Putusan PT AMBON Nomor 6/PID.SUS-TPK/2018/PT AMB

Parties / Pihak

Terdakwa/Pembanding/Terbanding: :Sunarko

Decision / Putusan

MENGADILI: -Menerima permintaan banding dari Pemohon Banding Terdakwa Sunarko dan dari Jaksa Penuntut Umum -Memperbaiki putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon tanggal 27 April 2018 Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2017/PN Amb.,yang dimintakan banding tersebut, sehingga amar selengkapnya bererbunyi sebagai berikut: -Menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “ Korupsi Secara Bersama-sama dan Berlanjut” -Menjatuhkan pidana Penjara oleh karena itu terhadap Terdakwa SUNARKO selama 4 (empat) tahun dan denda sejumlah Rp 200. 000. 000. 00,- (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan -Menghukum Terdakwa untuk membayar Uang Pengganti sejumlah Rp 2. 961. 326. 618. 64,- (dua milyard sembilan ratus enam puluh satu juta tiga ratus dua puluh enam ribu enam ratus delapan belas rupiah enam puluh empat sen) dan apabila Terdakwa tidak dapat membayar uang pengganti tersebut selama 1 (satu) bulan setelah putusan Pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun -Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari Pidana yang dijatuhkan

Document

P U T U S A N

Nomor 6/PID.SUS-TPK/2018/ PT AMB.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Ambon, yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana korupsi dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : SUNARKO

2. Tempat Lahir : Tanjung Pandan

3. Umur/tanggal lahir : 65 Tahun/5 Oktober 1950

4. Jenis Kelamin : Laki-laki

5. Kebangsaan : Indonesia

6. Tempat tinggal : Jl. Walet Indah 5 No.41 RT.014 RW.006 Kelurahan Kapuk Muara Kecamata Penjaringan, Jakarta / Ruko Citraland EG-VI Jl. Lateri Ambon;

7. Agama : Budha;

8. Pekerjaan : Wiraswasta (Direktur PT. Bina Prima Taruna);

Terdakwa telah ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh :

Penyidik ditahan di Rutan Salemba Cabang Kejaksaan Agung RI sejak tanggal 02 Maret 2017 s/d tanggal 21 Maret 2017;
Diperpanjang oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Maret 2017 s/d tanggal 30 April 2017;
Dialihkan Penahanan dari Tahanan Rutan ke Tahanan Kota di Kota Ambon sejak tanggal 17 April 2017 s/d tanggal 30 April 2017;
Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Tipikor Ambon pada Pengadilan Negeri Ambon sejak tanggal 01 Mei 2017 s/d tanggal 30 Mei 2017;
Penuntut Umum dengan jenis Tahanan Kota di Kota Ambon sejak tanggal 23 Mei 2017 s/d tanggal 12 Juni 2017;
Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Ambon Tahap I dengan jenis Tahanan Kota di Kota Ambon sejak tanggal 13 Juni 2017 s/d tanggal 12 Juli 2017;
Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Ambon Tahap II dengan jenis Tahanan Kota di Kota Ambon sejak tanggal 13 Juli 2017 s/d tanggal 11 Agustus 2017;
Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon dengan jenis Tahanan Kota di Kota Ambon sejak tanggal 07 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 05 September 2017;
Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon dengan jenis Tahanan Kota di Kota Ambon sejak tanggal 06 September 2017 sampai dengan tanggal 04 Nopember 2017;
Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Ambon Tahap I dengan jenis Tahanan Kota di Kota Ambon sejak tanggal 05 Nopember 2017 sampai dengan tanggal 04 Desember 2017;
Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Ambon Tahap II dengan jenis Tahanan Kota di Kota Ambon sejak tanggal 05 Desember 2017 sampai dengan tanggal 03 Januari 2018;

PENGADILAN TINGGI TINDAK PIDANA KORUPSI tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Ambon selaku Ketua Pengadilan Tinggi Tipikor, tanggal 20 Juli 2018, Nomor 6/PID.SUS-TPK/2018/PT.AMB., serta berkas perkara Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon tanggal 27 April 2018, Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2017/PN. Amb, serta surat - surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut ;

Membaca, surat dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Maluku Tenggara Nomor Register Perkara: PDS-02/TUAL/05/2017, tanggal 23 Mei 2017 sebagai berikut sebagai berikut:

PRI MAI R;

Bahwa ia Terdakwa SUNARKO selaku Direktur PT. BINA PRIMA TARUNA, sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan perbuatan itu bersama-sama dengan Ir. JOHN TANGKUMAN Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kab. Maluku Barat Daya dan menduduki jabatan tersebut periode Tahun 2010 sampai dengan tanggal 02 Agustus 2013 dan menjadi Pengguna Anggaran sekaligus Pejabat Pembuat Komitmen, NIKOLAS PAULUS,ST. MT selaku Direktur CV. Thorchive Engineering dan PAULUS MIRU, SH selaku Pelaksana tugas (Plt) berdasarkan Keputusan Bupati Maluku Barat Daya No. 900-167 Tahun 2013 tanggal 13 Agustus 2013 selaku Pengguna Anggaran dan Pejabat Pembuat Komitmen pada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kab. Maluku Barat Daya, di Kab. Maluku Barat Daya, sekitar bulan Pebruari tahun 2012 sampai dengan bulan Agustus tahun 2013 atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam periode tahun 2012 sampai dengan tahun 2013, bertempat di Kantor Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kab. Maluku Barat Daya di Wonrely, Kabupaten Maluku Barat Daya, Provinsi Maluku atau setidak-tidaknya pada tempat-tempat lain di mana Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut, telah melakukan beberapa perbuatan perhubungan, sehingga dengan demikian harus dipandang sebagai satu perbuatan yang diteruskan, yaitu secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian negara, yang mana perbuatan tersebut dilakukan ia Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada Tahun Anggaran 2012, Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Maluku Barat Daya terdapat Pekerjaan Pembangunan Kontruksi Bandara MOA yang bersumber dari APBD Kab. Maluku Barat Daya TA 2012 dengan pagu dana sebesar Rp. 20.000.000.000,- dan diperuntukkan untuk kegiatan :

Pekerjaan Pembangunan Konstruksi Runway (Landas Pacu) Bandara MOA dengan pagu dana sebesar Rp. 19.500.000.000,- (Sembilan belas milyar lima ratus juta rupiah) ;
Pekerjaan Supervisi/ Pengawasan Konstruksi Pembangunan Bandara Moa (Runway) dengan pagu dana sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) ;

- Bahwa pihak-pihak yang terkait dengan kegiatan tersebut adalah :

Pengguna Anggaran (PA) :

- Ir. JOHN TANGKUMAN sebagai Kepala Dinas Perhubungan, Pariwisata, Komunikasi dan Informasi Kabupaten Maluku Barat Daya) sejak bulan Januari 2012 s/d 02 Agustus 2013;

- PAULUS MIRU, SH sebagai Plt. Kepala Dinas Perhubungan, Pariwisa, Komunikasi dan Informasi Kabupaten Maluku Barat Daya) sejak Agustus 2013

b. Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) :

c. Pejabat Pembuat Komitmen : tidak ada;

- dilaksanakan oleh Ir. JOHN TANGKUMAN sebagai Kepala Dinas Perhubungan, Pariwisata, Komunikasi dan Informasi Kabupaten Maluku Barat Daya, sejak bulan Januari 2012 s/d 02 Agustus 2013;-

- dilaksanakan oleh PAULUS MIRU, SH sebagai Plt. Kepala Dinas Perhubungan, Pariwisata, Komunikasi dan Informasi Kabupaten Maluku Barat Daya, sejak Agustus 2013;

d. Panitia Pengadaan :

- Ketua : SEMUEL SALMON FREDRIK RUPILU.

- Sekretaris : G.S. LAIMEHERIWA.

- Anggota : J. BALTHAZAR, J.M. SOATOMOLE, FJ. TAKARIA, J. LOSWETAR, J.O. PARINUSA.

e. PPTK : REYN KAINAMA, ST ;

f. Bendahara : J. O. RUMIHIN;

g. Pelaksana Konstruksi adalah PT. Polaris Jaya Sakti – PT. Bina Prima Taruna jo;

h. Konsultan Supervisi / Pengawas : NIKOLAS PAULUS, ST. MT.

i. Direksi Teknik : MARTHEN KAKIAY;

- Bahwa untuk kepentingan pelaksanaan pelelangan pekerjaan tersebut, Ir. JOHN TANGKUMAN secara informal meminta dibuatkan Rencana Anggaran dan Biaya (RAB) kepada pihak PT. TRIDAYA PAMURTYA Management and Engineering Consultan selaku Konsultan Perencanaan dalam pekerjaan Rencana Teknik Terinci Sisi Udara Bandar Udara Tepa-Moa berdasarkan Surat Perjanjian Pekerjaan (Kontrak) Nomor : 553.1/279/SPK/Phb-MTB/VII-2008 tanggal 11 Juli 2008 yang ditandatangani Ir. TRI JOKO WINARNO (Direktur PT. TRIDAYA PAMURTYA Management and Engineering Consultan sebagai pihak Kedua) dan ditandatangani oleh Ir. M. BATLOLONA, MT, Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Maluku Tenggara Barat/Pengguna Anggaran 2007 (sebagai pihak Pertama);

- Bahwa atas permintaan Rencana Anggaran dan Biaya (RAB) tersebut Ir. TRI JOKO WINARNO (Direktur PT. TRIDAYA PAMURTYA Management and Engineering Consultan) meminta kepada stafnya yaitu saksi GUNAWAN untuk membuat RAB, dan selanjutnya saksi GUNAWAN membuat RAB yang disusun berdasarkan standar harga setempat Pemerintah Kaupaten Maluku Barat Daya tahun 2010 dengan ditambah kenaikan sebesar 10% dengan perhitungan sebagai berikut :

N O	URAIAN PEKERJAAN	SATUA N	PERKIR AAN KUAN TITAS	HARGA SATUAN (Rp)	JUMLAH HARGA (Rp.)
1	2	3	4	5	6
I	PEKERJAAN PERSIAPAN
1.	Pembuatan Direksi Keet	M2	48,00	1.800.000,00	86.400.000,00
2.	Papan Nama Proyek	Ls	1,00	750.000,00	750.000,00
3.	Mobilisasi dan Demobilisasi	Ls	1,00	577.000.000,00	577.000.000,00
Jumlah harga pekerjaan persiapan (masuk pada Rekapitulasi Perkiraan harga pekerjaan)					664.150.000,00
II	PEKERJAAN KONSTRUKSI PERKERASAN Runway (715x23M)
1.	Pengukuran awal dan akhir termasuk pembuatan profil desaign	M2	16.445, 00	721.25	11.860.956,25
2.	Sub Base Course tebal 30cm CBR> 25%	M2	16,445. 00	107.760,32	1.772.118.528, 18
3.	Cement Teated Base Course (CTBC) Tebal 30%	M2	16,445. 00	386.796,88	6.360.874.685, 56
4.	Primje Coat 1Kg/M2	M2	16,445. 00	61.577,30	1.012.638.698, 50
5.	Asphalt Teated Base (ATB) Tebal 5cm	M2	16,445. 00	221,638,64	3.644.847.494, 18
6.	Teak Coat 1Kg/M2	M2	16,445. 00	44.648,41	734.243.092,7 4
7.	Asphalt Concrete (AC) Tebal 5CM	M2	16,445. 00	235.271,60	3.869.041.423, 00
Jumlah harga pekerjaan persiapan (masuk pada Rekapitulasi Perkiraan harga pekerjaan)					17.405.624.87 8,42
III	PEKERJAAN MARKING
1.	Pengukuran	M2	1.166,0 0	721,25	7840.978,22
2.	Pengecatan Marking	M2	1.166,0 0	95.448,25	111.292.754,9 5
Jumlah harga pekerjaan persiapan (masuk pada Rekapitulasi Perkiraan harga pekerjaan)					112.133.733,17

No		Uraian pekerjaan	Jumlah Harga Pekerjaan (rupiah)
I.		Pekerjaan Persiapan	664.150.000,00
II.	Pekerjaan Konstruksi Perkerasan			17.405.624.878.42
III.	Pekerjaan Marking			112.133.733,17
(A) Jumlah Harga Pekerjaan				18.181.908.611,59
(B) Pajak Pertambahan Nilai (PPN) = 10 % x (A)				1.818.190.861,16
(C) Jumlah Total Harga Pekerjaan = (A) + (B)				20.000.099.472,74
(D) DIBULATKAN				20.000.000.000,00
Terbilang : DuaPuluhMilyarRupiah

- Bahwa selanjutnya RAB tersebut diserahkan oleh saksi GUNAWAN kepada Ir.JOHN TANGKUMAN, dan atas dasar RAB yang dibuat oleh saksi GUNAWAN tersebut, selanjutnya oleh Ir. JOHN TANGKUMAN dibuat harga perkiraan sendiri (HPS) pekerjaan Pembangunan Kontruksi Runway (Landas Pacu) Bandara MOA dengan pagu dana sebesar Rp. 19.500.000.000,- sebagai berikut :

N O	URAIAN PEKERJAAN	SAT UAN	PERKI RAAN KUAN TITAS	HARGA SATUAN (Rp)	JUMLAH HARGA (Rp.)
1	2	3	4	5	6
I	PEKERJAAN PERSIAPAN
1.	Pembuatan Direksi Keet	M2	48,00	1.600.000,00	76.800.000,00
2.	Papan Nama Proyek	Ls	1,00	600.000,00	600.000,00
3.	Mobilisasi dan Demobilisasi	Ls	1,00	538.000.000,00	538.000.000,00
Jumlah harga pekerjaan persiapan (masuk pada Rekapitulasi Perkiraan harga pekerjaan)					615.400.000,00
II	PEKERJAAN KONSTRUKSI PERKERASAN Runway (650x23M)
1.	Pengukuran awal dan akhir termasuk pembuatan profil desaign	M2	14.950,00	2.067,50	30.909.125,00
2.	Sub Base Course tebal 30cm CBR>25%	M2	14.950,00	143.742,18	2.148.945.534,00

3.	Cement Teated Base Course (CTBC) Tebal 30%	M2	14.950,00	396.592,40	5.929.056.316,25
4.	Prime Coat 1Kg/M2	M2	14.950,00	65.200,80	974.751.912,16
5.	Asphalt Teated Base (ATB) Tebal 5cm	M2	14.950,00	233.965.62	3.497.786.044,10
6.	Teak Coat 1Kg/M2	M2	14.950,00	46.461,24	694.595.559,53
7.	Asphalt Concrete (AC) Tebal 5CM	M2	14.950,00	246.776,97	3.689.315.695,37
Jumlah harga pekerjaan persiapan (masuk pada Rekapitulasi Perkiraan harga pekerjaan)					16.965.360.186,40
III	PEKERJAAN MARKING
1.	Pengukuran	M2	1.157,00	6.714,13	7.768.242,87
2.	Pengecatan Marking	M2	1.157,00	104.450,00	120.848.650,00
Jumlah harga pekerjaan persiapan (masuk pada Rekapitulasi Perkiraan harga pekerjaan)					128.616.892,87

Jumlah sesuai Kontrak Rp. 19.480.314.000.000,- .

- Bahwa penyusunan dan penetapan HPS oleh Ir. JOHN TANGKUMAN tersebut telah melakukan perbuatan melawan hukum, yaitu bertentangan dengan ketentuan Pasal 66 ayat (7) Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010;

- Dalam hal pengumpulan informasi untuk penyusunan HPS, harus dilakukan dengan benar dan diperoleh dari sumber yang dapat dipertanggungjawabkan. Dalam penyusunannya, PPK dapat melibatkan tim teknis atau ahli atau siapa saja yang ditugaskan dalam bentuk manajerial organisasi, namun PPK yang tetap bertanggungjawab atas penetapan HPS tersebut;

- Bahwa PPK dalam menyusun HPS, harus memperhatikan Pasal 66 ayat (7) Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010, yang mengatur bahwa Penyusunan HPS didasarkan pada data harga pasar setempat, yang diperoleh berdasarkan hasil survei menjelang dilaksanakannya Pengadaan, dengan mempertimbangkan sumber-sumber informasi yang telah ditetapkan dalam pasal tersebut. Harga pasar setempat merupakan nilai harga atas barang/jasa sampai pada lokasi barang/jasa tersebut dibutuhkan sesuai dengan rencana. Sehingga sudah mengakomodir kebutuhan atas biaya lainnya, seperti biaya pengiriman, keuntungan dan biaya overhead yang wajar, serta kewajiban atas perpajakan.

- Bahwa Satuan Standar Harga (SSH) yang ditetapkan oleh kepala daerah setempat tidak dipergunakan secara langsung dalam penyusunan HPS. SSH tersebut peruntukannya adalah sebagai acuan untuk menyusun pagu anggaran yang akan dipergunakan dalam membuat dokumen RKA/RKAKL atau DPA/DIPA. Pada saat menyusun HPS, maka PPK kembali mencari informasi pasar seseuai ketentuan Pasal 66 ayat (7) Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010.

- Bahwa akibat HPS yang tidak disusun sesuai ketentuan peraturan perundangan yang berlaku tersebut, apabila diperbandingkan nilai RAB dan kontrak pekerjaan lanjutan konstruksi landasan pacu sepanjang 23 m X 650 m sumber dana APBD Kab. Maluku Barat Daya yang dikerjakan oleh PT Polaris Jaya Sakti –PT Bina Prima Taruna (JO/kerjasama operasional) sebesar Rp. 17.709.377.079,27,- dan pekerjaan lanjutan konstruksi landasan pacu 500 x 23 m termasuk marking di bandar udara Moa dengan nilai kontrak Rp. 11.358.496.433,03,- yang dikerjakan oleh PT Cahaya Mas Perkasa (Direktur TAN LENDI TANAYA) tersebut ditemukan terdapat selisih harga kemahalan antara Dana APBD dengan yang dikerjakan dari _da_n_a_APB_N_y_a_itu_:

Sumber dana

Besar dana konstruksi (Rp)

Volume pekerjaan

Harga satuan /M (Rp)

Total selisih kemahalan harga (Rp)

650 M X Rp.

4.528.198,64

APBD

2012

17.709.377.079,

27

650 M X

23 M

27.245.1

95,51

APBN

2013

11.358.496.433,

03

500 M X

23 M

22.716.9

96,87

Selisih harga satuan

4.528.19

8,64

2.943.328.700

- Bahwa proses pelelangan pengadaan kontraktor/penyedia barang/ jasa untuk Pekerjaan Konstruksi Landasan Pacu (Runway) Bandar Udara Jos Orno Imsula Moa Kabupaten Maluku darat Daya dan Pekerjaan Konsultan Pengawasan Proyek Pembangunan Landasan Pacu (Runway) Bandar Udara Jos Orno Imsula Moa Kabupaten Maluku darat Daya Tahun 2012 tersebut yang masih dilakukan secara manual, sedangkan pengumuman lelang dilakukan melalui LPSE dan surat kabar;

- Bahwa dalam struktur keanggotaan panitia lelang tersebut hanya Ketua Panitia lelang saksi SEMUEL SALMON FREDRIK RUPILU yang memiliki sertifikasi keahlian pengadaan barang dan jasa, sedangkan seluruh anggota panitia lelang lainnya termasuk Sekretaris Panitia Lelang saksi G. S. LAIMEHERIWA tidak memiliki sertifikasi keahlian pengadaan barang dan jasa, dan mereka para anggota panitia lelang tersebut baru pertama kali menjadi anggota panitia lelang;

- Bahwa sebelum dilakukan evaluasi pelelangan, terdapat titipan dari Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Maluku Barat Daya yaitu Ir.JOHN TANGKUMAN kepada Ketua Panitia Lelang S.F. RUPILU untuk memenangkan peserta tertentu yaitu Terdakwa SUNARKO selaku Direktur PT. BINA PRIMA TARUNA untuk Pekerjaan Konstruksi Runway Bandara Moa dan NIKOLAS PAULUS, ST. MT untuk Pekerjaan Konsultan Pengawasan proyek tersebut;

- Bahwa proses lelang pengadaan penyedia barang jasa Pekerjaan Pembangunan Konstruksi runway Bandara Moa Tiakur (Bandara JOS ORNO IMSULA) tahun 2012 tersebut masih dilakukan secara manual dengan sistem pasca kualifikasi;

- Bahwa dalam proses lelang pengadaan penyedia barang/jasa proyek Pekerjaan Pembangunan Konstruksi Runway Bandara Moa Tiakur (Bandara JOS ORNO IMSULA) tahun 2012 tersebut terdapat 5 (lima) Perusahaan yang mendaftar, yaitu :

1) PT. TARAWESI ARTA MEGA AMBON,

2) PT. BILIAN RAYA AMBON,

3) PT. WINDU TUNGGAL MANDIRI AMBON,

4) PT. BINA PRIMA TARUNA KSO PT. POLARIS JAYA SAKTI AMBON, dan

5) PT. BINARTHINDO ADISTANA ABADI AMBON.

- Bahwa pada tanggal 12 Juni 2012 dilakukan kegiatan penjelasan pekerjaan (Aanwisjing) bertempat di Kantor Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Maluku Barat Daya di Wonrely, dan rekanan yang hadir ada 4 (empat) perusahaan adalah :

1) PT. BINA PRIMA TARUNA KSO PT. POLARIS JAYA SAKTI AMBON (MARMON NIRWANTORO (mewakili KSO/JO),

2) PT. BINARTHINDO ADISTANA ABADI AMBON (TEMES / Direktur),

3) PT. TARAWESI ARTA MEGA AMBON (AZIZ L./Direktur),

4) PT. WINDU TUNGGAL MANDIRI AMBON (JAMES NIO / Direktur).

- Bahwa kemudian tanggal 19 Juni 2012 dilaksanakan kegiatan pemasukan dan pembukaan penawaran, dan yang memasukkan penawaran ada 3 (tiga) perusahaan, yaitu :

1) PT. BINA PRIMA TARUNA KSO PT. POLARIS JAYA SAKTI AMBON dengan penawaran harga sebesar Rp. 19.480.314.900,- ,

2) PT. PARAWESI ARTA MEGA AMBON dengan penawaran harga sebesar Rp. 19.496.981.000,-,

3) PT. BINARTHINDO ADISTANA ABADI AMBON dengan penawaran harga sebesar Rp. 19.485.264.000,-

- Pada tanggal 22 Juni 2012 dilaksanakan Evaluasi Administrasi, Evaluasi teknis, dan Evaluasi Harga, dan berdasarkan Evaluasi Administrasi, terdapat 2 (dua) perusahaan yang lulus yaitu PT. BINA PRIMA TARUNA KSO PT. POLARIS JAYA SAKTI AMBON dan PT. PARAWESI ARTA MEGA AMBON, sedangkan 1 (satu) perusahaan lainnya tidak lulus dalam evaluasi administrasi yaitu PT. BINARTHINDO ADISTANA ABADI AMBON karena tidak melampirkan sertifikat badan usaha (SBU);

- Bahwa selanjutnya dilakukan Evaluasi Teknis terhadap 2 (dua) perusahaan yang lulus Evaluasi Administrasi, dan dari hasil Evaluasi Teknis terdapat 1 (satu) perusahaan yang gugur yaitu PT. TARAWESI ARTA MEGA AMBON, karena tidak menyampaikan spesifikasi teknis dalam dokumen lelang, sedangkan 1 (satu) perusahaan lainnya lulus Evaluasi Teknis yaitu PT. BINA PRIMA TARUNA KSO PT. POLARIS JAYA SAKTI AMBON, kemudian dilakukan Evaluasi Harga terhadap perusahaan yang lulus Evaluasi Teknis yaitu PT. BINA PRIMA TARUNA KSO PT. POLARIS JAYA SAKTI AMBON, setelah itu dilakukan Evaluasi Kualifikasi terhadap perusahaan yang lulus Evaluasi Harga yaitu PT. BINA PRIMA TARUNA KSO PT. POLARIS JAYA SAKTI AMBON;

- Bahwa anggota panitia lelang dalam melakukan pemeriksaan/evaluasi baik evaluasi administrasi maupun teknis kurang menguasai karena yang mempunyai pengalaman adalah ketua Panitia lelang dan anggota panitia lelang hanya mengikuti dan atas dasar perintah dan atas petunjuk dari Ketua Panitia lelang SEMUEL SALMON FREDRICH RUPILU, ST yang sebelumnya sudah mendapat perintah dari Ir. JOHN TANGKUMAN untuk memenangkan peserta tertentu yaitu Terdakwa SUNARKO (Direktur PT. BINA PRIMA TARUNA) untuk Pekerjaan Konstruksi Runway Bandara Moa dan NIKOLAS PAULUS, ST. MT untuk Pekerjaan Konsultan Pengawasan Proyek tersebut;

- Bahwa dalam rangka memenangkan PT. BINA PRIMA TARUNA KSO PT. POLARIS JAYA SAKTI AMBON tersebut Panitia lelang dalam melakukan evaluasi administrasi menyatakan bahwa PT. BINA PRIMA TARUNA KSO PT. POLARIS JAYA SAKTI AMBON memenuhi syarat berdasarkan ketentuan Pasal 20 Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa pemerintah Pasal 20, yaitu dengan melihat profil dari perusahaan yang melakukan kerja sama operasi (KSO) / joint operation (JO) dalam hal ini PT. POLARIS JAYA SAKTI AMBON;

- Bahwa ketentuan Pasal 20 Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tentang PengadaanBarang/Jasa pemerintah tersebut berbunyi sebagai berikut :

Ayat (1) : KD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf h pada Subbidang pekerjaan yang sejenis untuk usaha non kecil dihitung dengan ketentuan sebagai berikut :

Untuk pekerjaan konstruksi, KD sama dengan 3 NPt (Nilai Pengalaman Tertinggi dalam kurun waktu 10 tahun terakhir), dan

Ayat (4) dalam hal kemitraan, yang diperhitungkan adalah KD dari perusahaan yang mewakili kemitraan (leadfirm).

- Bahwa sedangkan ketentuan mengenai kemitraan (KSO/JO) sebagaimana ketentuan Pasal 21 Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa pemerintah :

Ayat (1) dalam hal sifat dan lingkup kegiatan pengadaan barang/jasa terlalu luas atau jenis keahlian yang diperlukan untuk menyelesaikan kegiatan tidak dapat dilakukan oleh 1 penyedia barang/jasa, maka dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa :

a. Diberikan kesempatan yang memungkinkan para penyedia barang/jasa saling bergabung dalam suatu konsorsium atau bentuk kerjasama lain; dan/atau

b. Diberikan kesempatan yang memungkinkan penyedia barang/jasa konsorsium penyedia barang/jasa atau konsorsium penyedia barang/jasa untuk menggunakan tenaga ahli asing.

- Bahwa sesuai ketentuan Pasal 21 Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa pemerintah tersebut bahwa kerjasama atau joint operation di antara penyedia barang/jasa dimungkinkan jika sifat dan lingkup kegiatan pengadaan barang/jasa terlalu luas atau jenis keahlian yang diperlukan untuk menyelesaikan kegiatan tidak dapat dilakukan oleh 1 penyedia barang/jasa.

- Bahwa Pekerjaan Pembangunan Konstruksi Runway Bandara Moa Tiakur (Bandara JOS ORNO IMSULA) tahun 2012 tersebut menurut sifat dan lingkup kegiatan pengadaan barang/jasa dapat dilakukan oleh 1 penyedia barang/jasa dan tidak memerlukan adanya kerjasama /konsorsium di antara beberapa penyedia barang/jasa. Hal tersebut terlihat bahwa peserta lelang lainnya merupakan perusahaan tunggal dan tidak melakukan joint operation, karena perusahaan-perusahaan tersebut telah memiliki kualifikasi sesuai bidang dan memiliki pengalaman pekerjaan dalam konstruksi Runway Bandara, sedangkan PT. BINA PRIMA TARUNA perusahaan milik Terdakwa SUNARKO tidak memiliki pengalaman dalam pekerjaan konstruksi runway bandara.

- Bahwa dalam proses lelang pengadaan penyedia barang/jasa Pekerjaan Pembangunan Konstruksi Runway Bandara Moa Tiakur (Bandara JOS ORNO IMSULA) tahun 2012 tersebut ditemukan adanya indikasi rekayasa atau pengaturan dalam menentukan pemenang lelang, karena ternyata PT. TARAWESI ARTA MEGA AMBON secara resmi tidak pernah mengikuti proses lelang, namun perusahaan tersebut digunakan oleh saksi BANJARNAHOR yang membuat penawaran dan menyiapkan seluruh dokumen untuk proses lelang, sedangkan Direktur Utama PT. TARAWESI ARTA MEGA AMBON saksi YANY TJOWASI, SE hanya menandatangani dan membubuhi stempel perusahaan, dan atas permintaan saksi BANJARNAHOR menyerahkan fotocopy akta pendirian perusahaan, NPWP, TDR, KTA Gapeknas kepada BANJARNAHOR;

- Bahwa sesuai foto copy formulir pendaftaran dan pengambilan dokumen pengadaan/lelang tertanggal 09 Juni 2012 atas nama PT. TARAWESI ARTA MEGAH Ambon yang bertanda tangan adalah AZIZ L, namun ternyata Direktur Utama PT. TARAWESI ARTA MEGA AMBON YANY TJOWASI, SE tidak kenal dengan AZIZ L dan AZIZ L bukan pengurus perusahaan atau karyawan PT. TARAWESI ARTA MEGA AMBON, namun merupakan orang suruhan saksi BANJARNAHOR untuk mengikuti proses lelang tersebut;

- Bahwa PT. TARAWESI ARTA MEGAH Ambon mempunyai sertifikat badan usaha untuk pekerjaan konstruksi bandara dan sudah mempunyai pengalaman kerja dalam bidang konstruksi bandara yaitu proyek pekerjaan Overlaypelapisan Asphalt Runway sepanjang 950 meter Bandara Namrole Pulau Buru sekitar tahun 2010, dan sebenarnya perusahaan tersebut memenuhi syarat administrasi dan teknis untuk ikut tender/lelang Proyek Pembangunan Bandar Udara Jos Orno Imsula Moa Kabupaten Barat Daya TA. 2012, namun gugur dalam tahap evaluasi teknis karena tidak melampirkan spesifikasi teknis dalam dokumen lelang;

- Bahwa dari dokumen penawaran 3 (tiga) perusahaan yang memasukkan penawaran, yaitu :

1) PT. BINA PRIMA TARUNA KSO PT. POLARIS JAYA SAKTI AMBON saat buka sampul Rp. 19.480.314.900,-

2) PT. TARAWESI ARTA MEGA AMBON saat buka sampul Rp.19.496.981.000,-

3) PT. BINARTHINDO ADISTANA ABADI AMBON saat buka sampul Rp.19.485.264.000,-

- Bahwa dari fakta tersebut terlihat bahwa dari harga penawaran ketiga perusahaan tersebut terdapat selisih nilai penawaran tidak terlalu jauh, dan sesuai data koreksi Aritmatik dari nilai penawaran ketiga Perusahaan tersebut, untuk seluruh item Pekerjaan Konstruksi Perkerasan Runway (675 x 23 M) antara penawaran PT. BINA PRIMA TARUNA KSO PT. POLARIS JAYA SAKTI dengan penawaran PT. BINARTHINDO ADISTANA ABADI sama persis yaitu sejumlah Rp.16.965.360.314,50, sedangkan dengan penawaran PT. TARAWESI ARTA MEGA AMBON hanya berbeda pada item tack coat 1 kg/m2 yaitu untuk penawaran PT. BINA PRIMA TARUNA KSO PT. POLARIS JAYA SAKTI dan penawaran PT. BINARTHINDO ADISTANA ABADI senilai Rp. 46.461,24 sedangkan penawaran PT. TARAWESI ARTA MEGA AMBON pada item tack coat 1kg/m2 senilai Rp. 46.752,74;

- Bahwa dari hasil evaluasi administrasi, evaluasi teknis dan evaluasi harga kemudian perusahaan milik Terdakwa SUNARKO yaitu PT. BINA PRIMA TARUNA KSO PT. POLARIS JAYA SAKTI AMBON dinyatakan memenuhi syarat dan dinyatakan sebagai pemenang lelang, selanjutnya Ketua Panitia lelang SF SEMUEL SALMON FREDRICH RUPILU, ST menelpon Ir. JOHN TANGKUMAN yang berada sedang berada di Ambon, dan menyampaikan bahwa sudah dilakukan Evaluasi dan yang memenuhi syarat adalah PT. BINA PRIMA TARUNA KSO PT. POLARIS JAYA SAKTI AMBON;

- Bahwa dalam proses lelang penyedia jasa Pekerjaan Konsultan Pengawasan Proyek Pembangunan Landasan Pacu (Runway) Bandar Udara Jos Orno Imsula Moa Kabupaten Maluku Barat Daya Tahun 2012, terdapat beberapa perusahaan yang mendaftar dan memasukkan penawaran, namun hanya terdapat 2 (dua) orang, yang terlibat dalam proses tersebut, salah satuya adalah NIKOLAS PAULUS, ST. MT (Terdakwa dalam berkas terpisah).

- Bahwa sesuai dokumen lelang pengadaan penyedia jasa konsultan pengawasan Proyek Pembangunan landasan pacu (Runway) Bandar Udara Jos Orno Imsula Moa Kabupaten Maluku darat Daya Tahun 2012, NIKOLAS PAULUS, ST. MT bukan merupakan Direktur ataupun Kuasa Direktur dari perusahaan yang mengikuti proses lelang pengadaan penyedia jasa Pekerjaan Konsultan Pengawasan Proyek Pembangunan Landasan Pacu (Runway) Bandar Udara Jos Orno Imsula Moa Kabupaten Maluku darat Daya Tahun 2012 tersebut;

- Bahwa NIKOLAS PAULUS, ST. MT terlibat dalam proses lelang tersebut untuk mengurus kepentingannya untuk menjadi pemenang lelang dengan menggunakan perusahaan CV Dwi Putra Pratama, karena perusahaan milik NIKOLAS PAULUS (CV. Thorchive Engineering) tidak lolos dalam proses prakualifikasi untuk lelang pekerjaan Konsultansi Supervisi/ Pengawasan Konstruksi Pembangunan Bandara Moa, sehingga NIKOLAS PAULUS, ST. MT menggunakan CV. Dwiputra Pratama, sebagai perusahaan bendera dan dibuat perjanjian secara tertulis antara NIKOLAS PAULUS dan KAREL WAIRISAL selaku Direktur CV. Dwiputra Pratama, yang pada pokoknya mengatur :

a) Seluruh proses adminitrasi akan tetap dibuat dan ditandatangani oleh direktur CV Dwi Putra Pratama;

b) Apabila ditunjuk sebagai pemenang, maka seluruh tugas dan kewajiban yang disepakati dalam kontrak kerja adalah menjadi tanggungjawab saya;

c) Bapak Karel akan melakukan pengawasan penuh termasuk hak memeriksa keuangan, perintah pembelian, tanda terima, daftar peralatan dan tenaga kerja, surat menyurat dll;

- Bahwa tanda tangan pada kolom atas nama K. WAIRISAL (Direktur utama CV Dwi Putra Pratama) pada berita acara klarifikasi dan negosiasi Pekerjaan Supervisi/ Pengawasan Konstruksi Pembangunan Bandara Moa No. 15/Pan.PBJ/Dishubkominfo/P-S-BM/VII/2012 tanggal 14 Juli 2012, dan daftar hadir klarifikasi dan negosiasi tanggal 14 Juli 2012 tersebut dipalsukan oleh NIKOLAS PAULUS, ST. MT .

- Bahwa setelah ditetapkan pemenang lelang penyedia barang/jasa pekerjaan Pembangunan Kontruksi Runway Bandara MOA Tahun Anggaran 2012 selanjutnya dibuat Surat Perjanjian Pemborongan Pekerjaan Nomor 552/530/PKBM/VII/2012 tanggal 21 Juli 2012 yang ditandatangani oleh Pengguna Anggaran (PA) Ir. JOHN TANGKUMAN dan Kuasa KSO PT Polaris Jaya Sakti – PT Bina Prima Taruna (JO/kerjasama operasional) MARMON NIWANTORO, ST. dengan nilai kontrak sebesar Rp. 19.480.314.000,-, dan surat perjanjian pemborongan pekerjaan tersebut yang pada pokoknya mengatur :

- Sesuai pasal 6 jangka waktu pelaksanaan kontrak, seluruh pekerjaan harusdiselesaikan dan diserahkan kepada pihak pertama oleh pihak kedua dalam waktu 150 hari kalender terhitung sejak dikeluarkan SPMK (sejak tanggal 21 Juli 2012 s/d tanggal 21 Desember 2012).

- Sesuai Pasal 9 tentang prosedur pembayaran ditentukan :

1) Angsuran kesatu dibayarkan 30% dari nilai kontrak sebesar Rp. 5.844.094.200,- dan dikurangi 30% dari uang muka setelah pihak kedua menyampaikan kemajuan pekerjaan 30% (Rp. 4.675.275.360,-);

2) Angsuran kedua dibayarkan 40% dari nilai kontrak sebesar Rp. 7.792.125.600,- dan dikurangi 40% dari uang muka setelah pihak kedua menyampaikan kemajuan pekerjaan 70% ( Rp. 6.233.700.480,-);

3) Angsuran ketiga dibayarkan 25% dari nilai kontrak sebesar Rp 4.870.078.500,- dan dikurangi 30% dari uang muka setelah pihak kedua menyampaikan kemajuan pekerjaan 100% . ( Rp. 3.701.259.660,-);

4) Angsuran keempat dibayarkan 5% dari nilai kontrak sebesar Rp. 974.015.700,- dan dibayarkan setelah masa pemeliharaan selesai;

- Bahwa atas ditetapkannya CV. Dwiputra Pratama sebagai pemenang lelang Pekerjaan Jasa Konsultansi Supervisi/ Pengawasan Konstruksi Pembangunan Bandara Moa Tahun Anggaran 2012, kemudian dibuat Surat Perjanjian (Kontrak) Paket Pekerjaan Jasa Konsultansi : Supervisi/ Pengawasan Konstruksi Pembangunan Bandara Moa nomor : 550/689/2012 tanggal 08 Desember 2012 yang ditandatangani oleh Ir. JOHN TANGKUMAN selaku Pengguna Anggaran (PA) dengan K. WARAISAL sebagai Direktur CV. Dwi Putra Pratama, yang pada pokoknya menyepakati nilai kontrak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Hasil Klarifikasi dan Negosiasi Teknis dan Biaya adalah sebesar Rp. 499.000.000,- (empat ratus sembilan puluh sembilan juta rupiah), dengan jangka waktu Kontrak 150 hari kalender berlaku efektif terhitung sejak tanggal 28 Juli 2012 sampai dengan tanggal 28 Desember 2012;

- Bahwa kenyataan di lapangan Pekerjaan Pembangunan Kontruksi Runway Bandara MOA yang dilaksanakan oleh Kontraktor PT Polaris Jaya Sakti –PT Bina Prima Taruna (JO/ Kerjasama Operasional) dengan Leader Firm PT Polaris Jaya Sakti tersebut dikerjakan sendiri oleh PT Bina Prima Taruna dengan tidak melibatkan sama sekali PT Polaris Jaya Sakti, kecuali untuk hal-hal yang bersifat administratif yaitu dokumen kontrak, permohonan pencairan termyn yang melibatkan MARMON NIWANTORO, ST sebagai kuasa KSO untuk menandatangani dokumen tersebut.

- Bahwa kenyataan di lapangan Pekerjaan Supervisi/ Pengawasan Pembangunan Kontruksi Runway Bandara MOA dilakukan oleh NIKOLAS PAULUS, ST. MT yang tidak memiliki kaitan legal dengan CV. Dwiputra Pratama, karena NIKOLAS PAULUS, ST. MT bukan merupakan Direktur ataupun Kuasa Direktur CV. Dwiputra Pratama, dan tidak memiliki kemampuan melakukan pekerjaan tersebut;

- Bahwa di lapangan Pekerjaan Konsultansi Supervisi/ Pengawasan Konstruksi Pembangunan Bandara Moa dilaksanakan oleh YANTJIE NOYA, ST selaku Site Supervisi, yang mana ternyata YANTJIE NOYA, ST tidak memiliki pengalaman dalam Pekerjaan Pembangunan Konstruksi Runway Bandar Udara, dan hanya memiliki pengalaman dalam pekerjaan konstruksi pembangunan jalan.

- Bahwa pada periode Desember 2012 yang mana jangka waktu kontrak akan berakhir tanggal 21 Desember 2012 pencapaian prestasi pekerjaan oleh kontraktor PT Bina Prima Taruna baru sekitar belasan % berupa pekerjaan penimbunan dan pemadatan sirtu, pembuatan direksi kit, dan penimbunan material batu pecah.

- Bahwa atas progres pekerjaan di lapangan yang terlambat tersebut saksi REYN KAINAMA selaku PPTK telah menyampaikan teguran :

_-_Ba_t_a_s_w_a_ktu_pe_l_a_ks_a_na_a_n_p_a_d_a_pe_r_t_en_g_a_h_a_n_A_g_u_st_u_s₂₀₁₂_,_b_a_h_w_a_a_g_a_rsegera dilakukan mobilisasi alat dan BBM karena situasi sudah mulai gelombang, dan sebenarnya dalam bulan Agustus ada waktu-waktu teduh untuk berlabuh dan mobilisasi alat dan BBM ;

-_T_e_g_u_r_a_n_a_k_h_ir_A_g_u_st_u_s,_P_P_T_K_m_i_n_ta_a_g_a_r_pe_r_a_l_a_t_a_n_d_i_g_an_ti_da_n_d_it_a_m_b_a_h_,namun baru direspon sekitar September akhir/awal Oktober baru ditambah dump truk 1, excavator 1, grader 1.

- Namun demikian, justru Terdakwa SUNARKO selaku Direktur PT Bina Prima Taruna berencana mengajukan pencairan dana termyn I dengan nilai 30% ;

- Bahwa atas rencana pengajuan pencairan dana termyn I dengan nilai 30% oleh Terdakwa SUNARKO (Direktur PT Bina Prima Taruna) tersebut dilakukan rapat kecil yang diikuti oleh : YANTJE NOYA (Konsultan Pengawas), MARTHEN KAKYAI (Direksi teknik), REYN KAINAMA (PPTK), dan YUDI KAMLAI (Pelaksana Kontraktor di lapangan) sekitar awal Desember 2012 bertempat di Direksi Kit PT Bina Prima Taruna di Moa, dan dalam pembicaraan disepakati bahwa rencana pengajuan pencairan termyn I tidak bisa dilaksanakan, dan akan disarankan kepada Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika, Kab. Maluku, Barat Daya Ir. JOHN TANGKUMAN untuk dilakukan pemutusan kontrak, karena kenyataan di lapangan armada yang disediakan kontraktor jumlahnya kurang hanya ada 3 truk, dan 2 excavator, grader 1 unit, buldozer kecil/ mini, bomag/ stomwalsh dan alat sering rusak, sehingga senyatanya persediaan peralatan oleh PT Bina Prima Taruna tidak sesuai dengan yang ditawarkan dalam lelang sehingga tidak memadai;

- Bahwa atas usulan yang disampaikan berdasarkan hasil rapat kecil yang diikuti oleh : YANTJE NOYA (Konsultan Pengawas), MARTHEN KAKYAI (Direksi teknik), REYN KAINAMA (PPTK), dan YUDI KAMLAI (pelaksana kontraktor di lapangan) tersebut, ternyata Ir. JOHN TANGKUMAN selaku Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika, Kab. Maluku Barat Daya yang menjabat Pengguna Anggaran (PA) dan melaksanakan tugas sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) justru menunjukkan kepada PPTK saksi REYN KAINAMA adanya surat permohonan addendum perpanjangan waktu kontrak yang diajukan oleh kontraktor sesuai surat No. 005/PT.PJS-PT.BPT JO/XI/2012 tanggal 26 Nopember 2012 dengan alasan : dokumen BMKG tentang larangan berlayar karena gelombang, surat keterangan Camat tentang Penyelesaian sengketa lahan, dan Ir. JOHN TANGKUMAN memerintahkan PPTK saksi REYN KAINAMA untuk mengkaji permohonan addendum tersebut dan untuk mempersiapkan konsep addendum perpanjangan waktu kontrak dengan PT. BINA PRIMA TARUNA dengan PT. POLARIS JAYA SAKTI AMBON tersebut, lamanya waktu dihitung berdasarkan bukti-bukti data BMKG dan surat keterangan Camat;

- Bahwa walaupun sudah disampaikan bahwa addendum perpanjangan waktu kontrak tidak bisa diberikan, namun Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika, Kab. Maluku Barat Daya Ir. JOHN TANGKUMAN tetap memerintahkan dibuat konsep addendum perpanjangan waktu kontrak dengan PT. BINA PRIMA TARUNA jo PT. POLARIS JAYA SAKTI AMBON, dan selanjutnya oleh Ir. JOHN TANGKUMAN diberikan addendum perpanjangan waktu Nomor : 551/709/2012 tanggal 14 Desember 2012 yang memberikan perpanjangan waktu selama 60 hari kalender dari 14 Desember 2012 s/d 14 Pebruari 2013;

- Bahwa perbuatan Ir. JOHN TANGKUMAN memberikan addendum perpanjangan waktu I tersebut bertentangan dengan ketentuan Pasal 93 Perpres No. 54 Tahun 2010 sebagaimana dirubah dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Perpres No. 54 Tahun 2010 yang mengatur :

a) pertama, mengatur tentang ketentuan pemutusan Kontrak secara sepihak oleh PPK (Pejabat Pembuat Komitmen);

b) kedua, mengatur tentang tindakan yang dilakukan oleh PPK setelah dilakukan pemutusan kontrak karena kesalahan Penyedia. Berikut kutipan lengkap isi pasal 93 ayat (1) dan (2);

1) Pasal 93 ayat (1), PPK dapat memutuskan Kontrak secara sepihak, apabila:

a. kebutuhan barang/jasa tidak dapat ditunda melebihi batas berakhirnya kontrak :

a.1. berdasarkan penelitian PPK, Penyedia Barang/Jasa tidak akan mampu menyelesaikan keseluruhan pekerjaan walaupun diberikan kesempatan sampai dengan 50 hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan untuk menyelesaikan pekerjaan;

a.2. setelah diberikan kesempatan menyelesaikan pekerjaan sampai dengan 50 hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan, Penyedia Barang/Jasa tidak dapat menyelesaikan pekerjaan;

b. Penyedia Barang/Jasa lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan;

c. Penyedia Barang/Jasa terbukti melakukan KKN, kecurangan dan/atau pemalsuan dalam proses Pengadaan yang diputuskan oleh instansi yang berwenang; dan/atau

d. pengaduan tentang penyimpangan prosedur, dugaan KKN dan/atau pelanggararan persaingan sehat dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa dinyatakan benar oleh instansi yang berwenang.

2) Penjelasan Pasal 93 ayat (1) huruf b: “Adendum bukti perjanjian dalam hal ini hanya dapat dilakukan untuk mencantumkan sumber dana dari dokumen anggaran Tahun Anggaran berikutnya atas sisa pekerjaan yang akan diselesaikan (apabila dibutuhkan). Masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan untuk Pekerjaan Konstruksi disebut juga Provisional Hand Over”. Berdasarkan Penjelasan tersebut, PPK dan Penyedia diharuskan melakukan addendum bukti perjanjian apabila waktu keterlambatan selama 50 hari kalender akan melewati batas akhir tahun anggaran. Hal yang perlu diadendum hanyalah sumber dana untuk sisa pekerjaan yang belum terbayarkan pada tahun anggaran berkenaan. Pembiayaan penyelesaian sisa pekerjaan tersebut bersumber dari dokumen anggaran tahun anggaran berikutnya. Prosedur dan mekanisme penganggaran terhadap sisa pekerjaan pada tahun anggaran berkenaan yang dibebankan pada dokumen anggaran tahun anggaran berikutnya mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- Bahwa Tindakan PPK atas Pemutusan kontrak secara sepihak akibat kesalahan Penyedia diatur pada Pasal 93 Ayat (2): “Dalam hal pemutusan Kontrak dilakukan karena kesalahan Penyedia Barang/Jasa, maka PPK melakukan tindakan berupa: a. Jaminan Pelaksanaan dicairkan; b. sisa Uang Muka harus dilunasi oleh Penyedia Barang/Jasa atau Jaminan Uang Muka dicairkan; c. Penyedia Barang/Jasa membayar denda; dan d. Barang/Jasa dimasukkan dalam Daftar Hitam”. Tindakan pada huruf a, b, dan c bersifat situasional, sedangkan huruf d bersifat mengikat;

- Bahwa walaupun sudah diberikan addendum perpanjangan waktu I selama 60 hari kalender dari 14 Desember 2012 s/d 14 Pebruari 2013, namun pihak PT. BINA PRIMA TARUNA selaku Kontraktor Pekerjaan di lapangan tidak mampu menyelesaikan pekerjaan sesuai jangka waktu dalam addendum kontrak, dan mengajukan permohonan addendum II sesuai surat No. 007/PT.PJS-.T.BPT JO/2013 tanggal 07 Pebruari 2013, permohonan addendum tersebut disetujui oleh Ir. JOHN TANGKUMAN selaku Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika, Kab. Maluku, Barat Daya yang menjabat Pengguna Anggaran dan melaksanakan tugas sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) tanpa mempertimbangkan kemampuan PT. BINA PRIMA TARUNA dalam menyelesaikan pekerjaan sesuai kontrak, dan dibuat surat perjanjian tambahan/addendum II Nomor : 553/10.a/2013 tanggal 11 Pebruari 2013 yang memberikan perpanjangan waktu selama 60 hari kalender dari tanggal 11 Pebruari 2013 s/d 14 April 2013;

- Bahwa setelah diberikan addendum perpanjangan waktu II selama 60 hari kalender dari tanggal 11 Pebruari 2013 s/d 14 April 2013 tersebut, PT. BINA PRIMA TARUNA selaku kontraktor pekerjaan konstruksi runway bandara Moa tidak dapat menyelesaikan pekerjaan 100% sesuai spesifikasi teknis dan volume yang tercantum dalam kontrak, dan capaian prestasi pekerjaan masih sekitar 30% dari kontrak;

- Bahwa menjelang berakhirnya waktu addendum perpanjangan waktu II tanggal 14 April 2013, sekitar April 2013 Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika, Kab. Maluku Barat Daya Ir. JOHN TANGKUMAN menyampaikan bahwa sudah berkoordinasi dengan BPKP Perwakilan Maluku di Ambon dan menjelaskan bahwa denda keterlambatan maksimal yang dapat dikenakan kepada kontraktor sebesar 5% dari nilai kontrak, dan atas kondisi PT. BINA PRIMA TARUNA tidak dapat menyelesaikan pekerjaan 100% sesuai spesifikasi teknis dan volume yang tercantum dalam kontrak, dan capaian prestasi pekerjaan masih sekitar 30% dari kontrak, Ir. JOHN TANGKUMAN selaku Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika, Kab. Maluku Barat Daya yang menjabat Pengguna Anggaran dan melaksanakan tugas sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) tidak melakukan pemutusan kontrak, namun tetap memberikan waktu kepada kontraktor PT. BINA PRIMA TARUNA untuk tetap melaksanakan pekerjaan, walaupun ternyata keterlambatan setelah adanya addendum II tersebut jika dihitung denda keterlambatan sebesar 1 permil/hari dari nilai kontrak sebesar Rp. 19.500.000.000,- tersebut untuk 1 hari keterlambatan akan dikenakan denda sekitar Rp. 19.000.000,- dan untuk keterlambatan waktu selama sekitar 5 bulan nilainya sekitar Rp. 2,5 milyar (melebihi batas denda maksimal 5%);

- Bahwa pada saat Ir. JOHN TANGKUMAN selaku Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika, Kab. Maluku Barat Daya menjabat Pengguna Anggaran dan melaksanakan tugas sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) sampai dengan Agustus 2013, telah dilakukan pembayaran dana pekerjaan konstruksi Proyek Pembangunan landasan pacu (Runway) Bandar Udara Jos Orno Imsula Moa Kabupaten Maluku darat Daya ke rekening kontraktor pada Bank Maluku Cabang Utama Ambon : atas nama MARMON NIWANTORO, ST (Kuasa KSO PT. POLARIS JAYA SAKTI - PT. BINA PRIMA TARUNA) nomor rekening : 0101010928 dengan tahap-tahap sebagai berikut :

1) Pencairan uang muka tanggal 1 Agustus 2012 sebesar 20% dari nilai kontrak senilai Rp. 3.896.062.800,- yang pengajuannya dilampiri : surat permohonan, rincian penggunaan uang muka, surat pernyataan penggunaan uang muka, dan jaminan uang muka, rekening koran ;

2) Pencairan tahap I tanggal 20 Maret 2013 sebesar 30% dari nilai kontrak, dikurangi 30% uang muka dibayarkan sebesar Rp. 4.675.275.360,- , yang pengajuannya dilampiri : surat permohonan, BA Pemeriksaan pekerjaan yang ditandatangani konsultan pengawas, staf teknik, dan mengetahui Kadis Perhubungan, BA Kemajuan pekerjaan yang ditandatangani konsultan pengawas, staf teknik, dan mengetahui Kadis Perhubungan, dilampiri laporan mingguan kemajuan pekerjaan dan dokumentasi, rekomendasi pencairan yang ditandatangani oleh Kadis Perhubungan;

3) Pencairan tahap II tanggal 19 Juni 2013 sebesar 70% dari nilai kontrak, dikurangi 40% uang muka dibayarkan sebesar Rp. 6.233.700.480,- , yang pengajuannya dilampiri : surat permohonan, BA Pemeriksaan pekerjaan yang ditandatangani konsultan pengawas, staf teknik, dan mengetahui Kadis Perhubungan, BA Kemajuan pekerjaan yang ditandatangani konsultan pengawas, staf teknik, dan mengetahui Kadis Perhubungan, dilampiri laporan mingguan kemajuan pekerjaan dan dokumentasi, rekomendasi pencairan yang ditandatangani oleh Kadis Perhubungan;

- Bahwa pada Agustus 2013 jabatan Ir. JOHN TANGKUMAN selaku kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika, Kab. Maluku, Barat Daya yang menjabat Pengguna Anggaran dan melaksanakan tugas sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) digantikan oleh PAULUS MIRU, SH selaku Pelaksana tugas (Plt) berdasarkan Keputusan Bupati Maluku Barat Daya No. 900-167 Tahun 2013 tanggal 13 Agustus 2013 selaku Pengguna Anggaran dan Pejabat Pembuat Komitmen pada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kab. Maluku Barat Daya di Kab. Maluku Barat Daya tersebut juga termasuk untuk proyek pekerjaan pembangunan konstruksi bandara Moa /runway yang dibiayai dari APBD Kab. Maluku Barat Daya Tahun 2012.

- Bahwa Pekerjaan Konstruksi Runway Bandara Moa telah dinyatakan selesai 100% pada tanggal 26 September 2013 sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan nomor : 553/139.c/2013 tanggal 26 September 2013 yang ditandatangani oleh Staf Teknik MARTHEN W KAKIAY dan Konsultan Pengawas YANTJE NOYA, ST mengetahui Plt. Kepala Dinas Perhubungan Kab. MBD P. MIRU, SH.

- Bahwa pada tanggal 28 September 2013 dilakukan proses pembayaran termin ke 3 pencairan 25 % untuk kemajuan pekerjaan 100% , berdasarkan dokumen pengajuan pembayaran 100% yang terdiri dari :

a) Adanya permohonan pencairan dari PT Polaris Jaya Sakti dan PT Bina Prima Taruna jo;

b) Permohonan pencairan dari PPTK ;

c) Berita acara pemeriksaan pekerjaan dari staf teknik dan konsultan pengawasan ;

d) Laporan mingguan kemajuan pekerjaan dari staf teknik, konsultan pengawasan dan PT Polaris Jaya saksi serta PT Bina Taruna jo ;

e) Dokumentasi kemajuan pekerjaan ;

f) Berita acara kemajuan pekerjaan yang dibuat staf teknik dan konsultan pengawasan ;

g) Rekomendasi dari Plt. Kadis Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kab. Maluku Barat Daya tanggal 27 September 2013 ;

h) Berita acara pembayaran tanggal 28 September 2013 yang ditandatangani oleh Plt. Kadis Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kab. Maluku Barat Daya selaku PA dan kuasa KSO sdr. MARWON NIWANTORO, ST. Bahwa Termyn III : sebesar 25 % dari nilai kontrak atau sebesar Rp. 4.870.078.500,00 setelah dikurangi 30 % dari uang muka Rp. 1.168.818.840,- ; PPN sebesar Rp. 336.478.151,- ; PPh sebesar Rp. 100.943.445,- ; pemotongan denda keterlambatan 5 % sebesar Rp. 974.015.700,- ; pajak galian golongan C sebesar Rp. 48.850.000,- sehingga yang dibayarkan sebesar Rp. 2.240.972.364,-.

- Bahwa dilakukan Serah terima pekerjaan tahap pertama (PHO) berdasarkan berita acara nomor 553/146/2013 tanggal 01 Oktober 2013 antara pihak kontraktor kepada Plt. Kadis Perhubungan Kab. MBD selaku Pengguna Anggaran / Pengguna Barang.

- Bahwa pada tanggal 19 Desember 2013 diproses pembayaran termin ke 4 (5 %) / pencairan 5 % untuk pemeliharaan pelaksanaan pembangunan Runway Bandara Moa dengan dilampiri dokumen :

a) Adanya permohonan pencairan dari PT Polaris jaya Saksi dan PT Bina Prima Taruna jo ;

b) Permohonan pencairan dari PPTK ;

c) rekomendasi dari Plt. Kadis Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kab. Maluku Barat Daya tanggal 18 Desember 2013 ;

d) Berita acara pembayaran tanggal 19 Desember 2013 yang ditandatangani oleh Plt. Kadis Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kab. Maluku Barat Daya selaku PA dan kuasa KSO sdr. MARWON NIWANTORO, ST.

e) Ada jaminan pemeliharaandari PT Asuransi Parolamas tanggal 01 Oktober 2013. Termen 4 : sebesar 5% dari nilai kontrak atau sebesar Rp. 974.015.700,00, yang dapat dibayarkan setelah kontraktor menyampaikan jaminan pemeliharaan, dan dikurangi dengan PPN sebesar Rp. 88.546.882,- ; PPh sebesar Rp. 26.564.065,- sehingga jumlah yang dibayarkan sebesar Rp. 858.904.753,-;

- Bahwa dilakukan Serah Terima Akhir pekerjaan (FHO) berdasarkan berita acara nomor : 553/44.f/III/2014 tanggal 01 Maret 2014 antara Kontraktor kepada Plt. Kadis Perhubungan Kab. MBD selaku Pengguna Anggaran / Pengguna Barang.

- Bahwa walapun sudah dilakukan serah terima pekerjaan dan dilakukan pembayaran 100% sesuai tahapan yang ditentukan dalam kontrak, namun ternyata hasil Pekerjaan Konstruksi Runway Bandara Moa oleh PT. BINA PRIMA TARUNA selaku Kontraktor Pekerjaan Konstruksi Runway Bandara Moa di lapangan tidak sesuai spesifikasi dalam kontrak sebagaimana Laporan Penyelidikan Visual Runway Bandara Baru Moa (Kab. Maluku Barat Daya) oleh Dr. Ir. HARMEIN RAHMAN, MT Ahli ITB Bandung, yang mana dari hasil investigasi tersebut ditemukan identifikasi visual :

1) Jika dilihat dari arah Runway 10 terlihat pekerjaan yang dilakukan tidak rata sehingga terlihat bergelombang sepanjang runway (terutama pada critical area memanjang) ;

2) Sambungan pekerjaan hamparan dan pemadatan kurang baik sehingga terlihat kurang rata, hal ini akan berdampak tidak nyaman dan berbahanya take off dan landing pesawat ;

3) Distribusi ukuran agregat terlihat kurang baik, terlihat banyaknya pori pada surface perkerasan dan bentuk agregat yang sebagian bulat/tidak bersudut.

4) Pada pekerjaan coldmilling yang telah dilakukan terdapat permukaan yang tidak rata, sehingga terjadi genangan air/waterponding dan retak pada sambungan ;

5) Pada pekerjaan penghamparan dan pemadatan di as runway terlihat menghasilkan permukaan yang kurang baik, sehingga terjadi gelombang dan terdapat alur seperti roda pada pneumatic roller ;

6) Terdapat sambungan permukaan runway APBD dan APBN yang tidak baik/kurang rapi. Hal ini terlihat dari beda tinggi dari kedua pekerjaan tersebut, ditambah lagi slope/kemiringan sambungan lebih dari 1% ;

7) Terdapat pekerjaan pemadatan yang kurang baik dari sisi kiri dan kanan runway . Hal ini terlihat terdapatnya alur roda pneumatic roller pada surface runway ;

8) Jumlah tanda titik core drill yang ada di lapangan hanya 21 titik, sedangkan berdasarkan laporan hasil pemeriksaan quality control pekerjaan pembangunan lapangan terbang baru Moa berjumlah 57 titik, hal ini terjadi perbedaan antara jumlah titik di laporan quality control dan kondisi bekas core drill di lapangan ;

9) Pada waktu pengambilan sample core drill, terdapat lapisan base berupa batu karang/ agregat yang berbentuk bulat dan tidak bersudut, serta tidak mengandung semen, sedangkan dalam pekerjaan mengandung CTBC;

- Bahwa dari hasil pengujian kepadatan dan ekstraksi AASHTO T.164-74 oleh Laboratorium Rekayasa Jalan dan Lalu lintas Fakultas Teknik Sipil dan Lingkungan Institut Teknologi Bandung diperoleh hasil sebagai berikut :

No. Pen guji an	No. Bend a Uji	Notasi STA	Rerata Ketinggi an Benda Uji (mm)	Berat Isi Benda Uji (gr/cc)	Perse ntase denga n JMF (2,508 gg/cc)	Persen tase denga n JMF (2,190 gg/cc)	Persent ase dengan JMF (2,551 gg/cc)
1	1	0+324 KI 2,5	105,16	2.26	90,2%	103 %	88,6%
2	2	0+450 KI (1)	40,91	2.24	89,5%	102%	88,0%
		0+450 KI (2)	62,41
3	3	0+450 CE(1)	50,58	2.33	92,8%	106%	91,2%
		0+450 CE(2)	87,59
4	4	0+550 CE(1)	53,19	2,33	92,9%	106%	91,3%
		0+550 CE(2)	89,69
5	5	0+645 CE(1)	30,49	2,23	98,5%	99%	98,5%
		0+645CE( 2)	65,34
6	6	0+450 KI 2,5	106,69	2.22	88,5%	101%	87,1%
7	7	0+550 KI (1)	34,62	2,21	88,0%	101%	86,5%
		0+550 KI (2)	51,51
		Rata-rata	64,85	2.26	91,5%	102,7 %	90,2%
		Maks	106,69	2,23	98,5%	106,4 %	98,5%
		Min	30,49	2.21	88,0%	98,5%	86,5%
		SD	26,46	0,05	0,04	0,03	0,04

- Bahwa kualitas pekerjaan konstruksi runway Bandara Baru Moa (Kab. Maluku Barat Daya) yang tidak sesuai dengan spesifikasi teknis yang ditentukan dalam surat perjanjian pemborongan pekerjaan Nomor 552/530/PKBM/VII/2012 tanggal 21 Juli 2012 yang ditandatangani oleh Pengguna Anggaran Ir. JOHN TANGKUMAN dan Kuasa KSO PT. POLARIS JAYA SAKTI - PT. BINA PRIMA TARUNA MARMON NIWANTORO, ST sebagaimana hasil pengujian kepadatan dan ekstraksi AASHTO T.164-74 oleh Laboratorium Rekayasa Jalan dan Lalu lintas Fakultas Teknik Sipil dan Lingkungan Institut Teknologi Bandung tersebut di atas.

- Bahwa hal tersebut terjadi karena Terdakwa SUNARKO bersama-sama Ir. JOHN TANGKUMAN selaku Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika, Kab. Maluku, Barat Daya yang menjabat Pengguna Anggaran dan melaksanakan tugas sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), dan NIKOLAS PAULUS, ST. MT telah melakukan perbuatan melawan hukum, yaitu :

1. Ir. JOHN TANGKUMAN selaku Pengguna Anggaran dan melaksanakan tugas sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) telah melakukan campur tangan/intervensi dalam proses lelang pekerjaan Pembangunan Kontruksi runway (landas pacu) Bandara MOA untuk memenangkan Terdakwa SUNARKO (Direktur CV Bina Prima Taruna) dan lelang Pekerjaan Supervisi/ Pengawasan Konstruksi Pembangunan Bandara Moa (Runway) untuk memenangkan NIKOLAS PAULUS, ST dan hal tersebut bertentangan dengan ketentuan Peraturan Presiden RI Nomor 54 tahun 2010 tentang Pedoman Pengadaan Barang/jasa Pemerintah:

a. Pasal 5 Peraturan Presiden RI Nomor 54 tahun 2010 tentang Pedoman Pengadaan Barang/jasa Pemerintah:

Huruf e :

Bersaing, berarti pengadaan barang/jasa harus dilakukan melalui persaingan yang sehat di antara sebanyak mungkin penyedia barang/jasa yang setara dan memenuhi persyaratan sehingga dapat diperoleh barang/jasa yang ditawarkan secara kompetitif dan tidak ada intervensi, yang mengganggu mekanisme pasar dalam pengadaan barang/jasa.

Huruf f :

Adil/ tidak diskriminatif, berarti memberikan perlakuan yang sama bagi semua calon penyedia barang/jasa dan tidak mengarah memberi keuntungan pada pihak tertentu, dengan tetap memperhatikan kepentingan nasional.

b. Pasal 6 Peraturan Presiden RI Nomor 54 tahun 2010 tentang Pedoman Pengadaan Barang/jasa Pemerintah tentang Etika Pengadaan, Bahwa para pihak yang terkait dalam pengadaan barang/ jasa harus mematuhi etika sebagai berikut :

Huruf b :

Bekerja secara profesional dan mandiri, serta menjaga kerahasiaan dokumen pengadaan barang/jasa yang menuruf sifatnya harus dirahasiakan untuk mencegah terjadinya penyimpangan dalam pengadaan barang/jasa.

Huruf c :

Tidak saling mempengaruhi, baik langsung maupun tidak langsung, yang berakibat terjadinya persaingan tidak sehat.

Huruf e :

Menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan para pihak yang terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung, dalam proses pengadaan barang/jasa.

Huruf f :

Menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan dan kebocoran keuangan negara dalam pengadaan barang/jasa.

Huruf g :

Menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan negara .

c. Pasal 115 ayat 1 Peraturan Presiden RI Nomor 54 tahun 2010 tentang Pedoman Pengadaan Barang/jasa Pemerintah tentang Pengendalian, sebagai berikut :

K/L/D/I dilarang melakukan pungutan dalam bentuk apapun dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa.

d. Pasal 116 Peraturan Presiden RI Nomor 54 tahun 2010 tentang Pedoman Pengadaan Barang/jasa Pemerintah tentang Pengawasan, sebagai berikut :

K/L/D/I wajib melakukan pengawasan terhadap PPK dan ULP/Pejabat pengadaan di lingkungan K/L/D/I masing-masing dan menugaskan aparat pengawasan intern yang bersangkutan untuk melakukan audit sesuai dengan ketentuan.

2. Ir. JOHN TANGKUMAN selaku Pengguna Anggaran dan melaksanakan tugas sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) telah tidak memutuskan kontrak surat perjanjian pemborongan pekerjaan Nomor 552/530/PKBM/VII/2012 tanggal 21 Juli 2012 yang ditandatangani oleh Pengguna Anggaran / PPK Ir. JOHN TANGKUMAN dan Kuasa KSO Marmon Niwantoro, ST, walaupun nyata- nyata telah terjadi penyimpangan dalam pelaksanaan kontrak tersebut, dan memberikan addendum perpanjangan waktu I dan II, hal tersebut bertentangan dengan ketentuan :

1. Pasal 93 Perpres No. 54 Tahun 2010 sebagaimana dirubah dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Perpres No. 54 Tahun 2010 yang mengatur :

a) Pertama, mengatur tentang ketentuan pemutusan Kontrak secara sepihak oleh PPK (Pejabat Pembuat Komitmen);

b) Kedua, mengatur tentang tindakan yang dilakukan oleh PPK setelah dilakukan pemutusan kontrak karena kesalahan Penyedia. Berikut kutipan lengkap isi pasal 93 ayat (1) dan (2) :

2. Pasal 93 ayat (1), PPK dapat memutuskan Kontrak secara sepihak, apabila:

a. kebutuhan barang/jasa tidak dapat ditunda melebihi batas berakhirnya kontrak :

a.1. berdasarkan penelitian PPK, Penyedia Barang/Jasa tidak akan mampu menyelesaikan keseluruhan pekerjaan walaupun diberikan kesempatan sampai dengan 50 hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan untuk menyelesaikan pekerjaan;

a.2. setelah diberikan kesempatan menyelesaikan pekerjaan sampai dengan 50 hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan, Penyedia Barang/Jasa tidak dapat menyelesaikan pekerjaan;

b. Penyedia Barang/Jasa lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan.

c. Penyedia Barang/Jasa terbukti melakukan KKN, kecurangan dan/atau pemalsuan dalam proses Pengadaan yang diputuskan oleh instansi yang berwenang; dan/atau

d. Pengaduan tentang penyimpangan prosedur, dugaan KKN dan/atau pelanggararan persaingan sehat dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa dinyatakan benar oleh instansi yang berwenang .

3. Terdakwa SUNARKO (Direktur CV Bina Prima Taruna) Selaku kontraktor telah mengajukan pencairan dana kepada Ir. JOHN TANGKUMAN selaku Pengguna Anggaran dan melaksanakan tugas sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), dan Ir. JOHN TANGKUMAN Pengguna Anggaran dan melaksanakan tugas sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) telah memproses pembayaran sebagai berikut :

1) Pencairan uang muka tanggal 1 Agustus 2012 sebesar 20% dari nilai kontrak senilai Rp. 3.896.062.800,- yang pengajuannya dilampiri : surat permohonan, rincian penggunaan uang muka, surat pernyataan penggunaan uang muka, dan jaminan uang muka, rekening koran;

2) Pencairan tahap I tanggal 20 Maret 2013 sebesar 30% dari nilai kontrak, dikurangi 30% uang muka dibayarkan sebesar Rp. 4.675.275.360,- , yang pengajuannya dilampiri: surat permohonan, BA Pemeriksaan pekerjaan yang ditandatangani konsultan pengawas, staf teknik, dan mengetahui Kadis Perhubungan, BA Kemajuan pekerjaan yang ditandatangani konsultan pengawas, staf teknik, dan mengetahui Kadis Perhubungan, dilampiri laporan mingguan kemajuan pekerjaan dan dokumentasi, rekomendasi pencairan yang ditandatangani oleh Kadis Perhubungan;

3) Pencairan tahap II tanggal 19 Juni 2013 sebesar 70% dari nilai kontrak, dikurangi 40% uang muka dibayarkan sebesar Rp. 6.233.700.480,- , yang pengajuannya dilampiri : surat permohonan, BA Pemeriksaan pekerjaan yang ditandatangani konsultan pengawas, staf teknik, dan mengetahui Kadis Perhubungan, BA Kemajuan pekerjaan yang ditandatangani konsultan pengawas, staf teknik, dan mengetahui Kadis Perhubungan, dilampiri laporan mingguan kemajuan pekerjaan dan dokumentasi, rekomendasi pencairan yang ditandatangani oleh Kadis Perhubungan; Bahwa dalam memproses pembayaran yang dilakukan oleh Terdakwa SUNARKO mengakibatkan saksi Ir. JOHN TANGKUMAN telah melakukan perbuatan melawan hokum yang melanggar :

a. Pasal 6 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara yang mengatur : Kepala satuan kerja perangkat daerah dalam melaksanakan tugasnya selaku pengguna anggaran pada SKPD yang dipimpinnya berwenang;

a) Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja;

b) Melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;

b. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara yang mengatur :

- Ayat (1) pengguna anggaran / kuasa pengguna anggaran berhak untuk menguji, membebankan pada mata anggaran yang telah disediakan dan memerintahkan pembayaran tagihan-tagihan atas beban APBN/APBD;

-_A_y_a_{t (}₂₎_un_t_u_k_m_e_l_a_ks_ana_k_a_n_k_e_t_e_n_t_u_a_{n t}_e_rs_eb_u_t_p_a_d_a_a_y_a_{t 1}Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran berwenang :

a) Menguji kebenaran materiil surat-surat bukti mengenai hak pihak penagih;

b) Meneliti kebenaran dokumen yang menjadi persyaratan kelengkapan sehubungan dengan ikatan / perjanjian pengadaan barang / jasa;

- Ayat (3) Pejabat yang menandatangani dan / atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN / APBD bertanggungjawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud;

c. Pasal 8 PERPRES Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, yaitu : (1) Pengguna Anggaran / Pengguna Barang memiliki tugas dan kewenangan sebagai berikut : point g mengawasi pelaksanaan anggaran;

d. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, pasal 61 ayat (1) bahwa setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh pihak yang menagih;

e. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah pasal 132 ayat (1) setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah;

4) Terdakwa SUNARKO (Direktur CV Bina Prima Taruna) Selaku kontraktor telah mengajukan pencairan dana kepada PAULUS MIRU, SH selaku Pengguna Anggaran dan melaksanakan tugas sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), dan PAULUS MIRU, SH selaku Pengguna Anggaran dan melaksanakan tugas sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) telah memproses pembayaran sebagai berikut ;

1) Bahwa Termen 3 : sebesar 25% dari nilai kontrak atau sebesar Rp. 4.870.078.500,00 setelah dikurangi 30% dari uang muka Rp. 1.168.818.840,- ; PPN sebesar Rp. 336.478.151,- ; PPh sebesar Rp. 100.943.445,- ; pemotongan denda keterlambatan 5% sebesar Rp. 974.015.700,- ; pajak galian golongan C sebesar Rp. 48.850.000,- sehingga yang dibayarkan sebesar Rp. 2.240.972.364,-.

2) Termen 4 : sebesar 5% dari nilai kontrak atau sebesar Rp. 974.015.700,00, yang dapat dibayarkan setelah kontraktor menyampaikan jaminan pemeliharaan, dan dikurangi dengan PPN sebesar Rp. 88.546.882,- ; PPh sebesar Rp. 26.564.065,- sehingga jumlah yang dibayarkan sebesar Rp. 858.904.753,-.

Bahwa dalam memproses pembayaran yang dilakukan oleh Terdakwa SUNARKO mengakibatkan saksi PAULUS MIRU,SH telah melakukan perbuatan melawan hukum yang melanggar :

a. Pasal 6 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara yang mengatur : Kepala satuan kerja perangkat daerah dalam melaksanakan tugasnya selaku pengguna anggaran pada SKPD yang dipimpinnya berwenang;

a) Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja;

b) Melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;

b. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara yang mengatur :

- Ayat (1) pengguna anggaran / kuasa pengguna anggaran berhak untuk menguji, membebankan pada mata anggaran yang telah disediakan dan memerintahkan pembayaran tagihan-tagihan atas beban APBN/APBD;

- _A_y_a_{t (}₂₎_un_t_u_k_m_e_l_a_ks_ana_k_a_n_k_e_t_e_n_t_u_a_{n t}_e_rs_eb_u_t_p_a_d_a_a_y_a_{t 1}Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran berwenang :

a) Menguji kebenaran materiil surat-surat bukti mengenai hak pihak penagih;

b) Meneliti kebenaran dokumen yang menjadi persyaratan kelengkapan sehubungan dengan ikatan / perjanjian pengadaan barang / jasa;

- Ayat (3) Pejabat yang menandatangani dan / atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN / APBD bertanggungjawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud;

c. Pasal 8 PERPRES Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, yaitu : (1) Pengguna Anggaran / Pengguna Barang memiliki tugas dan kewenangan sebagai berikut : point g mengawasi pelaksanaan anggaran;

d. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, pasal 61 ayat (1) bahwa setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh pihak yang menagih;

e. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah pasal 132 ayat (1) setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah;

- Bahwa perbuatan Terdakwa SUNARKO (Direktur CV Bina Prima Taruna) yang dilakukan dengan melawan hukum tersebut telah memperkaya diri sendiri atau orang lain dalam hal ini diri Terdakwa SUNARKO sendiri selaku Direktur CV Bina Prima Taruna dan telah mengakibatkan Kerugian Keuangan Negara cq Keuangan Pemda Kabupaten Maluku Barat Daya sebesar Rp. 5.720.679.708,64 (lima milyar tujuh ratus dua puluh juta enam ratus tujuh puluh sembilan ribu tujuh ratus delapan rupiah enam puluh empat sen) dengan rincian sebagai berikut :

a. Sesuai perhitungan kerugian keuangan negara oleh BPKP RI sebesar Rp. 2.961.326.618,64 (dua milyar sembilan ratus enam puluh satu juta tiga ratus dua puluh enam ribu enam ratus delapan belas rupiah enam puluh empat sen) dengan perhiungan sebagai berikut :

_PE_RHI_T_UN_GA_N_NI_L_A_I_KE_RU_G_I_A_N_K_E_U_A_N_GA_N_N_E_G_A_R_A_/DAERAH

No	APBD Tahun 2012	APBD Tahun 2012			warga satuan kontrak APBN 2013	Selisih
No	APBD Tahun 2012	satua n	volume	warga satuan	warga satuan kontrak APBN 2013	warga satuan	Jumlah
1	2					=5-6	8=4x7
	Pekerjaan konstruksi Landas Pacu
	Pengukuran awal dan akhir termasuk pembuatan profil design	2
	Sub base course tebal 30 cm CBR >25%	2
	Cement Teated course (CTBC) tebal 20 cm	2	4.950 ,-	96.592,-	90.916,-	05.676 ,40	1.5 79.862.180,-
	Prime coat 2 Kg/M2	2	14.95	5.200,8 0	5.460,4 1	9.740, 39	295 .118.830,50
	Asphalt Teated base (ATB) tebal 5 cm	2	14.95	33.965, 62	09.191, 06	4.774, 56	370 .379.672,00
	Teak Coat 1 Kg/M2	2	14.95	6.461,2 4	2.157,7 7	4.303, 47	363 .336.876,50
	Asphalt concrete (AC) tebal 5 cm	2	14.95	46.776, 97	25.837, 30	0.939, 67	313 .048.066,50
	jumlah 1						2.9 21.745.625,5 0
	Pekerjaan Marking
	pengukuran	2	1.157	.714,13	.582,68	.131,4 5	4.7 80.087,65
	Pengecatan marking	2	1.157	04.450, 00	4.371,4 3	0.078, 57	34. 800.905,49
	Jumlah 2						39. 580.993,14
	Jumlah (1 + 2)						2.9 61.326.618,6 4
	jumlah netto						2.9 61.326.618,6 4

b. Kerugian negara yang timbul akibat keterlambatan dalam penyelesaian pekerjaan :

- Bahwa sesuai pendapat Ahli Keuangan Negara Drs. SISWO SUJANTO, DEA, keterlambatan yang ditoleransi untuk sebuah kontrak, seharusnya, dihitung atas dasar durasi kontrak. Bukan selalu lima puluh hari tanpa memperhatikan durasi kontrak.

- Dengan memperhatikan hal tersebut di satu sisi, dan besaran denda yang dikenakan oleh Pemerintah, yaitu 1/000 per hari, kemudian diperoleh angka yang kemudian dijadikan acuan bahwa denda keterlambatan maksimal 5 % dari nilai kontrak.

- Dalam kaitan ini, yang perlu diperhatikan dari penjelasan di atas, bahwa pada intinya keterlambatan yang diijinkan adalah tidak melebih masa lima puluh hari. Seharusnya, untuk kontrak dimaksud, kecuali kondisi force majeur, sudah selayaknya diputuskan dan tidak boleh dilanjutkan oleh penyedia jasa yang bersangkutan, Karena telah melewati batas toleransi. Sementara itu, dalam kenyataan kontrak tersebut tidak diputuskan. Dengan mengacu pada penjelasan di atas, pengenaan denda melebihi ketentuan (5%) harus tetap dilakukan oleh Pemerintah.

- Bahwa setelah diberikan addendum perpanjangan waktu II s/d tanggal 14 April 2013 tersebut, kontraktor pekerjaan konstruksi runway bandara Moa PT. BINA PRIMA TARUNA baru dapat menyelesaikan pekerjaan berdasarkan berita acara Serah terima pertama (PHO) Pekerjaan konstruksi Runway Bandara Moa nomor 553/146/2013 tanggal 01 Oktober 2013, sehingga keterlambatan setelah adanya addendum II tersebut jika dihitung denda keterlambatan sebesar 1 permil/hari dari nilai kontrak sebesar Rp. 19.480.314.000,- (termasuk PPN 10%) tersebut untuk 1 hari keterlambatan akan dikenakan denda sekitar Rp. 19.480.314,- dan untuk keterlambatan waktu selama 118 (152 - 50) hari nilainya sebesar Rp. 2.298.640.000,- (melebihi batas denda maksimal 5%).

c. Kerugian keuangan negara yang timbul akibat konsultan pengawasan tidak melaksanakan pekerjaan supervisi pengawasan sesuai kontrak.

Bahwa sesuai pendapat Ahli Keuangan Negara Drs. SISWO SUJANTO, DEA, bilamana ternyata rekanan yang bersangkutan tidak melakukan kewajibannya secara layak sesuai dengan hal-hal yang telah disepakati sebagaimana tertuang dalam kesepakatan akan menghilangkan kewajiban pemerintah untuk melakukan pembayaran terhadap tagihan yang dilakukan, bila demikian halnya, maka pengeluaran tersebut tidak dapat dibenarkan, artinya bahwa pengeluaran untuk pembayaran tagihan tersebut tidak seharusnya dilakukan oleh pemerintah, sehingga dengan mengacu pada jawaban sebelumnya terkait definisi kerugian negara, pengeluaran dimaksud akan mengakibatkan terjadinya kerugian negara.

Bahwa adanya pembayaran kepada NIKOLAS PAULUS, ST. MT ke rekening Konsultan pengawas pada Bank Maluku Cabang Utama Ambon : atas nama K. WAIRISAL (Direktur CV Dwi Putra Pratama) nomor rekening : 0101116518 tersebut telah mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp. 460.713.090,- (empat ratus enam puluh juta tujuh ratus tiga belas ribu sembilan puluh rupiah); Atau setidak-tidaknya sesuai hasil audit perhitungan kerugian keuangan negara oleh BPKP RI sebesar Rp. 2.961.326.618,64 (dua milyar sembilan ratus enam puluh satu juta tiga ratus dua puluh enam ribu enam ratus delapan belas rupiah enam puluh empat sen) sebagaimana tersebut di atas;

Perbuatan ia Terdakwa SUNARKO (Direktur CV Bina Prima Taruna) tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-undang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke - 1 jo Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

SUBSIDAIR :

Bahwa ia Terdakwa SUNARKO selaku Direktur PT. BINA PRIMA TARUNA, sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan perbuatan itu bersama- sama dengan Ir. JOHN TANGKUMAN Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kab. Maluku Barat Daya dan menduduki jabatan tersebut periode Tahun 2010 sampai dengan tanggal 02 Agustus 2013 dan menjadi Pengguna Anggaran sekaligus Pejabat Pembuat Komitmen, NIKOLAS PAULUS,ST.MT selaku Direktur CV. Thorchive Engineering) dan PAULUS MIRU, SH selaku Pelaksana tugas (Plt) berdasarkan Keputusan Bupati Maluku Barat Daya No. 900-167 Tahun 2013 tanggal 13 Agustus 2013 selaku Pengguna Anggaran dan Pejabat Pembuat Komitmen pada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kab. Maluku Barat Daya, di Kab. Maluku Barat Daya, sekitar bulan Pebruari tahun 2012 sampai dengan bulan Agustus tahun 2013 atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam periode tahun 2012 sampai dengan tahun 2013, bertempat di kantor Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kab. Maluku Barat Daya di Wonrely, Kabupaten Maluku Barat Daya, Provinsi Maluku atau setidak-tidaknya pada tempat-tempat lain di mana Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut, telah melakukan beberapa perbuatan perhubungan, sehingga dengan demikian harus dipandang sebagai satu perbuatan yang diteruskan, yaitu yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perkonomian Negara, yang mana perbuatan tersebut dilakukan ia Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada Tahun Anggaran 2012, Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Maluku Barat Daya terdapat Pekerjaan Pembangunan Kontruksi Bandara MOA yang bersumber dari APBD Kab. Maluku Barat Daya TA 2012 dengan pagu dana sebesar Rp. 20.000.000.000,- dan diperuntukkan untuk kegiatan :

a. Pekerjaan Pembangunan Konstruksi Runway (Landas Pacu) Bandara MOA dengan pagu dana sebesar Rp. 19.500.000.000,- (Sembilan belas milyar lima ratus juta rupiah) ;

b. Pekerjaan Supervisi/ Pengawasan Konstruksi Pembangunan Bandara Moa (Runway) dengan pagu dana sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) ;

- Bahwa pihak-pihak yang terkait dengan kegiatan tersebut adalah :

a. Pengguna Anggaran (PA) : Ir. JOHN TANGKUMAN (Kepala Dinas Perhubungan, Pariwisata, Komunikasi dan Informasi Kabupaten Maluku Barat Daya).

b. Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) : -

c. Pejabat Pembuat Komitmen : tidak ada / dilaksanakan oleh Terdakwa Ir. JOHN TANGKUMAN (Kepala Dinas Perhubungan, Pariwisata, Komunikasi dan Informasi Kabupaten Maluku Barat Daya).

d. Panitia Pengadaan :

Ketua : SEMUEL SALMON FREDRIK RUPILU.

Sekretaris : G.S. LAIMEHERIWA.

Anggota : J. BALTHAZAR, J.M. SOATOMOLE, FJ. TAKARIA, J. LOSWETAR, J.O. PARINUSA.

e. PPTK : REYN KAINAMA, ST ;

f. Bendahara : J. O. RUMIHIN ;

g. Pelaksana Konstruksi adalah PT. Polaris Jaya Sakti – PT. Bina Prima Taruna jo;

h. Konsultan Supervisi/ Pengawas : NIKOLAS PAULUS, ST. MT. i. Direksi Teknik : MARTHEN KAKIAY;

- Bahwa untuk kepentingan pelaksanaan pelelangan pekerjaan tersebut, Ir. JOHN TANGKUMAN secara informal meminta dibuatkan Rencana Anggaran dan Biaya (RAB) kepada pihak PT. TRIDAYA PAMURTYA Management and Engineering Consultan selaku Konsultan Perencanaan dalam pekerjaan Rencana Teknik Terinci Sisi Udara Bandar Udara Tepa-Moa berdasarkan Surat Perjanjian Pekerjaan (Kontrak) Nomor : 553.1/279/SPK/Phb-MTB/VII-2008 tanggal 11Juli 2008 yang ditandatangani Ir. TRI JOKO WINARNO (Direktur PT. TRIDAYA PAMURTYA Management and Engineering Consultan sebagai pihak Kedua) dan ditandatangani oleh Ir. M. BATLOLONA, MT, Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Maluku Tenggara Barat/Pengguna Anggaran 2007 (sebagai pihak Pertama).

- Bahwa atas permintaan Rencana Anggaran dan Biaya (RAB) tersebut Ir. TRI JOKO WINARNO (Direktur PT. TRIDAYA PAMURTYA Management and Engineering Consultan) meminta kepada stafnya yaitu saksi GUNAWAN untuk membuat RAB, dan selanjutnya saksi GUNAWAN membuat RAB yang disusun berdasarkan standar harga setempat Pemerintah Kaupaten Maluku Barat Daya tahun 2010 dengan ditambah kenaikan sebesar 10% dengan perhitungan sebagai berikut :

N O	URAIAN PEKERJAAN	SAT UAN	PERKIR AAN KUAN TITAS	HARGA SATUAN (Rp)	JUMLAH HARGA (Rp.)
1	2	3	4	5	6
I	PEKERJAAN PERSIAPAN
1 .	Pembuatan Direksi Keet	M2	48,00	1.800.000,00	86.400.000,00
2 .	Papan Nama Proyek	Ls	1,00	750.000,00	750.000,00
3 .	Mobilisasi dan Demobilisasi	Ls	1,00	577.000.000,00	577.000.000,00
Jumlah harga pekerjaan persiapan (masuk pada Rekapitulasi Perkiraan harga pekerjaan)					664.150.000,00
II	PEKERJAAN KONSTRUKSI PERKERASAN Runway (715x23M)
1 .	Pengukuran awal dan akhir termasuk pembuatan profil desaign	M2	16.445,0 0	721.25	11.860.956,25
2 .	Sub Base Course tebal 30cm CBR> 25%	M2	16,445.0 0	107.760,32	1.772.118.528,1 8
3 .	Cement Teated Base Course (CTBC) Tebal 30%	M2	16,445.0 0	386.796,88	6.360.874.685,5 6
4 .	Primje Coat 1Kg/M2	M2	16,445.0 0	61.577,30	1.012.638.698,5 0
5 .	Asphalt Teated Base (ATB) Tebal 5cm	M2	16,445.0 0	221,638,64	3.644.847.494,1 8
6 .	Teak Coat 1Kg/M2	M2	16,445.0 0	44.648,41	734.243.092,74
7 .	Asphalt Concrete (AC) Tebal 5CM	M2	16,445.0 0	235.271,60	3.869.041.423,0 0
Jumlah harga pekerjaan persiapan (masuk pada Rekapitulasi Perkiraan harga pekerjaan)					17.405.624.878, 42
II I	PEKERJAAN MARKING
1 .	Pengukuran	M2	1.166,00	721,25	7840.978,22
2 .	Pengecatan Marking	M2	1.166,00	95.448,25	111.292.754,95
Jumlah harga pekerjaan persiapan (masuk pada Rekapitulasi Perkiraan harga pekerjaan)					112.133.733,17

No	Uraian pekerjaan	Jumlah Harga Pekerjaan (rupiah)
I.	Pekerjaan Persiapan	664.150.000,00
II.	Pekerjaan Konstruksi Perkerasan	17.405.624.878.42
III.	Pekerjaan Marking	112.133.733,17
(A) Jumlah Harga Pekerjaan		18.181.908.611,59
(B) Pajak Pertambahan Nilai (PPN) = 10 % x (A)		1.818.190.861,16
(C) Jumlah Total Harga Pekerjaan = (A) + (B)		20.000.099.472,74
(D) DIBULATKAN		20.000.000.000,00
Terbilang : #DuaPuluhMilyarRupiah#

- Bahwa selanjutnya RAB tersebut diserahkan oleh saksi GUNAWAN kepada Ir. JOHN TANGKUMAN, dan atas dasar RAB yang dibuat oleh saksi GUNAWAN tersebut, selanjutnya oleh Ir. JOHN TANGKUMAN dibuat harga perkiraan sendiri (HPS) pekerjaan Pembangunan Kontruksi Runway (Landas Pacu) Bandara MOA dengan pagu dana sebesar Rp. 19.500.000.000,- sebagai berikut :

N O	URAIAN PEKERJAAN	SA TU AN	PERKIR AAN KUAN TITAS	HARGA SATUAN (Rp)	JUMLAH HARGA (Rp.)
1	2	3	4	5	6
I	PEKERJAAN PERSIAPAN
1.	Pembuatan Direksi Keet	M2	48,00	1.600.000 ,00	76.800.000,00
2.	Papan Nama Proyek	Ls	1,00	600.000,0 0	600.000,00
3.	Mobilisasi dan Demobilisasi	Ls	1,00	538.000.0 00,00	538.000.000,00
Jumlah harga pekerjaan persiapan (masuk pada Rekapitulasi Perkiraan harga pekerjaan)					615.400.000,00
II	PEKERJAAN KONSTRUKSI PERKERASAN Runway (650x23M)
1.	Pengukuran awal dan akhir termasuk pembuatan profil desaign	M2	14.950,0 0	2.067,50	30.909.125,00
2.	Sub Base Course tebal 30cm CBR> 25%	M2	14.950,0 0	143.742,1 8	2.148.945.534, 00
3.	Cement Teated Base Course (CTBC) Tebal 30%	M2	14.950,0 0	396.592,4 0	5.929.056.316, 25
4.	Prime Coat 1Kg/M2	M2	14.950,0 0	65.200,80	974.751.912,16
5.	Asphalt Teated Base (ATB) Tebal 5cm	M2	14.950,0 0	233.965.6 2	3.497.786.044, 10
6.	Teak Coat 1Kg/M2	M2	14.950,0 0	46.461,24	694.595.559,53
7.	Asphalt Concrete (AC) Tebal 5CM	M2	14.950,0 0	246.776,9 7	3.689.315.695, 37
Jumlah harga pekerjaan persiapan (masuk pada Rekapitulasi Perkiraan harga pekerjaan)					16.965.360.186 ,40
III	PEKERJAAN MARKING
1.	Pengukuran	M2	1.157,00	6.714,13	7.768.242,87
2.	Pengecatan Marking	M2	1.157,00	104.450,0 0	120.848.650,00
Jumlah harga pekerjaan persiapan (masuk pada Rekapitulasi Perkiraan harga pekerjaan)					128.616.892,87

Jumlah sesuai Kontrak Rp. 19.480.314.000.000,- .

- Bahwa penyusunan dan penetapan HPS oleh Ir. JOHN TANGKUMAN tersebut telah melakukan perbuatan melawan hukum, yaitu bertentangan dengan ketentuan Pasal 66 ayat (7) Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010.

- Dalam hal pengumpulan informasi untuk penyusunan HPS, harus dilakukan dengan benar dan diperoleh dari sumber yang dapat dipertanggungjawabkan. Dalam penyusunannya, PPK dapat melibatkan tim teknis atau ahli atau siapa saja yang ditugaskan dalam bentuk manajerial organisasi, namun PPK yang tetap bertanggungjawab atas penetapan HPS tersebut.

- Bahwa PPK Dalam menyusun HPS, harus memperhatikan Pasal 66 ayat (7) Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010, yang mengatur bahwa Penyusunan HPS didasarkan pada data harga pasar setempat, yang diperoleh berdasarkan hasil survei menjelang dilaksanakannya Pengadaan, dengan mempertimbangkan sumber-sumber informasi yang telah ditetapkan dalam pasal tersebut. Harga pasar setempat merupakan nilai harga atas barang/jasa sampai pada lokasi barang/jasa tersebut dibutuhkan sesuai dengan rencana. Sehingga sudah mengakomodir kebutuhan atas biaya lainnya, seperti biaya pengiriman, keuntungan dan biaya overhead yang wajar, serta kewajiban atas perpajakan.

- Bahwa Satuan Standar Harga (SSH) yang ditetapkan oleh kepala daerah setempat tidak dipergunakan secara langsung dalam penyusunan HPS. SSH tersebut peruntukannya adalah sebagai acuan untuk menyusun pagu anggaran yang akan dipergunakan dalam membuat dokumen RKA/RKAKL atau DPA/DIPA. Pada saat menyusun HPS, maka PPK kembali mencari informasi pasar seseuai ketentuan Pasal 66 ayat (7) Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010.

- Bahwa akibat HPS yang tidak disusun sesuai ketentuan peraturan perundangan yang berlaku tersebut, apabila diperbandingkan nilai RAB dan kontrak pekerjaan lanjutan konstruksi landasan pacu sepanjang 23 m X 650 m sumber dana APBD Kab. Maluku Barat Daya yang dikerjakan oleh PT Polaris Jaya Sakti –PT Bina Prima Taruna (JO/kerjasama operasional) sebesar Rp. 17.709.377.079,27,- dan pekerjaan lanjutan konstruksi landasan pacu 500 x 23 m termasuk marking di bandar udara Moa dengan nilai kontrak Rp. 11.358.496.433,03,- yang dikerjakan oleh PT Cahaya Mas Perkasa (Direktur TAN LENDI TANAYA) tersebut ditemukan terdapat selisih harga kemahalan antara Dana APBD dengan yang dikerjakan dari _da_n_a_APB_N_y_a_itu_:

Sumbe r dana	Besar dana konstruksi (Rp)	Volume pekerjaa n	Harga satuan /M (Rp)	Total selisih kemahalan harga (Rp) 650 M X Rp. 4.528.198,64
APBD 2012	17.709.377. 079,27	650 M X 23 M	27.245.195,5 1
APBN 2013	11.358.496. 433,03	500 M X 23 M	22.716.996,8 7
Selisih harga satuan			4.528.198,64	2.943.328.700

- Bahwa proses pelelangan pengadaan kontraktor/penyedia barang/ jasa untuk Pekerjaan Konstruksi Landasan Pacu (Runway) Bandar Udara Jos Orno Imsula Moa Kabupaten Maluku darat Daya dan Pekerjaan Konsultan Pengawasan Proyek Pembangunan Landasan Pacu (Runway) Bandar Udara Jos Orno Imsula Moa Kabupaten Maluku darat Daya Tahun 2012 tersebut yang masih dilakukan secara manual, sedangkan pengumuman lelang dilakukan melalui LPSE dan surat kabar.

- Bahwa dalam struktur keanggotaan panitia lelang tersebut hanya Ketua Panitia lelang saksi SEMUEL SALMON FREDRIK RUPILU yang memiliki sertifikasi keahlian pengadaan barang dan jasa, sedangkan seluruh anggota panitia lelang lainnya termasuk Sekretaris Panitia Lelang saksi G. S. LAIMEHERIWA tidak memiliki sertifikasi keahlian pengadaan barang dan jasa, dan mereka para anggota panitia lelang tersebut baru pertama kali menjadi anggota panitia lelang.

- Bahwa sebelum dilakukan evaluasi pelelangan, terdapat titipan dari Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Maluku Barat Daya yaitu Ir.JOHN TANGKUMAN kepada Ketua Panitia Lelang S.F. RUPILU untuk memenangkan peserta tertentu yaitu Terdakwa SUNARKO selaku Direktur PT. BINA PRIMA TARUNA untuk Pekerjaan Konstruksi Runway Bandara Moa dan NIKOLAS PAULUS, ST. MT untuk Pekerjaan Konsultan Pengawasan proyek tersebut .

- Bahwa proses lelang pengadaan penyedia barang jasa Pekerjaan Pembangunan Konstruksi runway Bandara Moa Tiakur (Bandara JOS ORNO IMSULA) tahun 2012 tersebut masih dilakukan secara manual dengan sistem pasca kualifikasi.

- Bahwa dalam proses lelang pengadaan penyedia barang/jasa proyek Pekerjaan Pembangunan Konstruksi Runway Bandara Moa Tiakur (Bandara JOS ORNO IMSULA) tahun 2012 tersebut terdapat 5 (lima) Perusahaan yang mendaftar, yaitu :

1) PT. TARAWESI ARTA MEGA AMBON,

2) PT. BILIAN RAYA AMBON,

3) PT. WINDU TUNGGAL MANDIRI AMBON,

4) PT. BINA PRIMA TARUNA KSO PT. POLARIS JAYA SAKTI AMBON, dan

5) PT. BINARTHINDO ADISTANA ABADI AMBON.

- Bahwa pada tanggal 12 Juni 2012 dilakukan kegiatan penjelasan pekerjaan (Aanwisjing) bertempat di Kantor Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Maluku Barat Daya di Wonrely, dan rekanan yang hadir ada 4 (empat) perusahaan adalah :

1) PT. BINA PRIMA TARUNA KSO PT. POLARIS JAYA SAKTI AMBON (MARMON NIRWANTORO (mewakili KSO/JO),

2) PT. BINARTHINDO ADISTANA ABADI AMBON (TEMES / Direktur),

3) PT. TARAWESI ARTA MEGA AMBON (AZIZ L./Direktur),

4) PT. WINDU TUNGGAL MANDIRI AMBON (JAMES NIO / Direktur).

- Bahwa kemudian tanggal 19 Juni 2012 dilaksanakan kegiatan pemasukan dan pembukaan penawaran, dan yang memasukkan penawaran ada 3 (tiga) perusahaan, yaitu :

1) PT. BINA PRIMA TARUNA KSO PT. POLARIS JAYA SAKTI AMBON dengan penawaran harga sebesar Rp. 19.480.314.900,- ,

2) PT. PARAWESI ARTA MEGA AMBON dengan penawaran harga sebesar Rp.19.496.981.000,-,

3) PT. BINARTHINDO ADISTANA ABADI AMBON dengan penawaran harga sebesar Rp. 19.485.264.000,-

- Pada tanggal 22 Juni 2012 dilaksanakan Evaluasi Administrasi, Evaluasi teknis, dan Evaluasi Harga, dan berdasarkan Evaluasi Administrasi, terdapat 2 (dua) perusahaan yang lulus yaitu PT. BINA PRIMA TARUNA KSO PT. POLARIS JAYA SAKTI AMBON dan PT. PARAWESI ARTA MEGA AMBON, sedangkan 1 (satu) perusahaan lainnya tidak lulus dalam evaluasi administrasi yaitu PT. BINARTHINDO ADISTANA ABADI AMBON karena tidak melampirkan sertifikat badan usaha (SBU).

- Bahwa selanjutnya dilakukan Evaluasi Teknis terhadap 2 (dua) perusahaan yang lulus Evaluasi Administrasi, dan dari hasil Evaluasi Teknis terdapat 1 (satu) perusahaan yang gugur yaitu PT. TARAWESI ARTA MEGA AMBON, karena tidak menyampaikan spesifikasi teknis dalam dokumen lelang, sedangkan 1 (satu) perusahaan lainnya lulus Evaluasi Teknis yaitu PT. BINA PRIMA TARUNA KSO PT. POLARIS JAYA SAKTI AMBON, kemudian dilakukan Evaluasi Harga terhadap perusahaan yang lulus Evaluasi Teknis yaitu PT. BINA PRIMA TARUNA KSO PT. POLARIS JAYA SAKTI AMBON, setelah itu dilakukan Evaluasi Kualifikasi terhadap perusahaan yang lulus Evaluasi Harga yaitu PT. BINA PRIMA TARUNA KSO PT. POLARIS JAYA SAKTI AMBON;

- Bahwa anggota panitia lelang dalam melakukan pemeriksaan/evaluasi baik evaluasi administrasi maupun teknis kurang menguasai karena yang mempunyai pengalaman adalah ketua Panitia lelang dan anggota panitia lelang hanya mengikuti dan atas dasar perintah dan atas petunjuk dari Ketua Panitia lelang SEMUEL SALMON FREDRICH RUPILU, ST yang sebelumnya sudah mendapat perintah dari Ir. JOHN TANGKUMAN untuk memenangkan peserta tertentu yaitu Terdakwa SUNARKO (Direktur PT. BINA PRIMA TARUNA) untuk Pekerjaan Konstruksi Runway Bandara Moa dan NIKOLAS PAULUS, ST. MT untuk Pekerjaan Konsultan Pengawasan Proyek tersebut.

- Bahwa dalam rangka memenangkan PT. BINA PRIMA TARUNA KSO PT. POLARIS JAYA SAKTI AMBON tersebut Panitia lelang dalam melakukan evaluasi administrasi menyatakan bahwa PT. BINA PRIMA TARUNA KSO PT. POLARIS JAYA SAKTI AMBON memenuhi syarat berdasarkan ketentuan Pasal 20 Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa pemerintah Pasal 20, yaitu dengan melihat profil dari perusahaan yang melakukan kerja sama operasi (KSO) / joint operation (JO) dalam hal ini PT. POLARIS JAYA SAKTI AMBON .

- Bahwa ketentuan Pasal 20 Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa pemerintah tersebut berbunyi sebagai berikut :

Ayat (1) : KD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf h pada Subbidang pekerjaan yang sejenis untuk usaha non kecil dihitung dengan ketentuan sebagai berikut :

Untuk pekerjaan konstruksi, KD sama dengan 3 NPt (Nilai Pengalaman Tertinggi dalam kurun waktu 10 tahun terakhir), dan Ayat (4) dalam hal kemitraan, yang diperhitungkan adalah KD dari perusahaan yang mewakili kemitraan (leadfirm).

- Bahwa sedangkan ketentuan mengenai kemitraan (KSO/JO) sebagaimana ketentuan Pasal 21 Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa pemerintah :

Ayat (1) dalam hal sifat dan lingkup kegiatan pengadaan barang/jasa terlalu luas atau jenis keahlian yang diperlukan untuk menyelesaikan kegiatan tidak dapat dilakukan oleh 1 penyedia barang/jasa, maka dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa :

a. Diberikan kesempatan yang memungkinkan para penyedia barang/jasa saling bergabung dalam suatu konsorsium atau bentuk kerjasama lain dan /atau

b. Diberikan kesempatan yang memungkinkan penyedia barang/jasa konsorsium penyedia barang/jasa atau konsorsium penyedia barang/jasa untuk menggunakan tenaga ahli asing.

- Bahwa sesuai ketentuan Pasal 21 Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa pemerintah tersebut bahwa kerjasama atau joint operation di antara penyedia barang/jasa dimungkinkan jika sifat dan lingkup kegiatan pengadaan barang/jasa terlalu luas atau jenis keahlian yang diperlukan untuk menyelesaikan kegiatan tidak dapat dilakukan oleh 1 penyedia barang/jasa.

- Bahwa Pekerjaan Pembangunan Konstruksi Runway Bandara Moa Tiakur (Bandara JOS ORNO IMSULA) tahun 2012 tersebut menurut sifat dan lingkup kegiatan pengadaan barang/jasa dapat dilakukan oleh 1 penyedia barang/jasa dan tidak memerlukan adanya kerjasama /konsorsium di antara beberapa penyedia barang/jasa. Hal tersebut terlihat bahwa peserta lelang lainnya merupakan perusahaan tunggal dan tidak melakukan joint operation, karena perusahaan-perusahaan tersebut telah memiliki kualifikasi sesuai bidang dan memiliki pengalaman pekerjaan dalam konstruksi Runway Bandara, sedangkan PT. BINA PRIMA TARUNA perusahaan milik Terdakwa SUNARKO tidak memiliki pengalaman dalam pekerjaan konstruksi runway bandara.

- Bahwa dalam proses lelang pengadaan penyedia barang/jasa Pekerjaan Pembangunan Konstruksi Runway Bandara Moa Tiakur (Bandara JOS ORNO IMSULA) tahun 2012 tersebut ditemukan adanya indikasi rekayasa atau pengaturan dalam menentukan pemenang lelang, karena ternyata PT. TARAWESI ARTA MEGA AMBON secara resmi tidak pernah mengikuti proses lelang, namun perusahaan tersebut digunakan oleh saksi BANJARNAHOR yang membuat penawaran dan menyiapkan seluruh dokumen untuk proses lelang, sedangkan Direktur Utama PT. TARAWESI ARTA MEGA AMBON saksi YANY TJOWASI, SE hanya menandatangani dan membubuhi stempel perusahaan, dan atas permintaan saksi BANJARNAHOR menyerahkan fotocopy akta pendirian perusahaan, NPWP, TDR, KTA Gapeknas kepada BANJARNAHOR.

- Bahwa sesuai foto copy formulir pendaftaran dan pengambilan dokumen pengadaan/lelang tertanggal 09 Juni 2012 atas nama PT. TARAWESI ARTA MEGAH Ambon yang bertanda tangan adalah AZIZ L, namun ternyata Direktur Utama PT. TARAWESI ARTA MEGA AMBON YANY TJOWASI, SE tidak kenal dengan AZIZ L dan AZIZ L bukan pengurus perusahaan atau karyawan PT. TARAWESI ARTA MEGA AMBON, namun merupakan orang suruhan saksi BANJARNAHOR untuk mengikuti proses lelang tersebut .

- Bahwa PT. TARAWESI ARTA MEGAH Ambon mempunyai sertifikat badan usaha untuk pekerjaan konstruksi bandara dan sudah mempunyai pengalaman kerja dalam bidang konstruksi bandara yaitu proyek pekerjaan Overlaypelapisan Asphalt Runway sepanjang 950 meter Bandara Namrole Pulau Buru sekitar tahun 2010, dan sebenarnya perusahaan tersebut memenuhi syarat administrasi dan teknis untuk ikut tender/lelang Proyek Pembangunan Bandar Udara Jos Orno Imsula Moa Kabupaten Barat Daya TA. 2012, namun gugur dalam tahap evaluasi teknis karena tidak melampirkan spesifikasi teknis dalam dokumen lelang.

- Bahwa dari dokumen penawaran 3 (tiga) perusahaan yang memasukkan penawaran, yaitu :

1) PT. BINA PRIMA TARUNA KSO PT. POLARIS JAYA SAKTI AMBON saat buka sampul Rp. 19.480.314.900,-

2) PT. TARAWESI ARTA MEGA AMBON saat buka sampul Rp. 19.496.981.000,-

3) PT. BINARTHINDO ADISTANA ABADI AMBON saat buka sampul Rp. 19.485.264.000,-

- Bahwa dari fakta tersebut terlihat bahwa dari harga penawaran ketiga perusahaan tersebut terdapat selisih nilai penawaran tidak terlalu jauh, dan sesuai data koreksi Aritmatik dari nilai penawaran ketiga Perusahaan tersebut, untuk seluruh item Pekerjaan Konstruksi Perkerasan Runway (675 x 23 M) antara penawaran PT. BINA PRIMA TARUNA KSO PT. POLARIS JAYA SAKTI dengan penawaran PT. BINARTHINDO ADISTANA ABADI sama persis yaitu sejumlah Rp. 16.965.360.314,50, sedangkan dengan penawaran PT. TARAWESI ARTA MEGA AMBON hanya berbeda pada item tack coat 1 kg/m2 yaitu untuk penawaran PT. BINA PRIMA TARUNA KSO PT. POLARIS JAYA SAKTI dan penawaran PT. BINARTHINDO ADISTANA ABADI senilai Rp. 46.461,24 sedangkan penawaran PT. TARAWESI ARTA MEGA AMBON pada item tack coat 1kg/m2 senilai Rp. 46.752,74.

- Bahwa dari hasil evaluasi administrasi, evaluasi teknis dan evaluasi harga kemudian perusahaan milik Terdakwa SUNARKO yaitu PT. BINA PRIMA TARUNA KSO PT. POLARIS JAYA SAKTI AMBON dinyatakan memenuhi syarat dan dinyatakan sebagai pemenang lelang, selanjutnya Ketua Panitia lelang SF SEMUEL SALMON FREDRICH RUPILU, ST menelpon Ir. JOHN TANGKUMAN yang berada sedang berada di Ambon, dan menyampaikan bahwa sudah dilakukan Evaluasi dan yang memenuhi syarat adalah PT. BINA PRIMA TARUNA KSO PT. POLARIS JAYA SAKTI AMBON.-

- Bahwa dalam proses lelang penyedia jasa Pekerjaan Konsultan Pengawasan Proyek Pembangunan Landasan Pacu (Runway) Bandar Udara Jos Orno Imsula Moa Kabupaten Maluku Barat Daya Tahun 2012, terdapat beberapa perusahaan yang mendaftar dan memasukkan penawaran, namun hanya terdapat 2 (dua) orang, yang terlibat dalam proses tersebut, salah satuya adalah NIKOLAS PAULUS, ST. MT (Terdakwa dalam berkas terpisah).

- Bahwa sesuai dokumen lelang pengadaan penyedia jasa konsultan pengawasan Proyek Pembangunan landasan pacu (Runway) Bandar Udara Jos Orno Imsula Moa Kabupaten Maluku darat Daya Tahun 2012, NIKOLAS PAULUS, ST. MT bukan merupakan Direktur ataupun Kuasa Direktur dari perusahaan yang mengikuti proses lelang pengadaan penyedia jasa Pekerjaan Konsultan Pengawasan Proyek Pembangunan Landasan Pacu (Runway) Bandar Udara Jos Orno Imsula Moa Kabupaten Maluku darat Daya Tahun 2012 tersebut.

- Bahwa NIKOLAS PAULUS, ST. MT terlibat dalam proses lelang tersebut untuk mengurus kepentingannya untuk menjadi pemenang lelang dengan menggunakan perusahaan CV Dwi Putra Pratama, karena perusahaan milik NIKOLAS PAULUS (CV. Thorchive Engineering) tidak lolos dalam proses prakualifikasi untuk lelang pekerjaan Konsultansi Supervisi/ Pengawasan Konstruksi Pembangunan Bandara Moa, sehingga NIKOLAS PAULUS, ST. MT menggunakan CV. Dwiputra Pratama, sebagai perusahaan bendera dan dibuat perjanjian secara tertulis antara NIKOLAS PAULUS dan KAREL WAIRISAL selaku Direktur CV. Dwiputra Pratama, yang pada pokoknya mengatur :

a) Seluruh proses adminitrasi akan tetap dibuat dan ditandatangani oleh direktur CV Dwi Putra Pratama;

b) Apabila ditunjuk sebagai pemenang, maka seluruh tugas dan kewajiban yang disepakati dalam kontrak kerja adalah menjadi tanggungjawab saya;

c) Bapak Karel akan melakukan pengawasan penuh termasuk hak memeriksa keuangan, perintah pembelian, tanda terima, daftar peralatan dan tenaga kerja, surat menyurat dll.

- Bahwa tanda tangan pada kolom atas nama K. WAIRISAL (Direktur utama CV Dwi Putra Pratama) pada berita acara klarifikasi dan negosiasi Pekerjaan Supervisi/Pengawasan Konstruksi Pembangunan Bandara Moa No. 15/Pan.PBJ/Dishubkominfo/P-S-BM/VII/2012 tanggal 14 Juli 2012, dan daftar hadir klarifikasi dan negosiasi tanggal 14 Juli 2012 tersebut dipalsukan oleh NIKOLAS PAULUS, ST. MT .

- Bahwa setelah ditetapkan pemenang lelang penyedia barang/jasa pekerjaan Pembangunan Kontruksi Runway Bandara MOA Tahun Anggaran 2012 selanjutnya dibuat Surat Perjanjian Pemborongan Pekerjaan Nomor 552/530/PKBM/VII/2012 tanggal 21 Juli 2012 yang ditandatangani oleh Pengguna Anggaran (PA) Ir. JOHN TANGKUMAN dan Kuasa KSO PT Polaris Jaya Sakti – PT Bina Prima Taruna (JO/kerjasama operasional) MARMON NIWANTORO, ST. dengan nilai kontrak sebesar Rp. 19.480.314.000,-, dan surat perjanjian pemborongan pekerjaan tersebut yang pada pokoknya mengatur :

_-_s_e_s_ua_i_pa_s_a_l₆_j_an_g_ka_w_a_ktu_p_e_l_a_ks_a_na_a_n_k_on_tr_a_k_,_s_e_l_u_r_u_h_pe_k_e_rj_aa_n_ha_r_u_sdiselesaikan dan diserahkan kepada pihak pertama oleh pihak kedua dalam waktu 150 hari kalender terhitung sejak dikeluarkan SPMK (sejak tanggal 21 Juli 2012 s/d tanggal 21 Desember 2012) .

- sesuai pasal 9 tentang prosedur pembayaran ditentukan : 1) Angsuran kesatu dibayarkan 30% dari nilai kontrak sebesar Rp. 5.844.094.200,- dan dikurangi 30% dari uang muka setelah pihak kedua menyampaikan kemajuan pekerjaan 30%. (Rp. 4.675.275.360,-).

2) Angsuran kedua dibayarkan 40% dari nilai kontrak sebesar Rp. 7.792.125.600,- dan dikurangi 40% dari uang muka setelah pihak kedua menyampaikan kemajuan pekerjaan 70%. (Rp. 6.233.700.480,-).

3) Angsuran ketiga dibayarkan 25% dari nilai kontrak sebesar Rp. 4.870.078.500,- dan dikurangi 30% dari uang muka setelah pihak kedua menyampaikan kemajuan pekerjaan 100%. (Rp. 3.701.259.660,-).

4) Angsuran keempat dibayarkan 5% dari nilai kontrak sebesar Rp. 974.015.700,- dan dibayarkan setelah masa pemeliharaan selesai.

- Bahwa atas ditetapkannya CV. Dwiputra Pratama sebagai pemenang lelang Pekerjaan Jasa Konsultansi Supervisi/ Pengawasan Konstruksi Pembangunan Bandara Moa Tahun Anggaran 2012, kemudian dibuat Surat Perjanjian (Kontrak) Paket Pekerjaan Jasa Konsultansi : Supervisi/ Pengawasan Konstruksi Pembangunan Bandara Moa nomor : 550/689/2012 tanggal 08 Desember 2012 yang ditandatangani oleh Ir. JOHN TANGKUMAN selaku Pengguna Anggaran (PA) dengan K. WARAISAL sebagai Direktur CV. Dwi Putra Pratama, yang pada pokoknya menyepakati nilai kontrak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Hasil Klarifikasi dan Negosiasi Teknis dan Biaya adalah sebesar Rp. 499.000.000,- (empat ratus sembilan puluh sembilan juta rupiah), dengan jangka waktu Kontrak 150 hari kalender berlaku efektif terhitung sejak tanggal 28 Juli 2012 sampai dengan tanggal 28 Desember 2012 .

- Bahwa kenyataan di lapangan Pekerjaan Pembangunan Kontruksi Runway Bandara MOA yang dilaksanakan oleh Kontraktor PT Polaris Jaya Sakti –PT Bina Prima Taruna (JO/ Kerjasama Operasional) dengan Leader Firm PT Polaris Jaya Sakti tersebut dikerjakan sendiri oleh PT Bina Prima Taruna dengan tidak melibatkan sama sekali PT Polaris Jaya Sakti, kecuali untuk hal-hal yang bersifat administratif yaitu dokumen kontrak, permohonan pencairan termyn yang melibatkan MARMON NIWANTORO, ST sebagai kuasa KSO untuk menandatangani dokumen tersebut.

- Bahwa kenyataan di lapangan Pekerjaan Supervisi/ Pengawasan Pembangunan Kontruksi Runway Bandara MOA dilakukan oleh NIKOLAS PAULUS, ST. MT yang tidak memiliki kaitan legal dengan CV. Dwiputra Pratama, karena NIKOLAS PAULUS, ST. MT bukan merupakan Direktur ataupun Kuasa Direktur CV. Dwiputra Pratama, dan tidak memiliki kemampuan melakukan pekerjaan tersebut.

- Bahwa di lapangan Pekerjaan Konsultansi Supervisi/ Pengawasan Konstruksi Pembangunan Bandara Moa dilaksanakan oleh YANTJIE NOYA, ST selaku Site Supervisi, yang mana ternyata YANTJIE NOYA, ST tidak memiliki pengalaman dalam Pekerjaan Pembangunan Konstruksi Runway Bandar Udara, dan hanya memiliki pengalaman dalam pekerjaan konstruksi pembangunan jalan.

- Bahwa pada periode Desember 2012 yang mana jangka waktu kontrak akan berakhir tanggal 21 Desember 2012 pencapaian prestasi pekerjaan oleh kontraktor PT Bina Prima Taruna baru sekitar belasan % berupa pekerjaan penimbunan dan pemadatan sirtu, pembuatan direksi kit, dan penimbunan material batu pecah.

- Bahwa atas progres pekerjaan di lapangan yang terlambat tersebut saksi REYN KAINAMA selaku PPTK telah menyampaikan teguran :

_-_Ba_t_a_s_w_a_ktu_pe_l_a_ks_a_na_a_n_p_a_d_a_pe_r_t_en_g_a_h_a_n_A_g_u_st_u_s₂₀₁₂_,_b_a_h_w_a_a_g_a_rsegera dilakukan mobilisasi alat dan BBM karena situasi sudah mulai gelombang, dan sebenarnya dalam bulan Agustus ada waktu-waktu teduh untuk berlabuh dan mobilisasi alat dan BBM ;

- Teguran akhir Agustus, PPTK minta agar peralatan diganti dan ditambah, namun baru direspon sekitar September akhir/awal Oktober baru ditambah dump truk 1, excavator 1, grader 1.

- Namun demikian, justru Terdakwa SUNARKO selaku Direktur PT Bina Prima Taruna berencana mengajukan pencairan dana termyn I dengan nilai 30% .

- Bahwa atas rencana pengajuan pencairan dana termyn I dengan nilai 30% oleh Terdakwa SUNARKO (Direktur PT Bina Prima Taruna) tersebut dilakukan rapat kecil yang diikuti oleh : YANTJE NOYA (Konsultan Pengawas), MARTHEN KAKYAI (Direksi teknik), REYN KAINAMA (PPTK), dan YUDI KAMLAI (Pelaksana Kontraktor di lapangan) sekitar awal Desember 2012 bertempat di Direksi Kit PT Bina Prima Taruna di Moa, dan dalam pembicaraan disepakati bahwa rencana pengajuan pencairan termyn I tidak bisa dilaksanakan, dan akan disarankan kepada Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika, Kab. Maluku, Barat Daya Ir. JOHN TANGKUMAN untuk dilakukan pemutusan kontrak, karena kenyataan di lapangan armada yang disediakan kontraktor jumlahnya kurang hanya ada 3 truk, dan 2 excavator, grader 1 unit, buldozer kecil/ mini, bomag/ stomwalsh dan alat sering rusak, sehingga senyatanya persediaan peralatan oleh PT Bina Prima Taruna tidak sesuai dengan yang ditawarkan dalam lelang sehingga tidak memadai.

- Bahwa atas usulan yang disampaikan berdasarkan hasil rapat kecil yang diikuti oleh : YANTJE NOYA (Konsultan Pengawas), MARTHEN KAKYAI (Direksi teknik), REYN KAINAMA (PPTK), dan YUDI KAMLAI (pelaksana kontraktor di lapangan) tersebut, ternyata Ir. JOHN TANGKUMAN selaku Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika, Kab. Maluku Barat Daya yang menjabat Pengguna Anggaran (PA) dan melaksanakan tugas sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) justru menunjukkan kepada PPTK saksi REYN KAINAMA adanya surat permohonan addendum perpanjangan waktu kontrak yang diajukan oleh kontraktor sesuai surat No. 005/PT.PJS-PT.BPT JO/XI/2012 tanggal 26 Nopember 2012 dengan alasan : dokumen BMKG tentang larangan berlayar karena gelombang, surat keterangan Camat tentang Penyelesaian sengketa lahan, dan Ir. JOHN TANGKUMAN memerintahkan PPTK saksi REYN KAINAMA untuk mengkaji permohonan addendum tersebut dan untuk mempersiapkan konsep addendum perpanjangan waktu kontrak dengan PT. BINA PRIMA TARUNA dengan PT. POLARIS JAYA SAKTI AMBON tersebut, lamanya waktu dihitung berdasarkan bukti-bukti data BMKG dan surat keterangan Camat.

- Bahwa walaupun sudah disampaikan bahwa addendum perpanjangan waktu kontrak tidak bisa diberikan, namun Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika, Kab. Maluku Barat Daya Ir. JOHN TANGKUMAN tetap memerintahkan dibuat konsep addendum perpanjangan waktu kontrak dengan PT. BINA PRIMA TARUNA jo PT. POLARIS JAYA SAKTI AMBON, dan selanjutnya oleh Ir. JOHN TANGKUMAN diberikan addendum perpanjangan waktu Nomor : 551/709/2012 tanggal 14 Desember 2012 yang memberikan perpanjangan waktu selama 60 hari kalender dari 14 Desember 2012 s/d 14 Pebruari 2013.

- Bahwa perbuatan Ir. JOHN TANGKUMAN memberikan addendum perpanjangan waktu I tersebut bertentangan dengan ketentuan Pasal 93 Perpres No. 54 Tahun 2010 sebagaimana dirubah dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Perpres No. 54 Tahun 2010 yang mengatur :

a) pertama, mengatur tentang ketentuan pemutusan Kontrak secara sepihak oleh PPK (Pejabat Pembuat Komitmen);

b) kedua, mengatur tentang tindakan yang dilakukan oleh PPK setelah dilakukan pemutusan kontrak karena kesalahan Penyedia. Berikut kutipan lengkap isi pasal 93 ayat (1) dan (2). 1) Pasal 93 ayat (1), PPK dapat memutuskan Kontrak secara sepihak, apabila:

a. kebutuhan barang/jasa tidak dapat ditunda melebihi batas berakhirnya kontrak :

a.1. berdasarkan penelitian PPK, Penyedia Barang/Jasa tidak akan mampu menyelesaikan keseluruhan pekerjaan walaupun diberikan kesempatan sampai dengan 50 hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan untuk menyelesaikan pekerjaan;

a.2. setelah diberikan kesempatan menyelesaikan pekerjaan sampai dengan 50 hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan, Penyedia Barang/Jasa tidak dapat menyelesaikan pekerjaan;

b. Penyedia Barang/Jasa lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan;

c Penyedia Barang/Jasa terbukti melakukan KKN, kecurangan dan/atau pemalsuan dalam proses Pengadaan yang diputuskan oleh instansi yang berwenang; dan/atau

d. pengaduan tentang penyimpangan prosedur, dugaan KKN dan/atau pelanggararan persaingan sehat dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa dinyatakan benar oleh instansi yang berwenang.

2) Penjelasan Pasal 93 ayat (1) huruf b: “Adendum bukti perjanjian dalam hal ini hanya dapat dilakukan untuk mencantumkan sumber dana dari dokumen anggaran Tahun Anggaran berikutnya atas sisa pekerjaan yang akan diselesaikan (apabila dibutuhkan). Masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan untuk Pekerjaan Konstruksi disebut juga Provisional Hand Over”. Berdasarkan Penjelasan tersebut, PPK dan Penyedia diharuskan melakukan addendum bukti perjanjian apabila waktu keterlambatan selama 50 hari kalender akan melewati batas akhir tahun anggaran. Hal yang perlu diadendum hanyalah sumber dana untuk sisa pekerjaan yang belum terbayarkan pada tahun anggaran berkenaan. Pembiayaan penyelesaian sisa pekerjaan tersebut bersumber dari dokumen anggaran tahun anggaran berikutnya. Prosedur dan mekanisme penganggaran terhadap sisa pekerjaan pada tahun anggaran berkenaan yang dibebankan pada dokumen anggaran tahun anggaran berikutnya mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- Bahwa tindakan PPK atas Pemutusan kontrak secara sepihak akibat kesalahan Penyedia diatur pada Pasal 93 Ayat (2): “Dalam hal pemutusan Kontrak dilakukan karena kesalahan Penyedia Barang/Jasa, maka PPK melakukan tindakan berupa: a. Jaminan Pelaksanaan dicairkan; b. sisa Uang Muka harus dilunasi oleh Penyedia Barang/Jasa atau Jaminan Uang Muka dicairkan; c. Penyedia Barang/Jasa membayar denda; dan d. Barang/Jasa dimasukkan dalam Daftar Hitam”. Tindakan pada huruf a, b, dan c bersifat situasional, sedangkan huruf d bersifat mengikat.

- Bahwa walaupun sudah diberikan addendum perpanjangan waktu I selama 60 hari kalender dari 14 Desember 2012 s/d 14 Pebruari 2013, namun pihak PT. BINA PRIMA TARUNA selaku Kontraktor Pekerjaan di lapangan tidak mampu menyelesaikan pekerjaan sesuai jangka waktu dalam addendum kontrak, dan mengajukan permohonan addendum II sesuai surat No. 007/PT.PJS-.T.BPT JO/2013 tanggal 07 Pebruari 2013, permohonan addendum tersebut disetujui oleh Ir. JOHN TANGKUMAN selaku Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika, Kab. Maluku, Barat Daya yang menjabat Pengguna Anggaran dan melaksanakan tugas sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) tanpa mempertimbangkan kemampuan PT. BINA PRIMA TARUNA dalam menyelesaikan pekerjaan sesuai kontrak, dan dibuat surat perjanjian tambahan/addendum II Nomor : 553/10.a/2013 tanggal 11 Pebruari 2013 yang memberikan perpanjangan waktu selama 60 hari kalender dari tanggal 11 Pebruari 2013 s/d 14 April 2013.

- Bahwa setelah diberikan addendum perpanjangan waktu II selama 60 hari kalender dari tanggal 11 Pebruari 2013 s/d 14 April 2013 tersebut, PT. BINA PRIMA TARUNA selaku kontraktor pekerjaan konstruksi runway bandara Moa tidak dapat menyelesaikan pekerjaan 100% sesuai spesifikasi teknis dan volume yang tercantum dalam kontrak, dan capaian prestasi pekerjaan masih sekitar 30% dari kontrak.

- Bahwa menjelang berakhirnya waktu addendum perpanjangan waktu II tanggal 14 April 2013, sekitar April 2013 Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika, Kab. Maluku Barat Daya Ir. JOHN TANGKUMAN menyampaikan bahwa sudah berkoordinasi dengan BPKP Perwakilan Maluku di Ambon dan menjelaskan bahwa denda keterlambatan maksimal yang dapat dikenakan kepada kontraktor sebesar 5% dari nilai kontrak, dan atas kondisi PT. BINA PRIMA TARUNA tidak dapat menyelesaikan pekerjaan 100% sesuai spesifikasi teknis dan volume yang tercantum dalam kontrak, dan capaian prestasi pekerjaan masih sekitar 30% dari kontrak, Ir. JOHN TANGKUMAN selaku Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika, Kab. Maluku Barat Daya yang menjabat Pengguna Anggaran dan melaksanakan tugas sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) tidak melakukan pemutusan kontrak, namun tetap memberikan waktu kepada kontraktor PT. BINA PRIMA TARUNA untuk tetap melaksanakan pekerjaan, walaupun ternyata keterlambatan setelah adanya addendum II tersebut jika dihitung denda keterlambatan sebesar 1 permil/hari dari nilai kontrak sebesar Rp. 19.500.000.000,- tersebut untuk 1 hari keterlambatan akan dikenakan denda sekitar Rp. 19.000.000,- dan untuk keterlambatan waktu selama sekitar 5 bulan nilainya sekitar Rp. 2,5 milyar (melebihi batas denda maksimal 5%).

- Bahwa pada saat Ir. JOHN TANGKUMAN selaku Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika, Kab. Maluku Barat Daya menjabat Pengguna Anggaran dan melaksanakan tugas sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) sampai dengan Agustus 2013, telah dilakukan pembayaran dana pekerjaan konstruksi Proyek Pembangunan landasan pacu (Runway) Bandar Udara Jos Orno Imsula Moa Kabupaten Maluku darat Daya ke rekening kontraktor pada Bank Maluku Cabang Utama Ambon : atas nama MARMON NIWANTORO, ST (Kuasa KSO PT. POLARIS JAYA SAKTI - PT. BINA PRIMA TARUNA) nomor rekening : 0101010928 dengan tahap-tahap sebagai berikut :

1) Pencairan uang muka tanggal 1 Agustus 2012 sebesar 20% dari nilai kontrak senilai Rp. 3.896.062.800,- yang pengajuannya dilampiri : surat permohonan, rincian penggunaan uang muka, surat pernyataan penggunaan uang muka, dan jaminan uang muka, rekening koran;

2) Pencairan tahap I tanggal 20 Maret 2013 sebesar 30% dari nilai kontrak, dikurangi 30% uang muka dibayarkan sebesar Rp. 4.675.275.360,- , yang pengajuannya dilampiri : surat permohonan, BA Pemeriksaan pekerjaan yang ditandatangani konsultan pengawas, staf teknik, dan mengetahui Kadis Perhubungan, BA Kemajuan pekerjaan yang ditandatangani konsultan pengawas, staf teknik, dan mengetahui Kadis Perhubungan, dilampiri laporan mingguan kemajuan pekerjaan dan dokumentasi, rekomendasi pencairan yang ditandatangani oleh Kadis Perhubungan.

3) Pencairan tahap II tanggal 19 Juni 2013 sebesar 70% dari nilai kontrak, dikurangi 40% uang muka dibayarkan sebesar Rp. 6.233.700.480,- , yang pengajuannya dilampiri : surat permohonan, BA Pemeriksaan pekerjaan yang ditandatangani konsultan pengawas, staf teknik, dan mengetahui Kadis Perhubungan, BA Kemajuan pekerjaan yang ditandatangani konsultan pengawas, staf teknik, dan mengetahui Kadis Perhubungan, dilampiri laporan mingguan kemajuan pekerjaan dan dokumentasi, rekomendasi pencairan yang ditandatangani oleh Kadis Perhubungan.

- Bahwa pada Agustus 2013 jabatan Ir. JOHN TANGKUMAN selaku kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika, Kab. Maluku, Barat Daya yang menjabat Pengguna Anggaran dan melaksanakan tugas sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) digantikan oleh PAULUS MIRU, SH selaku Pelaksana tugas (Plt) berdasarkan Keputusan Bupati Maluku Barat Daya No. 900-167 Tahun 2013 tanggal 13 Agustus 2013 selaku Pengguna Anggaran dan Pejabat Pembuat Komitmen pada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kab. Maluku Barat Daya di Kab. Maluku Barat Daya tersebut juga termasuk untuk proyek pekerjaan pembangunan konstruksi bandara Moa /runway yang dibiayai dari APBD Kab. Maluku Barat Daya Tahun 2012.

- Bahwa Pekerjaan Konstruksi Runway Bandara Moa telah dinyatakan selesai 100% pada tanggal 26 September 2013 sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan nomor : 553/139.c/2013 tanggal 26 September 2013 yang ditandatangani oleh Staf Teknik MARTHEN W KAKIAY dan Konsultan Pengawas YANTJE NOYA, ST mengetahui Plt. Kepala Dinas Perhubungan Kab. MBD P. MIRU, SH.

- Bahwa pada tanggal 28 September 2013 dilakukan proses pembayaran termin ke 3 pencairan 25 % untuk kemajuan pekerjaan 100% , berdasarkan dokumen pengajuan pembayaran 100% yang terdiri dari :

a) Adanya permohonan pencairan dari PT Polaris Jaya Sakti dan PT Bina Prima Taruna jo;

b) Permohonan pencairan dari PPTK ;

c) Berita acara pemeriksaan pekerjaan dari staf teknik dan konsultan pengawasan ;

d) Laporan mingguan kemajuan pekerjaan dari staf teknik, konsultan pengawasan dan PT Polaris Jaya saksi serta PT Bina Taruna jo ;

e) Dokumentasi kemajuan pekerjaan ;

f) Berita acara kemajuan pekerjaan yang dibuat staf teknik dan konsultan pengawasan ;

g) Rekomendasi dari Plt. Kadis Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kab. Maluku Barat Daya tanggal 27 September 2013 ;

h) Berita acara pembayaran tanggal 28 September 2013 yang ditandatangani oleh Plt. Kadis Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kab. Maluku Barat Daya selaku PA dan kuasa KSO sdr. MARWON NIWANTORO, ST. Bahwa Termyn III : sebesar 25 % dari nilai kontrak atau sebesar Rp. 4.870.078.500,00 setelah dikurangi 30 % dari uang muka Rp. 1.168.818.840,- ; PPN sebesar Rp. 336.478.151,- ; PPh sebesar Rp. 100.943.445,- ; pemotongan denda keterlambatan 5 % sebesar Rp. 974.015.700,- ; pajak galian golongan C sebesar Rp. 48.850.000,- sehingga yang dibayarkan sebesar Rp. 2.240.972.364,-.

- Bahwa dilakukan Serah terima pekerjaan tahap pertama (PHO) berdasarkan berita acara nomor 553/146/2013 tanggal 01 Oktober 2013 antara pihak kontraktor kepada Plt. Kadis Perhubungan Kab. MBD selaku Pengguna Anggaran / Pengguna Barang.

- Bahwa pada tanggal 19 Desember 2013 diproses pembayaran termin ke 4 (5%) / pencairan 5 % untuk pemeliharaan pelaksanaan pembangunan Runway Bandara Moa dengan dilampiri dokumen :

a) Adanya permohonan pencairan dari PT Polaris jaya Saksi dan PT Bina Prima Taruna jo ;

b) Permohonan pencairan dari PPTK ;

c) rekomendasi dari Plt. Kadis Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kab. Maluku Barat Daya tanggal 18 Desember 2013 ;

d) Berita acara pembayaran tanggal 19 Desember 2013 yang ditandatangani oleh Plt. Kadis Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kab. Maluku Barat Daya selaku PA dan kuasa KSO sdr. MARWON NIWANTORO, ST.

e) Ada jaminan pemeliharaandari PT Asuransi Parolamas tanggal 01 Oktober 2013. Termen 4 : sebesar 5% dari nilai kontrak atau sebesar Rp. 974.015.700,00, yang dapat dibayarkan setelah kontraktor menyampaikan jaminan pemeliharaan, dan dikurangi dengan PPN sebesar Rp. 88.546.882,- ; PPh sebesar Rp. 26.564.065,- sehingga jumlah yang dibayarkan sebesar Rp. 858.904.753,-.