143/B/PK/PJK/2012

P U T U S A N

NOMOR 143/B/PK/PJK/2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

M A H K A M A H A G U N G

memeriksa permohonan peninjauan kembali perkara pajak telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

PT. INGRESS MALINDO VENTURES, beralamat di Jalan Industri Selatan 6A Blok GG 7 A-B, Kawasan Industri Pasirsari, Cikarang Selatan, Bekasi, diwakili oleh Ir. Mas Moechamad Latif selaku Direktur, beralamat di Jalan Cipinang Elok I Blok A-16 RT. 001 RW. 010, Cipinang Muara, Jatinegara, Jakarta;

Pemohon Peninjauan Kembali, dahulu Pemohon Banding;

m e l a w a n

DIREKTUR JENDERAL PAJAK, beralamat di Jalan Jenderal Gatot Subroto No. 40-42, Jakarta 12190, dalam hal ini memberi kuasa kepada: 1. Catur Rini Widosari, Direktur Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak, 2. Budi Christiadi, Kasubdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding, 3. Yudi Asmara Jaka Lelana, Kepala Seksi Peninjauan Kembali, Subdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding, 4. Ayu Endah Damastuti, Penelaah Keberatan, Subdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding, semuanya beralamat kantor di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak, Jalan Gatot Subroto No. 40-42, Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-868/PJ./2011 tanggal 6 Juli 2011;

Termohon Peninjauan Kembali, dahulu Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata Pemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Pemohon Banding telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT.28328/PP/M.XII/15/2011 tanggal 7 Januari 2011 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Terbanding dengan posita perkara sebagai berikut :

Koreksi atas Peredaran Usaha (Revenue) atas Reimbursement Tooling
sebesar Rp. 5.043.579.978,00

Bahwa koreksi Terbanding atas peredaran usaha (Revenue) tahun 2004 didasarkan pada adanya selisih antara pendapatan berdasarkan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Badan dengan pendapatan berdasarkan Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai, dengan perincian sebagai berikut:

Pendapatan berdasarkan SPT Masa PPN 11.413.027.200,00

Pendapatan berdasarkan SPT Tahunan PPh Badan 6.369.447.222,00

Selisih 5.043.579.978,00

Bahwa Pemohon Banding tidak setuju dengan koreksi Pemeriksa tersebut di
atas, menurut Pemohon Banding perbedaan pendapatan antara Surat
Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Badan dan Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai adalah sebagai berikut :

Pendapatan berdasarkan SPT Masa PPN 11.413.027.200,00

Pendapatan dan Reimburement tooling

PT Krama Yudha Tiga Berlian Motors EVDIX-413-0000001 1.386.408.860,00

PT Indomobil Suzuki International EVDIX-414-0000030 4.766.762.880,00

6.153.171.740,00

Pendapatan dari penjualan komponen 5.259.855.460,00

Pendapatan yg PPNnya dilaporkan di th 2005 1.105.821.220,00

Pendapatan lain-lain 3.770.542,00

Pendapatan berdasarkkan SPT Tahunan PPh Badan 6.369.447.222,00

Bahwa berdasarkan perhitungan di atas Pemohon Banding setuju peredaran usaha (revenue) atas reimbursement tooling ini dikoreksi positif sebesar Rp. 6.153.171.740,00 dengan syarat bahwa harga pembelian tooling(cost of purchased of tooling) ini juga dilakukan koreksi negatif sebesar Rp. 6.068.153.851,00;

Harga pembelian Tooling (Cost of Purchased of Tooling).

- Bahwa atas koreksi Peredaran Usaha (revenue) tersebut di atas, Pemeriksa
tidak melakukan koreksi atas harga pembelian tooling (cost of purchased of
tooling) tersebut sehingga prinsip cost against revenue tidak terpenuhi;

- Bahwa untuk reimbursement tooling dari PT. Krama Yudha Tiga Berlian,
Pemohon Banding membeli tooling dari Katamaya Kogyo Co, Ltd, Japan yaitu dengan Invoice Nomor MI-0001 tanggal 4 Februari 2004 dan IP-0219;

- Bahwa untuk reimbursement tooling dari PT. Indomobil Suzuki International,
Pemohon Banding membeli tooling dari Mitsubishi Corporation yaitu dengan
Invoice Nomor MJS3BP401000 tanggal 19 Maret 2004 dengan Purchase
Order Nomor A-018, A-019 dan A-020 dari Pemohon Banding;

Bahwa perincian atas pembelian tooling serta berapa besar harga pembelian (cost of purchased of tooling) yang dapat dibebankan sebagai harga pembelian dapat dilihat pada lampiran 1 dan 2;

Penjelasan :

Bahwa tooling adalah mal/cetakan dan hanya alat bantu untuk menghasilkan
komponen bagi pembuatan mobil;

Bahwa cetakan tersebut kemudian dipasang di mesin produksi dan dari
hasil/bentuk dari cetakan tersebut akan menjadi komponen;

Bahwa setiap cetakan yang dibuat hanya khusus untuk mernbuat satu komponen bagi satu tipe/model mobil saja;

Bahwa bagi Pemohon Banding tooling ini hanya alat bantu untuk membuat
komponen weatherstrip moulding untuk Mitsubishi Cold Diesel dan door sash
(rangka pintu mobil) untuk Suzuki APV saja;

Bahwa Pemohon Banding adalah bukan pembuat dan penjual tooling (tooling
maker) melainkan pernbuat komponen door sash (rangka pintu mobil) dan
weatherstrip moulding;

Bahwa Ingress Engineering Sdn. Bhd. mendapat Letter of Intent (LOI) dari Suzuki Motor Corporation, Japan tanggal 26 Desember 2002 untuk membuat komponen door sash (rangka pintu mobil) untuk Suzuki APV di Indonesia dan dari PT Krama Yudha Tiga Berlian kepada Ingress Precision Sdn. Bhd. tanggal 6 Februari 2003 untuk membuat komponen weatherstrip moulding bagi Mitsubishi Cold Diesel di Indonesia;

Bahwa atas dasar LOI tersebut didirikanlah PT. Ingrees Malindo Ventures.

Bahwa Pemohon Banding harus mempersiapkan dulu tooling untuk membuat
komponen tersebut di atas;

Bahwa sesuai kesepakatan dengan pihak pembeli (dalam hal ini PT Krama Yudha Tiga Berlian Motors & PT Indomobil Suzuki International), maka Pemohon Banding membantu untuk membelikan tooling tersebut kepada supplier (tooling maker) dalam hal ini Katayama Kogyo Co Ltd Japan & Mitsubisi Corporation, Japan;

Bahwa oleh karena tooling tersebut adalah milik pihak pembeli dan bukan milik Pemohon Banding, maka atas pembelian tooling tersebut Pemohon Banding catat sebagai aktiva lain-lain (other assets);

Bahwa sedangkan pada saat tooling tersebut direimbursement, pencatatan di
pembukuan Pemohon Banding adalah dengan menghapus aktiva lain-lain (other assets) dan bukan dicatat sebagai pendapatan (revenue);

Bahwa pembelian tooling tersebut selama produksi dititipkan di Pemohon Banding untuk digunakan memproduksi tipe/model tersebut di atas dan jika tidak diproduksi lagi akan dikembalikan kepada pemiliknya (pembeli);

Bahwa hal ini Pemohon Banding lakukan karena atas reimbursement tooling
tersebut Pemohon Banding tidak menghitung keuntungan tapi hanya merupakan reimbursement biaya atas pembelian tooling;

Bahwa atas penjualan tooling tersebut Pemohon Banding mengenakan Pajak
Pertambahan Nilai ke pihak pembeli sehingga jika dilakukan rekonsiliasi akan
terdapat selisih pendapatan antara jumlah yang Pemohon Banding laporkan di Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai dengan jumlah yang
dilaporkan di Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Badan;

Koreksi atas Biaya di dalam Harga Pokok Penjualan (Cost of Goods Sold) (Manufacturing Account) sebesar Rp. 88.836.432,00

Bahwa Terbanding (Pemeriksa) melakukan koreksi atas biaya di dalam Harga Pokok Penjualan (Cost of Goods Sold) sebesar Rp. 88.836.432,00 yaitu terdiri dari:

Biaya lain-alin 94.317.144,00 tidak setuju dikoreksi

Biaya bahan rusak (reject and wastage) 9.018.289,00 tidak setuju dikoreksi

Total tidak setuju dikoreksi 103.335.433,00

Biaya perawatan dan perbaikan 1.744.150,00 setuju dikoreksi

Biaya penyusutan ( 16.243.151,00) setuju dikoreksi

Total setuju dikoreksi ( 14.499.001,00)

Total Koreksi HPP 88.836.432,00

Bahwa Pemohon Banding tidak setuju dengan koreksi Pemeriksa atas biaya lain-lain sebesar Rp. 94.317.144,00 dimana menurut Pemeriksa atas biaya tersebut tidak didukung dengan bukti-bukti;

Bahwa biaya lain-lain tersebut adalah biaya yang dikeluarkan untuk mendukung proses produksi yang seluruh didukung dengan bukti-bukti, oleh karena iitu menurut Pemohon Banding sudah memenuhi ketentuan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000;

Bahwa Pemohon Banding tidak setuju dengan koreksi Pemeriksa atas bahan rusak sebesar Rp. 9.018.289,00 dimana menurut Pemeriksa atas biaya tersebut tidak didukung dengan bukti-bukti;

Bahwa biaya bahan rusak tersebut adalah biaya untuk bahan-bahan yang tidak dapat dipakai untuk produksi dan atas biaya ini seluruhnya didukung dengan bukti-bukti, oleh karena itu menurut Pemohon Banding sudah memenuhi ketentuan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000;

Bahwa Pemohon Banding setuju dengan koreksi Pemeriksa atas biaya perawatan dan perbaikan sebesar Rp. 1.744.150,00;

Bahwa Pemohon Banding setuju dengan koreksi Pemeriksa atas biaya penyusutan sebesar Rp. 16.243.151,00;

Koreksi atas Pengurangan Penghasilan Bruto sebesar Rp. 258.620.311,00

Bahwa koreksi Pemeriksa atas Pengurangan Penghasilan Bruto terdiri dari:

Biaya telepon dan fax 3.936.209,00 tidak setuju dikoreksi

Biaya listrik 2.464.215,00 tidak setuju dikoreksi

Biaya air 468.786,00 tidak setuju dikoreksi

Biaya sewa 55.858.974,00 tidak setuju dikoreksi

Biaya perlengkapan kantor 101.841.100,00 tidak setuju dikoreksi

Biaya sumbangan 74.989.379,00 setuju dikoreksi

Biaya leasing ( 21.533.454,00) setuju dikoreksi

Total setuju dikoreksi 218.025.209,00

Total Koreksi HPP 88.836.432,00

Biaya lain-lain 40.595.102,00 tidak setuju dikoreksi

Total pengurangan penghasilan bruto 258.620.311,00

Bahwa atas koreksi biaya-biaya telepon dan fax, listrik air, sewa, perlengkapan kantor, sumbangan dan biaya leasing, Pemohon Banding setuju untuk dikoreksi sedangkan biaya lain-lain Pemohon Banding tidak setuju untuk dikoreksi, oleh karena itu menurut Pemohon Banding sudah memenuhi ketentuan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000;

Bahwa berdasarkan penjelasan di atas, maka perhitungan koreksi yang Pemohon Banding setuju adalah sebagai berikut:

Peredaran Usaha (Revenue) atas Reimbursment Tooling 6.153.171.740,00

Harga pembelian Tooling (Cost of Purchased of Tooling)

PT. Krama Yudha Tiga Berlian Motors (1.381.959.004,00)

PT. Indomobil Suzuki International (4.686.194.847,00)

Biaya di dalam HPP (Cost of Goods Sold) (14.499.001,00)

Pengurangan Penghasilan Bruto 218.025.209,00

Total koreksi positif 288.544.097,00

Bahwa atas dasar koreksi tersebut di atas, menurut perhitungan Pemohon Banding jumlah Pajak Penghasilan Badan lebih bayar menjadi sebesar:

Penghasilan Kena Pajak menurut SPT/Pemohon Banding (1.636.009.058,00)

Koreksi fiskal positif 288.544.097,00

Penghasilan Kena Pajak (1.347.464.961,00)

Pajak terutang -

Kredit Pajak 773.504.976,00

Pajak yang kurang/lebih dibayar (773.504.976,00)

Sanksi administrasi Pasal 13 (2) UU No. 16/2000 -

Jumlah pajak yang masih harus dibayar per SKP (773.504.976,00)

Menimbang, bahwa amar putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT.28328/PP/M.XII/15/2011 tanggal 7 Januari 2011 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut :

Menolak permohonan permohonan banding Pemohon Banding terhadap Surat Keputusan Terbanding Nomor KEP-990/WPJ.22/BD.06/2008 tanggal 5 September 2008 mengenai permohonan keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 2004 Nomor 00024/206/04/413/07, tanggal 13 September 2007, atas nama PT. Ingress Malindo Ventures, NPWP: 02.199.259.9-413.000, alamat: Jalan Industri Selatan 6A Blok GG 7A-B, Kawasan Industri Pasirsari, Cikarang Selatan, Bekasi;

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap i.c. putusan Pengadilan Pajak Jakarta Nomor PUT.28328/PP/ M.XII/15/2011 tanggal 7 Januari 2011 diberitahukan kepada Pemohon Banding pada tanggal 09 Februari 2011 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Banding diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis pada tanggal 18 Mei 2011 sebagaimana ternyata dari Akte Permohonan Peninjauan Kembali Nomor PKA-710/SP.52/AB/V/2011 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Pajak permohonan tersebut disertai dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada hari itu juga;

Bahwa setelah itu oleh Terbanding yang pada tanggal 13 Juni 2011 telah diberitahu tentang memori peninjauan kembali dari Pemohon Banding diajukan jawaban memori peninjauan kembali yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 15 Juli 2011;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak barulah pada tanggal 18 Mei 2011 sedangkan pemberitahuan isi putusan yang dimohonkan peninjauan kembali I.C. putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT.28328/PP/M.XII/15/2011 tanggal 07 Januari 2011 telah terjadi pada tanggal 9 Februari 2011 dengan demikian penerimaan permohonan peninjauan kembali tersebut telah melampaui tenggang waktu yang ditetapkan dalam Pasal 92 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002, oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali: PT. INGRESS MALINDO VENTURES tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Peninjauan Kembali sebagai pihak yang kalah, maka harus membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

Menyatakan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali: PT. INGRESS MALINDO VENTURES tersebut tidak dapat diterima;

Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali ini yang ditetapkan sebesar Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Kamis tanggal 14 Februari 2013 oleh Widayatno Sastrohardjono, SH.,MSc., Ketua Muda Pembinaan yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H.M. Hary Djatmiko, SH.,MS. dan Marina Sidabutar, SH.,MH., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Rafmiwan Murianeti, SH.,MH., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota : Ketua :

Ttd. Ttd.

Dr. H.M. Hary Djatmiko, SH.,MS. Widayatno Sastrohardjono, SH.,MSc.

Ttd.

Marina Sidabutar, SH.,MH.

Panitera Pengganti :

Ttd.

Rafmiwan Murianeti, SH.,MH.

Biaya-biaya :

1. Meterai …………...… : Rp. 6.000,00

2. Redaksi ………...….. : Rp. 5.000,00

3. Administrasi ......….. : Rp. 2.489.000,00

Jumlah  : Rp. 2.500.000,00

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I.

a.n. Panitera

Panitera Muda Tata Usaha Negara,

ASHADI, SH.

NIP. 220000754