 Tgl. 27/11/2013	Rp	16.000.000.000

32/Pid.Sus-TPK/2017/PN Pn.Jkt.Pst

Defendants / Respondents (1)

Defendant (1)

PUTUSAN

PRIMAIR:

I. REKOMENDASI :

II. LATAR BELAKANG:

III. ISI MEMORANDUM ANALISA KREDIT:

III. ISI MEMORANDUM ANALISA KREDIT:

IV. FASILITAS DEBITUR:

II. LATAR BELAKANG:

III. ISI MEMORANDUM ANALISA KREDIT:

IV. FASILITAS DEBITUR:

I. RINGKASAN MEMORANDUM ANALISASA KREDIT

III. ISI MEMORANDUM ANALISASA KREDIT

I. REKOMENDASI

SUBSIDAIR:

I. REKOMENDASI :

II. LATAR BELAKANG:

III. ISI MEMORANDUM ANALISA KREDIT:

III. ISI MEMORANDUM ANALISA KREDIT:

IV. FASILITAS DEBITUR:

II. LATAR BELAKANG:

III. ISI MEMORANDUM ANALISA KREDIT:

IV. FASILITAS DEBITUR:

I. RINGKASAN MEMORANDUM ANALISASA KREDIT

III. ISI MEMORANDUM ANALISASA KREDIT

I. REKOMENDASI

Daftar Saksi

2. I KETUT SATRA

3. RIDWAN FAISAL

4. ENDAH LAKSMITRI SE

5. DANAN LINGGAR SASONGKO

6. BUDI PUDJIJONO

7. GUNAWAN

9. SETIORINI

10. RIHANA VITASARI

11. MARTONO SOEPRAPTO

12. AGUS SURYANTONO

13. BENNY SANTOSO

14. YENI SUGIHARTO

15. RINA KISNINDIANI

16. MERSIANITA

18. REZANIA FITRIANY

19. DULLES TAMPUBOLON

20. HENRI KARTIKA ANDRI

23. SUPENDI Bin AMIR

2. MARIYEM JAMILAH SE

II. AHLI ADECHARGE;

MENGADILI: